POLITIK
Ganjar: Tak Ada Jarak Dengan Prabowo
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengakui bahwa selama ini dirinya tidak memiliki jarak dengan bakal capres Prabowo Subianto walaupun berbeda kubu terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Hal ini disampaikan Ganjar usai ditanya awak media mengenai alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya bernama \"Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR)\" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.Untuk diketahui, lokasi markas relawan Ganjar itu sangat dekat dengan markas relawan Prabowo bernama Rumah Pemenangan 2024 Prabowo Presiden, di Jalan Imam Bonjol, Menteng. Adapun jaraknya hanya berkisar sekitar 50 meter.\"Semua calon yang punya potensi berpasangan dengan saya, sama jaraknya,\" kata Ganjar saat ditemui di Graha Pena 98, Menteng, Kamis malam.Ganjar juga menyampaikan itu setelah mengunjungi RBPR dan markas Graha Pena 98. Kunjungan di dua tempat itu dilakukan secara terbuka, akan tetapi pertemuan antara Ganjar dan pengurus kedua tempat dilangsungkan tertutup.Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian membeberkan alasannya mengunjungi markas relawan pendukungnya itu.Pertama, sambung dia, kunjungan itu disebut dilakukan sebagai penebus janji setelah dia melepas jabatan gubernur dan tinggal di Jakarta.\"Karena, saya sudah tinggal di Jakarta. Saya berjanji dulu untuk berkunjung dengan para relawan. Dan hari ini saya berkunjung ke beberapa posko bertemu dengan kawan-kawan,\" ucapnya.Tak hanya itu, Ganjar juga mengaku sudah berkunjung bertemu partai politik pengusung-nya, yaitu PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.Kemudian, dia mengaku sudah mengunjungi dan melihat kerja-kerja Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk kali pertama dalam rapat di Gedung High End, Rabu kemarin.\"Saya betul-betul merasa bangga. Begitu hebatnya mereka membuat sistem itu, bagaimana kerja yang sungguh-sungguh mereka bertemu dengan masyarakat, dengan niat yang sangat baik,\" tambah Ganjar.Sebelumnya, pada Rabu (20/9), bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo juga membuka peluang berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,\" tambah Ganjar.Namun, Ganjar enggan mengomentari lebih lanjut mengenai kemungkinan dirinya berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Prabowo: Hari Ini Kita Mendapat Dorongan Luar Biasa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada kader Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, menyebut dukungan yang diberikan oleh partai itu kepada dirinya merupakan dorongan dan semangat baru yang luar biasa.Dia optimistis keberadaan Partai Demokrat, yang diisi oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dapat menjadi amunisi memenangkan dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.“Dengan Presiden SBY di belakang saya, saudara AHY, saudara Airlangga, saudara Zulkifli Hasan, saudara-saudara ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita bersama,” kata Prabowo saat acara deklarasi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Kamis.Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, mendeklarasikan secara resmi dukungan partainya kepada Prabowo Subianto maju sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.“Atas dukungan dan keputusan usung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga, saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah wujud kepercayaan dan harapan di atas pundak saya bersama partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini, atas harapan yang kalian berikan kepada saya,” kata PrabowoDalam kesempatan yang sama, Prabowo di hadapan elite Demokrat, di antaranya Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono, berjanji bakal memberikan yang terbaik.“Dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Saya juga sampaikan di sini saya siap memberikan segalanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan untuk bekerja keras bersama mencapai cita-cita dan nilai yang kita perjuangkan bersama,” kata Ketua Umum Gerindra itu.Dengan demikian, Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo pun menerima tambahan satu partai dari parlemen. Koalisi Indonesia Maju saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI.Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi-visinya dalam aksi nyata.“(Kita membutuhkan) pemimpin patriotik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, yang tangguh, karakter pantang menyerah, berani, berpengalaman, dan berbuat yang terbaik. Terpenting, (dia) senantiasa menyambung kata dengan perbuatan. Visioner sekaligus man of action,” kata AHY.Menurut AHY, sosok-sosok itu ada pada diri Prabowo.“Sosok pemimpin dengan kriteria yang saya sebutkan ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Prabowo Subianto,” kata AHY.Dukungan terhadap Prabowo sebelumnya disampaikan langsung oleh SBY dan AHY secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra itu saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat pada pekan lalu (17/9).Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan kepada Prabowo dia akan “turun gunung” untuk membantu memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.(sof/ANTARA)
Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tidak Jadi Dua Panel, Bawaslu bersyukur
Manado, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersyukur karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024.Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa keputusan tersebut menjadi pilihan terbaik karena pihaknya hanya memiliki satu pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di tiap TPS.\"Bagi Bawaslu itu tentu menjadi pilihan yang terbaik, ya, karena PTPS kami cuma satu dan kita perlu memastikan tidak ada proses kebingungan selama penghitungan. Jadi, bagi Bawaslu, ya, alhamdulillah, ya,\" kata Lolly Suhenty ditemui di Manado, Sulawesi Utara, Kamis.Sejak awal wacana penerapan model dua panel muncul, pihaknya telah melakukan refleksi terhadap kesanggupan dalam menerapkan model tersebut.\"Secara undang-undang, tidak memungkinkan kami untuk menambah PTPS sehingga pengawas TPS itu hanya satu di setiap TPS. Jadi, kalau dilakukan dua panel, tentu akan ada kesulitan-kesulitan,\" katanya.Lolly sudah memberikan catatan mengenai posisi PTPS dalam simulasi oleh KPU. Model dua panel berpotensi menimbulkan kebingungan.Terkait dengan potensi PTPS mengalami kelelahan saat bekerja, menurut Lolly, solusinya adalah berkoordinasi secara baik dengan saksi dari partai politik (parpol) maupun pemantau pemilu.\"Lalu bagaimana caranya supaya Bawaslu tetap mengawasi padahal PTPS-nya cuma satu? Yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi baik dengan teman-teman saksi, baik itu teman-teman saksi dari partai politik maupun pemantau,\" kata dia.Sebelumnya, KPU tidak jadi menerapkan penghitungan suara dengan metode dua panel pada Pemilu 2024 setelah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9) malam.\"Enggak diterapkan pada Pemilu 2024, penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Penghitungan suara oleh satu tim anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tujuh orang itu,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari ditemui usai rapat konsultasi.Model dua panel penghitungan suara tersebut termuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu dari tiga rancangan PKPU yang dibahas dalam rapat tersebut.Hasyim mengatakan bahwa model dua panel penghitungan suara sedianya untuk mengurangi beban anggota KPPS sekaligus dapat mempercepat penghitungan suara di TPS.(sof/ANTARA)
Absen Lagi di Sidang Umum PBB, Jokowi Menjadi Satu-satunya Presiden di Republik Ini yang Tidak Pernah Bergaul Secara Internasional
Jakarta, FNN - Saat memberikan sambutan di acara Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di Stadion Manahan, Solo, Rabu (23/9/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ke depan bangsa Indonesia perlu pemimpin yang konsisten dan berani. Karena, tantangan ke depan yang dihadapi tidaklah mudah. Tetapi, di balik tantangan yang tak mudah tersebut juga terdapat peluang agar Indonesia lebih maju. Mengomentari pernyataan Persiden Jokowi ini, Rocky Gerung dalam kanal You Tubenya Rocky Gerung Official edisi Kamis (21/9/23) mengatakan, “Jokowi tiba-tiba menjadi seorang Soekarno kecil gitu, mau mengikuti Soekarno yang berani melawan Inggris, Amerika Serikat. Itu hanya bisa berlangsung atau terjadi kalau Jokowi betul-betul memperbaiki profil terkenalnya di tingkat Internasional.” Jika saat ini Jokowi mengatakan seperti itu, menurut Rocky, mungkin para pemimpin dunia akan mengatakan bahwa Jokowi bukan Soekarno yang berani pasang badan dan berani berargumentasi di forum internasional. “Faktanya, Jokowi tidak pernah ikut forum internasional. Jadi, bagaimana seseorang yang kelihatan cupeg itu mau menganjurkan negeri ini menjadi negeri yang berani untuk bertatapan mata dengan pemimpin dunia yang lain. Itu yang enggak terjadi,” lanjut Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi selalu menghindar dari forum internasional. Jadi, bagaimana mungkin orang akan menganggap bahwa Jokowi adalah titisan dari Bung Karno. Untuk masuk dalam forum internasional, seseorang harus punya keberanian diri sendiri dulu, baru meminta dukungan dari rakyat. Dan keberania diri itu ditentukan oleh kemampuan