POLITIK
Menghadapi Ekstremisme, Indonesia-Australia Membangun Ketahanan Masyarakat
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN yang disandang Indonesia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Peran BNPT RI sebagai \'voluntary lead shepherds\' penanggulangan terorisme di ASEAN, kita bekerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra bicara ASEAN,\" ujar Deputi Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Andhika mengatakan BNPT RI bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mencermati bagaimana membangun sebuah ketahanan masyarakat dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Pertukaran praktik membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan,\" katanya.Melalui pertemuan ini, Andhika berharap bisa menjelaskan bagaimana BNPT RI berfokus kepada aspek pencegahan yang membutuhkan partisipasi masyarakat membangun kesiapsiagaan secara nasional.\"Tentunya salah satu peran BNPT RI adalah dalam pencegahan, di mana pencegahan itu salah satu fokus utamanya ada pada kesiapsiagaan nasional, jika dijabarkan kesiapsiagaan nasional itu adalah pemberdayaan masyarakat,\" ujar Andhika.Menurut Andhika, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dari membangun ketahanan masyarakat.Hal senada disampaikan Deputy Head of Mission Australia Mission to ASEAN Caroline Scott bahwa ketahanan masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi salah satu faktor penting menangkal paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Seperti kita ketahui, ketahanan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan melawan. Pencegahan strategis ekstremisme kekerasan dari ketahanan kita, seperti program mempromosikan kohesi sosial, mengidentifikasi, dan mendukung ketahanan generasi muda, menawarkan narasi alternatif, dan menyesuaikan beberapa elemen dalam membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan terorisme,\" kata Carolina.Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang bertujuan membahas perkembangan isu terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.Melalui kegiatan ini, setiap negara dapat saling bertukar pandangan, pengalaman dan program penanggulangan yang akan ditetapkan guna meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan tersebut di kawasan masing-masing.Selain itu, dialog tentang penanggulangan terorisme berbasis kekerasan dan penerapan langkah-langkah yang akan diambil pada masa depan sebagai upaya dalam rencana aksi guna mengimplementasikan kemitraan Strategis ASEAN-Australia 2020-2024.Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan wujud komitmen kerja sama antara ASEAN dengan Australia di bidang penanggulangan terorisme yang telah terjalin sejak Deklarasi Bersama ASEAN-Australia dalam Kerja sama Penanggulangan Terorisme Internasional 2004.kegiatan ini dihadiri delegasi Australia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Timor Leste.(ida/ANTARA)
KPU dan Tokoh Agama Mengupayakan Agar Pemilu Tidak Mengganggu Karmoni Antarumat
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan sejumlah tokoh agama dari majelis-majelis tinggi agama menyepakati kerja sama mengupayakan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu harmoni atau kerukunan antarumat di Tanah Air. \"Ini sebuah tradisi baru yang akan kami lakukan, kerja sama majelis tinggi agama dengan KPU. Saya kira, ini belum pernah dilakukan sebelumnya bagaimana supaya emosi keagamaan tidak dilibatkan terlalu jauh untuk memperjuangkan suatu kepentingan jangka pendek. Maksudnya, bagaimana supaya pesta demokrasi itu tidak mengganggu harmoni antarumat beragama,\" kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Kesepakatan itu, kata Nasaruddin, merupakan garis besar hasil pertemuan kedua belah pihak dalam audiensi yang dilakukan oleh beberapa pimpinan majelis-majelis tinggi agama di Indonesia terhadap KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama itu, Nasaruddin mengatakan ke depannya para pimpinan umat beragama akan memberikan arahan kepada anggota majelis-majelis agama di tingkat daerah untuk mengajak masyarakat agar tidak melibatkan emosi keagamaan dalam Pemilu 2024. \"Jangan sampai nanti, hanya untuk kepentingan sesaat, kita melibatkan emosi keagamaan tidak pada tempatnya,\" kata dia. Di samping itu, tambah dia, para tokoh agama juga bersedia membantu KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana dalam berkampanye. Berikutnya, ia mengajak seluruh pihak mengikuti pesta demokrasi tanpa mencederai persaudaraan antarumat beragama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pihaknya merasa terhormat dapat menerima kunjungan dari beberapa perwakilan majelis tinggi agama yang dipimpin oleh Nasaruddin Umar itu.(ida/ANTARA)
Pasca Penembakan KKB di Puncak, Polda Minta TNI-Polri Siaga
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri meminta anggota TNI-Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak siaga guna mengantisipasi gangguan susulan yang dilakukan KKB pasca penembakan prajurit.Fakhiri mengatakan KKB pimpinan Numbuk Telenggen, Jumat (19/5) menembak prajurit TNI hingga gugur di kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.\"Memang benar ada laporan prajurit TNI tewas ditembak KKB di Kabupaten Puncak, saat kontak tembak dengan KKB,\" katanya di Jayapura, Jumat.Dijelaskan, dari laporan yang diterima terungkap kontak tembak yang menewaskan Praka Jamaluddin terjadi sekitar pukul 12.00 WIT, di kawasan PT MTT, Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.Numbuk Telenggen merupakan pimpinan KKB yang senantiasa menganggu di sekitar wilayah Gome.\"Dari laporan yang diterima, jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga,\" kata Fakhiri.Kapolda Papua mengaku, saat ini anggota TNI-Polri bersiaga guna mengantisipasi terjadinya gangguan susulan.(ida/ANTARA)
Johnny G. Plate Diborgol, Kenapa Baru Sekarang?
