POLITIK
PT Timah - Lanal Bersinergi Mengamankan Tambang Bijih Timah di Karimun
Pangkalpinang, FNN - PT Timah Tbk bersinergi dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengamankan wilayah penambangan bijih timah laut Karimun, guna mendukung bisnis perusahaan berpelat merah itu.\"Secara institusi, kami siap mendukung keamanan untuk keberlangsungan bisnis PT Timah Tbk,\" kata Danlanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Joko Santosa dalam keterangan tertulis yang diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Sabtu.Ia mengatakan kerja sama tentang pengamanan wilayah operasional ini sebagai salah satu bentuk sinergi PT Timah Tbk dengan Lanal Karimun untuk mendukung proses bisnis perusahaan. PT Timah Tbk juga memiliki wilayah operasional di Provinsi Kepulauan Riau.Kerja sama pengamanan di wilayah operasional PT Timah Tbk ini telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yang ditandatangani General Manager PT Timah Tbk Robertus Bambang Susilo dengan Danlanal Tanjung Balai Karimun Danlanal TBK Letkol Laut (P) Joko Santosa di Mako Lanal (15/9/2023).\"Kami menyambut baik adanya NKB sebagai langkah nyata dukungan untuk menjaga keamanan bisnis PT Timah Tbk,\" katanya.Ia mengucapkan terima kasih kepada PT Timah Tbk yang sampai hari ini terus menjalin kerja sama dengan baik.\"Dengan adanya kerja sama ini tentunya akan memperkuat sinergi yang telah terjalin sebelumnya dengan perusahaan berpelat merah ini,\" katanya.Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan dalam pengamanan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk ini, perusahaan menggerakkan tim patroli gabungan menjaga dan menindak tambang-tambang ilegal ini.\"Dengan adanya kerja sama ini tentunya pengamanan aset dari penambangan bijih timah tanpa izin akan semakin baik,\" katanya. (ida/ANTARA)
Keputusan PKS Merestui Cak Imin Menjadi Bacawapres Anies Diapresiasi PKB
Bandung, FNN - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Syamsurijal mengapresiasi keputusan Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang resmi merestui Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan.\"Kita apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Majelis Syura PKS seluruh Indonesia yang sudah memutuskan dan menerima, ahlan wa sahlan, selamat datang untuk Gus Imin untuk digandengkan dengan Mas Anies,\" tutur Ketua DPP PKB Cucun Syamsurijal di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Menurut ia, keputusan itu mematahkan anggapan sebagian kalangan bahwa PKS tidak bisa menyatu dengan PKB.\"Ini adalah kita juga suatu kegembiraan karena tidak bisa membangun bangsa ini, kita punya ego, tidak mau dengan partai ini, tidak mau ini, dikatakan PKB tidak bisa nyatu dengan PKS dan lain-lain. Kami punya pengalaman, termasuk di Kabupaten Bandung ini, kami berkoalisi dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Demokrat,\" sambungnya.Menurut Cucun, miniatur Indonesia secara nasional telah terwujud dengan bergabungnya keempat partai politik itu. Terbukti, mereka berhasil membangun dan memajukan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.\"Alhamdulillah berhasil. Kita akan coba secara nasional koalisi empat partai ini dan saya juga berharap Demokrat kembali untuk bersama-sama dengan kita di Koalisi Perubahan ini,” jelasnya.Ia menambahkan dengan soliditas yang telah terbentuk antara Nasdem, PKB, dan PKS dalam mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 maka agenda konsolidasi tiga partai itu akan semakin diperluas.\"Kita rencanakan terdekat ini ke Sumatera Utara, merapikan seluruh barisan dan besok juga kita akan merancang bagaimana untuk konsolidasi di setiap provinsi yang sudah nyambung tiga partai, bukan hanya PKB. Kami akan konsolidasi di internal supaya PKB, Nasdem, dan PKS ini ketika di Jawa Barat ketemu tiga partai,\" ujar Cucun.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Namun, KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10-16 Oktober.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Mendukung Keputusan Majelis Syuro, PKS Depok Merestui Anies-Cak Imin
