POLITIK
Kesadaran Masyarakat Menjadi Penentu Pemilu Berkualitas
Denpasar, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat atau pemilih menjadi penentu pelaksanaan pemilu yang berkualitas.\"Kami sekarang gencar beri pondasi kepemiluan kepada masyarakat, termasuk kalangan kampus. Hal ini didasari karena Pemilu 2024 akan diramaikan oleh pemilih pemula,\" kata Rudia di Denpasar, Kamis.Apalagi para pemilih pemula, ujar Rudia, merupakan tunas-tunas muda yang akan menentukan ke mana arah bangsa ini sehingga harus diberikan kesadaran untuk mewujudkan pemilu berkualitas.\"Pemilu 2024 akan diramaikan oleh generasi muda yang baru memiliki hak pilih. Untuk itu, kami ingin memberi pondasi kepemiluan kepada tunas-tunas muda,\" ucap Rudia pada Penguatan Kelembagaan Melalui Seminar Pengawasan Partisipatif di Universitas Dhyana Pura itu.I Ketut Sunadra, anggota Bawaslu Bali lainnya mengatakan proses mengawasi tahapan pemilu itu, Bawaslu tidak bisa melakukannya sendiri. Pihaknya ingin menyadarkan masyarakat bahwa pemilu bukan hanya milik penyelenggara dan peserta pemilu saja.\"Kami ingin melihat, mengamati, menilai dan mengkaji seluruh kegiatan tahapan berlangsung tepat waktu. Tetapi tentu tugas ini tidak bisa kami lakukan sendiri, maka dari itu kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat,\" ujarnya.Sunadra menegaskan pemilu ini bukan eksklusif milik Bawaslu, bukan punya KPU, bukan juga punya partai atau pasangan calon. Namun, yang terpenting itu milik bersama.Di sisi lain, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyampaikan program peningkatan partisipasi masyarakat semacam ini penting dalam pemilu.Menurut Jerry, dengan partisipasi aktif masyarakat, harusnya angka pelanggaran pada pemilu menurun. Selain itu agenda pendampingan politik kepada masyarakat ini merupakan agenda yang panjang, tidak serta merta bisa terealisasi dalam waktu dekat.\"Dengan partisipasi masyarakat, pelanggaran pemilu harusnya menurun, karena masyarakat itu ada di semua titik, ini upaya untuk membuat pemilu lebih berkualitas,\" kata Jerry.Rektor Undhira I Gusti Bagus Rai Utama meminta mahasiswanya untuk siap berpartisipasi mengawasi pemilu. Dengan langkah ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menciptakan pemilu yang ideal untuk bangsa.\"Nanti kita harus siap berkontribusi, bersama Bawaslu mengawasi proses tahapan pemilu. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua, untuk itulah partisipasi itu sangat penting,\" ujar Rai Utama.(ida/ANTARA)
Sudirman Said Kesal Cawapres Anies Justru Minta Restu Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said mengaku kesal lantaran semua Cawapres pendamping Anies justru minta restu Presiden Jokowi. Mantan Menteri ESDM era periode pertama Jokowi itu mengaku proses seleksi wakil Anies Baswedan terus bergulir dan banyak dinamika yang berkembang. Anehnya calon-calon yang diajak komunikasi kok selalu bergantung pada Jokowi. \"Dari lima nama yang kita jajaki, sebagaian besar minta restu Jokowi. Mereka minta restu Jokowi sebelum merespons tawaran kita,\" ujar Sudirman Said kepada Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, (21/06/2023). Bahkan, Sudirman Said makin merasa kesal, karena ada tokoh yang ogah diajak bertemu, \"Dia tolak temui delegasi kita. Alasannya gak nyaman (dengan Jokowi),\" terang dia. Sudirman menjelaskan, ada lima nama tokoh dijajaki. Dari hasil penjajakan, mereka sudah memenuhi syarat 1 sampai 5 sebagai Cawapres. Namun realitanya justru bikin kesal. \"Pak Anies lalu ajukan syarat tambahan, setelah syarat nomor 1 - 5 terpenuhi, syarat nomor nol; yakni punya keberanian untuk tampil,\" jelas Sudirman Said. Syarat nol inilah kata Sudirman yang rata-rata mereka tidak bersedia. Bagi Sudirman, alasan minta restu Presiden justru bukti Presiden tidak netral, \"Ini bukti jelas kalau Presiden memang tak netral,\" ujarnya. Sudirman Said juga membenarkan kemungkinan Anies Baswedan jadi tersangka KPK atas kasus Formula E Jakarta. \"Benar sekali (soal Anies jadi tersangka KPK), memang belum selesai,\" terangnya. Strategi yang tengah dilakukan Koalisi Perubahan, kata Sudirman Said, adalah memperkokoh soliditas diantara Parpol koalisi. \"Saya yakin dengan menunjukkan confidence level (tidak kepercayaan) yang tinggi, kompak dan solid maka pihak lain akan berhitung,\" ujarnya. Pihaknya mengaku akan terus membangun kepercayaan diri seluruh kader parpol dan para relawan. \"Keyakinan ini penting untuk terus dijaga,\" pungkasnya. (Ida).