Jakarta, FNN - Penahanan Johnny G. Plate, Menkominfo, beberapa hari lalu membuat situasi politik menjadi sangat serius. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, pun langsung memberikan tanggapan bahwa penahanan Johnny Plate tersebut sangat ironis. Bahkan, Surya Paloh mengatakan terlalu mahal Johnny Plate untuk diborgol, dalam kapasitasnya sebagai menteri dan Sekjen Nasdem. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap konsisten mendukung Anies, tak mempan diancam dan ditekan. Hal itu tergambar dalam pernyataan capres Anies Baswedan bahwa tidak ada yang berubah. Pernyataan itu disampaikan Anies usai dirinya merapat ke Nasdem malam harinya. Menanggapi situasi tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ini rumitnya, soal politik berkelindan dengan soal etik. Jadi sebetulnya nggak ada soal Johnny Plate ditangkap atau dibui, cuma yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang, ketika Anies dicalonkan oleh Nasdem?” ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Official edisi Kamis (18/5/23). Dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa ini memang soal hukum, tetapi ada faktor lain di situ, yaitu pencalonan Anies. Orang juga akan menilai apakah karena Anies mencalonkan diri maka Johnny Plate harus ditangkap? Kalau Anies tidak mencalonkan diri, berarti Johnny Plate tidak ditangkap. Itu pikiran etisnya. Artinya, Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Johnny Plate. “Jadi, paling enggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi, Surya Paloh ini. Nggak fairnya di situ. Dari dua tahun lalu isu BTS itu sudah ada, kita sudah mendengar. Kenapa nggak dari awal saja tuh?” tanya Rocky. Rocky menduga bahwa hal itulah yang membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk melawan saja. Kalau soal Johnny Plate bisa diserahkan saja ke Kejaksaan, tetapi kalau itu akan membatalkan pencalonan Anies tidak boleh. Publik juga mungkin sekarang sedang bertepuk tangan karena postur Surya Paloh sepertinya mau melawan. Kita hanya bisa mengamati itu. Sementara, lanjut Rocky, di tempat yang lain Ganjar juga sebetulnya tidak tahu mau bereaksi apa, karena tetap dianggap bahwa upaya PDIP untuk mengganti menteri-menteri Nasdem termasuk di dalamnya. “Jadi, kelihatannya ini komposisi politik akan berubah. Tetapi, yang kita tunggu sebetulnya, sebelum komposisi itu kita hitung, yaitu sikap dari NasDem sendiri, mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Nasdem langsung keluar saja dari kabinet dengan menarik tiga menterinya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi. Karena memang Anies juga bukan dalam koalisi itu. Nasdem harus membersihkan dulu dari kemungkinan opini publik bahwa dia masih ada di dalam kabinet. “Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Surya Paloh bahwa kami keluar,” saran Rocky. Penahanan Johnny Plate juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi membiarkan menterinya Nasdem ditangkap dan diborgol. Sepertinya hal itu pula yang membuat Surya Paloh ‘marah’ secara tidak langsung, dengan menyatakan terlalu mahal untuk melihat seorang menteri memakai rompi tahanan dan diborgol. Namun, pernyataan Anies bahwa tidak berubah dan tidak bergeser menjadi penyataan yang ditunggu-tunggu, dan menunjukkan Surya Paloh konsisten. “Ya, memang itu intinya. Jadi, apapun, kan sebetulnya sudah dua kali Sekjen Nasdem diborgol sebetulnya. Jadi, dianggap ya sudah biasa saja kalau ada yang koruptor ya diborgol saja kan. Jangan minta-minta kebaikan atau fasilitas lain seperti yang biasa terjadi pada pejabat,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Nasdem membiarkan proses hukum berjalan, tetapi ketika mundur jangan mengatakan karena sakit hati diborgol. Poinnya adalah karena memang tidak lagi dalam koalisi dengan Jokowi, karena capresnya juga tidak di dalam wilayah koalisi Jokowi. “Jadi, jangan lagi disentuh soal Johnny Plate, itu biarin aja, supaya betul-betul Nasdem perlihatkan pada publik bahwa dia enggak tersinggung Plate dipidanakan. Tetapi, jangan itu menyebabkan efek samping pada merosotnya moral pendukung Anies. Jadi lebih baik clear dulu bahwa kami akan keluar, karena itu soal kejaksaan silakan, tapi kami ingin konsisten,” saran Rocky. Nuansa politik penahan Johnny Plate jauh lebih kental disbanding masalah korupsinya itu sendiri, karena target utamanya tidak mau tunduk pada Jokowi sehingga ‘dihajar’ lewat Johnny Plate. Target utamanya sebetulnya Anies. “Ya, publik sudah simpulkan itu. Yang ingin kita kritik adalah sikap istana yang masih mengulur-ulur waktu untuk menundukkan Surya Paloh dengan kasus Plate. Seharusnya kasus Johnny Plate ini dari awal diselesaikan, dikeluarin saja dari kabinet. Jadi, Jokowi tetap tahu bahwa sprindiknya bisa diulur waktu itu, nunggu momentum. Itu yang nggak bener,” ungkap Rocky.(ida)
