POLITIK
Watak Kepemimpinan Ganjar dari Awal Sudah Lemah, Dia Mainan yang Dipindah-pindah pun Akan Tetap Jadi Mainan
Jakarta, FNN – Tampaknya situasi politik mulai menghangat karena para politisi bukan lagi hanya bermanuver, tapi blingsatan ke sana ke mari. Terakhir muncul isu tentang adanya kontrak politik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Isu kontrak politik itu, jika benar, nantinya akan membuat Ganjar terikat perjanjian dan menjadi capres terlemah. \"Yang blingsatan justru mereka yang terpaksa mesti diikat oleh berbagai macam perjanjian atau MOU. Dan itu penanda bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa hasil dari pencapresan seseorang,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (13/6/23) dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi isu perjanjian politik antara Ganjar dengan PDIP. Yang paling mungkin, lanjut Rocky, adalah menduga-duga bahwa Anies nanti akan diasuh oleh tiga king maker dan sangat mungkin setiap king maker, yaitu SBY, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh, bisa tiba pada semacam kesimpulan. Tetapi, Anies tetap tidak bisa independen. Oleh karena itu, publik mendorong agar Anies segera mengucapkan saja calon wakil presidennya. Menurut Rocky, yang berbahaya justru Ganjar. Ganjar tetap dianggap sebagai orang yang dari awal sebetulnya transaksi saja, hasil barter saja. Karena itu, Ganjar yang paling lemah dalam menentukan modus kabinetnya nanti. Apalagi menentukan wakil presiden. “Orang pun mulai bertanya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar. Karena Ganjar juga sebetulnya ditentukan oleh transaksi-transaksi di dalam PDIP sendiri ,” ungkap Rocky. Ganjar diikat sendiri oleh status dia yang memang diambil paksa dari Jokowi, kata Rocky, dan ternyata Ganjar mau diambil paksa karena sudah menganggap bahwa kepastian elektoral ada. Tetapi, kepastian dia akan menjadi pemimpin justru dibatalkan dengan isu hari berupa perjanjian Batu Tulis. Soal cawapres untuk Anies Baswedan sejak awal memang diserahkan sepenuhnya kepada Anies, walaupun sebenarnya ada manuver tertarik-menarik, tapi tetap saja sesuai kesepakatan dan Anies punya otoritas. Demikian juga Prabowo, yang tentu saja juga punya otoritas sendiri. Yang menjadi persoalan tinggal Ganjar, yang diikat oleh perjanjian. Seperti sudah dilaporkan oleh Tempo bahwa ada perjanjian Batu Tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP yang berisi 4 poin. Pertama, soal meneruskan ajaran Bung Karno; kedua, soal calon wakil presiden ditentukan partai; ketiga, soal menteri kabinet; dan keempat soal jangan campuri urusan suksesi di PDIP. Menaggapi hal tersebut, Rocky mengatakan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah mengintip potensi kecurangan politik. Jadi, tidak ada perjanjian politik yang diasuh oleh semacam kejujuran. Hal itu penting untuk kita tahu bahwa di atas kertas apa pun, perjanjian politik itu adalah tulisan yang dengan mudah dihapus oleh imbangan kekuatan nanti. \"Jadi, sekali lagi kita ingin pastikan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah bukan kejujuran sebenarnya. Tetapi, di dalam politik itu soal imbangan kekuasaan aja itu. Jadi, Pak Jokowi memang akhirnya hendak disingkirkan oleh PDIP, kendati PDIP masih butuh suara Pak Jokowi,”ujar Rocky. Terhadap isu perjanjian ini, PDIP buru-buru membantah dan menganggap bahwa isu itu untuk mendiskreditkan mereka. Hal itu terjadi karena memang kalau betul ada pertanyaan semacam itu, kita jadi berpikir apa Ganjar itu? Hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini PDIP merasa kecolongan dengan Jokowi yang sering disebut petugas partai tapi justru menjadi petugas orang lain. \"Itu yang berkali-kali kita terangkan bahwa Ganjar itu mainan Jokowi. Begitu pindah ke Ibu Mega, tetap jadi mainan. Jadi, nggak mungkin mainan dipindahkan lalu jadi subjek atau jadi pemain. Jadi, Ganjar dari mainan dipindahin jadi mainan juga tuh. Ini yang menerangkan bahwa pada akhirnya Ganjar itu bukan leader. Dia hasil dari para dealer sebetulnya. Karena dealer-dealer ini yang bermain di situ,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, watak kepemimpinan Ganjar dari awal sudah lemah. Dan itu yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar tetap drop. Apalagi kalau isu ini kemudian menyebar di kalangan akar rumput, Mereka akan merasa bahwa pemimpinnya harus tunduk pada perjanjian-perjanjian yang sebetulnya dipaksakan. (ida)
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 3 RUU
