POLITIK
Retorika Politik Surya Paloh Ditujukan Kepada Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Pidato politik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, sarat dengan pesan politik dan retorika politik yang ditujukan langsung secara persuasif kepada Presiden Joko Widodo. “Surya Paloh konsisten menggunakan makna dasar restorasi dengan menggunakan diksi denotatif (kata yang sebenarnya) untuk memperjuangkan perubahan. Pidato politik itu secara persuasif ditujukan kepada Presiden Jokowi,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (16/7). Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (16/7). Di hadapan bakal calon presiden Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta kader Partai Nasdem yang memenuhi Stadion GBK, Surya Paloh tegas mengkritik Presiden Jokowi. Kecewa Menurut Selamat Ginting, dalam pidato politiknya Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya, karena kondisi yang diharapkan saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa. “Ungkapan frasa sayang seribu sayang, tidak sesuai harapan. Hal itu diucapkannya dua kali dan mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta apel siaga perubahan,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Awalnya, kata Ginting, Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem. Sehingga partai besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai Presiden pada 2014 lalu. Dikemukakan, di akhir pidato, Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Nasdem dan pemerintah (Presiden Jokowi) yang didukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, \"Kita terjepit, tapi apakah kita menyerah, kita menyerah, kita menyerah?\" kata Ginting menirukan pernyataan Surya Paloh. “Surya Paloh tegas menjawab tidak akan menyerah. Itulah pesan politik dari retorika politik Surya Paloh dalam pidato persuatif yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Teknik Berpidato Menurut Selamat Ginting, retorika berpidato adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Tidak mudah untuk menguasai seni berbicara politik, karena perlu bakat alami (talenta) maupun melalui ketrampilan teknis. “Surya Paloh sudah belajar teknik berpidato yang baik sejak masa SMA. Ia berlatih berpidato berulang-ulang di depan cermin. Ia mampu berbicara lancar dengan pikiran yang jelas dan memiliki ingatan yang kuat untuk disampaikan secara singkat, jelas, padat dan mengesankan,” kata Ginting, salah satu tim penulis buku biografi Editorial Surya Paloh. Ginting mengakui Surya Paloh salah satu elite bangsa yang memiliki kemampuan berpidato politik terbaik saat ini di Indonesia. Antara lain karena memiliki ingatan yang kuat terjadap sejarah, punya daya kreasi dan fantasi tinggi, serta teknik mengungkapkan fakta dan penilaian dengan tepat. “Bang Surya Paloh seperti Che Guevara muda yang berapi-api dengan tampilan topi baret militer, kumis,janggut dan brewok. Ia bisa mencari padanan kata dan nada bicara yang sesuai di tengah gemuruh ribuan massa. Dia tahu waktu, ruang, dan situasi yang tepat. Termasuk kepada siapa pesan yang disampaikan dalam pidatonya,” ungkap Ginting yang pernah menjadi wartawan di Media Indonesia dan Metro TV. Beretorika, lanjut Ginting, harus dapat dipertanggungjawabkan secara emosional. Sebab tujuan retorika politik itu sesungguhnya membuktikan maksud pembicaraan dan membuktikannya di depan publik. Menurut Ginting, pidato Surya Paloh masuk dalam kategori pidato persuasif dan bukan pidato informatif maupun pidato rekreatif. Pidato persuasif bertujuan mempengaruhi khalayak dengan membujuk agar mengubah pilihan atau sikapnya. “Sehingga pidato politik Surya Paloh bertujuan agar publik mempercayai ucapannya dengan antusias, dan melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya,” pungkas Ginting. (sws)
Fahri Hamzah Ungkap Jokowi dan Prabowo Miliki Ikatan Batin yang Kuat