SBY Siap Turun Gunung Bantu NasDem, Rocky: Dia Ahlinya
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa SBY tengah bersiap turun gunung demi membantu Partai Nasdem yang tengah mendapat cobaan pasca penetapan tersangka Johnny G Plate. Menurut Rocky, SBY dipastikan sudah memberi dukungan moral kepada Nasdem, yang merupakan mitra koalisinya bersama-sama PKS mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Dukungan yang diberikan tampak dari sikap Demokrat yang selalu menolak bujuk rayu Istana untuk bergabung. Sebut saja bujuk rayu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar yang dianggap gagal dilakukan pada AHY. Belakangan Demokrat dan PKS sudah berhasil menaikkan elektabilitas mereka lewat sikap-sikapnya. Termasuk soal kekonsistenan untuk terus mendukung pencalonan Anies Baswedan. \"Saya anggap sudah terjadi pembicaraan antara Surya Paloh dan SBY, dan dua-duanya adalah senior,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 19 Mei 2023. SBY kini ditengarai sudah bersiap turun gunung untuk menghadapi situasi politik yang kian memanas. Dia juga diduga akan memainkan peran penting dalam catur politik ke depan. \"Saya kira SBY sudah pasang ransel, tinggal turun gunung saja tuh. Sebab ini kan satu paket dengan kejengkelan Demokrat terhadap usaha Istana untuk mengambil alih partai itu, dan kasusnya kan masih ada di MA,\" papar Rocky. Menurut Rocky dalam beberapa waktu ke depan akan ada keterangan dari Partai Demokrat soal reaksinya terhadap posisi Nasdem saat ini. Sebab kasus Plate ditengarai bakal mengganggu masa depan Anies Baswedan. Jika peran-peran yang hendak diambil berhasil ditempuh dalam situasi semacam ini, maka dipastikan potensi mereka untuk mendulang banyak suara dalam kontestasi Pemilu 2024 sangat terbuka lebar. Sebenarnya SBY dikenal ahli atau piawai dalam mengkapitalisasi masalah menjadi kekuatan besar. Seperti yang dilakukan saat dirinya berkonflik dengan Megawati. Usai disebut jenderal cengeng, SBY kemudian mengkapitalisasi konflik seperti orang yang dizalimi hingga kemudian berhasil memenangkan Pilpres 2004 silam. \"Saya kira Pak SBY itu jagolah ya, sekarang sepertinya dia lagi cari kalimat yang enak. Walaupun dengan nada melodramatis, tapi sekarang tentu dengan intensi untuk melawan,\" kata Rocky menebak. Rocky menduga, SBY saat ini akan mengambil sikap yang lebih ofensif, karena menyangkut citra Partai Demokrat yang belakangan berteguh sikap menolak intervensi Istana, terutama melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Moeldoko. \"Jokowi akan berhadapan dengan dua senior, yang dua-duanya juga sebetulnya bandel dalam soal bermain-main politik (Surya Paloh-SBY) dari sisi komunikasinya,\" kata dia. (ida)
Hary Tanoe Jualan Tionghoa
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASYARAKAT Tionghoa dikenal sebagai pedagang atau jago dalam berbisnis sehingga kadang menimbulkan masalah sosial atas kesuksesannya. Bukan karena semata kedigjayaan akan tetapi efek arogansi yang mengikutinya. Sok mampu, sok kaya bahkan sok kuasa. Relasi yang \"membekingi\" sering menjadi sebab. Tapi masyarakat biasanya sudah mampu menahan diri dan memaklumi akan keadaan itu. Isu rasialis sangat menolong untuk memproteksi perkembangan bangsa atau ras Tionghoa tanpa gangguan. Untuk menyebut Cina atau Tionghoa saja warga harus menimbang ini dan itu. Undang-undang mengancam dengan delik. Akhirnya semua dibingkai dengan bahasa Warga Negara Indonesia. Terma Tionghoa atau Cina terkesan tabu untuk diucapkan. Adalah Hary Tanoesoedibjo Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) sekaligus Ketum Partai Perindo yang membuat kejutan dengan pernyataan politik bahwa masyarakat Tionghoa akan ikut Capres pilihan Jokowi. Pemilik MNC Group ini