POLITIK
Mendagri Menerbitkan Instruksi Pengendalian Polusi Udara di Jabodetabek
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek.Inmendagri ini memuat beberapa hal pokok yang perlu dilakukan Kepala Daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota se-Jabodetabek, meliputi sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek yang dilaksanakan hari Senin (14/8).\"Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni dengan sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN dan BUMD dengan catatan dikecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial,\" kata Safrizal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Selain itu, Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait.Adapun kebijakan WFH-WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik mobil atau motor dalam beraktivitas seperti ke kantor.Safrizal mengingatkan agar upaya pembatasan kendaraan bermotor diberlakukan dengan mengoptimalkan penggunaan moda transportasi massal atau transportasi umum, penggunaan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik.Hal ini karena berdasarkan data yang ada, salah satu faktor penyebab polusi udara di Jabodetabek disumbang oleh sektor transportasi dan industri.“Kepala daerah diinstruksikan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan memastikan kapasitas jumlah kendaraan umum, menambah rute dan titik angkut, mengatasi gangguan di jalur busway serta memberikan insentif atau potongan harga agar masyarakat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ucapnya.Dalam Inmendagri tersebut, sambung Safrizal, juga diinstruksikan untuk memperketat program uji emisi kendaraan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik, insentif bagi kendaraan listrik seperti pembebasan dari ganjil genap, prioritas parkir atau pengurangan biaya parkir.Safrizal menuturkan dalam pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau dilakukan melalui pelarangan pembakaran sampah secara terbuka, pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pengoptimalan penanaman pohon dan tumbuhan di ruang publik hingga ruang sempit, penggunaan water curtain/green curtain serta modifikasi cuaca melalui hujan buatan.“Pemerintah daerah agar mengendalikan pengelolaan limbah industri dengan meningkatkan pengawasan, mendorong penggunaan scubber pada bidang industri, melakukan uji emisi dan pengenaan denda terhadap pelanggar, melakukan peremajaan alat, dan peningkatan energi terbarukan pada industri,” tambah Safrizal.Kendati demikian, dia mengatakan bahwa upaya pengendalian polusi udara di Jabodetabek perlu dilakukan dengan memperkuat lini koordinasi forkopimda serta mengoptimalkan Satpol PP dalam penegakan perda dan atau perkada mengenai pengendalian pencemaran udara.\"Pendekatan kolaboratif dalam soliditas Forkopimda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Inmendagri ini di lapangan. Demikian pula halnya faktor pendanaan, di mana Pemda yang belum menganggarkan dapat mengusulkan pada perubahan APBD dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT),\" ujar dia.Intruksi Mendagri ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, berdasarkan hasil evauasi atas kebijakan yang ditetapkan.“Arahan-arahan dalam Instruksi Mendagri tersebut perlu diterapkan dengan strategi aksi yang konkret dengan tetap menjaga prinsip keseimbangan, yakni kebutuhan antara perbaikan kualitas udara dengan upaya menjaga perekonomian masyarakat yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19” pungkasnya.(ida/ANTARA)
Gibran Dipastikan Menerima Surat Undangan Konsolidasi dari DPP PDIP
Solo, FNN - DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah memastikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima undangan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Sumanto di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu mengatakan undangan tersebut diberikan kepada Gibran sesuai dengan perintah dari Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.\"Saya mengantar undangan untuk acara tanggal 25 Agustus 2023, karena kemarin sempat ada undangan namun ada kekeliruan (konsolidasi partai di Semarang minggu lalu). Ini saya datang sendiri untuk menyampaikan,\" katanya.Pada kesempatan itu ia juga meminta maaf terhadap Gibran Rakabuming yang sempat tidak terundang di acara konsolidasi sebelumnya.Terkait dengan konsolidasi, dikatakannya, merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.\"Kan tujuannya begitu, semua mengarah itu (pemenangan Presiden), mempererat barisan. Pemenangan Pak Ganjar dengan spektakuler,\" katanya.Rencananya, acara tersebut akan dihadiri sebanyak 33.000 orang kader PDIP, termasuk juga kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PDIP. Acara yang akan diselenggarakan di GOR Jatidiri Semarang ini rencananya dihadiri oleh Ketua DPD Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melakukan orasi.Pada kesempatan yang sama, Gibran mengatakan akan datang ke acara tersebut. Ia juga meminta seluruh pihak tidak membahas tidak terundangnya dia di acara konsolidasi sebelumnya.\"Nggak usah dibahas lagi, santai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Terkait Sikap Politik Partai di Pemilu 2024, Bacaleg dan Kader PSI Mundur
