POLITIK
Masyarakat Diimbau untuk Tidak Terhasut Isu "Mazhab Bung Karno"
Jakarta, FNN - Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj (SAS) Institute Abi Rekso mengimbau masyarakat, khususnya muslim, untuk tidak mudah terhasut dengan isu-isu terkait syariat Islam mazhab Bung Karno.\"Karena MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah memberikan penjelasan yang lugas dan masyarakat bisa mengacu kembali kepada MUI jika ada hal-hal yang rancu seperti ini,\" kata Abi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Abi menyampaikan hal itu terkait video yang mempertontonkan prosesi shalat Id dengan mencampurkan antara shaf pria dan wanita dalam satu barisan. Setelah ditelusuri, kejadian itu terjadi saat shalat Id 1 Syawal 1444 di Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang menjelaskan bahwa hal itu adalah urusan perempuan. Menurut dia, kaum perempuan dibebaskan untuk mengambil shaf depan di belakang imam shalat.Panji juga menekankan bahwa mazhab yang dianut tersebut adalah mazhab Bung Karno yang tercantum dalam buku \"Di Bawah Bendera Revolusi\".Bagi Abi Rekso, kesan kontroversi itu sengaja diciptakan dengan menggunakan pendekatan intelijen politik tertentu.\"Dengan menyatakan bahwa aturan shaf shalat dicampur mengacu pada mazhab Bung Karno, ini juga keliru, bahkan cenderung sesat,\" tegasnya.Dia menilai ada indikasi pihak-pihak yang ingin menggunakan isu Islam untuk memperkeruh situasi menjelang Pemilu 2024.Terkait dengan pernyataan Panji Gumilang soal mazhab Bung Karno, Abi menegaskan hal itu perlu diluruskan karena bisa menjadi hal sensitif bagi kaum muslimin di Tanah Air.\"Pernyataan Saudara Panji Gumilang ini berbahaya, karena Bung Karno dalam \'Di Bawah Bendera Revolusi\' tidak pernah membahas terkait dengan tata cara dan syariat shalat. Selain itu, Islam hanya mengenal empat mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Jadi, tidak ada itu syariat Islam mazhab Bung Karno, itu pernyataan sesat. Pernyataan Saudara Panji ini berpotensi menghasut umat Islam di Indonesia,\" ujar Abi Rekso.(sof/ANTARA)
Kasus Penembakan Kantor MUI Tindakan Teror
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut bahwa kasus penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa, merupakan tindakan teror sehingga harus dilakukan pengusutan secara tuntas.“Tindakan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan teror yang harus diusut tuntas hingga akar-akarnya. Apalagi ini terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat,” kata Ace dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Ace pun mengecam keras tindakan penembakan di kantor MUI Pusat yang disebutnya merupakan perilaku biadab. “Segala bentuk kekerasan apapun tidak boleh terjadi, apalagi menggunakan senjata api,” ujarnya.Untuk itu, dia mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif dibalik kasus penembakan tersebut, di samping memberikan hukuman yang seberat-beratnya.“Betul. Harus diungkap oleh pihak penegak hukum, dari rekam jejak pelaku yang sudah meninggal dapat diusut selama ini yang bersangkutan berinteraksi dengan siapa dan bagaimana lingkungan sosialnya,” kata Ace.Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq juga meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas pelaku dan motif penembakan kantor MUI Pusat tersebut, termasuk latar belakang pelaku.Hal tersebut, kata dia, perlu diwaspadai mengingat saat ini merupakan tahun politik jelang Pemilu 2024 sehingga kondusifitas sosial perlu dicermati sedemikian rupa.“Siapa, kelompok mana, di belakang orang (pelaku) yang menggunakan soft gun itu melakukan penembakan. Ini perlu karena mungkin ada upaya-upaya di tahun politik itu membuat semacam opini publik bahwa ada yang tidak beres di negeri ini, padahal selama ini kita masih melihat bahwa suasana masih terlihat kondusif,” tutur kepada wartawan saat dihubungi.Di samping aparat keamanan, Maman mengingatkan pula agar berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk MUI, untuk terus mengedukasi masyarakat tentang perlunya upaya dialog, komunikasi, serta dakwah yang lebih toleran dan damai,“Mengungkapkan pola-pola yang sesuai dengan nilai keindonesiaan kita yang toleran dan damai,” kata dia.Sebelumnya, penembakan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, terjadi pada Selasa siang, sekitar pukul 11.30 WIB. Pelaku menggunakan senjata jenis \"airsoft gun\" dan mengakibatkan kaca pintu masuk Gedung MUI Pusat tersebut pecah.Wakil Sekjen MUI Bidang Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Arif Fahrudin mengatakan penembakan tersebut mengakibatkan dua orang staf MUI Pusat mengalami luka-luka karena terkena serpihan kaca dan gesekan peluru.Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan, kedua korban adalah Keamanan MUI Bambang Nugraha dan Tri.Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengungkapkan bahwa pelaku penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, merupakan pria berinisial M (60).Komarudin menambahkan, jenazah pelaku telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna dilakukan autopsi, di mana pelaku penembakan dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun, pelaku kedapatan membawa obat-obatan, di samping barang bukti sepucuk pistol yang ditemukan penyidik.(sof/ANTARA)
Situasi Politik Makin Berantakan, Anies pun Ditelantarkan
Jakarta, FNN - Dinamika politik kian hari kian panas. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat perubahan-perubahan politik yang cukup dramatis, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jika sebelumnya tampak seolah-olah politik dalam kendali Jokowi, saat ini situasinya berantakan karena politik tidak sepenuhnya dalam kendali Jokowi. Meski demikian, kita masih menduga bahwa Jokowi tetap menyimpan beberapa kejutan. “Tapi sinyal itu makin jelas bahwa nama Prabowo akhirnya diperhitungkan sebagai potensi untuk didukung Jokowi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (2/5/23). Menurut Rocky, skenario memilih Prabowo adalah pilihan kedua setelah Ganjar tidak bisa lagi dimainkan oleh Jokowi dan orang-orang di sekitarnya. Langkah kuda bererikutnya adalah mungkin ada keinginan menyingkirkan Anies Baswedan, tapi tidak harus berhadapan langsung dengan SBY, yaitu dengan merangkul SBY. Meski agak aneh, langkah kuda tetap dilakukan karena memang tidak ada cara lain untuk menjaminkan bahwa pertarungan politik nanti adalah all the president man. “Yang nggak fair sekarang adalah partai-partai pendukung Anies yang tidak mau langsung kebulatan tekad untuk menunjuk Anies dan wakil presidennya. Jadi itu sebetulnya bagian yang tidak etis dalam politik. Kalau Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah mendeklarasikan Anies, mustinya dia konsisten dong, carikan wakil presiden, terserah caranya, mau tukar tambah uang atau orang, tapi mesti ada keputusan,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief,wartawan senior FNN, itu. Rocky juga mengatakan bahwa dirinya dan FNN selalu menyampaikan kritik kepada Anies, Ganjar, dan Prabowo, tetapi dia ingin supaya orang-orang yang memang ada dalam radar publik jangan dihalangi, karena begitulah kejujuran. Memang, bagaimanapun biaya politik kita sangat tinggi dan kita tahu siapa-siapa yang butuh itu sehingga membuat langkah Anies menjadi tersendat. Standart biaya Pemilu untuk bermain politik yang masuk akal, menurut Rocky, antara 3 sampai 5 triliun. Itu artinya tukar tambah yang betul-betul signifikan. “Jadi, bagian buruknya kita tahu politik masih memerlukan amplop, bagian baiknya Anies masuk di radar publik. Begitu pula Prabowo dan Ganjar. Jadi, kondisi itu yang mengingatkan kita bahwa kalau kita mau Indonesia ditumbuhkan secara etis, pastikan sejak sekarang, walaupun nanti di ujung masih ada tukar tambah yang biasa saja. Kalau sekarang, orang nunggu-nunggu Anies mau maju atau enggak, kapalnya mau berangkat apa enggak. Kapalnya pasti berangkat tapi belum tentu berlabuh,” tegas Rocky. Ada pemikiran dari Rocky agar relawan Anies demo saja ke PKS, Demokrat, dan Nasdem, untuk menuntut agar Anies jangan ditelantarkan. Yang diperlukan memang suara relawan karena sejak awal Anies diasuh oleh relawan. Kalau mennunggu konsolidasi di antara tiga partai pendukung, itu pasti konsolidasi dua hal, yang pertama mengincar uang sebetulnya itu dasarnya; yang kedua adalah berdasarkan transaksi uang itu ditukartambahkanlah orangnya sebagai wakil presiden. Itu dibaca dengan baik oleh netizen, karena itu netizen ragukan ini relawan rela untuk membela atau nunggu perintah partai. “Jadi, saya ingin masyarakat sipil itu dorong supaya Anies dapat tiket. Kalau cuman dua calon bagus juga, Ganjar dan Prabowo, langsung kelihatan elitnya terbelah dua, tetapi itu tidak baik buat demokrasi karena dianggap Anies tersingkir bukan karena kapasitasnya, tapi karena kebencian. Kita tidak mau bangsa ini tumbuh dalam kebencian,” ujar Rocky. (sof)
