ALL CATEGORY
Sayonara, Amerika Telah Meninggalkan Lembaga Survei, Kenapa?
Oleh Agusto Sulistio | Pendiri The Activist Cyber Dalam setiap perhelatan kontestasi khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) selalu saja ada berbagai pandangan analisis Tim Survey. Dengan segala argumennya tim survei menyajikan berbagai temuannya, yang kesemuanya dapat dimaknai sebagai upaya mempengaruhi publik. Namun ironisnya, lembaga survei yang menggunakan berbagai rurmus logic soal menghitung logika dari hasil jajak pendapat dilapangan menyimpulkan sendiri dengan meninggalkan aturan disiplin ilmu survey. Alhasil banyak analisa lembaga survey subjektif, alias tergantung yang bayar. Alhasil tak semua hasil survei sesuai faktanya. Bisa dibilang mengecewakan publik, lantaran hasil survey tak sesuai fakta, malah cenderung mengikuti kemauan yang bayar survei. Di banyak negara survei sudah tak lagi digunakan, sebab selain tidak akurat karena tendensius, analisis survey menyimpang dari disiplin ilmu yang semestinya. Lembaga survei dalam konteks analisis pemilihan presiden telah menghadapi kritik dan penolakan di beberapa negara, hal ini diakibatkan oleh adanya beberapa hal utama. Lembaga Survey berendensi Subjektif, beberapa lembaga survei dapat memiliki kecenderungan subjektif atau bias tertentu dalam pengumpulan data atau penilaian responden. Sehingga hasil survey memengaruhi akurasi hasil dan menghasilkan gambaran yang tidak seimbang. Perubahan Dinamika Pemilih, pilihan pemilih dapat berubah dengan cepat, terutama di tengah perhelatan kampanye. Lembaga survei kesulitan menangkap dinamika dan perubahan opini yang terjadi dalam waktu singkat. Kesulitan Memprediksi Partisipasi Pemilih, survei sulit memprediksi tingkat partisipasi pemilih, yang dapat memiliki dampak signifikan pada hasil pemilihan. Kondisi eksternal, seperti isu-isu politik atau faktor-faktor sosial, yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Kesulitan akibat keragaman Pemilih,termasuk kelompok minoritas atau kelompok demografis yang sulit dijangkau, menjadi tantangan. Hal ini menyebabkan hasil survei kurang mewakili seluruh populasi. Meedia Sosial dan pegaruh digital, perkembangan media sosial dan pengaruh digital telah mengubah cara informasi disebarkan dan opini dibentuk. Pemilih dapat lebih dipengaruhi oleh sumber-sumber informasi non-tradisional, yang tidak selalu tercakup dalam survei. Ketidakpastian dan ketidakakuratan Metode Survei, metode survei tradisional kurang mampu mengatasi ketidakpastian dan ketidakakuratan yang muncul dalam proses pengumpulan data, terutama dengan pertumbuhan variasi cara komunikasi dan akses informasi. Ole karena itu, beberapa negara telah menilai kembali penggunaan lembaga survei sebagai alat utama untuk menganalisis perhitungan pemilihan presiden. Pemilihan metode yang lebih canggih dan beragam serta penggunaan data alternatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan yang terkait dengan lembaga survei tradisional. Lembaga survey kelas dunia sudah ditinggalkan apalagi lembaga survey kelas lokal. Tidak ada lembaga survei tunggal yang dianggap sebagai yang paling terkenal dan kredibel di seluruh dunia karena pandangan terhadap kredibilitas dapat bervariasi. Namun, beberapa lembaga survei terkemuka dan dihormati secara internasional seperti: Gallup adalah lembaga survei yang sangat dikenal, beroperasi di berbagai negara dan terkenal dengan pemetaan opini masyarakat dan penelitian kebijakan. Pew Research Center melakukan penelitian opini masyarakat global dan menyediakan data tentang berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. IPos MORI adalah lembaga riset pasar global dengan fokus pada survei opini dan penelitian kebijakan. YouGov adalah lembaga survei internasional yang mengkhususkan diri dalam penelitian opini dan perilaku konsumen menggunakan metode daring. CNN/ORC (sekarang SSRS):, sekarang dikenal sebagai SSRS (Social Science Research Solutions), sering kali digunakan oleh CNN untuk melakukan survei terkait kebijakan dan pemilihan. National Election Pool (NEP), adalah konsorsium lembaga-lembaga media utama di Amerika Serikat, seperti ABC, CBS, NBC, dan CNN, yang bekerja sama untuk melaporkan hasil pemilihan. Kata kuncinya, bahwa sementara lembaga-lembaga ini dianggap terkemuka, kredibilitas suatu survei juga tergantung pada metode penelitian yang digunakan, pengambilan sampel yang tepat, dan transparansi dalam pelaporan hasil. Namun semuanya tidak berarti jika tidak mempertimbangkan konteks dan metode di balik hasil survei. Kesimpulan Meskipun lembaga survei dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami opini publik, kredibilitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk oleh pihak yang membiayainya. Keberlanjutan kredibilitas lembaga survei sering kali tergantung pada independensinya dan metodologi yang digunakan, bahkan ironisnya tergantung \"siapa yang membayar\". Beberapa negara besar telah mengalami skeptisisme terhadap lembaga survei dan telah mencari pendekatan analisis hasil pemilihan dengan cara2 yang kurang tepat dan lebih beragam. Contoh negara besar yang telah meninggalkan analisa perhitungan pilpres melalui lembaga survey adalah Amerika Serikat. Amerika telah mempertanyakan tentang akurasi lembaga survei dan metode polling yang digunakan. (*)
Presiden Jokowi Membantah Isu Sri Mulyani Mundur, Apakah Berarti Beneran Mundur?