menyatakan hal tersebut saat ia bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Jusuf Hamka yang sesama keturunan Tionghoa keberatan atas klaim yang dikemukakan Hary Tanoe. Menurutnya tidak semua Tionghoa mengikuti apa yang menjadi pilihan Jokowi untuk Capres. Warga Tionghoa bebas melakukan pilihan politik. Di samping apa yang dinyatakan Hary Tanoe itu tidak benar, Jusuf Hamka juga minta agar Hary tidak melakukan penggiringan politik. Seberapa besar atau banyak warga keturunan Tionghoa yang menjadi jualan Hary Tanoe, masih menimbulkan pertanyaan serius. Artinya warga masyarakat menjadi ingin tahu berapa sebenarnya jumlah warga keturunan Tionghoa di Indonesia baik menurut data statistik maupun data lain? Tanpa data yang valid masyarakat dapat berasumsi sendiri bahwa warga keturunan Tionghoa itu sangat besar dan jangan-jangan terbesar di antara suku bangsa Indonesia. Transparansi peta statistik ini menjadi penting bila dikaitkan dengan banjirnya TKA asal China ke Indonesia akhir-akhir ini. Ada kerawanan rasial yang potensial meledak jika dibangun suasana tertutup dan dibiarkan bersandar pada kecurigaan. Sebaiknya terbuka saja peta suku atau ras yang ada di Indonesia. Prosentase dan sebarannya. Ini untuk mencegah terjadinya konflik ras atau suku. Ironi ternyata kekuatan Tionghoa sedang ditawarkan oleh Hary Tanoesoedibjo kepada Jokowi. Ia sedang bermain politik melalui \"pasukan\" Tionghoa yang disebutkan angka 7 juta. Hary Tanoe memang sedang jualan Tionghoa. Konon ia mendapat tawaran dari Jokowi untuk menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang terseret kasus korupsi. Jika benar hal itu maka Jokowi benar-benar sedang bunuh diri. Hary Tanoe partainya tidak masuk Parliamentary Threshold, ia pengusaha media yang rentan konflik kepentingan dan tentu saja ketika Hary membawa-bawa etnis Tionghoa maka friksi sosial akan menajam baik internal maupun eksternal. Bagi masyarakat pribumi jualan Tionghoa Hary Tanoe yang jika itu ditoleransi oleh Jokowi bakal membuka sentimen etnik yang potensial untuk konflik ke depan. Ketika ada yang jualan Tionghoa maka menurut hukum pasar biasanya akan ada yang beli. Dan bahayanya pembeli itu memang sudah lama menunggu. Bandung 19 Mei 2023
Eksponen Aktivis 98 Serukan Cabut Mandat Presiden
Jakarta, FNN - Eksponen aktivis 98 menyerukan pencabutan mandat presiden karena sudah melenceng dari semangat reformasi. Pernyataan sikap ini dilakukan pada acara Halal Bi Halal DPP BroNies dan 98 Pro Anies di kantor DPP BroNies, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (18/05/2023). Dalam pernyataan sikapnya mereka menegaskan bahwa setelah 25 tahun usia reformasi, apa yang menjadi latar, motivasi dan tujuan kelahirannya terus mengalami degradasi. Bukan saja jauh dari harapan dan kenyataan, transisi pemerintahan yang mengakhiri kekuasaan pemerintahan ORBA itu, bukan saja jauh dari harapan dan dapat menemui keinginan rakyat. Perubahan yang terjadi yang ditimbulkannya justru semakin bertolak-belakang dengan perbaikan kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Reformasi dengan eskalatif terus mewujud kebebasan yang kebablasan secara ekspresi dan kehidupan demokratisasi. Kerusakan dalam pelbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa begitu pesat sangat terstruktur, masif dan sistematik. Kontradiksi telah nyata meliputi dari apa yang digugat pada pemerintahan Soeharto. Orde reformasi jauh lebih buruk dari orde baru, bahkan lebih mengerikan kalau tidak mau disebut lebih nista. KKN tumbuh subur dan mewabah di semua sektor kehidupan. Aspek politik, ekonomi, hukum dan budaya telah menjadi alat kekuasaan yang membuat bangsa Indonesia menjadi materialistik. Bersama utang, negara terancam dalam kebangkrutan. Serbuan TKA semakin memuncaki pengangguran lokal. Kemiskinan rakyat menganga, sementara penguasa terus berbangga dengan jabatan dan harta. Birokrat kian hari menjelma menjadi aparat bejad. Kemaksiatan dan kemudharatan kini menyelimuti perjalanan bangsa menuju kehancuran. Republik menggeliat diambang perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI secara perlahan namun pasti, tinggal menjadi angan-angan. Atas dasar semua realitas itu, kami sebagai irisan dari eksponen aktifis 98 yang tak terpisahkan dari gerakan reformasi, merasa