ALL CATEGORY
Nicolas Maduro - Joko Widodo, antara Sopir Bus dan Tukang Kayu
PRESIDEN Venezuela Nicolas Maduro baru saja dipaksa turun tahta oleh militer Amerika Serikat. Pasukan elit Delta Force US Army mampu menekuk presiden dan istri di rumahnya kompleks Palacio de Miraflores yang dijaga ketat Paspampres. Pertempuran selama 2,5 jam itu berlangsung Subuh melukai 2 anggota Delta Force dan menewaskan 40 orang tentara pengawal Maduro dan penduduk sipil. Maduro dan istri ditangkap hidup-hidup dan langsung diterbangkan ke New York untuk dihadapkan pada Pengadilan Federal dengan tuduhan konspirasi narkoba internasional, penyelundupan senjata, manipulasi Pemilu, pelanggaran HAM, dan pemimpin diktator. Sedangkan Joko Widodo sudah turun tahta tahun lalu, meskipun beberapa kali dipaksa turun, namun ia berhasil lolos dan turun dengan mulus tahun 2024 tanpa paksaan. Kisah Nicolas Maduro dan Joko Widodo memiliki beberapa kesamaan. Kedua pemimpin ini berasal dari latar belakang yang sederhana. Namun, kesamaan ini justru menjadi titik balik dalam perjalanan politik mereka. Maduro, menjadi presiden Venezuela setelah kematian Hugo Chavez, telah mengubah negara yang kaya minyak menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Krisis ekonomi, hiperinflasi, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan pangan telah menjadi ciri khas pemerintahan Maduro. Maduro hari ini adalah potret telanjang kegagalan presiden populisme otoriter. Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia justru terjerumus dalam kemiskinan, perdagangan narkoba dan berbagai macam, kejahatan yang menyengsarakan. Maduro telah menjerumuskan rakyatnya ke dalam inflasi gila-gilaan, kelangkaan pangan dan obat, mata uang yang nyaris tak bernilai, serta eksodus jutaan warganya ke negara lain. Ini bukan sekadar akibat sanksi Amerika Serikat tetapi masalahnya negara yang dijalankan seperti organisasi loyalis, bukan republik modern. Kekayaan alam dikelola oleh tafsir penguasa, kekuasaan dipertahankan dengan represi dan adu domba serta kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Sementara itu Joko Widodo, yang menjadi presiden Indonesia, telah menunjukkan gejala yang sama. Ekonomi merosot, hutang menggunung, inflasi tinggi, kemiskinan mendera, dan kelaparan mewabah. Bedanya Jokowi mampu menjalankan program-program sosialnya demi stabilitas sesaat. Maduro dan Jokowi keduanya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan secara membabibuta. Maduro mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya, sementara Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan loyalisnya. Jokowi memaksa anaknya jadi wapres dengan manfaatkan iparnya merekayasa hukum, menyulap syarat pencalonan yang dipaksakan agar seakan sesuai hukum. Jokowi dalam berbagai kesempatan menolak imperialisme asing tetapi dalam prakteknya membiarkan bahkan memfasilitasi masuknya China ke Indonesia. Joko Widodo melanggengkan kekuasaannya menjadi absolut dengan memanfaatkan Prabowo Subianto. Maduro yang kerap direduksi secara simbolik sebagai “mantan sopir bus”, pada praktik kekuasaannya menunjukkan pola perilaku yang tak jauh berbeda dengan “si tukang kayu” yang dipuja sebagai wong cilik di Indonesia. Dalam masa kekuasaannya melakukan konsolidasi yang agresif radikal, pembajakan lembaga hukum, rekayasa aturan, pengadilan yang diperalat, konstitusi yang dilipat sesuai selera, pembiaran loyalis melakukan korupsi untuk menjebak serta penyingkiran lawan politik lewat kriminalisasi menjijikkan yang dibalut atas nama legalitas. Hukum absen menjadi panglima; ia berubah menjadi algojo yang bekerja mengikuti telunjuk penguasa. Indonesia 10 tahun di bawa rezim tukang kayu memang belum runtuh seperti Venezuela, tetapi gejalanya bergerak ke arah yang sama dengan gaya berbeda. Jika Venezuela hancur dengan represi kasar dan ekonomi kolaps terbuka, Indonesia melemah secara sunyi dan sistematis. Kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki, kebijakan publik tunduk pada kepentingan modal besar, dan DPR hanya sebagai alat stempel kekuasaan utang negara menumpuk dan korupsi merajalela. Negara tampak berjalan, tetapi arah kompasnya dikendalikan oleh kepentingan elite, bukan oleh visi republik. Di sinilah tragedi besarnya dua negara modern yang kompleks dipimpin oleh figur yang dibungkus mitologi “orang biasa” sopir bus dan tukang kayu seolah latar belakang sederhana otomatis menjamin kebijakan bermutu. Masalahnya