POLITIK
Anies dan Tradisi Sesat Demokrasi
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis HAMPIR semua orang mempersepsi bahwa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, berkat andil Prabowo Subianto seorang. Mulai dari parpol pengusung hingga dana kampanye, semua ditanggung olehnya. Sedangkan Aneis selaku calon gubernur, tinggal menjalani. Semua telah disiapkan. Pasangan pengantin Anies - Sandi, taunya hanya menurut kemana saja mereka diarak untuk berkampanye ke seluruh pelosok Jakarta. Tetapi realitasnya tak benar-benar seperti itu. Sebab Dalam surat pengakuan hutang Anies, mengungkap banyak hal yang selama ini samar. Terungkap bahwa ada sosok lain yang menjadi penyandang dana, yaitu, Aksa Mahmud. Tidak hanya itu, Aksa Mahmud bahkan juga sosok penting di balik terwujudnya koalisi PKS – Gerindra, yang kemudian mengusung Anies - Sandi. Bahwa Prabowo dan Gerindra berjuang habis-habisan untuk memenangkan Anies – Sandi, tidak terbantahkan. Tanpa bermaksud mengecilkan yang lain, harus diakui kalau Gerindra memang tampil lebih spartan dan total. Sebab bagi Prabowo dan Gerindra, memenangkan Pilkada DKI 2017 adalah suatu keharusan, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu, Pilpres 2019. Hanya saja, sepanjang pilkada berlangsung, dana yang dijanjikan Aksa Mahmud tak kunjung turun. Hal itu membuat Anies dan Sandi serta tim pemenangannya gelisah. Sedangkan Prabowo yang disebut-sebut selama ini mensupport dana, ternyata tidak. Bagi Anies yang tidak punya lagi jalan mundur, mau tak mau, harus mencari jalan keluar. Solusi satu-satunya adalah mencari pinjaman. Beruntung ada Sandi bisa mengatasi hal itu. Dari mana Sandi mendapatkan uang? Apakah uangnya sendiri atau dari pihak ketiga? Bukan itu soalnya. Tetapi terungkap bahwa Anies ternyata tidak dalam posisi tahu beres. Untuk membiayai tim pemenangannya, Anies terpaksa berhutang. Tercatat tiga kali menandatangani surat pernyataan pengakuan utang senilai 92 M. Sedangkan Sandi sendiri, konon, habis hingga ratusan milyar. Surat pernyataan pengakuan utang tersebut, juga mengungkap kualitas integritas seorang Anies. Ia lebih memilih berhutang ketimbang menghamba pada pemodal, cukong. Padahal kalau Anies mau, antre cukong untuk membiayainya, terutama di putaran kedua yang sudah diprediksi menang secara mutlak. Sudah bukan rahasia lagi bahwa semenjak pilkada langsung diberlakukan, semenjak itu pula pilkada menjadi bisnis paling menggiurkan bagi para cukong. Sebab pada pilkada langsung, realitasnya, hasil akhir lebih banyak ditentukan oleh uang. Akibatnya, biaya politik menjadi mahal. Hal inilah yang mendorong para kandidat, mulai dari bupati, walikota, gubernur, mencari cukong. Capres? Mungkin juga. Hal ini sudah menjadi semacam tradisi sesat di dalam demokrasi kita. Prakteknya, para kandidat mula-mula menyewa Lembaga survei agar dibuatkan laporan survei, di mana elektabilitasnya dibuat tertinggi. Berbekal laporan itu, mereka lalu mendatangi cukong, mengemis minta dibantu biaya mahar parpol pengusung, biaya kampanye, hingga biaya operasional tim pemenangan. Bagi cukong yang sudah berpengalaman, tentu tak serta merta mengabulkannya. Tetapi terlebih dahulu menurunkan Lembaga survei. Jangan salah, cukong juga main survei, hanya tak pernah diekspose. Tetapi validitasnya jauh lebih bisa dipercaya ketimbang hasil survei yang dipamerkan. Kalaupun bocor, bocornya terbatas. Survei ala cukong inilah yang menemukan elektabilitas Anies tertinggi, sehingga jangan heran jika upaya menjegal Anies, tak akan berhenti. Apa kompensasi yang diberikan kandidat kepada cukong jika terpilih? Tergantung seberapa besar bantuan yang diberikan oleh cukong. Mungkin kita kerap mendengar