POLITIK
Ridwan Kamil Tak Berambisi Jadi Capres maupun Cawapres
Medan, FNN - Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan dirinya tidak berambisi menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.\"Politik saya sederhana aja, semua dijalani. Apalagi saya sudah putuskan bergabung di partai, tentu sikap saya harus dibangun searah dengan Partai Golkar,\" kata Ridwan Kamil di Medan, Sumatera Utara, Kamis.Gubernur Jawa Barat itu mengaku sejak dirinya memutuskan berlabuh di Partai Golkar, isu masuk ke bursa capres maupun cawapres tak berhenti bergulir. Apalagi, mantan wali Kota Bandung tersebut mendapatkan jabatan strategis di tubuh partai berlambang pohon beringin.Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil Partai Golkar, termasuk menjalankan tugas dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.\"Saya ke sini, tidak ada urusan politik. Satu, (soal) kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan, bagi warga Kota Medan. Kedua, kami ke pesantren Al Kautsar,\" jelasnya.Dia menjelaskan di Jawa Barat, setiap tahun ada ribuan usaha lahir di pesantren. Sehingga, pengalaman di Jawa Barat bisa dipelajari oleh pesantren-pesantren di Sumatera Utara.Dia pun tidak ingin berandai-andai soal nasib atau perubahan terhadap keputusan Partai Golkar. Dia hanya mengikuti keputusan yang sudah disepakati seluruh jajaran Partai Golkar dengan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai capres.Ridwan Kamil mengaku dia diberi mandat oleh Airlangga untuk menggalang pemilih sebanyak-banyaknya bagi Partai Golkar, terutama dari generasi milenial maupun generasi Z.Dia juga mengaku belum berminat melakukan pendekatan dengan sejumlah partai politik di Tanah Air, termasuk ke Partai NasDem agar dicalonkan sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan.\"Saya tidak bisa memutuskan. Pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Keputusan itu adalah kewenangan dari Partai Golkar,\" ujar Ridwan Kamil.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Bertemu AHY di Kantor Demokrat
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Demokrat, Jakarta, Kamis petang.\"Kami baru saja berdiskusi sekaligus rapat tim kecil dengan semangat kebersamaan,\" kata AHY saat memberikan keterangan pers.AHY menegaskan bahwa koalisi tiga partai ,yakni NasDem, Demokrat ,dan PKS makin hari makin solid.\"Kami akan terus menjalankan misi bersama dengan Anies Baswedan mulai sekarang sampai Pemilu 2024,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari AHY bersama perwakilan tiga partai koalisi.\"Kami berdiskusi untuk memberikan perkembangan secara langsung dan membahas persoalan teknis,\" jelasnya.Anies mengaku bersyukur karena NasDem telah menyatakan sikap politiknya sejak 3 Oktober 2022, disusul Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, dan PKS pada tanggal 30 Januari 2023.\"Kami sampaikan terima kasih dan ini adalah bagian dari perjalanan ke depan, makin solid dan makin siap untuk langkah-langkah ke depannya,\" kata Anies menegaskan.(sof/ANTARA)
Pencapresan Anies Digunakan oleh Jokowi untuk Menekan Megawati
Jakarta, FNN – Rabu pon kemaren, peristiwa ‘penting’ yang ditunggu-tunggu, yaitu reshuffle kabinet ternyata tidak terjadi. Mungkin ada yang kecewa atau bahkan ada yang senang karena ternyata tidak jadi reshuffle. Yang menarik adalah di tengah-tengah isu reshuffle, pertemuan terjadi antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (2/2/23) mengatakan bahwa Pak Jokowi akhirnya bingung. Dia mau mengendalikan, tetapi dia tahu kalau terlalu dikendalikan berbahaya. Karena, selama 7 tahun bersama Surya Paloh, Jokowi mengerti apa yang ada di otak Surya Paloh dan Airlangga. Dua orang ini adalah orang yang sudah matang dalam politik. Airlangga sudah lama di Golkar, demikian juga Surya Paloh yang sudah malang melintang di istana sejak zaman Pak Harto. “Jadi ini semuanya bola liar sebetulnya. Pak Jokowi merasa ia bisa dikendalikan enggak. Dalam keadaan lame duck, bola liar akan cari posisi-posisi yang menguntungkan. Jadi itu yang menerangkan kenapa akhirnya semua ekspektasi atau kejutan soal reshuffle itu ya udah diabaikan aja,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, Pak Jokowi balik lagi pada seorang tokoh yang kehilangan grip. Memang, dia masih berkuasa, bahkan dia bisa menangkap orang setiap saat, tapi justru kalau dia lakukan itu, hancur posisinya. “Jadi pertarungan papan catur itu menjadi rumit karena dua-duanya menganggap memegang bidang putih. Padahal, catur itu adanya cuma bidang hitam dan putih,” ujar Rocky. Di sisi lain, kata Rocky, ada ketegangan baru antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang menunggu keputusan Jokowi soal siapa yang mau dia calonkan. Sementara, Ibu Mega juga mengincar beberapa bagian yang masih bisa dia ucapkan sebagai tokoh partai. “Jadi, kelihatannya komunikasi politik memang ada dalam suasana orkestrasi yang tanpa konduktor,” ujar Rocky. Bagaimanapun juga, yang sangat mendesak adanya reshuffle adalah PDIP. Mereka sudah menyampaikan raport dari masing-masing menteri yang layak untuk di-reshuffle dan mereka sudah sejak awal menemukan bahwa itu pasti reshuffle, sekarang atau