bukan profesi masa lalu. Masalahnya adalah ketiadaan kapasitas kenegaraan, kedalaman intelektual, dan etika publik untuk mengelola negara abad ke-21. Negara bukan bengkel kayu, bukan terminal bus. Negara adalah mesin rumit yang menuntut pemahaman ekonomi global, hukum konstitusi, geopolitik, dan keberanian menjaga jarak antara kekuasaan dan kepentingan keluarga maupun oligarki. Di Venezuela, hasilnya adalah kehancuran ekonomi dan penderitaan massal. Di Indonesia, hasilnya adalah demokrasi yang mundur perlahan, hukum yang lentur ke atas, dan negara yang semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Perbedaan keduanya hanya soal gaya. Maduro mempertahankan kekuasaan dengan represi telanjang. “Si tukang kayu” melakukannya dengan rekayasa hukum yang halus namun mematikan, sambil menormalisasi keterlibatan keluarga dan kroni dalam orbit kekuasaan. Sejarah tidak peduli apakah seorang pemimpin dulu sopir bus atau tukang kayu. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah mereka meninggalkan negara dengan institusi yang kuat, hukum yang adil, dan rakyat yang sejahtera atau hanya meninggalkan puing, ketakutan, utang jumbo dan kekuasaan yang diwariskan kepada keluarganya. Kini jika Presiden Prabowo tetap menempatkan diri sebagai pewaris Joko Widodo, maka bayangan kelam seperti Venezuela bisa menjadi kenyataan. (*)
Natal Bersama, Upaya Pemurtadan Umat Islam?
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik KEBIJAKAN Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menyelenggarakan Natal Bersama bukan sebuah prestasi sebagaimana yang dibanggakannya, tetapi sebuah intervensi pemerintah dan merusak keharmonisan terhadap hak warga negara Muslim dalam menjalankn ibadahnya. Kebijakan Menteri Agama untuk mengadakan Natal Bersama hanya untuk pencitraan dan mengikuti kemauan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak dan menghancurkan (akidah) Islam. Diduga di belakang Menteri Agama adalah kekuatan Yahudi, komunis, dan Islam Nusantara. Kebijakan Natal bersama tidak terlepas dari sikap Pemerintah sebelumnya ketika dipimpin Jokowi yang dikendalikan oleh kekuatan Yahudi, komunis, dan Islam Nusantara. Jokowi sangat membenci dengan Islam lurus dan para ulama garis lurus dan terus mencoba melenyapkan para ulama garis lurus dan tokoh kritis yang terus mengkritik Pemerintah Kebijakan Menag ini tidak terlepas dari konspirasi global untuk menghancurkan Islam. Diduga ada beberapa agenda kelompok mereka : Pertama, Natal bersama dimaksudkan untuk merusak akidah umat Islam. Kedua, Natal bersama dimaksudkan untuk mengurangi peranserta para ulama dan umat Islam garis lurus dalam Pemerintahan, dengan digantikan oleh para ulama dan umat Islam Nusantara. Ketiga, Natal bersama adalah misi dari elit Yahudi dan komunis untuk menghancurkan Islam dari dalam (umat Islam sendiri). Nasarudin Umar sebagai salah satu tokoh Islam Nusantara sudah terbukti bersahabat dan bekerjasama dengan Yahudi dan Israel, bahkan mengundang tokoh Yahudi ke Masjid Istiqlal yang dipimpinnya Natal bersama tidak terlepas dari konsep moderasi beragama yang mencampuradukkan keyakinan ajaran Islam dan agama-agama non-Islam (Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dll) Rupanya Pemerintahan Prabowo masih mengikuti jejak pemerintahan Jokowi yang islamopobia dan ingin menghancurkan Islam dengan cari menghancurkan akidah umat Islam Kebijakan Natal bersama ini harus ditolak oleh umat Islam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah di waktu yang akan datang Bandung, 1 Rajab 1447
IP-KI Kirim Surat Terbuka ke Presiden, Soroti Krisis Moral Elite dan Desak Evaluasi Pejabat
JAKARTA, FNN | Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan surat terbuka pandangan kebangsaan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, IP-KI menyoroti krisis moral di kalangan elite sebagai akar persoalan bangsa serta mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat negara. Surat terbuka bernomor 024/DPP IP-KI/XII/2025 itu dikirim dari Sekretariat DPP IP-KI di Gedung DHN 45, Jakarta Pusat. IP-KI menegaskan posisinya bukan sebagai penonton Republik, melainkan sebagai penjaga nurani dan arah perjuangan nasional. IP-KI menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada melemahnya etika kepemimpinan dan keteladanan elite. