POLITIK
Bea Cukai Batam Memperketat Pelabuhan dari Peredaran Barang Bekas Ilegal
Batam, FNN - Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bekerja sama dengan TNI/Polri memperketat pengawasan peredaran barang bekas ilegal di Pelabuhan Roro Telaga Punggur.“Tim Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dari TNI/Polri secara rutin melakukan penertiban di Pelabuhan Punggur. Hal ini akan terus kami giatkan setiap hari untuk memberantas peredaran barang ilegal melalui Pelabuhan Punggur,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam M. Rizki Baidillah saat dihubungi di Batam, Sabtu .Dia menjelaskan pengawasan ini dilakukan sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memberantas impor dan ekspor barang bekas khususnya pakaian atau sepatu bekas.Dia menyebutkan hal tersebut juga sudah mereka lakukan dengan mengamankan ratusan koli barang bekas yang hendak dikeluarkan dari Batam menuju Bintan yang diangkut menggunakan truk melalui Pelabuhan Roro Telaga Punggur pada tanggal 3-6 Maret 2023.“Pada hari Jumat (3/3) lalu Tim Penindakan Bea Cukai Batam telah melakukan penelusuran dan menemukan lima truk yang diduga membawa barang yang telah diberi perhatian khusus tersebut. Kemudian, tim melakukan penindakan dengan memeriksa truk tersebut dan didapati barang bekas,” kata dia.Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan ratusan koli barang bekas yang dimuat pada lima truk tersebut. Terdapat 450 koli sepatu bekas yang tidak diberitahukan dalam dokumen pabean.Selain sepatu bekas didapati pula barang lainnya berupa 317 koli kaleng sarden, 283 koli kaleng gogo, 291 koli barang campuran, dua buah kulkas, 25 set mesin pendingan ruangan atau AC, 26 koli lemari besi, 400 koli paku, dua buah pendingin, 170 koli pampers, 77 koli ban dalam, 75 koli oven, 77 koli kertas foto, 8 koli alat flash foto, 2 koli ujung sapu, 1 set furing dan 1 set spandex.“Terhadap kegiatan ini pelaku telah melanggar Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,” kata Rizki.Untuk ke depannya, dia mengimbau masyarakat untuk tidak memperdagangkan atau membeli baju dan sepatu bekas karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta kesehatan.(ida/ANTARA)
Satgas Mencegah Kegiatan Ilegal di Batas RI-Malaysia Menghadapi Ramadhan
Kapuas Hulu, FNN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed 19/105 Trk Bogani melakukan pengecekan dan pemeriksaan pelintas di jalan nasional poros utama untuk mencegah kegiatan dan penyeludupan barang ilegal menjelang Ramadhan di perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.\"Kami laksanakan sweeping atau pemeriksaan kendaraan pelintas untuk mengantisipasi kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang-barang di wilayah perbatasan menjelang bulan suci Ramadhan,\" kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed Trk Bogani Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, di Badau Kapuas Hulu, Kalbar, Sabtu.Disampaikan Edi, pemeriksaan kendaraan pelintas yang dilakukan siang dan malam hari tersebut dilakukan di jalan poros lintas utara wilayah Kapuas Hulu yang merupakan akses menuju perbatasan dan ibu kota kabupaten.Dia mengakui daerah perbatasan berpotensi terjadinya penyeludupan barang ilegal dari negara tetangga, sehingga upaya pencegahan tersebut penting untuk dilakukan.\"Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan perbatasan termasuk mencegah terjadinya penyeludupan dan kegiatan ilegal di jalur perbatasan,\" ucapnya.Dikatakan dia, dalam upaya pencegahan kegiatan ilegal di perbatasan perlu kerja sama semua pihak, sehingga terjalin sinergisitas dan komitmen bersama agar tidak terjadi penyeludupan barang-barang ilegal.Selain itu, dia juga berharap partisipasi masyarakat untuk proaktif turut serta dalam mengawasi penyelundupan barang di sepanjang daerah perbatasan.\"Selain komitmen bersama mencegah penyeludupan juga perlu kesadaran semua pihak bahwa kegiatan ilegal merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan negara kita,\" pesannya.(ida/ANTARA)