nanti.Tetapi, ternyata Pak Jokowi kemarin memilih untuk tidak melakukan reshuffle. “Artinya Jokowi ingin ada variabel baru untuk menekan Ibu Mega, dan variabel baru itu tiba-tiba soal Anies. Jadi, kelihatan juga ini kalau dalam strategi politik pasti Jokowi pro Anies sementara untuk menekan Megawati,” kata Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita buka logika Jokowi mungkin daripada Anies moncer terus, mending Bu Mega menyerah saja, Ganjar kita ambil. “Jadi, sebetulnya Anies untuk sementara tidak akan ditekan-tekan oleh Jokowi karena Anies adalah alat Jokowi untuk menekan Ibu Mega. Kalau Anies semakin tinggi, PDIP makin panik, dan Jokowi menganggap kalau nggak mau panik ya udah Ganjar aja karena Ganjar pun nanti bisa disulap jadi kayak Anies, kan kira-kira begitu pikirannya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, Ibu Mega juga terlalu naif untuk menganggap bahwa tekanan dia untuk reshuffle bisa dengan sendirinya jadi alat tukar tambah dengan Jokowi. Reshuffle oke bagi Jokowi, tapi satu poin yang sudah final pada Jokowi harus Ganjar, karena Ganjar adalah hasil negosiasi dengan oligarki. “Jadi kalau kita terang-terangan buka peta, di belakang persaingan Ibu Mega dan Pak Jokowi ada keinginan oligarki untuk memastikan Megawati mau pro Ganjar atau tidak. Kalau masih ragu-ragu berarti Anies akan menang,” kata Rocky. (sof)
Rocky Gerung: Anies Sudah Menang 80 Persen
Jakarta, FNN - Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 kembali dideklarasikan. Kali ini dukungan datang dari organisasi yang menamakan dirinya dengan Kuning, Ijo, Biru (KIB). Nama ini diambil dari warna-warna sejumlah organisasi relawan yang terdiri dari Go Anies, Forum Ka’bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia. Deklarasi yang antara lain diisi dengan acara diskusi tersebut menghadirkan pembicara mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; mantan politisi PSI, Surya Tjandra; dan Pengamat Politik, Rocky Gerung. Ketiga narasumber ini mendukung Anies sebagai capres 2024 karena mereka menganggap Anies adalah sosok yang berintegritas dan membawa perubahan. “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang, dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Rocky mengaku jengkel dengan slogan KPK yang mengatakan “Berani jujur hebat”. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat, padahal jujur itu hal biasa. Dari duru moral kita diasuh oleh kejujuran. Dari awal Republik Indonesia ini dibentuk oleh kejujuran. Rocky juga mengatakan bahwa tugas presiden cuma dua, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat orang miskin. Dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Persoalannya, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Jawaban adalah karena ada disparitas. Empat orang Indonesia menguasai 80% dari kekayaan. Itu artinya menghina konstitusi. Presiden juga tidak mencerdaskan kehidupan bangsa karena IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan simpanse. “Tetapi kita tidak bisa berharap akan ada perubahan kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari ini,” ujar Rocky. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin.(ida)
Bikit Ruwet, Kemenag Disarankan Tidak Cawe-cawe Lagi Urusan Haji, Cukup Urusin Masalah Agama Saja
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji. Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia. \"Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,\" ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk \'Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji\', Rabu (1/2/2023). Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya. \"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,\" jelas Fahri. Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri. \"Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental \'tangan di bawah\' saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi. \"Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,\" ungkap Fahri. Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia. \"Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,\" ucap Fahri. Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan. \"Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Masih Agak Banci Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen. \"Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,\" kata Ismed. Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji. \"Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,\" katanya. IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH. Sehingga Kemenag tidak lagi \'cawe-cawe\' urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia \"Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,\" katanya. Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah. \"Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,\" kata Syech Fadhil. Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus). \"Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,\" kata Andi. Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji. \"Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,\" tegasnya. (Ida)
Aam Sapulete: Kenapa Surya Paloh Tidak Melakukan Kunjungan ke Demokrat dan PKS?