Jakarta, FNN - Akhirnya Presiden Jokowi membantah soal pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Tetapi, yang justru berbahaya, kalau Jokowi membantah tidak mundur maka orang kemudian menafsirkan betul mundur. Apalagi kemarin Sri Mulyani hadir dalam rapat dengan Jokowi di istana dan dia bungkam, tidak membantah. “Iya, tentu Jokowi tidak ingin itu terjadi, karena kalau terjadi maka itu artinya langsung pemakzulan. Jadi, faktor Sri Mulyani itu menentukan nasib Jokowi,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (20/1), menanggapi soal bantahan Jokowi. “Saya kira Jokowi sekarang disandra oleh dua menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo. Tidak mungkin lagi Jokowi tidak menghendaki apa yang diinginkan Prabowo. Jadi, Prabowo akhirnya tahu bahwa hanya dengan menyandra Jokowi, Prabowo bisa satu putaran. Kira-kira begitu,” lanjut Rocky. Walaupun yang diterangkan Jokowi satu putaran untuk dia, tidak. Itu kekuasaan sudah pindah dan Jokowi kelihatan makin cemas sehingga dia membantu Sri Mulyani, tambah Rocky. Mengapa presiden yang mengucapkan? Itu artinya, presiden membaca gelagat Sri Mulyani memang untuk hengkang. “Jadi, orang yang mengerti watak Sri Mulyani –saya mengerti dengan benar, dengan baik, dan dengan sempurna watak Sri Mulyani. Dia bisa betul-betul dalam 2 jam sudah, dia selesaikan saja. Kan kita mau tagih itu justru karena kita kenal Sri Mulyani sebagai intelektual pembuat kebijakan publik,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, Sri Mulyani dididik di dalam tradisi akademis yang ada etikanya. Kita ingat di tahun ’98 Sri Mulyani terus-menerus menghajar kebijakan Soeharto, kendati dia masih berkedudukan sebagai ketua program public policy di FEUI. Tetapi, orang semacam Sri Mulyani selalu ada kesempatan untuk memulihkan kembali integritasnya. Tidak mungkin Sri Mulyani menulis biografi dia bahwa dia meneruskan kebijakan Jokowi yang akan dihujat oleh seluruh mahasiswa FEUI. “Jadi, bagi saya Sri Mulyani pasti akan ambil langkah untuk berhenti dari kabinet. Itu cuman soal pertimbangan-pertimbangan kecil. Pertimbangan besarnya Sri Mulyani percaya bahwa kalau ada pejabat yang bisa gantikan dia mungkin hari ini dia sudah berhenti,” ujar Rocky. Tetapi, menurut Rocky, dia juga berpikir tentang bangsa. Dia tahu kalau dia berhenti maka seluruh sistem internasional akan mengutuk Indonesia dan itu artinya Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan ekonomi dunia, karena Sri Mulyani tetap faktor di dalam menentukan bunyi tidaknya ekonomi Indonesia dalam upaya untuk menggaet hutang maupun investasi asing. “Ini bukan sekadar soal etika Sri Mulyani yang kita uji, ini sekaligus kita mau uji apakah kabinet juga bisa utuh ketika keadaan betul-betul makin lama makin buruk,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, tentu sudah ada semacam pandangan bahwa Jokowi sudah tidak mampu mengendalikan kabinetnya, karena kasak kusuk berita masuk berita keluar. Sikap diam Sri Mulyani saja sudah menunjukkan bahwa dia memang sudah ragu berada di dalam kabinet. Keterangan Jokowi juga memperkuat dugaan bahwa memang Sri Mulyani ragu. Oleh karena itu, harus Jokowi yang membantah. (ida)
Filosofi Kantong Bolong dan Politisi Kantong Kosong
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Di tangan Petruk selalu menggantung kantong kecil yang disebut kantong bolong. Ini bukan sembarang properti, melainkan icon yang mengandung filsafat pengorbanan dalam pengabdian. Bersama Semar, Gareng, dan Bagong, Petruk menjadi abdi dan penasihat tokoh-tokoh ksatria Pandawa. Dalam kisah pewayangan Petruk adalah pemilik harta berlimpah, meninggalkan semua kekayaannya. Semua yang dia miliki diberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kekayaannya, hingga kantongnya menjadi kosong. Petruk justru merasa lebih kaya ketika tidak punya apa-apa. Karena itulah, dia memiliki julukan Petruk Kantong Bolong yang artinya adalah Petruk sudah merasa kaya dengan kantong bolong tanpa isi. Hidup Petruk sudah dicurahkan untuk mengabdi kepada para raja dan Sang Pencipta. Petruk memiliki julukan kantong bolong karena kepribadiannya yang suka menolong. Ia suka menolong orang tanpa pamrih. Hal ini diibaratkan dengan kantong yang bolong. Dimana setiap barang yang dimasukkan, akan langsung keluar karena kantong yang bolong. Sama halnya dengan kebaikan petruk yang mengalir terus tanpa henti seperti kantong bolong. Konon semua adalah cara Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah. Karenanya, sebagian menyebutkan bahwa Petruk berasal dari kata “Fatruk” — Fat-ruk kulla maa siwallahi (tinggalkan semua apapun selain Allah). Karenanya itu disebut Kantong Bolong. Artinya ilmu kantong bolong adalah ilmu tentang kedermawanan dan keikhlasan. Orang yang menguasai ilmu kantong bolong tidak akan pernah takut dan bersedih, sebab ia sudah sampai pada maqam haqqul yaqin bahwa