POLITIK
Projo Mengungkap Sedikit "Clue" Soal Kandidat Bacawapres untuk Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membocorkan sedikit clue (petunjuk) mengenai kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Menurutnya, sosok pendamping Prabowo nantinya merupakan anak muda yang dapat menjadi harapan khususnya bagi generasi muda penerus bangsa.\"Anak muda lah. Anak muda harapan bangsa, potensial ini,\" kata Budi saat ditemui di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Budi mengatakan sosok anak muda yang dipilih menjadi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu akan diumumkan dalam waktu dekat, entah itu pekan ini atau pekan depan.Saat ditanya soal inisial dari sang bacawapres, Budi enggan mengungkapkan inisial dari sosok terkait.\"Nggak usah inisial, nanti langsung ketahuan dong,\" katanya.Sebelumnya, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto.Deklarasi itu disampaikan di kediaman ketua umum Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).“Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang,” kata Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan Projo pada acara deklarasi tersebut.Projo menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin masa depan yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang.Saat hadir di Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bekerja untuk bangsa dan negara.Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pemimpin Indonesia di masa depan harus memiliki karakter tidak mudah menyerah.\"(Kita butuh pemimpin) yang tidak mudah menyerah, (bukan yang) ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita juga membutuhkan pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi makin kompleks,\" kata Jokowi.Berbagai kriteria yang disebutkan oleh Jokowi itu dinilai Projo dimiliki oleh Bacapres Prabowo yang juga memiliki keberanian dan komitmen untuk terus memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia.(sof/ANTARA)
Aria Bima Tidak Ikhlas Jokowi-Gibran Dukung Prabowo
Jakarta, FNN - Politikus senior PDIP Aria Bima mengaku tak ikhlas apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden (capres) lain di luar PDIP, termasuk Prabowo Subianto.\"Ya betul, saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo,\" ujar Aria di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Tak hanya itu, dia juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada salah satu bakal capres. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.Untuk itu, dia mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, sambung dia, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDIP kepada Jokowi hingga akhirnya menduduki kursi presiden.\"Sebagai kader partai, sebagai orang yang semua hal diberikan kepada Pak Jokowi dan Gibran ada apa? PDIP salah apa? Bu Mega salah apa? Wong semua hal sudah diberikan. Apa yang belum diberikan? Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini,\" tegasnya.Aria pun mewajarkan pertanyaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di Pemilu 2024. Saat itu, Puan menanyakan, \"Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau yang lain?\".Menurutnya, pertanyaan itu tidak mungkin terlontar dari Puan Maharani jika kondisinya baik-baik saja.\"Itu yang saya pikir pertanyaan retorisnya Mbak Puan itukan menjadi something wrong saya juga tentang dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya diserahkan dan yang tahu Pak Jokowi,\" pungkas Aria.(sof/ANTARA)
Sekjen PAN Menepis Isu Perpecahan KIM Dalam Menentukan Pasangan Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menepis isu perpecahan di Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena hingga saat ini gabungan partai politik pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto itu belum juga memutuskan bakal calon wakil presiden.“Alhamdulillah saya bisa mengklarifikasinya bahwa hubungan di antar parpol di dalam KIM itu solid, baik, komunikasinya aktif, produktif,” kata Eddy saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.Eddy mengatakan bahwa tidak ada dinamika internal maupun tarik-menarik kepentingan di antara anggota KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.“Jadi tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada namanya tarik menarik kepentingan, tidak ada yang namanya dinamika di internal, itu tidak ada sama sekali, bahkan rumor yang mengatakan salah satu atau dua di antara anggota koalisi akan kemudian angkat kaki, tidak ada,” ujarnya.Semua ketua umum parpol KIM, kata Eddy, telah sepakat untuk bisa duduk bersama untuk kemudian memutuskan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.“Kami bekerja semuanya, all out untuk memenangkan pak Prabowo bersama bakal cawapresnya,” ujar Eddy.Eddy menyebutkan bahwa pertemuan antar ketua umum parpol pengusung bacapres Prabowo sempat tertunda karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan harus mendampingi Presiden Joko Widodo menjalankan tugas negara ke Tiongkok dan Arab Saudi.