POLITIK
Kasus Korupsi Truk di Basarnas Tidak Terkait Kasus Eks Kabasarnas
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personil dan \'rescue carrier vehicle\' di Basarnas adalah kasus berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kabasarnas Henri Alfiandi. \"Berbeda. Jadi ini hal yang berbeda, ini proses pengadaan barang dan jasanya, kalau OTT atau operasi tangkap tangan itu suap pengadaan barang dan jasa,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ali menerangkan bahwa dalam perkara yang melibatkan Kabasarnas Henri Alfiandi yang terjadi adalah dugaan suap untuk memenangkan proyek pengadaan barang. Sedangkan dalam kasus pengadaan truk yang ditemukan penyidikan lembaga antirasuah adalah kerugian negara dalam proyek tersebut. \"Pengadaan barang dan jasanya sudah selesai, pengadaan alat angkut tadi itu yang kemudian kami lakukan penyidikan,\" ujarnya. Meski belum memberikan nilai pastinya, KPK menyebut kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai puluhan miliar rupiah Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/8) mengumumkan telah memulai penyidikan baru kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2014. \"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI Tahun 2012-2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan \'rescue carrier vehicle\' tahun 2014,\" kata Ali. Ali mengatakan penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi tersebut. \"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,\" ujarnya. Meski demikian, Ali mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung. Terkait penyidikan tersebut lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut. Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.(ida/ANTARA)
Korupsi Pengadaan Truk di Basarnas Merugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan \"rescue carrier vehicle\" di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2014 telah merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.\"Kisaran puluhan miliar rupiah,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.Ali mengatakan penyidik lembaga antirasuah belum bisa memberikan rincian lebih detail soal nominalnya karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berjalan.KPK pada Kamis (10/8) mengumumkan telah memulai penyidikan baru kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2014.\"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI Tahun 2012-2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan \'rescue carrier vehicle\' tahun 2014,\" kata Ali.Ali mengatakan penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi tersebut.\"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,\" ujarnya.Meski demikian, Ali mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.Terkait penyidikan tersebut lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.(sof/ANTARA)
Anies Memaparkan Konsep Kesejahteraan di Ponpes At-Tauhid Surabaya
Surabaya, FNN - Bakal Calon Presiden RI Anies Baswedan memaparkan konsep kesejahteraan sosial bagi masyarakat di hadapan para kiai yang menghadiri acara Khataman Al-Qur\'an dan Tirakat di Pondok Pesantren At-Tauhid, Jagir Sidoresmo II, Wonokromo, Surabaya, Jatim, Kamis.\"Kami menyadari bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa otomatis terjadi, harus direncanakan dan diletakkan sebagai prioritas,\" kata Anies di Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya.Aspek pertama yang mampu memunculkan kesejahteraan sosial, kata dia, didasari terbentuknya sistem pemerataan dan kualitas pendidikan yang terarah, termasuk di pesantren.