memiliki beban moral dan tanggungjawab mutlak untuk memperbaiki situasi dan kondisi bangsa tersebut. Lebih dari sekadar refleksi dan evaluasi, kami merasa perlu dan penting, meluruskan kembali jalan kebaikan reformasi. Melawan tirani, melawan oligarki dan melawan semua distorsi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu kami menyampaikan pernyataan sikap tegas sebagai berikut: Pertama, menuntut Pemilu tahun 2024 diselenggarakan secara jujur dan adil. Kedua, meneruskan agenda reformasi. Ketiga, meminta TNI untuk bertindak tegas, cepat dan akurat untuk menyelamatkan NKRI. Keempat, cabut Mandat presiden Indonesia dan meminta pertanggungjawabannya. Kelima, memilih pemimpin yang amanah. Pernyataan sikap ditandayangi oleh puluhan eksponen aktifis 98, antara lain: 1. Sopan Ibnu Sahlan, Univ. Satyagama Jakarta 2. Indra Parindrianto, Universitas Yarsi 3. Helsusandra Syam Univ. Bufi Luhur. 4. Billy Sahulatta, UKI 5. Dwi Yuluanti, Univ. Trisakti. 6. Ebit R, Univ.Budi Luhur 7. Natalius Markus, UKI. 8. Jaya S, IST - AlKamal Jakarta 9. Deri Yanto, IISIP 10. Nadiem Khan, Untag Jakarta. 11 Ekawati , Univ. Satyagama Jakarta 12. Yusuf Blegur, Untag Jakarta. 13. Siti Ruqayah, SE Universitas Satyagama Jakarta 14. Zulfahmi Buyung,ST Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta 15 Victor Frans AP Samosir (Perbanas) 16. Guntur Siregar ( STTI) 17. Winston Herlan (Unisri) 18. Dadan Hamdani, Univ Indonesia 19.H. Muhammad Alim, SH Univ Satyagama Jakarta 20. Istiadi, SH Univ Satyagama Jakarta 21.Heru Wardana, SE Univ. Satyagama Jakarta 22.Ugiantoro, SE Univ. Satyagama Jakarta 24. Pramono, SE Univ. Satyagama Jakarta 25. Levy ISTA Al Kamal 26. Zailani ISTA Al Kamal 27. Akbar Univ. Lambung Mangkurat 28. Santi Univ. Lambung Mangkurat. 29.Hanry Basel, Univ. Negeri Jakarta. (*)
Pecah Kongsi Jokowi – Megawati Menguntungkan Anies
Jakarta, FNN – Dinamika politik saat ini menunjukkan pada kita bahwa pilihan Presiden Jokowi berbeda dengan Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, dalam soal calon presiden yang akan mereka dukung pada pilpres 2024. Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sedangkan Jokowi memberi sinyal kuat akan mendukung Prabowo Subianto. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa keduanya sudah pecah kongsi. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Jokowi berbeda pilihan dengan Megawati, di antaranya adalah hasil Musra menyebutkan tiga nama yang direkomendasikan menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto, di mana Prabowo Subianto mendapat dukungan terbanyak. Menanggapi rekomendasi tersebut, Presiden Jokowi yang hadir dalam acara puncak Musra hari Minggu lalu, dalam pidatonya sempat memberi pesan agar jangan salah memilih pemimpin. Jokowi berpesan agar pemimpin yang dipilih harus pemberani, paham ekonomi global, dan dekat dengan rakyat. Meski banyak yang menafsirkan bahwa sebenarya Jokowi sedang memuji diri sendiri, tetapi bisa diartikan juga bahwa hal itu sebenarnya sinyal untuk pasangan Prabowo – Airlangga, seperti dikatakan sendiri oleh Budi Arie, ketua Umum Projo, sekaligus penanggung jawab Musra. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang berani dan paham soal global, sementara Airlangga paham ekonomi global. Budi Arie juga membantah klaim dari wakil ketua koordinator relawan Ganjar Pranowo yang dibentuk oleh PDIP bahwa 95% relawan Jokowi sudah berpindah ke Ganjar Pranowo. Indikator yang kedua adalah terkait dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sampai sekarang belum jelas mau ke mana. Tetapi, statemen terbaru dari wakil Sekjen DPP PAN, Fikri Yasin, menyatakan bahwa PAN mempertimbangkan kembali dukungannya kepada Ganjar, karena didukung oleh PDIP. Ini semacam penegasan saja bahwa PAN tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Pilihan PAN menjadi indikator ke mana suara Jokowi akan dialihkan karena kita sudah sering menyimak pernyataan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, bahwa pilihan capres PAN sesuai dengan pilihan Jokowi, meski masih ada dinamika di internal PAN. Indikator ketiga adalah pertemuan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoe, dan paguyuban masyarakat Tionghoa dengan Jokowi. Mereka mengklaim bahwa tujuh juta komunitas Tionghoa mendukung capres pilihan