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada sektor politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan. “Ketika etika kepemimpinan melemah dan hukum kehilangan wibawa, pembangunan kehilangan ruhnya. Bangsa besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah moral,” tulis IP-KI dalam suratnya. Selain krisis moral, IP-KI juga menyoroti praktik korupsi yang masih berlangsung dan dinilai telah memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut IP-KI, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan amanat kemerdekaan. IP-KI secara khusus mengkritisi kejahatan lingkungan dan penggundulan hutan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Organisasi ini menilai negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek elite ekonomi dan politik, sementara rakyat harus menanggung dampak bencana dan kemiskinan. Dalam surat tersebut, IP-KI menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat sejarah yang kuat untuk melakukan pembenahan. Namun, visi besar pemerintahan dinilai berisiko terhambat jika masih terdapat pejabat yang tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak menunjukkan kinerja nyata. Melalui surat terbuka ini, IP-KI mendorong Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin kepemimpinan nasional melalui evaluasi berbasis kinerja dan integritas, menegur serta mengganti pejabat yang gagal tanpa kompromi politik, menindak tegas korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengisi jabatan strategis dengan profesional sejati. IP-KI menegaskan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyerukan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan. Menurut IP-KI, perubahan harus nyata, cepat, dan berpihak pada rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun, tetapi keberanian untuk membersihkan, membenahi, dan menegakkan arah Republik,” tulis IP-KI. Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Sekretaris Jenderal Troy Aldi Pratama.
UIN Saizu Purwokerto Kerjasama dengan Kemenaker RI Lahirkan Lulusan Siap Kerja
Banyumas, FNN | Kampus Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk memperkuat penyerapan lulusan ke dunia kerja. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua lembaga berlangsung di Auditorium UIN Saizu, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa siang (9/12/2025), antara Rektor UIN Saizu Prof.H. Ridwan, MAg dan Sekretaris Jenderal Kemenaker RI Prof.Dr. Cris Kuntadi yang diinisiasi dan dimediasi oleh Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute. Rektor UIN Saizu, Prof Ridwan, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi kampus dalam memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya terkait percepatan masa tunggu kerja lulusan. \"Alhamdulillah telah dilaksanakan MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dengan UIN Saizu. Ini momentum penting karena salah satu tuntutan dunia pendidikan adalah mengantarkan alumninya masuk dunia kerja. Kemenaker memiliki berbagai program yang terkait dengan pengembangan tenaga kerja sehingga kerja sama ini sangat relevan,\" ujar Ridwan. Kerja sama ini kata Ridwan tidak berhenti pada dokumen, tetapi akan ditindaklanjuti dengan program konkret. Selain itu kondisi lulusan UIN Saizu saat ini memiliki tingkat keterserapan lulusan yang cukup baik. \"Keterserapan alumni kita berada pada angka enam bulan. Setelah lulus, rata-rata dalam enam bulan sudah bekerja. Kampus juga memiliki career center yang aktif memberikan informasi kesempatan kerja dan menjalin kemitraan industri, termasuk dengan mitra dari luar negeri,\" jelasnya. Sementara itu, Sekjen Kemenaker RI Prof. Dr. Cris Kuntadi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung program pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui program magang nasional bagi fresh graduate. \"Program magang ini baru dimulai pada awal 2025. Pesertanya adalah lulusan baru maksimal satu tahun. Tujuannya agar mereka benar-benar memahami dunia kerja yang sesungguhnya,\" kata Cris. Wong Ngapak ini memaparkan bahwa program magang yang semula hanya untuk 20 ribu peserta meningkat menjadi 100 ribu atas arahan Presiden Prabowo. Pelaksanaan magang batch ketiga dijadwalkan dimulai pada 16 Desember 2025. \"Durasi magang enam bulan kami nilai cukup untuk memberi pengalaman nyata. Peserta juga didampingi mentor, sehingga bukan hanya belajar teknis, tetapi juga penguatan soft skill. Mereka juga menerima uang saku setara UMK di daerah tempat magang,\" jelasnya. Cris Kuntadi menegaskan bahwa setelah program magang selesai, peluang peserta untuk