POLITIK
Imigrasi Soetta Menindak Belasan WNA yang Mengganggu Ketertiban Umum
Tangerang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengamankan sebanyak 17 warga negara asing (WNA) atas pelanggaran keimigrasian dan mengganggu ketertiban umum.Dari belasan warga negara asing yang bermasalah itu, merupakan hasil operasi pengawasan Orang Asing pada Jumat (19/5) di salah satu Apartemen di wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.\"Berawal dari pengaduan masyarakat melalui media sosial dan elektronik, kami segera menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan di lapangan terlebih dahulu. Setelah informasi terkumpul, kami segera menerjunkan anggota untuk melaksanakan operasi pengawasan orang asing pada dua apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat,\" kata Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim dalam jumpa pers di Tangerang, Rabu.Ia menerangkan, dalam operasi yang dilaksanakan tim Inteldakim Imigrasi Soetta itu diketahui ada 16 warga negara Nigeria dan 1 warga negara Ghana yang telah melanggar izin tinggal dengan menyalahgunakan visa sebagai investor.Kepala Imigrasi Bandara Soetta Muhammad Tito Andrianto menambahkan, dari hasil penemuan itu pihaknya. melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui kedokumenan Keimigrasian para WNA tersebut.\"Hasil pemeriksaan sementara diketahui lima orang diduga berkewarganegaraan Nigeria yang tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal yang dimilikinya. Hal ini diduga melanggar Pasal 116 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,\" katanya.\"Selanjutnya, terdapat dua orang WN Nigeria memiliki paspor namun telah melebihi izin tinggal yang berlaku (overstay) sesuai Pasal 78 ayat 3. dua WN Nigeria yang memiliki paspor dan izin tinggal yang diketahui telah habis masa berlakunya, sehingga diduga melanggar Pasal 119 ayat 1,\" tambahnya.Selain itu, kata dia, terdapat empat WN Nigeria dan satu orang WN Ghana memiliki paspor dan izin tinggal sebagai Investor namun diduga perusahaan yang dimilikinya tidak ada/fiktif, yang diduga melanggar Pasal 123 huruf a.Selebihnya tiga orang WN Nigeria yang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan namun diduga keberadaan dan kegiatannya selama berada di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggalnya sehingga diduga melanggar Pasal 122 huruf a.\"Dan penyidik Imigrasi masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan barang bukti yang diamankan berupa 12 paspor, 5 kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sebagai Investor, yang terindikasi telah memberikan surat atau keterangan tidak benar guna untuk memenuhi Administrasi persyaratan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Kantor Imigrasi, namun fakta di lapangan perusahaan yang dimilikinya tidak ditemukan atau tidak ada,\" ujarnya.Adapun barang bukti hasil operasi orang asing tersebut juga didapat berupa 31 unit handphone dan 15 unit laptop yang merupakan milik dari belasan para WNA.\"Saat ini kami sedang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau penjamin orang asing yang diduga fiktif dan terhadap 17 (tujuh belas) WNA tersebut akan dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian,\" tegas dia.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Harus Berkepastian dan Terukur
Semarang, FNN - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan terukur sehingga perlu ada pengesahan berupa penomoran dan pengundangan dalam Lembaran Negara.\"Bayangkan Perpu Pemilu yang digunakan dalam banyak instrumen teknis pengaturan Pemilu 2024 sejak 4 April 2023 disetujui Rapat Paripurna DPR RI menjadi undang-undang, tetapi tak kunjung mendapatkan kepastian pengesahan berupa penomoran dan pengundangan dalam Lembaran Negara,\" kata Titi Anggraini, S.H., M.H. menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu pagi.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons di Lembaran Negara belum ada Undang-Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu Pemilu).Padahal, lanjut dia, pemilihan umum itu harus berkepastian dan terukur. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah sangat jelas semestinya tidak terlalu sulit untuk dieksekusi.\"Ini bisa jadi kotak pandora bagi kepercayaan publik atas Pemilu 2024 kalau terus dibiarkan terjadi ketidaktertiban hukum,\" kata Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Belum kunjung adanya kepastian perihal penomoran undang-undang berkaitan dengan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, menurut dia, menjadi undang-undang menimbulkan tanda tanya besar tentang ketertiban dan keseriusan dalam menjaga kepastian hukum penyelenggaraan pemilu.Tangkap layar laman peraturan.go.id pada hari Rabu (24/5/2023). Muncul sejumlah pertanyaan dari pegiat pemilu ini, antara lain, ada apa sehingga DPR dan Pemerintah berbelit-belit sekali memastikan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu 2024? Apakah karena Perpu Pemilu dianggap tidak penting atau tidak prioritas?Padahal, lanjut Titi, Perpu Pemilu isinya sangat krusial dan besar dampaknya pada penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Saya makin yakin bahwa memang ada komitmen hukum dan demokrasi yang bermasalah terkait dengan Pemilu 2024 dari para pembentuk UU,\" kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem ini.Ia lantas menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.Dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, serta penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa RUU yang telah disampaikan DPR disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.Sementara itu, ketika dicek di laman peraturan.go.id, Rabu pukul 08.18 WIB, terdapat enam produk hukum berupa undang-undang pada tahun ini, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.(ida/ANTARA)
Sebanyak 106 Anggota KPU di 20 Provinsi Dilantik KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.\"Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara bersedia diambil sumpah?\" tanya Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari yang memimpin acara pelantikan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.Para calon anggota KPU daerah itu pun serentak menyetujui untuk diambil sumpah.\"Siap,\" jawab para calon anggota terpilih untuk KPU provinsi.Untuk tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, masing-masing terdapat tujuh orang; sedangkan 17 provinsi lainnya masing-masing terdapat lima orang.Pelantikan anggota KPU provinsi itu dilakukan di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Hasyim meminta para anggota KPU tersebut dapat memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.\"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,\" kata Hasyim saat memimpin pembacaan sumpahnya.Dia juga mengingatkan agar para anggota KPU provinsi itu bisa beradaptasi dengan cepat, menaati pedoman etik penyelenggara pemilu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa tetap menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU.\"Kami berharap perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu dijadikan pedoman sehari-hari supaya kita tidak melenceng, tidak mudah tergiur, dan tidak mudah terpengaruh berbagai pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,\" tambahnya.Kemudian, Hasyim meminta mereka segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, KPU Pusat, hingga KPU kabupaten dan kota begitu mulai bertugas. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan partai di tingkat provinsi, lembaga kemasyarakatan, dan media juga menjadi hal penting.