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.\"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang?\" kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut.Dia menjelaskan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 8 Juni.Sebelumnya, Lodewijk menuturkan bahwa pimpinan DPR telah menerima dua pucuk surat dari Presiden RI Joko Widodo tanggal 26 April, perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) negara-negara sahabat untuk RI.Pimpinan DPR, kata dia, juga menerima dua pucuk surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu perihal permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksa laporan hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2022, serta surat perihal permohonan waktu penyampaian LHP, LKPP Tahun 2022 dan IHPS II Tahun 2022.Selain itu, lanjut dia, pimpinan DPR juga menerima empat pucuk surat dari DPD RI. Pada 31 Maret, yaitu surat perihal penyampaian hasil pengawasan DPD RI, dan penyampaian RUU usulan inisiatif DPD RI. Kemudian pada 22 Mei, surat perihal penyampaian pandangan DPD RI dan penyampaian hasil pengawasan DPD RI.\"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,\" kata dia.Selain perpanjangan pembahasan ketiga RUU di atas, Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 juga beragendakan Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK RI periode 2023-2028.Rapat Paripurna tersebut dihadiri 40 anggota dewan secara fisik, 200 anggota dewan secara virtual, dan 62 anggota dewan mengajukan izin sehingga total berjumlah 302 orang. Turut hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(ida/ANTARA)
Soal Rumor Kaesang Maju Pilkada 2024, Gibran Enggan Menanggapi
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi rumor Kaesang Pangarep yang akan maju Pilkada 2024. \"Tanya Kaesang,\" katanya di Solo, Jawa tengah, Selasa. Termasuk rencana Kaesang untuk bertemu dengan partai politik tertentu, ia enggan menanggapi-nya. Disinggung mengenai restu darinya untuk Kaesang, dikatakannya, yang seharusnya memberikan restu adalah warga. \"Yang merestui warga, bukan saya,\" ucapnya. Mengenai permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Kaesang ikut sekolah partai di PDIP, Gibran enggan berkomentar.Putra sulung Presiden Jokowi tersebut meminta kepada wartawan untuk menanyakan secara langsung kepada Kaesang. \"Tanya Kaesang,\" ujarnya. Meski demikian, ia mengelak jika acara Komunitas KPop Festival yang di helat oleh Kaesang di Pamedan, Pura Mangkunegaran Solo beberapa waktu lalu menjadi ajang bagi adiknya untuk berkampanye. \"Kan orangnya nggak ada pas acara. Kampanye ngopo (kenapa), belum waktunya kok,\" katanya.Sebelumnya, melalui video pendek Kaesang mengatakan sudah mendapat restu dari keluarga untuk maju Depok pertama. Meski demikian, tidak ada penjelasan lebih detail terkait maksud dari Depok pertama. Selain itu, beberapa waktu lalu Kaesang mengaku akan menyiapkan strategi kampanye untuk terjun ke dunia politik secara maksimal. \"Melakukan sesuatu (harus, red.) all out,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Berharap Hakim MK Teruskan Tradisi Demokrasi Pemilu Terbuka
JAKARTA, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadwalkan untuk menyampaikan putusan mengenai gugatan sistem proporsional pemilu pada Kamis (15/6/2023) esok. Putusan ini paling ditunggu oleh berbagai pihak, apakah pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap para Hakim yang mulia di MK memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup. Sebab dalam demokrasi, apabila itu menyangkut kepentingan umum dan terkait dengan masyarakat banyak, maka semakin terbuka, artinya akan semakin demokratis. \"Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi, serta tradisi pemilu demokratis atau demokrasi dalam pemilu. Karena sesungguhnya, kalau kita bicara tradisi demokrasi, maka tradisinya adalah masyarakat terbuka dan pemilu terbuka,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (12/6/2023). Menurut Fahri, bangsa ini tidak bisa kembali lagi kebelakang menganut paham tertutup, yakni paham otoriter dan paham masyarakat tertutup. Karena Indonesia sudah membuka diri sebagai negara demokratis, dan hasilnya luar biasa bagi kemajuan umum, kecerdasan umum, serta menumbukan kesadaran bahwa semuanya bertanggungjawab terhadap perbaikan bangsa Indonesia ke depan. \"Jangan lagi kita menyerahkan urusan umum, urusan publik kepada segelintir orang elite Indonesia. Tetapi harus diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar semua berpartisipasi bagi kebaikan bersama,\" tegasnya. Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menganggap sistem proporsional tertutup, apalagi dalam pemilihan anggota Legialatif akan sangat membahayakan demokrasi. Pasalnya, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota, bukan lagi rakyat. \"Sistem tertutup itu berbahaya, karena kontrol pimpinan partai kepada anggota dewan akan makin kencang. Dalam sistem proporsional tertutup, siapapun yang menjadi anggota dewan akan ditentukan penuh oleh mekanisme partai, yakni dipilih oleh ketua umum,\" sebut Fahri. Jika rakyat hanya memilih partai politik saja, kata Fahri, maka siapapun yang dipilih partai untuk menjadi anggota dewan, kontrol akan dilakukan oleh partai politik secara menyeluruh. “Maka anggota dewan bisa disuruh diam, tidak perlu dengar rakyat. Kamu diam, dengerin ketua umum. Karena nyawamu di ketua umum, nyawamu di sekjen, maka kamu diam. Saya bilang diam kamu diam,\" ujarnya. Berbeda jika sistem proporsional terbuka, dimana dalam pemilu rakyat akan memilih secara langsung individu-individu calon anggota legislatif. Seluruh kontrol, lanjutnya, bisa dilakukan oleh rakyat, bahkan konsekuensi elektoral bisa diterima jika performanya tidak baik saat menjabat. \"Kalau kita (pakai sistem proprosional) terbuka rakyat yang milih. Saya kalau salah nggak akan terpilih lagi oleh rakyat,\" terang Fahri. Oleh sebab itu, dalam konteks perdebatan apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka, dan saat ini perselisihannya sudah ada di tangan majelis hakim MK, maka Fahri Hamzah menyarankan agar sistem yang berjalan nanti berdasarkan putusan hakim konstitusi adalah proporsional terbuka. \"Harus tetap terbuka, sistemnya harus terbuka,\" tegas calon legislatif Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. (ida)
Pertemuan Puan - AHY, Menunjukkan Rasa Tidak Aman PDIP pada Figur Calon Presidennya
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menegaskan bahwa dirinya akan segera menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Puan juga menyinggung soal kemungkinannya PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat. Meski usaha ini tampak absurd, tapi tetap akan dilakukan PDIP untuk membangun kepercayaan diri. Apakah PDIP merasa tidak aman dengan elektabilitas figur calon presidennya? Menanggapi rencana pertemuan Puan dengan AHY, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (12/6/23) mengatakan, “Ya, itu semua usaha yang akhirnya bisa ditempuh, kendati itu usaha-usaha yang absurd sebetulnya. Karena ini kan tukar tambah kepentingan, bukan tukar tambah ideologi. Jadi, bisa berantakan sebetulnya.” Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa itulah nasib dari mereka yang dari awal tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu presidensial dengan threshold nol, karena itu saja sumbernya. Meski sebenarnya PDIP sudah aman dari sisi presidential threshold, tapi sepertinya PDIP tidak aman dalam soal elektabilitas calon presidennya sehingga mereka melakukan manuver ke mana-mana. Hal itu juga ditegaskan oleh Rocky. “PDIP aman di presidential threshold-nya, tapi tidak aman di figure presidennya. Tapi ya sudah, kita lihat aja keputusan apa sih yang mau dibuat. Padahal, sebetulnya yang paling mudah buat PDIP ya ganti aja capresnya. Kan lebih baik ganti capres daripada jadi norak tuh, bujuk-bujuk AHY dan seolah-olah SBY masih bisa dibujuk hanya untuk satu periode permainan yang dangkal itu,” ungkap Rocky. Meski demikian, menurut Rocky, demi basa-basi mungkin AHY juga berupaya untuk dapat poin seolah-olah itu bisa dilanjutkan. Tetapi, sepertinya kader-kader PDIP sebetulnya agak menolak. Demikian juga kader Demokrat, meski di tingkat elit basa basinya memang mesti diucapkan supaya seolah-olah ada kesibukan politik. Padahal, sebenarnya bukan kesibukan politik, tapi semacam intip-mengintip peluang saja. Seperti diketahui bahwa selama ini ada masalah komunikasi antara Megawati dengan SBY, meski SBY lebih rileks dibanding Megawati. Tetapi, agak mengherankan kalau sekarang inisiatif komunikasi itu datang dari Megawati, walaupun dilakukan oleh Puan. Menurut Rocky, kalau mau lebih jujur, mestinya Megawati saja membuat courtesy call dengan SBY sehingga lebih mudah dipahami arahnya. Kalau begini mungkin SBY juga merasa bahwa Megawati hanya mau menguji dirinya atau mau berupaya untuk membatalkan pencalonan Anies yang juga disponsori