\"Para kiai, para guru yang ada di pondok pesantren bisa konsentrasi dengan pendidikannya. Pemerintah bisa bantu terkait dengan sumber dayanya dan fasilitasnya sehingga pondok pesantren yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan baik,\" ujarnya.Menurut Anies, dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas dan terarah, akan berdampak pada sektor lainnya seperti perekonomian dan kesehatan.Ia mencontohkan pada sektor perekonomian juga berbicara soal stabilisasi harga pangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu, perlu orang-orang berkompeten dan inovatif pada beragam bidang seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.\"Prioritas kami adalah bagaimana harga kebutuhan pokok itu bisa terjangkau,\" ujarnya.Sektor perekonomian juga mengacu pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Dengan begitu, kata Anies, angka kemiskinan bisa ditekan.\"Lapangan pekerjaan juga menjadi prioritas. Alhamdulillah, dengan silaturahmi ini, kami bisa menjalin dan mendapatkan petunjuk arahan,\" katanya.Selain perekonomian, lanjut dia, aspek pendidikan memiliki peran penting pada peningkatan akses kemudahan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.\"Jika masyarakat ada yang sakit, harus mendapatkan pelayanan hingga tuntas. Kami mengetahui sekarang ini problematika yang dihadapi masyarakat ketika sakit adalah biaya, dan bisa jatuh miskin ketika sakit,\" ucapnya.Anies menyatakan siap mewujudkan empat hal dalam upaya menghadirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat bersama seluruh ulama di Indonesia.\"Kami berharap doa, restu, dan dukungannya untuk memperjuangkan perubahan yang sesungguhnya,\" tuturnya.Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Puan Berpesan Agar AHY Tetap Berdedikasi bagi Bangsa dan Negara
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberi pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar tetap berdedikasi bagi Tanah Air. Hal ini disampaikan Puan dalam Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY sekaligus HUT Ke-45 AHY di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis malam. \"Saya rasa apa yang sudah dilakukan Mas AHY dari waktu ke waktu ini sebuah dedikasi bagi bangsa dan negara karena masih muda sekali, saya rasa pasti ke depan ini baik dan berguna bagi bangsa dan negara,\" kata Puan kepada awak media. Ketua DPR RI itu menilai bahwa usia AHY masih tergolong muda. Untuk itu, dia percaya AHY dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Puan mengatakan sebagai anak dari mantan Presiden Indonesia, maka mereka harus menjaga kekompakan sebagai keluarga besar presiden. Ia berharap mereka dapat bertukar pikiran dan bersilaturahim kembali. \"Kami berusaha untuk bisa membawa diri sebagai satu keluarga yang sama-sama orang tuanya menjabat sebagai, alhamdulillah sebagai (mantan) presiden, kami membawakan diri sebagai satu keluarga besar presiden lah begitu,\" ujarnya. Saat disinggung awak media mengenai rencana pertemuan selanjutnya, Puan mengaku akan mencari waktu untuk menjalin silaturahim. \"Bisa saja dalam waktu dekat, kami cari kesempatan apakah itu informal atau formal. Saya selalu melakukan silaturahim,\" pungkas dia. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan merilis Buku Tetralogi Transformasi AHY pada hari ulang tahunnya yang Ke-45, Kamis. Buku ini terdiri atas empat volume berisi kumpulan pemikiran dan gagasan AHY, mulai dari saat penugasan di militer hingga terjun ke dunia politik. \"Insyaallah 10 Agustus saya genap berusia 45 tahun. Sebuah perjalanan yang menurut saya banyak suka dukanya sehingga saya ingin persembahkan sebuah cerita, sebuah kisah transformasi AHY,” papar AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis. Dari empat volume itu, Volume 1 akan berisi kumpulan pemikiran AHY selama 16 tahun mengabdi di militer. Volume 2, berisi transisi pemikiran AHY usai masuk ke kalangan kampus dan akademisi di The Yudhoyono Institute. Volume 3, akan berisi pemikiran masa awal AHY terjun ke dunia politik, terutama ketika mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Terakhir, Volume 4 berisi pemikiran serta tantangan AHY memimpin Partai Demokrat terutama pada masa pandemi COVID-19. Buku ini, lanjutnya, mencerminkan perjalanan pilihan politik AHY. Nantinya, peluncuran buku akan diselenggarakan di Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, pukul 18.00-21.00 WIB.(sof/ANTARA)