\"Ini menjadi sesuatu yang penting. Beradaptasi ini juga kita maknai beradaptasi dengan tahapan-tahapan yang saat ini sedang kita kerjakan,\" ujar Hasyim.Berdasarkan nota dinas yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Nomor 122/TU.01.01/SJ/2023, terdapat 20 anggota KPU provinsi dan 116 anggota KPU kabupaten dan kota yang masa jabatannya habis pada 2023.Selain melepas anggota KPU yang masa jabatannya habis pada 2023, KPU RI juga melantik anggota KPU untuk provinsi baru di Papua.Berikut daftar 20 anggota KPU terpilih pada 20 provinsi:1. KPU Provinsi Bengkulu: Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, Emex Verzoni, Rusman Sudarsono, dan Sarjan Efendi2. KPU Provinsi Jambi: Edison, Fahrul Rozi, Iron Sahroni, Suparmin, dan Yatno3. KPU Provinsi Sumatera Barat: Hamdan, Jons Manedi, Medo Patria, Ory Sativa Syakban, dan Surya Efitrimen4. KPU Provinsi Kepulauan Riau: Ferry Muliadi Manalu, Indrawan Susilo Prabowoadi, Jernih Millyati Siregar, Muhammad Sjahri Papene, dan Priyo Handoko5. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Deni, Hartati, Husin, Muslim Ansori, dan Yuli Restuwardi6. KPU Provinsi Banten: A. Munawar, Aas Satibi, Ahmad Suja\'i, Akhmad Subagja, M. Agus Muslim, Mohamad Ihsan, dan Muhamad Ali Zaenal Abidin7. KPU Provinsi DKI Jakarta: Astri Megatari, Dody Wijaya, Fahmi Zikrillah, Irwan Supriadi Rambe, Muhammad Tarmizi, Nelvia Gustina, dan Wahyu Dinata8. KPU Provinsi Kalimantan Barat: Heru Hermansyah, Kartono Nuryadi, Muhammad Syarifuddin Budi, Suryadi, dan Syarifah Nuraini9. KPU Provinsi Kalimantan Selatan: Andi Tenri Sompa, Arif Mukhyar, M. Fahmi Failasopa, Nida Guslaili Rahmadina, dan Riza Anshari10. KPU Provinsi Kalimantan Tengah : Dwi Swasono, Harmain, Sastriadi, Tity Yukrisna, dan Wawan Wiraatmaja11. KPU Provinsi Sulawesi Utara: Awaluddin Umbola, Kenly Meydy Poluan, Lanny Anggriany Ointu, Meidy Yafeth Tinangon, dan Salman Saelangi12. KPU Provinsi Sulawesi Tengah: Christian Adiputra Oruwo, Darmiati, Dirwansyah Putra, Nisbah, dan Risvirenol13. KPU Provinsi Sulawesi Barat: Asriani, Budiman Imran, Elmansyah, Said Usman Umar, dan Supriadi Narno14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara: Amirudin, Asril, Hazamuddin, Muhammad Mu’min Fahimuddin, dan Suprihaty Prawaty Nengtias15. KPU Provinsi Sulawesi Selatan: Ahmad Adiwijaya, Hasbullah, Hasruddin Husain, Marzuki Kadir, Romy Harminto, Tasrif, dan Upi Hastati16. KPU Provinsi Provinsi Gorontalo: Fadliyanto Koem, Hendrik Imran, Opan Hamsah, Risan Pakaya, dan Sophian M. Rahmola17. KPU Provinsi Papua Tengah: Indra Ebang Ola, Jennifer Darling Tabuni, Marius Telenggen, Octovianus Takimai, dan Sepo Nawipa18. KPU Provinsi Papua Pegunungan: Ansar S, Daniel Jingga, Melkianus Kambu, Naftali Emanuel Paweka, dan Theodorus Kossay19. KPU Provinsi Papua Selatan: Alson Markus Kambu, Daniel Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun, dan Theresia Mahuse20. KPU Provinsi Papua Barat Daya: Alexander Duwit, Andarias Daniel Kambu, Fatmawati, Jefri Obeth Kambu, dan Muhamad Gandhi Siradjuddin.(ida/ANTARA)
Kunci Penentuan Cawapres Prabowo Ada di Cak Imin
Kupang, FNN - Pengamat politik dan juga pengajar ilmu komunikasi politik pada Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, kunci penentuan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto ada di Muhaimin Iskandar yang karib disapa Cak Imin.\"Jika Erick Thohir ingin menjadi Cawapres Prabowo maka kuncinya di Muhaimin. Bagaimana komunikasi di belakang layar antara Muhaimin dan Erick Thohir. Karena di panggung depan, cerita yang muncul lebih banyak untuk memastikan Prabowo tetap masuk dalam agenda wacana media dan diskursus publik di ruang-ruang publik,\" kata Bataona di Kupang, Rabu.Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira Kupang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan pertemuan Prabowo dan Erick Thohir dan peluang duet Prabowo-Erick Thohir di Pilpres 2024.