JAKARTA, FNN - Isu kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang menjadi salah satu bakal calon presiden (capres) terus menjadi perbincangan jelang kontestasi politik lima tahunan, yakni Pemilu 2024. Bersamaan dengan itu, asumsi bahwa arah dukungan Jokowi untuk Prabowo terendus semakin kuat, disaat sejumlah capres tengah berebut suara untuk bisa mendapatkan hati dan dukungan dari relawan Jokowi. Kabar kedekatan dua tokoh itu pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, yang bahkan tak menampik isu tersebut. \"Pak Jokowi dan Prabowo memang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Saya mau ungkapkan satu hal yah, Anda harus ngerti bahwa hubungan batin antara Prabowo dengan Jokowi itu kuat sekali,\" ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, kedekatan Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan baru. Hal itu bisa ditelusuri sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 silam yang sebelumnya merupakan Wali Kota Solo. \"Bukan soal baru (kedekatan Jokowi dan Prabowo), ini soal lama sejak dari Solo ke Jakarta. Itu nggak gampang itu, itu dalam sekali itu hubungan antara mereka berdua ini,\" beber Fahri. Maka dari itu, lanjut Fahri, Kabinet Pemerintahan Jokowi harus menggunakan momentum ini untuk bersatu mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Apalagi saat ini, approval rate Jokowi sangat tinggi yakni sekitar 80 persen. \"Makanya kalau menurut saya gunakanlah momentum ini, mumpung Pak Jokowi ini approval ratenya tinggi harusnya kebinetnya ini bersatu. Apalagi sudah 90 persen, Bos. Kalau approval rate sudah 90 persen, ya sudah bersatulah. Bawalah Pak Prabowo ini, tinggal cari wakil,\" kata Fahri. Terkait kabar kedekatan Jokowi dan Prabowo tersebut, ia pun menilai kalau pihak-pihak yang berlawanan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tidak terlalu kuat. Ditambah, di kalangan akar rumpus juga sudah tidak ada lagi yang menghalangi Prabowo di Pilpres 2024. \"Waktu saya bertemu berdua Pak Prabowo di kantornya (Kemenhan), itu juga saya bilang \'Mas sebenarnya kalau bicara rakyat sih kayaknya orang sudah sadar juga nggak mungkin lagi lah menghalangi Bapak\',\" ucap Calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Bara I ini seraya juga menduga kalau di tataran elite nasional sudah tidak ada yang menghambat Prabowo. (*)
Anis Matta: Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia memiliki talenta dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) sebagai bangsa besar. Hal itu bisa dilihat antara lain dari peninggalan Candi Borubudur di Jawa Tengah, yang menjadi warisan arsitektur dunia yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi. \"Bagaimana mungkin kita bisa punya kontribusi arsitektur yang dikenal oleh dunia sampai sekarang, kalau kita tidak punya talenta, tidak punya DNA sebagai bangsa besar. Itu sudah cukup untuk mengindikasikan, bahwa kita bisa menjadi bangsa besar sekarang ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta saat diwawancarai salah satu televisi nasional di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Menurut Anis Matta,kelemahan Indonesia sekarang, adalah tidak memiliki keinginan politik yang kuat untuk menjadi bangsa besar. \"Tidak suka mempunyai mimpi yang terlalu besar, karena kita selalu menganggap,bahwa susah dicapainya. Padahal ada tuntutan sejarah, dan kondisi saat ini bisa menciptakan perubahan besar bagi sejarah kita,\" katanya. Situasi geopolitik sekarang, lanjut Anis Matta, harus jadi momentum bagi Indonesia untuk memnjadi kekuatan global baru. Karena itu, Indonesia bisa memberikan arah baru bagi sejarah dunia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian, akibat konflik global saat ini. \"Di saat konflik global terjadi, kekuatan adidaya China dengan Rusia di satu sisi, melawan Amerika dan seluruh dunia, sementara Indonesia bukan dianggap sebagai ancaman. Karena itu, Indonesia bisa menjadi satu kekuatan baru yang bisa memberikan arah bagi sejarah dunia,\" katanya. Selain itu, pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres), dan secara bersamaan Amerika Serikat (AS) dan Rusia juga menggelar Pilpres. Sehingga secara tidak langsung Pilpres di Indonesia dengan di AS dan Rusia saling berpengaruh. Sebab, Pemilu 2024 menjadi satu tahapan yang penting bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan mengejar target atau cita-cita besar menjadi Superpower baru. \"Menurut saya, Indonesia yang paling mampu sekarang. Karena itu, Pemilu 2024 sekarang ini penting. Penting yang saya maksud disini, adalah pemenang 2024 yang akan menentukan Arah Baru Indonesia, atau peta jalan untuk menjadikan Superpower baru,\" katamya. Partai Gelora, ungkap Anis Matta, telah menentukan empat kriteria calon presiden (capres) yang bisa diandalkan atau dipercaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan sebagai Superpower baru. \"Saya sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa ada empat faktor yang kita pertimbangkan untuk menetapkan capres. Pertama walaupun kita susah menemukan orang yang memenuhi kriteria secara sempurna, paling tidak berusaha mencari orang yang mendekati, karena kita tidak sedang mencari Superman,\" katanya. Pertimbangan kedua adalah soal geopolitik, sehingga kita perlu memastikan bahwa pemimpin Indonesia akan datang bisa menavigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik sekarang. Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah mempertahankan kepentingan nasional kita, yakni menjaga integrasi dan persatuan dari ancaman disintegrasi bangsa. \"Ancaman disintegrasi di Indonesia ini punya banyak faktor, selain agama, ras, geografi. Tapi juga ada krisis ekonomi dan pemain global yang mencoba di cawe-cawe Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bisa memimpin dan mempertahankan persatuan Indonesia,\" katanya. Sementara pertimbangan keempat adalah, pertimbangan kepentingan Partai Gelora sendiri. Yakni merealisasikan agenda-agenda besar Partai Gelora seperti masuk DPR. \"Kita pasti akan mengalami gesekan di lapangan. Sebab, ada partai baru yang masuk, pasti ada yang keluar dong, kan nggak ada tambahan kursi, kursinya itu-itu saja. Jadi kalau ada peserta baru, tentu akan ada peserta lama yang keluar,\" katanya. Anis Matta mengatakan, bersama pemenang Pilpres 2024, Partai Gelora akan terus mengelaborasi Arah Baru Indonesia sebagai peta jalan menjadikan Supepower baru. \"Kita akan fokus memberikan perhatian kepada anak muda kita yang usia-nya sekarang 17-20 tahun. Mereka yang sekarang berumur 20 tahunan, 20 tahun lagi mereka umur 40. Merekalah SDM kita nanti, bukan kita-kita, di tengah dunia yang jauh lebih besar,\" katanya. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga bakal mendorong pendidikan wajib belajar 16 tahun atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi. Sebab, sumberdaya manusia (SDM) merupakan tulang punggung setiap bangsa, apalagi jika ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia. \"Kita akan berikan kuliah atau sekolah gratis. Kita perlu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Revolusi pendidikan ini sangat penting, bukan soal sekolah gratis pendidikan wajib belajar 16 tahun saja, tapi ini cara mengatasi kekurangan SDM yang dipercaya sebagai tulang punggung setiap bangsa,\" katanya. Untuk mereformasi Sistem Pendidikan Indonesia ini, Anis Matta meminta publik untuk tidak bertanya terlebih dahulu berapa anggaran yang diperlukan, dan darimana anggaran akan didapat. \"Itu masalah teknis saja, saya mengerti bagaimana mensiasati sisi anggarannya. Saya pernah di DPR dan memimpin bidang ekonomi, termasuk diantaranya adalah anggaran. Saya mengerti bagaimana cara mensiasati, tetapi yang lebih penting untuk kita adalah urgensinya, adalah prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi kekuatan superpower baru,\" pungkas Wakil Ketua DPR Bidang Korekku 2009-2013 ini. (*)
Dua Calon Anggota Paskibraka Nasional 2023 Dikirim dari Papua Barat
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengirimkan dua pelajar calon anggota pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Tamrin Payapo di Manokwari, Sabtu, mengatakan seleksi calon anggota Paskibraka tingkat nasional maupun provinsi Papua Barat sudah diselenggarakan sejak Mei 2023.\"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti tahapan seleksi. Dua pelajar dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil terpilih dari proses seleksi,\" ujar Tamrin.Ia menjelaskan dua pelajar calon anggota Paskibraka Nasional adalah Muhamad Moreno Aryl Rimosan dan Paskalia Aprilia Kubiari. Setelah tiba di Jakarta, kedua pelajar asal Papua Barat akan mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan secara terpusat bersama calon peserta lainnya.\"Dua pelajar Papua Barat nantinya bergabung dengan peserta lainnya dari 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap kedua pelajar dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan maksimal,\" ujar Tamrin.Menurut dia, keikutsertaan kedua pelajar dalam Paskibraka menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.