POLITIK
Peta Politik Baru, Prof. Didik J. Rachbini: Pemerintahan Sekarang Setengah Bubar
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai Politik di Indonesia bungkusnya demokrasi modern, tetapi isinya sangat tradisional, dan bahkan buruk karena tidak bisa ditebak. Kadang-kadang bercampur klenik. Tidak ada acuan ideologis, tidak juga ada dalam kerangka akademis “text book”, yang contohnya kebanyakan Barat. “Siapa yang menyangka bahwa Jokowi secara samar dan diam-diam membuat kendaraan koalisi, yang menyebabkan “head to head” dengan Megawati. Koalisi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang nyata. Ini terjadi setelah PAN dan Golkar bergabung atas “titah politik” Jokowi.” Kata Didik di Jakarta, Senin (15/2/2023). Dia menilai, kekuatan Jokowi sebagai presiden dan popularitas yang tinggi karena kucuran subsidi yang besar dari APBN kepada rakyat bisa mewujudkan koalisi baru yang didukung dengan titah politiknya. Jokowi memanfaatkan popularitas dan kekuatan politiknya untuk menjadi king maker di sudut sendiri, yang kemudian berhadapan dengan PDIP. “Tetapi kita tidak tahu pasti kekuatan ini bisa saja melemah setelah penetapan Capres selesai. Kemudian melemah lagi menjelang periode kedua berakhir.” Ujar didik. Menurut Didik kongsi Jokowi Megawati bubar dan pecah karena tidak nyaman menjadi petugas partai. Status petugas partai ini terus berjalan atau tepatnya partai mensubordinasi presiden secara terus-menerus di muka publik. Jokowi Megawati berhadap-hadapan secara politik dan keduanya telah menjadi king maker untuk calonnya masing-masing. “PDIP sekarang berada di sudut sendiri dan berhadapan dengan banyak lawan. Semua partai besar dan menengah sudah hampir pasti bergabung dengan koalisi sendiri. Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS sudah berlabuh dalam koalisi masing-masing. Mitra koalisi P3 tidak terlalu signifikan sehingga nanti berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo” kata Didik. Dia menilai, Megawati sekarang menghadapi banyak lawan, yang berat, baik Surya Paloh dan SBY. Sekarang lawan baru yang mengejutkan adalah Jokowi sendiri, yang berhasil mewujudkan koalisi kelas berat. PDIP semakin sulit dan berat. Banyak sekali kritik atas perubahan ini karena masalah PDIP sendiri, yang dianggap terlalu arogan. “Jangan berharap pemerintah memikirkan rakyat. Pemerintahan sudah setengah bubar dengan polah dan format politik cawe-cawe seperti ini. Tahun 2023-2024 ini adalah tahun terburuk bagi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dll. Jangan berhadap ekonomi akan tumbuh 6 persen atau 7 persen seperti janji kampanye dulu,” ucap Didik. Setelah titah Jokowi, Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB, maka semakin jelas bahwa koalisi Pemerintahan pecah berkeping-keping menjadi 3 bagian. Ini terlihat dari konfigurasi 3 koalisi partai dengan bakal calon presidennya masing-masing. Presiden dan menteri-menterinya tidak mungkin bekerja sepenuh hati. Tenaga, pikiran dan waktunya habis tercurahkan untuk perang politik untuk kemenangan 2024. Namun demikian lanjut Didik, ada yang perlu dicatat bahwa demokrasi yang mundur dan buruk sekarang ini hampir masuk jurang ketika kekuatan yang berkuasa bermanuver untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode di dalam UUD 1945. Semua partai tunduk terhadap gagasan keblinger ini dan sudah tinggal mewujudkannya dalam sidang paripurna MPR. “Tetapi Megawati dan PDIP sebagai partai terbesar menolak takut Jokowi mengalami nasib seperti Bung Karno. Dalam hal ini Megawati telah menyelamatkan demokrasi dari provokasi politik untuk amandemen undang-undang dasar, yang sudah digiring menuju 3 periode,” tambah didik. Dia menyebut politik sekarang bergerak dengan kemauan dan kepentingan elit pemimpinnya. “Para pendukung Capres ke depan sebaiknya tidak usah militan radikal dengan membangun peradaban politik jahiliyah dan demokrasi bajingan, yang