Jokowi. Ini berarti bahwa capres yang didukung oleh Jokowi akan didukung oleh Perindo. Tiga indikator di atas dengan cukup jelas menunjukkan bahwa Jokowi tidak akan menjatuhkan pilihannya pada Ganjar Pranowo, karena Ganjar yang sekarang bukan lagi Ganjar yang dulu. Saat ini Ganjar bukan lagi proksi Jokowi, tapi dia sudah di-take over oleh Megawati sehingga tidak mungkin lagi dikendalikan oleh Jokowi. “Masalahnya, bagi Ganjar Prabowo cukup berat untuk maju ke Pilpres 2024 tanpa dukungan Pak Jokowi. Karena selama ini, elektabilitas Ganjar ada asosiasinya dengan Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Kamis (18/5/23). Selain itu, kata Hersu, saat ini Jokowi juga masih menjadi presiden sehingga punya infrastruktur untuk memenangkan Prabowo. Tanpa Jokowi, Ganjar hanya bisa mengandalkan suara PDIP. Sementara, Ganjar sendiri bukan figur yang mandiri. Berbeda dengan Prabowo Anies yang memiliki elektabilitas sendiri. Jadi, kalau selama ini lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar paling tinggi, itu karena ada dua faktor tadi, yaitu PDIP dan Jokowi. Dapat dipastikan bahwa dukungan Jokowi ke Prabowo akan membuat hasil survei berubah mengunggulkan Prabowo. Menurut Hersu, perubahan hasil survei juga menunjukkan bahwa selama ini lembaga survei memang dikendalikan oleh istana. PDIP tidak bermain dengan lembaga survei. Jadi, kalau Prabowo didukung oleh istana, pasti lembaga survei juga akan lari ke Prabowo. Hersu juga mengatakan bahwa kondisi ini menguntungkan Anies, karena selama ini Jokowi berusaha agar pada pilpres 2024 hanya ada dua pasang calon. Oleh karena itu, Jokowi berusaha sekuat tenaga untuk menjegal Anies. Sekarang, Ganjar bukan lagi dalam kendali Jokowi. Dengan situasi semacam itu, sepertinya tidak mungkin Jokowi tetap memaksakan hanya ada dua pasang calon, sehingga mungkin Jokowi akan melepas agar ada tiga pasang calon. Jokowi tidak lagi punya kepentingan untuk mengendalikan semua pasangan calon. Sepertinya Jokowi akan fokus memenangkan Prabowo sebagai calon presiden yang didukungnya.(sof)
Kerja Keras Timnas U-22 Menangkan SEA Games 2023 Mendapat Apresiasi
Jakarta, FNN - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 yang berhasil memenangkan laga sepak bola di SEA Games Kamboja 2023.\"Mengapresiasi atas seluruh perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan yang diberikan Timnas U-22, mulai dari pemain, pelatih, hingga staf beserta ofisial yang telah membawa kemenangan bagi Indonesia dalam laga sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja,\" kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan MPR meminta Pemerintah memberikan penghargaan terbaik kepada Timnas Indonesia U-22 atas kemenangan tersebut.Dia juga meminta Pemerintah terus berkomitmen terhadap misi mendorong dunia persepakbolaan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi dalam setiap laga sepak bola, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, dukungan penuh dari Pemerintah dan dunia sepak bola mampu terus mengharumkan nama bangsa.Kemudian, Bambang mengingatkan Timnas Indonesia U-22 agar tidak berpuas diri atas kemenangan yang didapat.Menurut dia, kemenangan itu sepatutnya menjadi titik awal dari perjalanan sepak bola Indonesia untuk terus menggapai semangat lebih tinggi dalam mengharumkan nama bangsa.\"Timnas Indonesia U-22 justru perlu menjadikan momentum ini sebagai titik awal dari perjalanan sepak bola Indonesia untuk terus menggapai asa yang lebih tinggi,\" ujar Bambang Soesatyo.Timnas Indonesia U-22 mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola berkat kemenangan 5-2 atas Thailand pada pertandingan final di Stadion Nasional, Phnom Penh, Kamboja, Selasa malam (16/5).Garuda Muda tidak memperoleh kemenangan itu dengan mudah. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang waktu normal usai. Namun, Indonesia kemudian mampu mengamankan medali emas berkat tiga gol tambahan pada masa tambahan waktu.(sof/ANTARA)
Biaya Pilpres 2024 Capai Rp100 Triliun, Fahri Hamzah Minta Wapres Terpilih Tidak Lagi 'Diparkir' atau Dijadikan 'Ban Serep'