\"Pertemuan Prabowo dan Erick Thohir memang memberi signal akan peluang duet dua figur ini. Dan menurut saya, figur Erick Thohir bukan sekadar menteri, tapi seorang teknokrat dan pebisnis papan atas dengan reputasi internasional,\" tuturnyaSelain itu, kiprah-nya di bidang pemerintahan juga cukup mengagumkan. \"Jadi saya kira, soal layak atau tidak seorang Erick mendampingi Prabowo, jawabannya tentu jelas bahwa Erick sangat layak. Tapi kunci koalisi Gerindra dan PKB atau KIR saat ini ada di Muhaimin Iskandar,\" ujarnya.Menurut dia, jika Erick ingin menjadi cawapres Prabowo maka kuncinya di Cak Imin. Bagaimana komunikasi di belakang layar antara Cak Imin dan Erick Thohir. Karena di panggung depan, cerita yang muncul lebih banyak untuk memastikan Prabowo tetap masuk dalam agenda wacana media dan diskursus publik di ruang-ruang publik.Tapi di panggung belakang, kerja keras sedang dilakukan timnya untuk memastikan siapa cawapres-nya karena itulah yang paling sulit dan rumit bagi Prabowo saat ini. Sehingga lobi-lobi dengan Cak Imin agar cawapres bisa diambil dari luar PKB juga sedang intens dilakukan.\"Jadi Erick Thohir saya kira sudah sedang bernegosiasi dengan Muhaimin,\" tambah Raja Muda Bataona yang juga Pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang ini.Tanpa bernegosiasi, dia memperkirakan akan sangat sulit, sebab PKB sedang sangat intens mengkampanyekan Cak Imin sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 ini, dan Muhaimin sendiri sudah berkeliling ke hampir semua Wakil Presiden RI, juga ke para kiai.Artinya, peluang Erick itu terbuka atau tertutup akan sangat ditentukan oleh Cak Imin. Muhaimin memegang salah satu kartu, selain Presiden Jokowi sebagai penentu akhir nantinya. Sebab, dalam bacaan saya, siapa wakil Prabowo juga akan sangat ditentukan oleh restu Jokowi.Sebagai presiden, Jokowi akan melihat masalah elektabilitas, ceruk pemilih yang bisa menambah kekuatan Prabowo juga kekuatan logistik yang sangat dibutuhkan koalisi Prabowo nantinya.\"Jadi Jokowi tentu saja mendorong Erick. Tapi ini masih sangat dinamis dalam pekan-pekan ke depan. Figur seperti EricK Thohir memang komplit sebagai seorang tokoh muda NU, menteri, pengusaha sukses dengan reputasi internasional, juga pemimpin yang sangat sukses dalam memimpin berbagai organisasi dan hajatan-hajatan besar negara,\" imbuhnya.Karena itu, figur ini memang sangat pas disandingkan dengan Prabowo. Kombinasi Figur tua dan muda akan sangat membantu meningkatkan dan memperluas ceruk pemilih Prabowo. Erick Tohir juga punya kekuatan logistik yang sangat kuat.Representasi-nya sebagai kader muda NU adalah kekuatan lainnya yang akan membuat Erick sangat cocok disandingkan dengan Prabowo. Dan hal paling krusial dan penting adalah Erick dalam posisi sebagai Menteri, dia sosok yang sangat diandalkan Jokowi. Erick adalah salah satu figur paling diandalkan Jokowi di kabinet. Bahkan dalam berbagai hajatan keluarga Jokowi, Erick adalah menteri yang paling diandalkan Jokowi.Selain itu, salah satu kredit poin Erick Thohir adalah keberanian. Figur ini sangat berani melakukan bersih-bersih berbagai kasus korupsi di internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).\"Artinya, dia sudah mulai dikenal sebagai figur yang sangat tegas. Dia bahkan sangat disukai kalangan pemilih muda dan milenial juga pemilih urban dan perkotaan sehingga namanya moncer dalam berbagai survei,\" ucapnya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Meski Akunnya Diretas, Politik Indonesia Tidak Mungkin Lepas dari Gerakan Mahasiswa
Jakarta, FNN – Politik Indonesia tidak mungkin lepas dari gerakan mahasiswa. Meski sempat dianggap sudah lemah, tetapi gerakan mahasiswa tidak akan pernah mati, karena tetap ada tradisi mewariskan sejarah gerakan itu. Mereka hanya butuh tahu momentum. Mereka juga lebih pintar untuk membaca situasi. Dalam hal ini, BEM Universitas Indonesia masih tetap menjadi rujukan dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Gerakan BEM UI biasanya akan diikuti dengan gerakan-gerakan mahasiswa lain dan di antara mereka tampaknya ada saling koordinasi. Namun, reaksi penguasa terhadap gerakan mahasiswa ini tetap dengan cara represif, seperti yang terjadi di kampus UI. Setelah mereka melakukan kritik terhadap pemerintah, akunnya di-hack. Berkaitan dengan hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (23/5/23) mengatakan, “Mahasiswa selalu akan kembali ke jalan, pasti