POLITIK
Prediksi Fahri Hamzah Setahun Lalu Terbukti, Koalisi Bubar Sebelum Dimulai Pendaftaran ke KPU
JAKARTA, FNN - Prediksi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah setahun lalu, yang menganalisis kalau koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut. \"Orang tdak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,\" tegas Fahri hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023). Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024. Sayangnya, peta berubah karena Partai NasDem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sontak saja, manuver Partai NasDem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan. Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti. Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi. Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan. \"Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi \'tiket\' dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah \'tiket\',\" katanya lagi. Sebab menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi \'tiket\'. Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan \'tiket\', sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang. \"Atau kalau ada kemungkinan \'tiket\' itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bsa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,\" sebutnya. Pemimpin itu, masih kata Fahri, seharusnya beradu gagasan, bukan klaim-klaim primordial yang dia halang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga pada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia. \"Anda tahu sendiri yang saya maksud. Tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elite, untuk mengambil keuntungan bagi mereka pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita, itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Saya kira harus dicermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,\" pungkas Caleg Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu. (Ida)
Persembunyian KKB Egianus Sudah Diketahui
Jayapura, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan tempat persembunyian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya telah diketahui, namun pihaknya masih menunggu niat untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera.\"Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egianus Kogoya. Kami masih berharap agar Egianus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu,\" kata Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Papua, Senin.Penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehrtens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan di tengah masyarakat Nduga, kata Izak. Masyarakat akan menjadi korban ketika terjadi pertempuran antara TNI-Polri dan KKB, tambahnya, sehingga pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut harus segera dibebaskan.\"Tidak sulit bagi TNI-Polri untuk menghancurkan mereka (KKB), namun itu tidak dilakukan,\" tegas Izak.Terkait insiden yang menewaskan aktivis kemanusiaan Michelle Kurisi Doga, yang ditemukan meninggal diduga akibat ditembak, Izak menyayangkan insiden tersebut. Sebelum penembakan terhadap Michelle, sudah ada laporan terkait aktivitas korban yang menemui pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.\"Memang sebelum insiden penembakan terjadi, termonitor korban sedang melakukan pendataan terhadap pengungsi Nduga,\" ujar Izak.Belum diketahui aktivis itu bekerja dengan siapa. Namun, pembunuhan terhadap aktivis yang peduli terhadap kemanusiaan, khususnya pengungsi di Nduga, sangatlah disayangkan, tegas Izak.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Pengkhianat Dalam Deklarasi Anies-Cak Imin
Jakarta, FNN - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengklaim tidak ada pengkhianat dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena itu adalah hasil dari lobi politik. \"Tidak ada (pengkhianat), kan normal lah politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti, jadi semua itu masih dinamis,\" kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim, Jakarta, Senin. Dia mengatakan bahwa di dalam area lobi politik semuanya bisa terjadi, tetapi dia menyayangkan narasi yang diungkapkan Partai Demokrat terkait deklarasi tersebut. \"Narasi yang diungkapkan oleh partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh, misalnya, Pak Surya disikat sana-sini kan enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar, misalnya, pembohongan, pengkhianat. Contoh lainnya belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat,\" lanjutnya. Sahroni juga menegaskan bahwa Surya Paloh selaku Ketum NasDem tidak pernah memerintahkan para kader-nya melakukan hal-hal negatif kepada lawan politiknya. \"NasDem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya jadi pengkhianat, tidak ada. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah diperintahkan hal-hal jelek ke kader tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya, beliau selalu ikhlas dan legawa apa yang terjadi dalam proses politik,\" jelasnya. Ahmad Sahroni, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, berharap tidak ada narasi-narasi yang membuat situasi tidak baik. Begitu. \"Kita ingin bahwa ruang publik ini diberikan contoh narasi yang baik, contoh komunikasi yang cukup, jangan sampai membuat kubu-kubu-an dan akhirnya keributan itu terus-terusan karena seorang AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak jadi cawapres,\" ujarnya. Sebelumnya, Ahmad Sahroni berencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September 2023. Namun, dia membatalkan niatnya karena dilarang oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan. Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus mencabut dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan setelah deklarasi Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan mengajak kerja sama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
DKPP Diminta Memberhentikan Sementara Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sementara Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam permohonannya pada pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Senin.Dalam sidang tersebut, Bagja menyatakan bahwa Bawaslu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut, antara lain memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Teradu 1 Hasyim Asy’ari sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI.Kemudian, Teradu 2 Mochammad Afifuddin sebagai Anggota KPU RI, Teradu 3 Betty Epsilon Idroos sebagai Anggota KPU RI, Teradu 4 Parsadaan Harahap sebagai Anggota KPU RI, Teradu 5 Yulianto Sudrajat sebagai Anggota KPU RI, Teradu 6 Idham Holik sebagai Anggota KPU RI dan Teradu 7 August Mellaz sebagai Anggota KPU RI.Pada sidang ini digelar atas perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di mana KPU diadukan oleh Bawaslu RI dalam dua hal yang diadukan, yakni pertama, pihaknya menduga KPU membatasi akses sistem informasi pencalonan (Silon) dalam tahapan pemilu.KPU disebut membatasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4 UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.Kedua, KPU juga disebut Bawaslu melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU)3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.Kemudian, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Adapun, dalam sidang kali ini seluruh teradu turut hadir. Sementara itu, pihak Bawaslu dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja serta anggota Lolly Suhenty dan Totok Hariyono.(ida/ANTARA)
Waspadai Politisasi SARA pada Pemilu 2024
Palu, FNN - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof Sagaf S Pettalongi, meminta warga untuk mewaspadai politisasi berbasis suku, agama, RAS dan antar golongan (SARA) pada Pemilihan Umum 2024.\"Semua pihak harus mencegah politisasi SARA dan politik identitas di momentum pemilihan umum 2024, karena berdampak terjadinya perpecahan masyarakat,\" katanya di Palu, Senin.Setelah menjadi narasumber pada pembinaan penguatan nilai - nilai moderasi beragama dan kebangsaan pada remaja di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, ia mengingatkan masyarakat di Kecamatan Dampelas Selatan bahwa saat ini proses tahapan pemilihan umum sedang berlangsung oleh KPU.\"Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki tahap pencalonan legislatif yaitu pencermatan daftar caleg sementara, sekaligus juga melakukan tahapan penyiapan daftar pemilihan tambahan (DPTb),\" katanya.Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Datokarama itu, Rektor mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam tahapan pemilu demi meningkatkan kualitas demokrasi.Selain, masyarakat juga harus mewaspadai politik identitas dan politisasi SARA pada Pemilu 2024. \"Masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan politik identitas,\" katanya.Guru Besar UIN Datokarama Palu itu mengingatkan warga agar jangan mau dipengaruhi oleh oknum atau pihak - pihak tertentu yang datang menyampaikan kepentingan politik yang mengaitkan dengan identitas SARA.Hal itu, sebut dia, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan masyarakat, yang kemudian dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban.Ia mengimbau kepada warga dalam kesempatan itu agar sebisa mungkin mengenali rekam jejak calon disertai visi dan program, sehingga menjatuhkan pilihan berdasarkan rasionalitas karena melihat program dan visi.UIN Datokarama telah bekerja sama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak di Sulteng 2024.Salah satu muatan dari kerja sama itu adalah Ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi edukasi dan memperkuat literasi sadar pemilihan umum untuk menyikapi rawan timbulnya hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara pada pemilu.\"Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenal politik identitas serta tidak muda terperdaya dengan politik identitas tersebut, serta tidak termakan informasi SARA,\" ungkap Sagaf.KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa politik identitas masih cenderung ada dan digunakan oleh oknum dan kelompok tertentu dalam kontestasi pada momentum pemilu dan pemilihan.Oleh karena itu, KPU Sulteng menyebut politik identitas menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan serentak kepala daerah.(ida/ANTARA)
