POLITIK
Konten Hoaks Video Pendek Jadi Persoalan Cek Fakta
Jakarta, FNN - Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan bahwa konten video pendek bermuatan hoaks atau berita bohong yang kian marak di jagat maya menjadi salah satu persoalan dalam upaya fact-checking (cek fakta) untuk memerangi hoaks saat ini.\"Platform-platform video pendek sudah menjadi menjadi salah satu problem yang mungkin belum banyak di fact-check,\" kata Septiaji dalam webinar bertajuk \"Mengupas Hoaks Bakal Calon Presiden Pemilu 2024\" dipantau melalui kanal YouTube AMSI Asosiasi Media Siber Indonesia, Jakarta, Rabu.Dia menyebut konten-konten video pendek bermuatan hoaks tersebut berseliweran di berbagai platform video pendek, hingga yang belum populer sekalipun. Menurut dia, konten hoaks di platform video pendek tersebut sangat serius sebab potensi viralitas-nya juga sangat tinggi.\"Realitas di berbagai kanal YouTube, TikTok, bahkan sampai Snack Video mungkin belum banyak yang pakai, itu hoaks banyak sekali di sana. Shopee video muncul juga (hoaks) di sana,\" ujarnya.Menurut dia, upaya cek fakta terhadap konten video pendek bermuatan hoaks tersebut tidaklah mudah apabila dibandingkan dengan konten hoaks dengan bentuk lainnya, seperti teks ataupun foto.\"Masalahnya adalah cost gitu ya biaya untuk fact-check itu kan semakin mahal, kita fact-check foto mungkin se-jam selesai, kalau video setengah mati dan mahal, mereka yang buat video malah justru mendapatkan insentif dan bisa dapat iklan,\" tuturnya.Berdasarkan catatan Mafindo dari Januari hingga Agustus 2023, dia menuturkan bahwa terdapat 1.561 konten hoaks di Indonesia yang kian banyak berupa visual dan video, dengan 50,03 persen di antaranya merupakan konten hoaks bermuatan politik.\"Dari Januari sampai Agustus 2023 itu ada sekitar 1.500 hoaks yang kami catatkan dengan berbagai macam ragam bentuknya, jadi ada video, dan kemudian kompilasi foto dengan teks gitu ya, tetapi semakin visual dan dan semakin video,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Tawa Lepas Ganjar Bersama Para Ketua Umum Menjelang Penutupan Rapat
Jakarta, FNN - Senyum dan tawa lepas terlihat jelang penutupan rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPNGP) di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.Saat rapat baru saja akan ditutup, Ketua Umum PDIP Megawati dan capres Ganjar Pranowo berbincang. Kemudian mereka berdua tersenyum. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang pun mendekat dan berdiri di antara Megawati dan Ganjar. Mereka bertiga pun tertawa.Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesudibjo pun tertawa dari tempatnya duduk. Melihat momen itu, Ketua TPNGP Arsjad Rasjid dan PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono pun ikut bergabung. Mereka semua tertawa lepas.Mardiono kemudian mendekatkan kepalanya ke arah Ganjar. Sambil mengatakan sesuatu dan kembali mereka berlima terbahak.Tidak jelas apa bahan perbincangan mereka sehingga rapat itu ditutup dengan senyum lebar.Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Olly Dondokambey serta peserta rapat lainnya ikut terlihat senyum menyaksikan momen keakraban tersebut.Akhirnya Megawati berdiri. Diikuti oleh Ganjar. Setelah saling bersalaman, Megawati yang didampingi Prananda Prabowo diantar oleh Harry Tanoe turun dari lantai 5 Gedung High End, di kawasan MNC, Kebon Sirih.(sof/ANTARA)
Pengusung Capres/Cawapres Bukan Presiden, tapi Parpol