“Alhamdulillah baru saja (sore ini) beliau (Zulkifli Hasan) mendarat di Jakarta dan saya kira nanti segera setelah ini akan ada kepastian kapan rapat para ketum itu akan dilaksanakan,” katanya.Dia menegaskan bahwa agenda rapat terkait pembahasan mengenai penetapan bacawapres pendamping Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, rapat bersama para elite partai yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut, juga untuk membahas hal-hal teknis seperti penentuan waktu deklarasi hingga pendaftaran.“Yang terakhir (mendaftar ke KPU RI), kan kalau dalam gamelan yang paling terakhir itu gongnya. Nah, yang jelas yang terakhir mendaftar Pak Prabowo ya itu lah gongnya nanti,” ucap Eddy.Sebelumnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran, Jakarta, Kamis (19/10) pagi.Kemudian, bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari pertama pendaftaran, Kamis (19/10) siang.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP yang Penting Sudah Deklarasi Ganjar-Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mendeklarasikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Prof Mahfud,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.Tak hanya itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu segera bergerak ke bawah.\"Apa yang disampaikan Ibu Mega setelah berdialog dengan para ketua umum termasuk Presiden Jokowi ketika mengusulkan Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik melakukan formasi hukum ternyata mendapatkan respons yang positif,\" katanya.Ia menilai dalam berpolitik itu harus memegang etika politik. Sebab, berpolitik itu digerakkan oleh nilai-nilai moral, kebaikan hingga dedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara.\"Bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik,\" tambah Hasto.Menurut Hasto, Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo aktif melakukan monitoring setiap hari untuk mengetahui kader mana yang belum bergerak menjangkau rakyat.Hasto mengungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akab melakukan konsolidasi ke Jawa Timur untuk bertemu para relawan.\"Kami langsung bergerak karena kami yakin Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini lahir dari mata hati rakyat, dari harapan rakyat banyak. Itu yang didorong,\" pungkasnya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Siapa yang Berproses Dengan Menanam Angin Akan Menuai Badai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana.\"Siapa yang berproses dengan cara tidak benar, siapa yang berproses dengan menanam angin akan menuai badai,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Pria asal Yogyakarta itu menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa.Menurut dia, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 justru mendapat sambutan yang positif dari masyarakat.\"Posisi Prof. Mahfud Md. sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik, wasit yang baik di tengah kontestasi liberal antara politisi, antarpengusaha itu diperlukan sosok yang kredibel dan punya integritas,\" katanya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis (19/10) siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Gibran Berpotensi Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya akan menerima apa pun hasil rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang nantinya akan ditentukan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Siapa pun yang akan diputuskan menjadi cawapres di dalam forum ketua umum itu, seluruh anggota koalisi akan taat dan akan konsekuen menjalankan keputusannya,” kata Eddy menanggapi potensi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo di Jakarta, Jumat.Menurut dia, hingga saat ini di meja rapat KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), tersaji lima nama untuk dipilih mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024.“Kan semua tau, Golkar mengajukan pak Airlangga, pak Yusril didorong oleh PBB, teman-teman yang lain juga mendorong ibu Khofifah, ada dari internal Gerindra mendorong mas Gibran, kami di PAN pak Erick. Jadi sekarang terlihat lima nama terbuka untuk dibahas semua,” ujarnya.Sesuai dengan komitmen awal, kata Eddy, seluruh anggota KIM akan taat dan konsekuen menjalankan keputusan terkait siapa pun yang akan dipilih mendampingi Prabowo.“Kami datang dengan semangat kebersamaan, ya. Sehingga pasti nanti akan duduk bersama dan siapa pun nama yang keluar sebagai pendamping pak Prabowo di pilpres, kami terima,” kata Eddy.Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 pelaksanaannya satu atau dua hari ke depan.