Demokrat "Move On" dan Siap Menyongsong Peluang Baik di Depan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut partai-nya telah membuka lembaran baru atau move on pasca-hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan siap menyongsong peluang baik lainnya.\"Hari ini, kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan,\" kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin.AHY mengatakan pihaknya harus membuka lembaran baru karena Indonesia memerlukan pemikiran, jiwa, dan tindakan-tindakan yang besar. Dia pun mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa.\"Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda-agenda besar kebangsaan,\" kata dia.Pada konferensi pers itu, AHY mengajak kader Demokrat untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ia menyebut, Demokrat tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apa pun.\"Kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apa pun,\" ucap AHY.Dia juga mengajak kader untuk bersyukur kepada Tuhan. Menurut AHY, dinamika politik yang menurutnya terjadi secara cepat itu adalah cara Tuhan menyelamatkan Demokrat dari hal-hal buruk.\"Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk,\" imbuhnya.Namun begitu, AHY mengaku paham betul bahwa kader-nya marah dan kecewa karena perjuangan Demokrat dilukai oleh pihak yang menurutnya tidak jujur.\"Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa, bukan karena ketum (ketua umum)-nya tidak menjadi cawapres (calon wakil presiden), tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan,\" tutur dia.Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari KPP, setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).Sebelumnya, Kamis (31/8), pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal pendamping Anies.(ida/ANTARA)
AHY Mengucapkan Selamat Atas Deklarasi Anies-Cak Imin
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan selamat atas deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.“Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin.AHY pun mendoakan duet Anies-Cak Imin sukses pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Semoga sukses,” ucap AHY.AHY mengatakan Partai Demokrat berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Dan mengajak seluruh kader untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai.Dia pun mengajak kader menyongsong perjalanan politik yang baru dengan hati dan niat bersih, serta dengan cara dan tujuan yang baik. Untuk itu, kata dia, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memaafkan pihak yang menyakiti.“Pertama-tama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan,” katanya.Sebelumnya, Kamis (31/8), pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal pendamping Anies.Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).Kemudian, Anies-Cak Imin menggelar deklarasi di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Duet Anies-Cak Imin dengan akronim AMIN tersebut menjadi deklarasi pertama pasangan capres/cawapres untuk Pilpres 2024.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
ASEAN Gotong Royong Memaksimalkan untuk Menarik Investasi 20 Triliun Dolar AS
Jakarta, FNN - Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menekankan perlunya gotong royong dan kolaborasi antara negara-negara ASEAN untuk bisa memaksimalkan potensi investasi di kawasan yang diperkirakan mencapai hingga 20 triliun dolar AS hingga 2045.\"Dengan adanya epicentrum of growth di ASEAN, kita melihat potensinya sampai 20 triliun dolar AS bisa kita capai sampai 2045. Potensinya besar sekali,\" katanya dalam ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) di Jakarta, Minggu.ASEAN BAC, sejalan dengan tema yang diusung \"ASEAN Centrality Through Innovation and Inclusivity\", mendorong terbentuknya ekosistem bisnis yang solid di lingkup regional ASEAN, sehingga seluruh negara anggotanya bisa berkembang bersama.Menurut Arsjad, di masa lalu banyak orang merasa pesimis atas langkah ASEAN sebagai organisasi regional. Namun, di tengah berbagai krisis dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang membawa bencana, ASEAN dapat bertahan bahkan tengah mengambil peluang menjadi pusat pertumbuhan dunia.Ia juga menegaskan sentralitas ASEAN tidak hanya sekadar melihat posisi geografis strategis tapi bagaimana merekonstruksi pola pikir agar bisa tumbuh bersama.Arsjad pun bercerita soal perjalanannya mengelilingi ASEAN untuk mencari jawaban atas cara agar bagaimana bisnis di regional ASEAN dapat tumbuh.