Depok, FNN - Ketua Bidang Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Depok Qurtifa Wijaya mengatakan PKS Depok mendukung keputusan Majelis Syuro merestui Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan bakal capres dan bakal cawapres pada Pilpres 2024.\"Alhamdulillah, PKS Depok siap mendukung keputusan Majelis Syuro,\" kata pria yang juga bakal calon legislatif DPRD Jawa Barat Dapil Kota Depok dan Bekasi di Depok, Sabtu.Anggota DPRD Depok ini mengatakan keputusan Majelis Syuro memantapkan langkah-langkah sosialisasi, konsolidasi dan pemenang di Pemilu 2024.\"Ditetapkannya keputusan Majelis Syura semakin memantapkan langkah-langkah sosialisasi, konsolidasi dan pemenangan. Siap memenangkan Pemilu legislatif dan Pilpres 2024 di Depok dan Bekasi,\" tuturnya.Menurut Qurtifa Wijaya, keputusan Majelis Syura mendukung Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal capres dan bakal cawapres sudah tepat.\"Saya berpendapat pasangan Anies- Muhaimin sudah tepat untuk didukung PKS,\" ungkap Qurtifa Wijaya.Rapat Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera secara resmi memberikan restu kepada pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.\"Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mewakili Bapak Anies Rasyid Baswedan,\" kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.Syaikhu mengatakan keputusan Rapat Majelis Syuro kesembilan PKS tersebut sekaligus meresmikan pasangan Anies-Cak Imin sebagai pasangan yang diusung PKS pada Pilpres 2024.\"Forum menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres Tahun 2024,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kunjungan Anies – Cak Imin ke PKS Petanda bahwa Tukar Tambah Sudah Selesai
Jakarta, FNN - Rombongan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (12/09/2023). Mereka diterima oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajarannya. Kunjungan rombongan capres dan cawapres ini dimaksudkan sebagai upaya mendekati PKS yang merupakan partai koalisi yang hingga saat ini, seperti pernah disampaikan Cak Imin, belum menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin sebagai cawapres. Nasdem juga ikut hadir. Mengomentari kunjungan Anies dan Cak Imin ke PKS, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (12/9/23) mengatakan, “Iya, kalau udah ada Cak Imin dateng artinya bagian-bagian yang masih ditukar tambahkan sudah selesai. Jadi tukar tambah sudah selesai. Kira-kira begitu. Tetapi, tetap itu sesuatu yang mungkin kita lihat sebagai politik yang agak pragmatis, karena agak susah membayangkan kimia antara PKS dan PKB. Tetapi oke, itu mungkin juga faktor baru supaya ada undangan lain dan itu tetap final, karena politik kita secair-cairnya air laut sebetulnya dia masih bisa mengalir ke tempat yang lain.” Berkaitan dengan soal calon wakil presiden, PPP sudah menyatakan siapa pun calon wakil presiden pilihan Megawati tidak membuat PPP hengkang daei PDIP. Dengan demikian, koalisi sudah mulai terbentuk, yaitu Anies dan Cak Imin bersama PKS, Nasdem, dan PKB; Ganjar Pranowo bersama PPP dan PDIP; sementara Prabowo masih tetap menunggu apakah Gibran ke PDIP atau ke Prabowo. Menurut Rocky, agak berbeda posisi PPP dan PKS. Kalau PKS memang menjadi faktor sehingga Nasdem dan PKB harus berkunjung ke PKS, karena orang tetap melihat bahwa PKS adalah faktor perubahan. Dia jadi variable. Tetapi, orang juga tetap melihat bahwa kimia antara Cak Imin dan Anies ikatannya bukan kohesi melainkan adhesi. Artinya, dua molekul yang