Jakarta, FNN - Juru Bicara PSI Afthon Lubbi menyebutkan sejumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) dan kader yang mundur dari pencalegan dan keanggotaan PSI akibat sikap politik partai pada Pemilu 2024.\"Kami, pada sore hari ini, ingin menyatakan sikap dan pernyataan untuk mengundurkan diri dari pencalegan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan keluar dari keanggotaan partai,\" ujar Afthon dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Selasa.Afthon mengemukakan alasan pertama adalah tidak adanya kepastian dan ketegasan sikap PSI untuk tidak mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Padahal, mereka awalnya tertarik berjuang bersama PSI karena parpol tersebut berdasarkan hasil Rembuk Rakyat pada bulan Oktober 2022 menetapkan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Kami tertarik masuk PSI karena partai ini mendukung Ganjar Pranowo, dan tentunya karena ideologi PSI, antiintoleransi, antiekstremisme, dan antiradikalisme. Ternyata idealisme itu dicederai oleh pengurus DPP, cinta kami pupus, harapan kami pudar,\" katanya.Kedua, Afthon menilai sepak terjang Ade Armando sebagai bakal caleg PSI di media sosial telah menyulitkan mereka untuk mencari suara dan dukungan. Menurut dia, tindakan Ade Armando justru menambah musuh politik.Ia menuturkan bahwa pihaknya berusaha tetap solid dan kompak bersama bacaleg dari partai lain untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Namun, Ade Armando malah merusak kepercayaan masyarakat terhadap PSI.\"Itu yang kami rasakan dan dengarkan langsung dari para calon pemilih kami di daerah pemilihan,\" tambah Afthon.Tidak hanya itu, Afthon menegaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan uang bantuan pengurusan berkas yang diberikan sebagai bakal calon anggota DPR RI dari PSI sebesar Rp1.882.300,00.\"Kami sangat patah hati dengan sikap PSI. Meski demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan tetap berjuang untuk kemajuan NKRI,\" pungkasnya.Adapun daftar bakal calon anggota DPR RI dan DPRD serta Kader PSI yang mundur:1. Andi Tasbih, bakal calon anggota DPR RI Dapil NTB II,2. M. Afthon Lubbi, bakal calon anggota DPR RI Dapil Jateng VIII,3. Lis Sektiyawanti, bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 3,4. Darma Munir, bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 1,5. Tulus Borisman, kader PSI Kota Bekasi, dan6. Alfonsus Simbolon, kader PSI Kota Bekasi.(ida/ANTARA)
Rapat Paripurna DPR Menyetujui Penetapan Keanggotaan Fraksi AKD 2023-2024
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 menyetujui penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.“Apakah jumlah dan komposisi anggota fraksi pada AKD dari tiap-tiap fraksi tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.Gobel menuturkan bahwa pihaknya telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI, sebagaimana hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI pada 5 Juli 2023 tentang Penyampaian Nama-Nama Anggota Fraksi pada AKD.Dia lantas mempersilakan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan Komisi I hingga Komisi XI DPR RI, serta badan-badan AKD DPR RI lainnya, yaitu Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).“Untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam AKD DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka kami persilakan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan,” katanya.Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani yang sebelumnya duduk di Komisi III DPR RI mengatakan bahwa penugasan setiap anggota DPR RI dalam AKD DPR RI merupakan kewenangan tiap fraksi.“Sebetulnya penugasan setiap anggota DPR di ADD yang bernama komisi itu kan memang kewenangannya fraksi. Saya sejak menjadi anggota DPR RI tahun 2014, itu berarti sembilan tahun, selalu bertugas di Komisi III,” kata Arsul ditemui di sela Rapat Paripurna DPR RI.Namun, Arsul mengaku tak mempermasalahkan dan memandang bahwa penetapan keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 tersebut sebagai suatu proses penyegaran.“Ketika kemudian fraksi memutuskan untuk menugaskan saya di posisi yang baru di Komisi II, saya malah bersyukur karena saya bisa belajar hal-hal baru, kan bosan juga sembilan tahun cuma ngomongin soal hukum, penegakan hukum. Jadi kalau saya sih \'happy-happy\' saja di Komisi II,” tuturnya.Sebab, lanjut dia, Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok sejumlah rancangan undang-undang (RUU) signifikan, di antaranya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; hingga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.“Dan yang paling penting lagi bisa turut berkontribusi memastikan proses-proses di tahapan pemilu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya pemilu, pileg, pilpres saja, tapi juga pilkada,” kata dia.(ida/ANTARA)