Polarisasi Elite Nasional yang Tajam Jadi Penghambat Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa. Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia\', Rabu (21/6/2023) sore. Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan. \"Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif. \"Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,\" katanya. Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan. \"Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,\" ujarnya. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia. \"Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antisipasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,\" tegasnya. Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global. \"Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,\" pungkas Anis Matta. Perlu Kesepakatan Politik Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju. \"Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,\" kata Bambang. Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya. \"Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,\" katanya. Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini. \"Kita butuh waktu di atas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,\" ujarnya. Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom. Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen. \"Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,\" katanya. Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi. \"Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industralisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,\" kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini. Elite Politik Harus Solid Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2014-2019 Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk menjadi bangsa yang maju. \"Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa. Inilah tantangan kita di Indonesia,\" kata Andrinof. Menurut dia, sistem politik Indonesia yang mengakomodasi pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi, sulit menjadikan Indonesia sebagai negara maju, karena banyaknya interpretasi atau perbedaan pendapat yang tajam dalam menyikapi sebuah kebijakan. \"Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga, pertumbuhan ekonomi sekarang mencapai 8-9 persen,\" kata Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini. Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Indonesia mencontoh kajian-kajian \'developmental state\' , belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur. \"Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari adalah mengkoordinasikan industri dengan sekolah-sekolah maupun akademisi (perguruan tinggi) yang memang difokuskan kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi mereka,\" kata Edbert Gani Negara-negara di Asia Timur, kata Edbert, menciptakan birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan industri. Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industralisasi. \"Saya berharap kalau nanti Partai Gelora berkuasa, bisa mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju. Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi, karena bonus demografi akan menjadi sia-sia kalau praktik rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Ia menilai praktik pemburu rente saat ini, sudah mulai menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya. \"Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,\" kata Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini. (Ida)
Jenderal Gatot: TNI Tidak Diam, Tunggu Saat yang Tepat
Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017 Jenderal Gatot Nurmantyo menilai peran TNI saat ini sudah dikerdilkan oleh pemerintah. Bahkan TNI hanya dijadikan sebagai alat bagi rezim yang berkuasa saat ini. “Kalau kita lihat sekarang ini kasihan, TNI seperti dimarjinalkan dikebiri atau seperti dikerdilkan, kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat karena TNI sudah lumpuh,” kata Gatot saat orasi kebangsaannya yang bertajuk ‘Oke Ganti Baru’ di Function Hall Al-Jazeera, Polonia Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023). Turut serta dalam orasi itu antara lain Chusnul Mariyah, Ichsanuddin Noorsy, Nurhayati Assegaf, Ubedilah Badrun, dan Adhi Massardi. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa TNI saat sini seperti alat bagi rezim untuk mengintimidasi rakyat demi meraih kekuasaan demi ambisi oknum-oknum pejabat. “Padahal, semestinya di manapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam mengawal atau menolak berbagai bentuk penindasan dan kezaliman yang dilakukan siapapun juga oleh penguasa yang bersikap kesewenang-wenangan dan itu harus jadi prinsip TNI,” jelas dia. Gatot menuturkan bahwa TNI sebagai tentara pejuang yang profesional tidak mengenal kompromi terhadap semua bentuk penindasan. “Kalau berkaca pada sari tauladan Jenderal Sudirman maka semenstinya TNI harus konsisten dalam mengharamkan untuk jadi penjilat. Apalagi jadi antek-antek rezim yang banyak melakukan penindasan kezaliman pada rakyat,” ujar Gatot. Namun demikian, Gatot meyakini bahwa TNI tidak akan larut dalam situasi yang tidak elok dan patut tersebut. Atas perlakuan yang dialami TNI dan melihat nasib rakyat, Gatot menilai bahwa TNI tidak akan tinggal diam. Mereka punya hitungan sendiri untuk bersikap. \"TNI sekarang menghadapi simalakama. Mereka paham keadaan, tetapi apakah mereka akan selalu diam. Tidak. TNI juga punya rasa, hanya saja mereka dibatasi aturan. Merek tidak diam, akan tetapi sedang mengukur kapan waktu yang tepat tentukan sikap,\" tegasnya. Untuk itu, Gatot berharap TNI mampu memberikan edukasi terhadap rakyat membangun hidup berbangsa dan bernegara yang benar sesuai sistem demokrasi yang ada. “Pola edukasi TNI harus elegan, logis dan realistis sehingga diterima semua kalangan dan layak diadopsi semua akademisi di manapun berada. Karena itu peran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara tapi lebih dari itu,” tandasnya. Gatot menyayangkan situasi riuh politik yang makin tak terkontrol dengan banyaknya agitasi untuk berebut kekuasaan, seakan lepas dari norma Indonesia. \"Kita tiap hari menyaksikan sinetron keserakahan dan telah menjadi menu setiap hari. Ini bisa merusak bangsa ke depan. Apakah para agamawan nyaman hidup di negeri dengan kondisi seperti ini?,\" kata Gatot heran. Elit politik kata Gatot setiap hari sibuk mengurus koalisi. Sementara mereka tidak berpikir kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat yang makin meluas. Untuk menutupi kelemahan rezim, para politisi melakukan provokasi politik yang berdampak pada terpecah belahnya persatuan dan kesatuan. \"Apa yang kita saksikan saat ini, kata Gatot suatu saat akan menuai anak cucu kita. Barang siapa menanam kebaikan, mereka akan menuai kebaikan dan sebaliknya. Itu hukum kausalitas yang tak bisa diingkari,\" tegasnya. Gatot menambahkan bahwa apa yang dipertontonkan politisi tidak ada yang berisi edukasi, akhirnya generasi milenial apatis. Padahal mereka perlu edukasi yang sehat, realistis dan logis. \"Ini yang menyebabkan anak-anak muda yang merupakan bonus demografi, dimana ada 60 persen mereka tak mau memilih presiden,\" paparnya. Demikian juga, kata Gatot anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, tidak mau kembali ke Indonesia karena mereka ragu di Indonesia. Mereka bertanya, apakah kalau saya balik, kehidupan saya akan lebih baik di Indonesia? Kengerian lain menurut Gatot adalah jika rezim memaksakan calon presiden hanya dua pasang. \"Kalau calon hanya Menhan dan Gubernur Jateng, maka tak ada saluran untuk oposisi. Kalau oposisi tidak terwakili maka akan sangat berbahaya,\" katanya mengingatkan. Sejak dulu, kata Gatot slogan \"dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah menjadi pegangan masyarakat Indonesia. \"Itulah TNI. Kemanunggalan TNI dan rakyat harus tetap diwujudkan saat ini, demi prinsip demokrasi yang sudah dikriminalisasi oleh ambisi yang tak bertanggung jawab,\" tegasnya. Saat ini, lanjut Gatot ancaman perpecahan sangat serius. Apa yang menjadi aspirasi rakyat adalah aspirasi TNI. \"TNI harus berada di garda terdepan membela rakyat. Hak- hak rakyat dan melibas setiap penindasan. Tak ada kompromi terhadap pelaku kezaliman,\" paparnya. Ironisnya, kata Gatot ada tokoh agama yang justru mendukung kezaliman. Padahal TNI, rakyat, dan agamawan harus bersatu dalam melawan penindasan dan kezaliman. \"Kalau dulu tidak ada rakyat, pertanyaan saya apakah negara ini ada?,\" pungkasnya. (sws).