direkrut perusahaan terbuka lebar. Selain itu, lulusan tetap dapat memanfaatkan fasilitas karir hub untuk melamar pekerjaan menggunakan sertifikat magang. Berbagai program lain juga dilakukan oleh Kemnaker seperti skill hub dan serti hub, yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi, dari pelatihan teknologi seperti IT dan artificial intelligence hingga pelatihan vokasional seperti barista dan teknisi. Terkait alasan menggandeng UIN Saizu, Cris Kuntadi menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki hak dan kesempatan sama untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyiapkan lulusan siap kerja. \"Dalam konstitusi disebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketika UIN Saizu mengajak berkolaborasi, kami menyambut baik. Ini bagian dari membangun jejaring dengan institusi pendidikan, industri, dan dunia usaha,\" ujarnya. Melalui kerja sama ini, UIN Saizu dan Kemnaker berharap dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi hingga percepatan penyerapan lulusan di dunia kerja. Sementara Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute sebagai pihak yang menginisiasi kerja sama tersebut mengatakan bahwa sebuah negara memiliki 3 karakter generasi. Pertama generasi pendobrak, kedua generasi pembangun, ketiga generasi penikmat, dan keempat generasi perusak. Mubarok Institute terpanggil melalui idealisme yang visioner serta konstruktif untuk menjaga dan mengawal keinginan luhur bangsa Indonesia agar negara tidak dikuasai generasi penikmat para koruptor apalagi perusak tata kelola sistem ketatanegaraan. Dengan demikian maka generasi suatu bangsa harus dapat bertahan sebagai generasi pembangun dalam waktu yang panjang berkelanjutan untuk kelangsungan kehidupan bernegara. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di sela-sela Seminar Nasional Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan kerjasama Mubarok Institute, Kemendikdasmen RI dan UIN Saizu Purwokerto, pada Selasa (9/12) di Auditorium UIN Saizu Purwokerto, Jawa Tengah. Hadir sebagai pembicara antara lain Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag.(Vice President of Mubarok Institute), Prof.Dr. H. Ridwan,.M.Ag (Rektor UIN Saizu), Jumeri mewakili Gogot Suharwoto, M.Ld.,Ph.D., (Dirjen Pendidikan Usia Dini dan Dikdasmen, Kemendikdasmen RI, Prof.Dr.Phil., H.M. Nur Kholis Setiawan (Guru Besar UIN Saizu), Prof.Dr.Hj.Sylviana Murni,SH.,MSi. (Dewan Pakar Mubarok Institute), Prof. Dr.H.Cris Kuntadi SE.,M.M.,CA.,CPA.,QIA.,FCMA., CGMA., CIPSAS.,CErA.,AK., (Sekjen Kemnaker RI)., dan Prof. Dr. Abdul Wachid, MSi sebagai moderator. (*)
Mubarok Institute Gandeng UIN Saizu Purwokerto Siapkan Generasi Emas 2045
Purwokerto, LIRANEWS.COM | Chairman Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok bertekad mewujudkan Indonesia Emas dengan menggandeng kampus-kampus di seluruh Indonesia membangun kesadaran bersama tentang pentingnya program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. \"Kita perlu membantu Presiden Prabowo mewujudkan Program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun kesadaran bersama sekolah dan kampus,\" tegasnya di Purwokerto, Senin (8/12/25). Senada dengan Gus Fadhil panggilan akrab Mubarok, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., menyatakan bahwa kampus memiliki kewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. Dalam kepemimpinannya, Ridwan merumuskan visi menjadikan kampus unggul dan diakui secara internasional. Hal ini disampaikan Ridwan dalam perbincangan dengan wartawan menyambut Seminar Nasional bertema Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden RI. Seminar ini akan dilaksankan pada Selasa (9/12/25) di kampus UIN Saisu Purwokerto, Jawa Tengah bekerja sama dengan Mubarok Institute. Menurut Ridwan, pelaksanaan seminar ini sebagai upaya untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi Ridwan telah berhasil memimpin transformasi UIN Saizu menjadi kampus yang lebih maju, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi global, serta berhasil meraih akreditasi unggul. Ridwan menegaskan bahwa tugas pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, terampil, berkarakter kuat (religius, bermoral, sehat, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, bermanfaat), berwawasan kebangsaan (Pancasila, nilai luhur), adaptif terhadap IPTEK, serta mampu memecahkan masalah secara inovatif dan relevan dengan tantangan zaman, melalui ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Ridwan, capaian tertinggi cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu UIN Saizu bekerjasama dengan Mubarok Institute dan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu mendesiminasikan berbagai gagasan strategis terkait dengan upaya penguatan watak pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar utama untuk mengantarkan Indonesia unggul yakni Indonesia Emas. \"Kita ingin melakukan pemetaan berbagai persoalan seputar layanan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak. Dalam seminar ini akan menjadi seminar yang multi perspektif dengan menghadirkan nara sumber multi stakeholders,\" paparnya. Ridwan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya tugas lembaga pendidikan belaka. \"Kita punya konsen yang nyata bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama, kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen untuk memajukan dunia pendidikan menjadi keniscayaan,\" tegasnya. Oleh karena itu lanjut Ridwan, nara sumbernya multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Ridwan mencatat bahwa beberapa persoalan dari pendidikan dasar dan menengah adalah kurangnya pemerataan akses. \"Kita ingin pendidikan itu merata untuk semua strata menjangkau semua wilayah di Indonesia,\" paparnya. Akses pendidikan kata Ridwan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. \"Generasi muda hari ini berbeda dengan generasi muda era orang tua seperti kita. Deep Learning ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang futuristik, menggabungkan antara potensi dasar yang kontekstual dengan zamannya. Oleh karena itu peserta yang kita hadirkan adalah para guru dan praktisi pendidikan agar terbangun kesadaran kolektif bahwa membangun pendidikan berkualitas adalah tugas kita semua, \" pungkasnya. (sar)
Sejak Kolonial, Penguasa Negeri Ini Selalu Membodohi Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ETNOLOG Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Banjir bandang yang terjadi saat ini paralel dengan kebodohan penguasa di negeri ini. Semua terjadi bukan kecelakaan atau musibah tetapi telah direncanakan dan di ciptakan. Bahkan sebagai investasi bagi mereka yang sengaja agar rakyat bangsa ini tetap bodoh supaya penjajah gaya baru bisa berjalan tanpa gangguan. Untuk merawat kebodohan rakyat dan bangsa ini berjalan sangat sistematis ruang publik dijejali dengan kebisingan bercanda, gosip, sibuk dengan stiker, melahap info mainan, malah harus bertanggungjawab mencari jalan keluar mbantu korban banjir yang mengerikan. Kebohongan drama politik amatiran melanda masyarakat luas . Publik hanya bisa marah, takut, senang, berisik — tapi jangan sampai kritis, boleh gaduh asal tidak sadar. Masyarakat digiring dan dibiarkan debat kusir tentang apa saja, perhatikan dialog di media sosial berlangsung tiap hari hanya omong kosong. Jangan pernah bicara mengkritik substansi tentang kerusakan hutan dan solusinya Diciptakan suasana kritik dan pertanyaan sebagai dosa sosial, orang yang bertanya dianggap pembangkang. Orang yang kritis dicap pemberontak. Maka pelan-pelan, masyarakat belajar bahwa berpikir itu risiko, dan patuh itu aman. Beginilah cara merawat kebodohan, bukan membuat rakyat sadar akan kebodohannya tapi membuat rakyat tetap linglung dan tidak sadar. Bukan menutup mulut mereka, tapi menutup pikiran mereka. Bukan melarang berbicara, tapi melarang bicara kritis dan rasional. Inilah sistem yang berjalan mulus, rakyat di korbankan, banjir bandang telah membawa korban sangat memilukan . Selama rakyat tidak mau melawan struktur penyebab terjadinya banjir — maka struktur itu akan tetap berdiri kokoh. Gembok atau kunci penyebab banjir yang melibatkan pejabat negara yang memberi ijin pembalakan hutan dengan liar ditutup rapat-rapat dan dijaga dengan ketat jangan sampai ada kekuatan yang bisa membuka gembok tersebut. Rakyat tidak berdaya hanya bisa berdoa, terpaksa hanya bisa memohon Tuhan untuk bertindak, atas semua penderitaan yang menimpanya. Penguasa tidak becus menjaga sumber daya alam dan hutan terjadilah banjir bandang, rakyat yang jadi korban dan dikorbankan, lho rakyat yang harus bertanggung. Ini akibat para pemangku kekuasaan yang hanya berpijak pada Visi dan Misi kosong tetap menutup mata dan membisu pura pura tidak menyadari negara sudah sempoyongan tanpa bentuk dan negara berjalan tanpa arah setelah UUD 45 di kudeta diganti dengan UUD NRI 2002. (*).