dilakukan dengan cara-cara menghasut, menjadi buzzer pemecah belah warga bangsa, dan sejenisnya. Itu telah terjadi dalam pilpres yang lalu dimana sesama warga dibelah dan membelah menjadi kutub Cebong dan Kampret.” “Mengapa? Sekarang cebong dan kampret bingung sebab pimpinannya berganti peran. Yang kampretnya menjadi cebong dan yang cebong menjadi kampret. Sebagai contoh PSI sedang bingung dan pusing tujuh keliling apakah ikut ganjar atau prabowo?” ungkap Didik. “Setelah Jokowi membentuk koalisi baru berhadapan dengan megawati, maka tidak ada lagi cebong dan kampret. Permusuhan di masa lalu tidak perlu lagi karena pemimpinnya memang tidak dalam posisi head to head tapi saling merangkul untuk kepentingan dirinya masing-masing,” pungkas Didik. (sws)
Megawati Menanggapi Koalisi Golkar, PAN, PKB dan Gerindra
Bogor, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menanggapi adanya koalisi Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra yang terbentuk pekan lalu.Hasto menjelaskan dua hari lalu, dirinya bertemu Megawati di Bali. Dia lalu menanyakan soal kemungkinan adanya arahan dari ketua umum menyikapi kerja sama partai politik tersebut.\"Ibu menjawab perkuat akar rumput. Turun ke bawah bersama dengan rakyat, perkuat akar rumput, karena bagi PDI Perjuangan politik itu bukan high politics, the real politics (politik sebenarnya) itu berada di grass roots (akar rumput),\" katanya saat memberikan sambutan di Lapangan Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Hasto mencontohkan politik yang sebenarnya dengan melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada rakyat merupakan politik nyata yang diperjuangkan PDIP.Bahkan, program-program tersebut mendapatkan apresiasi dari dua lembaga pencatat rekor, yakni Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Lemprid).Hasto menegaskan PDIP dalam berjuang bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi yang terpenting bahwa perikehidupan rakyat itu dapat ditingkatkan.PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura, dan Perindo mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.Sementara Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PDIP Menyebut Presiden Jokowi Sudah Menepis Isu Mendukung Prabowo
Bogor, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menepis isu mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.\"Hal tersebut sudah dibantah oleh Presiden Jokowi,\" kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara pemberian sertifikat rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Hasto mengatakan PDI Perjuangan meyakini Presiden Jokowi merupakan sosok yang memahami falsafah bangsa. Dia lalu menceritakan tokoh Wayang Yudhistira yang dianggap sebagai pemimpin jujur.\"Kami percaya Presiden Jokowi ini kan beliau sangat memahami falsafah bangsa, termasuk dalam cerita wayang. Itu kan ada Yudhistira yang dipersepsikan sebagai sosok yang jujur karena pemimpin itu harus jujur,\" jelasnya.Oleh karena itu, Hasto menegaskan pihaknya meyakini pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mendukung Prabowo.Bahwa klaim-klaim yang dinyatakan secara tidak benar, hanya untuk mendapat dukungan elite itu sudah langsung dibantah oleh Presiden Jokowi,\" katanya.Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak agar menyampaikan narasi yang terbaik bagi masyarakat. \"Rakyat lah yang menentukan siapa yang akan jadi pemimpin ke depan. Dan bagi PDIP, itu adalah Pak Ganjar Pranowo,\" tambah Hasto.PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura dan Perindo mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sebanyak 12 Paskibraka Berasal dari Papua