dirinya hanyalah “alat” atau “saluran” yang dipakai dan digerakkan Allah untuk memenuhi Kehendak-Nya Kilas balik kisah tersebut ada manusia tidak sadar karena ditipu oleh ego, nafs dan setan, sehingga mereka “menutup kantong”. Mereka berusaha memenuhi kantong-kantong diri dan keluarganya (yakni mengikuti hawa nafsunya ) , “mengklaim” telah dan bisa “memiliki” segala sesuatu karena dirinya Mereka terus mengejar kekuasaan dan kekayaan, merasa memiliki sesuatu dan karenanya berhak “menyimpannya” dalam kantong tertutup. Tidak peduli dari mana hartanya di peroleh, tidak sadar bisa menjadi siksa dan bencana. Hartanya akan ditinggalkan ketika harus kembali ke alam baka dengan segala resikonya. Itulah sebabnya, ilmu Kantong Bolong ini termasuk ajaran yang penting dalam tradisi kesufian yang disimbolkan dalam idom-idiom Jawa: sekali lagi ajaran tentang kedermawanan , keikhlasan, untuk berbuat baik sesamanya. Salah dan keliru kantong bolong dimaknai -\"kantongnya kosong\" nungsang sana sini sebagai tim sukses Cawapres, siang malam mengejar remah remah dari para bandar Politik yang sedang menebar uang recehan untuk membius dan membeli suara. Mereka semua larut dalam kegelapan, bersama penguasa \"kantong kosong\" menjadi hina dan menjijikan kering kerontang dari makna sufi tentang makna \"kantong bolong\" berubah makna menjadi \"penguasa dan politisi kantong kosong\" Bersama para buzer yang telah dibutakan, dikerahkan semua anak, menantu, ponakan untuk terus mengejar kekuasaan dan pundi pundi kekayaan. Terbaca hidupnya hanya untuk hidup, tak sadar prilakunya seperti iblis, hanya membuat kerusakan dalam kesesatan dan kegelapan.***
Slank Resmi Dukung Ganjar Mahfud, Abdee Mundur dari Telkomsel
Jakarta | FNN - Grup Band legendaris Slank resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 pada hari ini. Deklarasi itu disampaikan drumer Slank Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim) di hadapan Ganjar-Mahfud yang hadir di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/01/2024). \"Jadi hari ini deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar-Mahfud,\" ucap Bimbim. Pernyataan Bimbim langsung disambut tepuk tangan oleh semua personel Slank yang berada di dekatnya. Menurut Bimbim, Slank dan para penggemarnya, yakni Slankers, telah memberikan sejumlah ide dan gagasan kepada Ganjar-Mahfud. Dia meyakini bahwa pasangan calon nomor urut 3 ini bisa menjalankannya jika nantinya memenangi Pemilu 2024. Deklarasi itu turut dihadiri personel Slank lainnya yaitu vokalis, Akhadi Wira Satriaji (Kaka); Basis, Ivan Kurniawan Arifin alias Ivan; gitarisnya, Muhammad Ridwan Hafiedz (Ridho) dan Abdee. Sementara gitaris Slank Abdi Negara Nurdin alias Abdee mundur dari jabatan Komisaris PT Telkom Indonesia usai mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Abdee mengatakan surat pengunduran diri itu telah dilayangkan pada Jumat (19/1) sore. \"Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, dan untuk menghormati aturan yang ada nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran dari Telkom Indonesia,\" ujarnya di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1). Langkah itu diambil Abdee seiring dengan dukungan para personil Slank lainnya kepada Ganjar-Mahfud. Menurutnya, dukungan itu merupakan sebuah perjuangan bagi Slank. Sejak 2014 hingga saat ini, kata dia, Slank mendorong agar kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dihilangkan, serta menjaga demokrasi. \"Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,\" ucapnya. Selanjutnya Slank telah mempersiapkan lagu untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Lagu tersebut berjudul ‘Salam Metal’ yang merupakan singkatan dari ‘Menang Total’. Slank bukan kali pertama menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu di Pilpres. Sebelumnya, Slank merupakan musisi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. (*)
Memilih Presiden
Oleh Djohermansyah Djohan | Guru Besar IPDN PEMERINTAHAN itu tak sempurna, \"no perfect governance\". Tidak terkecuali pemerintahan Presiden Jokowi. Ada saja kekurangan, kekeliruan, kealpaan, dan ketidakberhasilannya. Tak semua janji-janjinya dalam pemilu lima tahun lalu bisa dipenuhi. Itu manusiawi. Bagi rakyat yang penting adalah penjelasannya. Dan, hal itu bukan untuk dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Melainkan, untuk dikoreksi, diperbaiki, dan diatasi oleh presiden berikutnya sesuai asas, bahwa pemerintahan itu suatu kontinuitas. Tersebab pemerintahan itu tujuannya untuk kebaikan orang banyak di seluruh negeri, dan di dalam sistem demokrasi elektoral suksesi kepemimpinan bersifat terbuka lewat pemilu LUBER dan JURDIL, presiden pengganti tidak harus orang-orangnya atau kerabatnya Presiden Jokowi sendiri (the President\'s man). Tapi bisa berasal dari luar istana asal terpenuhi syarat-syarat pencalonan dan di dalam diri orang itu