itu, ketika momentum itu tiba. Nah, ini yang sebetulnya menjadi faktor bahwa politik Indonesia tidak mungkin lepas dari gerakan mahasiswa.” Dalam gerakan mahasiswa, kata Rocky, koordinasi antar-BEM juga akan menjadi faktor. Di situlah pentingnya kita mengetahui bahwa mahasiswa tidak mungkin dihentikan oleh sekadar perintah rektor. Memang ada konsep Kampus Merdeka, tetapi rektornya dirantai. Soal-soal ini membangkitkan optimisme bahwa ada gerakan anak muda melalui senat-senat mahasiswa atau BEM yang berupaya untuk memanfaatkan momentum. Meskipun gerakan mahasiswa di kampus-kampus negeri sudah dilarang, tetapi mahasiswa tidak kehabisan akal. Mereka biasanya akan menggunakan gedung pertemuan lain untuk melakukan gerakannya. Mereka berharap ada pikiran yang memungkinkan mereka merasa berguna dalam politik hari ini. Bukan berguna bagi dirinya, tapi berguna untuk menyumbang perubahan. Mahasiswa menganggap bahwa kalau kritik pada Jokowi gampang, tetapi mereka ingin menitipkan atau menguji gagasan mereka itu pada capres-capres yang sedang beredar sekarang. Masalahnya, reaksi penguasa masih tetapsama. Mereka tetap menggunakan pendekatan represif untuk menghadapi gerakan mahasiswa ini, seperti yang terjadi di kampus UI. Setelah mereka melakukan kritik terhadap pemerintah, kemudian akunnya di-hack. \"Iya, jadi reaksi kekuasan masih sama, berupaya untuk menghalangi. Padahal, buat apa menghalangi Twitter atau sosial media mereka, karena setiap saat mereka bisa ubah strateginya. Dan itu akan terhubung lagi dengan mahasiswa lain yang ada di daerah lain,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief , wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa UI selalu ada di depan untuk mengacak-acak kekuasaan, tetapi UI juga berpikir bahwa cara dia mengacak-acak itu akan diikuti oleh teman-teman mereka di daerah. Demikian juga teman-teman di daerah, merasa kalau UI di depan maka mereka merasa tersaingi, karena itu mereka ingin di depan. Jadi, ini semacam tiktok di antara mereka sehingga membuat eskalasi politik justru makin menarik, karena ada gerakan ketiga yang bukan gerakan koalisi, bukan gerakan partai politik, tapi ini gerakan kampus. \"Jadi, kampus bergairah lagi justru karena ketidakpastian politik yang disebabkan oleh Presiden Jokowi yang selalu ingin ikut campur dalam penentuan capres masa depan,” tegas Rocky. Dulu, gerakan mahasiswa memobilisasi massa sangat sulit, tetapi sekarang dengan media sosial mahasiswa bisa dengan mudah berhubungan antara satu kampus dengan kampus lain. Mereka bisa saling berkoordinasi dan menentukan momentum yang tepat. \"Iya kalau saya baca polanya, isu di Makassar sama dengan isu di Tangerang, isu di Tangerang sama dengan itu di Lampung, isu di Lampung sama dengan isu di Gorontalo. Jadi terjadi kompilasi pikiran di antara teman-teman BEM ini,” ujar Rocky. Mereka juga tidak ingin diatur oleh seniornya, tetapi mereka tahu bahwa senior penting sebagai narasumber. Tetapi, seringkali ada semacam keangkuhan dari senior-senior mereka untuk mengarahkan mahasiswa. \"Jadi kita mesti anggap bahwa mahasiswa itu tahu momentum, mereka lebih pintar untuk membaca situasi, dan mereka sudah lebih peka. Karena itu, senior-seniornya mestinya di belakang layar aja, jangan diatur-atur,” ujar Rocky. (sof)
Untuk Mengawasi Penyalahgunaan Anak di Pemilu, KPAI-Bawaslu Bekerja Sama
Jakarta, FNN - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama untuk mengawasi penyalahgunaan anak dan pelanggaran hak anak selama Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.\"Sangat penting kerja sama ini dilakukan, karena belajar dari masa lampau, tidak luput dari penyalahgunaan anak dalam politik,\" kata Ketua KPAI Ai Maryati Sholihah di Jakarta, Selasa.Dia menyatakan KPAI dan Bawaslu juga sepakat dalam proses demokrasi dan politik harus selalu memberikan dukungan pada perlindungan anak.Dia menjelaskan KPAI akan menyiapkan sistem dan SOP dan tindak lanjut penanggulangan, karena ada beberapa titik kerentanan dalam Undang-Undang Pemilu.