Jakarta, FNN - Sebanyak 12 dari total 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023 yang dikukuhkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, berasal dari Tanah Papua.Jumlah Paskibraka asal Papua ini bertambah dibandingkan tahun lalu, karena adanya empat provinsi baru di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.Anggota Paskibraka dari keempat provinsi baru tersebut untuk pertama kalinya akan bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023 nanti.Lilly Indiani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan mengaku sangat bangga dan senang bisa menjadi anggota Paskibraka 2023.Ia tidak menyangka latihannya saat membawa baki bendera pusaka dilihat langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana.\"Bangga sekali, sangat senang. Pas bawa baki juga itu enggak tahu kalau ada Pak Presiden di atas juga, terus pas di bawah baru kelihatan kalau ada. Jadi senang banget Pak Presiden bisa nonton langsung,\" ujar Lilly.Senada, Mahardhika Benhill Wapai yang juga perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tidak menyangka dan merasa beruntung impiannya untuk menjadi anggota Paskibraka dapat terwujud.Mahardhika menyebut, pemekaran provinsi menjadikan langkahnya menuju Paskibraka menjadi lebih mudah.\"Jujur sebenarnya saya merasa beruntung banget, karena memang saya dari awal pengin masuk Paskibraka harusnya tes di Papua. Cuma semenjak ada Provinsi baru saya jadi lebih mudah masuk ke Paskibraka nasional,\" kata Mahardhika.Sementara itu, Juan Paulinus Damianus Faya perwakilan Paskibraka dari Provinsi Papua Selatan mengaku rela menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti seleksi anggota Paskibraka.Juan yang berasal dari Kabupaten Asmat harus menempuh perjalanan laut selama lima hari lima malam untuk sampai di Kabupaten Merauke.\"Saya mendengarkan info bahwa ada seleksi untuk tingkat provinsi saja itu pas di kakak-kakak tentara yang ada di Asmat. Jadi di situ saya berniat untuk mendaftar. Saya pun daftarnya di Koramil Asmat. Kami berangkat menggunakan kapal, di atas kapal selama lima hari lima malam dari Asmat menuju Merauke,\" ucap Juan.Juan pun berpesan kepada generasi muda lainnya di Papua Selatan untuk tetap semangat dalam meraih dan mewujudkan cita-cita. Juan turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian dan melakukan pembangunan di Papua Selatan.\"Bapak Jokowi su datang ke Asmat, kita berterima kasih sekali kepada Bapak Jokowi sudah ke Asmat, sudah membantu bandara kita yang dulu kecil sekali, bandaranya cuma karpet baja, yang bisa pesawat-pesawat kecil. Sekarang kan sudah bisa Trigana Air dan Wings (Air). Jadi untuk Bapak Jokowi juga saya berterima kasih sekali,\" tutur Juan.Berdasarkan pantauan, Presiden Jokowi bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri juga sempat mengajak bicara beberapa Paskibraka asal Papua usai upacara pengukuhan.Adapun nama-nama anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang dikukuhkan dan akan bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2023 mendatang yaitu:1. Aceh: Raihanah Az Zahra dan Al Fathir Rayan Pratama;2. Sumatra Utara: Davina Anis Raisha dan Nabil Arya Barata Lubis;3. Sumatra Barat: Afifah Rinra Putri dan Alfin Alfarisi;4. Riau: Kezia Maruny Paramitha dan Kelvin Ramahenda;5. Jambi: Auranisah Izati dan M. Gibran Haffiyan Faza;6. Sumatra Selatan: Keyla Azzahrah Purnama dan Bintang Wirasatya RA;7. Bengkulu: Mutia Azzahra dan Samsuar Alamsyah;8. Lampung: Agita Nazara dan Frans Timothy Prawira Siallagan;9. Kepulauan Bangka Belitung: Bunga Puspita Sari dan Febri Arwan Syah;10. Kepulauan Riau: Adelia Sibarani dan Sanika Satyawada Fauzi Arthadira;11. DKI Jakarta: Inolla Jovial Gwineth Jacob dan Muhammad Faqih Fhihi;12. Jawa Barat: Cabbyan Davita Gunawan dan Raja Siam Al Ghiffary Panjiyoga;13. Jawa Tengah: Yustisie Chelsea Awanda dan Fardhan Fathi Kamal;14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Nessya Ayudhia Alwanni dan Muhammad Rizky Karunia Putra;15. Jawa Timur: Kirei Na Hana Ramadhani dan Wira Yudha;16. Banten: Naila Aulita Alqubra Sinapoy dan Dzaki Abiyyu Ryanza;17. Bali: Komang Andini Tria Amanda dan Made Guruh Anggara Putra;18. Nusa Tenggara Barat: Putri Lintang Sari dan Muhammad Andhika Pratama;19. Nusa Tenggara Timur: Gita Natin Ngura Habba Lagu dan Passya Fredrick Sihupala;20. Kalimantan Barat: Theresia Novennia Decianty dan Sabda Sadewa Baadillah;21. Kalimantan Tengah: Kachina Ozora dan Tarangga Mahatvavirya Andyeanta;22. Kalimantan Selatan: Ela Noval Putri Ghafur dan Ahmad Faddilah Rahmadani Ilham;23. Kalimantan Timur: Nur Fadia Aguspika dan Rangga Nuke Leonaardo;24. Kalimantan Utara: Mellifriska dan Muhammad Rahmat;25. Sulawesi Utara: Kezia Ziva Varzea Kamu dan Nathaniel Shawn Edgar Sondakh;26. Sulawesi Tengah: Gracia Marselina dan Amal Fitrah Putra Kedua;27. Sulawesi Selatan: Stevia Azalia Saranga dan Agusaryanto;28. Sulawesi Tenggara: Nadira Syalvallah dan Wiradinata Setya Persada;29. Gorontalo: Aqilah Najwa Toyib dan Diki Wahyudi Ahiri;30. Sulawesi Barat: Zae Try Syfra dan Juan Christofer P. Sihombing;31. Maluku: Hana Grace Nuruwe dan Achmad Rasya Alfarizki;32. Maluku Utara: Muhtafia Asmar Badarab dan Deril Tonga;33. Papua: Rose Athena Melanesia Nauw dan Millian Sampari Mandowen;34. Papua Barat: Paskalia A. Kubiari dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan;35. Papua Barat Daya: Gebby Dimara dan Yan Loi Oktavianus Sanadi;36. Papua Pegunungan: Lilly Indiani Suparman Wenda dan Mahardhika Benhill Wapai;37. Papua Tengah: Kefira Melinda Arsal dan Martinus Arnold Yogi;38. Papua Selatan: Esthi Stevanie Hamadi dan Juan Paulinus Damianus Faya.(sof/ANTARA)
Relawan Jokowi Pendukung Prabowo Mengaku Tak Ada Arahan dari Presiden
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang saat ini mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan mereka tidak menerima arahan apapun dari Presiden RI terkait sikap dan pilihannya itu.Immanuel Eben Ezer, yang mewakili sejumlah organisasi relawan pendukung Prabowo di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024, menegaskan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan panggilan dari hati nurani.“Yang jelas Pak Jokowi tidak mengarahkan apapun. Ini riil hati nurani kami,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers acara peresmian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan sejumlah organisasi pendukung Jokowi memutuskan memilih Prabowo karena mereka tidak ingin ada konflik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Lupakan masa lalu, kalau masa lalu melahirkan konflik, ke depan jangan bicara konflik, (kita) bicara rekonsiliasi,” kata Immanuel, Ketua Harian Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024.Dia menambahkan para relawan pendukung Jokowi memilih Prabowo karena mereka melihat sosok bakal calon presiden itu sebagai pemersatu.“Pak Prabowo Bapak Persatuan. Kami mau ke depan nanti, kita butuh pemimpin yang secara simbolik menyatukan bangsa ini,” kata dia.Oleh karena itu, dia menyampaikan relawan tidak punya maksud lain mendukung Prabowo selain untuk kepentingan bangsa. Dia menyebut itu tercermin dalam kontrak perjanjian yang disepakati oleh Prabowo dan para relawan.“Kontrak politik tetap menegakkan demokrasi, menyejahterakan rakyat, dan persoalan-persoalan berkaitan dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan secara hukum dan juga di luar hukum juga dengan memberi kompensasi terhadap para korban. Artinya, penyelesaian hukum menjadi agenda nanti ketika Pak Prabowo menang. Artinya, kita tidak beralergi dengan isu-isu HAM,” kata dia.Rumah Pemenangan Relawan Prabowo 2024 yang diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto terdiri atas sejumlah organisasi relawan, di antaranya kelompok-kelompok masyarakat pendukung Presiden Jokowi. Rumah Pemenangan itu dipimpin oleh Immanuel Eben Ezer sebagai ketua harian.Sementara itu, ada dua juru bicara yang ditunjuk untuk mewakili Rumah Pemenangan, yaitu politikus Partai Gerindra Dedi Mulyadi dan Roy Maningkas, yang merupakan pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Menjelang Akhir Masa Jabatan, Ridwan Kamil Pamit ke Warga Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon pamit kepada warga Kabupaten Bekasi mengingat pada 5 September 2023 mendatang sudah memasuki akhir masa jabatan bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.