berlabuh segudang kebaikan. Rakyat dibilik suaralah pada akhirnya yang akan menentukannya nanti. Hal ini penting digarisbawahi, karena pemimpin pemerintahan itu macam-macam tipenya. Ada yang betul-betul baik, ada yang pura-pura baik khususnya pada masa pemilu, dan ada pula yang jauh dari baik atau di bawah standar. Presiden pengganti yang baik, menurut pendapat saya, pertama-tama adalah orang yang prima fisiknya, sehat dan kuat mengelilingi seantero negeri, Sabang hingga Merauke, dan sanggup menghadiri pertemuan-pertemuan internasional di ujung-ujung dunia. Kedua, dia memiliki integritas tinggi dan menegakkan penuh etika tanpa toleransi, yaitu bersih dari korupsi, tak terkait pelanggaran etik serius, dan tak pernah melanggar hak asasi manusia (extra-ordinary crime). Ketiga, dia mempunyai kompetensi (skills & knowledges) yang mumpuni berbasis rekam jejak lapangan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Keempat, dia seorang generalis tapi juga seorang spesialis yang memahami manajemen pemerintahan negara, baik menyangkut urusan multi-sektoral, hubungan antar pemerintahan pusat-daerah, dan hubungan antar lembaga tinggi negara. Kelima, dia seorang pemimpin yang mampu bermitra, \"mengewongke\", dan menggerakkan birokrasi dalam mewujudkan program-program strategis untuk memajukan kehidupan rakyat secara merata. Bukan yang doyan melakukan politisasi pegawai negeri dan abai terhadap kesejahteraan ASN serta kaum pensiunan. Semoga pada pilpres 2024 mendatang, orang baik serupa itulah yang akan memenangi kontestasi. Dengan demikian, pemerintahan yang bertujuan untuk memberi kebaikan kepada seluruh rakyat, diisi oleh pemimpin yang baik pula. (*)
CAPER: Catatan Permana (Part) 4, Mengurai Peta Jalan Politik Dinasti Solo
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik NASIB demokrasi negeri ini berada pada titik nadir. Negara yang berkedaulatan rakyat dengan instrumen demokrasi sebagai sarana perekrutan kepemimpinan nasional terancam ambruk dan runtuh setelah 79 tahun merdeka. Negara ini merdeka atas perjuangan nyawa dan darah para syuhada seluruh nusantara, dan atas mandat dari kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air dan negara dengan sistem Republik. Sehingga diakui seluruh negara di dunia. Re dan publik, artinya anti tesa dari sistem kekuasaan yang sebelumnya hanya dimiliki secara private dan monarki, berubah menjadi kekuasaan berada di tangan rakyat (public). Namun, semua berubah setelah rezim ini berkuasa. Semuanya berbalik arah setelah kekuasaan secara penuh berada di tangan segelintir orang saja. Bahkan keluarga. Bermula dari pemilihan para cawapres berusia tua, agar selanjutnya tidak bisa maju lagi. Lalu mendemisionerkan ratusan masa jabatan kepala yang dipilih secara demokratis dalam semangat otonomi daerah, berubah menjadi sistem penunjukan langsung dari pemerintah pusat. Di bawah kendali pusat. Belum lagi sistem perekrutan para penyelenggara Pemilu yang partisan dan politis. Begitu juga perubahan Undang-Undang KPK agar masuk ke dalam rumpun eksekutif, yang otomatis berada secara tak langsung di bawah kendali Presiden melalui Dewan Pengawas KPK. Artinya, hampir tak ada lagi Trias Politika yang menjadi ruh sebuah negara demokrasi melakukan kontrol, check and balancing Pemisahan kekuasaan, karena lembaga penegakan hukum dan institusi militer termasuk intelligent semua berada di bawah kendali Istana. Dimana otomatis, semua lembaga tersebut akan menjadi pisau dan senjata pusaka penguasa untuk menyandera dan mengintimidasi siapa saja yang bersebrangan dengan kepentingan politiknya. Setelah putusan MK meloloskan putera Presiden menjadi Cawapres, maka semua baru tersentak dan sadar. Bahwa, ini semua adalah sebuah design politik yang memang sudah disiapkan, bukan design kaleng-kaleng semata. Semua sudah direncanakan, ditata kelola sedemikian rupa dengan rapi sistematis. Sampai puncaknya, tanpa rasa malu dan basa-basi lagi, dengan lantang seorang Presiden menyatakan “ Akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini “. Toh yang maju anak saya… Begitu lho guys… Banyak yang marah, banyak yang gusar dan teriak. Tapi apa daya, nasi sudah jadi asam sulfat dicampur belimbing sayur. Mau dimakan racun, tak dimakan, akan kelaparan. Makanya dibawa joget aja.. Oke gas.. Oke gas…Ha.. Ha.. Demikianlah politik tanpa moralitas dan nilai Ke-Tuhanan. Tak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Kawan bisa jadi lawan, dan lawan pun bisa jadi kawan. Sekarang pertanyaannya ada pada seluruh rakyat Indonesia. Apakah akan rela kembali mundur jauh ke belakang dalam bingkai politik dinasti atau bersama, bersatu padu memperjuangkan perubahan? Silahkan pilih sesuai akal sehat dan hati nurani. Tetap ingin kedaulatan berada di tangan rakyat? Atau menyerahkan leher negara ini kepada satu kelompok keluarga dan elit semata? Salam Indonesia Jaya…! Jakarta, 20 Januari 2024.
