POLITIK
Ada yang Mengembalikan Uang Markus 27 M, Kasus BTS Proyek Bancakan, Pasti Semua Pihak Kena
Jakarta, FNN – Selasa, (4/7/23) ada seseorang yang menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp27 miliar terkait kasus BTS kepada Pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, di kantornya. Maqdir tidak menyebutkan nama orang tersebut, tetapi tidak membantah orang yang mengembalikan uang tersebut sebagai pihak yang menjanjikan bisa mengurus kasus BTS di Kejaksaan Agung (Kejagung). Entah ada hubungannya atau tidak, kemarin Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tubenya menyatakan bahwa kalau tahu kasus korupsi BTS, jangan Tanya Kejaksaan Agung, tapi langsung tanya Surya Paloh saja. Menanggapi haltersebut Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (5/7/23) mengatakan, “Ya, kita tahu pola ini kan. Ada bagian yang mau disembunyikan, ada bagian yang mau dipotong , tapi tersambung lagi oleh opini publik. Jadi langsung saja kita ambil kesimpulan daripada muter-muter. Poinnya dari awal kan kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Ini kan proyek bancakan, itu satu hal. Pasti semua pihak kena, mau DPR, partai, bahkan penegak hukum kena. Jadi bancakannya di situ.” Sekarang, lanjut Rocky, untuk menutupi bancakan itu, digunakan makelar kasus. Makelar kasus mesti ke mana-mana juga. Jadi, pola itu bisa kita baca dengan mudah. Makin lebar pola korupsi, pasti akan makin sulit dikendalikan. \"Jadi, saya kira tahap berikutnya itu di antara para makelar saling balikin duit, Kejaksaan juga mungkin mulai ketar-ketir sampai di mana kasus ini bisa berlanjut. Tapi saya kira ini kasus akan berlanjut terus, lepas dari transaksi di antara mereka, karena ini soal Pilpres. Bagi Surya Paloh ini kesempatan dia untuk zig zag, kesempatan dia untuk surfing di dalam kekacauan. Kan ini enaknya tuh. Jadi, begitulah. Kalau Surya Paloh gagal naik kuda buat cowboy, jadi surfer aja,” ujar Rocky. Akhirnya, pola itu seolah-olah kalau dibalikin akan selesai kasus. Jadi, dia mengembalikan itu karena percaya bahwa hukum akan imparsial, atau percaya bahwa Tuhan akan memaafkan, atau percaya bahwa itu akan menjadi blank number saja. Jadi, sebetulnya tidak ada pola penegakan hukum kita, tergantung pada opini publik, tergantung dari kecepatan reaksi jurnalis, kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dengan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, karena Magdir menyatakan bahwa pihak yang mengembalikan uang kepadanya adalah swasta, tapi tak menyebutkan namanya, banyak media yang menyimpulkan, bahkan dalam judulnya menggunakan kata ‘diduga’ Dito, karena Dito sebelumnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, kemudian Kejaksaan Agung menyatakan kalau misalnya nanti ditemukan ada bukti, tidak ada kaitannya dengan proyek BTS. Padahal, kita tahu dalam BAP beredar bahwa ini adalah uang untuk tutup mulut, uang markus (makelar kasus). “Jadi masalah ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Kejaksaan Agung berupaya untuk membenggal kasus ini, lalu disambungkan dengan yang lain. Tapi opini publik, rasio publik yang sudah lurus itu, tahu bahwa itu ujungnya adalah soal suap menyuap untuk mencegah kasus. Kasus mana? Kasus yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi ngapain pula humas Kejaksaan Agung mau mlintir-mlintir kasus ini. Biarin saja kasus itu dibuka, kan cuma itu yang kita inginkan, dibuka aja, supaya lega Surya Paloh, ternyata yang bakal dipenjara bukan cuma Nasdem saja, kira-kira begitu kan,” ujar Rocky. Dengan demikian, lanjut Rocky, akan terjadi lagi tukar tambah di belakangnya. Walaupun kita tidak suka tukar tambah itu, tapi pasti ini akan jadi kasus tukar tambah. Entah mau ditukar tambah dengan kasus apa, tentu kalangan istana juga lagi siap-siap ini tukar tambah dengan apa supaya Airlangga ditaklukkan. Kira-kira begitu.(sof)
Posko Pilihan Rakyat Perluas Jejaring untuk Memenangkan Anies