Butuh Konsistensi Terkait Dukungan Capres
Solo, FNN - Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyebut butuh konsistensi terkait dukungan capres oleh para relawan. Menanggapi pertemuan antara relawan Bolone Mase dengan Prabowo Subianto di Solo semalam, Agus di sela Diskusi Hukum bertema Memperteguh Komitmen Penegakkan Hukum di Indonesia : Membedah Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 dari Aspek Hukum dan Kebijakan Publik di Solo, Kamis mengatakan perlu dilihat kepentingannya terlebih dahulu. \"Kalau wedangan saja ya nggak apa-apa, kalau dikaitkan dengan pemilu menurut saya nggak pas,\" katanya. Menurut dia, dibutuhkan konsistensi dari para relawan terkait dukungan yang diberikan pada calon tertentu. \"Kepentingan apa harus dijelaskan di publik. Kalau main di dua kaki juga nggak cantik,\" katanya. Meski demikian, dikatakannya, konsolidasi tersebut bisa saja dilakukan untuk menjajaki kekuatan tertentu. \"Mau diberikan ke siapa (dukungannya, Red.), apakah ke Ganjar atau Prabowo. Baru menimbang-nimbang saja. Relawan kan bergerak karena perintah, nggak mungkin gerak sendiri, pasti ada komandonya,\" katanya. Terkait dengan permintaan relawan kepada Prabowo agar menggandeng Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya, menurut dia, boleh-boleh saja. \"Tapi kan ada kendala, uji materi pasal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat presiden kan (minimal usia, Red.) 40 tahun, dia (Gibran, Red.) 35 tahun. Berarti kan kurang,\" katanya. Meski demikian, dikatakannya, tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memenuhi syarat maka Gibran bisa maju sebagai cawapres. Sementara, diskusi kali itu menyoroti penegakan hukum di Indonesia. Menurut Agus, lahirnya PP Nomor 28 Tahun 2022 adalah wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan kapitalistik. \"Oleh karena itu, PP Nomor 28 Tahun 2022 bisa diajukan uji materi untuk mengetahui keabsahan pembentukannya,\" katanya. Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Slamet Riyadi Farco Siswiyanto Raharjo mengatakan PP Nomor 28 Tahun 2022 sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Menurut dia, seharusnya penerbitan PP tersebut melibatkan berbagai instansi terkait dengan memperhatikan akuntabilitas, profesional, integritas, dan rekam jejak para pembuat kebijakan. \"PP Nomor 28 Tahun 2022 dari aspek kebijakan publik sangat condong pada kepentingan investasi dan pengusaha ketimbang nilai keadilan yang hakiki,\" katanya. Ia mengatakan salah satunya terlihat pada pasal 1 tentang Pihak Yang Memperoleh Hak dan Kualifikasi Penanggung Utang bertentangan dengan UU Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN, KUH Perdata, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga Pasal 77 PP Nomor 28/2022 tentang upaya hukum yang menurut dia kontra dengan UU Nomor 39/1999 tentang HAM, yakni yang mengajukan proses hukum dan peradilan merupakan hak setiap individu dalam rangka menjamin dan mempertahankan hak-hak konstitusional. \"Jika ini terjadi, maka kesimpulannya PP No 28/2022 sangat menutup akses terhadap keadilan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Akun Twitter Rocky Gerung Sudah Dirampok si Dungu Sejak 2019, Menkumham Yasonna Laoly Menebar Hoaks