\"Kibarkan panji Papua Barat di Istana Negara. Harumkan nama Papua Barat di kancah nasional,\" ujar dia.Ia menuturkan kedua pelajar yang menjadi calon Paskibraka merupakan generasi asli Papua.Paskalia Aprilia Kubiari berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan putra asli Kabupaten Fakfak.\"Dua pelajar yang dikirim adalah pelajar asli Papua,\" tutur dia.Selain itu, kata dia, tim seleksi juga telah menentukan 36 pelajar sebagai anggota Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat pada upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Mereka berasal dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama\"Puluhan pelajar tersebut nantinya diasramakan agar proses pembinaan dan pelatihan berjalan lebih maksimal mulai tanggal 24-25 Juli 2023,\" ucap Tamrin.Sementara itu, calon anggota Paskibraka Nasional 2023 Paskalia Aprilia Kubiari merasa bangga karena bisa mewakili Papua Barat pada level nasional, sebab menurut dia, keberhasilan itu tentunya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan semangat dan kerja keras selama tahapan seleksi.Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat dalam pelaksanaan tugas mengibarkan bendera pusaka.\"Saya berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik saat berada di Jakarta,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
"Hoegeng Awards" Harus Menjadi Pemantik untuk Personel Polri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan \"Hoegeng Awards\" harus menjadi pemantik untuk seluruh personel Polri di Tanah Air.\"Hoegeng Awards 2023 harus dijadikan pemantik bagi seluruh personel Polri, dari mulai tamtama sampai perwira tinggi, dari mulai bhayangkara dua hingga jenderal, untuk senantiasa meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo usai menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (14/7) malam.Dia menjelaskan Hoegeng Awards 2023 menjadi cerminan bahwa Polri selalu dekat dan mengayomi masyarakat. Selain itu, menjadi semangat bagi personel Polri lainnya untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional sebagai pengayom sekaligus penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Sosok Jenderal Hoegeng kata dia, menunjukkan sikap bahwa polisi tidak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan. Bamsoet berharap semangat integritas ini harus terus diwariskan kepada setiap personel Polri.\"Jenderal Hoegeng pernah menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan,\" ucapnya.Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, putera Jenderal Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng, serta didampingi Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023.Penerima Hoegeng Awards 2023 terdiri dari lima kategori. Polisi Inovatif diberikan kepada Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo. Polisi Berdedikasi diberikan kepada Bhabinkamtibas Desa Haringen, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah.Kemudian, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman diberikan kepada Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto. Polisi Berintegritas diberikan kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekolah Pembentukan Perwira Kombes Pol. Darmanto. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak diberikan kepada Parik 2 Itbid Itwasda Polda Jawa Tengah, AKP Yuni Utami.(ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.\"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,\" ucapnya.Kata dia, data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan. Upaya itu agar bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.Jalur afirmasi sendiri merupakan jalur penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.Pernyataan tegas itu disampaikan Puan, setelah adanya berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023. bahkan, di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.Disdik Bogor bahkan mencoret 208 nama siswa yang disinyalir berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.Akibatnya, banyak orang tua yang \'menghalalkan\' segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi.Sistem PPDB zonasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara rumah siswa dan sekolah. Sebelum sistem zonasi diberlakukan, banyak siswa yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah unggulan, tetapi harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh karena tidak bisa masuk ke sekolah unggulan itu.Puan mendukung penghapusan kastanisasi sekolah, namun pemerintah diminta menemukan formulasi yang tepat agar sistem zonasi yang sebenarnya dimaksudkan baik tersebut tidak justru malah dijadikan peluang dilakukannya kecurangan.\"Sekolah harus memiliki standar pendidikan yang sama, jadi tidak ada lagi namanya sekolah unggulan atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam menjalankan amanat sesuai undang-undang,\" tutur mantan Menko PMK tersebut.(ida/ANTARA)