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung memantapkan kiprah dan konsistensinya dalam memperjuangkan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meluasnya pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang diinisiasi Tamsil. Selasa (4/7), Tamsil Linrung meresmikan PPR di tanah kelahirannya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. “Pemilu adalah mementum krusial untuk menyongsong perubahan. Jika salah memilih pemimpin, maka nasib serta masa depan bangsa tergadaikan. Kami telah mengkaji, dan menilai jika mas Anies adalah calon presiden yang memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Tamsil. Ia mengimbuhkan, keputusan mendukung Anies juga dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kiprah yang telah ditorehkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di kancah kepemimpinan, terutama saat Anies memimpin Ibu Kota, Tamsil menilai Anies mampu menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat. Kebijakannya selalu berorientasi untuk kepentingan publik, bukan menguntungkan segelintir orang. Di sela-sela kegiatan launching, Tamsil Linrung juga membagikan buku Profil dan Rekam Jejak Anies Baswedan agar masyarakat lebih mengenal sosok pemimpin yang telah membuktikan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di tempat yang sama, Ahmad Armin yang didaulat menjadi Koordinator PPR di Pangkep, menargetkan suara Anies menang 90 persen di Pangkep. “Kami berharap PPR dapat maksimal bergerak menjadi kantor perjuangan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024,” imbuhnya. Sejak dideklarasikan di Jakarta pada bulan Februari yang lalu, PPR telah melebarkan sayap gerakan ke berbagai daerah. Termasuk di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh. Di Aceh, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Firdaus ditunjuk menjadi Ketua Koordinator Tim Pemenangan calon presiden Anies Baswedan. Menurut mantan Wakil Bupati Aceh Tengah itu, sejumlah pihak menyambut baik pemenangan Anies di Aceh. Beberapa mantan pengurus PDIP dari berbagai Kabupaten di Aceh juga siap bergabung bersama Posko Pilihan Rakyat. Firdaus meyakini, Anies Baswedan akan menang di Aceh, karena Anies memiliki rekam jejak yang sangat baik. Posko Pilihan Rakyat sendiri disiapkan sebagai wadah berkumpulnya para relawan untuk berdikusi dan mengatur strategi serta menyusun langkah-langkah taktis memenangkan Anies. PPR juga akan menjadi agen informasi bagi rakyat yang ingin bertanya dan mengenal siapa sosok Anies, rekam jejaknya, prestasinya dan visi perubahan apa yang akan ditawarkan Anies untuk Indonesia. Tidak kalah pentingnya, PPR menjadi pusat konsolidasi bagi relawan dalam rangka menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi pra dan pasca pilpres 2024. Di PPR, langkah-langkah reaktif dan proaktif digodok dan dipersiapkan. “PPR tidak hanya dibentuk untuk sekedar memenangkan Anies di pilpres 2024, tetapi juga wadah untuk konsolidasi massa dalam mengawal demokrasi Indonesia dan mempersiapkan perlawanan terhadap segala bentuk upaya kudeta dan rekayasa konstitusi,” pungkas Tamsil. (sws)
Dirjen Dukcapil Pastikan Pemilih Pemula Mendapat KTP Elektronik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memastikan pemilih pemula atau pemilih yang telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan mendapatkan KTP elektronik. \"Nanti, setiap mereka yang non-KTP elektronik (pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik pada saat ini), yang umurnya 17 tahun pada 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara Pemilu 2024), insyallah akan dapat KTP elektronik,\" kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Hal tersebut Teguh sampaikan untuk menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai 4.005.275 pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, namun masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Teguh menyampaikan Dinas Dukcapil tingkat kabupaten/kota sebenarnya sudah berupaya mempermudah perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula dengan cara \"jemput bola\", yaitu mendatangkan petugas perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Target dari perekaman KTP elektronik adalah para pelajar yang berusia 16 tahun sehingga saat mereka berusia 17 tahun, maka KTP elektronik dapat segera diserahkan. \"Kami sudah banyak melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah. Dari sekian juta orang, sudah kami rekam, hanya tinggal berapa persen lagi. Ini akan kita kejar menuntaskan sampai pelaksanaan (pemungutan suara) pemilu pada 14 Februari 2024,\" kata Teguh. Sebelumnya pada Senin (3/7), Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan 4.005.275 pemilih secara umum merupakan pemilih yang belum berusia 17 tahun saat ini dan pemilih yang sudah berusia 17 tahun saat ini, tapi belum membuat KTP elektronik. Menurut Lolly, sebanyak 4 juta pemilih itu berpotensi tidak dapat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Ia mengatakan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengharuskan seseorang yang sudah terdaftar sebagai pemilih menunjukkan KTP elektronik agar bisa mencoblos. Bawaslu lantas meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi persoalan tersebut.(sof/ANTARA)