bahwa instansi semacam Dinas Pendidikan, PUPR, dan Kesehatan, diatur oleh “orang luar.” Itulah salah satu bentuk kompensasinya. Padahal kita tahu bahwa ketiga instansi itu berhubungan langsung dengan kemaslahatan rakyat. Bagaimana pula jadinya bila seorang kepala daerah dikendalikan cukong? Lebih parah lagi. Ia hanya tampak berwibawa di depan umum, tapi bagi cukong, ia hanya boneka. Untuk menyembunyikan kebonekaannya, ia pun diberi sedikit kekuasaan untuk membuat kebijakan yang tampak pro rakyat. Praktek tradisi sesat demokrasi di atas, coba dilawan oleh Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan bantuan Sandi. Konsekuensinya, Anies lebih memilih menandatangani surat pernyataan pengakuan utang ketimbang pergi mengemis pada cukong. Padahal kalau mau, Anies tinggal memberi isyarat tak akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Para pengembang yang telah memprediski kemenangan Anies, pasti tak segan datang menawarkan bantuan. Tetapi Anies beruntung memiliki Sandi. Sebab kalau tidak, Anies mungkin hanya bisa bertahan sembari menunggu kekalahannya diumumkan. Oleh karena itu, meski hubungan politik Anies dan Sandi terkesan kurang baik belakangan ini, mari do’akan, semoga hubungan pribadi mereka berdua, tetap baik-baik saja. Makassar, 11 Pebruari 2023
Menggugat Arogansi Adaro, Perusahaan Tambang Batubara Oligarki
Oleh Marwan Batubara - IRESS KISRUH kontrak antara PT Adaro Indonesia (Adaro) dengan PT Intan Sarana Teknik (IST) bermula saat Adaro menyetujui proposal yang diajukan IST untuk mengelola limbah tambangnya pada 2014. Kemudian, IST berhasil membuktikan kelayakan konsep (proof of concept, POC) yang diajukan dalam proposal. Teknologi yang dipakai adalah Geotube Dewatering (GD), yakni teknik pelepasan air dari lumpur yang dimasukkan ke dalam kantong geotube yang terbuat dari bahan tekstil khusus dan berpori-pori. Setelah keberhasilan tahap POC pada 2014, Adaro menyetujui implementasi teknologi GD berlanjut ke tahap proyek percontohan (pilot project) pada 2015. IST berhasil menyelesaikan proses uji coba dan pilot project ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan Adaro. Selanjutnya, IST berhasil memperoleh kontrak pengelolaan limbah tambang Adaro untuk periode 2016 hingga 2020. GD merupakan teknologi unggul temuan asli anak bangsa, yakni PT IST yang dipimpin oleh Ibnu Rusyd Elwahby (IRE). Dengan memanfaatkan teknologi DG temuan IST, Adaro berhasil meraih trofi Keselamatan Pertambangan 2016 dan Pengelolaan Lingkungan 2015 dari Menteri ESDM pada 18 Mei 2017. Berkat teknologi GD, Adaro pun memberi piagam penghargaan kepada IST. Secara khusus dalam Laporan Tahunan 2016 – 2019, Adaro pun telah mengapresiasi inovasi pengelolaan lumpur teknik DG oleh IST. Pada 2021, IST juga mendapat penghargaan International Achievement Award (IAA) dari Industrial Fabrics Association International (IFAI) atas pekerjaan pengelolaan limbah Adaro. IAA adalah kompetisi tahunan disponsori IFAI, asosiasi internasional perdagangan nirlaba beranggotakan 1600 perusahaan global. Namun, diduga karena berbagai kepentingan yang bernuansa moral hazard, belakangan Adaro justru melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengkriminalisasi IST, terutama kepada Dirutnya, yakni IRE. IRE dilaporkan ke Bareskrim Polri 2021 dan sempat mendekam di penjara Polri selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan November 2021 s/d September 2022. Pelaporan Adaro terhadap IST berasal dari perselisihan internal yang tampaknya sarat rekayasa, dengan melibatkan salah seorang karyawan mereka berinisial W. Karyawan ini dilaporkan oleh Adaro ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana terkait penolakan penggunaan