\"Dari interaksi tersebut, kami mengumpulkan seluruh aspirasi tentang bagaimana ASEAN harus maju. Semuanya diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan,\" katanya.Rekomendasi kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN 2023 pada 1 September di Istana Kepresidenan.\"Presiden Joko Widodo mendukung visi kita untuk mendorong terwujudnya ASEAN yang tergabung ketika sektor publik dan swasta bekerja sama secara erat untuk membangun kawasan kita,\" katanya.Ada lima prinsip yakni perdamaian, kemakmuran, manusia, planet bumi dan kemitraan penting digaungkan untuk mendukung pembangunan inklusif ASEAN.\"Bersama, kita akan menavigasi tantangan dan meraih peluang serta menciptakan warisan yang akan membentuk lanskap ekonomi ASEAN untuk generasi ke depan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Anies Siapkan Jembatan Khusus untuk Demokrat Kembali ke Koalisi KPP
Jakarta, FNN - Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan bahwa Anies Baswedan membuka lebar-lebar pintu untuk Demokrat agar kembali bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pasca kegaduhan yang terjadi dalam dua hari terakhir. Hal ini disampaikan Sudirman Said dalam wawancara khusus dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad (03/09/2023). Seperti diketahui KPP baru saja dilanda kegaduhan yang hebat pasca penentuan Cawapres Muhaimin Iskandar, sosok yang tidak pernah muncul dalam benak KPP. Sementara anggota koalisi - khususnya Demokrat - tahunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Buntutnya Partai Demokrat mundur dari koalisi KPP karena menganggap Anies Baswedan pengkhianat. Sudirman Said menyayangkan telah terjadi misslink sehingga menimbulkan kemarahan yang hebat pada kader Demokrat, Ketua Umum dan Majelis Tinggi Partai. \"Dari semua ini, menurut saya, pelajarannya adalah sebetulnya messenger itu tidak boleh menyaring, tidak boleh menafsirkan. Saya menyampaikan sepahit apa pun kepada Anies Baswedan. Perkara sikapnya dia marah, biarkan saja, tetapi ketika ia bertanya sikap kita harus bagaimana, di situ kita memberikan masukan cara pandang kita. Tetapi, sebagai informasi sampaikan apa adanya, ada permintaan ketemu, dimintakan ketemu, saya sampaikan apa adanya,\" tegasnya Sudirman perlu menyampaikan informasi semacam ini dengan harapan permasalahan jadi clear. \"Ini saya terpaksa ngomong begini karena saya khawatir orang-orang yang tidak tahu situasinya itu kemudian men-judge apakah menghakimi Demokrat atau menghakimi Pak Anies, atau menghakimi Pak Surya itu, secara tidak tepat,\" tegasnya. Konflik segede apa pun, kata Sudirman, kalau messenger itu menjalankan tugasnya dengan baik, biasanya bisa turun tensinya. Tapi kalau messengernya ngompor-ngomporin satu sama lain, maka itu akan meledak. \"Dan saya kembali pada awal diskusi kita, kami semua di timnya Pak Anies, saya juga komunikasi dengan PKS, komunikasi dengan Nasdem juga, masih punya harapan besar untuk bisa bersama-sama, dan tentu saja kan sudah begitu marah, tapi ini kan manusiawi saja. Jangankan cuma marah, sudah saling menyerang pun untuk kepentingan yang lebih besar Insya Allah kita bisa bersatu. Jadi don’t take it personally, ini urusan publik, urusan bangsa. Kalau kita taruh kepentingan bangsa di atas kepala kita, rasanya konflik sebesar apa pun kita bisa jembatani. Bangun jembatan, jangan bangun tembok. Jembatan bailey,\" pungkasnya sambil menegaskan bahwa ia tidak berubah sama sekali respek dan harapannya terhadap SBY, AHY dan Demokrat. (Ida).
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Menghormati Usulan PBB
Surabaya, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan menghormati usulan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait nama Yusril Ihza Mahendra yang disodorkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. \"Tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden,\" kata Ahmad Muzani di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Minggu sore. Menurut dia usulan soal bakal pendamping Prabowo merupakan sebuah kewajaran, sebab setiap partai politik pendukung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sama-sama memiliki pandangan tersendiri. Karenanya partai-nya tak mau menjadikannya sebagai persoalan, sebab segala keputusan tetap dikembalikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor. \"Tadi disampaikan oleh Pak Ferry keputusan untuk mendukung, untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo,\" ucapnya. Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut alasan mengusulkan Yusril Ihza Mahendra didasari pandangan bahwa sosok ketua umumnya merupakan sosok yang berkomitmen dan memiliki jiwa seorang negarawan. \"Pak Yusril juga pakar hukum tata negara yang pas bersanding dengan Bapak Prabowo Subianto,\" katanya. Sebelumnya, nama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor melalui keterangan resmi pada Kamis (31/8). PBB disebutnya akan terus berikhtiar sehingga Yusril Ihza Mahendra bisa digandeng oleh Prabowo. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