Terkait AKBP Achiruddin, KPK Berkoordinasi Dengan Itwasum Polri
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri terkait pemeriksaan harta kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan. Selain itu, KPK juga sedang melakukan pengumpulan data dan informasi keuangan, mulai dari properti hingga kendaraan, milik yang bersangkutan. \"Sedang kumpulin data dan informasi keuangan, properti, kendaraan, dan lain-lain, dan koordinasi dengan Itwasum Polri,\" kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Kendati begitu, Pahala masih belum membeberkan jadwal permintaan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) AKBP Achriuddin. Sebelumnya, Pahala mengatakan bahwa pihaknya mulai mengumpulkan data dari perbankan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). KPK pun sudah membentuk tim dan membuat surat tugas untuk mengklarifikasi LHKPN milik AKBP Achiruddin. “Benar (KPK sudah membentuk tim dan membuat surat tugas untuk klarifikasi) dan sudah mulai pengumpulan data perbankan, BPN, dan sebagainya,” kata Pahala dihubungi di Jakarta, Jumat (28/4). Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa lembaga antirasuah akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN milik AKBP Achiruddin. \"Sejauh ini, KPK akan fokus lebih dahulu soal pemeriksaan LHKPN-nya (AKBP Achiruddin) sesuai kewenangan yang KPK miliki,\" kata Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (1/5). Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengonfirmasi terkait pemblokiran dua rekening milik AKBP Achirudin Hasibuan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. “Benar (diblokir), dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,” kata Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/4). Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Achirudin Hasibuan tercatat berjumlah Rp467.548.644. Total harta kekayaannya itu terdiri atas beberapa jenis harta. Dia diketahui memiliki tanah seluas 566 meter persegi di Kabupaten/Kota Medan dari hasil sendiri senilai Rp46.330.000. Kemudian, AKBP Achiruddin tercatat memiliki mobil Toyota Fortuner Minibus tahun 2006 hasil sendiri senilai Rp370.000.000. Selain itu, dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp51.218.644.(ida/ANTARA)
Pendaftaran Bakal Caleg Harus Diawasi Secara Maksimal
Jakarta, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengingatkan para pengawas pemilu bahwa pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2024 harus diawasi secara maksimal.\"Para pengawas pemilu awasi itu sebagai pelaksanaan peraturan KPU (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pengawasan di tahapan ini harus maksimal,\" kata Totok, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rapat Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara virtual, Senin (1/5).Lebih lanjut, Totok menyampaikan filosofi pengawasan Bawaslu adalah pengawasan gotong royong sehingga semua elemen di Bawaslu sepatutnya bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan dalam seluruh tahapan pemilu. Dengan demikian, tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\"Pengawas pemilu harus bekerja bersama-sama dalam konsep gotong royong untuk memberi pelayanan terbaik untuk semua peserta pemilu,\" kata Totok.Berikutnya, dia juga meminta pengawas pemilu untuk bekerja sepenuh waktu karena pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tidak mengenal hari kerja.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Hasyim mengingatkan seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Hari Pertama Pendaftaran Calon DPD, 14 Bacalon Mendaftar
