POLITIK
Pertemuan Airlangga dan Puan Dinilai Membawa Hal Positif
Jakarta, FNN - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dyah Roro Esti menilai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membawa hal positif bagi kedua partai untuk menentukan arah politik nasional.\"Jelas pertemuan ini telah menciptakan stabilitas politik dan akan membawa hal-hal positif ke depannya bagi kedua partai, dengan mengutamakan pembangunan nasional yang berkelanjutan,\" kata Roro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Roro juga menilai pemberian buket bunga berwarna merah dan kuning dari Airlangga kepada Puan usai pertemuan pada Kamis (27/7) tersebut mempunyai makna tersendiri yang mengisyaratkan niat baik.Selain sebagai simbol politik, menurut dia, pemberian buket bunga itu menunjukkan sikap Partai Golkar yang menghormati sosok pemimpin perempuan di Indonesia.\"Bunga yang diberikan kepada sosok pemimpin perempuan, seperti Ibu Puan, mempunyai makna tersendiri. Bahwasanya, seperti bunga yang indah dan lembut, semua ini diawali dengan niat yang baik penuh dengan kepedulian, semangat tinggi, dan persahabatan,\" tuturnya.Anggota Komisi VII DPR RI itu pun berharap pertemuan Airlangga dan Puan dapat memberikan multiplier effect yang baik.Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa Raya No 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.Dalam pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa telah ada kesepakatan antara Golkar dan PDI Perjuangan untuk membentuk tim teknis menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyepakati hal yang sifatnya teknis perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis,\" kata Airlangga di Jakarta, Kamis.Usai pertemuan, Airlangga lantas memberikan buket bunga kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang disebut \"bunga politik\".\"Hari ini bunga spesial, merah kuning dan ini bunga politik,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Airlangga - Puan, Bukan Dalam Rangka Mencari Selamat, tapi untuk Memperlihatkan pada Jokowi bahwa Politik Tidak Harus Dicemaskan
Jakarta, FNN – Tampaknya, dunia perpolitikan Indonesia makin seru. Kemarin, setelah bertemu dengan Cak Imin, Puan Maharani bertemu dengan Airlangga Hartarto. Puan bertemu dengan dua orang politisi dengan problemnya masing-masing. Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024. Manuvering politik yang dilakukan Puan Maharani ini menunjukkan Puan yang kian hari kian matang menjadi politisi yang luwes. Saat diminta pendapatnya tentang hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/7/23) mengatakan, “Itu yang kita maksud dulu bahwa Megawati itu salah pilih kader sebetulnya. Puan itu tetap dia punya kemampuan untuk manuvering karena Puan nggak ada beban apapun dalam PDIP, karena dia langsung darah biru Soekarno. Kalau Ganjar, kan tetap ada beban dan orang akan hitung ya Ganjar apa sih?” Rocky juga mengatakan bahwa Ganjar diuntungkan saja karena dia ada di Jawa Tengah. Tetapi, bagi Puan, hak dia seharusnya dituntut kembali. Oleh karena itu, komposisi-komposisi baru antara Puan dengan AHY atau Puan dengan Airlangga, pasti membuat Jokowi gerah, karena mungkin juga yang akan muncul bukan Ganjar yang dititipkan oleh Jokowi di situ. Sementara ini, Jokowi merasa bahwa Ganjar dititipkan di situ, walaupun bagi Megawati merasa Ganjar bukan dititipkan, tapi dia pulang ke kandang untuk diurus sendiri karena terlalu ‘nakal’, main ke mana-mana. Tetapi, lanjut Rocky, yang penting sebetulnya kita mau membaca arah pikiran Jokowi, apa sebetulnya yang dia inginkan. Dalam kasus Airlangga, misalnya, kita ingin melihat seberapa jauh Airlangga mau ditendang Jokowi, walaupun orang-orang yang disuruh Jokowi itu harus mengucapkan secara maksimal bahwa Airlangga mesti diganti, bahwa Airlangga tidak bermutu segala macam. Tetapi, itu tidak bermutu karena Airlangga dicalonkan sebagai presiden yang memang tidak bisa naik. Tetapi, Golkar sebagai pengaman politik tetap berguna. Airlangga tahu bahwa walaupun tidak bermutu tapi Golkar bisa ada di parlemen dan itu bahaya. Kira-kira Jokowi menghitung itu, potensi