POLITIK
Puan Menyetujui Megawati Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Ketum Parpol Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani menyetujui rencana Megawati Soekarnoputri menjadi tuan rumah pertemuan para ketua umum partai politik terkait dengan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.\"Saya bersepakat dan tentu silaturahmi harus dilakukan siapa yang menjadi tuan rumah, ya, monggo saja. Kalau ada kesempatan PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya, jadi silakan,\" ujar Puan Maharani di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa.Puan berharap ibadah pada bulan puasa ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pertemuan yang terkait dengan politik masih ada kesempatan lainnya.\"Masih ada waktu lain, kesempatan lain, untuk menjajaki atau melakukan pertemuan terkait dengan politik ke depan,\" tutur Puan yang juga Ketua DPR RI. Sebelumnya, PAN mengagendakan kegiatan Silaturahmi Ramadhan Bersama Presiden RI Joko Widodo yang dalam rencananya juga mengundang para ketum parpol, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP.Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang strategis bagi para pemimpin parpol untuk saling berdialog, berdiskusi, bertukar pemikiran, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini.\"Kami percaya bahwa hanya dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kemajuan bangsa dan negara,\" ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/4).Zulkifli mengatakan bahwa PAN sebagai tuan rumah merasa sangat senang dan berterima kasih atas kepercayaan Presiden beserta para ketua umum partai politik di pemerintahan untuk menyelenggarakan acara tersebut.Ia menegaskan bahwa PAN berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh partai politik dan membangun suasana politik yang menyehatkan, menggembirakan, dan menyejukkan.Menurut dia, hanya dengan bekerja sama, Indonesia dapat mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kemajuan bangsa dan negara.(sof/ANTARA)
Tiga Calon Hakim Agung MA Disetujui Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa, memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tiga calon hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2022/2023.Ketiganya adalah Lucas Prakoso sebagai calon hakim agung kamar perdata, Imron Rosyadi sebagai calon hakim agung kamar agama, serta Lulik Tri Cahyaningrum sebagai calon hakim agung kamar tata usaha negara.\"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022/2023 tersebut dapat disetujui?\" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan peserta rapat paripurna.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut. Puan lantas mengucapkan selamat kepada tiga calon hakim agung MA terpilih itu dan mempersilakan ketiganya untuk berdiri memperkenalkan mereka.\"Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan amanah,\" tambah Puan.Dalam laporannya di awal rapat, Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim MA itu telah dilakukan pada tanggal 27-28 Maret lalu terhadap sembilan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM MA tahun 2022-2023.Selanjutnya, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno secara tertutup untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dalam rangka memberi persetujuan terhadap enam calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM yang telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan itu.Pangeran mengatakan Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung merupakan prasyarat penting.\"Atas dasar kriteria itu, Komisi III DPR RI dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan pendapat dan pandangan dari sembilan fraksi menyetujui tiga calon hakim agung,\" kata Pangeran.Sebelumnya, Selasa (28/3), Komisi III DPR RI menyetujui tiga calon hakim agung MA tahun 2022-2023 dalam rapat pleno yang berlangsung secara tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa petang (3/4).