Demi Memperbaiki Bangsa Mestinya Megawati Memulai Tindakan Pemakzulan Jokowi
Jakarta, FNN - Dalam acara perayaan Natal PDI Perjuangan dan Relawan Damai Sejahtera for Ganjar-Mahfud (Reds) di Jakarta International Expo, Kamis (18/1), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar seorang pemegang kekuasaan harus berhenti ketika sudah waktunya atau habis masa jabatannya, jangan sampai lupa daratan dan enggan ketika harus turun. Walaupun tidak menyebut nama Jokowi, orang pasti tahu bahwa hal itu merupakan sindirian buat Presiden Jokowi. \"Kekuasaan itu enak. Tapi kalau saya, kalau sudah harus berhenti, ya berhenti. Jangan malah lupa daratan. Itu cobaan, jangan lupa. Manusia selalu dicoba,\" kata Megawati. Megawati juga menyampaikan pepatah \"Satyam Eva Jayate”, yang artinya tidak perlu takut dan menjadi lemah karena kebenaran yang pasti menang. Menanggapi pernyataan Megawati tersebut, Rocky Gerung dalam kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (19/1) mengatakan, “Ya, Bu Mega tentu makin lama makin ingin melihat Jokowi dimakzulkan. Tinggal cari jalannya, jalan DPR yang mungkin sekali itu agak susah, tetapi masih bisa diupayakan. Atau jalan di jalanan beneran. Cuma Itu itu pilihannya. Mau diturunkan secara secara konstitusional atau diturunkan secara moral,” Rocky tahu bahwa memang ada kesulitan Megawati karena pertimbangan-pertimbangan politik dan tukar tambahnya apa kalau terjadi pemakzulan, misalnya. Tetapi, mestinya Megawati berpikir bahwa ini soal konstitusi, ini soal martabat bangsa, bukan lagi pertimbangan politik atau pertimbangan ekonomi, kriminal. Megawati mesti berpikir bahwa bangsa ini mesti diselamatkan. Rocky juga mengatakan bahwa semua orang yang ada di sekitar Mega pasti membujuk Mega supaya jangan terlalu drastis, karena mereka ada juga yang menjadi bagian kepentingan dari rezim Jokowi. Para mantan koruptor atau koruptor yang masih kabur dari tatapan hukum pasti berupaya untuk membujuk Mega agar jangan terlalu drastis karena bisa dibalas oleh Jokowi. “Tetapi, bagi orang seperti Megawati, ini juga taruhan akhir. Di ujung sisa usianya dia mesti lakukan sesuatu yang secara etik nanti akan dihitung oleh orang. Jadi, orang akan bersyukur dan memuliakan Megawati kalau dia memulai tindakan pemakzulan itu, karena ini bukan soal dendam. Ini soal memperbaiki bangsa,” ujar Rocky. Semua institusi selama Jokowi hancur, kata Rocky, dan PDIP akan dianggap sebagai bagian yang menghancurkan itu, kecuali PDIP memulihkan kesalahan dia dengan memulai semacam pengakuan dosa bahwa mereka ikut bersalah dan tidak mau kesalahan ini berlanjut. “Mestinya itu diucapkan dan rakyat pasti akan mendukung Ibu Mega. Ibu Mega tidak perlu ragu, bangsa ini didesain untuk memulihkan kembali peradaban,” ujar Rocky. (ida)
Mundurnya 15 Menteri Kabinet Jokowi, Efek Pemaksaan Cawapres Karbitan
Jakarta | FNN - Mundurnya 15 menteri kabinet Indonesia Maju tak lagi hanya sebatas isu. Wacana serius itu makin menjadi bola liar pasca pemaksaan ugal-ugalan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden 2024. Cepat atau lambat, bisul itu segera pecah dan paslon boneka hancur berantakan. Analisis ini disampaikan oleh Profesor Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Merah Putih kepada media di Jakarta, Jumat (19/01/2024). Sutoyo menegaskan kondisi istana saat ini tengah goyah dan dilanda ketidakpastian. Penyebabnya adalah intervensi yang sangat kuat terhadap para menteri untuk memuluskan paslon capres tertentu. Suasana ini tampak nyata dari wajah-wajah para menteri usai rapat kabinet Jumat (19/01/2024) di Istana Negara. Sri Mulyani misalnya, sosok yang diisukan akan menarik diri dari kabinet, tak secara tegas menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan ketika didesak soal perseteruan dengan Prabowo Subianto, menteri ekonomi terbaik di dunia itu hanya melempar senyum. Publik makin yakin bahwa Istana saat ini sedang berantakan dan diliputi ketidakpastian. Ibarat kapal akan tenggelam, menyitir istilah pengamat politik Rocky Gerung - maka tikus tikus berlompatan menyelamatkan diri. Sutoyo Abadi menegaskan isu mundurnya para menteri sangat terkait dengan arah politik Jokowi dalam Pilpres 2024 dengan politik dinasti. Para menteri khususnya yang berasal dari kalangan profesional semakin muak dengan adanya intervensi politik yang dilakukan Jokowi di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai presiden. Sutoyo melihat politik curang terlalu vulgar dipertontonkan, sehingga berpotensi mengancam stabillitas kabinet dan beresiko hukum bagi para menteri yang dipaksa harus terlibat melalukan politik curang. Dengan beban utang negara yang sangat besar Menkeu Sri Mulyani memiliki tanggung jawab dan resiko yang sangat besar. Maka ia saat ini sedang menimbang-nimbang apakah akan segera mundur atau tunggu momen yang tepat. \"Ini waktu yang tepat bagi Sri Mulyani dan menteri lainnya agar segera mundur. Karena pasca Pilpres 2024, pasti akan terjadi huru hara besar karena kecurangan yang hampir pasti akan terjadi,\" katanya. Menurut Sutoyo, mundur ramai-ramai seperti era Soeharto akan efektif. \"Lebih cepat mundur dari kabinet