\"Saya mohon pamit dan mohon undur, karena 5 September 2023 habis masa jabatan saya dengan Kang Uu,\" kata Ridwan di Cikarang, Selasa.Permohonan pamit itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.Dalam kesempatan itu dirinya juga mengucapkan selamat Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi sekaligus meminta agar Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan DPRD Kabupaten Bekasi saling menjalin komunikasi dengan baik.Dirinya mengingatkan untuk selalu menjalankan filosofi silih asah silih asuh sehingga baik dan buruk di dalam ruang sidang ini dapat diselesaikan dengan cara komunikasi.\"Mari dewan dan pejabat saling silih asah silih asuh, saling memahami, saling memintarkan bukan memintari, dan saling mencerdaskan serta saling mengasuh,\" katanya.RK juga meminta Dani Ramdan memahami dewan begitu pula sebaliknya dewan dapat memahami eksekutif. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Bekasi bisa berjalan dengan lancar dan optimal.\"Izin pak penjabat (Dani Ramdan) juga tolong pahami dewan, dan dewan juga pahami kepentingan eksekutif untuk mengeksekusi program yang konkret harus disetujui,\" katanya.Ridwan Kamil pun memaparkan sejumlah capaian kinerja dalam memimpin Provinsi Jawa Barat selama lima tahun. Terakhir, RK mengajak semua masyarakat mengingat filosofi sunda yakni \'batu turun kesit naik\' yang bermakna hidup itu tidak bisa sendiri-sendiri.Kemudian juga budaya sunda yang patut diimplementasikan yakni \"Cai na herang bau ka nanas\' artinya tujuan tercapai tapi tidak membuat keruh ekosistem.\"Tujuan tercapai tapi tidak keruh, kalau kita bisa terapkan terakhir tadi. Naikkan kelas peradaban, kita bisa selesaikan pembangunan tanpa riak-riak,\" kata dia.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri perayaan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi pada Selasa (15/8/2023). RK datang ke agenda sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 10.15 WIB.Kedatangannya disambut Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, dan unsur Forkopimda lain. Hadir pula istri Gubernur Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil dan istri Penjabat Bupati Bekasi Ria Dani Ramdan.Tak hanya itu, warga juga menyambut kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu dan meminta foto sebelum masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.(ida/ANTARA)
Untuk Menyukseskan Pemilu Serentak, KPU Mensosialisasikan PKPU Nomor 15
Padang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024 di daerah tersebut.\"Sosialisasi PKPU Nomor 15 ini dalam rangka internalisasi. Sebab, aturan kampanye agak berbeda dengan aturan sebelumnya sehingga perlu disosialisasikan,\" kata Komisioner KPU Sumbar Jons Manedi di Padang, Selasa.Pentingnya sosialisasi PKPU Nomor 15 bagi komisioner KPU yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, dikarenakan beberapa pasal atau nomenklatur harus dipahami oleh setiap penyelenggara maupun peserta Pemilu serentak.Dalam sosialisasi tersebut, KPU Sumbar menekankan beberapa hal di antaranya mengenai perbedaan kampanye dan sosialisasi. Termasuk pula satuan kerja di daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye.\"Dua hal itu kita tekankan yakni koordinasi pemasangan alat peraga kampanye dan perbedaan kampanye dan sosialisasi,\" jelas dia.Selain itu, dalam sosialisasi tersebutKPU Sumbar juga mengingatkan bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu harus berkoordinasi atau mendapatkan surat izin dari pihak kepolisian setempat, KPU maupun Bawaslu.Selanjutnya, masing-masing peserta pemilu hanya diizinkan menggunakan 20 akun media sosial untuk setiap aplikasi selama masa kampanye yang berlangsung 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024.