\"Ada tiga yang kami pilih; itu Pak Lucas (Lucas Prakoso), Lulik (Lulik Tri Cahyaningrum), dan hakim agama Imron (Imron Rosyadi),\" kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai memimpin rapat pleno.Bambang menyebut hakim ad hoc HAM tidak ada yang mendapat persetujuan dari Komisi III DPR berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.Enam calon hakim agung MA yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI itu ialah Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA), Imron Rosyadi (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda), dan Sukri Sulumin (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda).Selanjutnya, Lulik Tri Cahyaningrum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA), Lucas Prakoso (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA), dan Triyono Martanto (Wakil Ketua II Pengadilan Pajak).Tiga calon hakim ad hoc HAM MA yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI ialah M. Fatan Riyadhi (mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh), Heppy Wajongkere (pengacara pada Firma Hukum Heppy Wojongkere & Partners), dan Harnoto (anggota Polri).(sof/ANTARA)
Wakasad Meninjau Kesiapan Prajurit Satgas Pamtas di Papua
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto meninjau kesiapan dan memberikan pengarahan kepada prajurit Yonif Raider 300/Brajawijaya yang akan melaksanakan tugas sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas) di wilayah Papua.\"Latihan prajurit apa yang akan mereka hadapi di medan operasi, menjaga kewaspadaan, kesiapan persenjataan, teknik bertempur yang benar, serta taktik dalam menghadapi musuh, disiplin tempur dan disiplin di medan operasi, yang pada akhirnya tidak terjadi korban sia-sia saat melaksanakan tugas operasi dan tugas dengan baik dan berhasil,\" ujar Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam pengarahannya, Agus Subiyanto menyampaikan perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman kepada para komandan satuan tempur dan satuan bantuan tempur beberapa waktu lalu tentang TNI Angkatan Darat merupakan pembina kekuatan TNI pada matra darat.Oleh sebab itu, TNI Angkatan Darat harus selalu siap menghadapi berbagai kondisi bangsa dan negara, serta siap diterjunkan kapan pun dan di mana pun mereka dibutuhkan sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).Ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat merupakan pembina kekuatan matra darat dalam kesiapan operasional seluruh satuan jajaran TNI AD, terlebih satuan-satuan yang akan melaksanakan tugas operasi.\"Sebelum memberangkatkan prajurit, TNI AD menyiapkan prajuritnya dengan membekali kemampuan tempur dan kemampuan teritorial,\" ujar Agus Subiyanto ketika menyampaikan perintah Kasad.Usai memberikan pengarahan, Agus Subiyanto yang didampingi Waasops Kasad Bidang Siapops Brigjen TNI Irnando Arnold B. Sinaga dan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Saepul melakukan pengecekan terhadap alat perlengkapan senjata, materiel, serta perbekalan yang akan dibawa para prajurit satgas.Dalam kesempatan yang sama, ditampilkan pula demonstrasi menembak drone S800, yang merupakan hasil inovasi Kodam III/Slw, serta demonstrasi anjing K9 dalam menangkap musuh.Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasi satuan-satuan TNI Angkatan Darat yang akan melaksanakan tugas operasi dalam negeri.(sof/ANTARA)
DPR Menyetujui Perpu Pemilu Menjadi Undang-Undang
Jakarta, FNN - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.\"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?\" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna.Anggota dewan peserta Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 itu pun menjawab setuju.\"Setuju,\" jawab anggota dewan.Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu merupakan komitmen DPR dan Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta dukungan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya bagi empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.\"Sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 agar berjalan lancar sukses dan demokratis,\" kata Tito.Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa dalam RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu terdapat perubahan beberapa norma dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku.Perubahan itu, di antaranya berkaitan dengan pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi DOB; penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum; penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi.Kemudian, ada pula perubahan terkait jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara.\"Serta tentang penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, selain implikasi dari pemekaran daerah provinsi di Papua dan Papua Barat,\" jelas Doli.Dengan adanya penyesuaian dan perubahan beberapa norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu, lanjut Doli, diharapkan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar.Sebelumnya, Rabu (15/3), DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilanjutkan untuk pengambilan keputusan pada paripurna terdekat.Persetujuan itu diambil usai Doli, yang memimpin rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mien Usihen Ginting, meminta persetujuan kepada seluruh anggota rapat.(sof/ANTARA)