\"Sering ditemukan dalam tahapan kampanye, anak menjadi komoditas politik seperti manipulasi dan eksploitasi,\" ucapnya.Selanjutnya adalah penyiapan layanan, dimana saat anak menjadi korban akan diberikan rehabilitasi. Berbeda dengan perlakuan kepada orang dewasa, yang menjalani hukuman.Usai penandatanganan nota kesepahaman itu, KPAI telah menyiapkan surat edaran, dimana diperluas bukan hanya pengawasan tetapi penyelenggaraannya oleh empat lembaga yakni KPAI, Bawaslu, KPU, Kementerian PPA.\"Empat lembaga ini sangat penting untuk memberikan dukungan optimal pada pencegahan, penanganan, layanan hingga penegakan hukum,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja menyatakan kerja sama itu sangat penting untuk menyadarkan para pemilh pemula, yang umur mereka 17 tahun saat Pemilu berlangsung.\"Hak konstitusional mereka adalah hak untuk memilih, bukan mereka harus membenci pilihan warga negara lain,\" ujarnya menegaskan.Selain itu, Bawaslu mengharapkan partai politik sebagai peserta Pemilu untuk menggunakan kampanye yang baik, terutama untuk pemilih pemula.\"Kami berharap bisa bersama-sama KPAI untuk melakukan penyadaran terhadap pemilih pemuda dan peserta Pemilu,\" harapnya.(ida/ANTARA)
MK Diminta Memutuskan Kepastian Sistem Pemilu Sebelum 26 Juni
Jakarta, FNN - I Gusti Putu Artha selaku saksi Ahli yang dihadirkan oleh partai NasDem dalam sidang perkara gugatan UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka meminta kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sebelum 26 Juni 2023.\"Dengan segala rasa hormat, sebagai mantan anggota KPU, mohon kepada majelis, kalau memang sidang ini bisa dipercepat, (tolong) diputuskan sebelum tanggal 26 (Juni, red),\" kata Putu Artha dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dipantau dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta, Selasa.Putu Artha memaparkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023, partai politik memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif.Apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebelum 26 Juni, maka partai politik yang ingin melakukan perbaikan berdasarkan hasil putusan MK dapat menyesuaikan diri dan mengirimkan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif kepada KPU.Dengan demikian, bagi Putu Artha, konflik politik yang terjadi akan berlangsung di masing-masing partai.Akan tetapi, apabila MK memutuskan perkara terkait sistem pemilu ini setelah tanggal 26 Juni, bahkan melampaui 9 Juli 2023, Putu Artha menilai konflik akan muncul di KPU.\"Kalau putusan-nya setelah tanggal 26 Juni, sudah menjadi ranah KPU. Seluruh partai ini akan memindahkan konfliknya, muncul di KPU karena KPU yang menjadi palu godam-nya untuk memutuskan,\" ujar Putu Artha.Ia memaparkan bahwa putusan MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup akan berdampak pada teknis pemilu, seperti percetakan surat suara, hingga distribusi logistik sejak surat suara dicetak yang dapat memengaruhi ketepatan jadwal dalam pengambilan suara.\"Saya tidak yakin soal itu,\" ujar Putu Artha yang juga mantan jurnalis ini.Sebelumnya, sebanyak enam orang mengajukan gugatan Uji Materi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.Keenam orang tersebut yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) 2022.Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif pada Pemilu 2024.(sof/ANTARA)
Mario Dandy Diperiksa KPK Soal Mobil Mewah Rafael Alun