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar wakil presiden (wapres) yang akan datang difungsikan, tidak seperti sekarang hanya \'diparkir\' dan dijadikan \'ban serep\' aja begitu terpilih. Padahal posisi wapres yang akan datang, kiprahnya sangat dinantikan bersama presiden terpilih untuk mengakhiri kompleksitasnya krisis global secara nasional. \"Pilpres 2024 kira-kira biaya pemilihannya mencapai Rp 100 triliun. Begitu terpilih, selama 5 tahun kita gaji mereka dengan gaji yang besar. Kita kasih istana dan kita kasih pengawalan VIP. Itu semua sangat mahal, dan membebani anggaran negara setiap tahun. Tetapi posisi wakil presiden nyaris tidak ada fungsinya atau difungsikan,\" Fahri Hamzah dalam Gelora Talk \'Meneropong Pengaruh Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, Rabu (17/5/2023) sore. Menurut Fahri Hamzah, hal ini menjadi kritik Partai Gelora selama ini, bahwa Pemilu 2024 diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan yang baik untuk menyelesaikan krisis saat ini. Sehingga calon wakil presiden yang dipilih tidak sekedar dijadikan alat untuk memperkuat elektablitas dan popularitas calon presidennya saja. Tetapi, begitu terpilih posisi wakil presiden juga harus difungsikan. \"Para intelektual sekarang semua terganggu dengan kondisi saat ini, apa boleh buat. Kalau bahasanya bang Miing (Dedi Miing Gumelar) dia ditaruh hanya untuk diparkir, disuruh berlayar untuk tidak dilihat kembali. Itu yang kita sayangkan, tapi mudah-mudahan kita bisa berharap lebih di pemilu kali ini,\" katanya. Dalam Gelora Talk yang dimoderatori Wakil Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora ini, Fahri Hamzah dengan tegas menyatakan, bahwa sejak awal terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma\'ruf Amin diharapkan dapat membawa agenda rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik politik dan pembelahan di masyarakat yang terjadi selama dua pemilu, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Tapi sayangnya itu tidak difungsikan, Pak Ma\'ruf lebih difungsikan Jokowi agar tidak ada konflik dengan wakilnya. Padahal Pak Ma\'ruf itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seorang kiayi besar yang bisa difungsikan untuk meletakkan dasar-dasar moderasi keberagamaan secara riil,\" ujarnya. \"Beliau juga sebagai ketua dewan wakaf, yang seharusnya menjadi champions pengembangan ekonomi syariah, yang bisa difungsikan untuk masifnya pertumbuhan ekonomi kelas bawah dan menengah yang membutuhkan bantuan permodalan,\" imbuh Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri Hamzah menilai sulitnya mencari figur calon wakil presiden yang kuat, adalah bagian dari krisis kepemimpinan selama ini. Dalam menghadapi krisis saat ini, menurutnya diperlukan sosok wapres seperti Muhammad Hatta (Bung Hatta). \"Pada awalnya Bung Hatta diletakkan secara simbolik, tetapi kehadirannya disamping Bung Karno (Soekarno) telah membawa inspirasi kepada kita. Bung Hatta itu, seorang intelektual besar, ilmuwan, paham tentang negara dan juga seorang ekonom yang telah meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional. Itu bentuk fungsi representasi simbolis yang luar biasa dari seorang wakil presiden,\" katanya. Jadi Rebutan Cawapres Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, posisi wakil presiden dalam sistem presidensil memang menjadi rebutan, karena memiliki peran strategis dalam pemerintahan. \"Di Pemilu 2024 ini, rebutannya memang luar biasa, meski fungsinya biasa-biasa saja. Tetapi posisi wakil presiden itu, strategis secara pemerintahan,\" kata Hanta Yuda. Dalam sistem presidensil, kata Hanta, baik presiden maupun wakil presiden merupakan institusi tunggal dengan nama lembaganya, Lembaga Kepresiden. \"Tetapi dalam fungsi sistem ketetanegaraan, wakil presiden itu ban serep sebagai pengganti presiden ketika presiden berhalangan dalam kondisi tertentu. Namanya, ban serep seperti kendaraan saja, akan difungsikan kalau ban kita bermasalah, baru ban itu diganti untuk menjalankan fungsi presiden,\" katanya. Fungsi selanjutnya, adalah mewakili presiden dan menjalankan tugas kepresidenan, serta membantu tugas presiden yang didelegasikan dalam beberapa bidang atau tugas. \"Kita bisa ambil contoh peran tugas wakil presiden di masa Presiden Soekarno yang merupakan Dwi Tunggal dengan Bung Hatta. Atau wakil Presiden dimasa Pak Harto (Soeharto), Gus Dus (KH Abdurrahman Wahid), Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi (Jokowi). Semua ada