Jokowi Tak Mungkin Memprakarsai Koalisi Sendirian
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dan memprakarsai koalisi sendirian untuk menghadapi Pemilu Presiden 2024 mendatang.\"Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi, semua masih dalam spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Selasa.Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara silaturahmi bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Raya (KIR) dan koalisi Indonesia bersatu (KIB) di kantor DPP PAN mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat.\"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.Ahmad Atang menambahkan, langkah Jokowi mengumpulkan pimpinan partai koalisi Indonesia Raya (KIR) dan koalisi Indonesia bersatu (KIB) di kantor DPP PAN memang menjadi spekulasi publik terkait arah koalisi besar yang digagas sebelumnya.\"Tetapi di sini Jokowi sedang memainkan peran kunci untuk menyatukan dua kubu koalisi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa koalisi pendukung pemerintah Jokowi minus Nasdem akan mengusung pasangan calon presiden,\" katanya.Namun wacana koalisi besar ini tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi. Semua masih dalam spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian.Terlepas dari itu menurut dia, jika koalisi besar ini terwujud maka diskusi politik hanya di seputar siapa figur yang akan diusung, kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.Menurut dia, saat ini KIR telah memiliki figur yang telah disepakati, yakni Prabowo Subianto dan A. Muhaimin Iskandar, sedangkan KIB memang belum memiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.Karena itu, dengan bergabungnya KIR dan KIB dalam satu koalisi besar dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang. Ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution.\"Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto,\" katanya.Sedangkan figur lain seperti Ganjar Pranowo akan sulit masuk dalam gerbong koalisi besar apalagi kalau di dalamnya ada PDIP. Dengan adanya koalisi ini maka peluang Ganjar semakin kecil.Dan menurut dia, dengan koalisi besar ini maka akan bergabung dan kemungkinan hanya ada dua pasangan yang akan bertarung di pilpres 2024 mendatang.Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Jokowi Anak Durhaka
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SAYA bayangkan hari-hari ini Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri teronggok di rumah penuh penyesalan. Belum pernah kondisi mentalnya terganggu seperti sekarang ini. Mood-nya rusak. Tak ada lagi semangat hidupnya. Ia tak menyangka anak yang ia pungut dari pinggir jalan di Solo kini berlaku \"kurang ajar\" kepadanya. Dulu, Mega mengusung tukang mebel itu sebagai capres karena wajahnya menyerupai wong cilik. Ia tak menyangka Jokowi punya orientasi politik yang berbeda. Juga ideologinya. Ternyata dia kapitalis ambisius. Penyesalan Mega dipicu sikap permusuhan petugas partai itu. Lihat, sejak jauh hari Mega telah meminta Jokowi mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang pasti akan menggebrak seluruh rakyat. Pasalnya, timnas Israel akan berpartisipasi di dalamnya. Dengan begitu, bendera Israel akan dikibarkan dan lagu nasionalnya akan didendangkan di negeri ini. Padahal, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan penjajah Palestina itu, sehingga atribut-atribut negara Zionis itu akan terlihat seperti mengejek tuan rumah. Lalu, ia merasa akan mengkhianati legacy politik ayahnya, Bung Karno, yang dua kali menolak Israel dalam event olahraga yang mempertemukan tim Indonesia dengan tim negara itu. Juga karena alasan konstitusi kita tak