POLITIK
Anis Matta: Indonesia Bisa Ciptakan Revolusi Kebudayaan, Militer, Teknologi, Ekonomi dan Politik
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, pilar penyangga sebuah negara untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan ekonomi, militer, teknologi, politik dan budaya. \"Untuk menjadi superpower baru itu kita harus mencari sumber keunggulan kita sendiri,\" kata Anis Matta dalam keterangan, Selasa (15/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #9 dengan tema \'Kapan Indonesia Menjadi Superpower Baru? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (14/08/2023) malam. Menurut Anis Matta, sumber kekuatan Indonesia untuk menjadi negara superpower baru adalah kekuatan budayanya. Karena jika bicara kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, Indonesia kalah dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China. \"Dari lima kekuatan utama untuk menjadi superpower baru, budaya sebenarnya kekuatan utama Indonesia yang paling besar. Kalau kekuatan ekonomi, militer, teknologi dan politik, kita kalah dari negara superpower lain,\" ujarnya. Dengan kekuatan budaya tersebut, kata Anis Matta, akan menciptakan revolusi kebudayaan, teknologi, militer, ekonomi dan politik. Sebab, budaya yang menentukan peradaban suatu bangsa, karena memiliki kekuatan ideologi dan narasi. \"Jadi kekuatan superpower itu, adalah terletak pada ideologi dan narasinya. Ideologi dan narasi itu kekuatan utamanya, dan kenapa Gelora selalu memulai dari situ, karena budaya akan menciptakan revolusi kebudayaan dan revolusi-revolusi lainnya,\" katanya. Anis Matta menilai, kekuatan Amerika dan Eropa sebagai negara superpower saat ini mulai melemah, meskipun semua kemakmuran dari kekuatan ekonomi, militer dan teknologi telah mereka miliki. \"Tetapi sekarang kekuatannya mulai melemah, karena pengaruh budayanya semakin berkurang. Makanya ketika bicara demokrasi ke orang-orang China, dikatakan balik sama China, jangan ajarin kami soal demokrasi, kami lebih mengerti,\" katanya. Karena itu, konflik geopolitik antara Amerika dan Uni Eropa melawan Rusia dan China sekarang akan menjadi konflik yang panjang dan melelahkan. Tidak akan ada pemenangnya, dan dua-duanya akan mengalami kelelahan. \"Tetapi dengan perang ini, bisa jadi akan muncul kekuatan baru, atau hilangnya suatu peradaban seperti peradaban Persia dan Romawi. Dari konflik inilah, peluang kita menjadi superpower baru. Indonesia bisa menggunakan kekuatan budayanya,\" ungkap Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, jalan yang ditempuh Indonesia untuk menjadi superpower baru, berbeda dengan Amerika, Uni Eropa, Rusia atau China. Indonesia juga tidak akan mengulangi sejarah Islam dalam menciptakan peradaban baru dengan mengalahkan Persia dan Romawi. \"Kita akan punya jalan sendiri, hanya saja tidak ada jarak yang bisa kita ukur secara linear, karena perjalanannya tidak bisa dilihat. Tapi faktor yang menentukan adalah bagaimana output dari konflik antar adidaya ini, serta Indonesia akan tumbuh dengan sendirinya secara sistematis, karena kekuatan narasi dan kekuatan ideologinya yang bersumber dari kekuatan budaya,\" pungkasnya. (Ida)
Pemilu 2024 Menguji Kesaktian PDIP
Oleh : Laksma Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PASCA deklarasi pencapresan Prabowo Subianto oleh partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar di Jakarta Minggu 13 Agustus 2024 menjadi hari bahagia bagi Prabowo Subianto dan simpatisannya. Sulit dipungkiri bersatunya partai partai ini mendukung Prabowo bukan atas cawe cawenya Presiden Jokowi. Dikutip dari CNBC Indonesia 13 Agustus 2023, Prabowo mengatakan “Kita tidak malu malu bahwa kita adalah bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Ir H Joko Widodo”. Anggota dewan pakar DPP Gerindra Bambang Haryo Soekarto, mengatakan terbentuknya Koalisi Besar atau bergabungnya PAN, Golkar dalam KKIR atas restu presiden Jokowi. Dari pernyataan Prabowo Subianto dan Bambang Haryo Soekarto mengisyaratkan Presiden Jokowi akhirnya berlabuh ke Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2014, yang berarti juga Jokowi berhenti menjadi petugas partai PDIP dan memfokuskan dukungan pada Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Adalah tidak mungkin Jokowi akan mendukung keduanya. Seperti kita ketahui, walau Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan dirinya sebagai presiden namun dia masih memelihara para relawan yang mendukungnya selama ini. Dukungan atau restu Presiden Jokowi pada Prabowo tentunya akan mengarahkan para relawanya dan simpatisanya untuk mendukung Prabowo pada Pemilu tahun 2024. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan PDIP yang ditinggalkan Jokowi? Inilah ujian bila bersikukuh PDIP mencapreskan Ganjar pada pemilu tahun 2024. Apakah tanpa Jokowi PDIP dapat tetap berjaya dan eksis sebagai pemenang pada pemilu kali ini?. Seperti diketahui para petinggi PDIP mencanangkan melakukan Hat Trick atau memenangkan pemilu sampai 3 kali berturut turut. Dapatkah itu terwujud tanpa Jokowi dan hanya dengan menjual nama besar Presiden Soekarno? Sebelum Jokowi bergabung ke PDIP yaitu pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan perolehan suara, sebagai partai senior dalam perpolitikan, PDIP hanya berada diurutan ke 3 di bawah Demokrat dan Golkar. Baru setelah Jokowi bergabung ke PDIP, perolehan kursi PDIP meningkat menjadi urutan ke 1 (satu) pada Pemilu tahun 2014 dan 2019. Fakta lain adalah, begitu kuatnya pengaruh Jokowi membuat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama menyatakan akan meneruskan program program Jokowi atau menjadi sintesa Jokowi. Masih beranikah PDIP mencanangkan Hat Trick pada pemilu tahun 2024 tanpa dukungan Jokowi? Cukupkah hanya dengan menjual nama besar sang proklamator? Tanpa mengedepankan keluarga besar Soekarno adalah sulit bagi PDIP menjadikan partai yang mengusung ide-ide besar sang proklamator. Ganjar Pranowo tidak mempunyai garis keturunan dengan sang proklamator, di sisi lain Ganjar tidak menjadi idola sebagaimana halnya Jokowi dulu. Puan Maharani yang memiliki darah keturunan sang proklamator, dialah yang paling berhak mewarisi nama besar itu. Demi menyelamatkan target Hat Trick, perlu langkah berani mencapreskan Puan dan mendowngrade Ganjar sebagai cawapres pada Pemilu 2024, atau pilihan lain bergabung ke KKIR atau KPP? Selasa 15 Agustus 2023
Partai Gelora: PT 20 Persen Hanya Lahirkan Simbolisasi Figur Capres dan Pragmatisme Parpol
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Yakni mengajak partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah \'tiket\' Pilpres. \"Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema \'Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet\' yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam. Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan \'tiket\' Pilpres, bukan ide atau gagasan. \"Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,\" katanya. Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan \'tiket\' Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan. \"Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,\" katanya. Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di Pemilu 2024. Karena itu, pertemuan elite parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya. \"Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,\" katanya. Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia. \"Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,\" katanya. Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi. \"Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, Dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,\" katanya. Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian. \"Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,\" ujarnya. Persepsi Warganet Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya. \"Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,\" kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya. Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (cawapres) wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawangsa. Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa. \"Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,\" katanya. Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen. \"Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,\" ujarnya. Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet. \"Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,\" katanya. (Ida)
AAI Minta Penangguhan Pemeriksaan Kamaruddin Sebagai Tersangka
Jakarta (FNN) - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Direktur Utama PT Taspen AN Kosasih. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" kata Ketua DPP AAI Palmer Situmorang di Jakarta, Senin. Palmer meminta penyidik Bareskrim Polri memberikan kesempatan kepada organisasi advokat dalam hal ini AAI, untuk memeriksa Kamaruddin Simanjuntak terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" tegasnya. Dia mengatakan AAI sudah bersurat kepada Bareskrim Polri dan Kapolri, serta sudah ditembuskan kepada Menko Polhukam untuk melakukan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak. \"Saya berharap agar institusi negara saling menghormati satu sama lain. Karena proses hukum pidana, pada pasal 17 UU No. 39 tentang HAM tahun 1999 dijelaskan, untuk bisa menemukan suatu proses keadilan harus dengan proses hukum acara yang benar,\" ujarnya. Palmer mencontohkan, ketika Kapolri memberikan keterangan kepada media bahwasan-nya terjadi tembak menembak di kasus Sambo, namun pada kenyataannya tidak benar. Lalu apakah Kapolri bisa dikatakan menebar hoaks dan kebencian? Apakah wartawan juga telah menyebarkan berita hoaks dan kebencian? Tidak, karena apa? Ada sumbernya. \"Begitupun kami pengacara seperti itu, kami bekerja menggunakan data klien. Jadi kalau ini dipidanakan sangat lucu, makanya saya coba meyakinkan institusi yang selama ini ikut membela juga, semoga suara organisasi didengar,\" ungkapnya. Menurut dia, Kamaruddin dalam menjalankan profesi-nya sebagai advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana dan perdata. \"Dimana dalam UU Advokat, dalam menjalankan profesi-nya tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana,\" ujarnya. Palmer melanjutkan, pihaknya sudah meminta Komisi Pengawas AAI untuk melakukan pemeriksaan kepada Kamaruddin Simanjuntak, jika ditemukan penyimpangan etika. Nantinya hasil pemeriksaan tersebut, akan diteruskan ke Dewan Kehormatan AAI. \"Jika tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka komisi pengawas akan mengirim hasil pemeriksaan tersebut ke DPP AAI,\" ujarnya menjelaskan. Palmer menambah, Kamaruddin Simanjuntak mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi advokat AAI. Kamaruddin sudah berkirim surat ke DPP AAI untuk dilakukan pendampingan hukum terhadapnya. Sejalan dengan itu, Tim Kuasa Hukum Kamaruddin Simanjuntak sekaligus pengurus DPP AAI Johannes Raharjo mengatakan sudah menjadi kewajiban organisasi untuk melakukan pendampingan hukum terhadap anggota. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Bareskrim dan Kapolri untuk menangguhkan proses pemeriksaan Kamaruddin Simanjuntak. Karena, kata dia, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran profesi adalah organisasi advokat. Johannes menambahkan, pasal yang disangkakan kepada rekannya itu adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu tentang pencemaran nama baik. Dimana kata dia, Kamaruddin bertindak dalam membela kliennya. \"Advokat harus mendapatkan hak imunitas dalam membela kliennya sesuai putusan MK No. 26 tahun 2013. Kami yakin nantinya tidak terbukti, dan yang disampaikan Kamaruddin bukan mengarah kepada seseorang,\" tutur Johannes.(sof/ANTARA)
Jadi Anggota Dewan Mahal, MUI: Banyak Pasal-Pasal dalam UU yang Rugikan Rakyat
JAKARTA, FNN-Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganggap wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak menjalankan aspirasi rakyat dengan sebenar-benarnya. \"Dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar. Para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya,\" ujar Dr H Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum MUI ini kepada FFN, Senin 14 Agustus 2023, menunjuk para politisi yang tidak segan-segan melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU yang akhirnya setelah disahkan menjadi UU, kita melihat UU tersebut sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945. Buya Anwar Abbas menengarai ini semua terjadi karena biaya politik yang mahal untuk menjadi anggota dewan. Sebelumnya, salah seorang petinggi partai mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta sangat mahal yaitu sebesar Rp40 miliar. \"Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala,\" katanya. Bahkan kata yang bersangkutan jika sang calon hanya memiliki modal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar maka besar kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa duduk di kursi senayan. \"Jadi yang namanya politik uang dalam pemilu tampaknya sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat sulit untuk dihindari,\" ujar Anwar Abbas. Jika demikian masyarakat kita sudah rusak. Tanpa ada sesuatu yang bisa mereka terima dari sang calon legislatif (caleg) maka mereka enggan untuk memilihnya. Apalagi sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas. \"Jadi dengan demikian dapat disimpulkan hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu,\" tambah Anwar Abbas. Hal ini tentu jelas-jelas sangat patut kita sesalkan, kata Anwar Abbas, karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berpikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau utang yang harus dia bayar? Menurut Anwar Abbas, hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, Anwar Abbas mengatakan, maka tentu tipis sekalilah harapan nasib rakyat banyak terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah. \"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat,\" tandasnya. \"Ini penting karena dengan hal seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia,\" demikian Anwar Abbas. (DH)