oleh Demokrat. “Jadi, bagian ini sebetulnya upaya juga dari PDIP untuk membuyarkan atau membuat Demokrat itu seolah-olah berantakan. Tapi, saya kira itu teknik yang keliru,” ujar Rocky. Meski demikian, kata Rocky, tentu SBY akan meminta AHY melayani saja karena ini gimik. Gimik ini bisa jadi membuat nilai tawar Demokrat semakin mahal dan menguntungkan. Tetapi, nanti di ujungnya akan diputuskan oleh kalangan elit Demokrat yang juga memantau apa sebetulnya motif Hasto mengundang AHY. Di belakang pertemuan itu tetap ada banyak motif, apakah motif koalisi atau justru motif untuk memancing perpecahan di dalam koalisi perubahan. “Jadi, tetap ini adalah kerjaan intelijen intrapartai,” ujar Rocky.(sof)
PKS Tidak Khawatir Demokrat Berpaling dari Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tidak khawatir Partai Demokrat akan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).\"PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerja sama yang solid. Interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung,\" kata Mardani dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jakarta, Minggu.\"Bagus silaturahim Mas Riefky dengan Mas Hasto, semua partai berlomba-lomba membangun jembatan silaturahim, komunikasi, sinergi, kolaborasi penting,\" ujarnya.Dia pun menilai bahwa rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, menandakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan figur yang menarik publik.\"Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,\" ucap dia.Sementara itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa selaku rekan koalisi di KPP, PKS tetap konsisten memperjuangkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).\"Konsisten dalam memperjuangkan calon presiden Anies Rasyid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS. PKS memiliki komitmen yang kuat terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan,\" kata Al Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Konsistensi dukungan tersebut, kata dia, juga berlaku sama dengan partai anggota KPP lainnya hingga saat ini.\"Mitra koalisi PKS yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat juga tetap komitmen terhadap hal tersebut,\" ucapnya.Al Muzammil juga mengatakan bahwa PKS akan terus berupaya menjaga kesatuan dan soliditas KPP dalam menghadapi perhelatan politik mendatang\"Kami berharap bahwa segala bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai koalisi dapat menguatkan dan memperkuat koalisi yang sudah terjalin dengan baik,\" ujar dia.Dia menekankan pula bahwa pembukaan komunikasi antara tiga partai koalisi dengan berbagai partai politik dan tokoh di luar koalisi merupakan hal yang biasa.\"Partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk menjalin komunikasi politik dengan semua pihak,\" imbuhnya.Terakhir, dia menjelaskan bahwa dialog terkait bakal cawapres Anies Baswedan masih terus berlangsung. Sebagaimana kesepakatan bersama KPP, lanjut dia, keputusan dalam menyeleksi usulan-usulan bakal cawapres yang diajukan oleh tiga partai koalisi diberikan kepada Anies Baswedan.Sebelumnya, Minggu (11/6) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini, masing-masing partai terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024,\" kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.(ida/ANTARA)
Mengapa Jokowi Tidak Jatuh?
Seruan dan ajakan memakzulkan Presiden Joko Widodo sudah sering dilakukan, baik di jalanan maupun meja diskusi. Akan tetapi Jokowi masih perkasa. Ada apa? SEJUMLAH tokoh di kampung Presiden Joko Widodo, Surakarta, sedang bersemangat mendiskusikan gerakan people power. Acara itu bertepatan dengan peringatan HUT Mega Bintang ke -26 tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran No. 241A Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan mengangat tema “Rakyat Bertanya Kapan People Power?”, Minggu, 11 Juni 2023. Tampaknya Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Setiawan Malkan Sangidu ingin bernostalgia atas suksesnya koalisi PDI dan PPP melawan Orde Baru, 26 tahun yang lalu yang disebut dengan koalisi Mega-Bintang. Kali ini Mudrick mengajak masyarakat dari seluruh Jawa itu agar lebih berani. \"Modal kita untuk melakukan people power sekarang juga adalah berani. Sekali lagi berani,\" tegas Mudrick. Menurutnya, tidak pantas seorang presiden menjadi tim sukses. Mungkin karena takut (kalau sudah turun) dia melakukan banyak pelanggaran konstitusi. “Tidak ada yang bisa dilakukan untuk perubahan ini kecuali people power. Jalan keluar dari persoalan bangsa dan negara yang terbaik adalah melakukan people power, atau revolusi total,” pekiknya. Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Muhammad Taufiq, advokat senior mengatakan people power tidak melanggar konstitusi. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan gerakan people power ke daerah lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. \"Yang dinamakan makar kalau TNI Polri menggunakan senjata untuk menjatuhkan Presiden,\" ujarnya Sementara Eggy Sudjana menegaskan pihaknya bersama kelompoknya di Jakarta sepakat bakal menggelar people power di Jakarta 10 Agustus 2023. Tampaknya Eggy perlu menyiapkan logistik yang cukup agar people power berjalan sukses. Ia tidak mau buru-buru, oleh karena itu ia menyaranan agar people power dilakukan pada 10 Agustus 2023. \"Silakan kalau mau people power sekarang. Saya lebih rasional karena perlu persiapan berbagai hal dari logistik dan lain-lain,\" ujar Eggy. Senada dengan Eggy, Amien Rais yang berpengalaman memimpin gerakan reformasi mengatakan agar saat menggelar people power tidak perlu grusa- grusu. \"Semua harus dalam kerangka minta izin agar diberi kelancaran oleh Allah SWT,\" ujar Amin Rais. Dalam diskusi yang penuh semangat itu setidaknya menghadirkan 10 pembicara, antara lain Dedy S. Budiman, Ustadz Ahmad Khozinuddin, Rizal Fadhilah (wartawan senior), advokat Muhammad Taufiq. Selain itu juga ada politisi senior Yogyakarta Syukri Fadholi, Syahganda Nainggolan, pengacara Eggy Sudjana dan tokoh reformasi, Amien Rais, Ahmad Khozinuddin, Muhammad Taufiq, Deddy S. Budiman, serta Rizal Fadhilah. Data pelanggaran Jokowi sudah diungkap, bukti KKN keluarga Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, dugaan abuse of power sudah dilaporkan ke DPR, korupsi jajaran kabinet dan partai pendukung juga sudah terbongkar, lalu kenapa Jokowi masih perkasa? Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Muhammad Chirzin menilai Jokowi masih bisa tetap bertahan lantaran dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun ia mengibaratkan sebuah pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Sementara menurut Direktur Eksekutif The Global Review, Hendrajit bahwa masih bertahannya Jokowi di tampuk kekuasaan sampai hari ini, bukan karena Jokowi kuat. “Soal bisa lengser atau tidak, hal itu soal pokok bukan karena Jokowi kuat, akan tetapi karena para elit papan tengah yang berharap terciptanya people power tidak punya tiga modalitas politik,” katanya kepada FNN. Tiga modal politik itu menurut Hendrajit antara lain: pertama. tidak punya ide yang jelas sebagai bahan bakar penyusunan tema yang nyetrum ke rakyat. Kedua, tidak menyusun jejaring politik dan informasi yang terorganisir, kecuali hanya sekadar mengumpulkan orang-orang tanpa menjelma jadi sebuah barisan. Ketiga, tanpa kejelasan ide jadi tema yang nyetrum, dan tanpa jaringan terorganisir, maka gerakan-gerakan berbasis people power tak pernah tersusun sebagai barisan. Akan tetapi hanya sekadar sekumpulan dan segerombolan orang. Bukan suatu komunitas yang menjelma jadi barisan. Hendrajit menegaskan bahwa people power sebagai suatu barisan, sasaran strategisnya bukan cuma ganti rezim, akan tetapi menciptakan tatanan baru. “Alhasil tanpa pedoman pada kejelasan ide dan jaringan terorganisir, people power yang diangankan para aktivis gerakan sejatinya merupakan pengkondisian ke arah anarki dan rusuh sosial. Ini bertentangan pakem people power sebagai aksi warga,” tegasnya. Maka, Hendrajit merasa tidak kaget jika konsep people power seperti itu tidak mendapat respons masyarakat, karena merasa tidak dilibatkan. “Nggak heran kalau konsep gerakan ini nggak laku bagi elemen-elemen masyarakat, karena mereka tak merasa diwakili atau diikutsertakan. Karena itu tadi, isu-isu yang digulirkan nggak nyetrum ke masyarakat,” paparnya. Hendrajit mengibaratkan dokter yang keliru mendiagnosa penyakit pasien. Buat masyarakat, boleh saja dokter mendiagnosa orang dengan gejala mual dan sesak napas sebagai penyakit lambung. Akan tetapi masyarakat merasa meski gejala sakit lambung, tapi yang mereka rasakan itu hipo teroid. “Maunya rakyat itu mbok ya, dokter-dokter itu menyelami rasa sakit pasiennya bukan membaca gejalanya. Sehingga diagnosanya benar maka resepnya juga benar,” paparnya. “Nah, model-model penyeru people power itu persis kayak dokter-dokter yang sok tahu itu ketika mendiognose penyakit social,” pungkasnya. Sementara