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengingatkan bahwa pihak yang berhak mengusung dan mengusulkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) adalah partai politik, bukan seorang presiden.Untuk itu, ia tak mempermasalahkan apabila pada akhirnya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Ya tidak ada masalah (jika Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar) karena pengusungan capres/cawapres adalah parpol, bukan presiden,\" kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Rabu.Menurut dia, presiden seharusnya bersikap netral dalam menentukan pilihan di pemilu. Karena itu, dia tidak mempersoalkan jika presiden merupakan kader partai tertentu, namun ketika pilihan di pemilu maka harus netral.\"Soal dia kader partai, itu masalah lain. Namun jabatan presiden harus netral,\" ujarnya.Sementara itu, Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak rasional dan tidak sehat, apabila berebut dukungan Presiden dalam kontestasi Pilpres.Kendati demikian, ia melihat seharusnya yang diperebutkan adalah dukungan rakyat dan Ganjar berkomitmen kuat meneruskan kerja baik dan kemajuan yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi.\"Yang perlu dilakukan Ganjar dan partai pendukung serta relawannya adalah menjaring dukungan rakyat seluas-luasnya karena rakyat penentunya,\" katanya.Di sisi lain, Yusuf meyakini bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Karena itu, dia tidak yakin terkait informasi yang menyebutkan kalau Presiden Jokowi mendukung Prabowo.\"Jokowi pasti dukung Ganjar, kan satu partai sesama PDIP. Jokowi adalah orang yang tahu berterima kasih kepada partainya sendiri yang sudah mengantarnya mulai dari jadi Wali Kota Solo sampai Presiden dua periode,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Politik Uang Rawan Terjadi Saat Masa Tenang Pemilu
Banda Aceh, FNN - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyatakan bahwa money politic(politik uang) rawan dan kerap terjadi saat masa tenang sebelum pelaksanaan Pemilu, dan ini harus diantisipasi bersama pada pesta demokrasi 2024 nanti.\"Politik uang dalam Pemilu itu rawan terjadi saat masa tenang biasanya,\" kata Komisioner Panwaslih Aceh Safwani, di Banda Aceh, Rabu.Tak hanya di masa tenang, kata dia, politik uang juga rawan terjadi saat tahapan pelaksanaan kampanye kandidat baik calon eksekutif maupun legislatif.Selain itu, lanjut Safwani, politik uang juga rawan terjadi dalam proses atau hari pemungutan suara. Ketiga titik tersebut perlu diawasi baik, sehingga dapat dicegah sejak awal.\"Bahwa kampanye kita nanti itu ada waktu sekitar 75 hari sejak ditetapkan, dan ini titik rawan politik uang. Termasuk nanti saat pemungutan suara,\" ujarnya.Terhadap potensi kerawanan tersebut, Safwani meminta adanya partisipasi semua kalangan masyarakat untuk menjadi pengawas selama proses Pemilu 2024 berlangsung.. Termasuk dari media massa.\"Mohon partisipasi semua untuk mengawasi pada tiga tahapan tersebut. Karena jika terbukti ada money politik, bisa dikenakan sanksi Pidana sesuai UU 7 Tahun 2017,\" katanya.Karena itu, Safwani meminta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif secara bersama-sama, mau terlibat aktif, dan siap melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran politik.Dalam melaporkan pelanggaran Pemilu, Safwani juga meminta masyarakat dapat mengumpulkan alat bukti dan saksi, sehingga laporannya bisa ditangani secara tuntas, baik itu terkait politik uang dan lainnya.\"Bukti yang dikumpulkan adalah minimal melihat langsung adanya pembagian uang, mendengarkan langsung ada percakapan dan kemudian bukti barang apa yang diberikan. Minimal dua alat bukti tertulis dan juga dua saksi,\" demikian Safwani.(sof/ANTARA)
Aksi Solidaritas Masyarakat Sunda Mendukung Bangsa Melayu Rempang
Bandung, FNN | Gedung Sate Bandung (26/9) dipenuhi masyarakat tatar Sunda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri perwakilan para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, jawara, dan barisan emak-emak Kita Bandung. Sebagian berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan dari Cirebon. Aksi mereka berawal dari halaman Gedung Sate yang dikenal di sebagai pusat pemerintahan Povinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki/ longmarch sepanjang 5 km menuju gedung Merdeka, gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung. Tampak Polda Jabar mengawal secara simpatik dan baik, para polisi muda berjalan berdampingan bersama para demonstran. Patut dicontoh. Mereka mengawal para pengunjuk rasa menyampaikan opini mereka secara baik sesuai dengan UU. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya tertulis di spanduk : “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China” Para pengunjuk rasa juga diperkenankan mengaso di depan mall Bandung Indah Plaza, yang dimanfaatkan untuk orasi oleh korlap. Lalu lintas tidak terganggu. Jalanan tidak ditutup. Dari pihak pengunjuk rasa hadir para ulama yang di koordinir oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim , Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo. Di depan Gedung Merdeka sudah menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal. Para pengunjuk rasa setibanya di Gedung Merdeka melakukan shalat Ashar berjamaah di depan Gedung Merdeka. Kerjasama Polisi dengan pengunjuk rasa patut diapresiasi. Jalan Asia Afrika tidak ditutup. Lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Para pelintas malah bisa menyaksikan adanya unjuk rasa, dan orasi yang disampaikan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar , Halo-halo Bandung. Secara bergantian para orator yang terdiri dari purnawirawan, ulama, aktivis, emak-emak yang berasal dari beberapa daerah yang intinya mereka menyampaikan bahwa, konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Tindakan sewenang-wenang Rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan “sangat terharu dan terimakasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang”. Acara aksi ditutup dengan pembacaan Pernyataan yang dibacakan oleh Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat didampingi para tokoh. Lengkapnya Pernyataan sebagai berikut ; Kami para Ulama, Purnawirawan, Akademisi, Aktivis, Mahasiswa, Santri, Pemuda/ Remaja Masjid, Buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap; 1. Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia, banyak kebijakannya yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia, untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi 2. Menolak Invasi berkedok Investasi yang berbaju Proyek Srategis Nasional yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa adanya kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan. 3. Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama dipulau Rempang sebagai penjaga pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura. 4. Menolak PT MEG yang pernah diperiksa korupsi 3,6 Triliun (yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya), serta meminta agar izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak. (*)
Kaesang Ketum PSI, Terjadi Gempa Lokal di Jalan Teuku Umar?
Jakarta, FNN – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa ketua DPP PDIP Megawati marah besar dengan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto juga membantah ada pertemuan resmi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/9/23) yang membahas atau merespons masalah tersebut. “Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim mawar,” kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin (25/9/23). Seperti diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, media sosial menyebar pesan berantai yang menyebutkan seseorang yang kemudian dikaitkan dengan Megawati, marah besar karena Kaesang memutuskan menjadi kader PSI. Padahal, selama ini ada aturan tegas di internal PDIP bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda pilihan politik. Sangsinya cukup tegas, yaitu kader yang bersangkutan akan diberhentikan karena melanggar AD/ART. Pesan yang beredar di media sosial itu memang tidak menyebut langsung nama Kaesang maupun nama Megawati. Nama Kaesang disebut sebagai Mawar Bandel, sedangkan nama “Ayang Bebeb” dikaitkan dengan nama Megawati. Mereka mengaitkan nama Ayang Bebeb dengan nama Megawati karena setting peristiwanya sama. Dikabarkan bahwa karena ulah Mawar Bandel maka Ayang Bebeb marah besar kepada petugas partai. Apalagi petugas partai yang mereka usung sebagai capres itu elektabilitasnya terus anjlok dan membuat para bohir kabur. Semula kabar tersebut itu hanya beredar dalam bentuk screenshot (beredar di media sosial dan di WhatsApp Group), namun