Airlangga untuk konsolidasi diri kalau dia jadi alternatif dalam politik Indonesia. Hasil pertemuan antara PDIP dengan Golkar menyatakan bahwa mereka akan membentuk tim teknis untuk melakukan penjajakan koalisi. Padahal, sebenarnya, seperti diakui oleh Airlangga, ketika dia bertemu dengan Jokowi sampai tiga setengah jam, dia sudah melaporkan bahwa akan bertemu dengan Puan. Bagaimana kita membacanya? Menjawab pertanyaan tersebut, dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky mengatakan, “Saya kira Airlangga seorang yang bijak, sekaligus Airlangga tahu bahwa persoalan internal itu pasti adalah perintah eksternal. Kira-kira begitu. Kan karena terlalu cepat tuh Golkar punya otonomi untuk mengacak-ngacak ketua umumnya sendiri. Saya kira Golkar tidak dalam tradisi itu. Pasti bereaksi dong orang-orang semacam Aburizal Bakrie yang juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Demikian juga Jusuf Kalla.” Menurut Rocky, tokoh-tokoh Golkar pasti ingin melihat Golkar tumbuh secara organisasi yang baik. Kalau ada problem, selesaikan di Munas saja. Airlangga paham itu dan pertemuan dengan Jokowi masuk akal karena Jokowi tentu ingin tahu rasa politik Airlangga ke mana, ke Anies, ke Prabowo, atau ke Ganjar, yaitu Ganjarnya Puan. “Saya kira Airlangga paham itu sehingga Airlangga berpikir, oke, nggak ada soal dia bertemu dengan PDIP, bukan dalam rangka mencari selamat dari kasus itu saya kira, tapi untuk memperlihatkan pada Jokowi bahwa politik itu tidak harus dicemaskan sebetulnya. Kan Airlangga juga politisi yang matang sebetulnya. Jadi, zig zagnya Airlangga sebenarnya untuk memenangkan hati Jokowi,” ujar Rocky. (sof)
HAM Terlalu Mulia untuk Dijadikan Komoditas Politik
Jakarta, FNN - Juru Bicara Partai Gerindra Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Munafrizal Manan mengatakan bahwa nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik. Munafrizal menyampaikan hal tersebut menyikapi isu HAM yang dipakai sebagai isu politik musiman untuk menyerang bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. \"Menggunakan isu HAM untuk tujuan kepentingan politik pemilihan presiden justru merendahkan marwah hak asasi manusia itu sendiri. Nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik,\" kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat. Menurut Munafrizal, sikap menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah tanpa adanya putusan lembaga peradilan yang sah merupakan perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM. \"Semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas. Semakin isu HAM diperdebatkan, ternyata semakin menjauh dari upaya menemukan penyelesaian final terbaik bersama yang berkeadilan untuk semua,\" ucapnya. Dia menjelaskan, pelanggaran HAM yang berat merupakan domain hukum, sehingga harus berdasarkan pada fakta dan bukti yuridis yang sangat kuat. Dalam hukum pidana, pembuktian hukum tidak boleh sedikit pun ada keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubt). \"Apalagi yang tidak beralasan, dan juga pembuktian hukumnya harus lebih terang daripada cahaya (in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores), sehingga kebenaran materiil hukumnya tak terbantahkan,\" kata alumni LLM International Human Rights Law and Criminal Justice, Universiteit Utrecht itu. Oleh sebab itu, ucap Munafrizal, menuduh seseorang sebagai pelaku pelanggaran HAM berat harus memenuhi syarat teknis hukum yang tidak mudah. \"Itulah mengapa pendekatan yudisial yang telah pernah dilakukan dalam perkara Tanjung Priok, Timor-Timur, Abepura, dan Paniai justru berujung dengan putusan pengadilan HAM yang membebaskan para terdakwa. Dan putusan pengadilan selalu menimbulkan perdebatan pro-kontra baru,\" jelas dia. Dikatakan Munafrizal, tidak ada kesimpulan hukum dan putusan hukum yang menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Dengan begitu, menganggap dan memperlakukan ia seolah-olah nyata bersalah menurut hukum adalah tidak adil. \"Padahal, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil,\" katanya. Lebih lanjut, salah satu aktivis mahasiswa 1998 itu meyakini