itu lebih baik,\" kata Sutoyo. Sutoyo menilai apa yang dilakukan ekonom senior Faisal Basri yang menyarankan menteri menteri berbasis teknokrat mundur, adalah ide yang menarik. Apalagi jika ditambah menteri dari PDIP, Nasdem, PKB, PPP segera mundur, maka hal itu suatu ide yang bagus untuk menyudahi ketidakpastian politik di internal pemerintah. Jumlahnya ada 15 orang. \"Faisal memiliki pandangan politik yang cerdik dan rasional,\" kata Sutoyo. Selama Jokowi masih berkuasa, maka jangan harap Pemilu akan berjalan jujur dan adil. \"Jalan keluarnya adalah Jokowi harus dimakzulkan agar Pemilu lebih bermartabat,\" paparnya. Wacana mundurnya menteri Jokowi pertama dimunculkan oleh ekonom Faisal Basri. Faisal lebih menekankan bahwa yang disarankan mundur adalah menteri yang tergolong teknokrat yang memiliki standar nilai etika tidak tertulis. \"Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia gak bisa. Dia lebih baik mundur,\" papar Faisal. Moralitas seperti itu, kata Faisal terjadi di mana-mana di dunia ini. Ia mencontohkan kejadian di negara lain. \"Di Israel menteri yang tidak setuju dengan kebijakan perang Netanyahu, dia mundur. Di Amerika juga begitu, high ranking official yang tidak setuju dengan kebijakan, dia mundur, karena ini nilai ada standar keilmuan,\" tegasnya. Di Indonesia, kata Faisal, standar ini sudah dilewati, bahkan sudah melewati batas. \"Ada ketidaknyamanan para menteri itu karena pelanggaran terus menerus. Kalau pelanggaran itu sekali dua kali, bisa dimaafkan,\" paparnya. Bentuk intervensi Jokowi terhadap menterinya secara gamblang diungkap oleh Faisal Basri. Ia menceritakan bahwa ada menteri yang diintervensi untuk mengeluarkan dana keliling Indonesia untuk tapi tak ada dalam perencanaan. Faisal mengaku ngobrol dengan pejabat, bahwa Jokowi pada 2024 ini ingin keliling Indonesia membagikan sesuatu. Sang menteri mengatakan pada presiden bahwa tidak ada dalam anggaran. Tetapi oleh menteri sedang diusahakan, lalu presiden memerintahkan: \"Laksanakan!\" Menurut Faisal kalau hal itu dilakukan berarti terjadi sebuah crime, sebab setiap sen APBN harus ada persetujuan. \"Tidak bisa jumpalitan seperti itu. Hal ini yang membuat keresahan,\" paparnya. Untuk menyelamatkan republik ini, kata Faisal, orang-orang itu harus mundur. Hal ini penting untuk menentukan jarak yang benar dengan yang tidak benar, harus jelas. Faisal juga bercerita bahwa ia mengobrol dengan para petinggi partai, muncullah nama, yang paling siap mundur adalah Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran, karena hal ini sudah di luar akal sehat. Lagi-lagi Faisal bercerita bahwa ada satu lagi pejabat yang tidak mau diajak cawe- cawe. \"Dia pejabat gubernur di Jawa yang dekat dengan Jokowi, dia dengan tegas mengatakan saya kerja sesuai tupoksi saja, tidak mau di luar tupoksi. Itu artinya sudah terjadi perlawanan dari dalam karena sudah terjadi kerusakan luar biasa yang dilakukan oleh Jokowi,\" kata Faisal dalam sebuah wawancara dengan televisi. Apa yang dilakukan Faisal Basri agar menteri-menteri dari kalangan profesional mundur semata mata untuk menjaga integritas sebagai intelektual. (*)
Sinyal Menkeu Sri Mulyani Bakal Mundur Makin Kuat
Jakarta, FNN - Rumor sekaligus spekulasi bakal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari kabinet Jokowi – Ma’ruf makin kuat. Hari ini, Jumat (19/1) Sri Mulyani hadir di istana dan mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi. Namun, saat wartawan menanyakan soal kabar dia bakal mundur dari kabinet, Sri Mulyani hanya menjawab pendek, “Masa? Ini saya bekerja,” ujarnya. Selanjutnya, Sri Mulyani hanya tersenyum menanggapi desakan pertanyaan dari wartawan. Dari jawaban tersebut, bisa dikatakan bahwa Sri Mulyani tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Hal ini semakin menguatkan kabar bahwa dia akan mundur dari kabinet kendati sebelumnya sudah dibantah oleh juru bicara istana dan juru bicara Kementerian Keuangan. “Kalau berita itu tidak benar, harusnya Sri Mulyani bisa dengan tegas menjawab, bukan malah balik bertanya. Kalimat dan bahasa tubuh Sri Mulyani multitafsir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Jumat (19/1). Kehadiran Sri Mulyani di istana hari ini adalah kemunculan pertama di depan publik setelah rumor dirinya bakal mengundurkan diri. Sebelumnya, kabar bakal mundurnya Sri Mulyani diungkap oleh Faisal Basri, ekonom senior yang notabene koleganya di Fakultas Ekonomi UI. Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga dikabarkan akan mundur. Namun, Ketika menyampaikan, Faisal Basri mengemasnya dalam sebuah kalimat ajakan kepada publik untuk mendesak Sri Mulyani dan Basuki mundur. “Ayo, sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki serta beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung sudah gagap. Kan PDIP belain Jokowi terus. Pusing,” ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024, di Jakarta, Sabtu (13/1). Faisal Basri mengaku bahwa dia mendengar mundurnya para menteri dari kabinet hanya menunggu waktu yang tepat. “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentumnya ini segera. Insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginanjar, Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto,” ujar Faisal. Faisal Basri juga memprediksi bila Prabowo dan Gibran terpilih pada pilpres 2024 maka utang Indonesia akan membengkak menjadi 16.000 triliun. Ini berarti, dua kali lipat dari utang saat ini, yang sudah tembus lebih dari 8.000 triliun. “Mungkin maksud Faisal Basri adalah hal ini yang membuat Sri Mulyani merasa tertekan dan dia harus melepas tanggung jawabnya, karena ugal-ugalan sekali cara pengelolaan keuangan semacam ini. Jadi dia tentu tidak mau kalau di kemudian jadi ketempuhan,” ujar Hersu. (ida)