Sosok Cawapres Penentu Preferensi Politik Gen-Z di 2024
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar menyebutkan sosok calon wakil presiden menjadi penentu preferensi politik Generasi Z di Pemilihan Umum 2024. \"Tiga sosok calon presiden yang muncul saat ini, mereka tidak masuk kesukaan atau kecenderungan sosok representasi dari Generasi Z, jadi kecenderungan Gen-Z memilih di Pemilihan Presiden 2024 itu bergantung pada sosok wakil, cawapres jadi penentu,\" kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Rabu. Karakter, cara berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi kandidat calon presiden Anies Baswedan, kata Panji, menunjukkan karakter bapak atau orang tua dan Prabowo Subianto juga menunjukkan hal serupa. Untuk Ganjar Pranowo, lanjut dia, memang cara berkomunikasinya mencoba menyasar Generasi Z, lebih gaul dibanding Prabowo dan Anies, namun Ganjar juga tidak bisa lepas dari karakter elite politik dan petugas partai sehingga hal itu menjadi sekat dengan dengan para generasi muda, pemilih pemula saat ini.\"Anies itu cara komunikasinya seperti bapak-bapak, Prabowo juga, tapi Prabowo juga menunjukkan karakter elite, sama halnya dengan Ganjar. Jadi ketiga sosok ini tidak bisa berinteraksi dengan mudah ke anak-anak muda saat ini,\" kata dia.Sementara, Generasi Z, kata dia, jiwa dan karakter mereka lebih bebas, santai dan dalam berkomunikasi tidak bersekat-sekat atau berkasta-kasta, baik dari sisi umur, jabatan maupun golongan. \"Mereka Generasi Z ini bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja itu setara, sebaya meskipun umurnya lebih tua atau lebih muda, pakai lu gue, tidak memandang sekat jabatan atau golongan. Mereka alergi dengan itu,\" kata dia. Oleh karena itu, pilihan Gen-Z terhadap pasangan calon presiden yang maju pada Pilpres 2024 nanti akan ditentukan oleh sosok cawapres yang akan dipasangkan dengan tiga kandidat capres yang namanya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. \"Ada empat sosok yang menjadi representasi pilihan generasi muda saat ini, yakni Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, persoalannya sekarang apakah empat nama ini diberikan kesempatan oleh partai politik untuk jadi wapres,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Lemhannas Diajak untuk Meluruskan Sejarah Pancasila di Buku Ajar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meneliti dan meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), serta bahan pengajaran lembaga pendidikan kedinasan. Basarah menilai masih ditemukan kerancuan tentang sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar sekolah dan perguruan tinggi. Untuk itu, dia menyebut Lemhannas bisa bekerja sama dengan badan atau lembaga yang menaruh perhatian pada geopolitik dan ideologi negara. \"Ada yang menyebut tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, ada yang menyebut Mohammad Yamin. Sejarah kelahiran ideologi bangsa harus ditulis secara valid dan seragam,\" kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu. Menurutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan lembaga-lembaga riset di berbagai kampus perlu duduk bersama melakukan riset untuk meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di semua buku ajar. ‘’Masyarakat Indonesia kini didominasi oleh generasi milenial dan Z yang sama sekali terputus dari sejarah kemerdekaan masa lalu. Mereka adalah generasi cerdas, kritis, melek internet. Jika disodorkan kepada mereka sejarah yang tidak masuk akal, mereka cenderung mempertanyakan atau menolaknya,\" ujar Basarah. Basarah mengusulkan agar digencarkan pemahaman kepada generasi muda bahwa hanya ada satu Pancasila, tidak ada Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, atau Pancasila 18 Agustus 1945. Dia mengatakan generasi muda harus