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mario Dandy Satriyo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ayahnya, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.Salah satu hal yang didalami penyidik KPK adalah soal kepemilikan mobil mewah jenis Jeep Wrangler Rubicon.\"Saksi hadir dan bersedia memberikan keterangannya dalam BAP yang kemudian didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan dugaan kepemilikan mobil mewah yang pernah dipamerkan melalui akun media sosial milik yang bersangkutan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Pemeriksaan terhadap Mario Dandy dilakukan pada hari Senin (22/5) oleh penyidik lembaga antirasuah di Polda Metro Jaya. Hal ini mengingat yang bersangkutan masih menjadi tahanan Rutan Polda Metro Jaya sejak 6 Maret 2023 setelah jadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora.Selain Mario, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya dari pihak swasta, yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, dan Jeffry Amsar. Ketiganya diperiksa pada hari Senin (22/5) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan pendirian perusahaan konsultan pajak oleh tersangka RAT yang digunakan untuk mengondisikan temuan pajak dari para wajib pajak yang bermasalah,\" kata Ali.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada hari Senin (3/4). RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Penyidik pun menemukan dugaan Rafael menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Atas perbuatannya, tersangka RAT dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.(sof/ANTARA)
Mahfud Menyinggung Potensi Kecurangan dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Menurut Mahfud saat menjadi pembicara kunci seminar \"Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga\" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, kecurangan memang terjadi dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.\"Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,\" kata Mahfud.Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.\"Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,\" ujarnya.Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.\"Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu,\" ucapnya.Oleh karena itu, Pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.Mahfud, yang juga mantan Ketua MK 2009-2013, menegaskan lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen.\"Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar,\" ujarnya.Mahfud bahkan mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.\"Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy\'ari, Ketua KPU RI, red.) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang,\" tuturnya.Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.\"Karena Pemilu itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Ahmad Syaikhu Berkunjung ke Rumah Din Syamsudin
Jakarta, FNN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu tiba di rumah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005—2010 dan periode 2010—2015 Din Syamsudin Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Syaikhu tiba di Rumah Din sekitar pukul 14.44 WIB. Syaikhu tampak didampingi oleh sejumlah elite PKS, di antaranya Juru Bicara PKS Pipin Sopian. Din pun menyambut Syaikhu beserta rombongan PKS dengan hangat. Setelah itu, Syaikhu dan Din Syamsudin berjabat tangan. Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan bahwa kunjungan Syaikhu ke kediaman Din Syamsudin merupakan bagian dari semangat silaturahmi kebangsaan untuk membuka ruang dialog dan menemukan berbagai titik temu. \"Dalam Pidato Puncak Milad Ke-21 PKS, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menekankan tentang politik silaturahmi. Ini implementasi dari politik kebangsaan. Siang ini yang menjadi agenda utama adalah itu dalam pertemuan Presiden PKS dan Pak Din Syamsudin sebagai tokoh bangsa,\" ungkap Mabruri dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Sebagai tokoh yang pernah memimpin PP Muhammadiyah, Din Syamsudin diharapkan bisa memberikan masukan sekaligus nasihat bagi kerja kebangsaan dalam hal ini yang tengah dilakukan PKS. \"Kami meminta pandangan dan masukan bagi PKS sebab kita paham semua elemen sedang berjuang untuk bangsa melalui jalan yang dipilih tanpa menegasikan satu dengan yang lain,\" kata dia. Mabruri mengatakan bahwa pimpinan PKS akan terus menggelar politik kebangsaan untuk merajut semangat persatuan.(sof/ANTARA)
POPULER