bahwa tidak semua rakyat Indonesia terpengaruh oleh modus politisasi isu HAM terhadap Prabowo. \"Buktinya Prabowo Subianto didukung rakyat sebanyak 62.576.444 suara (46,85 persen) dalam Pilpres 2014 dan sebanyak 68.650.239 (44,50 persen) suara dalam Pilpres 2019,\" tutur Munafrizal. Dia menambahkan, peristiwa 1997 atau 1998 tidak terlepas dari kompleksitas sejarah. Ia mendorong agar setiap pihak menilai sejarah secara proporsional, sebab masa lalu tetap akan menyertai kehidupan manusia dan masa depan juga perlu di songsong. \"Mari hentikan segala ujaran kebencian, rasa permusuhan, dan benih perpecahan. Kita harus senantiasa menjaga perdamaian dan persatuan RI yang sangat besar, kaya, dan indah ini, yang memiliki potensi menjadi negara maju dan makmur pada masa depan,\" imbuhnya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-Airlangga Menjaga Stabilitas Politik Nasional
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani meyakini pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Politisi PDIP Perjuangan Puan Maharani akan membawa hal positif dalam menjaga stabilitas politik nasional ke depan.Partai Golkar dan PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia dinilai mampu menjadi jangkar penguat persatuan Indonesia untuk dibawa lebih maju lagi. \"Ini pertemuan yang sangat positif sekaligus prospektif untuk kerja sama yang lebih baik ke depannya. Dan tentu saja dengan bertemunya dua partai besar itu akan makin memperkuat upaya kita menciptakan stabilitas politik, serta kerja-kerja untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik ke depannya,\" ungkap Christina dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Menurut dia, saat pertemuan tersebut Puan Maharani diberikan buket berisi bunga mawar berwarna merah dan kuning yang disebut Airlangga sebagai \'bunga politik.\' \"Lebih dari sekedar melambangkan kesatuan warna merah untuk PDIP dan kuning untuk Golkar, tentu saja bunga politik ini juga memberikan kesan keindahan dan kelembutan. Pemberian bunga pada seorang tokoh politik perempuan seperti Ibu Puan tentu makin mengokohkan sikap Golkar yang mengakui kepemimpinan perempuan di Indonesia. Itu sangat jelas pesannya di situ,\" tambahnya. Bagi Partai Golkar, kerjasama dengan PDIP yang dirangkai dengan bunga mawar tentu akan membawa hasil positif bagi kedua partai. \"Bunga itu membawa kesan indah, cantik, kelembutan, dimana juga kita harapkan kerja sama politik ini dimulai dengan niat yang baik, energi yang positif, penuh kekeluargaan dan tentu saja membawa hasil yang baik pula,\" pungkas Christina.Sebelumnya, pada Kamis (27/7), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.\"Itu sebagai proses konsolidasi politik dalam rangka Pemilu 2024,\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu juga merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena partai berlambang banteng moncong putih itu adalah partai inklusif yang mewakili dan merepresentasikan seluruh kekuatan politik dan rakyat Indonesia.\"Dialog yang dilakukan Mbak Puan Maharani dengan didampingi Pak Said Abdullah merupakan penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto dan juga bertemu dengan Ketum PKB Bapak Muhaimin Iskandar,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
Jokowi: Isu munaslub Golkar Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu yang sedang berhembus mengenai Munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang beringin itu dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah.“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Jokowi mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menggantikan ketua umum Partai Golkar yang sedang menjabat, itu adalah urusan masing-masing. Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.\"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,\" ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).(ida/ANTARA)