Terkait Dukungan untuk Pilpres 2024, Projo Sebut Belum Ada Arahan
Jakarta, FNN - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa belum ada arahan terkait arah dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Belum, belum (ada arahan). Masih tunggu. Ojo kesusu, tetep. Jangan grasa-grusu, tetep,\" ujar Budi Arie kepada awak media usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023, di Jakarta Selatan, Jumat.Ketika disinggung mengenai kapan arahan dukungan untuk Pilpres 2024 akan dideklarasikan, Budi Arie berkilah dengan mengatakan pendaftaran bakal calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih jauh, yakni pada Oktober.\"Nanti, Oktober masih jauh, kan. Masih lama, beberapa bulan lagi kan,\" ucap dia.Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie menegaskan komitmen Projo untuk mendengarkan suara masyarakat di berbagai daerah melalui konferensi daerah (konferda).Konferda tersebut bertujuan untuk mewarnai pemilihan umum (pemilu) yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat di daerah.Lebih lanjut, Budi Arie juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kalkulasi Projo, Pilpres 2024 nanti bukan zero sum game. Zero sum game bermakna keuntungan yang diperoleh pemenang berasal dari kerugian yang dialami oleh pihak yang kalah.\"Pilpres 2024 bukan zero sum game, melainkan pilpres persatuan,\" ujarnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan adanya relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi calon presiden di Pilpres 2024.Isu Projo mendukung Prabowo muncul setelah Konferda Projo di beberapa daerah mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo, salah satunya di Sulawesi Selatan.Di sisi lain, PDI Perjuangan secara resmi mendeklarasikan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada 21 April 2023. Sebagaimana yang diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berasal dari PDI Perjuangan.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
PBB Minta KPU-Bawaslu Membahas Usulan Tunda Pilkada Serentak 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) duduk bersama untuk menyelesaikan usulan penundaan Pilkada Serentak 2024.\"Saya berpikir bahwa penyelenggara pemilu dan pilkada ini (adalah) KPU. Tentunya, bisa dievaluasi bersama. Kalau toh memang mau ditunda, bisa disiapkan seperti apa mekanisme penundaannya. Ini ketetapan undang-undang,\" kata Afriansyah usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat.Menurut Afriansyah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat melakukan evaluasi bersama Bawaslu. Apabila ada kemungkinan Pilkada Serentak 2024 ditunda, maka mekanisme penundaan dapat disiapkan.Selain itu, menurut dia, rentang waktu yang hanya satu bulan antara penetapan dan jadwal Pilkada Serentak 2024 sangatlah mepet. Oleh karena itu, katanya, tak menutup kemungkinan usulan Bawaslu terkait penundaan Pilkada Serentak 2024 itu dapat terwujud.\"Mereka beranggapan dengan mepetnya waktu kesiapan KPU, bagaimana? Ini memang harus dipelajari betul,\" tambahnya.Namun demikian, Afriansyah tetap menyerahkan keputusan penundaan Pilkada Serentak 2024 itu kepada KPU dan Bawaslu guna mendapatkan keputusan yang baik.\"Prinsipnya, kami dari Partai Bulan Bintang menyerahkan semua kepada KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk lebih baik,\" katanya.Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan usulan soal opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 merupakan pembahasan yang dilakukan dalam suatu forum rapat tertutup.\"Untuk persoalan itu, dibahas tertutup, sehingga saya tidak bisa berkomentar karena itu seharusnya rapat tertutup,\" kata Bagja kepada wartawan usai menghadiri Peluncuran Kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.Dia menambahkan hal tersebut sebatas diskusi, sehingga bukan merupakan kesimpulan dari forum Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema \"Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya\" di Jakarta, Rabu (12/7).Bagja menjelaskan bahwa ia tidak akan membawa usulan tersebut untuk dibahas bersama Komisi II DPR RI; karena penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 bukan wewenang Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, melainkan wewenang Pemerintah dan DPR RI.Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan Pemerintah tetap menggelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024.\"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024,\" kata Juri yang juga mantan anggota KPU RI itu.(sof/ANTARA)