UNHCR Menyebut Pengungsi Rohingya di Aceh Tersisa 154 Orang
Banda Aceh, FNN - Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Perwakilan Indonesia menyebut pengungsi etnis Rohingya di Provinsi Aceh tersisa 154 orang, dan kebutuhan dasar mereka dipastikan tercukupi dengan baik.“Saat ini ada 154 orang (etnis Rohingya), berada di Pidie,” kata Senior Communications Assistant UNHCR Indonesia Muhammad Yanuar Farhanditya, di Banda Aceh, Rabu.Sejauh ini, Yanuar menjelaskan, kebutuhan dasar sehari-hari dari para pengungsi tersebut terpenuhi dengan baik, berkat dukungan pemerintah dan lembaga kemanusiaan baik internasional maupun lokal.“Kebutuhan mereka (154 orang) sejauh ini terpenuhi atas dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan, seperti UNHCR, YKMI, IOM, dan lainnya,” ujarnya.Terkiat rencana pemindahan ke penampungan permanen, kata Yanuar, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Namun, UNHCR memastikan para pencari suaka itu dalam kondisi baik.\"(Rencana pemindahan) kami menunggu keputusan dari pemerintah. Terkait kondisi, saat ini (Rohingya) dalam kondisi baik dan kebutuhan terpenuhi,\" ujarnya.Sebelumnya, pihaknya juga telah memindahkan sebagian pengungsi Rohingya yang ada di Tanah Rencong ke penampungan di Pekan Baru, Provisi Riau.UNHCR juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Aceh atas kemurahan hati dan dukungan mereka kepada pengungsi Rohingya yang tiba sejak November 2022 lalu.Kata dia, UNHCR akan terus berkoordinasi dengan otoritas dan para mitra setempat untuk memastikan kebutuhan dan hak para pengungsi terpenuhi dengan baik.“Pada saat yang sama, kami berterima kasih kepada pemerintah daerah di Pekanbaru yang telah menerima pengungsi Rohingya di kota mereka,” ujarnya.Di sisi lain, dalam memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2023, pihaknya menekankan tentang masyarakat yang lebih inklusif, dimana para pengungsi dirangkul, didukung, dan diberi kesempatan untuk berkembang.Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Maymann mengatakan tema Hari Pengungsi Sedunia tahun ini adalah Harapan jauh dari rumah. Dunia dimana pengungsi selalu disertakan. Dengan merayakan Hari Pengungsi Sedunia, maka telah menunjukkan bahwa kita berdiri bersama para pengungsi.“Kita harus berkomitmen bersama untuk melindungi semua orang yang terpaksa mengungsi – siapapun mereka, dari manapun asalnya dan kapanpun mereka terpaksa mengungsi,” kata Ann Maymann.(sof/ANTARA)
Soal Pungli di Rutan, Komisi III Membuka Kemungkinan Panggil KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa komisi-nya membuka kemungkinan untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"Mungkin kita akan memanggil KPK setelah masa sidang ini karena kita akan melaksanakan reses,\" kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan alasan kemungkinan pihaknya baru akan memanggil KPK pada masa persidangan mendatang, lantaran DPR RI akan segera memasuki masa reses pada 14 Juli.\"Setelahnya mungkin kita akan panggil KPK terkait dengan problema yang terjadi belakangan ini,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, Sahroni pun menilai perlu adanya evaluasi sistem pengawasan di dalam rutan KPK.\"Evaluasi karena itu jadi sistem yang memang mungkin sudah lama berjalan, tapi belum terlambat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK,\" ucapnya.Selain itu, dia menilai harus dilakukan pula rotasi pegawai di rutan KPK sesegera mungkin. \"Saya yakin segera mungkin akan dilakukan rotasi dan seluruh dalam kegiatan rutan akan menjadi pengawasan yang sangat ketat nantinya,\" kata dia.Sebelumnya, KPK akan mencopot seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.\"Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat,\" kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Pada Selasa (20/6), KPK juga telah melakukan pergantian terhadap sejumlah petugas rumah tahanan usai temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.Adapun, Senin (19/6), Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti temuan pungli di Rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021—Maret 2022.(sof/ANTARA)