Rektor UIN Saizu Purwokerto: Kampus Wajib Sukseskan Indonesia Emas 2045
Purwokerto, LIRANEWS.COM | Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., menyatakan bahwa kampus memiliki kewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. Dalam kepemimpinannya, Ridwan merumuskan visi menjadikan kampus unggul dan diakui secara internasional. Hal ini disampaikan Ridwan dalam perbincangan dengan wartawan menyambut Seminar Nasional bertema Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden RI. Seminar ini akan dilaksankan pada Selasa (9/12/25) di kampus UIN Saisu Purwokerto, Jawa Tengah bekerja sama dengan Mubarok Institute. Menurut Ridwan, pelaksanaan seminar ini sebagai upaya untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi Ridwan telah berhasil memimpin transformasi UIN Saizu menjadi kampus yang lebih maju, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi global, serta berhasil meraih akreditasi unggul. Ridwan menegaskan bahwa tugas pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, terampil, berkarakter kuat (religius, bermoral, sehat, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, bermanfaat), berwawasan kebangsaan (Pancasila, nilai luhur), adaptif terhadap IPTEK, serta mampu memecahkan masalah secara inovatif dan relevan dengan tantangan zaman, melalui ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Ridwan, capaian tertinggi cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu UIN Saizu bekerjasama dengan Mubarok Institute dan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu mendesiminasikan berbagai gagasan strategis terkait dengan upaya penguatan watak pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar utama untuk mengantarkan Indonesia unggul yakni Indonesia Emas. \"Kita ingin melakukan pemetaan berbagai persoalan seputar layanan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak. Dalam seminar ini akan menjadi seminar yang multi perspektif dengan menghadirkan nara sumber multi stakeholders,\" paparnya. Ridwan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya tugas lembaga pendidikan belaka. \"Kita punya konsen yang nyata bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama, kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen untuk memajukan dunia pendidikan menjadi keniscayaan,\" tegasnya. Oleh karena itu lanjut Ridwan, nara sumbernya multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Ridwan mencatat bahwa beberapa persoalan dari pendidikan dasar dan menengah adalah kurangnya pemerataan akses. \"Kita ingin pendidikan itu merata untuk semua strata menjangkau semua wilayah di Indonesia,\" paparnya. Akses pendidikan kata Ridwan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. \"Generasi muda hari ini berbeda dengan generasi muda era orang tua seperti kita. Deep learning ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang futuristik, menggabungkan antara potensi dasar yang kontekstual dengan zamannya. Oleh karena itu peserta yang kita hadirkan adalah para guru dan praktisi pendidikan agar terbangun kesadaran kolektif bahwa membangun pendidikan berkualitas adalah tugas kita semua, \" pungkasnya. (*)
Dugaan Barter Proyek Rp600 Miliar: Ardiansyah Dilaporkan ke Dewan Syariah PKS
JAKARTA, FNN | Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua DPW PKS Kalimantan Timur yang juga Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Laporan tersebut diajukan Jaringan Penertib Partai Politik (JP3) pada 28 November 2025. Dalam surat bernomor 023/Z/JP3/2025 yang ditandatangani Koordinator JP3, Bima Hambalang, pelapor meminta Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik PKS untuk mengambil langkah tegas dan independen. Laporan itu menyoroti dugaan keterlibatan Ardiansyah dalam transaksi proyek APBD yang disebut-sebut bernilai Rp600 miliar. “Dugaan tindakan tidak terpuji ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mencemarkan martabat dan kredibilitas PKS di mata publik,” tulis JP3 dalam surat tersebut. Mereka mendesak pemberhentian sementara dari jabatan partai serta investigasi mendalam. Dugaan Pertemuan di Balikpapan Isu ini bergulir setelah sebuah laporan media daring viral dan menyebut adanya pertemuan di sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, pada awal Oktober 2025. Pertemuan tersebut disebut melibatkan Bupati Ardiansyah, Kabid Bappeda Kutai Timur Marhadyn, staf bupati bernama Anggara, serta seorang pengusaha tambang asal Balikpapan, Haji Herman. Menurut laporan itu, pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dugaan “utang politik” pasca-Pilkada 2024. Haji Herman disebut meminta jatah proyek APBD 2025 sebagai kompensasi dukungan dana. Nilai dugaan kesepakatan itu mencapai Rp600 miliar, sebagaimana diberitakan FNN.asia. Belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut. Perubahan Struktur Penganggaran Sejumlah sumber internal Bappeda Kutai Timur mengungkapkan bahwa sejak awal 2025, posisi