disodorkan penulisan sejarah yang sederhana, enak dibaca, dan masuk akal. Hal itu agar generasi muda bangsa tidak bingung dengan informasi di dunia virtual. \"Pertama-tama di buku ajar harus disampaikan sejarah Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang di Nusantara. Ini yang saya maksud penyajian fakta-fakta sejarah secara rasional dan membangkitkan kecintaan pada Pancasila,\" terang dia. Setelah pembaca paham, sambung dia, barulah disodorkan sejarah kelahiran Pancasila secara komprehensif. \"Dimulai dari Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI, lalu Rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, hingga Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945,\" kata Basarah. Dia yakin penjelasan yang runtut seperti itu akan mudah dimengerti dan jauh dari resistensi generasi muda. Ia mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam meralat buku ajar sekolah tersebut diharapkan tetap menghormati setiap pelaku sejarah kelahiran Pancasila. Misalnya, kata dia, dalam versi Nugroho Notosusanto diketahui Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. \"Saat sejarah versi Nugroho ini diralat, jangan sampai ketokohan dan peran sejarah Muhammad Yamin terabaikan. Kita harus terus menghormati jasa para pahlawan,\" kata Basarah. \"Ingat, Pancasila dilahirkan oleh semua pendiri bangsa. Bahwa sumber kelahirannya adalah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, itu hanyalah bagian sejarah. Bung Karno dan semua pahlawan itu adalah milik bangsa Indonesia,\" kata dia. Basarah menyampaikan hal tersebut di hadapan Peserta Kursus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI, Rabu.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Minta Kapolri Turun Tangan Bebaskan 15 Mahasiswa yang Ditahan Polres Bima
JAKARTA, FNN – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Kapolri Jenderal Listyo Pol Sigit Prabowo untuk turun tangan dan membantu membebaskan 15 Mahasiswa yang sedang ditahan di Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ke-15 mahasiswa itu sudah ditahan beberapa pekan setelah melakukan aksi demonstrasi menuntut perbaikan Jalan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB. \"Mahasiswa berdemonstrasi adalah hal biasa. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, anak-anak mahasiswa di Bima biasa berdemonstrasi,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, apa yang dilakukan mahasiswa di Bima dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat mengenai kerusakan jalan tersebut. \"Jadi mahasiswa nggak demo, nggak keren di sana. Mohon kebijaksanaanya agar mereka bisa kembali kuliah. Semoga kelak menjadi pemimpin Indonesia. Amin YRA,\" katanya. Diketahui, sejumlah Mahasiswa diamankan oleh aparat Polres Bima, NTB, pada Selasa, 30 Mei 2023. Pengamanan mereka pada saat aparat membubar paksa pendemo yang memblokade jalan di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Sejumlah mahasiswa yang diamankan polisi itu merupakan massa aksi tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Donggo dan Soromandi (FPRDS) yang menuntut perbaikan ruas jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang rusak di dua Kecamatan setempat. Massa aksi menggelar demo sejak Senin, 29 Mei 2023. Saat itu, sempat ditanggapi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. M. Noer M.Pd yang mewakili Pemkab Bima. Hanya saja, tidak ada tanggapan dan kejelasan perbaikan. Kecewa tidak ada kejelasan, massa aksi kemudian memblokade jalan. Aksi unjuk rasa berlanjut pada Selasa, 30 Mei 2023. Tuntutan massa aksi tetap sama, yakni mendesak Gubernur NTB dan Bupati Bima agar mengalokasikan anggaran perbaikan ruas jalan di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi pada APBD Perubahan tahun 2023. Selain menuntut perbaikan jalan, massa aksi juga kembali menutup ruang jalan lintas Kecamatan Bolo dan Soromandi tepatnya yang berada di Desa Bajo Kecamatan Soromandi dengan masukan kayu balok hingga bebatuan ke dalam ruas jalan. Bahkan dalam aksinya, mereka juga membakar ban bekas. Aksi blokade jalan selama dua hari tersebut praktis membuat akses lalu lintas warga menjadi terganggu. Bahkan kendaraan truk yang memuat jagung hasil penen petani tidak bisa melintas. Akibat aksinya, sebanyak 15 pendemo yang ditahan sejak tanggak 31 Mei 2023 hingga saat ini, dijerat dengan Pasal 192 ayat 1 ke 1e KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo pasal 12 jo Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Yakni dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau merusak sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi jalan umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas. (ida)