Sekretaris Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Sutoyo Abadi menilai masih bercokolnya Jokowi di pucuk pimpinan negara lantaran Jokowi masih terlindung oleh kekuatan Cina, oligarki dengan pemenuhan finansialnya dan dengan segala resikonya Jokowi masih bisa mengendalikan kekuatan alat keamanan (TNI/ Polri), dengan segala ancamannya copot jabatan kalau menentangnya. Jokowi juga masih bisa mengendalikan beberapa kekuatan Parpol , sekalipun saat ini mulai terpecah Yang paling aneh, kata Sutoyo, sebagian masyarakat masih percaya dengan Jokowi apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Kekuatan PKI semua berada di belakang Jokowi dengan bantuan dukungan dan agitasi citra Jokowi sebagai presiden terbaik baginya. Hal ini masih menjadi bemper utama untuk tetap mempertahankan Jokowi. Yang paling realistis, kata Sutoyo, stok pangan rakyat masih terjaga dengan baik meskipun dengan cara impor pangan.Rakyat merasa aman dan nyaman, gak peduli situasi di tingkat atas, yang penting wareg. Sementara deklarator KAMI, Anton Permana menilai Jokowi diuntungkan oleh situasi dan kondisi sosial politik Indonesia, yang menemukan titik puncak bulan madu liberalisasi demokrasi pasca Orde Baru. Jokowi berada dalam lingkungan bangsa yang sangat naif dan hipokrit feodal. Naif, hipokrit feodalistik inilah yang membuat kondisi siapa saja yang berani tampil beda, berani tabrak kekakuan, namun populis atas dukungan masif media massa, maka dialah yang jadi pemenang, termasuk berani bohong, berani menipu, berani kejam, berani berdarah dingin, berani melakukan langkah-langkah yang tak biasa, di saat yang lain tak berani melakukan apa-apa. Dalam bertindak, Jokowi seakan tak peduli aturan, norma, kebiasaan, yang menurutnya “mengekang” kekuasaannya. Sistem Presidensial dalam pemerintahan kita, dimanfaatkan secara sepihak oleh Jokowi, sehingga, dengan leluasa Jokowi tanpa rasa “bersalah” menggunakan instrumen kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tak ada batas antara mana dirinya sebagai kepala pemerintahan, kepala Negara, dan petugas partai. Semua sama saja. Kalau ada yang berbeda antara aturan dan keinginannya, maka aturan yang digantinya. Kalau ada pihak yang menghalanginya, maka kekuatan aparat yang akan “menyelesaikannya,” baik secara hard power maupun soft power. Anton menegaskan, dalam kaca mata ilmu Geopolitik dan Geostrategi, Jokowi didukung penuh oleh sebuah kekuatan besar, yang begitu punya kepentingan besar juga terhadap Indonesia, dimana semua itu dilakoni Jokowi dengan baik. Ada titik temu antara kepentingan oligarki dan proxy. Pertemuan kepentingan oligarki dan proxy berproses dengan sangat baik, dalam asas mutualisme, sehingga Indonesia yang kehilangan induk dan jati dirinya serta Orde Baru tumbang dan konstitusinya UUD 1945 diubah, menjadi sasaran empuk kepentingan geopolitik dan geostrategi kekuatan global. Tentu ada yang mendesign ini semua. Dalam persepsi Ilmu Pemerintahan, sesuai buku “Kybernologi”nya Prof Tanlizuduhu Ndraha, Jokowi juga berhasil menggunakan metode pemerintahan Sentrifurgal, yaitu, Jokowi mampu membangun hubungan timbal balik dengan kekuatan di sekitarnya (inner cycle power), yang siap melindungi dan melakukan apa saja untuk dirinya. Imbalannya adalah, bagi kekuatan tersebut diberikan fasilitas, jabatan, kewenangan, dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya negara. Itu semua adalah kenikmatan yang sengaja diberikan Jokowi asal mereka loyal, patuh, dan manut. Jokowi itu adalah bagian pelaksana dari sebuah grand design besar yang sudah terencana dengan baik dan sistematis, dimana grand design ini dibuat dan dirancang sedemikian rupa, plus fasilitas instrumen pengamanannya, konsep, strategi, media, serta dukungan finansial yang tanpa batas. Saat ini, tak ada satupun kekuatan penyeimbang yang terkonsolidasi di Indonesia, baik itu kekuatan keluarga Cendana, Cikeas, kekuatan Umat Islam, bahkan TNI pun berhasil dikoptasi kekuatan di belakang Jokowi. Jokowi berhasil membuat sihir seolah dirinya kuat, besar, dan berbahaya, padahal, ibarat pertarungan tinju legendaris Mike Tyson, Jokowi baru teruji memukul lawan hingga KO dan tumbang. Jokowi belum teruji “kena pukul” oleh lawannya. Jokowi belum pernah diserang DPR RI, digeladah KPK, dilawan frontal tokoh besar seperti SBY, Prabowo, dan Mega secara langsung head to head. Para kekuatan yang seharusnya punya “kans” besar untuk memuukul jatuh Jokowi lebih dulu kena sihir Jokowi. Mereka sudah takut duluan, sudah inferior duluan. Buktinya ketika demo 411 dan 212, kalau masyarakat kompak dan bersatu, Jokowi kejang-kejang juga ketakutan. Begitu juga ketika Gibran dan Kaesang anaknya dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, Jokowi juga panik. Apalagi kalau mmg ada kondolidasi kekuatan oposisi untuk memukul balik Jokowi yang punya nyali dan pas momentumnya, Jokowi akan mudah tumbag dengan mudah. “Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang punya nyali? Siapa yang siap ambil momentum dan komando?,” pungkas Anton. (Sri Widodo Soetardjowijono)