membenarkannya. Di pihak lain, ia tak ingin ajang bergengsi Piala Dunia itu gagal digelar di negeri ini. Apalagi, sebelumnya, rilis lembaga survei yang kredibel mengungkapkan bahwa lebih dari 70% koresponden menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang ini. BIN juga telah memperingatkan akan ada demo besar bila timnas Israel ikut serta. Dus, Mega menawarkan beberapa opsi kepada Jokowi. Di antaranya, bendera Israel tak dikibarkan, lagu nasionalnya tak dinyanyikan, dan tak ada liputan serta penonton tiap kali timnas Israel bertanding. Tapi Jokowi tak menggubris. Mungkin karena ia telah dapat jaminan dukungan dari Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang memang dikenal dekat dengan Israel. Lagi pula, Jokowi secara keliru hendak menaikkan pamornya di pentas nasional maupun internasional bila ajang ini berhasil dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap Israel sebagaimana keinginan FIFA. Karena sikap meremehkan dirinya oleh Jokowi inilah yang mendorong Mega memerintahkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menolak pagelaran itu. Harapannya, PDI-P juga akan meraih simpati kaum Muslim yang tentunya berguna dalam konteks Pemilu mendatang. Namun, tampaknya ekspektasi itu tak tercapai. Bahkan, mungkin pemilih PDI-P merosot karena kasus ini. Sesal Mega pada Jokowi bertambah jadinya. Sebelumnya, Mega telah kecewa pada mantan walikota Solo ini karena tergiur pada gagasan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memperpanjang masa jabatannya. Lagi-lagi permintaan Mega agar wacana itu dihentikan, disepelekan Jokowi. Mega kesal bukan main karena ternyata Jokowi lebih mendengar Luhut daripada dirinya. Hal ini bisa dipahami lantaran Jokowi memang tidak berbagi ideologi dengan PDI-P. Wong cilik malah diperlakukan secara hina dengan melemparkan sembako dari jendela kaca mobil. Tujuannya bukan membantu mereka yang terpinggirkan, melainkan keperluan pencitraan. Sikap Jokowi memuja harta dan kekuasaan terlihat dari pembiarannya terhadap ambisi anak-anaknya mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak elegan. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep yang masih ingusan tiba-tiba menjadi kaya raya setelah berkolusi dengan oligarki yang bermasalah. Jokowi juga secara tidak langsung memfasilitasi Gibran dan menantunya (Bobby Nasution) merebut kekuasaan di daerah. Kini Kaesang diplot menjadi calon Walikota Depok. Lebih daripada Soeharto, Jokowi ingin membangun dinasti politik. Mungkin hal ini tak terlalu merisaukan Mega, toh PDI-P yang mengusung mereka berkontestasi di Pilkot Solo dan Medan. Yang paling mengecewakan Mega hari ini adalah upaya Jokowi mengisolasi PDI-P, partai yang berjasa membawa Jokowi -- dgn kapasitas moral dan intelektual yang terbatas -- ke kursi presiden. Dua hari lalu, dengan sangat arogan ia menghimpun lima parpol (Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP) untuk membangun koalisi besar. Nyaris pasti koalisi ini akan menjagokan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Dengan begitu -- kalau koalisi ini tidak berubah -- PDI-P dibiarkan sendirian setelah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat, PKS) terbentuk dengan Anies Baswedan sebagai bacapres. Memang PDI-P bisa mengusung capres sendirian tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain. Namun, peluang menangnya kecil kalau Puan Maharani adalah bacapresnya mengingat elektabilitasnya rendah. Ganjar Pranowo lebih menjanjikan. Tapi apakah PDI-P telah berdamai dengannya? Kalaupun Ganjar yang diusung, tanpa berkoalisi dengan partai lain propspek kemenangannya tetap kecil. Apalagi Ganjar kini dilihat sebagai musuh Jokowi setelah ia menolak timnas Israel. Sikap PDI-P terkait Israel inilah yg membuat Jokowi, yang merasa dipermakukan PDI-P, menantang Mega dengan membentuk koalisi besar tanpa Ganjar. Padahal, salah satu variabel penting yang menempatkan Ganjar di tiga besar bakal capres bersama Prabowo dan Anies adalah politik asosiasinya dengan figur Jokowi. Jokowi terpaksa meninggalkannya karena ia telah berubah menjadi Brutus sebagaimana Jokowi menjadi Brutus bagi Mega. Terlebih, elektabilitas Ganjar diprediksi merosot terkena getah Israel. Alhasil, posisi PDI-P kini tak menguntungkan. Partai itu juga tak dapat berharap dari coattail effect (efek ekor