berbeda, yang satu ingin perubahan yang satu ingin keberlanjutan. Orang juga tetap melihat bahwa tidak ada lagi koalisi yang sempurna. “Kalau PPP, ya itu juga konyol. PPP mengatakan “Kami tidak akan berubah jadi …. Iya, tapi PPP itu bukan faktor pada PDIP. Jadi, PPP yang minta dilindungi oleh PDIP atau ingin bergabung atau kasih sinyal ke koalisi yang sudah selesai, misalnya Prabowo,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sebetulnya kondisi PPP tetap masih rentan. Kalau PKS jelas, dia tolak atau dia tidak tolak, dia sudah dikunjungi oleh Cak Imin. Lain kalau misalnya PPP dikunjungi Prabowo atau dikunjungi Megawati. Itu jadi faktor PPP. Sekarang PPP ngambang sebetulnya karena bisa diambil oleh PDIP dalam bentuk perjanjian calon wakil presiden dan itu ditegaskan PPP bahwa dia enggak ada soal enggak jadi wakil presiden. Sebetulnya PPP khawatir kalau Gibran ke PDIP, karena langsung tidak ada faktor PPP. “Sangat mungkin kecenderungan saya melihat bahwa Pak Jokowi akan utus anaknya itu untuk sekolah lagi di PDIP. Artinya, Gibran akan ditaruh di PDIP sebagai rasa aman sempurna. Karena agak tipis untuk membayangkan bahwa reputasi Jokowi dan dinastinya itu bisa diasuh dengan sempurna oleh Gerindra,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. (ida)
KPU Menemukan Keterlibatan Unsur TNI/Polri di Pencalonan Caleg Tangerang
Tangerang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten menemukan keterlibatan unsur TNI/Polri pada pencalonan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di daerah itu untuk pemilihan umum (pemilu) 2024.Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar di Tangerang, Selasa mengatakan bahwa temuan indikasi keterlibatan TNI/Polri tersebut saat melakukan verifikasi berkas administrasi daftar calon sementara (DCS).\"Dari hasil verifikasi administrasi kemarin memang ada (keterlibatan unsur TNI/Polri, Red). Namun sudah dilengkapi surat pengunduran dirinya,\" katanya.Ia mengungkapkan, dari hasil penemuannya itu hanya satu bacaleg yang ditemukan dari unsur TNI/Polri aktif. Namun, saat ini bacaleg tersebut telah melengkapi surat pengunduran dirinya sebagai anggota TNI/Polri.Umar juga mengklaim bila 778 bacaleg Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2024 mendatang sudah tidak bermasalah. Pasalnya, hingga penghujung kelengkapan daftar calon sementara itu, tidak menuai tanggapan dari masyarakat.Umar mengaku, saat ini tengah melakukan tahap verifikasi daftar calon tetap (DCT). Hal itu mengingat batas kelengkapan bakal calon pada tahap DCS akan berakhir 14 September 2023 mendatang.Menurut Umar, verifikasi DCT akan dimulai pada 14 September hingga 20 September. Pada tahap ini, partai politik (parpol) peserta Pemilu sudah tidak bisa lagi melakukan pergantian bacalegnya.“Batas akhir DCS, yakni sampai 14 September. Setelah itu kita lakukan verifikasi sebelum ditetapkan menjadi DCT, kecuali jika ada aturan baru dari KPU RI,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Mantan Kader PSI Resmi Bergabung ke PAN
Jakarta, FNN - Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan bergabungnya tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI yakni Wicitra Sastroamidjojo, Idris Ahmad dan Jovin Kurniawan.\"Jadi saya sangat senang sekali teman-teman PSI akan bergabung di PAN,\" kata Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal Eko Partrio saat memperkenalkan ketiganya di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta, Selasa.Eko mengatakan bahwa Anggara, Idris dan Jovin bakal kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) di wilayah DKI Jakarta, mewakili dapil 1, 7, dan 10 untuk Pemilu 2024. Namun, kali ini mereka maju sebagai kader PAN.Ketua DPP PAN Zita Anjani mengatakan bahwa PAN terus berkomitmen untuk menerima kader yang memiliki komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang lebih baik.