Legislator Bertugas Menyampaikan Informasi Keparlemenan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan legislator juga mengemban tugas untuk menyampaikan informasi soal keparlemenan kepada masyarakat.\"Tekadkan dalam hati, bahwa kita punya tugas besar menyampaikan informasi keparlemenan kepada rakyat. Semakin kita informatif semakin baik, semakin kita maju maka DPR saya yakin juga akan semakin mendapat tempat di hati rakyat,\" kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Gus Muhaimin, panggilan akrabnya, menyampaikan hal tersebut usai menerima penghargaan penghargaan prestisius dari Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 kategori lembaga Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022.Dia menyatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kinerja Sekretariat DPR RI, terutama Biro Pemberitaan DPR RI sebagai penyuplai informasi keparlemenan selama ini berjalan dengan baik.\"Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi untuk teman-teman Sekretariat DPR RI, terutama Biro Pemberitaan yang sudah mendapat penghargaan PR Indonesia Award 2022. Ini bukti kalau tim media DPR khususnya berjalan baik menginformasikan kepada masyarakat kinerja-kinerja kita,\" ujarnya.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mengajak tim media DPR RI untuk tidak berpuas diri dengan penghargaan tersebut, melainkan semakin mengibarkan peran dengan lebih optimal.Menurutnya, kecanggihan teknologi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan peran kehumasan. Sehingga masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi terkait apapun yang terjadi dan dilakukan Parlemen Indonesia.\"Penghargaan ini tentu saja bagus, tapi saya harap tim media DPR tidak berpuas diri. Mari terus tingkatkan kapabilitas dan pemanfaatan teknologi serta media baru, baik cetak maupun online,\" tutur Gus Muhaimin.Sebagai informasi, kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 merupakan kategori penghargaan berbasis non entry (media monitoring). Penilaian terhadap kategori tersebut adalah berdasarkan jumlah eksposur positif tertinggi di media cetak dan online.Khusus kategori ini, PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di media cetak dan online lokal, sepanjang 1 Januari-31 Desember 2022.Metode penilaian pada kategori ini berdasarkan total dan sentimen pemberitaan di lebih dari 250 media cetak dan 11.000 media daring selama rentang waktu 1 Januari 2022-31 Desember 2022. Monitoring menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisa kualitatif yang Indonesia Indicator dan PR Indonesia lakukan.(ida/ANTARA)
Parpol Tidak Boleh Campur Adukkan Ramadhan Dengan Kampanye
Jakarta, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak mencampur adukkan kebaikan selama bulan Ramadhan dengan politik sebagai upaya kampanye terselubung.\"Yang tidak boleh bagi Bawaslu koridornya mencampur adukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung,\" kata Lolly di sela acara “Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Sabtu.Meski demikian, Lolly menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam konteks melarang parpol peserta pemilu untuk berbuat kebaikan ketika bulan Ramadhan.\"Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan,\" ucapnya.Namun yang dilarang ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).\"Misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik itu di masa kampanye, di masa penghitungan maupun di masa tenang,\" ujarnya.Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November mendatang.Untuk itu, dia menjelaskan bahwa yang boleh dilakukan parpol peserta Pemilu 2024 selama bulan Ramadhan yang masih masuk dalam tahapan sosialisasi ialah mensosialisasikan parpol itu sendiri kepada masyarakat.\"Mensosialisasikan supaya partainya tidak asing di telinga publik. Publik sudah tahu nomor urut partai itu mana saja gitu, ya sebatas itu,\" imbuhnya.Di masa sosialisasi, lanjut dia, parpol peserta Pemilu 2024 dalam berkegiatan dengan masyarakat tidak boleh ada unsur ajakan untuk memilih, yang mana menjadi muatan materi dalam kampanye.\"Di luar itu tidak boleh ada unsur yang visi-misi, program, citra diri, begitu ya, yang itu masuk ke dalam kampanye karena nanti bisa masuk menjadi kampanye di luar jadwal. Nah, jadi berhati-hati untuk itu,\" ucapnya.Selain kampanye terselubung, dia juga menyebut dugaan potensi pelanggaran lainnya adalah upaya yang mengarah pada kampanye oleh partai politik (parpol) peserta pemilu di tempat-tempat yang dilarang. Misalnya, tempat pendidikan, tempat pemerintahan, dan tempat peribadatan.\"Upaya kampanye terselubung yang kemudian berpotensi terjadi politisasi identitas, politisasi SARA yang kemudian menggunakan bulan suci Ramadhan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Anwar Usman Diharapkan Dapat Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut.\"Harapannya ke depan tentu kita semua lebih baik, lebih adil, sesuai dengan harapan masyarakat. Kita ingin membangun kepercayaan masyarakat dan kita membangun integritas sehingga memang ke depan harus kita upayakan dua hal itu, bagaimana membangun integritas dan membangun kepercayaan masyarakat,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Lombok Timur, Jumat.Wapres Ma\'ruf menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai menghadiri Tasyakuran Hari Jadi Ke-70 Nahdlatul Wathan di Auditorium Majlis Dakwah Hamzanwadi II, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, Selong, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).Hakim konstitusi Anwar Usman terpilih kembali sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2023--2028 berdasarkan rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua dan wakil ketua MK pada Rabu (15/3) sedangkan sebagai Wakil Ketua MK adalah hakim konstitusi Saldi Isra.\"Pak Anwar Usman, ini orang NTB juga nih, orang Bima kan? Sekampung dengan Pak Gubernur (NTB) nih. (Pemilihan) itu saya kira itu internal MK ya, ini kan dipilih secara langsung dan mengikuti prosedur,\" tambah Wapres.Karenanya, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK, maka Wapres mengatakan harus diterima oleh semua pihak.\"Jadi bagi kita tentu dari eksekutif tidak bisa berbuat banyak karena memang aturan main-nya begitu. Kita harapkan nanti tata cara itu DPR bisa melihat kembali apa yang mesti diperbaiki, mungkin DPR bisa melihatnya,\" ungkap Wapres.Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum.Pemilihan ketua MK pada Rabu (15/3) terpantau cukup alot hingga masuk pada tiga putaran pemilihan. Pada putaran pertama, Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara untuk jabatan ketua MK, sementara satu suara hakim konstitusi dianggap tidak sah.Sedangkan untuk jabatan wakil ketua MK, Saldi Isra mendapatkan lima suara, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mendapatkan tiga suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah, sehingga rapat pleno memutuskan hakim konstitusi Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2023 hingga 2028.Pada putaran kedua, posisi imbang terjadi kembali, yakni Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.Pemilihan dilanjutkan kembali pada putaran ketiga dengan hasil akhir Anwar Usman mendapatkan lima suara dan Arief Hidayat mendapatkan empat suara.Anwar Usman, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 1956. Dia menjabat sebagai Ketua MK sejak 2 April 2018.Agenda selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK, ketua dan wakil ketua terpilih melakukan pengucapan sumpah yang dilaksanakan dalam sidang pleno khusus MK.Sidang itu dijadwalkan pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Lantai II Gedung MK.(sof/ANTARA)
Pembenahan Keterbukaan Informasi Publik Harus Struktural
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha mengingatkan pembenahan aspek keterbukaan informasi publik oleh kementerian maupun badan publik seyogianya tidak hanya untuk memperbaiki citra, melainkan harus dibangun secara struktural dan kultural.Hal tersebut disampaikannya merespons langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membenahi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam aspek keterbukaan informasi publik, menyusul mencuatnya kasus pejabat di Kemenkeu yang kerap pamer harta di media sosial.\"Tidak boleh hanya personal, pencitraan personal, contoh pembenahan parsial artifisial itu misalnya hanya dengan tidak pamer kekayaan di akun media sosial dan hal semisal,\" kata Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pembenahannya harus dari standard layanan informasi publik dari kementerian, performa transparansi akuntabilitas program, dan komitmen pejabat publik secara administratif untuk terbuka.\"Sebab, kalau hanya itu (tidak pamer di media sosial) tentu sangat personal dan bukan fundamental tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,\" ujarnya.Arya lantas menyebutkan beberapa contoh detail standard layanan informasi publik yang perlu diperhatikan di Kemenkeu maupun badan publik lainnya, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan profil pejabat publik.\"Yang meski proses daftarnya di KPK, tanggung jawab publikasinya itu ranah Komisi Informasi Pusat untuk kembali mengingatkan dalam momentum ini,\" katanya.Dia menambahkan keterbukaan informasi menyangkut pula pengadaan barang dan jasa, sebagaimana bagian yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik.Terkait hal tersebut Arya mengatakan meski undang-undang dan Komisi Informasi tidak bisa memberikan sanksi secara langsung, namun pihaknya mengajak masyarakat untuk mulai proaktif mengetahui hak informasi dan memintanya terhadap kementerian dan/atau badan publik.\"Ini juga momen masyarakat informasi diperkuat dengan lebih proaktif meminta informasi terkait kebijakan dan ragam informasi publik yang ada di kementerian dan/atau badan publik,\" katanya.Menurut dia, masyarakat informasi yang baik itu adalah yang mengetahui dan menggunakan hak informasinya dengan meminta ke badan publik.