Jakarta, FNN - Di tengah berbagai kecaman dan bulian terhadap Rocky Gerung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ,Yasonna Laoly, kembali mengungkit unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky Gerung dianggap menghina marga Nias dengan mengunggah lirik lagu Chicha Koeswoyo “Aku punya anjing kecil, kuberi nama Laoly” dalam akun twitternya. Laoly adalah sebuah nama marga di Nias. Yasonna menyampaikan hal tersebut kemarin, saat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Badung, Bali, Rabu (9/8/2023). \"Saya sendiri dituduh oleh yang bersangkutan (Rocky) dalam Twitter-nya 2020. Dia bilang \'Saya punya anj*ng namanya Laoly\' dan saya adukan itu,\" ujarnya. Menanggapi hal tersebut, dalam wawancara dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (10/8/23), Rocky mengatakan, “Iya, saya dapat banyak pertanyaan itu, antara serangan dan semacam ketawa-ketawa tuh, karena di dalam pemberitaan seolah-olah di Twitter saya mengatakan lagu apa namanya itu, “Aku punya anjing kecil… lalu dianggap (menghina). Padahal, sebetulnya Pak Laoly ini kan pejabat negara yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa cek aja kan? Itu akun Twitter Rocky Gerung atau akun palsu. Kan gampang tuh. Kalau saya mau menerangkan sejak sekarang ini artinya Pak Laoly menyebar hoaks dong, bahwa saya menjelekkan nama dia.” Rocky juga mengatakan bahwa akun Twitternya ada 20-30, tetapi semuanya palsu. Demikian juga akun Instagram dan akun Facebooknya yang jumlahnya banyak, tapi semuanya palsu. “Mestinya Pak Laoly kirim staf untuk melihat, apakah betul itu punya saya? Kan setiap orang bisa pakai nama saya. Saya juga bisa bikin Twitter atau Instagram pakai nama Pak Laoly. Kan enggak ada hukumnya tuh. Jadi, Pak Laoly, sebagai Menteri Anda jangan menyebar hoaks dong, dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik,” ungkap Rocky. Rocky mengatakan bahwa akun Twitter dirampok pada 2019, sekitar bulan Oktober, 3 hari sebelum Presiden Joko Widodo dilantik. Kemudian saat itu Rocky mengatakan bahwa akunnya dirampok oleh si Dungu karena dia kesel. Akun Rocky yang pengikutnya sekitar dua jutaan tiba-tiba dirampok dan tidak bisa lagi dia peroleh. “Jadi, saya sampai sekarang enggak punya sosial media. Saya enggak punya Twitter, saya enggak punya Facebook segala macam. Saya punya satu-satunya adalah yang setiap hari saya ada di sini tuh, di FNN,” ujar Rocky. Rocky meminta agar Yasonna Laoly menerangkan pada masyarakat Nias bahwa dia tidak pernah mengucapkan itu. “Nah, sekarang tugas Pak Laoly adalah perintahkan aparatmu untuk kejar siapa yang memalsukan nama saya tuh. Karena di mana-mana nama saya dipalsukan. Jadi, jangan memanfaatkan keadaan untuk memperkeruh suasana. Jadi, salam buat Pak Laoly dan salam buat masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu dan itu adalah akun palsu. Sudah berkali-kali akun itu dipakai untuk menyerang saya itu,” ujar Rocky. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, yang nyaris setiap hari bergaul dengan Rocky sejak lama, juga tahu mengenai hal ini. Menurut Hersu, ketika itu, sekitar tanggal 17 atau 18 Oktober 2019, ketika berkumpul bersama teman-teman di Kawasan Cipete, dia tahu bahwa akun twitter Rocky Gerung dengan 1,3 juta followernya dibajak. Sementara, yang dilaporkan oleh Yasonna Laoly adalah cuitan tanggal 30 Januari 2020. Artinya, saat itu Rocky memang sudah tidak punya akun itu lagi. Narasi cuitan di akun twitter itu pun bukan gaya Rocky. “Iya, jadi tetap saya minta karena Pak Laoly yang menyebut itu, juga bisa kena menyebarkan berita bohong kan. Jadi, sebelum itu jadi kasus lagi yang sebetulnya nggak ada gunanya, tetap Pak Laoly mesti klarifikasi, dan ini klarifikasi saya bahwa itu bukan akun twitter saya. Sementara Pak Laoly sudah menyebarkan bahwa itu adalah akun saya. Jadi Pak Laoly tidak teliti itu dan dalam hukum sebetulnya ketidaktelitian juga disebut hoaks,” ujar Rocky. Rocky menganggap bahwa karena suasana sekarang dia sedang dibuli, kemudian dipersekusi, maka Yasonna Laoly terpancing, lalu nebeng di situ. Mestinya, Laoly mengirim orang untuk membuat verifikasi bahwa setelah diusut ternyata akunnya Rocky Gerung palsu. Hal itu lebih mudah daripada menimbulkan insinuasi. “Jadi, sekali lagi, sekaligus saya klarifikasi bahwa sosial media saya hanya yang dikelola oleh teman-teman di FNN,” tegas Rocky.(sof)