\"PAN selalu terbuka menerima kader yang siap bekerja dan membawa semangat baru. Apalagi tiga teman kita ini bukan orang baru di dunia politik,\"ujar Zita.Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan Mantan Ketua DPP PSI Tsamara Amany.Tsamara Amany datang untuk memberikan dukungan kepada tiga temannya itu yang dianggapnya seperti keluarga.Dalam kesempatan ini, Idris Ahmad bahwa kepindahannya ke PAN bukan karena memiliki masalah dalam PSI, melainkan karena melihat PAN sebagai kendaraan yang tepat untuk mewujudkan visi mereka saat ini.\"PAN dengan semua kebaruan dan semangat anak mudanya, bagi kami adalah rumah baru yang tepat untuk kami tinggali. Setelah cukup belajar dari rumah sebelumnya, kini kami siap bergabung di PAN,\" jelas Jovin.Ketiganya berharap dapat menjadi suara anak muda yang mewakili aspirasi dan harapan masyarakat Jakarta.(ida/ANTARA)
Hindari Polarisasi, Anis Matta: Semua Capres Bisa Perjuangkan Agenda Keumatan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa tidak boleh ada satu calon presiden (capres) yang berhak mengklaim dirinya didukung oleh umat di dalam kontenstasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. \"Saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks Pilpres kita saat ini, tidak ada satu capres pun, siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya, bahwa dia adalah satu-satunya \"capres umat\",\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #13 dengan tema \"Adakah Capres Umat dalam Pilpres 2024?\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (11/9/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menilai apabila ada salah satu capres yang mengaku didukung oleh umat, maka dipastikan akan menggunakan politik identitas dalam tema kampanye-kampanyenya. Hal ini dikuatirkan akan menimbulkan polarisasi poltik dan pembelahan di masyarakat akan semakin dalam lagi. Sebab, akan menimbulkan dampak yang fatal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. \"Jadi tidak boleh ada satupun capres yang boleh mengklaim dirinya sebagai capres umat. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena kita akan menyaksikan orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran. Padahal itu sebenarnya, adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal seperti pada Pilpres sebelumnya,\" ujar Anis Matta. Menurut Anis Matta, umat sekarang ini yang justru harus memaksakan agendanya kepada para capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan agar diperjuangkan. Bukan sebaliknya dimanfaatkan sebagai pendorong \'mobil mogok\' oleh satu capres seperti selama ini saat ada hajatan politik. \"Justru umat sekarang ini yang harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden agar memperjuangkan agenda umat Islam di Indonesia. Maka kita persilahkan semua capres memperjuangkan agenda umat,\" tegas Anis Matta. Dengan demikian, kata Ketua Umum Partai Gelora ini, tidak ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat Islam. \"Semua capres bisa memperjuangkan agenda umat,\" tandasnya. Anis Matta mengingatkan, bahwa dinamika politik saat ini mengalami perubahan yang cepat, dan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti yang terjadi dalam Pilpres 2009 lalu. \"Waktu itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia jadi pucuk pimpinannya. Ketua MPR-nya Pak Amien Rais itu Muhammadiyah dan Presidennya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu NU (Nahdatul Ulama), ditambah Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Itu dianggap mewakili seluruh umat, karena bisa memberikan manfaat ke publik yang terbesar, \" katanya. Sebab, ketika berbicara tentang Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Sebab, umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Sehingga