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan terdapat total 14 bakal calon (bacalon) anggota DPD yang mendaftar di hari pertama pendaftaran calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024 (1/5).\"Berdasarkan laporan rekap penerimaan pendaftaran calon anggota DPD, Senin, 1 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, total pendaftaran diterima adalah 14 bacalon,\" kata anggota KPU RI Idham Holik, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Idham menjelaskan pula data tersebut diambil oleh KPU RI berdasarkan data yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Dia merinci 14 bakal calon anggota DPD itu mendaftarkan diri di Komisi Independen Pemilih Aceh (1 orang), KPU Provinsi Banten (1 orang), Gorontalo (1 orang), Kalimantan Barat (1 orang), Kalimantan Selatan (1 orang), Kepulauan Bangka Belitung (1 orang), Nusa Tenggara Barat (1 orang), Riau (1 orang), Sulawesi Tenggara (1 orang), Bengkulu (2 orang), dan Sumatera Utara (3 orang).Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota DPD RI dilakukan serentak dengan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Mereka dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI di kantor KPU provinsi sesuai dengan daerah pemilihannya atau di Kantor Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh.(ida/ANTARA)
KPU Menjanjikan Layanan Terbaik Dalam Pendaftaran Bakal Calon DPR
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen dan menjanjikan pelayanan terbaik kepada partai politik (parpol) peserta pemilu beserta bakal calon anggota DPR RI dalam pendaftaran bakal caleg DPR RI untuk Pemilu 2024.\"Kami berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi parpol beserta bakal calon anggota DPR-nya, baik dari sisi literasi, regulasi, teknis, maupun sisi pelayanan Silon (Sistem Informasi Pencalonan),\" ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Komitmen tersebut, lanjut Idham, dapat dilihat dari langkah KPU menghadirkan layanan bantuan atau helpdesk di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Menurutnya, layanan bantuan itu berfungsi dengan baik.\"Helpdesk ini berfungsi dengan baik, terbukti ada beberapa parpol yang datang ke helpdesk untuk berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi secara teknis mengenai Silon dan ada beberapa caleg yang bertanya mengenai mekanisme pengajuan daftar bakal calon beserta persyaratan,\" jelas Idham.Ia juga menyampaikan komitmen serupa berlaku pula untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pendaftaran calon anggota DPD RI.Berikutnya, Idham mengingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihaknya dalam surat yang dikirim kepada partai-partai politik di tingkat pusat, para pimpinan parpol diharapkan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU satu hari sebelum mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya.\"Kami juga ingin mengingatkan kembali kepada pimpinan parpol agar satu hari sebelum pengajuan bakal calon anggota DPR RI, dapat sampaikan surat pemberitahuan kepada kami,\" katanya.Dengan demikian, lanjutnya, KPU RI dapat memberikan pelayanan terbaik kepada parpol yang datang ke Kantor KPU RI untuk mengajukan daftar bakal calon anggota DPR-nya.Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi. Mereka dapat mendaftarkan diri di kantor KPU provinsi berdasarkan dapil atau Kantor Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh.Hasyim mengingatkan, seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Mengajak Warga Mengecek Nama di DPS
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat warga untuk mengecek namanya apakah telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. \"Pengumuman resmi dari KPU agar semua WNI memeriksa apakah namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS),\" kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna ketika dihubungi, Senin. Pemeriksaan atau pengecekan dapat dilakukan melalui tautan di bawah ini: https://cekdptonline.kpu.go.id/. \"Batas waktunya hingga tanggal *2 Mei 2023. Semangat ber-kobar-kobar untuk memilih calon yang pantas menjadi pemimpin bangsa akan percuma jika nama kita belum terdaftar sebagai pemilih. Ayo segera di-cek, hanya butuh 1 menit saja kok,\" kata dia. Sebelumnya, KPU Jawa Barat telah merilis jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada pertengahan April 2023. Adapun hasil rekapitulasi DPS tingkat provinsi, jumlah DPS di Jabar yaitu 35.910.407 pemilih. Jumlah total tersebut berasal dari 27 kota kabupaten, 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan, dan 140.472 TPS. Jumlah DPS terdiri dari 18.061.626 pemilih laki-laki dan 17.848.781 pemilih perempuan. Data-data tersebut telah mengakomodir masukan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna mengatakan, data pemilih sementara telah disebar di tempat strategis oleh KPU Kabupaten Kota atau dapat dicek langsung melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ \"Ini masih dalam masa tanggap hingga 2 Mei mendatang sehingga calon pemilih diharapkan partisipasinya turut memastikan keikutsertaannya pada Pemilu 2024 nanti,\" ujar Undang.(sof/ANTARA)