\"Ini mesti segera dikoordinasikan dengan partai politik dan pemangku kepentingan terkait,\" kata Jons Manedi yang juga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar.Jons menerangkan sebelum dimulainya masa kampanye atau 28 November 2023, maka berbagai kegiatan yang dilakukan peserta pemilu hanya bersifat sosialisasi. Dalam tahap tersebut, peserta pemilu hanya dibolehkan menyampaikan pesan-pesan partai, dan tidak diizinkan menyampaikan empat kriteria kampanye.Empat kriteria yang dimaksud ialah penyampaian visi, misi, program kerja dan citra diri. Jika peserta pemilu ingin menyampaikan salah satunya maka dibolehkan namun tidak diizinkan secara menyeluruh, jelas dia\"Jadi kalau yang disampaikan sudah lengkap dalam satu baliho, maka itu termasuk kampanye,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Basarah Menyesalkan Pemberitaan Soal Sikap PDIP ke PPP
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyesalkan judul berita beberapa media massa tidak dibuat sesuai dengan isi wawancara tentang sikap PDI Perjuangan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berpotensi mengadu domba kedua belah pihak. \"Sejumlah judul yang saya baca bahkan saya nilai berpotensi ingin mengadu domba antara PDI Perjuangan dengan PPP,\" kata Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Hal tersebut disampaikannya merujuk pada sejumlah berita yang beredar pada Senin (15/8), yang meminta konfirmasi sikap PDI Perjuangan terhadap pernyataan petinggi PPP yang menyebut partainya akan cabut dari kerja sama politik jika Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo. \"Saya maklum, beberapa media massa memang cenderung menyukai berita sensasional. Tapi hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan narasumber, apalagi sampai melakukan framing kepada nara sumber dan meninggalkan etika jurnalistik, seperti tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini,\" katanya. Menurut dia, dia bahkan merasa tidak berbicara seperti judul berita yang diberitakan sejumlah media massa tersebut. \"Menjawab pertanyaan itu, saya hanya mengatakan \'monggo\', (tidak lebih dan tidak ada kata-kata lain). Setelah itu saya lanjutkan penjelasan saya \'lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya\',\" tuturnya. Judul-judul tersebut, kata dia, di antaranya \"PDIP Persilakan PPP Pergi jika Sandiaga Uno Tak Diusung jadi Cawapres Ganjar, Basarah: Monggo\", dan \"PDIP Siap Ditinggal PPP Jika Sandiaga Uno Tak Diusung untuk Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024\". Kemudian, \"PDIP Persilakan PPP Pergi Jika Sandiaga Uno Tak Jadi Cawapres, Koalisi Ganjar Pranowo Tak Solid?\", lalu \"PPP Kena Ulti PDIP, Kalau Masih Nekat Usung Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Dipersilakan Cabut\". \"Saya tak pernah menyatakan apa yang ditulis oleh contoh judul-judul itu. Terus terang semua judul itu membuat PDI Perjuangan khususnya saya merasa dirugikan dan dapat merusak psikologis politik hubungan baik kami dengan teman-teman PPP,” katanya. Basarah menjelaskan bahwa yang hendak ditekankannya saat diwawancarai ialah landasan sebuah kerja sama politik dalam pilpres adalah kesukarelaan, kehendak bersama, serta tidak boleh ada paksaan satu dengan lainnya. Untuk itu, Basarah menyebut menambahkan lagi penjelasan kepada awak media bahwa siapapun figur bakal calon wakil presiden (cawapres) terbuka probabilitasnya untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo. \"Semua bacawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan menyebut nama Mbak Yenny Wahid, ada juga mantan panglima TNI (Purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi, probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi,\" paparnya. Namun demikian, dia meminta publik untuk menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres sebagaimana yang telah ditetapkan KPU. \"Kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya dan formasi capres-cawapresnya,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Tiga Puluh Pesawat Tiga Matra TNI Gladi Bersih “Fly Pass” untuk HUT RI