ketika bicara Indonesia, maka juga berbicara tentang umat Islam secara keluruhan, dan bukan mewakili kelompok kecil. \"Karena itu kita tunduk pada nilai dasar ini, yaitu manfaat publik. Karena orang yang duduk disitu tidak mewakili kelompok kecil, tapi semua. Maka bahaya sekali ketika mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit untuk membuat kampanye. Itu bahaya, karena kita akan mengalami benturan demi benturan, dan benturan akan terlalu banyak,\" ungkapnya. Anis Matta berharap agar semua pihak bisa mencari akar persoalan-persoalan yang selama ini terjadi lebih dalam lagi. Ia menilai ada tiga hal yang bisa membuat selama ini, kita menjadi salam paham. Pertama adalah tabiat agama, kedua adalah tabiat negara dan yang ketiga adalah tabiat politik. \"Jadi yang ingin saya jelaskan, bahwa pada akhirnya banyak orang yang justru merusak agama, kalau kita menggunakan pendekatan sempit dalam kampanye. Sebab, kandungan agama adalah kebenaran dan abadi,\" katanya. Karena itu, lanjut Anis Matta, dalam proses politik seperti Pilpres saat ini, perlu upaya untuk mempertemukan agama dan negara. \"Seperti saya jelaskan tadi, kandungan agama itu adalah kebenaran dan abadi, dia akan terus bertumbuh didukung oleh negara atau tidak. Kekuatannya akan sangat dinamis untuk melindungi agama. Tetapi ketika berbicara tabiat politik, kita ingin semua proses politik itu menggunakan negara untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama sekarang,\" ujarnya. Namun, Anis Matta tidak bisa mencegah apabila ada satu capres yang ingin menggunakan kekuatan agama untuk mereprestasikan dukungan umat. Tapi publik juga bisa menilai apa tujuan sebenarnya, yakni ingin menghindari manfaat terbesar bagi orang banyak atau umat. \"Semua capres sekarang menjadi sholeh, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery, apakah dia bisa mendatangkan manfaat lebih besar atau tidak. Meski secara subyektif kita mendukung Pak Prabowo, karena dia kita nilai bisa mendatangkan manfaat lebih besar untuk umat. Tapi kita ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda umat. Dan umat harus memaksakan agendanya kepada seluruh capres diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi klaim sebagai satu-satunya representasi umat,\" pungkasnya. (ida).
Memajukan Pendaftaran Capres-Cawapres Memungkinkan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai memajukan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sangat memungkinkan terjadi, terutama jika dilihat dari empat aspek.Dia menjelaskan aspek pertama adalah terkait regulasi. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah mengatur jadwal dan tahapan pemilu.“Pendaftaran hingga pengumuman pasangan capres/cawapres berlangsung sejak 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tiga hari kemudian adalah jadwal kampanye pemilu,” kata Yanuar di Jakarta, Selasa.Sementara itu, menurut dia, dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan 15 hari sebelum masa kampanye. Aturan itu, menurut dia, jika kampanye tanggal 28 November 2023, maka penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan tanggal 13 November 2023.“Karena kedudukan undang-undang itu lebih kuat dari PKPU, maka wajar bila pendaftaran capres/cawapres dimajukan menjadi tanggal 10 Oktober,” ujarnya.Aspek kedua, menurut Yanuar, dari sisi sosiologis, memajukan pendaftaran akan mengurangi spekulasi di tingkat masyarakat. Dia menjelaskan bahwa spekulasi itu sangat terkait dengan harapan, sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terkait dengan dukungan atau penolakan terhadap capres atau cawapres tertentu.