tidak lama kemudian muncul dalam bentuk video dengan durasi lumayan panjang (2 menit 19 Detik). Sepertinya video dibuat oleh sebuah akun anonim yang diberi nama opposite 6890 dengan judul lanjutan kisah si Mawar Bandel di negeri Wakanda. Akun ini adalah sebuah akun perlawanan. Mereka dengan jelas menyebut, “Inilah bentuk perlawanan kami”. Video itu dimulai dengan keputusan si Mawar Bandel terjun ke dunia politik. Dia merasa sudah mantap masuk ke dunia politik meskipun belum punya pengalaman. Di sini ada juga suara dialog si Mawar Bandel dengan orang yang lebih tua, suara yang satu mirip suara Jokowi dan satunya lagi mirip Kaesang. Kalau melihat videonya, tampaknya diambil dari akun resmi PSI ketika dia mengunggah bocoran rencana Kaesang masuk PSI. Setelah itu, akun opposite 6890 membuat visual yang naskahnya seperti yang disebut tadi yang sebelumnya sudah beredar di media sosial. Video diakhiri dengan pertanyaan bagaimana nasib copras capres petugas partai? Bijak catur siapa yang akan menang? Teuku Umar atau Raja Solo? “Meski tidak menyebut nama langsung, namun siapa pun yang menonton video itu dan mengikuti perkembangan politik nasional, terutama terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, pasti paham siapa nama-nama yang dimaksud,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (26/9/23). Video mawar itu diunggah oleh akun PSI pada Kamis (21/9). Para petinggi PSI secara bercanda, hanya tertawa-tawa, tidak mau menjawab langsung apakah betul yang dimaksud adalah Kaesang. Mereka hanya minta didoakan ketika ditanya wartawan tentang kepastian Kaesang akan segera bergabung dengan PSI. Namun, sehari kemudian, PSI Solo membenarkan bahwa si Mawar adalah Kaesang. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa Kaesang sudah minta izin dan restu kepadanya untuk bergabung ke PSI. Jokowi tidak menegaskan apakah dia menyetujui atau mengizinkan, tapi dia mengaku tidak bisa mencegahnya karena Kaesang sudah dewasa, sudah menikah, dan sudah punya kehidupan sendiri. Meskipun dicegah, Kaesang pasti akan tetap jalan terus. Akhirnya, Sabtu (23/9) para petinggi PSI dan sejumlah tokoh lain mendatangi Kaesang dan istrinya di rumah pribadi Presiden Jokowi di Solo. Kemudian mereka menyerahkan kartu anggota PSI kepada Kaesang. “Pilihan lokasinya yang di Solo, di rumah pribadi Presiden Jokowi, ini pasti bukan tanpa kesengajaan. Kalau Kaesang sudah punya rumah sendiri dan kalau tidak salah rumahnya di Jakarta Selatan, mengapa kartu anggota itu tidak diserahkan di rumah pribadi Kaesang? Kenapa mesti dilakukan di rumah pribadi Presiden Jokowi dan itu dilakukan di Solo?” ujar Hersu. “Jadi, saya kira ini pasti ada maksud-maksud tertentu dari sisi komunikasi politik ini. Ada pesan bahwa ini tentu atas restu dari Presiden Jokowi, apalagi PSI sebagai partai yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi dan selalu menyatakan bahwa keputusan mereka itu tegak lurus pada Keputusan Presiden Jokowi,” lanjut Hersu. Menyikapi keputusan Kaesang ini, para pendiri PDIP kelihatannya memang tidak cukup tegas dan mereka punya pandangan yang beragam. Ada yang menghindar dan ada pula yang menyatakan tidak ada yang dilanggar, karena Kaesang sudah menikah dan tinggal terpisah dari Jokowi. (ida)
Pesan Anis Matta, Maulid Nabi Bisa Jadi Energi untuk Menjaga Keutuhan Bangsa dari Ancaman Disintegrasi
JAKARTA, FNN | Kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa besar dan sangat monumental dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh jagad raya yang sedang menghadapi krisis multidemensi seperti sekarang. \"Kehadirian beliau menjadi rahmat untuk jagad raya yang sedang menghadapi krisis; krisis nilai, krisis kepemimpinan dan krisis kemanusiaan,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023). Dalam rangka memperingati Maulid Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menurut Anis Matta, kehadiran Rasulullah SAW telah menciptakan keterarahan, baik keterarahan pikiran maupun tindakan. \"Mengenang kembali kelahiran beliau berarti menggali kembali