PPATK Diminta Menindaklanjuti Temuan Rp1 Triliun ke Parpol
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengambil langkah lanjutan terkait temuan uang sebesar Rp1 triliun dari hasil tindak pidana kejahatan lingkungan yang mengalir ke parpol.\"Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya, saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti,\" kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sahroni lantas mengingatkan bahwa aliran dana yang berasal dari sumber-sumber haram akan banyak muncul menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita,\" tegasnya.Oleh karena itu, dia meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum terkait demi meningkatkan pengawasan.\"PPATK sudah baik bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun, perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan penegak hukum dari KPK, polisi, hingga kejaksaan, agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya,\" jelasnya.Sebelumnya, Selasa (8/8), PPATK mengungkapkan temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).\"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik,\" kata Ivan di Jakarta, Selasa.Menurut Ivan, PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan, karena sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.\"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
UU Provinsi Bali Menjadi Pencapaian Monumental dan Bersejarah
Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali pada 4 Mei 2023, menjadi pencapaian luar biasa, monumental, dan bersejarah di bidang politik legislasi bagi Bali.\"Undang Undang Provinsi Bali menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan tatanan pemerintahan dan pembangunan Bali,\" kata Koster saat menyampaikan pidato Pencapaian Kinerja Lima Tahun dalam Tatanan Bali Baru di Denpasar, Senin.Koster menyampaikan pidato tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali yang dihadiri Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD setempat beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.Selain itu juga dihadiri perwakilan kementerian/lembaga di Provinsi Bali, pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Bali, perwakilan Bupati/Wali Kota se-Bali, pimpinan universitas beserta berbagai komunitas dan undangan lainnya.\"Hal yang sangat menggembirakan, membahagiakan, dan membanggakan bahwa kita bersama telah berhasil memperjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei tahun 2023,\" ujarnya.Koster mengatakan sejak tahun 1958, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.UU No 64 Tahun 1958 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat RIS. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan NKRI.\"Perlu waktu yang sangat lama, yakni 78 tahun sejak Indonesia Merdeka. Pada tahun 2023, Provinsi Bali, baru memiliki undang-undang tersendiri, tidak lagi bergabung dengan Provinsi NTB dan NTT,\" katanya.Undang-Undang Provinsi Bali, lanjut Koster, memberi pengakuan dan kewenangan yang bersifat khas dan kuat, yaitu pertama, Provinsi Bali memiliki karakteristik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, desa adat dan subak.Kedua, pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelolaKetiga, pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dalam mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.Keempat, Gubernur Bali diberi kewenangan untuk mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Provinsi Bali untuk Kabupaten/Kota.Kelima, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemprov Bali.Keenam, dalam pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemprov Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing dan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama berharap dengan adanya UU Provinsi Bali maka Bali lebih banyak potensi yang bisa dikerjakan.\"Kalau kita bicara pembangunan, tanpa ada uang maka tidak bisa apa-apa,\" ucapnya.Namun dengan telah diundangkannya UU Provinsi Bali, maka Bali bisa optimistis akan memiliki sumber dana yang cukup untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Ideal Mendampingi Prabowo di Pilpres 2024