“Di medsos sangat terlihat berbagai komentar netizen tersebut terkait dukungan dan penolakan ini. Mereka berkomentar baik dan positif terhadap calon yang didukung, namun sebaliknya sikap pesimistis, antipati bahkan sinisme dimunculkan terhadap capres atau cawapres yang tidak disukainya,” katanya.Situasi itu, katanya, menggambarkan suasana psikologis dan kebatinan yang sedang terjadi di masyarakat. Karena itu, dia menilai dengan memajukan jadwal pendaftaran, maka masyarakat akan mendapat kepastian lebih awal siapa pasangan capres/cawapres yang sebenarnya akan bertarung.“Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada pilihan sikap yang lebih realistis di masyarakat,” katanya.Dia menjelaskan aspek ketiga adalah politik. Memajukan jadwal pendaftaran akan berdampak positif pada berkurangnya ketegangan di kalangan elite partai politik.Yanuar mengatakan suasana saling menyalahkan, menyerang, dan menyudutkan akan segera berkurang ketika pasangan capres/cawapres ditetapkan lebih awal.“Mereka akan terkondisikan untuk lebih cepat berkompromi dan berkonsolidasi ke dalam koalisinya masing-masing,” katanya.Dia mengatakan aspek keempat adalah secara administratif pendaftaran pasangan capres/cawapres jauh lebih mudah dibandingkan pendaftaran calon legislatif.Menurut dia, jika koalisi permanen sudah terbentuk, maka pendaftaran adalah soal yang sederhana.“Sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, kata dia, maka pasangan capres/cawapres yang diusung masing-masing koalisi bisa segera mendaftar ke KPU. Lebih cepat lebih baik,” katanya.Yanuar menegaskan bahwa Komisi II DPR RI bersama KPU RI akan segera membahas terkait wacana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres.Dia mengingatkan bahwa pendaftaran harus segera dimulai pada Oktober 2023, maka perubahan jadwal pendaftaran ini menjadi prioritas yang harus segera diputuskan.Sebelumnya, KPU RI mengusulkan memajukan masa pendaftaran capres-cawapres, yaitu pada 10-16 Oktober 2023. Padahal dalam aturan sebelumnya, pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 dijadwalkan pada 19 Oktober-25 November 2023.Aturan terkait dimajukannya pendaftaran capres-cawapres itu masuk dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang sedang dipersiapkan.Draf PKPU yang dimaksud merujuk kepada undang-undang (UU) Pemilu yang telah direvisi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023.KPU RI merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 terkait penetapan Perppu nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Aturan itu mengatur kampanye Pemilu 2024 harus sudah dilakukan 25 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif ditetapkan. Sementara dihitung dari penetapan DCT Paslon Presiden-Wapres, kampanye digelar pasca 15 harinya.Karena itu, KPU RI memajukan tanggal pendaftaran paslon presiden-wapres dari 19 November 2023 menjadi 10 November 2023. Hal itu karena tahapan final pencalonan anggota legislatif berakhir pada 3 November 2023 dan Presiden-Wapres berakhir pada 13 November 2023.(ida/ANTARA)
KPK Menjamin Kerahasiaan Identitas Pelapor Kasus Korupsi
Jakarta, FNN - Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo mengatakan lembaga antirasuah akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor kasus korupsi demi keamanan dan keselamatan si pelapor.\"Kami menjamin kerahasiaan kepada identitas pelapor dan materi laporannya, tapi kita minta pelapor untuk merahasiakan laporannya. Karena kami enggak bisa menjamin keselamatan pelapor ketika dia membuka pelaporannya ke publik,\" kata Tomi di Jakarta, Senin.Meski demikian, Tomi memaklumi apabila ada pelapor yang punya tujuan tertentu dengan mempublikasikan laporannya, bahkan menggelar konferensi pers usai melaporkan suatu dugaan korupsi ke KPK.Namun bagi pelapor yang ingin merahasiakan identitasnya, Tomi mengatakan KPK diwajibkan oleh undang-undang untuk melindungi saksi dan pelapor yang berkontribusi dalam pemberantasan kasus korupsi.Tidak hanya sampai di sana, KPK bahkan mempunyai mekanisme perlindungan terhadap pelapor kasus dugaan korupsi.