teknologi pengolahan lumpur yang diajukan PT Trans Coalindo Megah (TCM) yang merupakan kompetitor IST. Imbas perselisihan internal ini telah menyeret IST, sehingga dua pendirinya yakni IRE dan Ishak Rivai alias Johny, diminta pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Tragisnya setelah kasus berjalan setahun, pada Agustus 2021 Bareskrim justru menetapkan 4 (empat) orang tersangka, yakni W, IRE, IR alias J, dan IST sebagai korporasi. Sidang pertama berlangsung di PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 11 Mei 2022. Pada tanggal 7 September 2022, IRE diputuskan bebas murni karena terbukti tidak bersalah atas semua tuduhan dan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada dasarnya dakwaan JPU diduga sarat moral hazard, dan di sisi lain IST memang tidak melakukan pelanggaran kontrak (bahkan memperoleh penghargaan). Dalam putusan ini, *tidak ada seorang hakim PN Jaksel pun yang berbeda pendapat (dissenting opinion).* Tiba-tiba bagai petir di siang bolong, pada tanggal 31 Januari 2023, dalam sidang kasasi yang tertutup, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa IRE bersalah dan di hukum penjara 13 tahun dan denda Rp 5 miliar. Atas kasasi yang diajukan JPU pada 2 Januari 2023, MA telah menjatuhkan Amar Putusan tersebut dengan menyatakan mengabulkan tuntutan JPU, bahwa IRE terbukti melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal sengketa yang terjadi merupakan *perkara perdata yang telah dipaksakan masuk ranah pidana*. Hal ini pun sempat dilontarkan oleh hakim-hakim PN Jaksel, yang pada sidang-sidang awal perkara sudah mengusulkan kepada para pihak untuk berdamai. Arogansi Adaro & Kejagung: Terapkan Delik TPPU Penggunaan delik TPPU dengan ancaman pidana maksimal 13 tahun, denda kerugian serta penyitaan aset dalam sengketa bisnis jelas salah kaprah dan akan merusak ekosistem serta iklim usaha yang sehat. Sebab TPPU pada dasarnya merupakan kejahatan serius, sistematis dan bersifat publik, yakni yang merugikan negara, masyarakat dan merusak keuangan serta perekonomian negara. Karena itu, sangat tidak relevan jika digunakan untuk menjerat transaksi bisnis yang legal dan saling menguntungkan. Apalagi, hakim-hakim PN Jaksel telah menyatakan bahwa kasus yang terjadi merupakan perkara perdata. Karena itu, dakwaan dengan delik TPPU yang diajukan JPU dan Adaro terhadap IST merupakan bentuk arogansi kekuasaan oligarkis yang semena-mena. Mentang-mentang berkuasa, perangkat hukum telah digunakan untuk menindas dan menghancurkan mitra bisnis yang tidak bersalah, yang bahkan telah mendapat berbagai penghargaan. Selain itu, tindakan Kejagung dan MA ini, yang patut diduga merekayasa delik, tuntutan dan vonis, serta terlibat mafia peradilan, dapat dianggap sebagai fenomena gunung es yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) yang tidak profesional, diragukan integritas dan independensinya, cenderung bertindak sebagai alat pihak pemodal kuat dan dekat oligarki kekuasaan, ketimbang menjadi pedang penegak keadilan dan kebenaran. Pada dasarnya, seluruh dakwaan dari hasil penyidikan dan penuntutan telah diperiksa fakta-fakta, peristiwa, bukti dan keterangannya di pengadilan. Putusan hakim PN Jaksel adalah *bebas murni,* karena tidak terbukti adanya penipuan, sementara itu, transaksi para pihak sah sesuai perjanjian dan peraturan yang ada. Dengan demikian secara hukum mestinya pelaksaan kontrak oleh IST tidak mengandung unsur pelanggaran TPPU. Rakyat menuntut agar MA sebagai benteng terakhir keadilan untuk bersikap mandiri, tidak tunduk kepada oligarki dan kekuasaan oligarkis, bebas intervensi, dan bersih dari praktik-praktik mafia peradilan. MA harus mampu memberikan keadilan