Marhadyn dalam penyusunan anggaran naik signifikan. Ia disebut memiliki kendali penuh atas struktur APBD, penentuan prioritas proyek, hingga proses tender. “Sekarang semua lewat dia. Plt Kepala Bappeda seperti kehilangan kewenangan,” ujar seorang pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Beberapa kontraktor lokal di Sangatta juga menyampaikan kecurigaan. Sejak Maret hingga September 2025, tender proyek besar nyaris tidak berjalan, namun perusahaan yang diduga dekat dengan pengusaha Balikpapan justru tetap mendapat pekerjaan. Isu Perpindahan Dana Tunai Situasi makin memanas setelah beredar kabar adanya perpindahan dana tunai sebesar Rp60 miliar seusai pertemuan Balikpapan. Hingga kini tidak ada bukti yang dapat diverifikasi terkait informasi tersebut, namun isu itu beredar luas di kalangan ASN dan politisi lokal. “Kalau benar APBD dipakai untuk bayar utang pilkada, itu bukan lagi pelanggaran etik—itu korupsi politik,” kata aktivis antikorupsi, Burhanuddin AR. Nama Anggara, staf kepercayaan bupati, juga disebut dalam laporan sebagai penghubung dalam sejumlah permintaan dana cepat. Beberapa ASN mengaku siap memberikan kesaksian mengenai peran tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, turut disorot terkait dugaan kedekatannya dengan sejumlah kontraktor. “Kalau nama tertentu sudah masuk, biasanya membawa nama Sekda dan ancaman mutasi,” ujar seorang pejabat dinas teknis. Di tengah kisruh ini, tekanan publik terhadap KPK dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan semakin kuat. Warga Sangatta menilai tata kelola anggaran daerah makin tidak transparan. Hingga kini, dugaan suap, barter proyek, dan penyalahgunaan kewenangan dalam APBD Kutai Timur 2025 masih menunggu pembuktian aparat penegak hukum. Namun satu hal telah muncul sebagai dampak paling awal: merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Astra Bergerak Bersama Anak Bangsa: Membangun Kesejahteraan dari Desa, Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia
Jakarta, FNN - Dari hamparan pesisir timur hingga perbukitan hijau di ujung barat Nusantara, langkah-langkah anak bangsa untuk desanya tumbuh menjadi gelombang perubahan besar. Gerak mereka berawal dari tanah kelahiran, dari tempat cerita hidup mereka bermula dan menjelma menjadi inisiatif yang mengangkat harkat desa-desa di Indonesia. Perjuangan anak bangsa yang tulus ini bertemu dengan komitmen sosial berkelanjutan Astra, membentuk simpul kekuatan yang bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan desa yang berkelanjutan. Melalui empat pilar kontribusi sosial yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kewirausahaan, dan Lingkungan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, Astra memperkuat langkah anak bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses pendidikan dan membuka peluang ekonomi masyarakat desa serta menjaga keberlanjutan alam sekitarnya. “Dari pelosok negeri, banyak anak bangsa bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan perubahan nyata yang mampu membuktikan bahwa kekuatan Indonesia tumbuh dari desa-desa kelahirannya. Astra bangga dapat mendampingi perjalanan mereka dalam memperkuat kontribusi sosial berkelanjutan di daerah pedesaan, sekaligus memperluas inisiatif yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Kami berharap semangat ini dapat menginspirasi lebih banyak anak bangsa untuk bergerak bersama membangun Indonesia hari ini dan di masa mendatang.” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro. Sejak tahun 2010, Astra menginisiasi Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia (SATU) Awards sebagai apresiasi bagi generasi muda yang menghadirkan kontribusi positif bagi lingkungan dan komunitasnya. Program ini telah menemukan 792 pemuda inspiratif bangsa dan bersinergi dengan lebih dari 1.500 Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi. Sinergi tiga program unggulan tersebut telah melahirkan kolaborasi yang dijalankan antara Tokoh Penggerak yang memberikan perubahan bagi bangsa. Hingga tahun 2024, rangkaian kontribusi sosial Astra telah menjangkau 2,63 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah. Pada periode 2020–2024, valuasi ekspor Desa Sejahtera Astra mencapai Rp349 miliar, menandai peningkatan daya saing produk desa di pasar global. Capaian ini tentu tidak terlepas dari dedikasi para Tokoh Penggerak yang menjadi motor utama pemberdayaan di daerahnya. Tokoh Penggerak dari Berbagai Penjuru Negeri Di balik setiap perubahan, ada sosok-sosok yang memilih untuk tidak berpangku tangan. Mereka kembali ke akar, merawat tanah kelahiran, dan menyalakan harapan bagi banyak orang di sekitarnya. 1. Petronela Merauje, Penjaga Hutan Perempuan, Enggros, Papua. Dikenal sebagai Mama Nela, ia menjaga warisan leluhur yaitu Hutan Perempuan, dengan keberanian yang lembut namun tegas. Ia memimpin para ibu membersihkan sampah, menanam mangrove, dan memulihkan hutan adat serta menjadi sumber pangan dan penghasilan. 