Belum Ada Parpol yang Menyeahkan Daftar Bakal Calon DPR di Hari Pertama
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan belum ada partai politik (parpol) peserta pemilu yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI pada hari pertama pendaftaran di Jakarta, Senin.\"Hari ini, belum ada partai politik tingkat pusat yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI kepada KPU RI,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin.Sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, Senin, KPU RI telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, KPU RI, Jakarta.Masyarakat pun dapat memantau pendaftaran tersebut secara daring melalui kanal YouTube KPU RI. Namun, hingga pukul 16.00 WIB, tidak ada satu pun partai politik tampak hadir di Ruang Sidang Utama KPU RI yang berada di lantai dua itu.Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima telah menyampaikan seluruh jajaran KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima tamu (partai politik yang akan mendaftar),\" kata Eberta.Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian, untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
TNI Berikan Peringatan Jika Pilpres 2024 Curang, Rocky Gerung: Kemampuan TNI Lebih Tenang Dalam Membaca Situasi
Jakarta, FNN --- Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo menulis artikel tentang situasi sekarang ini, dengan judul Etika Menuju 2024. Kunto waswas dengan para politisi yang belum bisa mendidik masyarakat dalam berpolitik. \"Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran “tongkat membawa rebah” yang diperlihatkan,\" kata Kunto dalam artikel tersebut. Semestinya lanjut Kunto cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan serta etika, itu sudah cukup. \"Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini, karena sedang tidak baik-baik saja,\" katanya. Akan tetapi, lanjut Kunto andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Artikel itu menarik perhatian wartawan senior FNN Hersubeno Arief untuk mengulasnya bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (30/04/2023). \"Seorang Jenderal menulis di Kompas dan menerangkan dengan bagus sekali keadaan bangsa ini. Ini artinya TNI selalu peka terhadap situasi kecil yang membuat ke arah yang tidak pasti. Jadi kalau kita lihat Pangdam Siliwangi itu menulis, kita tahu Siliwangi itu kaya akan pikiran intelektual,\" tegas Rocky. Rocky juga mengatakan, ketegangan-keteganan yang terjadi hari ini, termaksud yang terjadi antara Polisi dan Militer, ketidak pastian Capres dan Wapres ini semuanya dibaca dengan teliti oleh Pangdam Siliwangi. \"Ini menunjukkan bahwa TNI ini walaupun bukan partai, tetapi ia berpolitik, yaitu politik keadilan dan kesejahteraan. Siliwangi kita tahu bahwa ia mempunyai hak sejarah untuk menegur bangsa ini,\" ujar Rocky. Rocky juga meyakini, kemampuan TNI untuk mengantisipasi lebih tenang dari pada partai politik, partai politik mengevaluasi untuk kepentingannya sendiri, kalau TNI mengevaluasi bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan bangsa. \"TNI mengerti masalah pada intinya kalau saya liat, kalau kita liat keadaan dengan situasi pencapresan ini, kita akan melihat akan ada regrub antara para perwira TNI, seperti SBY dia punya kekuatan itu, dan ngerti TNI harus pro aktif. Dan akhirnya ada kesepahaman tentang keadaan, dan ini yang tidak dimiliki oleh Jokowi,\" terang Rocky. Terakhir, Rocky mengatakan ada kegelisahan di TNI bahkan juga perwira-perwira mudanya. Mereka memantau secara perlahan untuk menentukan sikap pada hak sejarah. Dari situ kita mengetahui ada teguran dari TNI terhadap politik sipil. \"Itu mengingatkan kita pada posisi TNI itu, mereka punya posisioning paper, dan juga sekaligus bukan sekadar teguran refleksi yang diminta oleh TNI terhadap politisi-politisi ini, yang gagal menghasilkan kesepakatan intelektual untuk memikirkan nasib bangsa, jernih seperti kristal yang ditulis oleh Mayjend Kunto,\" tutup Rocky. (far/ida)
POPULER