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum pernah melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya. Pendiri NasDem ini juga belum pernah mengunjungi DPP PKS. \"Surya Paloh belum pernah ke DPP Demokrat. Selama ini AHY dan jajarannya yang bolak-balik menemui Surya Paloh,\" kata pendiri Jaringan Nusantara (JN) Aam Sapulete kepada wartawan, Rabu (1/2/2023). Menurut Aam, jika Surya Paloh melakukan kunjungan ke Demokrat menemui AHY terjadi hubungan yang baik antara politisi tua dan muda. \"Yang tua menghormati yang muda. Begitu pula yang muda menghormati yang tua. muda dan tua saling menghargai dan menghormati. Saling mengunjungi ketua umum partai meningkatkan soliditas,\" paparnya. Jika Surya Paloh berkunjung ke DPP PKS menemui Sohibul Iman dan Habib Salim Al Jufri, kata Aam, mempererat kedua partai. \"Selama ini Presiden PKS Sohibul Iman dan jajarannya yang menemui Surya Paloh,\" jelas Aam. Kata Aam, rakyat Indonesia akan senang para petinggi partai saling mengunjungi dan memberikan contoh ke lapisan masyarakat. \"Rakyat pun senang melihat para petinggi partai politik saling mengunjungi. Ini akan membuat masyarakat senang,\" papar Aam. Selain itu, kader partai pun akan saling berkomunikasi ketika petingginya saling melakukan kunjungan. \"Budaya saling mengunjungi para petinggi partai mempererat hubungan kader berbagai partai,\" pungkas Aam. (sof)
Lokomotif Perubahan Bakal Menjadi Rujukan Banyak Parpol
Jakarta, FNN - Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan kalau Lokomotif Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden koalisi perubahan akan dirujuk dan diikuti banyak partai politik (parpol), terutama parpol pendatang baru dan bisa juga parpol besar. \"Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya terhadap Anies. Para petinggi parpol di daerah dengan basis pendukung yang kuat juga sudah menyatakan dukungan terhadap Anies,\" ujar Habib Umar Al Hamid kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023). Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah menyatakan akan melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. \"Kita tahu konstituen PKS itu pemilih Anies. Jadi sangat logis PKS mendukung Anies di Pilpres 2024,\" jelasnya. Dikatakan Habib Umar, Surya Paloh sebagai begawan politik telah membuktikan makna sebuah perubahan yang biasanya capres selalu didominasi oleh keinginan segelintir elite partai, maka langkah yang diambil oleh pendiri Partai NasDem ini mengubahnya dari keinginan elite partai menjadi sebuah agenda demi menjawab keinginan rakyat. \"Ditambah belakangan ini beberapa lembaga survei merilis elektabilitas Anies mengalami kenaikan yang cukup signifikan,\" tegas Habib Umar. Ketika ditanya soal maju mundurnya pendeklarasian koalisi perubahan dan adanya anggapan kalau koalisi ini akan bubar, Habib Umar menjawab, kalau ada orang yang mengatakan koalisi ini akan bubar itu adalah komentar ngawur dan tidak cerdas. \"Itu bagian dari strategi politik. Hanya orang rasional yang bisa membacanya. Jadi sekarang ini banyak orang atau kelompok yang kurang wawasan dan cenderung emosional yang tidak dapat memahami seni berpolitik,\" tuturnya. Lebih jauh, Habib Umar mengatakan, kenaikan elektabilitas membuat parpol besar melirik Anies untuk diusung menjadi capres 2024. Hal tersebut wajar. \"Namanya politik itu dinamis, dalam detik-detik terakhir parpol besar bisa saja gabung mendukung Anies di Pilpres 2024,\" ujarnya. Pokoknya, parpol yang mengusung Anies mempunyai dampak efek atau coattail effect. \"Parpol yang mengusung Anies pastinya akan berdampak dengan naiknya elektabilitas partai,\" katanya. (Ida)
Airlangga Hartarto Konsisten di Tiga Besar
