Akan Lanjutkan IKN, Ternyata Anies Bukan Antitesa Jokowi?

Jakarta, FNN – Kemarin, DPR sepakat untuk menyetujui Perpu Ciptaker yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi, kecuali Demokrat dan PKS, di mana kedua partai ini sama-sama mendukung Anies sebagai capres dalam Pemilu 2024. Bagaimana dengan Nasdem yang juga menjadi partai pendukung Anies dalam koalisi perubahan? Ternyata, Nasdem ikut bersama pemerintah menyetujui Perpu Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, ada tanda-tanda yang cukup menarik tentang Anies Baswedan. Dalam wawancara dengan CNN, Anies Baswedan menyebutkan bahwa intinya dia akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru (IKN), karena itu sudah menjadi undang-undang. Padahal, selama ini publik menganggap bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Kalau benar sikap Anies akan melanjutkan IKN, apakah anggapan publik itu tersebut tidak salah? “Itu ujian yang paling radikal buat Anies. Kalau dia setuju sesuatu yang sudah menjadi undang-undang, itu dia harus setuju semua hal yang sejenis itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/2/23) dalam sebuah diskusi rutin bersama Hersubeno  Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, jika sikap Anies demikian, itu artinya Anies juga setuju dengan Undang-undang Omnibuslaw. Dan itu artinya buruh tidak akan mendukung Anies, karena berarti Anies akan setuju upacara penistaan buruh. Undang-undang omnibuslaw itu final bagi buruh, itu penistaan tentang harkat  dan martabat sebagai buruh. Itu ujian alam pertama. Ujian yang kedua, kata Rocky, adalah soal IKN. Orang juga ingin tahu berapa anggaran IKN. “Kalau sudah jadi undang-undang harus dilakukan, berarti akan ada utang terus-menerus. Artinya, Anies akan meneruskan cara berhutang Jokowi. Kan gampang betul. Jadi kalau mau konsisten itu yang akan dilakukan,” tambah Rocky. “Nah, kita berpikir, kalau itu yang dilakukan ya mending Jokowi saja yang melanjutkan, nggak usah Anies. Kan tema ini yang kita sebut tema radikal, artinya harus ada sikap, mau berubah atau mau melanjutkan. Ternyata Anies hanya mau melanjutkan. Jadi buat apa ada semacam relawan yang berkumpul di sekitar Anies, tapi di ujungnya adalah melanjutkan proyek Jokowi. Ini kita lakukan semacam analisis yang betul-betul radikal, bukan kita ingin menghalangi Anies. Tapi kita ingin tahu konsistensi etis dari seorang pemimpin di masa depan,” ungkap Rocky. Logika ini muncul dari logika Anies yang menyatakan bahwa semua undang-undang mesti dijalankan. Padahal, kita bhawa banyak sekali produk undang-undang yang dibuat oleh Jokowi yang betul-betul ditentang oleh rakyat. Soal IKN, misalnya, masyarakat sudah meminta agar Undang-undang IKN direvisi, tetapi kita tahu bahwa di ujungnya DPR dipastikan menyetuji, sama halnya dengan undang-undang omnibuslaw. Misalnya, salah satunya soal hak milik yang diusulkan supaya investor datang semua. Itu artinya, jika Anies nanti terpilih, juga akan menyetujui hal itu. “Ya itu, kalau kita lanjutin lanjutin lagi, itu artinya Anies akan jadi sales promotion boy dari Jokowi. Jadi, Anies akan memasarkan itu seperti Jokowi, seolah-olah disuruh Jokowi. Jadi, apa pointnya, nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokowers atau bahkan semacam petugasnya Jokowi? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” tambah Rocky. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kalimantan perlu infrastruktur,menurut Rocky, memang semua tempat perlu infrastruktur, tapi tak harus dengan membangun IKN. Rakyat Kalimantan memang berhak untuk menerima sekolah, membangun universitas, membangun jalan, membangun irigasi, tetapi bukan dalam konsep IKN yang satu paket, di mana akan ada otorita, lalu dalam otorita itu akan ada perjanjian dengan pihak swasta yang membiayai. Itu masalahnya. “Lain kalau IKN. IKN itu satu konsep politik yang akan mengingatkan kita pada legasi Jokowi. “Jadi Anies diminta untuk meneruskan legasi Jokowi, konyolnya di situ tuh. Jadi, kita mau keras, justru karena teman, kita harus keras,” ujar Rocky.(ida)

MPR Tidak Perlu Menunggu Proses Hukum Selesai untuk Lantik Wakil Ketua MPR yang Baru.