Hadapi Putusan MK, Anis Matta: Partai Gelora Siapkan Dua Skenario Sistem Pemilu, Terbuka atau Tertutup
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah menyiapkan dua skenario dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem proporsional pemilu. \"Kita di Partai Gelora ini sudah pasti mendukung yang sudah ada, sistem proporsional terbuka. Tapi kan kita jauh dari jangkauan MK, kita nggak tahu keputusan apa yang akan diambil MK. Tapi sebagai partai kita menyiapkan duanya-duanya, artinya baik untuk proposional terbuka atau tertutup,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023). Menurut Anis Matta, apa yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2023 lalu, itu bukan sebuah bocoran putusan MK. \"Bocoran dari Denny Indrayana, itu bukan sebuah putusan, kita tidak tahu itu apa, karena kita tidak punya jangkauan untuk mempengrahui keputusan itu,\" katanya. Dalam pelaksanaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu seperti sekarang, menurut Anis Matta, partisipasi individunya sekarang sangat tinggi. Artinya, kedaulautan rakyatnya tidak terganggu, terlihat dari partisipasi individunya yang kuat juga. Tetapi, jika sistem pemilunya nanti diganti tertutup, maka yang akan berkurang secara signifikan adalah partisipasi individu. Dimana Kedaulatan partai lebih besar, dan partisipasi individu lebih rendah. \"Jadi dalam proporsional sudah terbuka partisipasi individu pasti lebih tinggi, tapi dalam proporsional tertutu, kedaulatan partai lebih besar, tapi partisipasi individu lebih rendah,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan sistem proporsional tertutup. Sehingga rakyat tetap didorong untuk terus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil mereka secara langsung. \"Mudah-mudahan saja sistem Pemilu ke depan tetap terbuka agar rakyat kita bisa dorong untuk menggunakan hak pilih nya dalam menentukan wakil mereka langsung dan tidak disabotase oleh kepentingan partai politik,\" kata Fahri Hamzah. Pemilu 2024, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai adalah Pemilu paling krusial, karena akan menentuka, apakah ke depan ini sentralisasi dan oligarki akan semakin mengental atau memudar. \"Jadi wakil rakyat harus berkaca dan mengajak diri bahwa selama ini mereka terlalu melayani kehendak partai politik dan pengurusnya daripada mau melayani kepentingan rakyat yang memilihnya,\" tegas Fahri. Optimis ke Senayan Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengaku optimis Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, apapun sistem pemilu yang akan digunakan, apakah terbuka atau tertutup. \"Insya Allah, kita optimis lolos ke Senayan. Target kita realitis yakni dapat memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Kita yakin, karena masih ada ceruk sekitar 52 persen pemilih pemula, menengah dan tua yang belum menentukan pilihan yang bisa diperebutkan,\" katanya. Saat ini, kata Anis Matta, ada pemilih pemula atau gen Z yang belum menentukan pilihan, dan akan menentukan pilihannya diakhir-akhir. Tetapi, ceruk pemilih pemula ini menyatu dengan pemilih menengah dan pemilih tua yang juga belum menentukan pilihannya. \"Yang membedakan mereka adalah sumber kegelisahan, sumber kekecewaan dan sumber harapannya. Mereka semua gelisah dengan masa depannya, dan berharap lahirnya partai baru,\" ujarnya. Mereka ingin ada partai baru yang bisa memperjuangkan harapan mereka ini, dimana pemilih ini tersebar di seluruh kelompok umur. \"Kalau anda tidak puas dengan hidup anda, anda pasti akan berharap lahirnya partai baru. Dan kalau anda kecewa dengan parrtai sekarang, karena tidak bisa memperjuangkan hidup anda, anda pasti berharap lahirnya partai baru. Karena partai baru bisa mengubah situasi hidup anda. Artinya pemilih ini tidak menjadi pemilih tradisional, angkanya mencapai 52 persen, itu sangat besar untuk diperebutkan ceruknya,\" pungkas Anis Matta. (*)