\"Nanti akan dibahas dalam satu dua hari ke depan,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sudah ada agenda syukuran peringatan HUT Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dengan demikian, rapat bersama KIM tidak bisa dilakukan pada hari ini.Dua pasangan bakal capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah resmi mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama tahapan pendaftaran, Kamis (19/10).Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Partai Gelora Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran,\" tegas Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya. Jumat (20/10/2023). Sebagai capres dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mengantongi empat nama cawapres dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa. Pemilihan satu nama cawapres diserahkan kepada Prabowo dan akan dibahas para pimpinan partai KIM. Rencananya, cawapres Prabowo semula akan diumumkan pada awal pekan ini. Namun, hal itu tertunda, karena salah satu parpol KIM, yakni Ketua Umum PAN Zulkili Hasan sedang mengikuti kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Pengumuman cawapres Prabowo menunggu semua pimpinan KIM hadir. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ragu mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ia yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024. \"Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin,\" katanya. Ketiga alasan tersebut, menurut Anis Matta, adalah alasan pertama Gibran melanjutkan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan kedua, Gibran akan menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan alasan ketiga adalah perpaduan generasi, dimana Prabowo adalah calon presiden (capres) tertua, sementara Gibran cawapres termuda. \"Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,\" katanya. Anis Matta menilai mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo, bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Di dalam alam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat. Ia lantas mencontohkan sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani dalam politik, yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri. \"AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,\" jelasnya. Artinya, di dalam sistem demokrasi Pemilu, tidak ada politik dinasti, semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak. \"Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas,\" katanya. Anis Matta berpandangan tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin, dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan atau election. \"Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,\" tegasnya. Kiprah para pemimpin muda, kata Anis Matta, juga banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki. \"Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40,\" tandasnya. Menurut Anis Matta, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada pada Senin (16/10/2023), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai cawapres. \"Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,\" katanya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. KPU menyampaikan putusan MK itu bersifat final. Surat tindaklanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy\'ari. Surat KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Surat ini ditujukan ke peserta pemilu 2024. KPU dalam suratnya menyampaikan putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Dimana hasil putusan MK itu sendiri mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres. (Ida)
KIM Tidak Pernah Ragu Menentukan Bacawapres Pendamping Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak pernah memiliki keraguan dalam menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.\"Siapa yang bilang ragu? Banyak yang pengen menjadi bacawapres Prabowo. Banyak yang pengen, enggak ada yang diragukan, enggak ada keraguan,\" kata Lodewijk Freidrich di Jakarta, Jumat, menanggapi isu sejumlah pihak yang menyebut KIM ragu-ragu dan belum siap menghadapi Pemilu 2024.KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), kata Lodewijk, tidak mau terburu-buru mengambil keputusan terkait dengan pasangan yang akan mendampingi Prabowo Subianto.Menurut Lodewijk, tidak mudah menentukan pasangan bacapres dan bacawapres mengingat banyak orang kompeten yang ingin mendampingi Prabowo. Sementara itu, KIM harus menentukan pilihan pada satu nama yang nantinya dapat menambah dukungan untuk memenangi Pemilu 2024.\"Memangnya gampang menentukan pasangan (bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo), terus tahu-tahu ada yang lebih kompeten lagi gimana. Jadi, tidak perlu terburu-buru,\" ucapnya.Lodewijk berharap agar masyarakat Tanah Air, khususnya para pendukung Prabowo Subianto, untuk bersabar menunggu hasil keputusan dari KIM terkait dengan siapa yang nantinya akan menjadi pendamping Prabowo.