JAKARTA, FNN  — Pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menunggu poses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai. Mereka bisa langsung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” ungkap Margarito, Senin (13/2/2023). Pernyataan ini disampaikan terkait dengan belum dilantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. Dalam prosesnya Fadel diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Proses pelantikan belum dilakukan karena menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Menurut Magarito, semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” paparnya. MPR tidak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Kalau faktanya cukup maka MPR bisa segera mengambil keputusan, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti punya pendapat yang sama. Menurutnya, MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil. “Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” kata Ray. Bagi Ray, masalah ini lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” kata dia. Selain itu, kata Ray, DPD juga harus menyuarakan masalah ini lebih kuat kalau memang ingin segera ada penggantian.  Bagi Ray akan lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” ungkap Ray. (sws)

Direktur Bappenas Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo

Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Mardiana sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyedia infrastruktur BTS Kominfo.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu, mengatakan ada tiga orang saksi yang diperiksa bersama Rachmat Mardiana, yakni Feri Rianda selaku karyawan Bagian Keuangan PT Lintasarta, Ginanjar (Direktur Marketing and Solution PT Aplikanusa Lintasarta), dan Adi Wibowo selaku pihak swasta.\"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,\" kata Ketut.Keempat orang saksi itu diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai 2022 atas nama lima tersangka.Penyidik Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus itu, yakni Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kemkominfo, Galubang Menak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), Yohan Suryanto (tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020), Mukti Ali (tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment), dan Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitchmedia Synergy).(ida/ANTARA)