energi bagi kita untuk menciptakan kemaslahatan,\" katanya. Sebab, paling tidak, ada tiga fungsi strategis dari kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia. Pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia. Sedangkan yang ketiga dalam rangka memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar. \"Pertemuan kita dengan maulid selayaknya menjadi titik tolak bagi kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai kenabian dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai perhatian Rasulullah SAW terhadap persatuan dan kemaslahatan umat manusia bisa menjadi energi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancamanan disintegrasi bangsa. \"Perhatian beliau terhadap persatuan, kedamaian dan kemaslahatan umat manusia menjadi energi bagi kita untuk berkontribusi menjaga keutuhan bangsa ini,\" katanya. Dalam pandangannya, persatuan dan persaudaraan merupakan salah satu tujuan luhur agama. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bisa menjadi pemicu keretakan dalam kehidupan dan berbangsa itu tak seharusnya terjadi. \"Maka, jangan sampai perbedaan pandangan politik, pilihan calon kepala negara dan perbedaan yang lainnya menjadi pemicu keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara,\" tandasnya. Anis Matta berharap aktifitas politik tidak menjadi sarana mengorbankan tujuan mulia dan kemaslahatan yang lebih besar seperti upaya memilih pemimpin yang bisa menavigasi Indonesia keluar dari krisis saat ini. Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora Dr Abdul Rahim menambahkan, \"Merenungi kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan segala dinamikanya, menginspirasi kita bahwa kerja politik yang diiriingi niat mulia adalah dua pertiga tugas kenabian. Yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar,\" katanya. Dinamika politik tidak selayaknya menciptakan pembelahan di tengah anak bangsa. Jangan sampai sarana dalam politik menggilas tujuan mulia dalam politik. \"Kita jadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan demi tantangan,\" pungkas Abdul Rahim. (Ida)
Hendry Ch Bangun Menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028
Kota Bandung, FNN - Hendry Ch Bangun terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2023-2028, setelah meraih suara terbanyak dalam Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, Rabu dini hari.Pada pendaftaran calon ketua umum, mencuat tiga nama yang lolos sebagai calon setelah melalui proses penjaringan oleh pimpinan sidang yakni Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.Sebelum proses pemilihan, ketiga calon tersebut menyampaikan visi dan misi terkait program ke depan apabila mereka terpilih sebagai Ketua Umum PWI, di hadapan peserta kongres.Pada proses pemilihan ketua umum, sidang Kongres XXV PWI dipimpin oleh Luthfil Hakim (PWI Jatim), Syamsir Hamajen (PWI Maluku Utara ) dan Farianda Putra (PWI Sumut).Proses pemilihan secara terbuka itu memperebutkan dukungan 88 suara dari 38 Provinsi se-Indonesia. Dalam Kongres PWI ke-25 itu diliputi suasana perdebatan dan ketegangan, namun tetap dalam suasana keakraban.Pada proses pemungutan suara pada putaran pertama ini berlangsung cukup sengit, Atal memperoleh 40 suara, sedangkan Hendry hanya terpaut satu suara yakni dengan 39 suara dan Zulmansyah hanya mendapatkan sembilan suara.Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan kepada peserta kongres untuk dilakukan kembali pemilihan suara dengan mekanisme putaran kedua.Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, sedangkan Atal mengumpulkan 41 suara. Sehingga, Hendry Ch Bangun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat dan langsung disahkan oleh pimpinan sidang pada acara itu.“Kita akan melakukan berbagai kegiatan, khususnya pendidikan atau peningkatan kompetensi. Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung saya terutama, tetapi itu hanya adalah proses ya, sekarang PWI ini milik kita semua, 38 provinsi memiliki PWI,” kata Hendry saat sambutannya setelah terpilih.Selain itu, dia mengajak kepada seluruh anggota PWI untuk terus bersinergi membangun organisasi ini lebih berjaya lagi.