Pengumuman Nama Pendamping Ganjar Menunggu Momentum
Padang, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pengumuman nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menunggu saat yang tepat.\"Pengumuman bakal calon wakil presiden itu bisa September dan bisa juga awal Oktober sebelum pendaftaran, tergantung momentum yang tepat,\" kata Hasto Kristiyanto di Padang, Sumatera Barat, Rabu.Hasto menambahkan bulan Juli hingga Agustus 2023 merupakan masa penggemblengan. Setelah tahapan tersebut dilalui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan langsung mengumumkan nama yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024.Pengumuman nama bakal cawapres itu akan dilakukan setelah Megawati Soekarnoputri berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo.Hasto mengatakan saat ini partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut masih mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya kesatuan kepemimpinan, visi dan misi yang akan diusung, hingga strategi pasangan dalam menjawab berbagai tantangan di akar rumput.Ketika ditanyakan terkait nama-nama bakal cawapres tersebut, Hasto menegaskan Megawati telah mengantongi 10 nama. Namun, Hasto tidak merinci siapa saja nama yang dimaksud.Saat ini, tambahnya, 10 nama tersebut masih terus didalami dan bersifat dinamis. Sebab, partai juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk aspek elektoral dan religius calon yang akan diusung.Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Letak Geografis RI Berdampak pada Aktivitas Kemaritiman
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan letak geografis Indonesia yang strategis memberikan pengaruh terhadap aktivitas kemaritiman secara nasional maupun internasional. \"Posisi secara geografis berdampak pada tingginya aktivitas kemaritiman dan kepentingan dengan segala permasalahannya baik skala nasional maupun internasional,\" ujar Mahfud dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Rabu. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat 14 dari negara terluas dan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. \"Maka dilihat dari luas wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi Indonesia dan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 17.508 pulau,\" katanya. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Kendati demikian, sambung dia, hal ini justru berpotensi sebagai ancaman. Mahfud menyebutkan ancaman tersebut didominasi oleh ancaman non tradisional, seperti pelanggaran wilayah di mana terjadi penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang maupun barang, penyelundupan narkotika hingga pencemaran lingkungan. Untuk itu, dirinya mengajak pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) agar bertanggung jawab melakukan pencegahan, penindakan dan menanggulangi segala ancaman terhadap keselamatan dan pelanggaran hukum di laut Indonesia. Lebih lanjut, pada geopolitik regional di kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran yang dapat memicu ketegangan di kawasan. Salah satunya adalah sengketa Laut Cina selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim. Menurut Mahfud, secara umum situasi geopolitik nasional masih cukup stabil. Namun, dia mengaku Indonesia masih banyak menghadapi berbagai potensi ancaman di laut. \"Secara umum situasi geopolitik nasional saat ini cukup stabil, tapi Indonesia masih banyak menghadapi potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri,\" pungkas Mahfud.(ida/ANTARA)