Jakarta, FNN - Sebanyak 30 pesawat dari tiga matra TNI mengikuti rangkaian terakhir gladi bersih atraksi udara (fly pass) di atas langit Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) untuk peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023.Pesawat-pesawat itu, yang sebagian besar terparkir di Pangkalan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, memulai gladi sekitar pukul 10.00 WIB dan seluruh rangkaian atraksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.\"(Atraksi udara mulai) menjelang Upacara Kemerdekaan (di Istana Negara) dan setelah Upacara Kemerdekaan. Nanti selesai pada puncaknya nanti (pesawat-pesawat) akan lewat di atas. Agak surprise (kejutan, red.) ya. Kami ngak bisa bocorin,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati saat ditemui di lokasi parkir pesawat, Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.Atraksi udara untuk HUT Ke-78 RI melibatkan 10 pesawat tempur F-16 TNI AU, enam pesawat latih KT-1B Wongbee TNI AU, lima helikopter Colibri TNI AU, satu pesawat Boeing 737 TNI AU, dan delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terdiri atas dua helikopter Caracal TNI AU, helikopter Apache TNI Angkatan Darat, helikopter dari TNI Angkatan Laut dan helikopter dari Polri.Helikopter-helikopter dari tiga matra TNI dan Polri yang turut serta dalam fly pass HUT Ke-78 RI itu nantinya terbang dari Pangkalan Udara Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat.“Untuk yang pesawat tempur, yaitu F-16, akan fly pass di atas Istana, kemudian Jupiter Aerobatic Team (JAT) akan menari aerobatik di atas Istana, dan Pegasus juga akan menari. Tetapi, kita tidak bisa bilang (Pegasus) aerobatik, tetapi lebih mirip tarian di udara. Selanjutnya ada giant flag. Giant flag itu bendera raksasa yang dibawa dua heli Caracal Angkatan Udara dan masing-masing dikawal heli Apache dari Angkatan Darat, kemudian heli dari Angkatan Laut, dan kepolisian,\" papar R. Agung Sasongkojati.Urutan atraksi itu nantinya diawali oleh 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang berasal dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi di Magetan, Jatim. Para penerbang pesawat tempur itu bakal membentuk formasi yang dinamakan diamond and bomburst. Kemudian, delapan helikopter dari tiga matra TNI yang terbagi dalam dua bagian terbang membawa dua bendera Merah Putih berukuran besar.Atraksi berlanjut dengan aksi akrobatik dari Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang menerbangkan pesawat latih KT-1B Wongbee. Ada enam manuver udara yang ditampilkan, yaitu Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, Screw Roll, dan manuver Love and Bomburst.Kemudian, Dynamic Pegasus, tim penerbang TNI AU yang menerbangkan helikopter EC-120B Colibri (Hummingbird) bakal menampilkan dua fase atraksi, yaitu manuver udara Break Off dan Pegasus Cross (fase pertama) dan Windmill, Gemufamire dan Pegasus Kiss (fase kedua).Rangkaian gladi berlangsung sejak Minggu (13/8) yaitu sesi gladi kotor, kemudian gladi bersih pada Senin (14/8), dan gladi bersih terakhir pada Selasa.(ida/ANTARA)
Hati-Hati, Subsidi Kereta Cepat Bisa Melanggar Konstitusi dan Bisa Dimakzulkan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah dihapus. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta ekonomi dihapus per 1 Januari 2015: terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang. Bahkan rencana penghapusan subsidi kereta kelas ekonomi tersebut sudah disuarakan sejak 30 September 2014, sebelum berkuasa. https://m.antaranews.com/amp/berita/456221/pemerintah-hapus-subsidi-pada-20-kereta-ekonomi Kelewatan? Itu belum seberapa. Penghapusan subsidi untuk kelompok masyarakat bawah tidak berhenti sampai di situ saja. Pemerintahan Jokowi melanjutkan mencabut subsidi untuk 5 kereta ekonomi jarak jauh per 1 Januari 2019. Yaitu, KA Logawa, KA Brantas, KA Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan, dan KA Matarmaja. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181231200226-92-357634/kai-kerek-tarif-lima-kereta-ekonomi-jarak-jauh-tahun-depan Tidak masalah. Masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan pemerintah yang jahat, yang tidak pro rakyat kecil, dan kebijakan yang dirasakan sewenang-wenang. Di tengah rasa tidak adil, tiba-tiba Jokowi menyiarkan berita yang menyulut emosi. Masyarakat merasa pemerintah sudah bertindak di luar, dan semakin di luar batas. Ini masih terkait kereta. Rakyat merasa emosinya terbakar. Pertama, biaya proyek kereta cepat membengkak paling sedikit 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliun. Membengkak Kok bisa begitu besar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas. Bahkan sebelumnya dikatakan, pembengkakan biaya bisa capai 1,9 miliar dolar AS. Mungkin nanti masuk biaya operasional? Kedua, bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat sangat besar sekali, 2 persen per tahun. Atau dua puluh kali lipat dari penawaran Jepang (0,1 persen). Bahkan bunga pinjaman untuk tambahan utang akibat pembengkakan biaya lebih besar lagi: 3,4 persen atau 34 kali lipat dari penawaran Jepang. Ketiga, untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta cepat, menurut berita, pemerintah akan menghentikan operasional kereta api Jakarta-Bandung, KA Argo Parahyangan. Kalau benar, penghentian operasional kereta ini akan didakwa melanggar hukum, melanggar UU anti-monopoli, karena mematikan persaingan usaha. https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/06/091000226/ada-kereta-cepat-kemenhub-pastikan-ka-argo-parahyangan-tetap-beroperasi Keempat, masih terkait KA Argo Parahyangan. Kalau operasional KA Agro Parahyangan dihentikan, sedangkan status keuangan KA Argo Parahyangan ini menghasilkan laba, maka pemerintah, khususnya menteri perhubungan dan presiden, dapat didakwa korupsi, karena merugikan keuangan negara dan tentu saja menguntungkan pihak lain yaitu China sebagai pemegang saham 40 persen Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kelima, ini yang membuat emosi masyarakat memuncak. Yaitu rencana pemberian subsidi dari APBN. Sedangkan, sebelumnya, pemerintah seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Kok enak saja sekarang mau memberi subsidi kereta cepat? Di mana logikanya? https://amp.kompas.com/money/read/2023/08/15/054000726/populer-money-jokowi-bakal-subsidi-tiket-kereta-cepat-sri-mulyani-soal Tentu saja masyarakat menolak pemberian subsidi (dari APBN) untuk kereta cepat. Masyarakat malah menuntut pemerintah mengembalikan lagi subsidi kereta ekonomi yang sebelumnya dicabut dengan seenaknya. Pernyataan presiden yang terkesan sudah memutuskan untuk memberi subsidi kereta cepat pada hakekatnya sudah melanggar konstitusi. Jokowi selaku presiden tidak bisa menentukan subsidi secara sepihak. Karena presiden harus membahas dan menentukan APBN bersama DPR. Dengan memberi pernyataan bahwa pemerintah akan memberi subsidi kereta cepat, maka secara substansi pemerintah melanggar wewenang DPR dan melanggar konstitusi. Pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih tinggi dari DPR, dan sekaligus memberi kesan bahwa DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja? Terakhir, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memberi subsidi kepada perusahaan patungan dengan asing seperti Kereta Cepat Indonesia China. Subsidi tarif kereta cepat secara substansi harus dilihat sebagai subsidi kepada perusahaan kereta cepat. Oleh karena itu, pemberian subsidi tarif kereta cepat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pemegang saham asing: delik korupsi, dan melanggar konstitusi. —- 000 —-
POPULER