Lebak, FNN - Akademisi/Dosen Universitas Lantansa Rangkasbitung Mochamad Husen menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu sangat ideal untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Kami meyakini pasangan (capres-cawapres) Prabowo Subianto - Mahfud MD itu sangat tepat dan berpeluang memenangi Pilpres 2024,\" katanya di Lebak, Banten, Senin. Mahfud MD sesuai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) merupakan bakal cawapres yang sangat potensial dengan meraih 11,1 persen. Angka persentase itu mengalahkan cawapres AHY 10,9 persen, Airlangga 3,8 persen dan Gus Muhaimin 1,2 persen. \"Persentase cawapres Mahfud MD juga terus bergerak dengan kinerja sebagai Menteri Polhukam dalam menuntaskan persoalan bangsa,\" kata Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Latansa Mashiro Rangkasbitung Jurusan Pendidikan Agama Islam itu. Selain itu, keunggulan Mahfud MD antara lain religius, cerdas, berani, sederhana dan tidak korupsi serta merepresentasikan warga Nahdliyyin. Saat ini, penggemar dan simpatisan Mahfud MD juga banyak dari kalangan ulama, santri, mahasiswa, pengusaha, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Kemungkinan juga didukung kalangan akademisi, kalangan milenial, dan masyarakat berbagai profesi hingga para buruh.Bahkan, Konferensi Daerah DPD Projo di berbagai daerah juga mendukung dan merekomendasikan Prabowo Subianto dan Mahfud MD. \"Kami berharap Mahfud MD dapat mendampingi cawapres Prabowo Subianto dan bisa berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024,\" kata mantan anggota DPRD Lebak itu. Sebelumnya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Partai Gerindra,PKB,PAN dan Golkar mengusung Prabowo Subianto maju capres 2024. Meski Mahfud MD itu tidak memiliki partai politik, namun untuk cawapres bisa saja dipilih oleh capres karena memiliki hak prerogatif. Contohnya, KH Amin Ma\'ruf yang kini menjabat wapres ditunjuk langsung oleh Joko Widodo dan bukan partai politik yang mengusungnya, PDIP dan koalisinya. \"Saya kira sah-sah saja jika Prabowo menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres,\" katanya menjelaskan. Data KPU mencatat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Peresmian Kereta Cepat Jakarta - Bandung Ditunda, Cermin Kekacauan Dalam Koordinasi
Jakarta, FNN - Rencana Presiden Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus batal. Pembatalan dilakukan karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut masih perlu diuji coba. Kereta cepat hasil kerja sama dengan China itu baru akan diresmikan pada September setelah stasiun kereta cepat tersebut mempunyai akses ke jalan. Wakil menteri negara BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa ini ‘stupid’ karena ada stasiunnya, tapi tidak ada akses ke jalan raya dan jalan tol. Menanggapi pembatalan peresmian kereta cepat Jakarta – Bandung ini, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (14/8/23) mengatakan, “Jadi bayangkan berapa banyak biaya yang dihamburkan karena inefisiensi. Jadi, perencanaan dari awal ini berantakan sebetulnya. Yang kalau kita sebut ini perencanaan para bajingan nanti marah lagi tuh. Kan memang itu yang diakibatkan oleh awut-awutannya perencanaan.” Sebetulnya, lanjut Rocky, perencaan proyek kereta cepat tersebut bisa dihemat dari awal, ketika ekonomi cukup baik, ketika soal-soal pembebasan tanah sudah selesai. “Tetapi, ini mau buru-buru pamer tentang prestasi. Karena itu, dipastikan bahwa 17 Agustus 2023 akan ada kereta cepat. Ya, iya, keretanya itu bisa dipercepat di dalam laptop Pak Jokowi, tetapi faktanya kan tidak terjadi. Itu yang sering kita katakan bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi politik, ” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa saat ini mungkin orang sudah menganggap bahwa sudahlah, tidak usah dipamer-pamerkan, karena mungkin dalam 3-4 tahun ke depan kereta itu tidak diperlukan lagi karena orang akan pakai teknologi lebih baru. Mungkin orang yang punya uang akan membeli helikopter untuk pergi ke Bandung atau pakai drone yang harganya makin murah. “Jadi, bagaimana caranya kita mau memahami ini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi. Itu hanya satu poin, yaitu ingin memamerkan sesuatu dan pameran itu akan dilupakan orang tuh. Semua kereta cepat itu, dalam hitungan 20 tahun ke depan itu sudah enggak diperlukan lagi, karena pasti ada temuan teknologi baru. Sementara kita masih bayar hutang tuh sampai 100 tahun ke depan,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, bayangkan kalkulasi ekonomi atau economy of skill itu tidak ketemu, tetapi dipaksakan. Akhirnya, digerogotilah anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk pertahanan, dan anggaran untuk kesehatan, untuk subsidi tarif, meskipun dihitung sebagai penyertaan modal. “Jadi, poin kita, hal-hal yang bersifat social welfare itu tidak diperhatikan oleh pemerintah karena tetap ini ada investasi yang berbiaya tinggi, yang dari awal sudah