perbedaannya,\" ujar Hanta. Dalam situasi saat ini, lanjutnya, akan dicari wapres yang akan saling melengkapi, sepertii memiliki pengalaman politik dan leadership, atau seorang teknokrat, serta menentukan dalam elektoral dan elektabilitas. \"Tapi sehebat apapun komposisinya, kalau tidak memenangkan elektoral tidak ada gunanya. Sebab, Pilpres sekarang tidak ada incumbent, semua elektablitas capresnya marginnya sangat tipis, tidak ada yang menyakinkan diatas 60 persen,\" katanya. Kondisi tersebut, tentu saja membuka peluang adanya calon wapres yang dibutuhkan, bukan calon wapres yang diinginkan, karena basisnya pada periode pertama ini adalah elektabilitas dan logistik. \"Jamannya Pak SBY dan Pak Jokowi bisa menjadi contoh, yang menjadikan pak JK (Jusuf Kalla) sebagai cawapresnya di periode pertama, itu cawapres yang dibutuhkan. Tetapi kalau cawapres yang diinginkan, bisa dilihat di periode kedua, ada Pak Boediono di jamannya Pak SBY dan KH Ma\'ruf Amin di masa Pak Jokowi,\" katanya. Karena itu, pada saat ini para king maker atau ketua umum partai politik sangat menentukan dalam penentuan calon wakil presiden, sementara capresnya sendiri tidak bisa menentukan, karena tidak memiliki tiket pilpres. \"Di periode pertama ini, cawapres yang dibutuhkan lebih penting daripada yang diinginkan. Cawapres juga harus memiliki aceptabilitas yang tinggi kepada ketua umum partai. Kalau tingkat kesukaan Ibu Mega rendah, jangan mimpi bisa jadi cawapresnya PDIP. Faktor tingkat kesukaan king maker ini, sangat menentukan dibandingkan kesukaan capres terhadap cawapresnya,\" katanya. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan, sejak awal fungsi wakil presiden selalu direpresentasikan dengan kultur, tidak sekedar representasi kedaerahan saja, karena Indonesia sangat beragram. \"Jadi tidak boleh kecocokan itu dipertaruhkan, semangatnya harus representasi, ya seperti Bung Karno dengan Bung Hatta. Itu representasi,\" kata Budiman. Sehingga cawapres PDIP nantinya, tidak pernah menggunakan ukuran elektoral atau logistik, tetapi selalu merepresentasikan ke daerahan dan kultur politik aliran. \"Seperti Pak Hamzah Haz, Pak Hasyim Muzadi dan KH Ma\'ruf Amin itu, tidak berbicara soal logistik, tetapi berbicara prevensi politik Islam, representasi aliran politik. Jadi kalau capresnya PDIP, wakilnya pasti santri. Kalau Pak Hasyim atau Kiayai Ma\'ruf Amin punya elektoral, tapi itu bukan jadi ukuran, itu konsekuensi politik saja,\" katanya. Budiman memastikan cawapres PDIP akan berasal dari santri, dari kalangan nahdlyin (NU). Namun, ia belum mau membocorkan siapa cawapres dari nahdliyin yang akhirnya dipilih. \"Meskipun PDIP memiliki golden tiket, bisa saja kadernya dari PDIP. Tetapi karena Pilpres bukan sekedar masalah administrasi saja atau rutinitas demokrasi, tetapi juga merupakan kehadiran bersama. Maka kita mengakomodasi fungsi-fungsi aliran kultur politik, tidak sekedar kedaerahan, elektoral atau logistik saja,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Bappilu Partai NasDem Effendi Choirie (Gus Choi) mengatakan, Anies Baswedan yang merepresentasikan masyarakat Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). \"Kita cari figur yang merepresentasikan rakyat Jateng dan Jatim, baik secara sosio kultural dan sosio politik dan lainnya,\" kata Gus Choi. Ia mengatakan koalisinya sudah mengkalkulasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Anies. Meski demikian, Gus Choi enggan membeberkan nama-nama yang masuk kriteria cawapres Anies tersebut Gus Choi mengakui Anies masih lemah di kawasan Jateng dan Jatim. Karenanya, ia mengatakan figur cawapres Anies nantinya akan merepresentasikan kawasan tersebut. \"Sehingga makin lebih dekat kemungkinan keterpilihannya,\" kata dia. Gus Choi mengatakan proses pemilihan cawapres mempertimbangkan representasi yang beragam di Indonesia. Baginya, aspek representasi ini masuk psikologis warga Indonesia ketika memasuki perhelatan pemilu. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo memilih Ma\'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019 lalu lantaran representasi dari kalangan kultural keagamaan. \"Lalu ada bagaimana kemudian menang. Semisal kalau presiden enggak punya duit cari wapres yang punya duit,\" kata Gus Choi berkelakar. (ida)
POPULER