Mayor Dedi Hasibuan Minimal Kena Sanksi Disiplin
Jakarta, FNN - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko menyampaikan Mayor Dedi Hasibuan beserta 13 prajurit lainnya minimal kena sanksi disiplin karena aksi mereka di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/8) pekan lalu.Walaupun demikian, keputusan itu masih menunggu pemeriksaan dan pengembangan dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) mengingat pada Kamis, Puspom TNI melimpahkan pemeriksaan terhadap Dedi ke Puspomad.\"Kami jamin siapa pun yang terlibat di situ (Polrestabes Medan, red.) kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kami pastikan yang ada di situ pasti akan kena hukuman disiplin,\" kata Danpuspom TNI saat jumpa pers bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono di Mabes TNI, Jakarta, Kamis.Oleh karena itu, Danpuspom meminta publik tidak khawatir karena setiap prajurit yang melanggar aturan hukum atau ketentuan disiplin bakal ditindak tegas.\"Jangan khawatir rekan-rekan semua. Yang ada di situ (Markas Polrestabes Medan, red.) tidak akan lolos minimal bagi (prajurit) TNI akan kena hukum disiplin dan sudah pasti ada sanksinya dari disiplin itu,\" tegas Marsda TNI Agung Handoko.Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro juga meyakini Mayor Dedi bakal kena sanksi disiplin.\"(Sanksi) disiplin itu berat juga karena disiplin itu termasuk juga bisa teguran, penahanan ringan, penahanan berat, dan itu juga pasti akan kena kariernya,\" ujar Kababinkum TNI.Dalam jumpa pers yang sama, Marsda Agung meyakini ada indikasi unjuk kekuasaan (show of force) dari Mayor Dedi Hasibuan beserta prajurit TNI lainnya saat mereka datang ke Markas Polrestabes Medan. Pasalnya, mereka datang bersama-sama pada hari libur ke Markas Polrestabes Medan menggunakan pakaian dinas berwarna hijau loreng.\"(Aksi itu) dapat diduga, atau dikonotasikan, merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,\" tutur Agung Handoko.Mayor Dedi bersama rombongannya datang ke Markas Polrestabes Medan untuk menanyakan tindak lanjut permohonan penangguhan penahanan terhadap Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH), tersangka kasus pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah. ARH merupakan keponakan dari Mayor Dedi Hasibuan.Dalam aturan perundang-undangan, perwira hukum TNI diperbolehkan untuk memberi pendampingan hukum kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sementara itu, Keputusan Panglima TNI yang terbit pada 2017 mengatur keluarga prajurit TNI, keluarga prajurit siswa TNI, dan keluarga PNS TNI, yang juga mencakup orang tua, keponakan, dan saudara ipar berhak menerima rawatan kedinasan dari TNI, di antaranya bantuan hukum.Meskipun demikian, Kababinkum TNI meyakini ada kesalahan prosedur yang dilakukan Mayor Dedi dalam memberikan bantuan hukum kepada keponakan-nya itu.\"Ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum, khususnya tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum,\" imbuh Kababinkum TNI.(ida/ANTARA)
Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Prajurit TNI di Poso