Pemerintah Tetap Melaksanakan Pilkada 2024 Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.\"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024,\" kata Juri di Jakarta, Jumat.Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Rabu (12/7), sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu opsi penundaan Pilkada serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.\"Meskipun memahami ada kerumitan, penyelenggara pemilu diminta fokus melakukan penyesuaian tahapan-tahapan, mengatur sumber daya untuk mengatasi jadwal pemilu dan pilkada yang tumpang tindih,\" ungkap Yuri.Yuri pun menegaskan bahwa menjelang pilkada tidak akan ada kekosongan jabatan karena sudah ada penjabat (pj) kepala daerah.Rahmat Bagja sempat mengatakan bahwa Bawaslu khawatir dalam pelaksanaan pilkada 2024 karena pemungutan suara pada November 2024 sedangkan pelantikan presiden terpilih baru dilakukan pada Oktober 2024.\"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,\" ujar Bagja.Dia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga menyelenggarakan pilkada.\"Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa,\" ujarnya.Bawaslu pun mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, hari pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada 27 November 2024.(sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Memperjelas Status NII Sebagai Terduga Teroris
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi atau Gus Islah meminta Pemerintah segera memperjelas status Negara Islam Indonesia (NII) untuk dimasukkan ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).\"Ini menjadi penting sebenarnya. Ada apa dengan Pemerintah? Kok sampai sekarang NII tidak dimasukkan ke DTTOT? Padahal sudah banyak bukti penangkapan dan juga jaringan mereka masih hidup sampai sekarang dengan berbagai metamorfosisnya,\" kata Islah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Tenaga Ahli Direktorat Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu menambahkan bahwa organisasi-organisasi dalam jubah yang sama dengan NII juga seharusnya masuk dalam DTTOT.\"Kita tidak bisa pungkiri bahwa organisasi-organisasi teror yang ada di Indonesia, hari ini, semuanya berawal dari rahim yang sama, yaitu dari NII versinya Kartosoewirjo,\" tambahnya.Dia berpesan supaya aparat penegak hukum tidak terkecoh dengan segala pernyataan yang dikemukakan Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang. Dia mengatakan perlu penelitian lebih lanjut tentang kegiatan apa saja yang dibuat Panji Gumilang selama memimpin Al-Zaytun.\"Kalau saya pribadi, begini, Panji Gumilang ini bisa saja dia mengaku Pancasilais, tapi sebenarnya dia itu masih melakukan proses konsolidasi setiap tanggal 1 Muharram di Al-Zaytun, yang mendatangkan ribuan orang dari luar Al-Zaytun untuk proses-proses konsolidasi,\" jelasnya.Terkait perbedaan fikih yang terjadi di Al-Zaytun tersebut, Gus Islah juga berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Dalam Islam sendiri, sejarah-sejarah terbentuknya berbagai sekte, firqoh, atau ajaran yang berbeda itu memang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu.\"Di Indonesia juga antarorganisasi saja bisa berbeda pandangan fikihnya,\" tambahnya.Islah mengatakan bahwa fikih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga berbeda; ditambah dengan Al Irsyad dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai khilafiyah yang lazim terjadi. Perbedaan, tuturnya, sejatinya akan terus ada dan tidak boleh dikekang.\"Yang harus kita hindari adalah pemahaman takfir atau mengkafirkan sesama yang cenderung menghegemoni dan melakukan klaim kebenaran atas nama diri dan kelompoknya,\" ujar Gus Islah.(sof/ANTARA)
POPULER