Jakarta, FNN - Ketua Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani mengatakan hasil Musra Indonesia ke-16 di Yogyakarta menempatkan Airlangga Hartarto konsisten di posisi tiga besar.\"Konsisten berada di tiga besar. Karakter Kepemimpinan Airlangga disebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Airlangga merupakan bakal calon presiden dari Partai Golkar memperoleh 717 suara atau 20,16 persen, dari total 3.557 voters yang mengikuti acara tersebut. Sementara itu, di urutan pertama ditempati oleh Prabowo Subianto sebanyak 1.074 suara atau 30,19 persen dan di urutan kedua Ganjar Pranowo sebanyak 907 suara atau 25,50 persen.Sementara itu, Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan konsistensi perolehan suara yang didapat Airlangga di tiap Musra dikarenakan mesin partai sudah bergerak.Barus menjelaskan, peserta yang hadir di Musra Indonesia selalu berbeda di tiap wilayah. Menurutnya perolehan suara yang diraih di tiap Musra adalah suara yang nyata. Sehingga pelaksanaan Musra bisa dijadikan gambaran untuk pemilu ke depannya.Barus pun menegaskan, pihaknya tidak melarang mesin partai untuk melakukan pergerakan. Menurutnya, yang diharamkan oleh Musra adalah yang mengotak-atik hasil voting Musra.Sebelumnya, nama Airlangga juga terus berada di tiga besar. Bahkan di beberapa wilayah, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan, Airlangga unggul dan berada di urutan pertama.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menyambut Baik Koalisi NasDem dan PKS
Solo, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik koalisi Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS, ini sebuah kepercayaan besar,\" kata Anies di Solo, Rabu.Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal capres pada Pemilu 2024 ini mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan yang pertama kalinya.\"Kami sudah bekerja bersama ketika PKS mengusung di DKI Jakarta sehingga berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang baru, ini melanjutkan yang sudah terbangun,\" katanya.Menurut dia, koalisi tersebut juga menjadi pesan bahwa semua pihak yang ada di dalam koalisi mendorong adanya perbaikan.\"Menghadirkan keadilan sosial itu harus dikerjakan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa setelah Oktober lalu Partai NasDem yang pertama kali, kemudian pekan kemarin Partai Demokrat dan pekan ini PKS,\" katanya.Dengan makin banyaknya partai yang bergabung, dia meyakini koalisi tersebut akan makin kuat.Sementara itu, pada kunjungannya di Solo, Anies mengajak pelaku seni, khususnya pedalangan di Solo Raya, melakukan diskusi secara tertutup.Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut membahas tentang perkembangan kesenian, khususnya pewayangan yang sempat terkendala selama pandemi COVID-19.(sof/ANTARA)
Misteri Isi Pertemuan Jokowi – Surya Paloh Terungkap
Jakarta, FNN – Misteri isi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sedikit demi sedikit mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (26/01/23) itu menjadi spekulasi publik beberapa hari terakhir ini. Banyak yang menduga bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. “Saya kira ini yang paling ramai spekulasinya dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan maka Nasdem akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya akan diseret ke ranah hukum,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (31/01/23). Soal isi pertemuan ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang dispekulasikan akan dilakukan hari ini, Rabu (01/02/ 23), bertepatan dengan Rabu pon. Selain dikaitkan dengan reshuffle, orang juga mengaitkannya dengan penanganan korupsi pengadaan BTS di Kementerian Kominfo yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, yang di antaranya melibatkan petinggi NasDem. Soal pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi menjadi spekulasi karena para petinggi Nasdem tidak memberikan penjelasan secara formal. Kalaupun mereka memberikan penjelasan formal, terkesan mereka irit bicara.”Kelihatannya bener-bener apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif,” ujar Hersu. Namun, melalui juru bicaranya, Nasdem mengakui bahwa seusai pertemuan dengan Pak Jokowi, mereka langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Intinya Nasdem tetap akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. “Statement ini sangat normatif karena juga sudah berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh dan boleh kita sebut sebagai pernyataan sepihak,” kata Hersu. Ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, maknanya menjadi berbeda, kata Hersu. Kita bisa menduga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya, tidak ada reshuffle, dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. “Kalau toh ada reshuffle, kemungkinan hanya berupa kocok ulang atau maksimal ada menteri Nasdem yang direshuffle, namun tidak semuanya,” ungkap Hersu. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet terlihat dari dari gesture pertemuan yang cukup lama (satu setengah jam). Dan yang paling penting adalah ketika pertemuan itu berakhir Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman, yang berarti sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Pak Jokowi juga tidak mau membuka isi pembicaraannya dengan Surya Paloh ketika wartawan menanyakan soal ini. Pak Jokowi hanya menjawab pendek, “Mau tahu aja.” Dari bahasa tubuh keduanya memang menunjukkan bahwa ketegangan di antara mereka sudah mulai mencair. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas soal pencapresan Anies? “Hampir dapat dipastikan bahwa itulah agenda utama pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh,” ujar Hersu. Soal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. “Permasalahannya kan hanya persoalan komunikasi, jadi secara eksplisit telah dijelaskan kepada Pak Presiden,” kata Ahmad Ali. Yang dimaksud dengan soal komunikasi, seperti dijelaskan oleh Sugeng Suparwoto dengan bahasa yang ringan, “Iya, Pak Jokowi komplain, kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Tetapi, sebatas itu saja,” kata Ahmad Ali dalam program Political Show yang disiarkan oleh CNN Indonesia (30/01/23). Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dengan Jokowi seperti dua sahabat dekat yang mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin ‘membangun kebersamaan kembali’. “Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024,” ujar Sugeng. “Sampai di sini saya kira clear ya, walau tidak terlalu detail kita sudah mulai dapat gambaran secara utuh apa isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Surya Paloh,” kata Hersu. Pertama, jelas agenda utamanya adalah membahas pencapresan Anies. Bagaimana dalam soal Anies? Apakah Pak Jokowi menekan Surya Paloh untuk mencabut atau menarik kembali dukungan terhadap pencapresan Anies? Tidak ada penjelasan yang eksplisit dari para petinggi Nasdem. “Namun, kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam sepekan terakhir, kalau toh Pak Jokowi menekan maka kita tahu bahwa Pak Surya Paloh menolak,” kata Heersu. Kesimpulan itu, jelas Hersu, didasarkan pada rentetan peristiwa ke belakang: pada waktu Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi secara mendadak (Kamis, 26/01/23), pagi harinya muncul press rilis Partai Demokrat yang berisi keputusan untuk mendukung Anies sebagai bacapres. Suratnya dibuat oleh AHY sehari sebelumnya (Rabu, 25/01/23), tetapi baru muncul di media Kamis pagi. Setelah pertemuan, keesokan harinya berlangsung pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan (Jumat, 27/01/23). Puncaknya adalah pada pengumuman PKS tentang dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu pentinggi Nasdem dan Demokrat juga hadir. Semua rangkaian kegiatan tadi menunjukkan bahwa Surya Paloh tidak goyah. Kalau Surya Paloh goyah oleh tekanan Jokowi, tidak mungkin tim kecil dari Nasdem hadir dalam pertemuan-pertemuan tadi. Kalau masalah reshuffle, seperti arahan Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 dan mereka ingin kembali merajut kebersamaan. Dengan begitu, dipastikan bahwa Nasdem tetap akan ada dalam kabinet. (ida)
POPULER