untuk membaca peta politik. “Peta politik itu harus bisa diucapkan dengan analisis. Sayang sekali Jokowi enggak pernah memakai kesempatan untuk masuk dalam forum internasional dan ajukan poin Indonesia di depan forum internasional. Bukan sekadar dengan membaca-baca teks,” ujar Rocky. Kali ini, Jokowi juga tidak hadir lagi di forum PBB. Padahal, di forum PBB, orang ingin melihat siapa presiden Indonesia yang mengatakan bahwa dia berani menatap dan bertarung secara fair di dalam diplomasi dunia. “Tidak ada orang yang melihat jejak Presiden Jokowi mengucapkan pikiran seperti yang dia ucapkan tadi. Kita harus berani bertarung, apa beraninya kalau Jokowi tetap dianggap sebagai pemimpin yang takut bertengkar di tingkat dunia. Yang ada adalah ikut di dalam banyak pertemuan, tetapi sekadar sebagai upaya untuk memberitahu bahwa ada agenda internasional. Agenda internasional itu adalah profil presiden,” ujar Rocky. Saat ini, yang muncul di publik internasional adalah Luhut Panjaitan, yang selalu mampu untuk ikut dalam perdebatan tentang soal-soal energi terbarukan. Apalagi dalam soal-soal strategi Asia Pasifik, misalnya. Padahal, orang mau melihat apa pointnya Jokowi dan itu yang mestinya diucapkan di dalam forum PBB. Tetapi, Jokowi tidak mampu melakukan itu, ujar Rocky. “Jadi, anggap saja bahwa yang mau diucapkan Jokowi itu semacam mimpi dia yang enggak bisa dia buktikan sebetulnya. Lebih lagi, orang akan catat bahwa Pak Jokowi adalah presiden satu-satunya di republik ini yang tidak pernah bergaul secara internasional,” ungkap Rocky.(ida)
Hutama Karya Membenarkan Kecelakaan Melibatkan Anggota KONI Ogan Ilir
Palembang, FNN - Branch Manager Ruas Tol Palembang-Indralaya-Prabumulih PT Hutama Karya (Persero) Syamsul Rijal membenarkan kecelakaan di Simpang Susun Prabumulih Jalur A yang melibatkan kendaraan ditumpangi anggota Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis.Rijal menjelaskan berdasarkan hasil investigasi di lapangan kendaraan Toyota Fortuner dengan nomor BG 1806 AX, pada Kamis pagi, pukul 07.37 WIB, sedang melaju dari arah Indralaya menuju Prabumulih.Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi kendaraan tersebut diduga kehilangan fokus sehingga menabrak pagar pembatas jalan. Posisi akhir roda depan dan roda belakang bagian kiri mobil tersebut menghadap ke atas, sementara kabin depan mengarah selatan.\"Dalam kecelakaan itu, terdapat lima orang korban luka ringan yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dan telah ditangani oleh Hutama Karya selaku pengelola Tol Indralaya-Prabumulih,\" kata Rijal.Kecelakaan tersebut cukup berdampak pada arus lalu lintas di tol tersebut, sehingga telah dilakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di Simpang Susun Prabumulih Jalur A. Lokasi kejadian kecelakaan pun telah kembali normal pada pukul 09.21 WIB.\"Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, berkendara di kecepatan maksimal 80 km/jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi, memastikan berkendara dalam kondisi prima, dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk,\" jelas Rijal.Korban luka dalam kecelakaan itu ialah pengurus KONI Kabupaten Ogan Ilir, yakni Andi Novan, Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, dan Umar Barera.Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir Aswan Mufti mengatakan lima orang pengurus tersebut merupakan rombongan ofisial kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan dari perwakilan Kabupaten Ogan Ilir.\"Dalam insiden tersebut, yang menjadi korban merupakan rombongan ofisial kontingen Porprov dari Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Haprisal Ayeng, Mughni A. Karim, Syarif Hidayat, Umar Barera, serta dr. Andi Novan yang juga Dirut RSUD Ogan Ilir,\" kata Aswan Mufti saat dikonfirmasi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis.Saat kejadian, rombongan KONI Ogan Ilir itu sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Lahat untuk mendampingi atlet yang sedang bertanding di Porprov Sumsel.\"Mereka sedang dalam perjalanan ke Lahat untuk mendampingi atlet-atlet Ogan Ilir yang sedang bertanding di Porprov Sumsel di Lahat pada tanggal 17 hingga 24 September 2023,\" jelas Aswan.Dia menambahkan semua pengurus yang terlibat dalam kecelakaan itu dalam kondisi luka dan sadar.\"Hanya dr. Andi Novan yang mengalami luka di kepala, sedangkan Haprisal Ayeng mengalami luka dan keseleo di tangan kirinya. Semoga semuanya baik-baik saja dan segera pulih,\" ujar Aswan.(ida/ANTARA)
Kasau Meninjau Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 di Manado