\"(Serta) memperjuangkan haknya ketika tidak terpenuhi dengan cara meminta penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi daerah masing-masing,\" tambahnya.Arya pun mengapresiasi gerak cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membenahi Kemenkeu dalam aspek keterbukaan informasi publik yang dinilainya sangat positif.Dia pun optimistis apabila jajaran Kemenkeu peka, patuh, dan disiplin terhadap arahan Menkeu Sri Mulyani maka dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kementerian lain.\"Saya optimistis bukan hanya Kemenkeu tapi seluruh kementerian lain akan mengambil inspirasi keterbukaan informasi publik ini,\" kata Arya.Sebelumnya, Kamis (2/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar aparatur sipil negara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, menjauhi sikap pamer harta, dan kuasa.“Kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, setelah Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta.(ida/ANTARA)
Anies Baswedan Mengajak Simpatisan di Jatim Mengawal Kelancaran Pemilu 2024
Surabaya, FNN - Bakal calon Presiden RI Anies Baswedan mengajak seluruh simpatisan di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, terus mengawal kelancaran jalannya setiap agenda persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.\"Semua menyongsong pemilu dengan luar biasa dan dengan penuh harapan,\" kata Anies seusai acara Simfoni Kebangsaan di Surabaya, Jumat.Menurut dia, agenda tahun politik tidak sepatutnya dibalut dengan nuansa kegaduhan, sebab antusiasme masyarakat harus diimbangi dengan nuansa guyub, terutama dari elemen Koalisi Kebangsaan.Tak itu saja, kata Anies, pemilu juga harus dibarengi munculnya suasana suka cita, sebab dinamika pada agenda politik menjadi langkah menentukan masa depan bangsa di masa depan.\"Ini kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap,\" ujarnya.Instruksi Anies kepada seluruh simpatisannya mengacu pada latar belakang Kota Surabaya yang mempunyai sejarah perjuangan hebat pada pertempuran 10 November, di samping itu, Kota Surabaya juga melahirkan banyak sosok pahlawan besar.\"Kota ini melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjuangan bangsa, mulai Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Bung Karno, Dokter Soetomo, dan banyak yang lain. Mereka adalah orang-orang yang membawa perjalanan bangsa ini menjadi lebih baik,\" katanya.Oleh karena itu, Anies mengatakan melalui acara Simfoni Kebangsaan, simpatisan di Kota Surabaya harus senantiasa menunjukkan semangat persatuan demi menyukseskan Pemilu 2024.\"Ketika bersatu membentuk Simfoni Kebangsaan, ketika itu juga persatuan memunculkan sesuatu hal yang indah,\" ucapnya.Bakal calon Presiden RI yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS ini turut mengapresiasi penyelenggaraan acara Simfoni Kebangsaan untuk memperkuat simpul simpatisan di Jawa Timur.\"Saya sampaikan apresiasi kepada NasDem Jawa Timur yang dipimpin oleh Bu Janet yang telah menyiapkan acara luar biasa. Kami menyaksikan sebuah harmoni yang hebat, ada PKS, Demokrat, dan NasDem, kemudian seiring dan sejalan bersama semua relawan,\" ujarnya.Proses pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai bergulir pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kepercayaan Wajib Pajak Diharapkan Terus Terjaga
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KS) berharap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terus terjaga guna memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari pajak.\"Kita berharap kepercayaan tersebut bisa terus dijaga sehingga pada gilirannya hal itu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari pajak,” kata Deputi III KSP Edy Priyono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Edy menyampaikan di tengah sorotan publik kepada aparat perpajakan, wajib pajak masih memiliki kepercayaan dan kepatuhan untuk melaporkan pembayaran pajak dan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.Hal itu terbukti dari jumlah pelaporan SPT Pajak yang terus mengalami peningkatan.Melansir keterangan Kementerian Keuangan, sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 sudah ada 7,1 juta SPT yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi dan badan.Edy mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.Menurutnya, peningkatan pelaporan SPT Pajak tersebut merupakan indikasi positif karena mencerminkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak.Deputi Bidang Perekonomian KSP tersebut menekankan pada era sekarang penerimaan negara dari pajak memegang peranan yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu, di mana pada masa lalu penerimaan negara didominasi pendapatan nonpajak, yakni khususnya penerimaan dari migas yang terbukti rentan ketika terjadi gejolak harga dunia.Untuk itu, dia menegaskan penerimaan pajak dan rasio pajak harus bisa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.“Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan negara khususnya untuk mengurangi beban utang,” jelasnya.(ida/ANTARA)