BroNies Kutuk Upaya Kriminalisasi terhadap Capres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BroNies (Relawan Bro Anies) mengeluarkan pernyataan sikap atas upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap calon presiden Anies Baswedan. Berikut pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur kepada FNN, Rabu, 5 Juli 2023. Kriminalisasi Anies, Kriminalisasi BroNies Berhembus bau tak sedap dari upaya melakukan penjegalan sekaligus kriminalisasi terhadap Anies Baswedan saat mengikuti kontestasi capres dalam pilpres 2024 mendatang. Bukan sekadar wacana, skenario jahat menggagalkan Anies sebagai presiden RI begitu kentara, menjadi konsumsi publik dan terasa nyata gerakannya dilakukan oleh rezim kekuasaan. Sebagai figur pemimpin potensial, kehadiran Anies Baswedan dalam kancah pemerintahan dan politik nasional sudah dianggap sangat mengganggu, mengancam dan membahayakan pemerintahan status quo, terutama setelah menanggalkan jabatannya kelak. Tak ayal, terlebih sejak menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies menjadi musuh bersama rezim kekuasaan yang dtopang oleh kekuatan oligarki korporasi dan oligarki partai politik tertentu. Upaya mengangkangi demokrasi dan menghianati konstitusi terus mengalir seiring berakhirnya pemerintahan 2 periode dan derasnya arus perubahan. Isu, intrik dan fitnah melebur menjadi kebencian dan sikap anti Anies yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Rezim kekuasaan seperti sedang melakukan politik Machiavellis terhadap menguatnya figur Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung rakyat. Bagi rezim, kesinambungan pembangunan identik dengan keselamatan pemerintahan yang dinilai publik sebagai boneka oligarki pemodal. Kelanjutan kolonialisasi berkedok investasi itu, hanya bisa dijamin dengan siapapun presiden berikutnya asal bukan Anies Baswedan. Prestasi dianggap tak berarti, penghargaan dianggap tak sepadan, begitulah rezim memandang Anies Baswedan. Bahkan jika Anies bisa ikut kontestasi dan tampil menjadi pemenang pilpres 2024, bagi rezim status quo hanya tinggal menunggu waktu untuk menuai hukuman atas semua kejahatan yang telah dilakukan saat mengendalikan pemerintahan satu dekade yang disebut banyak kalangan jauh lebih buruk dari ORBA. Mahligai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rupa-rupa proyek rente seperti utang negara, IKN, TKA, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Omnibus Law, UU Minerba, HIP, hingga anak, mantu ipar dan kerabat ramai-ramai menjadi pejabat negara dll. Menjadi motif, faktor dan indikator dari rezim ini harus berkuasa selamanya, kalau perlu seumur hidup. Hanya yang menjamin keamanan dan keselamatan rezim yang didukung, untuk yang melawan atau menjadi ancama mesti disingkirkan. Presiden berkuasa harus 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kalau tidak bisa dipaksakan, presiden berikutnya harus berasal dari kalangannya, minimal menjadi boneka kekuasaan oligarki dan komplotannya. Kecenderungan konsiprasi dan permufakatan jahat yang mampu mengkooptasi KPU, KPK dan MK serta institusi negara yang vital dan strategis, semata-mata diperdayakan hanya untuk melakukan kriminalisasi sekaligus menjegal Anies sebagai presiden Indonesia. Rezim yang diduga dalam perlindungan Partai Komunis China, tak ada pilihan lagi selain mengamputasi Anies yang dinobatkan sebagai antitesis rezim, juga memiki kedekatan dengan pemimpin dan umat Islam. Tak cukup pribadi Anies, partai politik pengusungnya kerap dibegal dan digembosi. Tak sekedar buzzer dan influencer yang memanipulasi data dan fakta hingga memecah belah anak bangsa. Pelbagai rekam pikiran, rekam jejak dan rekam karya Anies disikapi rezim dengan sinis, termasuk Maha Karya Anies berupa JIS. Seperti sumur resapan, Formula E dll., JIS juga contoh nyata dan faktual betapa bermuka dua dan menjilat ludahnya sendiri, rezim terhadap prestasi Anies. Rezim kekuasaan kini benar-benar berada di titik nadir. Seperti memakan buah simalakama. Maju Kena Mundur Kena, Setan Kredit, Gantian Dong dan semua film-film Warkop DKI yang konyol penuh lelucon, menjadi ilustrasi paling tepat dan relevan menggambarkan rezim kekuasan sekarang yang begitu miris dan boleh jadi begitu tragis dan memilukan pada masanya nanti. Dengan demikian berdasarkan atas realitas kebangsaan terkait politik hukum dan politik kekuasaan yang dihadapi rakyat Indonesia pada umumnya dan figur Anies Baswedan khususnya. Mengusung narasi perubahan dengan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan tidak mungkin menjadi pemenjaraan bagi Anies Baswedan karena melawan kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Prof. Denny Indrayana dan beberapa anggota legislatif mengenai Anies bakal ditersangkakan oleh KPK yang informasinya sudah