Nasdem Mematangkan Strategi Pemenangan Pemilu Melalui Kegiatan Orientasi dan Bimtek
Makassar, FNN - Partai Nasdem mematangkan strategi pemenangan Pemilu 2024 melalui kegiatan orientasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para calon anggota legislatifnya yang rencananya dihadiri Ketua Umum Surya Paloh di Hotel Calro Makassar, Sulawesi Selatan, pada 22 - 24 Juni 2023.\"Dalam orientasi sejumlah materi disampaikan agar para bakal caleg paham bagaimana berkampanye tanpa menyalahi aturan terutama menggunakan media. Kedua, tentu dibahas strategi pemenangan Pemilu,\" ujar Ketua Panitia Rudianto Lallo saat konferensi pers di Makassar, Rabu.Ia mengatakan, mengenai kehadiran Surya Paloh telah disetujui dan akan tiba di Makassar pada Kamis besok untuk membuka kegiatan orientasi seputar pemahaman kepemiluan sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir dari sejumlah wilayah Pulau Sulawesi.Termasuk, memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi kedewanan sebelum mereka masuk di DPRD daerah masing-masing. Orientasi ini, kata Ketua DPRD Kota Makassar itu, terkhusus bagi tokoh-tokoh muda yang ikut bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.Sekretaris Panitia Mario David menambahkan, dari data panitia ada belasan ribu peserta yang dinyatakan hadir dalam kegiatan tersebut serta anggota DPRD se Sulawesi dijadwalkan mengikuti bimtek.\"Jadi yang ikut orientasi adalah bakal caleg se-Sulsel. Sedangkan anggota legislatif se-Sulawesi mengikuti bimtek. Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Surya Paloh didampingi Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse,\" katanya.Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Mustaqim Musma menambahkan orientasi dan bimtek tersebut merupakan yang pertama di tingkat provinsi setelah sebelumnya di laksanakan Dewan Pimpinan Pusat.\"Sulsel menjadi provinsi pertama yang menggelar kegiatan ini. Harapannya, Sulsel bisa menjadi contoh di provinsi lain agar menggelar kegiatan serupa guna memenangkan Pemilu 2024 nanti,\" turut pria yang pernah berkecimpung di media ternama Makassar itu menekankan.(sof/ANTARA)
BKSAP Mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Menyelesaikan TPPO
Jakarta, FNN - Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN, khususnya dalam upaya menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).\"Ada tiga tantangan dalam memperkuat upaya penanganan TPPO di kawasan ASEAN,\" katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan tiga tantangan itu yakni berkembangnya modus perekrutan korban, penyalahgunaan teknologi dalam menjangkau korban hingga akses layanan pemulihan yang sulit dijangkau oleh korban.Menurut data Global Report In Trafficking In Person bahwa pada 2020 data menunjukkan angka 0,34 jumlah korban per 100.000 populasi, 0,19 jumlah korban antarnegara per 100.000 populasi dan 0,08 jumlah korban eksploitasi seksual per 100.000 populasiDia menyarankan dalam upaya Indonesia memperkuat penanganan TPPO, dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan perdagangan manusia, .memperkuat jaminan atas perlindungan, pemulangan dan rehabilitasi korban.Selanjutnya, meningkatkan kapasitas penegak hukum negara anggota ASEAN dalam melakukan investigasi, melakukan pertukaran informasi terkait kasus TPPO hingga memperkuat kerja sama antarunit penanganan anggota ASEAN.Beberapa waktu lalu, kata dia, upaya kerja sama pemberantasan TPPO di ASEAN, didorongnya kesepakatan memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Kepolisian Kamboja pada Agustus 2022.Selain itu, pada pertemuan ke-25 Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN pada 10 November 2022 di Kamboja. Menkopolhukam menekankan pentingnya penguatan kerja sama ASEAN dalam memerangi perdagangan orang.Selanjutnya, disepakati MoU rekrutmen dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik Malaysia pada April 2022.\"Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia,\" katanya menegaskan.Indonesia memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Keketuaan Indonesia merupakan kali kelima, sejak organisasi itu didirikan pada 8 Agustus 1967.The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.(sof/ANTARA)