PDIP Optimistis Pertemuan Puan-Muhaimin-Airlangga Menghasilkan Kesepakatan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah optimistis pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis ini akan menghasilkan kesepakatan penting.\"Pertemuan Mbak Puan dengan Bapak Airlangga dan Gus Muhaimin nanti optimis dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting, meskipun tidak semua kesepakatan itu nantinya bisa kami sampaikan seluruhnya kepada publik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Kesepakatan tersebut akan dirumuskan dari niat yang baik untuk menjaga stabilitas politik guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional dan memperkuat kepemimpinan nasional ke depan.Said juga berharap Partai Golkar dan PKB dapat melanjutkan kerja sama politik bersama PDIP usai melangsungkan pertemuan dengan Puan Maharani.\"Sejujurnya kami berharap Golkar dan PKB bisa melanjutkan kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ke depan,\" ucapnya.Menurutnya, PDIP telah bersama-sama Partai Golkar dan PKB selama hampir 10 tahun di dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Dia menyebut hubungan tersebut terjalin nyaman, sangat baik, dan saling memahami posisi masing-masing.\"Bahkan kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar, PKB juga hampir 10 tahun terakhir ikut memperkuat kepemimpinan Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Bapak Lodewijk (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus) dan Gus Muhaimin saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI,\" tuturnya.Said menilai pula kecocokan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PKB mudah terbangun lantaran adanya kedekatan kultural antara basis tokoh-tokoh penting dari ketiga partai tersebut.Bahkan, tambah dia, hubungan tokoh-tokoh ketiga partai politik itu melampaui hubungan politik bagi-bagi kursi kekuasaan.\"Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika Mbak Puan menganggap arti strategik untuk melanjutkan kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Golkar dan PKB,\" ujar dia.Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan dilangsungkan pada Kamis pukul 15.00 WIB di kediaman Airlangga Hartarto, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru.\"Pukul 15.00 WIB sama Airlangga di Tirtayasa,\" kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan bahwa Puan akan menemui Airlangga setelah terlebih dahulu melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pada pukul 12.00 WIB di kediaman Muhaimin, Komplek Widya Chandra, Jakarta.(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mengungkap Temuan 22 Bakal Caleg Ganda
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengungkapkan temuan sebanyak 22 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 yang terdaftar ganda.Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan kegandaan bakal caleg tersebut terbagi secara merata antara ganda internal dan ganda eksternal.\"Jadi, masih ditemukan ada 12 bakal caleg yang ganda internal, kemudian ada 10 bakal caleg yang ganda eksternal. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik,\" kata Endun saat dihubungi ANTARA di Bandung, Kamis.Endun menjelaskan 12 bakal caleg ganda internal adalah bakal caleg yang diusung oleh satu partai, akan tetapi dengan daerah pemilihan lebih dari satu. Sementara 10 bakal caleg ganda eksternal adalah bakal caleg yang dicalonkan oleh lebih dari satu partai.\"Nah ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik dengan menganalisis dan membuat surat pernyataan terkait bakal caleg yang bersangkutan,\" kata Endun.Untuk bakal caleg ganda internal, Endun menjelaskan parpol harus memilih calon tersebut akan ditempatkan pada daerah pemilihan mana dan itu disampaikan dalam surat pernyataan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Sementara untuk bakal caleg ganda eksternal, parpol harus membuat surat pernyataan yang menerangkan calon tersebut adalah utusannya.Namun, Endun juga mengatakan ada kemungkinan dua parpol yang mencalonkan bakal caleg bersangkutan sama-sama membuat pernyataan.\"Jika keduanya mengklaim, si calonnya yang akan kami panggil untuk diklarifikasi. Mengapa partai A mengaku Anda utusannya, partai B juga sama, yang mana sebetulnya? Jadi ada klarifikasi,\" ucapnya.KPU Jawa Barat, tambah Endun, memberikan batas waktu kepada partai politik untuk menindaklanjuti temuan bakal caleg ganda ini sampai tanggal 29 Juli 2023.