Politik Keumatan Harus Mampu Menghadirkan Rahmatan lil Alamin

Jakarta, FNN - Data sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu terakhir pada 2019 menunjukkan penurunan agregat suara yang diraih seluruh partai politik Islam. Ini harus menjadi alarm bagi seluruh kekuatan politik keumatan agar energi politik umat Islam yang besar dapat diartikulasikan secara efektif.  Penurunan tersebut disebabkan kelompok politik Islam lebih tertarik pada isu-isu sosial keagamaan sempit, dibanding isu-isu luas, seperti keadilan ekonomi dan pemberdayaan kepada kaum pinggiran.  \"Partai politik Islam masih terjebak pada isu-isu keagamaan. Tidak berpihak pada isu-isu kemanusiaan, keadilan dan apalagi keberpihakan kepada wong cilik seperti masalah kemiskinan, pencaplokan tanah petani dan harga gabah,\" kata Profesor Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, dalam Gelora Talks bertajuk “Menakar Arah Politik Keummatan” pada Pemilu 2024, Rabu (15/2/2023) sore. Menurut dia, parpol Islam seharusnya bisa menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam. Namun, mereka justru lebih memprioritaskan untuk merangkul kelompok Islam tertentu. Sementara, kelompok Islam pinggiran atau “abangan” yang jumlahnya mayoritas dari jumlah keseluruhan umat Islam yang mencapai 86,7 persen, justru tidak dijangkau karena beda pandangan politik. \"Secara politik mereka menginginkan berdirinya negara Islam, sementara bentuk negara kita adalah Pancasila. Mereka yang tidak sependapat dicap berafilisasi dengan PKI,\" katanya. Siti Zuhro juga mengkritik cara berdakwah parpol Islam yang hanya menyasar kalangan pesantren, santri dan kelompok pengajian, sementara kelompok Islam pinggiran tidak pernah disentuh.  \"Kelompok Islam pinggiran atau abangan ini mayoritas buta huruf Al Quran, tidak bisa membaca Al Quran, serta pemahaman keagamaan dan Islamnya masih kurang. Kalau mau berdakwah, seharusnya ke kelompok Islam pinggiran,\" katanya. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menegaskan, tantangan parpol pada Pemilu 2024 akan semakin berat dibandingkan Pemilu 2019 lalu.  \"Menurut saya tantangan partai politik Islam, terutama yang baru akan semakin berat dari Pemilu 2019, bisa jadi tidak satu pun partai politik Islam, terutama yang baru lolos ke Senayan. Saya kira ini tantangan buat Partai Gelora,\" katanya. Siti Zuhro berharap agar Partai Gelora menyentuh dan menggarap secara serius kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya di Pemilu 2024. Sebab, ia memprediksi ada beberapa partai dari sembilan parpol inkumben yang akan terlempar dari Senayan. \"Partai Gelora harus bisa memutus rantai asosiasi dengan partai sebelumnya, termasuk ketokohannya, meski berazaskan Pancasila, bukan agama. Dengan menyentuh kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya, mudah-mudahan akan lebih eksisting,\" tegasnya.   Partainya Wong Cilik Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menyadari bahwa sebagian publik masih mempersepsikan Partai Gelora sebagai anak kembar dari partai lama.  Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora diberi nama Gelombang Rakyat yang secara semantik atau terminologi sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Indonesia, serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia, adalah partainya wong cilik (rakyat). \"Jadi kami sadar kenapa memilih istilah Partai Gelombang Rakyat, yang identik dengan spektrum kiri. Tetapi karena kita ingin mendekonstruksi persepsi-persepsi seperti itu,\" kata Mahfuz. Partai Gelora, partai bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, saat ini tengah membangun kerangka berpikir baru mengenai pemaknaan tentang rakyat, yang mengalami penyempitan makna dan dianggap kekiri-kirian.  \"Saya kira apa yang ingin ditampilkan Partai Gelora ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan Profesor Siti Zuhro. Basis pemikiran Partai Gelora jelas berbeda,” katanya. Ia mengatakan, Partai Gelora mengedepankan keberagaman masyarakat Indonesia, selain mengedepankan semangat moderat dalam pemikiran politiknya.  Dengan sifat moderat itu, lanjut Mahfuz, justru bisa mengajak publik untuk lebih religius sesuai dengan keyakinannya masing-masing.  \"Agenda-agenda perjuangannya pun lebih kepada agenda kebangsaan, karena kita ingin merangkul seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia,\" kata Sekjen Partai Gelora ini.   Contoh Wali Songo dan Rasullah SAW Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menilai ada kesalahan yang dilakukan para pimpinan umat Islam saat ini dalam berdakwah, sehingga mereka kehilangan suaranya dalam setiap pemilu.  \"Kalau mau merebut hati umat secara keseluruhan, maka tokoh-tokoh umat Islam harusnya pakai cara Wali Songo yang mau membaur dengan masyarakat kecil. Jangan sampai ikannya banyak, tapi yang kita tebar jaring yang besar-besar matanya, maka tidak akan kena. Tetapi kalau kita pakai jaring kecil, pasti akan ketangkap,\" kata Marsudi Syuhud. Situasi ini, menurut dia, harus dipahami oleh Partai gelora jika ingin memenangi Pemilu 2024, karena masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam, tidak bisa diseragamkan seperti keinginan kelompok Islam tertentu.  \"Budaya di Indonesia ini tidak dipunyai negara lain, karena itu budaya ini harus dibina. Sehingga kepemimpinan nanti ini di 2024, tentang pilihan presiden itu prinsip dasarnya harus sepakat semua atau mendapatkan ridho dari seluruh rakyat,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum MUI ini juga berharap agar tokoh Umat Islam juga bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW dalam membentuk Negara Madinah, yang tidak membeda-bedakan agama karena sudah bersepakat membangun negara secara bersama-sama. \"Mau dia Islam, Nasrani atau Yahudi, mereka semua adalah Ummatan Wahidah, merupakan satu kesatuan umat berbangsa, karena sudah bersepakat bersama-sama dalam bernegara,\" jelas tokoh Nahdatul Ulama (NU) ini. Karena merupakan satu kesatuan umat berbangsa itu, maka tidak ada istilah politik identitas di Negara Madinah. Politik identitas malah justru terjadi di Indonesia, karena adanya permainan politik. \"Istilah politik identitas itu muncul, karena adanya hoax kebohongan, fitnah-fitnah serangan antar sesama umat. Ini yang terjadi di kita,\" ungkapnya. Politik identitas, katanya, membuat umat Islam terbelah, karena umat Islam dengan identitas keislaman tertentu menyerang umat Islam yang lain. \"Harapan kami ini tidak boleh terjadi lagi, karena sesuatu yang tidak tepat. Kita tidak boleh lagi saling mencaci maki, berkata kotor terhadap sesama umat. Mereka punya pilihan rasional dalam demokrasi, tidak mungkin pandangan dan pilihanya disatukan atau disamakan,\" tandasnya.(ida)