Tes CASN dan PPPK 2023 Fokus Tenaga Pendidik dan Kesehatan
Kota Bengkulu, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa tes calon aparatur sipil negara (CASN) dan PPPK 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik. \"Arahan Presiden RI tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB. Pada 2022 telah disiapkan 700 ribu formasi tetapi baru diserap daerah 400 ribu sehingga akan kita buka lagi pada 2023,\" kata dia di Kota Bengkulu, Jumat. Dengan adanya pelaksanaan tes CASN dan PPPK untuk dua formasi tersebut, kata dia, dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, katanya, untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan ulang oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah dan harapan masyarakat. Terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). \"Untuk anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran,\" katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa daerah ini tidak melaksanakan tes CASN dan PPPK 2023. Hal tersebut, papar dia, disebabkan penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu pada 2023 sudah mencapai 40 persen. \"Penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penggunaan APBD idealnya 30 persen,\" ujarnya. Oleh karena itu, ujar dia, pada tahun ini tes CASN dan PPPK di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan meskipun pemerintah membutuhkan tenaga guru, kesehatan dan lainnya. Namun, katanya, jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran belanja pegawai untuk Provinsi Bengkulu maka pelaksanaan tes CASN dan PPPK 2023 akan dilaksanakan.(ida/ANTARA)
Pemilu Ajang Mencari Wakil Rakyat Bernurani-Paradigma Etis
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang kontestasi untuk mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis.\"Kiranya Pemilu 2004 merupakan ajang mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis,\" kata Adang saat memberikan pidato sambutan dalam seminar MKD DPR RI \"Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis\" di Jakarta, Jumat.Menurut dia, wakil rakyat bukan sekadar jabatan belaka, namun dalam konteks paradigma etis terkandung pula nilai di dalamnya.\"Tapi juga dibaluti visi-misi dan nurani, mereka yang terpilih diharapkan sekaligus menjadi figur dengan sekujur tubuh yang merakyat serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dan nurani,\" ujarnya.Pemilu, kata dia, bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik, melainkan memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna rakyat itu sendiri.\"Termasuk, memilih calon yang dianggap mampu mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada rakyat,\" ucapnya.Untuk itu, Adang menyebut MKD DPR RI menggelar seminar hari ini dengan materi bagaimana mencari calon wakil rakyat yang memiliki visi-misi, nurani, dan etika sebagai salah satu program lembaganya yang bertugas menjaga kehormatan atau muruah anggota dewan.\"Karena kita mengharapkan sekali bahwa kita sebagai anggota DPR adalah orang-orang yang terpilih oleh rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang anggota DPR kepada rakyat yang memilihnya itu harus jelas,\" tuturnya.Adang menyebut materi yang dibahas dalam seminar menyinggung pula persoalan etika oleh Ahli Filsafat Romo Franz Magnis Suseno, yang dapat berkolerasi dengan fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang belakangan ini mencuat di publik.\"Romo bicara bagaimana aplikasi penerapan tentang Pancasila yang beliau harapkan tidak hanya bagian dari kata-kata, tapi aplikasinya harus betul-betul dilakukan terutama oleh para pejabat pemerintah yang ada saat ini,\" ucapnya.Menurut dia, fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang menampilkan ke publik tidak tepat di tengah kondisi rakyat yang masih memerlukan perhatian.\"Karena apa pun sebagai pemimpin atau sebagai anggota dewan harus mampu untuk bersama rakyat yang situasinya masih seperti ini,\" kata dia.Dalam seminar tersebut turut hadir sejumlah narasumber di antaranya anggota DKPP RI J. Kristiadi,aAnggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga ahli hukum Abdul Chair Ramadhan.(ida/ANTARA)
POPULER