“Tentu saya memiliki ambisi untuk menjadikan organisasi PWI ini sebagai organisasi terbesar, tertua dan paling banyak intelektualnya. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita kembali memiliki kejayaan sebagaimana terjadi di masa-masa lalu,” kata dia.Dalam kongres itu, Sasongko Tedjo juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.Selanjutnya, Hendry yang juga sebagai pemimpin tim formatur diberi waktu satu bulan setelah diumumkan untuk menyusun pengurus PWI masa bakti 2023-2028.(ida/ANTARA)
RUU ASN Memasuki Tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I
Jakarta, FNN - Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN di hadapan Komisi II DPR.Anas menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar. Pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Selama ini, rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali.Sementara tenaga yang pensiun, resign, atau meninggal bisa terjadi kapan saja. Masalah itu memaksa daerah merekrut tenaga honorer yang menjadi polemik di kemudian hari.Isu berikutnya adalah mobilitas talenta nasional yang akan mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah.“Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) pada 2021 tapi tidak terisi,” katanya.Ke depan dengan UU baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Pola pengembangan ASN dalam RUU ini tidak lagi klasikal.Dahulu, ASN mengenal istilah jam pelajaran. Namun dengan RUU ini, pemerintah merancang experiential learning.“Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu, harus magang di BUMN besar minimal dua bulan,” tutur Anas.Isu selanjutnya adalah penuntasan penataan tenaga honor. Terbitnya RUU ini diharapkan bisa segera menuntaskan PR yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan ini.Menteri Anas menerangkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang akan menemukan titik temu dari penataan honorer.Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.“Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama,” jelas dia.Isu keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Serta ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi.RUU ini hadir sebagai payung untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan mobilitas talenta nasional yang mengurangi kesenjangan talenta. Anas menegaskan RUU ASN diharapkan bisa menjawab tantangan dan ekspektasi publik, sehingga butuh birokrasi yang fleksibel, dinamis, lincah, dan profesional.Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa telah didengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada terkait RUU ASN.\"Kita setujui RUU ini menjadi keputusan di tingkat I dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat II,\" ujar Doli.Doli juga menuturkan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk mengawal sungguh-sungguh terkait RUU perubahan atas UU ASN, termasuk terhadap penyelesaian tenaga non-ASN (honorer).(ida/ANTARA)
Anis Matta: Semua Pihak Sudah Nyaman dengan Tiga Pasangan Capres, Tapi Tetap akan Ada Kejutan Baru
JAKARTA, FNN | Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, calon presiden (capres) dari tiga koalisi saat ini, pada dasarnya sudah nyaman di tingkat elite rakyat, pengusaha maupun aparat keamanan. Apa maksudnya? Menurut Anis Matta, jauh sebelum Partai Demokrat bergabung dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah dilakukan beberapa kali pertemuan sudah membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi tiga pasangan capres. \"Sebagian besar teman-teman di koalisi, mengatakan, bahwa dengan tiga pasangan capres ini, kita nyaman. Dan saya kira kondisi ini juga terjadi di koalisi PDIP dan koalisi Perubahan,\" kata Anis Matta dalam keterangannnya, Selasa (26/9/2023). Dalam program Anis Matta Menjawab Episode #14 dengan tema \"Masih Adakah Kejutan Baru Koalisi Capres?\" yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Senin (25/9/2023) malam, Anis Matta menegaskan, bahwa pada tataran elite rakyat, investor maupun aparat keamanan menghendaki ada tiga pasangan capres di Plipres 2024. \"Jadi pada akhirnya koalisi capres itu, tidak bisa kita paksakan. Teman-teman Demokrat sekarang semuanya bicara nyaman di koalisi Prabowo, ini tentu sangat mengharukan. Sedangkan PKB meskipun dia pendiri koalisi, tetapi kelihatan lebih nyaman di koalisi Perubahan,\" jelasnya. Anis Matta melihat ada proses menemukan titik nyaman ditingkat elite, partai pendukung, massa pendukung maupun aparat TNI/Polri dan intelejen, serta pengusaha dalam gelaran Pilpres 2024. \"Dengan tiga pasang capres ini, kita melihat semua nyaman, dengan asumsi rakyat ini terkanalisasi ada di oposisi, pendukung pemerintah dan juga kelompok tengah. Semuanya diakomodasi,\" katanya. Dalam perspektif keamanan, lanjut Anis Matta, dengan tiga pasangan capres, Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan damai. Ia menilai tidak akan ada kejadian yang se-ekstrem seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Kalau hanya dua pasang capres, risiko keamanannya terlalu tinggi, karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam kalau head to head,\" ujarnya. Artinya, jika Pemilu berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Sehingga pengusaha tidak ragu menanamkan investasinya, karena ada stabilitas politik dan demokrasi. \"Yang paling penting bagi pengusaha itu, Pemilunya berjalan damai dapat membuat dunia bisnis dan ekonomi bagus. Jadi mereka juga berkepentingan dengan Pemilu damai, ada stabilitas dan tidak ada konflik yang berefek pada disintegrasi bangsa,\" katanya. Selain itu, dengan adanya tiga pasangan capres juga dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat, karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. \"Tetapi di dalam politik itu, kita mesti memegang prinsip, bahwa satu hari dalam politik itu terlalu lama. Sementara kita sudah mulai nyaman, tetapi tiba-tiba ada ledakan, kita tidak akan tahu. Karena masih ada waktu sebulan sampai pendaftaran, sehingga segala hal masih sangat mungkin terjadi,\" tegasnya. Anis Matta melihat masih ada sumber kejutan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini, berasal dari tiga faktor. Yakni faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor survei. \"Kasus Rempang dan Gorontalo (Pohuwanto) harus segera diselesaikan, karena sumber kekacauan saat ini banyak faktor yang meningkat eskalasinya dengan cepat. Karena ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan ini,\" jelasnya. Terkait faktor ekonomi, kata Anis Matta, perkembangan geopolitik sekarang akan membawa dampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan persepsi orang terhadap capres. \"Artinya pesepsi orang tentang capres yang akan menang bisa bisa berubah dalam situasi ini, jika ada kenaikan harga-harga yang mendadak dan tidak terduga. Jadi isu faktor keamanan dan faktor ekonomi bisa mempengaruhi persepsi tentang siapa calon yang akan menang,\" ujarnya. Sementara faktor survei, lanjut Ketua Umum Partai Gelora ini, juga akan digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk mempengaruhi opini capres dan partai politik pendukungnya. \"Jadi survei ini akan menjadi bahan ledakan atau kejutan. Dari survei ini, para investor punya tingkat keyakinan tentang capres dan bangunan koalisinya, apakah menang atau ada di nomor buncit,\" paparnya. Sehingga dalam waktu satu bulan ini, survei terhadap tiga pasangan capres akan mempengaruhi keyakinan dan pilihan dari investor yang akan \'mendonorkan\' dananya kepada capres tertentu. \"Jadi dalam sisa waktu 1 bulan ini akan mengubah pilihan investornya, meskipun kita tidak tahu siapa donornya, bisa jadi donornya sama. Tapi hasil survei ini akan mempengaruhi pilihan investor, karena dinamika politik masih akan terjadi. Saya ulangi kembali, satu hari dalam politik itu terlalu lama, kemungkinan kejutan-kejutan masih akan terjadi, salah satunya dari faktor survei ini,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