bagi para korban arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan, dan sekaligus dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha yang jujur dan sehat. IRESS meyakini telah terjadi tindakan kriminalisasi dan kejahatan sarat rekayasa hukum terhadap IRE, dan proses hukum tidak wajar yang melibatkan mafia peradilan dan oligarki. Adaro yang didukung APH terkontaminasi moral hazard telah bersikap arogan . Untuk itu, IRESS mengajak berbagai kalangan pro keadilan dan penegakan hukum, untuk bersama-sama melawan dugaan kejahatan sistemik sarat arogansi dan kepentingan oligarki ini. IRESS akan melanjutkan penggalangan perlawanan dengan mengambil setiap langkah hukum yang relevan guna membebaskan IRE, serta tegaknya hukum dan keadilan di bumi pertiwi. (*) Jakarta, 11 Februari 2023.
Istana Mengepung Anies Baswedan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih ELEKTABILITAS Anies Baswedan terus naik. Bahkan hampir semua pooling tanpa rekayasa Anies Baswedan ada pada anggap 70 - 80 %. Otomatis membuat panik Istana, karena Anies Baswedan bukan Capres yang dikehendaki Istana. Rekayasa konspirasi dari Istana menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden di Pemilihan Presiden 2024 mendatang sudah tercium lama. Hanya saat ini rekayasa tersebut makin terang terangan. Istana tidak peduli bahwa Anies berhak menikmati kebebasannya dalam upaya eksplorasi potensinya di Pilpres 2024. Hanya gurita kekuatan yang sedang mencengkeram negara ini tidak menghendaki Capres Anies Baswedan, maka kekuatan Istana harus bertindak menghalangi Anies Baswedan apapun cara harus gagal sebagai Capres kedepan. Anies Baswedan sangat mengerti bahwa Istana akan menjegal dan mengepungnya. Justru Anies Baswedan tidak pedulikan bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya. Demikian juga pengusungnya - Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial dan Partai Demokrat sudah membaca konspirasi itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies itu, dari segala arah. Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi. Ahirnya mentok hanya rekayasa ini belum selesai, masih terus diburu kelemahan lainnya. Istana mencoba menutup mata Capres yang diusung Istana juga ada masalah, seperti Ganjar Pranowo ada soal e-KTP, begitu pun Erick Thohir ada masalah yang justru mereka akan di tutup rapat. Dalam bayangan dan kehendak Istana siapa pun bisa maju, tetapi yang dia inginkan hanya satu yaitu yang dia setujui itu. Semua cacat yang dimiliki bisa diatur untuk diamankan. “Pilpres 2024 mendatang dengan sistem seperti saat ini tetap membahayakan demokrasi, karena peran para bandar - bandit dan badut politik dan ekonomi yang lazim kita kenal para Taipan Oligarki sudah menguasai semua lini dan sistem kekuasaan sudah dalam genggamannya. Dengan kekuatan modal finansial yang sangat besar. Tanpa keajaiban dipastikan tidak adil proses dan hasilnya dalam Pilpres mendatang akan terjadi keributan, manipulasi angka dan kecurangan lainnya. Tidak lazim Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan rekayasa apa saja untuk rekayasa memenangkan Capres pilihannya Ahir ahir ini terjadi fenomena aneh sekalipun sebenar sudah tercium akan kemunculannya. Sandiaga Uno dilibatkan istana dalam menjalankan strategi capres-cawapres istana. “menyerang” Anies Baswedan soal klaim perjanjian dan utang 50 miliar. Skenario ini sudah cukup waktu sebagai alternatif serangan ke Anies ketika berbagai opsi mengalami kebuntuan. Mereka mengira akan bisa menjadi kekuatan merongrong kredibilitas Anies Baswedan. Nampak akan gagal juga, justru imbas kekuatan menyerang balik Istana. Setelah pihak tim Anies Baswedan menyebar dokumen resmi bahwa tidak ada