Tak Lagi Bahas Cawapres, Anies Tugaskan Tim 8 Melangkah Maju
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju. Dua hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 (Rabu, 21/6). Dalam pertemuan yang di gelar di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan Tim 8 tidak lagi membahas soal bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. “Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan,” tutur Sugeng Suparwoto, Anggota Tim 8 wakil dari Partai Nasdem. Sudirman Said, anggota Tim 8 yang mewakili Anies Baswedan menjelaskan bahwa dalam pertemuan selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar Tim 8 mulai mempersiapkan langkah kongkrit ke depan. “Pak Anies meminta agar Tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis. termasuk melengkapi Struktur Tim Pemenangan Nasional, kegiatan bersama tiga Partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres,” sambung Sudirman. Sementara itu, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. “Struktur dan Kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader Partai Koalisi, dan Relawan Pro Perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan Kegiatan Pemenangan dan Antisipasi Kecurangan.” tegas Teuku Riefky. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. “Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik Koalisi Perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, Kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024.” tutup anggota Tim 8 perwakilan dari PKS ini. (*)
Presiden Baru Biasanya Lawan Politik dari Presiden Sebelumnya
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, dalam politik Indonesia, presiden pengganti umumnya adalah lawan politik bahkan musuh politik dari presiden sebelumnya. Presiden baru, tokoh yang berbeda pandangan politik dengan presiden sebelumnya. “Konflik politik yang tidak bisa diselesaikan menjadi konsensus politik mengakibatkan terjadinya kepemimpinan nasional yang bukan merupakan penerus presiden sebelumnya. Itu fakta politik dari teori konflik dan konsensus politik yang tidak bisa terbantahkan dalam kontestasi politik, termasuk di Indonesia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (21/6). Ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi menginginkan presiden penggantinya bagian dari estafet kepemimpinan nasional. SBY bicara perihal mimpinya bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Jokowi naik kereta api dalam satu gerbong yang tiketnya diberikan presiden pengganti Jokowi. “Boleh saja Jokowi mengharapkan estafet kepemimpinan dengan harapan presiden penggantinya meneruskan kebijakannya. Begitu juga boleh saja SBY punya harapan dari mimpinya, akan tampil presiden baru dari kesepakatan para mantan presiden. Namun kenyataannya berbeda dengan dinamika politik pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Konflik dan Konsensus Politik Menurut Ginting, ada fakta politik di mana publik melihat ada konflik politik antara Jokowi dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tidak terbantahkan. Di antara kedua tokoh ini terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan dalam kebijakan maupun keputusan politik. Hal itu biasa dalam politik praktis, untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. “Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Biasanya bermula dari kontroversi-kontroversi yang berujung menjadi suatu konflik politik yang tidak bisa dihindari. Karena ini konflik elite politik, muaranya adalah persaingan dalam mendapatkan kekuasaan negara, seperti jabatan presiden,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Ginting menjelaskan, pertemuan antara anak dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, yakni Puan Maharani, dan anak dari