Satpol PP Dibekali Kemampuan Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional.Kegiatan ini sebagai upaya Kemendagri untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda), dan peraturan kepala daerah (perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Tugas utama kita sebagai anggota Satpol PP yang telah dijabat fungsional adalah menegakkan perda dan perkada, serta memastikan pelaksanaannya dengan baik,\" ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.Untuk itu, Sugeng menekankan pentingnya Satpol PP memahami peran dan tugasnya. Menurut dia, perda dan perkada yang telah dirumuskan dan disahkan perlu dipastikan penerapannya di lapangan.Dengan demikian, tugas utama Satpol PP adalah memastikan pelaksanaan perda dan perkada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Di lain sisi, Sugeng menekankan peran penting Satpol PP dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman umum, terutama dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Ia menilai ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan kunci suksesnya gelaran tersebut. Selain itu, Satpol PP memiliki peran dalam melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi perda, seperti pengaturan tata ruang dan perlindungan lingkungan.“Kehadiran Satpol PP harus dianggap sebagai bentuk perlindungan dan dukungan bagi masyarakat. Menjaga harmoni dan memastikan perda dan perkada terlaksana adalah bagian dari misi utama Satpol PP,” katanya.Selain itu, sambung Sugeng, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan perda dan perkada. Melalui sinergi yang kuat, Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(ida/ANTARA)
Kapal Perang Peserta Super Garuda Shield Berkumpul di Surabaya
Jakarta, FNN - Kapal perang Indonesia dan negara-negara peserta Latihan Gabungan Bersama (latgabma) Super Garuda Shield Tahun 2023 diarahkan berkumpul di Surabaya, Jawa Timur.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat Rapat Teknis Super Garuda Shield bersama jajarannya di Mabes TNI, Jakarta menjelaskan kapal perang itu akan melaksanakan beberapa prosedur, seperti berlayar pada jalur sempit, latihan formasi, dan rangkaian latihan lainnya.“Latihan ini dilaksanakan campur sehingga dapat diketahui pola negara Amerika Serikat seperti apa, pola negara Australia seperti apa sehingga jangan ada yang melakukan latihan masing-masing negara,” kata Panglima TNI saat rapat sebagaimana dikutip dari siaran resmi TNI yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam siaran tertulis itu, yang dikonfirmasi Kepala Bidang Penerangan Internasional Pusat Penerangan TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio, Panglima TNI mendengar paparan mengenai rencana pelaksanaan Super Garuda Shield dari Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI Letjen TNI Eko Margiyono. Beberapa informasi yang disampaikan saat rapat di Mabes TNI, Senin (21/8), di antaranya mencakup skenario latihan dan jumlah personel yang terlibat, yaitu 2.810 prajurit TNI dan 2.165 prajurit dari angkatan bersenjata negara-negara peserta.Super Garuda Shield Tahun 2023 merupakan latihan militer gabungan bersama yang diinisiasi Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2007. Latihan militer yang mulanya bernama Garuda Shield dan hanya melibatkan Angkatan Darat Amerika Serikat dan TNI Angkatan Darat, sejak 2022 menjadi Super Garuda Shield dan melibatkan unsur tentara dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.Rangkaian latihan Super Garuda Shield pada tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, yaitu pada 31 Agustus 2023–13 September 2023. Laksamana Yudo dijadwalkan membuka sesi latihan pada 31 Agustus 2023.Dalam waktu 14 hari, latihan militer Super Garuda Shield terbagi atas enam kelompok, yaitu Staff Exercise Operational Level (STAFEX OPS LEVEL), STAFEX BRIGADE LEVEL, FTX SMALL UNIT TACTICAL, Field Training Exercise (FTX), Combined Arms Live-Fire Exercise (CALFEX), dan Engineering Civic Action Program (ENCAP). Beberapa lokasi yang menjadi tempat latihan, di antaranya, Pantai Banongan di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur; Surabaya, Jawa Timur, dan Bandara Banyuwangi, Jawa Timur.Setidaknya ada 16 negara yang berpartisipasi dalam Super Garuda Shield 2023. Enam negara seperti Indonesia, Amerika Serikat (Komando Indo-Pasifik AS), Jepang, Australia, Singapura, dan Inggris mengirim pasukan, sementara 10 lainnya, yaitu Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, Prancis, Brunei Darussalam, Jerman, Filipina, Korea Selatan, dan Timur Leste menjadi pengamat (observer).(ida/ANTARA)
Anis Matta: Tidak Ada Peristiwa Politik di Dunia yang Tidak Ada Intervensi Asing, Termasuk Indonesia
