PRESIDEN Venezuela Nicolas Maduro baru saja dipaksa turun tahta oleh militer Amerika Serikat. Pasukan elit Delta Force US Army mampu menekuk presiden dan istri di rumahnya kompleks Palacio de Miraflores yang dijaga ketat Paspampres. Pertempuran selama 2,5 jam itu berlangsung Subuh melukai 2 anggota Delta Force dan menewaskan 40 orang tentara pengawal Maduro dan penduduk sipil. Maduro dan istri ditangkap hidup-hidup dan langsung diterbangkan ke New York untuk dihadapkan pada Pengadilan Federal dengan tuduhan konspirasi narkoba internasional, penyelundupan senjata, manipulasi Pemilu, pelanggaran HAM, dan pemimpin diktator.

Sedangkan Joko Widodo sudah turun tahta tahun lalu, meskipun beberapa kali dipaksa turun, namun ia berhasil lolos dan turun dengan mulus tahun 2024 tanpa paksaan.

Kisah Nicolas Maduro dan Joko Widodo memiliki beberapa kesamaan. Kedua pemimpin ini berasal dari latar belakang yang sederhana. Namun, kesamaan ini justru menjadi titik balik dalam perjalanan politik mereka.

Maduro, menjadi presiden Venezuela setelah kematian Hugo Chavez, telah mengubah negara yang kaya minyak menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Krisis ekonomi, hiperinflasi, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan pangan telah menjadi ciri khas pemerintahan Maduro.

Maduro hari ini adalah potret telanjang kegagalan presiden populisme otoriter. Venezuela,  negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia justru terjerumus dalam kemiskinan, perdagangan narkoba dan berbagai macam, kejahatan yang menyengsarakan. Maduro telah menjerumuskan rakyatnya ke dalam inflasi gila-gilaan, kelangkaan pangan dan obat, mata uang yang nyaris tak bernilai, serta eksodus jutaan warganya ke negara lain. Ini bukan sekadar akibat sanksi Amerika Serikat tetapi masalahnya negara yang dijalankan seperti organisasi loyalis, bukan republik modern. Kekayaan alam dikelola oleh tafsir penguasa, kekuasaan dipertahankan dengan represi dan adu domba serta kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Sementara itu Joko Widodo, yang menjadi presiden Indonesia, telah menunjukkan gejala yang sama. Ekonomi merosot, hutang menggunung, inflasi tinggi, kemiskinan mendera, dan kelaparan mewabah. Bedanya Jokowi mampu menjalankan program-program sosialnya demi stabilitas sesaat.

Maduro dan Jokowi keduanya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan secara membabibuta. Maduro mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya, sementara Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan loyalisnya. Jokowi memaksa anaknya jadi wapres dengan manfaatkan iparnya merekayasa hukum, menyulap syarat pencalonan yang dipaksakan agar seakan sesuai hukum.

Jokowi dalam berbagai kesempatan menolak imperialisme asing tetapi dalam prakteknya membiarkan bahkan memfasilitasi masuknya China ke Indonesia.

Joko Widodo melanggengkan kekuasaannya menjadi absolut dengan memanfaatkan Prabowo Subianto.

Maduro yang kerap direduksi secara simbolik sebagai “mantan sopir bus”, pada praktik kekuasaannya menunjukkan pola perilaku yang tak jauh berbeda dengan “si tukang kayu” yang dipuja sebagai wong cilik di Indonesia. Dalam masa kekuasaannya melakukan konsolidasi yang agresif radikal,  pembajakan lembaga hukum, rekayasa aturan, pengadilan yang diperalat, konstitusi yang dilipat sesuai selera, pembiaran loyalis melakukan korupsi untuk menjebak serta penyingkiran lawan politik lewat kriminalisasi menjijikkan yang dibalut atas nama legalitas. 

Hukum absen menjadi panglima; ia berubah menjadi algojo yang bekerja mengikuti telunjuk penguasa.

Indonesia 10 tahun di bawa rezim tukang kayu memang belum runtuh seperti Venezuela, tetapi gejalanya bergerak ke arah yang sama dengan gaya berbeda. Jika Venezuela hancur dengan represi kasar dan ekonomi kolaps terbuka, Indonesia melemah secara sunyi dan sistematis. Kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki, kebijakan publik tunduk pada kepentingan modal besar, dan DPR hanya sebagai alat stempel kekuasaan utang negara menumpuk dan korupsi merajalela. Negara tampak berjalan, tetapi arah kompasnya dikendalikan oleh kepentingan elite, bukan oleh visi republik.

Di sinilah tragedi besarnya dua negara modern yang kompleks dipimpin oleh figur yang dibungkus mitologi “orang biasa” sopir bus dan tukang kayu seolah latar belakang sederhana otomatis menjamin kebijakan bermutu. Masalahnya bukan profesi masa lalu. Masalahnya adalah ketiadaan kapasitas kenegaraan, kedalaman intelektual, dan etika publik untuk mengelola negara abad ke-21. 

Negara bukan bengkel kayu, bukan terminal bus. Negara adalah mesin rumit yang menuntut pemahaman ekonomi global, hukum konstitusi, geopolitik, dan keberanian menjaga jarak antara kekuasaan dan kepentingan keluarga maupun oligarki.

Di Venezuela, hasilnya adalah kehancuran ekonomi dan penderitaan massal. Di Indonesia, hasilnya adalah demokrasi yang mundur perlahan, hukum yang lentur ke atas, dan negara yang semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Perbedaan keduanya hanya soal gaya. Maduro mempertahankan kekuasaan dengan represi telanjang. “Si tukang kayu” melakukannya dengan rekayasa hukum yang halus namun mematikan, sambil menormalisasi keterlibatan keluarga dan kroni dalam orbit kekuasaan. 

Sejarah tidak peduli apakah seorang pemimpin dulu sopir bus atau tukang kayu. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah mereka meninggalkan negara dengan institusi yang kuat, hukum yang adil, dan rakyat yang sejahtera atau hanya meninggalkan puing, ketakutan,  utang jumbo dan kekuasaan yang diwariskan kepada keluarganya.

Kini jika Presiden Prabowo tetap menempatkan diri sebagai pewaris Joko Widodo, maka bayangan kelam seperti Venezuela bisa menjadi kenyataan. (*)