Palu, FNN - Komandan Korem (Danrem) 132 Tadulako di Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal TNI Dody Triwinarto, menyampaikan agar jangan melupakan sejarah perjuangan para prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman radikalisme dan terorisme di Kabupaten Poso. \"Sebagai generasi penerus bangsa, jangan pernah melupakan sejarah perjuangan pendahulu kita untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai khususnya di Kabupaten Poso, itu tidak mudah,\" kata dia, saat memimpin upacara peringatan mengenang peristiwa jatuhnya helikopter milik TNI AD yang menewaskan 13 prajurit di Monumen Tinombala, Poso, Kamis.Ia menyampaikan upacara peringatan dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-62 Korem 132/Tadulako di Monumen Tinombala sebagai wujud nyata penghormatan setiap tahunnya kepada 13 pahlawan terbaik TNI.Ia menegaskan bahwa gugurnya 13 prajurit terbaik TNI saat melaksanakan tugas dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan NKRI dari ancaman radikalisme dan terorisme di Kabupaten Poso merupakan sejarah perjuangan yang harus selalu diingat oleh seluruh generasi bangsa.\"Mari gugah semangat kita agar tetap mengingat perjuangan para pahlawan dan senantiasa melakukan hal yang selaras, serta mendoakan perjuangan para pahlawan pendahulu,\" katanya.Adapun 13 prajurit TNI meninggal dunia dalam tugas pada 20 Maret 2016, setelah helikopter Bell 412 milik TNI AD yang ditumpangi dalam perjalanan menuju Poso dari Watutau, Lore Peore, tersambar petir di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.Mereka tengah melaksanakan operasi bantuan kepada Polri yang sedang memberantas kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.Sementara itu, Bupati Poso, Verna Inkiriwang, yang turut hadir dalam upacara, mengungkapkan pihaknya optimis bahwa Korem 132/Tadulako akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bersama.“Dengan dukungan semua elemen di daerah ini, Kabupaten Poso dapat menjadi yang terdepan di Sulawesi Tengah,” katanya.Ia juga menegaskan bahwa pentingnya mengenang jasa para perwira dan prajurit yang telah berkorban untuk keamanan Kabupaten Poso.Upacara tersebut juga dirangkaikan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Tinombala, pemberian bantuan berupa kursi roda, pemberian bantuan sembako kepada anak stunting dan anak yatim, serta pemberian piagam penghargaan kepada kepala sekolah dan pelajar.(ida/ANTARA)
Tujuh Rumah TMMD Diserahkan Pangdam XVII/Cenderawasih ke Warga Biak
Biak, FNN - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, menyerahkan tujuh rumah hasil program fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 kepada perwakilan warga Kampung Mokmer Distrik Biak Kota, Ida Natalia Rumaropen, Kamis.\"Ini rumah hasil kerja prajurit Satgas TMMD ke-117 untuk diserahkan kepada tujuh warga. Silakan diterima kuncinya dan dapat dimanfaatkan bersama keluarga,\" ujar Pangemanan seusai penyerahan rumah TMMD di Biak, Kamis.Ia meminta warga yang mendapat pembangunan rumah layak huni dari program TMMD ke-117 Kodim 1708/Biak Numfor dapat dirawat dengan baik.Kepada Pemkab Biak Numfor yang diwakili Wakil Bupati Biak Numfor, Calvin Mansnembra, menurut Pangemanan, juga disampaikan terima kasih karena sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI AD untuk membantu memenuhi kebutuhan warga Kampung Mokmer Distrik Biak Kota.Natalia, salah satu warga penerima rumah TMMD merasa terharu dan bangga bisa mendapat rumah hasil kerja prajurit Satgas TMMD Kodim 1708/BN.Diakui Ida, sebelum dibangun rumahnya dari Satgas TMMD kondisinya sangat memprihatinkan dan tak layak huni.\"Tetapi puji syukur dengan adanya program TMMD ke-117 Kodim 1708 Biak maka rumahnya yang tidak layak huni kini telah terbangun layak huni dengan pondasi dan dinding batu,\" ujar Ida Natalia terlihat terharu menerima kunci rumah.Ia mengucapkan terima kasih kepada Kasad, Pangdam XVII/ Cenderawasih, Danrem 173,Dandim 1708 dan Pemkab Biak Numfor karena sudah merealisasikan tujuh rumah fisik layak huni untuk masyarakat Kampung Mokmer Biak Kota.