2. Bernard “Oday” Langoday, Penggerak Ekosistem Kopi Cikajang, Garut. Sosok coffee sociopreneur yang membangun ekosistem kopi dari hulu ke hilir. Ia menggerakkan lebih dari 4.000 warga, menaikkan produktivitas petani, memperluas pasar, dan menjadikan kopi desa sebagai kebanggaan baru. 3. Priska Yeniriatno, Pencipta Ruang Kedua bagi Perempuan dan Anak Muda, Singkawang. Meninggalkan karier untuk membangun rumah batik. Modal awalnya sederhana, tabungan dan keberanian. Kini ia mengelola tiga kampung wisata batik, memberdayakan ibu rumah tangga, hingga pemuda putus sekolah. 4. Zainal Abidin, Penjaga Bentang Alam Karst Rammang-Rammang, Sulawesi Selatan. Ia terketuk untuk kembali ke kampung halamannya setelah menjadi orang pertama di kampungnya yang berhasil mengenyam pendidikan hingga program doktoral. Ia melihat peluang di kampung halamannya dengan mengajak warga mengunggah keindahan alam karst di media sosial dan kini Rammang- Rammang menjadi destinasi yang dikenal dunia. Seiring dengan pertumbuhan desanya, ia turut menjaga lingkungannya dengan memproduksi pupuk organik ramah lingkungan yang berasal dari kotoran kelelawar, serta turut memantau kesehatan masyarakat dengan rutin berkeliling bersama dokter menggunakan perahu jolloro untuk memastikan kesehatan masyarakat sekitar. 5. Ritno Kurniawan, Perintis Wisata Nyarai, Sumatra Barat. Mengubah hutan lindung bekas pembalakan dan kini menjadi magnet wisata alam yang mendunia dan telah menarik ratusan ribu wisatawan. Dari hanya lima pemandu pada awalnya dan kini berkembang menjadi 150 pemandu, termasuk pemandu bersertifikasi internasional. 6. Dian Banunu, Guru yang Menembus Batas, Takari, Kupang. Setiap pagi ia menumpang truk dengan durasi perjalanan 2 jam demi sampai di sekolah guna mencerdaskan anak-anak bangsa dari di daerah Oesusu, Kupang. Ia telah berhasil mencetak lulusan-lulusan yang saat ini sudah mampu hidup secara mandiri dengan menjadi pekerja profesional dan wirausahawan. Seluruh cerita para penggerak ini hadir dalam bentuk kisah dokumenter yang dapat disaksikan melalui YouTube SATU Indonesia, menjadi jendela harapan sekaligus ajakan bagi lebih banyak anak bangsa dan kita semua untuk berkontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya. Komitmen Astra untuk terus bergerak bersama para Tokoh Penggerak bangsa di berbagai pelosok negeri sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (*)
Bencana Alam Sumut Memenuhi Status Darurat Bencana Nasional
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut BERDASARKAN keadaan darurat, bencana alam yang terjadi merata di seluruh daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), maka bencana alam di Sumut telah memenuhi syarat dan kriteria bencana dengan “Status Keadaan Darurat Bencana Nasional”. Status tersebut tidak diperoleh dari jenis, cakupan wilayah, atau dampak bencana, tetapi dari kemampuan Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengatasi bencana dari aspek: Pertama, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya manusia dalam upaya penanganan darurat bencana. Kedua, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Ketiga, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/ penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar. Gubernur Sumut tidak memiliki kecakapan dan kemampuan menggerakkan perangkat pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Ribuan warga masih terisolasi, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Puluhan orang meninggal dunia, hilang. Fasilitas transportasi, komunikasi, dan penerangan putus, dan perekonomian warga lumpuh total. Maka ketidakmampuan Pemprov Sumut dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana alam di seluruh wilayah Sumut penting untuk Gubernur Sumut segera mengeluarkan pernyataan resmi atas ketidakmampuannya dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terisolasi berhari- hari, tidak dapat masuk dan keluar dari Tapteng. Mobilisasi bantuan dari luar tidak dapat masuk, Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan mengatasinya. Jalan dan jembatan putus, sehingga menghambat mobilisasi manusia dan logistik ke daerah bencana. Terbaru, banjir yang melanda Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang yang terjadi Kamis (27/11/2025). Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut, tempat kantor gubernur, lumpuh tanpa penanganan yang jelas dan konkrit dari Pemprov Sumut. Gubernur Sumut dan Walikota Medan gagap dan gugup mengantisipasi dan mengatasi bencana alam. Berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dibawah komando Rapidin Simbolon meminta agar bencana alam di Sumut ditetapkan dalam “Status Keadaan Darurat Bencana Nasional”. Maka Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan harus mendorong dan “memaksa” Gubernur Sumut pernyataan yang disyaratkan dalam menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional.
POPULER