JAKARTA, FNN - Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu. Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998. \"Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. \"Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global\" katanya. Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai. \"Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,\" katanya. Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. \"Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,\" katanya. Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara. \"Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,\" ungkapnya. Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil. \"Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,\" ujarnya. Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India. \"Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998\" katanya. Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat. Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan. \"Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,\" tegasnya. Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri. \"Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,\" katanya. Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi. \"Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,\" katanya. Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden. \"Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Fanatisme Berlebihan dalam Pemilu Berpotensi Menimbulkan Radikalisme
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, fanatisme berlebihan dalam mendukung partai politik (parpol) maupun calon pemimpin nasional dan pemimpin daerah dalam pemilihan umum (pemilu) 2024, berpotensi menimbulkan radikalisme yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. “Fanatisme berlebihan dalam pemilu dapat menimbulkan potensi radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Jangan ada lagi istilah cebong dan kampret serta istilah yang merendahkan derajat manusia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, baru-baru ini. Ia mengungkapkan hal itu dalam acara KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Menurutnya, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Termasuk pandangan atau pilihan politik. “Jika ada kelompok yang memaksakan kehendak perubahan sosial politik secara drastis, karena merasa partai politik pilihannya maupun calon pemimpin nasional atau daerah yang diusungnya harus menang dengan cara kekerasan dalam pemilu, artinya kelompok itu melakukan radikalisme,” kata Ginting di hadapan warga Kelurahan Cawang. Jangan sampai, kata dia, para pendukung parpol maupun pendukung calon pemimpin nasional atau daerah menggunakan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda. Termasuk kekerasan melalui bullying (tindakan agresif yang dilakukan berulang) di media sosial dengan kalimat yang tidak etis seperti: kadal gurun (kadrun) maupun babi cina (bacin). Radikalisme, lanjut Ginting, merupakan perilaku yang menghendaki perubahan drastis dengan mengabaikan aturan hukum dan bertujuan merealisasikan target-target tertentu. Termasuk mengubah situasi sosial politik tertentu dengan cara yang menyalahi ketentuan yang disepakati suatu bangsa dan negara. Sisi Kemanusiaan Dikemukakan, munculnya radikalisme di Indonesia setidaknya disebabkan tiga faktor mendasar. Pertama, perkembangan di tingkat global. Kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Kedua, muculnya paham-paham konservatif yang gemar membuat batas kelompok yang sempit. Di luar kelompok mereka disebut kafir, musuh, dan wajib diperangi. Ketiga, faktor kemiskinan dapat menimbulkan perasaan termajinalkan, sehingga menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Selamat Ginting mengharapkan dalam pencegahan radikalisme, pemerintah perlu mengedepankan sisi kemanusiaan atau menggunakan pendekatan humanis. “Perlu pendekatan soft approach dalam melaksanakan deradikalisasi untuk memutus akar ideologi radikalisme agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan harmoni,” kata Ginting. Program yang bisa dilakukan, lanjut Ginting, seperti aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memutus akar penyebab ideologi radikalisme yang dapat berujung menjadi terorisme. Misalnya dengan merangkul keluarga dan anak-anak mantan pelaku teror serta menyekolahkan anak anak tersebut di sekolah-sekolah moderat. Kenali Lingkungan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel (Zeni) Rahmad Suhendro mengatakan kegiatan KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai bertujuan agar tercipta keguyuban di desa-desa, sehingga warga desa atau kelurahan punya bekal agar tidak mudah terpapar paham radikal. \"Jika tidak kenal lingkungan sekitar, maka secara tidak sadar dengan mudah dapat disusupi paham-paham terorisme dan radikalisme,\" kata Rahmad. Menurutnya, para pelaku teror biasanya mengatasnamakan agama. Padahal agama apa pun melarang membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mewajibkan cinta damai kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. \"Awal dari terorisme itu dari radikal, kemudian menjadi intoleran. Ujungnya bisa sampai tindakan terorisme,” ungkap alumni Akademi Militer (Akmil) 1989. Rasa Damai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 mendatang dengan perasaan damai menuju tampat pemungutan suara (TPS). Rasa cinta dan damai itu juga mesti dimulai saat pelaksanaan kampanye pemilu. “Hilangkan perasaan merasa benar sendiri, supaya tidak tercipta permusuhan hanya karena berbeda pilihan politik. Sambut dengan gembira, bukan dengan kebencian yang dapat menimbulkan radikalisme,” ujar Taufan yang juga Ketua FKPT DKI Jakarta. Lurah Cawang Didik Diarjo meminta warganya peduli tentang ancaman radikalisme. Ia meminta warganya jika mengetahui ada potensi radikalisme, segera melaporkannya kepada Babinsa (Bintara Pembina desa) TNI-AD dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri, perangkat desa atau seluruh unsur yang paling dekat. Hadir pula sebagai narasumber praktisi film Dyah Kusumawati. Selain itu pengurus FKPT DKI Jakarta, yakni Sekretaris. M Rico Sinaga; Bendahara, Muhammad Dahlan; serta Ketua bidang Perempuan dan Anak, Nieke Masruchiah. (sws)