dipublikasikan. Berkembang rumor yang didukung oleh fakta-fakta yang bisa menjadi indikator ke arah tersebut seperti pemecatan komisioner KPK, Brigjend Pol. Endar Priantono selaku direktur penyelidikan yang bersikeras tidak menemukan tindak pidana dan gagal mentersangkakan Anies dalam Formula E dll. Perpanjangan masa jabatan satu tahun komisioner KPK oleh MK, dinilai juga sebagai upaya menjerat Anies sebagai pelaku tipikor sebelum perhelatan pilpres 2024. Perkembangan info terakhir ada dugaan beberapa komisioner KPK telah menandatangani berita acara status tersangka Anies dan akan diumumkan usai Anies pulang dari ibadah haji bulan Juli ini. Meskipun masih asumsi, beberapa fakta dan indikator dari rezim kekuasaan yang mulai main kayu dan menggunakan politik kotor itu, patut diwaspadai dan diantisipasi baik oleh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan maupun pendukung Anies dari partai politik, relawan dan simpatisan lainnya. Perlu dan pentingnya semua pendukung Anies dan yang menginginkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik memikirkan dan melakukan tindakan pencegahan dan solusi dari upaya menjegal dan kriminalisasi Anies secara nyata, demokratis dan konstitusional. Maka oleh karena itu, DPP BroNies (Relawan Bro Anies) sebagai salah satu simpul relawan Anies Baswedan, menyampaikan beberapa hal antara lain sbb: Pertama, DPP BroNies menyampaikan sikap tegas menolak upaya penjegalan dan kriminalisasi Anies sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Kedua, jika rezim kekuasaan terus memaksa melakukan upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap Anies dengan segala cara, maka DPP BroNies bersedia mendampingi Anies dan atau menggantikan Anies bahkan dalam menghadapi penjara sekalipun, itupun jika Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan karena politisasi atau hukum kekuasaan. DPP BroNies melakukan ini sebagai bentuk solideritas, loyalitas dan militansi kepada Anies serta menegakan demokrasi dan konstitusi yang berkeadilan. Ketiga, meminta kesadaran semua partai poltik pengusung, para simpul relawan, dan rakyat Indonesia pada umumnya serta para pemimpin dan umat Islam khususnya, untuk memberikan perhatian, dukungan moral, dan segala daya upaya untuk mencegah penjegalan dan kriminalisasi Anies Baswedan sebagai capres dalam pilpres 2024. Semua itu diniatkan dan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, menghadirkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, negara dan bangsa Indonesia dalam bingkai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI.(Ida).
Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri. Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema \'Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres\'. Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia. \"Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023). Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun. \"Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,\" katanya. Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. \"Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,\" ujarnya. Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi. \"Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai \'Penyambung Lidah Rakyat. Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai \'Bapak Pembangunan\' itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa. \"Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024. Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang. \"Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,\" ujarnya. Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik. \"Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,\" katanya. Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan. \"Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,\" katanya. Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang. \"Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,\" jelasnya. Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat. \"Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,\" katanya. Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah. \"Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,\" katanya. Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras. \"Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
POPULER