Sri Mulyani antara Korupsi Bail Out FPJP Century dan Kenaikan Anggaran Pertahanan untuk Danai Pilpres
Oleh Faisal Sallatalohy | Pemerhati Ekonomi dan Politik Sri Mulyani menjadi saksi mata serta terlibat langsung dalam kesepakatan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun anggaran 2024 yg dilakukan secara tertutup antara Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor pada November 2023 lalu. Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani bertanggung jawab atas kenaikan anggaran pertahanan sekitar US$ 5 miliar atau Rp 77 dengan menggunakan mekanisme refokusing dan realokasi APBN. Kenaikan anggaran kementrian yg dipimpin prabowo ini sangat janggal dan sulit dipertanggungjawabkan. Pertama, kenaikan anggaran ini, dilakukan sebulan setelah APBN disahkan bersama DPR pada 16 September 2023. Secara prosedural memang tidak bermasalah. Tapi secara moral tentu saja bermasalah. Dikarenakan kenaikan anggaran dilakukan secara dadakan, tertutup, tidak melibatkan DPR dan tanpa diawali riset. Tiba-tiba anggaran dinaikan oleh Jokowi dan Prabowo tanpa diketahui apa dasar pertimbangan dan kelayakannya. Kedua, kenaikan anggaran tidak sesuai kebutuhan belanja sebagaimana yg sudah disepakati dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah tahun 2020-2024 sebesar US$ 20,75 miliar. Dengan adanya kenaikan, maka postur penarikan utang meningkat jadi US$ 25,75 miliar. Kenaikan anggaran fantastis di luar perencanaan kebutuhan yg sudah ditetapkan, tanpa direvisi terlebih dahulu adalah langkah manipulatif yg cenderung koruptif. Kenaikan anggaran pastinya harus dibarengi dengan proses revisi untuk menaikan jumlah kebutuhan agar setara dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, sulit untuk mengukur efektifitas kenaikan anggaran jumbo Rp 77 triliun untuk mengejar kenaikan Minimum Esential Force (MEF) sesuai target 100% di tahun 2024. Empat tahun memimpin, dengan model kenaikan anggaran serta penarikan pinjaman luar negeri yg meningkat, Prabowo gagal menaikan indeks MEF pertahanan. Sebaliknya malah turun dan selalu gagal mencapai target. Data kementrian pertahanan mencatat, Selama periode 2015-2018, rata-rata capaian MEF meningkat ke level 75,54% dan berhasil melampaui target 75,54. Namun ketika Prabowo memimpin pada 2019, capaian MEF justru turun menjadi 63,19% dari target 68,90%. Padahal di periode ini terjadi peningkatan anggaran pertahanan yg tinggi. Di 2020, kembali turun menjadi 62,41% dari target 72%. Sementara capaian MEF 2021-2022 sampai hari ini belum dipublis oleh kemenhan. Hal ini dikarenakan ada perubahan penilaian MEF sementara dasar hukumnya belum diterbitkan. Artinya, selama 2 tahun (2021-2022), kemenhan melakukan penilaian terhadap MEF tanpa punya payung hukum. Tentu saja, tanpa payung, apapun bisa dilakukan, subjektif, manipulatif dan prosesnya sesuai selera menteri pertahanan. Penilaian atas penggunaan anggaran mau dilakukan dengan cara apapun, terserah menteri pertahanan. Tapi mau disembunyikan serapat apapun, akhirnya terbongkar juga. Lantaran didesak Ganjar dan Anies pada debat capres terakhir, akhirnya Prabowo mengakui sendiri. MEF 2021-2022, memang rendah, tidak mencapai target karena dihambat gelombang Covid. Pengakuan ini sekaligus menjawab kelanjutan penurunan capaian MEF di tahun 2023 kemarin. Hanya mencapai 65,49%. Jauh dari target 79%. Masalahnya, Kegagalan Prabowo meningkatkan kepasitas MEF selama 4 tahun memimpin, terjadi ditengah kenaikan anggaran pertahanan yg cukup tinggi. Kementerian Keuangan mencatat, Pada tahun 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, dari Rp106,83 triliun menjadi Rp125,79 triliun. Anggaran kembali dinaikan menjadi Rp 133,3 triliun di 2022. Lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023 kemarin. Jika ditotalkan, secara akumulatif, Prabowo telah menghabiskan Rp 692,92 triliun sepanjang 2019-2023. Dari jumlah itu, Rp 380 triliun khusus untuk belanja alustista. Tapi apa yg dihasilkan ? Indikator MEF justru turun dan selalu gagal mencapai target. Ini harus diusut !! Masalahnya, kenaikan anggaran belanja kementrian pertahanan, mayoritasnya, dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Eksesnya, utang luar negeri kemenhan pada periode tersebut meningkat tajam. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, Utang kementrian Pertahanan naik dari US$ 1,75 miliar di 2018 menjadi US$ 4,35 miliar pada 2019. Meningkat lagi jadi US$ 4,41 miliar pada 2020. Dua tahun berikutnya meningkat jadi US$ 5,96 miliar di 2022. Kembali meningkat tajam menjadi US$ 7,13 miliar per kuartal III/2023. Namun apa yg dihasilkan kementrian peetahanan dari kenaikan anggaran tiap tahun diikuti utang yg menggunung? Indikator kinerja pertahanan, rontok semua. Bukan hanya gagal mencapai target MEF, Sejumlah data pertahanan dan sistem kemanan jungkir balik semua! Mulai dari global peace index (GPI) yg jatuh dari peringkat 41 pada 2014 ke peringkat 53 dari 163 negara dunia (Institute for Economics and Peace, 2023l). Selain itu, global militarisation index (GMI) juga turun peringkat 95 di tahun 2019 ke peringkat 124 di 2023 (Bonn International Centre for Conflict Studies, 2023). Lebih menyakitkan lagi bagi rakyat, Andi Widjayanto mengungkapkan, total alustista yg datang di sepanjang era Jokowi, 87% justru merupakan hasil belanja dengan menggunakan anggaran menteri sebelumnya, Ryamizad. Sementara yg didatangkan dari hasil belanja menggunakan anggaran Prabowo hanya 13% dari total 100% alustista yg didatangkan. Pertanyaannya, apakah dana Rp 363 triliun hanya mampu mendatangkan 13% dari total belanja alustista selama 4 tahun memimpin? Sungguh indikasi penggunaan anggaran yg sangat koruptif! Masalahnya adalah selama ini pertahanan merupakan sektor tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum lain, terutama KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara. Bagaimanpun juga Hal ini perlu diusut. bukan saja Prabowo dan Jokowi yg bertanggungjawab, melainkan juga Sri Mulyani. Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani wajib dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Sri Mulyani terus menyepakati kenaikan anggaran jumbo dan penarikan pinjaman luar negeri ugal-ugalan di kementrian Pertahanan dengan hasil kinerja yg gagal dan model penggunaan anggaran yg cenderung koruptif? Bukannya mengevaluasi dan menahan, pada Nobember 2023 lalu, Sri Mulyani turut terlibat dalam pembicaraan tertutup bersama Prabowo dan Jokowi di Istana Bogor untuk kembali menyepakati kenaikan anggaran pertahanan secara dadakan. Apa yg menjadi dasar kenaikan anggaran tersebut ? Tidak ada yg tau selain mereka bertiga. Pastinya kenaikan anggaran ini sulit dirasionalkan. Empat tahun memimpin, dengan model kenaikan anggaran tajam, prabowo sulit mencapai taeget MEF. Apalagi ini yg hanya tersisah 7 bulan masa jabatan. Mustahil Prabowo mampu menaikan pencapaian MEF dari 65% menjadi 100%. Disparitas kesenjangannya terlalu jauh. Secara matematis butuh waktu 2 periode kepemimpinan. Kenyataan ini menunjukan ada yg tidak wajar. Ada udang di balik batu. Boleh jadi, Prabowo, Jokowi dan Sri Mulyani sedang bersekongkol, sengaja menaikan anggaran pertahanan untuk diselewengkan ke salah alamat. Bantu mendanai money politik menangkan Prabowo-Gibran di pilpres 2024. Keterlibatan Sri Mulyani dalam hal ini, nyaris sama dengan keterlibatannya dalam penggelapan dana Bailout dan FPJP Bank Century senilai Rp 6,8 triliun untuk mendanai kemenangan SBY-Budiono pada pilpres 2009 lalu. Sebagai menteri keuangan era itu, Sri Mulynai dan Budiono (Gubernur BI) merekayasa status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga waiib diselamatkan. Semua unsur penyelamatan Century dimanipulasi. Mulai dari rekayasa Obligasi BLBI menjadi berbunga dan perjual belikan, rekayasa jumlah DPK, rekayasa tempo transfer DPK menjadi 8 bukan, hingga rekayasa pembayaran jumlah DPK per akun nasabah. Hasilnya dana bailout dan FPJP Century hilang. Menguap sebagai modal pemenangan Pilpres SBY-Budioyono 2009. Berdasarkan kesaksian skretaris panitia pemilihan cawapres 2009, Mayjend Kurdi Mushropa menyatakan, diantara 9 daftar nama Cawapres, tidak ada nama Budiono. Namun last minute, namanya dimunculkan, sering dengan hilangnya dana talangan Century. Namun dalam kasus ini, Budiono dan Sri Mulyani terselmatkan hingga hari ini. Kekuasaan justru menumbalkan 3 manusia di jajaran direksi BI yg hanya mengikuti perintah Budiono, Sri Mulyani dan SBY. Diantaranya Budi Rochadi, Siti Fajriyah dan Budi Mulya. Namun belakangan, Sri Mulyani akhirnya mengundurkan diri lantaran tidak mampu menghadapi tekanan politik dan hukum yg menuntut agar dirinya diadili. Di saat yg sama, SBY tidak mampu menjamin perlindungan terhadap dirinya. Pada Mei 2010, seluruh farksi dalam gelaran rapat paripurnah, meminta farksi demokrat mendesak Presiden SBY untuk memberhentikan Sri Mulyani sebagai pihak yg bertanggungjawab atas kasus Century. Akhirnya Sri Mulyani memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan dan meminta perlindungan kepada Bank Dunia dengan bayaran sebagai agen para bandar global untuk mempengaruhi kebijakan politik-ekonomi Indonesia lewat kedudukannya sebagai eksekutif Bank Dunia. Boleh jadi hal ini juga sedang menimpa Sri Mulyani saat ini yg sedang diterpa isu pengunduran diri. Entah hoax atau bukan, tidak penting. Pastinya, Sri Mulyani juga pastinya cemas. Di tengah kenaikan anggaran pertahanan yg tertutup dan koruptif, Sri Mulyani juga pasti khawatir dengan statusnya sebagai menteri keuangan yg bertanggungjawab atas polemik tersebut. Bagaimana jika Prabowo dan Jokowi kalah ? Siapa yg akan menjamin perlindungan kepadanya?
POPULER