\"Sejauh ini ada yang sudah upload di Silon dan ditunggu nanti sampai tanggal 29 Juli 2023 untuk kami klarifikasi lagi sampai tanggal 6 Agustus 2023. Untuk dirancang menjadi daftar calon sementara (DCS) dan dimulainya masa pencermatan oleh parpol atas rancangan DCS tersebut,\" tuturnya.Saat ini tahapan Pemilu 2024 sedang memasuki verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan pada bakal calon anggota legislatif pada 10 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023. Pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 masuk tahap pencermatan DCS oleh partai politik.Setelah pencermatan DCS tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus, kemudian pengumuman DCS pada 19-23 Agustus, yang dilanjutkan dengan tahap masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS pada 19-28 Agustus 2023.Setelah itu akan masuk tahap pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh parpol pada 14-20 September 2023.(ida/ANTARA)
Pemerintah Fokus Transformasi Manajemen ASN Dalam Uji Publik RUU ASN
Jakarta, FNN - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni menjelaskan bahwa ada tujuh klaster dalam Uji Publik Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non-ASN.\"Harapannya, revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional, serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global,\" ujar Alex dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, RUU ini disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN. Adapun revisi UU ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh DPR.\"Pemerintah pun menyambut baik usulan parlemen tersebut,\" katanya.Ia menyebutkan tujuh kluster yang menjadi fokus revisi UU ASN terdiri atas Komisi ASN; penetapan kebutuhan PNS dan PPPK; Kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi; penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Salah satu kluster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia, membengkak dari proyeksi sebelumnya yang berkisar 400.000 karena semakin banyak instansi terutama daerah merekrut tenaga non-ASN.\"Jumlah tenaga non ASN sebanyak 2,3 Juta yang ada saat ini juga paralel akan diaudit oleh BPKP bersama-sama BKN,\" jelas Alex.Alex kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini. Pertama, adalah tidak boleh ada pemberhentian massal.\"Maka 2,3 juta non-ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel terus mendorong tenaga non-ASN masuk menjadi ASN melalui prosedur yang diatur bertahap, misalnya pada rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya,\" ucapnya.Prinsip kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Salah satunya dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat.\"Misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan, karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini,\" ungkap dia.Prinsip ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.“Sehingga kita bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah,“ tuturnya.Alex berharap RUU yang tengah disusun ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen ASN secara keseluruhan. Sebab, tujuan akhirnya adalah menciptakan ASN profesional yang berjiwa melayani, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.Selain itu, dia tak ingin ada pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat. Pasalnya, ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS.Revisi UU ini juga memiliki tujuan agar pemerintah bisa menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, peningkatan kapasitas ASN, mobilitas yang fleksibel, hingga manajemen yang semakin terdigitalisasi menjadi bagian integral dalam RUU ini.Sementara itu, Rektor UNNES S. Martono mendukung revisi UU ini. Menurutnya, birokrasi saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.Ia memberi tiga hal yang menjadi masukan kepada pemerintah. Pertama, adalah kepastian status kepegawaian.Kedua, yakni kepastian pemberian pelayanan maksimal bagi masyarakat. Ketiga adalah kesejahteraan ASN.\"RUU ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang, dan kami mendukung. Kami yakini, UU ASN ini pasti memberikan yg terbaik, terutama kesejahteraan ASN. Sehingga, ASN yang berkinerja tinggi, akan mendapatkan reward yang tinggi,\" pungkas Martono.(sof/ANTARA)