jas) Jokowi. Jokowi kini telah menjadi anak durhaka. Kesalahan Mega yang utama adalah kegagalannya melihat watak asli Jokowi. Padahal, watak itu telah diperlihatkan Jokowi dengan jelas pada 2014. Sebagaimana diketahui, setelah Prabowo membawanya dari Solo untuk bersaing dengan gubernur petahana DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jokowi berjanji tak akan ikut Pilpres 2014 di mana Prabowo adalah salah satu capres. Nyatanya, Jokowi mengingkari janjinya itu. Kini giliran Mega merasakan pengkhianatan Jokowi. Mungkin ini merupakan tulah Prabowo. Pada 2009, Mega menandatangi Perjanjian Batutulis dengan Prabowo di mana ia berjanji akan mengusung Prabowo pada Pilpres 2014. Nyatanya ia ingkari dengan mengusung Jokowi. Bagaimanapun, masih tersedia jalan keluar bagi Mega. Di depan matanya ada Menko Polhukam Mahfud MD yang kini popularitasnya melejit sebagai efek dari pembongkaran mega skandal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Bisa jadi juga pembongkaran kasus ini -- kalau memang ini inisiatifnya sendiri -- terkait ambisinya menjadi capres atau cawapres dalam pilpres menadatang. Kalau Mahfud berhasil membongkar kasus ini hingga tuntas yang memuaskan publik maka, dalam konteks pilpres, tidak ada figur bacapres yang lebih populer daripada Mahfud saat ini. Apalagi kalau nanti ia dipecat Jokowi dalam rencana reshuffle mendatang. Tapi kalau kasus megaskandal itu gagal dituntaskan, Mahfud akan kembali ke titik nol. Sebaliknya, kalau dituntaskan -- apalagi kalau usul Mahfud agar dibuat UU penyitaan harta koruptor terwujud -- bukan tidak mungkin orang-orang PDI-P juga akan terseret. Situasi politik tak menentu inilah yg membuat Mega teronggok di rumah. Mungkin ia tak mau percaya lagi pada siapa pun. Wajah dan penampilan sederhana seperti Jokowi memang sering mengecoh. Tangsel, 4 April 2023.
Dito Ariotedjo Akan Dilantik Sebagai Menpora
Jakarta, FNN - Politisi muda Golkar Dito Ariotedjo akan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin sore.Dito tiba di Istana Negara sekitar pukul 15.05 WIB. Ia datang bersama istrinya, Niena Kirana Riskyana dan sang putri, Sadia Kiera Nadashana, serta orang tua dan mertua.Ia terlihat mengenakan pakaian jas hitam dengan dasi merah, sedangkan sang istri memakai kebaya putih.Dito menceritakan dirinya mendapat informasi untuk mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Minggu (2/4) via telepon.\"Baru kemarin. Ditelepon,\" kata Dito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Dito mengakui dirinya sudah memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.\"Banyak doa, banyak...kemarin sudah sama keluarga puas-puasin karena mungkin insyaallah habis dilantik kita udah fokus buat negara,\" kata Dito.Adapun Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik dua pejabat pada Senin pukul 16.00 WIB, yaitu pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).Dito Ariotedjo menggantikan Zainudin Amali yang telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Menpora sejak 9 Maret 2023.Dito Ariotedjo merupakan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Periode 2017-2022, organisasi kepemudaan yang berada di bawah Partai Golkar. Dito diketahui menjadi Ketua Panitia HUT Ke-58 Golkar pada tahun lalu.Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1990 itu adalah pengusaha yang pada 2021 bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor untuk membentuk Rans Sport.Di bidang olahraga, Dito pernah pernah menjadi Chef de Mission Kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina dan menjadi pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) DKI Jakarta.Ia kini menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022/2023 dan bagian dari Rans PIK Basketball di Indonesia Basketball League (IBL).Sejak April 2022, Dito masuk ke dalam jajaran Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Tidak Ada Masalah Dengan Ganjar