dikritik. Jadi, sudah, kita tunggu aja bahwa mangkrak itu artinya tidak ada poin yang bisa kita selamatkan lagi dari situ. Apalagi kalau pakai hitungan ekonomi kayak Rizal Ramli atau Said Didu atau Faisal Basri yang sebetulnya di dalam kritik mereka itu adalah upaya untuk menghemat anggaran,” ungkap Rocky. “Bukan kita anti-teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi diperlukan dan diperlukan oleh siapa. Kan selalu pertanyaan teknologi tentang infrastruktur ber-hightech itu berapa dananya dan untuk kepentingan siapa tuh. Padahal, kita rakyat Indonesia itu masih memerlukan jalan gojek, perlu angkutan desa yang masih berantakan. Jadi kemewahan itu dipertontonkan hanya untuk ambisi,” lanjut Rocky. Dalam diskusi tersebut Rocky juga mengatakan bahwa sebetulnya poin kita bukan soal menolak kereta cepat, tetapi skala ekonomi dapat atau tidak. Selain itu, momentumnya ada atau tidak. Ini cuma soal kapan mau dibuat dan demi kepentingan siapa. Semuanya demi kepentingan Jokowi yang akan dipamerkan. IKN dan kereta cepat dibangun untuk meninggalkan semacam menara Babel, semacam monumen, tapi monumen itu sudah berantakan. Dari awal monumen itu berantakan, bukan karena kritik luar negeri terhadap ketidakmasukakalan bikin kereta cepat dan harganya bisa berubah-ubah. Teknologinya sudah jelas, kemampuan untuk mengantisipasi, memitigasi bencana sudah jelas. Jadi, apa yang kurang jelas di situ sehingga harus ditunda dan akhirnya biayanya membengkak. “Jadi, poin kita selalu adalah kekacauan di dalam koordinasi. Dan itu kemudian kita dengar kritik-kritik dari dalam kabinet sendiri kan. Tapi kan orang-orang ini selama masih ada di dalam kabinet tentu menganggap bahwa ini masuk akal. Sri Mulyani pasti tahu bahwa ini nggak masuk akal tuh, IKN, kereta cepat. Kan kita tahu cara berpikir Sri Mulyani, tapi dia nggak mungkin tegur itu, karena dia cuma kasir. Itu masalahnya,” ujar Rocky.(sof)
PT KAI Menghadirkan Promo Satset Guna Menyemarakkan HUT ke-78 RI
Madiun, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan program tiket Promo Saatnya Merdeka dari Macet (Satset) dalam rangka memperingati dan menyemarakkan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.\"Promo Satset ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momentum HUT ke-78 Republik Indonesia. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau,\" ujar Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto di Madiun, Senin.Menurutnya Promo Satset itu berlangsung untuk pemesanan dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2023 dengan keberangkatan kereta api pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023 yang hanya berlaku untuk pembelian tiket melalui aplikasi Access.\"Dalam Promo Satset, KAI menyediakan total 20.000-an tiket kereta api dengan potongan harga khusus yang dapat dipesan oleh masyarakat,\" kata dia.Terdapat dua mekanisme pada Promo Satset, pertama yaitu Promo Reguler dimana pelanggan cukup membayar tiket sebesar 78 persen dari subkelas terendah kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Contohnya, KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan yang harga terendahnya dijual Rp420.000, dapat dibeli dengan Rp325.000 saja. KAI menyediakan 13.140 tiket untuk Promo Reguler ini.Kedua yaitu Promo Flash Sale dimana KAI menjual tiket hanya Rp78.000 saja untuk kelas eksekutif. Tiket Promo Flash Sale dapat dibeli pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB selama promo berlangsung. Terdapat 6.920 tiket untuk Promo Flash Sale ini.Secara nasional, terdapat sejumlah 38 kereta api yang tersedia dalam Promo Satset. Kereta tersebut merupakan berbagai tujuan, mulai dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.Dari 38 kereta api tersebut, 15 kereta api di antaranya berangkat dari Daop 7 maupun yang melintas di Daop 7 Madiun. Yakni, KA Bima (Gambir – Surabaya Gubeng pp), Brantas (Blitar - Pasar Senen pp), Brawijaya (Malang – Gambir pp), Gajayana (Malang – Gambir pp), Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen – Surabaya Gubeng pp), Malabar (Bandung – Malang pp), dan Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)Kemudia, KA Ranggajati (Cirebon – Jember pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Singasari (Blitar – Pasar Senen pp), Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp), Wijayakusuma (Ketapang – Cilacap pp), Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp), Majapahit (Pasar Senen – Malang pp), dan Matarmaja (Malang- Pasar Senen pp)\"Semoga dengan hadirnya Promo Satset, aplikasi Access semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik,\" kata Supriyanto.(ida/ANTARA)
POPULER