\"Saya mewakili keluarga penerima rumah TMMD merasa bangga dan terharu dengan diserahkan kunci rumah untuk tempat tinggal bersama anak, suami dan keluarga,\" sebutnya.Tujuh rumah hasil pekerjaan fisik program TMMD ke-117 Kodim 1708 Biak dengan ukuran tipe 45 layak huni sehat.Pemkab Biak Numfor, Papua mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk mendukung program membangun tujuh unit rumah TNI Manunggal Membangun Desa.\"Sebanyak tujuh unit rumah warga yang dikerjakan prajurit Satgas TMMD Kodim 1708/BN berukuran tipe 45 lengkap layak huni,\" ujar Komandan Kodim 1708 selalu Dansatgas TMMD ke-117, Letnan Kolonel Infantri Daniel J Manalu.Waktu pengerjaan tujuh rumah warga Kampung Mokmer selama 30 hari kerja dimulai sejak 12 Juli hingga selesai, Kamis 10 Agustus 2023 ditutup Pangdam XVII/Cenderawasih.Untuk mendukung program TMMD telah dilibatkan 150 personel terdiri TNI 122, Polri 10 personel dan ASN Pemkab 18 orang serta dibantu masyarakat kampung Mokmer.Ikut mendampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan di antaranya Wakil Bupati Biak Calvin Mansnembra, Danrem 173/PVB Brigjen TNI FY Purba, Dandim 1708 Letkol Inf Daniel Manalu dan komandan satuan TNI/Polri.(ida/ANTARA)
MA Resmi Menolak PK Moeldoko Terhadap Kepengurusan Demokrat
Jakarta, FNN - Mahkamah Agung (MA) RI resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang kepengurusan Partai Demokrat.\"Amar Putusan Tolak. Tanggal Putus Kamis, 10 Agustus 2023,\" demikian bunyi amar putusan MA.Adapun dalam kasus ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pihak yang digugat oleh Moeldoko.Perkara nomor 150/G/2021/PTUN.JKT itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Yosran; Anggota Majelis 1 Lulik Tri Cahyaningrum dan Anggota Majelis 2 Cerah Bangun. Adapun Panitera Pangganti adalah Adi Irawan. Perkara ini diputus hari ini Kamis.\"Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,\" tulis keterangan dalam laman resmi MA.KSP Moeldoko mengajukan PK atas putusan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Melalui putusan itu, PTUN menolak gugatan Moeldoko untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan mengambil alih Partai Demokrat yang dipimpin AHY.Sebelumnya pada Sabtu (29/4), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini akan menang menghadapi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh kubu Moeldoko.\"Kami meyakini, tim hukum kami meyakini, Demokrat meyakini, masyarakat luas meyakini, para pakar hukum meyakini tidak ada celah sedikitpun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Moeldoko,\" kata AHY usai pertemuan pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Golkar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.Menurutnya, pihaknya telah menang sebanyak 16 kali peradilan melawan gugatan kubu Moeldoko untuk kepengurusan partai berlambang bintang mercy tersebut.\"Mengapa (yakin)? Karena tidak ada novum baru, tadi setelah 16 kali kita bisa mengalahkannya di meja hukum,\" kata putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.Namun, kata dia, keyakinan tersebut belum tentu sesuai harapan, mengingat menurutnya persoalan yang sedang dihadapi bukan hanya urusan hukum, melainkan juga politik.\"Sehingga kami tidak boleh lengah dan harus membawa ini ke ruang terang, jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat dilakukan di ruang gelap, yang kemudian bukan hanya mengagetkan, tetapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita. Ini bukan hanya pertaruhan Demokrat, tetapi bagaimana demokrasi bisa dijaga,\" papar AHY.Ia juga berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menurutnya telah memberikan dukungan dalam menghadapi gugatan kubu Moeldoko.(ida/ANTARA)
POPULER