Manado, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meninjau pelaksanaan Latihan Bersama Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Australia (RAAF) di Manado, Sulawesi Utara, 18-30 September 2023.\"Pada kunjungan kerja Kasau di Manado secara khusus meninjau pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) Elang Ausindo 2023 yang dilaksanakan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan 75SQN RAAF,\" kata Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib melalui Kapen Lanud Sam Ratulangi Mayor Sus Dhanu Wijaya, di Manado, Kamis.Dia mengatakan \"spot\" yang dikunjungi di antaranya Posko TNI Angkatan Udara untuk melihat secara langsung \"cell brief\" para penerbang.\"Kemudian dilanjutkan menuju Posko RAAF Australia dan berbincang-bincang dengan para penerbang,\" katanya.Setelah itu, Kasau yang didampingi Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Aslog Kasau Marsda TNI M. Khairil Lubis, Asrena Kasau Marsda TNI Purwoko Aji P, Waasops Kasau Marsma TNI Suliono, Kadis BTB Marsma TNI A. Nurcahyo, Kadispenau Marsma TNI Agung Sasongkojati, dan Atase Udara Australia Group Captain Ken Bowes melihat secara dekat Pesawat F-35 yang digunakan RAAF.Latma Elang Ausindo 2023 menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan RAAF dalam bidang pelatihan serta pertahanan udara.Selain meninjau Latma Elang Ausindo, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo melaksanakan kunjungan kerja di Lanud Sam Ratulangi, Manado, dan disambut Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib, didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 9/D.II Lanud Sam Ratulangi Yati M. Mujib.(ida/ANTARA)
DPR dan Pemerintah Membahas Perpu Memajukan Pilkada 2024
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September.\"Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024.\"Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD,\" kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.Di awal rapat, Tito menyampaikan bahwa alasan memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 itu adalah untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada tanggal 1 Januari 2025.\"Untuk menghindari terjadinya kekosongan (jabatan) kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan guna memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024, perlu disesuaikan waktunya,\" kata Tito.Sebab, lanjutnya, akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024.\"Kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat, yang diisi oleh penjabat kepala daerah tahun 2022, dan ini merupakan konsekuensi; dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah di tahun 2023 dan 270 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,\" jelasnya.Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan dengan antara Pemilu 2024.\"Dengan singkatnya masa kampanye, dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan,\" katanya.Tito mengingatkan pula bahwa kewenangan penjabat kepala daerah tidak sebesar kewenangan kepala daerah definitif hasil pilkada, yang mendapat legitimasi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.\"Sebenarnya enggak bagus, pendapat kami, penjabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatan senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali. Kalau penjabat-penjabat ini salah berbuat yang kurang bagus, yang disalahkan cuma dua orang saja, presiden dan mendagri,\" ujar Tito.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legacy Jokowi
JAKARTA, FNN | Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024. Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai. \"Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024\', di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore. Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy. \"Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,\" katanya. Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan. \"Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,\" tegas Fahri. Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun. \"Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,\" ujarnya. Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi. \"Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,\" katanya. Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat. Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi. \"Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,\" ujar Andre. Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023). \"Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,: katanya. Jokowi Penentu Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka. Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal. \"Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,\" kata Qodari. Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat. \"Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,\" kata Qodari. Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK. \"Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,\" jelas dia. Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik. \"Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,\" katanya. Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres. \"Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,\" kata Qodari. \"Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,\" tutur dia. Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024. \"Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,\" kata Qodari. \"Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,\" pungkasnya. Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan. Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik. \"Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,\" tegas Ray Rangkuti. (Ida)
Presiden Wanti-wanti Keberlanjutan Pembangunan Harus Dijalankan
Jakarta | FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para capres untuk memikirkan keberlanjutan pembangunan. Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat, dan mampu bekerja secara detil. Upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maju harus terus berjalan. Jokowi mengingatkan, lompatan kemajuan bangsa tersebut tidak boleh terhalang oleh perebutan kekuasaan. Tak hanya itu, Jokowi juga wanti-wanti masyarakat tak terbelah dan terpecah karena penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilu tak boleh memecah persatuan dan juga merusak perdamaian. “Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan,” kata Jokowi dalam sambutannya di Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Selasa (19/9/2023) di Surakarta. Dalam demokrasi, kata Jokowi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi pun juga merupakan hal yang wajar, begitu pula adu argumentasi. Namun yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan pengalaman menyelenggarakan lima kali pemilu langsung, Jokowi pun meyakini bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi. Meskipun begitu, ia juga tak memungkiri bahwa potensi risiko dan juga ketegangan akan tetap ada. “Dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan,” ujar dia. Jokowi mengingatkan tantangan-tantangan ke depan semakin tidak mudah. Berbagai tantangan dunia tersebut bisa dijadikan sebagai peluang bangsa untuk melompat lebih maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari pelaksanaan program yang telah berjalan. Karena itu, Jokowi ingin pemimpin ke depannya memiliki konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan, mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapa pun serta negara mana pun. “Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita mulai lagi dari SD. Kapan kita S1, S2, S3 dst,” kata dia. Di tempat berbeda, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Sri Widodo perlu meluruskan apa yang dikatakan presiden bahwa perubahan itu penting selama demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. \"Saya justru curiga dengan pernyataan itu. Apakah kurikulum sekolah yang banyak diprotes tetap harus dipertahankan? Apakah keberadaan BPIP tetap akan dilanjutkan. Apakah politik adudomba tidak boleh dibubarkan?\" kata Sri Widodo. Tak hanya itu, caleg PAN itu mengingatkan apakah impor besar-besaran TKA China tetap akan dipertahankan oleh presiden baru? Bisa dibaca dengan keluarnya pernyataan itu, artinya tanda-tanda kekalahan sudah jelas. (sof).
Elit Koalisi Indonesia Maju Berkumpul Membahas Program Prabowo
Jakarta, FNN - Puluhan elit partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkumpul di Kantor DPP Partai Golkar, untuk membahas program dan tema kampanye bakal calon presiden Prabowo Subianto.\"Tidak membahas cawapres, lebih kepada program dan tema-tema kampanye,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.Sejumlah elit partai KIM yang hadir diwakili oleh sekretaris jenderal dan wakil ketua umum dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Golkar dan Garuda.Dia menjelaskan pertemuan itu mengelaborasi konsep awal dari pidato Prabowo, beserta seluruh turunan-turunan kebijakannya, yang akan disosialisasikan kepada jaringan kerja parpol dan relawan.Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Hasan mengatakan pertemuan itu untuk pematangan dari 17 program pemenangan Prabowo Subianto.\"Ini pertemuan awal, akan terus dimatangkan, dan saling bertukar isu-isu aktual,\" ungkapnya.Yandri juga menegaskan program yang dibahas adalah bagian dari melanjutkan program Pemerintahan Presiden Jokowi.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