Diperlukan Kebersamaan untuk Pemilu Lebih Baik

Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berpendapat diperlukan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.  “Untuk membuat pemilu itu lebih baik, saya kira memang kita tidak bisa membebankannya ke satu institusi saja, seperti kepada Bawaslu saja. Kita harus membangun kebersamaan di antara semua stakeholder (pemangku kepentingan),” ujar Doli saat memberikan sambutan dalam acara Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa malam.  Menurut dia, kebersamaan tersebut dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak penyelenggara pemilu tertentu untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik, dalam hal ini Pemilu 2024 yang diprediksi cukup kompleks. Dalam kesempatan yang sama, Doli juga berpendapat seluruh pihak harus senantiasa menimbulkan kesadaran bahwa pemilu merupakan suatu kendaraan atau media yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju situasi yang lebih baik. Dengan demikian, lanjutnya, seluruh pihak juga diharuskan untuk melakukan berbagai kebaikan.  “Artinya, kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik, kita harus membuat kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya malah membuat kerusakan, hal-hal yang kontraproduktif,” ujarnya.  Oleh karena itu, Doli pun menilai segenap elemen bangsa Indonesia harus bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilu harus dijaga atau dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang curang, manipulatif, dan perbuatan-perbuatan yang mengundang keterbelahan di dalam masyarakat.  “Kita juga harus membebaskan pemilu dari perbuatan yang mengundang hate speech (ujaran kebencian) dan lain-lainnya. Itu sekali lagi akan membuat kontraproduktif terhadap kemajuan dan menuju tempat yang lebih baik itu,” kata Doli.(ida/ANTARA)