\"Jadi ketika kita sudah merahasiakan, pelapor merahasiakan, entah, somehow, bagaimana dia diintimidasi oleh terlapor, pelapor bisa mengajukan perlindungan kepada kami, pelapor kami ya, pelapor KPK, bukan pelapor ke APH (aparat penegak hukum) lain,\" ujarnyaMeski demikian, Tomi mengimbau kepada pihak pelapor untuk semaksimal mungkin merahasiakan laporannya.\"Kita selalu mengimbau karena kita melihat bahwa keberhasilan penanganan perkara korupsi, berhasil tidaknya itu tergantung dari bocor atau tidaknya informasi,\" kata Tomi.Sebelumnya, Tomi juga mengungkapkan bahwa KPK telah menerima 3.544 aduan pada Januari-Agustus 2023 lewat berbagai kanal aduan, seperti email, \"whistleblower system\", datang langsung, pesan singkat (SMS dan WhatsApp), surat, dan telepon.Dari 3.544 aduan tersebut, sebanyak 3.052 aduan sudah diverifikasi dan ada 492 yang nonlaporan yang tidak bisa diproses.Kemudian dari 3.052 aduan yang telah diverifikasi, sebanyak 2.994 aduan telah selesai diverifikasi dan ada 58 aduan yang belum selesai diverifikasi. Dari 2.994 yang telah selesai diverifikasi yang ditelaah 1.367 aduan, yang diarsip 1.620 aduan.Menurut Tomi, ada beberapa hal yang menyebabkan aduan diarsip, antara lain data dokumen tidak ada dan nomor telpon tidak bisa dihubungi untuk melengkapi data.\"Diarsip sebenarnya korupsi tapi data dokumen tidak ada, terus dugaan tindak pidana korupsi sumir,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Besok PKB dan NasDem Menyambangi DPP PKS
Jakarta, FNN - Jajaran DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPP Partai NasDem akan menyambangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada hari Selasa (12/9).\"Rencana besok (Selasa, 19 September 2023, red.), insyaallah, akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB,\" kata bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin.Anies menjelaskan bahwa kunjungan PKB dan NasDem ke PKS adalah untuk bersilaturahmi.\"Jadi, Gus Muhaimin (Ketua Umum PKB) bersama jajaran besok siang akan ke PKS, kemudian bersilaturahmi di sana,\" kata dia.Ia menjawab secara diplomatis ketika ditanya awak media terkait dengan sinyal dukungan PKS kepada duet Anies dan Muhaimin menyoal rencana kunjungan tersebut.\"Pokoknya besok kita ketemu, ya. Nanti kita lihat besok. Insyaallah, semuanya sama-sama, ya,\" imbuhnya.Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan hal yang sama bahwa PKB dan NasDem akan berkunjung ke DPP PKS pada pukul 12.00 WIB.\"Jadi, saya tegaskan bahwa besok DPP PKB bersama DPP Partai NasDem sebagai partai yang sudah mendeklarasikan Pak Anies dan Gus Muhaimin akan berkunjung ke PKS. Insyaallah, siang pukul 12.00,\" ucapnya ditemui di Kantor DPP PKB, Senin.Hari ini, Senin, Anies Baswedan menyambangi DPP PKB untuk melaksanakan rapat pemenangan. Saat konferensi usai rapat, Anies menjelaskan bahwa pihaknya membahas pendalaman visi hingga teknis pemenangan duetnya bersama Muhaimin Iskandar.\"Ada sesi pendalaman, visioning tadi, menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kami ke depan karena visi itu adalah pandangan,\" kata Anies.Sementara itu, Muhaimin menjelaskan bahwa rapat tersebut juga membicarakan teknis pemenangan. Tidak terkecuali agenda dan rencana jangka pendek hingga jangka panjang menuju hari pencoblosan Pemilu 2024.\"Tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan, dan personal orang-orang yang akan ditugaskan di dalam bekerja melakukan pemenangan. Tentu kami membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek minggu depan, 2 minggu yang akan datang, dan bulan-bulan sampai pemilu pada bulan Februari 2024,\" paparnya.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