Ratusan Polisi Mengawal Pembukaan Penas Tani XVI di Padang
Padang, FNN - Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran mengerahkan 300 personel untuk mengamankan kegiatan pembukaan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Padang pada Sabtu (10/6).\"Untuk pengamanan hari ini kami mengerahkan tiga ratus personel yang merupakan gabungan dari personel Polresta Padang dan Kepolisian Sektor,\" kata Kepala Bagian Operasional Polresta Padang Kompol Deni Ahmad Hamdani di Padang, Sabtu.Ia mengatakan fokus pihaknya adalah memastikan kegiatan pembukaan Penas Tani berlangsung aman dan kondusif yakni di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) dan kawasan Lanud Padang.\"Personel Satuan Lalu Lintas juga berupaya menjaga kelancaran arus yang dilalui oleh peserta Penas Tani mengingat tingginya mobilitas, kami juga melakukan rekayasa lalu lintas,\" jelasnya.Ia mengimbau masyarakat di kota setempat sebagai tuan rumah agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan kegiatan Penas Tani XVI.Untuk diketahui kegiatan Penas Tani di Padang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, serta 289 kepala daerah yang terdiri dari 29 gubernur dan 260 bupati atau wali kota.Selain kepala daerah, para petani dan nelayan yang hadir terkonfirmasi sekitar 25 ribu orang dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk para petani dan nelayan dari Sumbar.“Itu masih di luar jumlah pendamping dan ofisial yang diperkirakan sekitar lima ribu orang,\" kata Ketua Panitia Penas Tani Hansastri.Ia mengatakan persiapan pelaksanaan juga sudah maksimal hingga 100 persen, mulai dari panggung utama, stand-stand pameran produk pertanian, hingga gelar teknologi.Hansastri mengatakan keseriusan Sumbar untuk menyukseskan Penas Tani Nelayan itu menjadi bukti Sumbar siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan tingkat nasional maupun internasional.\"Kita memang berharap semakin banyak kegiatan nasional dan internasional yang digelar di Sumbar. Kita siap dari semua hal termasuk ketersediaan hotel dan penginapan,\" katanya.Penas Tani Nelayan 2023 berlangsung selama lima hari 10 sampai 15 Juni 2023. Petani dan nelayan dari Sumbar diharapkan bisa memaksimalkan momentum itu untuk meningkatkan wawasan dan jaringan guna mengembangkan usaha.Termasuk di dalamnya untuk para petani milenial yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sektor pertanian masa depan.(ida/ANTARA)
Kapal RS Malahayati Simbol Hadirnya Negara di Wilayah Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengatakan Kapal Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati merupakan simbol kehadiran negara di wilayah maritim.“Ini (kapal RS Terapung Laksamana Malahayati) sekali lagi mengingatkan kehadiran negara di wilayah maritim harus ditingkatkan,” kata Budi di Dermaga Kade Inggom VVQ9+5M6, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Hal itu disampaikan-nya dalam acara peresmian operasional Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Budi Karya mengaku bahagia laut Indonesia dihiasi kegiatan peluncuran dua kapal itu yang dinilainya sangat filosofis, terlebih operasinya menuju pelosok Tanah Air.\"Pak Presiden selalu berpesan semua kegiatan dilakukan harus memikirkan atas kepentingan rakyat dan kami melihat ada empat hal filosofis pada Kapal Laksamana Malahayati,\" kata Budi Karya dalam sambutannya.Adapun keempat hal filosofis itu adalah nama Laksamana Malahayati, kemudian sosoknya yang heroik sebagai pahlawan nasional, lalu tokoh perempuan, dan figur yang berasal dari ujung barat Indonesia.Budi Karya menyatakan Kapal Kesehatan tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara maritim.\"Ibu Mega yang saya hormati, apa yang menjadi kegiatan hari ini tentu langkah yang baik pada kami, kapal-kapal seperti ini harus dibangun lebih banyak menuju titik penting yang lebih jauh lagi dan empat filosofi tadi harus menjadi dasar apa yang kita lakukan,\" kata dia.Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Presiden Kelima RI itu didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat meninjau isi kapal.Dalam acara itu, hadir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.Tampak juga Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan pihak Baguna PDIP Ribka Tjiptaning.Di kegiatan tersebut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, serta perwakilan Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen dr. Guntoro.(ida/ANTARA)
POPULER