Pemprov PBD Mengibarkan Merah Putih 78 Meter di Pulau Fani
Sorong, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan anggota TNI/Polri mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 78 meter di Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Senin. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa\'ad menjelaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih itu merupakan bagian penting untuk menunjukkan bahwa Pulau Fani masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). \"Tepat pada bulan kemerdekaan ini sekaligus merayakan momentum HUT Ke-78 RI, kami bersama TNI dan Polri mengibarkan bendera Merah Putih di pulau terluar itu untuk menunjukkan bahwa wilayah itu bagian dari NKRI,\" kata Muhammad Musa\'ad. Karena merupakan bagian dari Indonesia, kata Musa\'ad, seluruh elemen bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI di wilayah ini sehingga tidak ada satu pun yang mampu mengganggu wilayah teritorial NKRI. \"Tidak boleh memberikan sedikit ruang bagi orang lain untuk mencaplok wilayah ini. Ini tanggung jawab kita semua, dan kita harus pastikan itu,\" katanya. Musa\'ad juga memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang telah menjaga Pulau Fani hingga kini. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen akan memberikan fasilitas yang memadai kepada pos TNI ALt sehingga menunjang kegiatan penjagaan di pulau terluar itu. \"Kami juga akan memberikan fasilitas yang memadai kepada TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah ini untuk menunjang tugas penjagaan,\" ungkap Musa\'ad. Ia memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk benar-benar memperhatikan masyarakat di Pulau Fani dengan berbagai program pemberdayaan dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih, dan kebutuhan mendasar lainnya supaya masyarakat benar-benar merasakan perhatian pemerintah.(sof/ANTARA)
Indonesia-Kenya Menyepakati Kerja Sama Sektor Kesehatan
Jakarta, FNN - Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerja sama bilateral di sektor kesehatan berupa implementasi regulasi produk farmasi dan transfer teknologi vaksin dengan Pemerintah Republik Kenya.\"Saya telah menyampaikan komitmen Indonesia melalui \'Indonesian Aid\' untuk Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, penanganan bencana. Ke depan ini akan terus ditingkatkan, khususnya untuk sektor yang menjadi prioritas Kenya,\" kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Kenya yang disiarkan secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.Presiden mencatat kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan kedua negara serta antara Bio Farma dan Biovax dengan Generics Africa Ltd terkait vaksin dan produk farmasi.Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Kenya William Ruto mengatakan kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kenya Pharmacy and Poisons Board dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.William mengatakan kerja sama bilateral tersebut memfasilitasi penguatan promosi, pengembangan, dan implementasi kerja sama regulasi di bidang produk farmasi.Selain itu, kata William Ruto, Indonesia dan Kenya menandatangani kerangka kerja antara Biovax Kenya dan Perusahaan Farmasi BUMN PT Bio Farma (Persero) untuk kerja sama transfer teknologi, pembuatan kontrak, pendaftaran, pasokan, dan portofolio pemasaran vaksin yang akan diproduksi Bio Farma di Republik Kenya.Dalam keterangan resmi Bio Farma dijelaskan bahwa kerja sama tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Industrialisasi Kenya, Moses Kiarie Kuria pada 14 Juli 2023 di Nairobi, Kenya.Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma Yuliana Indriati mengatakan kedua negara sepakat untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kerja sama di bidang alih teknologi, kontrak manufaktur, registrasi, suplai, dan pemasaran di pasar swasta atas portofolio vaksin yang diproduksi Bio Farma dan kerja sama pemberian dukungan kepada pemerintah negara masing-masing dalam rangka program hibah di sektor kesehatan.Kenya dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai hub komoditas penting dengan nilai ekonomi tinggi ke pasar yang lebih luas dengan lebih dari 300 juta orang ke negara-negara sekitar Kenya, seperti Uganda, Sudan Selatan, Rwanda, DRC, dan lainnya.Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, pada hari kedua kunjungannya di Nairobi, hari ini (Senin).Kenya menjadi negara pertama di Afrika yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerja pertamanya ke Benua Afrika tersebut. Setelah Kenya, Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.(sof/ANTARA)
POPULER