hutang setelah ( saat itu ) Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur DKI. Tujuannya adalah untuk “mengepung” Anies dengan cara memecah fokus suara Anies yang kini jadi kandidat terkuat dari kalangan oposisi. Memanfaatkan Sandiaga Uno, seperti biasa Presiden bermain dengan janjinya bahwa Sandiaga akan diposisikan sebagai Cawapres siapapun Capres nya. Akan ditempatkan dalam formasi capres-cawapres istana. Lupa atau sengaja hanya test the water. Sayang figur Sandiaga Uno riil politik sudah hilang dari radar pendukungnya seperti saat maju bersama Prabowo Subianto. Sandiaga sudah tidak memiliki nilai tawar apapun untuk basis pendukung dan pemilihnya dahulu muncul notabene oposisi, sudah kehilangan kaki. Secara alami kekuatan oposisi sudah pindah bersama Anies Baswedan, bahkan nampaknya kekuatan pendukung Anies saat ini lebih histeris dari pendukung PS dan SU saat itu. Sandiaga harus mampu mengukur diri dan harus bisa membaca skenario istana seolah olah menimbang betul untuk dimajukan dalam skenario capres-cawapres kubu penguasa di 2024, dugaan kuat hanya akal bulus belaka. Kalau Sandiaga mengikuti skenario istana tanpa berhitung politik yang riil dan cermat atas realitas politik yang ada , Sandiaga akan masuk ada jebakan yang parah dan dalam. Sekalipun saat ini sebagai pembantu presiden ( menteri ) dan harus loyal pada Presiden tetapi tidak dalam skenario pencapresan kedepan harus bisa memposisikan diri dengan hati hati. Berkali kali Permainan politik konvensional Presiden dengan menjanjikan siapapun yang dia inginkan dengan janji janjinya hanya sekedar proforma yang membahayakan bagi yang bersangkutan. Rekayasa mengepung Anies Baswedan masih berlangsung bahkan konon setiap jam empat sore tim istana mengadakan rapat memantau perkembangan politik Anies Baswedan yang makin tak terbendung. Semakin dibendung kumpulan emosi masyarakat makin membesar ( seperti bendungan air ). Terus memaksakan diri membendung, misalnya dengan menunda Pemilu justru resiko politik kekuatan rakyat akan metamorfosis enjadi people power. Artinya emosi rakyat bisa menerjang kemana mana . Jalan terbaik Presiden netral tidak ikut terlibat dalam pencapresan kedepan. Hanya sebagian pengamat politik mengetahui ada kekuatan yang sangat besar Presiden ada tanggung jawab untuk menjegal Anies Baswedan. ****
Utang Anies Rp92 Miliar Gambaran Kepanikan Tingkat Tinggi Kubu Prabowo (Bag-1)
Oleh Alexander Mardinanto – Pemerhati Sosial Masyarakat PUBLIK Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh Sandiaga Salahudin Uno, yang biasa disapa dengan Sandi Uno dalam dua minggu terakhir ini. Sandi membuka soal adanya perjanjian utang-piutang dengan Anies Baswedan saat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Ketika itu Anies dan Sandi berpasangan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nilai pinjaman utang-piutang itu lumayan fantastis, sebesar Rp 50 miliar. Sandi lalu bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang meminjamkan uang. Semua uang hasil pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai hal-ihwal Pilkada DKI pasangan Anies-Sandi. Hasil akhir Pilkada DKI Anies-Sandi sebagai pemenang melawan pasangan Ahok-Djarot. Namun ternyata masalah belum selesai. Melalui podcast Youtube Akbar Faisal Uncensored, Sandi terlihat sepertinya sengaja mengumumkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Anies masih ada masalah utang-piutang dengan dirinya. Walapun belakangan Sandi mengatakan bahwa setelah melakukan sholat istikhorah dan konsultasi dengan keluarga, telah melupakan soal utang-piutang dengan Anies Setelah mendengar penjelasan Sandi, saya bersyukur, Puji Tuhan pasangan