Cak Imin Tak Ingin Mengomentari Pertemuan Prabowo dan Khofifah

Blitar, FNN - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak ingin mengomentari pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku dirinya belum tahu terkait pertemuan itu dan justru baru mengetahui informasinya pada pagi hari.\"Belum tahu. Saya malah baru mendengar tadi pagi,\" katanya saat di Blitar, Jawa Timur, Selasa.Ia pun mengaku tidak risau dengan pertemuan tersebut. PKB hingga kini juga terus komunikasi dengan semua partai menyongsong Pemilu 2024.\"Sekarang masih proses komunikasi dengan semua partai. Golkar, Nasdem, semua kami jajaki untuk perluas jumlah koalisi. Masih ada waktu,\" katanya.Hingga kini, PKB tetap mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden di Pemilu Presiden 2024, sesuai dengan mandat Muktamar PKB.Sebelumnya, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin (13/2) malam. Pertemuan itu dilakukan tertutup.Prabowo saat di Surabaya mengatakan, dirinya telah dijamu sebelumnya oleh Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi dan saat ini ganti dirinya yang membalas untuk menjamunya.Dalam pertemuan itu, dibahas beberapa hal mulai dari sejarah Nahdlatul Ulama (NU) hingga cerita Khofifah memperkenalkan Islam moderat di Timur Tengah.Bahkan, ia juga memuji dengan mengatakan bahwa Khofifah punya kemampuan di tingkat negara dan bangsa.\"Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa,\" kata Prabowo di Surabaya.Namun, Gubernur Jatim itu belum mau memberikan pernyataan setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto tersebut.Prabowo lewat partainya, Gerindra sebelumnya telah berkoalisi dengan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar.Dalam koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu, Partai Gerindra kukuh mendukung Prabowo sebagai calon Presiden. Hal yang sama juga dilakukan PKB dengan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden oleh PKB.Nama Prabowo Subianto merupakan tokoh nasional yang paling terkenal di masyarakat versi Survei Populi.Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menjelaskan bahwa hasil survei menyebut, Prabowo Subianto itu mendapatkan 93,2 persen suara publik, disusul kemudian Anies Baswedan 82,6 persen, dan ketiga Sandiaga Uno 78 persen. Survei itu dirilis dalam \"Road to 2024 Elections: Konsolidasi Politik dan Agenda Pembangunan\" di Jakarta Selatan.Kemudian, peringkat keempat ditempati Ridwan Kamil (75,9 persen), diikuti Ganjar Pranowo (75,7 persen). Peringkat keenam Puan Maharani 67 persen, dan ketujuh Agus Harimurti Yudhoyono 60 persen.Survei Populi Center tersebut dilakukan di 120 kelurahan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Survei itu dilakukan mulai 25 Januari 2023 hingga 2 Februari 2023. Sebanyak 1.200 responden survei dipilih secara acak bertingkat, dengan margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ida/ANTARA)

Masih Banyak Anak Muda yang Membutuhkan Informasi Soal Pemilu

Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menyampaikan bahwa satu tahun menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, masih banyak anak muda yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan pemilu.  \"Satu tahun menjelang pencoblosan, masih banyak anak muda yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan pemilu,\" kata Arfianto dalam diskusi daring bertajuk \"Satu Tahun Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024”, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dalam hasil survei yang dilakukan oleh TII mengenai persepsi anak muda terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada 5-19 Desember 2022 lalu yang menunjukkan bahwa sebanyak 41,46 persen responden menyatakan membutuhkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilu.  Lebih lanjut, Arfianto menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu itu meliputi tata cara dan informasi tempat pemungutan suara bagi kelompok penyandang disabilitas. \"Kondisi ini menggambarkan bahwa sosialisasi dari penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum berjalan secara optimal untuk menjangkau anak muda,\" ujar Arfianto.  Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah Jabodetabek Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak berpendapat diskusi mengenai persepsi anak muda tentang pemilu bernilai penting dan menarik untuk digelar. Ia mengatakan anak muda memerlukan informasi, terutama terkait dengan para peserta pemilu untuk membantu mereka menentukan pilihan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia.  Selanjutnya, ia juga menyoroti persoalan disinformasi yang berpotensi muncul dalam Pemilu 2024. Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Anwar, diperlukan keterbukaan informasi publik dari penyelenggara pemilu.  Saat ini, ia menilai penyelenggara pemilu belum optimal dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik terkait pemilu.  \"Sebagai contoh, kasus dugaan kecurangan soal adanya partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual. Kecurigaan publik dapat dihindari jika Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dapat diakses secara dibuka,\" ucap dia.   Selanjutnya saat menutup diskusi, Arfianto mengatakan semua pihak perlu mendorong agar pemilu bisa berjalan dengan baik. Saat ini, ujar dia, salah satu tantangan yang perlu ditaklukkan oleh penyelenggara pemilu adalah meningkatkan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. \"Hal ini bisa dilakukan dengan cara keterbukaan dan transparansi,\" ujarnya.(sof/ANTARA))

Partai Gelora Bakal Gelar Konsolidasi Kader dan Launching Tagline 'Indonesia Super Power Baru' di Tangerang