\"Banyak yang dipertimbangkan, tunggu saja keputusannya nanti,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal nama bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto diumumkan secepatnya setelah para ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) rapat.Dikatakan bahwa kemungkinan nama itu dibuka dalam hitungan jam setelah rapat.\"Mudah-mudahan bukan sehari dua hari, jamlah. Mudah-mudahan,\" kata Sekjen Gerindra saat ditemui di dekat kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu (18/9).Terkait jadwal rapat, dia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto masih menunggu semua ketua umum partai ada di Jakarta.Pasalnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan RI masih di luar negeri mendampingi Presiden RI Joko Widodo.Walaupun demikian, Zulkifli Hasan (Zulhas) dijadwalkan tiba di Tanah Air sehari lebih cepat, yaitu pada hari Jumat (20/10). Sementara itu, rombongan Presiden Jokowi pada hari Sabtu (21/10).Pada hari Kamis (19/10), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI.Selanjutnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. turut menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.(ida/ANTARA)
Mengenai Isu Gibran Gabung Golkar, Airlangga Sudah Berkomunikasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kabar merapatnya Wali Kota Surakarta itu untuk menjadi kader Partai Golkar.\"Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Mengenai isu Gibran yang disebut-sebut akan masuk ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Airlangga enggan berkomentar lebih jauh.Airlangga hanya meminta publik untuk melihat ke depan nantinya akan seperti apa, apakah Gibran akan benar bergabung atau tidak.\"Kita lihat saja,\" ucapnya.Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan bahwa pihaknya memang terus melakukan perekrutan kader untuk bergabung ke Partai Golkar.Namun, terkait dengan isu bergabungnya Gibran, dia meminta untuk menanyakan langsung kepada putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu.\"Kata Gibran apa? Ya, pegang kata Gibran jangan tanya kami,\" kata Lodewijk.Lodewijk menyebut bahwa selama 2 tahun terakhir Partai Golkar sudah merekrut tiga juta orang baru.Ia pun mempersilakan siapa saja yang mau masuk dan bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.\"Ya kalau ada orang yang masuk, ya, mari, wong kami lagi merekrut orang. Kalau baca di Lampung, satu desa merekrut 100 orang. Siapa saja, teman-teman wartawan juga kalau mau masuk Golkar, ya, okelah, bagus gitu lo,\" ujarnya.Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menepis isu yang menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.\"Iki lho, aku neng kene terus (ini saya di sini terus). Tulisen nggak bener (ditulis saja tidak benar),\" katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/10).Jika namanya keluar pada Rapimnas Partai Golkar mendatang, dia enggan memberikan tanggapan.\"Enggak gimana-gimana,\" katanya.Gibran sendiri sempat santer akan masuk Partai Golkar melalui keanggotaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan organisasi masyarakat di bawah Partai Golkar.Mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa anak muda cocok mengenakan baju kuning yang merujuk pada dirinya, dia mengaku cocok mengenakan baju warna apa pun.\"Saya pakai baju warna apa saja cocok,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pejabat dan Pegawai Kemenkopolhukam Diminta Netral
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024 Mahfud MD meminta pejabat dan pegawai di lingkungan kementeriannya untuk netral dan tidak terlibat politik praktis.“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” pesan Mahfud saat memberi arahan dalam apel pagi, dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.Mahfud menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah urusan dirinya pribadi, bukan sebagai Menkopolhukam. Untuk itu, ia meminta pegawai di kementerian itu agar tidak terlibat dalam urusan dukung-mendukung terhadap dirinya.“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menkopolhukam atau menolak Menkopolhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menkopolhukam,” ucapnya.Bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu meminta seluruh pejabat maupun pegawai di Kemenkopolhukam untuk melanjutkan kinerja baik yang selama ini sudah dilakukan.“Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” kata Mahfud.Menurut Mahfud, politik yang harus dikembangkan insan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis agar ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menkopolhukam. Politik kita, politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor,” imbuhnya.Pesan tersebut, sambung Mahfud, tidak hanya untuk pemilu presiden dan wakil presiden, melainkan untuk pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah.“Jangan sampai nanti berita ‘Oh Menkopolhukam, Kemenkopolhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” kata Mahfud.(ida/ANTARA)
POPULER