Semarang, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak ada permasalahan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pascaperbedaan pendapat terkait Piala Dunia U-20.“Semuanya clear kok tenang aja,” kata Gibran usai bertemu dengan Ganjar di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, Senin.Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga mengaku tidak membahas mengenai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.Menurut Gibran, persoalan mengenai Piala Dunia U20 tidak perlu dibahas lebih panjang lagi.“Gak, gak bahas itu. (Komunikasinya lancar ya mas?) Iya pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan, Pak Gubernur udah itu aja,” ujarnya.Gibran menjelaskan bahwa dirinya bertemu Ganjar untuk bersilaturahmi serta melaporkan perkembangan dan kendala pekerjaan Single Elevated Railway.“Itukan kolaborasi antara pusat, provinsi dan pemkot. Sayakan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain, itu saja,” katanya.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membenarkan apa yang disampaikan Gibran.Dirinya memberi perhatian pada soal inflasi sebab Kota Surakarta menjadi satu dari tujuh sampel dengan tingkat inflasi paling dinamis.“Itu yang coba kita sampaikan. Ya Mas Wali menyampaikanlah program PSN gede-gede, rencana beberapa program dari pemerintah kota yang sebagian besar industri kreatifnya mau kita dorong,” ujarnya.Mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan, dalam pertemuannya Gibran memaparkan sejumlah kegiatan yang akan digelar di Kota Surakarta dan dirinya menegaskan siap mendukung,“Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar karena kemarin seni ada, olahraga ada, industri kreatif ada, pokoknya kita dukung,” katanya.(ida/ANTARA)
Soal Peninjauan Kembali Demokrat, Moeldoko Mengaku Tidak Tahu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang dia ajukan soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.\"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya,\" kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.Dalam pernyataannya, AHY menyebut Moeldoko mengajukan empat novum atau bukti baru.\"Ora ngerti aku, ora ngerti,\" kata Moeldoko.Terhadap empat novum tersebut, AHY mengatakan pihaknya siap melawan karena keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.\"Terserah saja,\" jawab Moeldoko saat ditanya soal kesiapan AHY melawan PK yang akan diajukannya.Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.\"Tolak kasasi,\" demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pilpres 2024.AHY pun langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.(ida/ANTARA)
Soal Pembentukan Koalisi Besar, PDI Perjuangan Menepis bahwa Dirinya Ditinggalkan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis pihaknya tak diajak dan ditinggal soal pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk Pemilu 2024.\"Tidak ada yang meninggalkan PDI Perjuangan, karena faktanya PDI Perjuangan diundang kok. Jadi, janganlah bahasa-bahasa (seperti itu),\" kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4) karena sedang berada di luar negeri. Sejumlah ketua umum partai politik anggota KIB dan KIR pun hadir pada acara yang digelar PAN tersebut.\"Kami tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan oleh Ketua Umum (PAN Zulkfili Hasan). Kenapa kami harus bersikap minor?\" ucapnya.Menurut Said, PDI Perjuangan menilai acara silaturahmi Ramadhan itu sebagai sesuatu yang positif.\"Kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif. Pertemuannya positif,\" imbuhnya.Dia pun menilai rencana membentuk koalisi besar, seperti yang dibahas dalam pertemuan itu, merupakan hal baik dan wajar. Pembentukan koalisi besar itu, lanjut Said, tergantung pada jalannya dinamika dalam pertemuan tersebut.\"Pastilah, namanya pertemuan buka bersama, kemudian muncul gagasan pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali,\" jelasnya.Meskipun rencana koalisi besar baru mencuat belakangan ini, Said tak menampik bahwa pemikiran itu terbersit di kalangan elite parpol.\"Di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini ke depan,\" katanya.Bersamaan dengan itu, partai-partai politik pun turut melakukan pembahasan informal soal bagaimana menyatukan pandangan dan konsepsi ke depan dalam melanjutkan tampuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.\"Kita tahu bersama di mana titik keberhasilan Bapak Presiden Jokowi, di mana yang belum dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi, mari kita lanjutkan. Tantangannya, kira-kira ke depan seperti apa, mari kita antisipasi buat mitigasinya,\" ujar Said.Acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), itu dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.(ida/ANTARA)
POPULER