mantan Presiden SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan upaya melakukan konsensus politik. Sebab komunikasi politik antara kedua mantan presiden itu bisa dianggap dingin. Tidak ada komunikasi interpersonal di antara SBY dengan Megawati. “Mimpi SBY, diamnya Megawati, dan harapan Jokowi masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal. Jadi seperti komunikasi dengan dirinya sendiri. Melakukan perenungan dan intinya sedang melakukan imajinasi politik,” papar Ginting. Sukarno, Soeharto, Habibie Selamat Ginting mencontohkan peristiwa pergantian kepemimpinan nasional sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden SBY. Umumnya presiden pengganti pernah bersama dalam pemerintahan presiden sebelumnya. Sukarno, kata Ginting, cenderung menginginkan Subandrio yang diberikan tiga jabatan penting, yakni Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen. “Sukarno lebih ingin Subandrio menjadi penggantinya, dan bukan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Tapi kenyataan politik, Jenderal Soeharto mendapatkan dukungan rakyat untuk menjadi pengganti Sukarno setelah peristiwa G30S/PKI dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dengan ujungnya pembubaran PKI.” Begitu juga dengan Presiden Soeharto, lanjut Ginting. Jelang pengumuman lengser dari tahta kepresidenan, Presiden Soeharto menginginkan Wakil Presiden BJ Habibie juga bersama-sama lengser dengan dirinya. Soeharto cenderung lebih ingin Menhankam Pangab Jenderal Wiranto yang menggantikannya. Dia tidak menghendaki Habibie menjadi Presiden penggantinya. Bahkan Habibie dianggap berkhianat terhadap dirinya. “Namun realitas politik yang terjadi, Wakil Presiden BJ Habibie tidak bersedia mundur dan secara konstitusi otomatis naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak bersedia berkomunikasi dengan Habibie,” ungkap Ginting. Era Reformasi Setelah era reformasi, kata Ginting, ternyata pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie juga ditolak anggota MPR. Sehingga Habibie menghentikannya untuk maju dalam pemilihan presiden 1999. Laporan pertanggungjawaban Presiden yang ditolak ini juga mirip ketika pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS tahun 1967. Akhirnya Partai Golkar sebagai pendukung BJ Habibie mengalihkan dukungannya kepada Abdurachman Wahid (Gus Dur) saat berkompetisi melawan Ketua Umum PDIP Megawati dalam pemilihan presiden 1999. Megawati kalah, padahal partainya tampil sebagai pemenang pemilu legislatif. Gus Dur kemudian meminta Megawati bersedia menjadi wakil presiden mendampingi dirinya untuk masa bakti 1999-2004. Gus Dur memimpin sejak 20 Oktober 1999. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia banyak membuat kebijakan kontroversial, sehingga dilengserkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Misalnya, penghapusan Tap MPR yang membahas tentang PKI, mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen, dan banyak lagi, termasuk memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Gus Dur digantikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Gus Dur menuduh Megawati bersama Ketua MPR Amien Rais berada di belakang pelengseran dirinya. Setelah Megawati menjadi presiden, pada Maret 2004 terjadi peristiwa mengejutkan. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai menteri. Hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres. Terakhir pada pemilu 2014, masa akhir pemerintahan Presiden SBY. Dalam pemilu Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY awalnya netral, namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung capres Jokowi dari PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi. “Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab capres yang tidak dikehandaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” ungkap Ginting. Hal tersebut, kata Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapa pun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. “Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting. (sws)
POPULER