Relawan Optimistis Anies Baswedan Menjadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Koordinator Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir mengatakan pihaknya optimistis bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden (capres) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Ingin kami sampaikan bahwa kami, relawan, sangat optimis bahwa Anies Rasyid Baswedan akan merupakan salah satu calon presiden dengan siapa pun wakilnya yang akan ikut kontestasi Pemilu 2024,\" kata Basir dalam konferensi pers Sekber Relawan Anies Baswedan di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan optimisme tersebut muncul atas dasar empat indikator, yakni pertama, simpul relawan Anies Baswedan semakin bertambah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.\"Hari ini tercatat dalam komunikasi kami, hampir 700-an simpul relawan,\" ujarnya.Kedua, kata Basir, pihaknya meyakini bahwa simpul relawan Anies memiliki soliditas yang semakin kokoh. Menurut Basir, kerja internal rimpul relawan telah bagus.\"Soliditas di antara simpul relawan ini makin kokoh, makin kuat, makin solid, kerja di dalam inheren mereka saat ini sudah sangat bagus,\" kata dia.Indikator ketiga, ujar dia, kolaborasi dan sinergitas di antara simpul relawan sangat tinggi. Dengan begitu, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat semakin menampakkan hasil.\"Yang keempat adalah relawan-relawan kami, ini sudah menjangkau, yang meminjam bahasa Mas Anies, adalah gugus terdepan. Sudah sangat banyak relawan kami yang menjangkau di tingkatan desa, kelurahan, kampung, RT, RW, bahkan sudah bicara di TPS,\" ucapnya.Sementara itu, terkait survei beberapa lembaga yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan lebih rendah dibanding nama capres lainnya, Basir menyebut relawan memandang hasil survei tersebut sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya positif.\"(Survei itu) sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, tetapi bahwa (survei) itu sebagai satu-satunya instrumen, bukan, ya,\" kata dia.Basir pun mengenang hasil survei ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, kata Basir, banyak survei yang menyebut elektabilitas Anies tidak tinggi.\"Mulai dari awal sampai bahkan tinggal satu minggu, nah Pilkada (DKI) saat itu, catatan saya, ada enam lembaga yang menempatkan Anis kalah. Faktanya Anies menang,\" ucapnya.Basir mengatakan relawan berharap partai politik (parpol) yang bergabung mendukung Anies akan semakin bertambah.\"Ibarat analogi itu partai adalah bus, kami relawan adalah penumpang yang menunggu di halte. Tentu kami sangat berharap karena jumlah kami yang menunggu di halte ini sangat banyak, sangat berharap busnya banyak yang datang dan cepat datangnya,\" kata dia.Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Desain Dasarnya adalah Mengambil Alih Golkar
Jakarta, FNN - Pemanggilan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, oleh Kejagung sebagai saksi kasus perizinan ekspor minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketum Golkar. Apalagi pemeriksaan Airlangga ini bersamaan dengan dinamika dalam internal Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ditambah lagi dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang siap menjadi Ketum Golkar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu Munaslub bukan hanya isapan jempol belaka dan pemeriksaan saksi Airlangga bukan persoalan main-main bagi Golkar. Menanggapi isu tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (26/7/23) mengatakan, “Saya kira, akhirnya kita pastikan bahwa Golkar itu sudah selesai. Airlangga mungkin dalam satu minggu ini sudah dapat status, sprindiknya pasti keluar. Dan memang, saya kira itu rencananya. Kan nggak mungkin, isu yang menyangkut kepentingan Jokowi itu yang dimandatkan melalui Luhut, yang kemarin kita sebut ada kuda troya sebetulnya.” “Tetapi, kita tahu bahwa di belakang itu, desain dasarnya adalah untuk mengambil alih Golkar, atau membatalkan ide-ide yang ada di belakang pikiran Airlangga. Jadi, penyesatan-penyesatan headline hari-hari ini memang dimaksudkan untuk membelejeti Airlangga. Semua talk show akan diarahkan ke situ,” lanjut Rocky. Dalam siatuasi politik seperti ini, Jokowi bukannya melakukan konsolidasi, malah memperbesar front pertempuran. Sebut saja Jokowi berhadapan dengan Megawati, Surya Paloh, dan sekarang dengan Golkar. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa sebetulnya, seseorang, kalau dia patriot, pasti duel. Kalau Jokowi mau duel dengan Megawati, lakukan saja. Tetapi, dia juga seorang yang pengecut. Jokowi berupaya untuk dapat semacam pemaafan dari Megawati, karena dia tahu bahwa tidak cukup kalau sekadar dijamin oleh oleh seseorang yang dia percaya selama ini sebagai menteri utama. Oleh karena itu, dia mesti lakukan banyak hal. Jadi, dia bertaruh dengan kecemasan dia sendiri. Psikologi ini yang buruk sebetulnya. “Jadi kita lihat Jokowi terus-menerus mengaktifkan yang dia sebut sebagai ngopi-ngopilah, kasak kusuk ke mana-mana, pada akhirnya dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan sendirian tuh. Nah, sebelum dia ditinggalkan sendirian, dua hal dilakukan, halangi mereka yang bermaksud untuk mempersoalkan dia dan dekati mereka yang masih punya potensi untuk dia sogok,” ungkap Rocky. Padahal, lanjut Rocky, sebetulnya mereka yang sedang dia sogok juga bertanya-tanya kok tidak konsisten. Kenapa dirinya disogok dan yang lain juga disogok. “Jadi, ini kalau kita terangkan ada otoriterian personality pada Jokowi, tetapi bukan otoriterian yang yang perwira. Ini otoriterian yang pengecut. Jadi, saya minta maaf mesti menganalisis watak seseorang yang di ujung kekuasaannya justru dia tidak percaya diri,” ungkap Rocky. Ada dua faktor dalam Golkar saat ini, yaitu faktor internal Golkar sendiri yang mungkin khawatir dengan elektabilitasnya yang tidak naik-naik, yang bisa berdampak pada para caleg untuk mendapatkan kursi pada pileg. Faktor kedua, Jokowi melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang paling mungkin dikendalikan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. “Iya, itu liciknya di situ tuh. Dia mengintai sebetulnya kader-kader Golkar yang masih berpotensi untuk diganti, diberantakkan. Dan dia melihat bahwa potensi perpecahan di Golkar memang terbuka tuh, karena memang ada faktor kelemahan penampilan publiknya Airlangga. Tetapi, faktor itu dieksploitasi,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kalau Airlangga tidak mampu, biarkan saja Golkar terima, itu urusan internal Golkar. Tetapi, urusan internal itu memang diintip oleh Jokowi sebagai peluang untuk mengambil alih Golkar. Kalau misalnya Airlangga baik-baik saja tidak ada soal, tapi kalau Airlangga kurang, tinggal adakan munas untuk mengganti Airlangga. Tetapi, supaya Airlangga tidak mampu lagi untuk fight back karena dia tetap masih punya faksi di situ, termasuk anak-anak muda, maka dia mesti diterdakwakan supaya berhenti sebagai pemimpin Golkar. “Jadi, Airlangga dihentikan bukan oleh munas, tapi oleh kasus korupsi yang absurd. Karena kasus ini sudah dua tahun lalu, dikeluarkan sekarang dalam upaya untuk menghalangi Airlangga. Di situ nggak fairnya. Kalau soal organisasi biar dia lakukan pemecatan pada Airlangga, bukan dijadikan sandera oleh Jokowi dengan kasus yang sudah pernah kita bahas,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi tidak memberantas korupsi, tapi justru menggunakan korupsi sebagai alat tukar tambah. Jadi, Jokowi mengumpankan orang untuk korupsi supaya bisa memanfaatkan ujungnya. Etika itu yang menunjukkan cara politik Mataram, cara politik Jawa yang seringkali penuh dendam. Diumpankan seseorang supaya bisa dihalangi sepenuhnya. “Kan orang yang begitu bengis kan, seorang yang sederhana tapi bengis. Itu maksudnya. Kesederhanaan itu di belakangnya ada kerakusan, di belakang kesederhanaan ada kebengisan, di belakang kesederhanaan ada manipulasi. Itu soalnya,” ungkap Rocky.(sof)
POPULER