calon Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto-Sandaiga Salahudin Uno tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dua orang ini makin telanjang memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden. Terkadang Prabowo dan Sandi bersikap kekanak-kanakan, bahkan tidak dewasa sama-sekali sebagai tokoh. Prabowo-Sandi ini tidak ada malu-malu untuk menipu para pendukung setia. Tujuannya supaya bisa masuk dalam kekuasaan. Prabowo sebelumnya berjanji untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Namun belakangan timbul bersama dengan kekuasaan. Sedangkan Sandi yang telah berjanji untuk bersama-sama dengan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, akhirnya masuk juga di dalam kekuasaan. Berbagai macam akan cara bakal dilakukan, supaya tetap berada dalam kekuasaan. Termasuk menghalangi Anies untuk tidak terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Untuk itu berbagai cara halal maupun yang haram dilakukan. Pantas dan tidak layak diterapkan. Langkah jijik, picik, licik, jorok dan kampungan disampaikan. Termasuk harus membuka soal utang-piutang ke publik yang sebenarnya sudah lunas. Sosok dan pemimpin dengan standar model apa Prabowo dan Sandi Uno ini? Kamis dan Jum’at kemarin, beredar di media sosial Whatsapp (WA) Surat Pengakuan Utang III yang ditandatangani Anies Rasyid Baswedan. Surat tersebut ditandatangani Anies di Jakarta tanggal 9 Maret 2017. Nilainya bukan lagi Rp 50 miliar, tetapi lebih besar lagi, yaitu Rp 92 miliar. Rupanya ada tiga kali Anies membuat pengakuan utang. Pengakuan yang pertama Rp 20 miliar. Sedangkan pengakuan utang yang kedua Rp 30 miliar. Sementara pengakuan utang ketiga Rp 42 miliar. Luar biasa pat-gulipat soal utang Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ini. Poin ketiga Pernyataan Pengakuan Utang III, Anies menyatakan “mengkui total dana pinjaman satu, dana pinjaman dua dan dana pinjaman tiga adalah sebesar Rp 92 miliar”. Sedangkan pada poin keempat Anies menyatakan “mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga tersebut berasal dari pihak ketiga, dan Bapak Sandiaga S. Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut kepada pihak ketiga”. Sementara yang menarik adalah poin kelima dan keenam. Poin kelima berbunyi, “Sandi Uno mengetahui bahwa dana pinjaman kesatu, kedua dan ketiga bukan untuk kepentingan pribadi Anies. Namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017, karena dana yang dijanjikan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sesuai kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak tersedia”. Walaupun demikian, Anies berjanji untuk mengembalikan pinjaman Rp 92 miliar itu, bila tidak terpilih sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Sedangkan pada poin ketujuh perjanjian pengakuan utang berbunyi, “jika Anies dan Sandi terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dan membebaskan Anies dari kewajiban membayar kembali dana pinjaman Rp 92 miliar tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman Rp 92 miliar itu ditentukan melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi Uno”. Dengan posisi Sandi Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, maka lakon yang sedang dimainkan Sandi Uno ini bagian dari membuka kepanikan tingkat tinggi yang sedang dialami kubu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra menghadapi Pilpres 2024. Wajar saja panik, karena yang memilih Prabowo-Sandi Uno di Pilpres 2019 hampir 80-90% bakal berpindah memilih Anies yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sementara yang masih mau memilih Prabowo tinggal sebagian kecil kader Gerindra. Mungkin tinggal 10-20% saja. Sementara dari pendukung Jokowi dan PDIP susah diharapkan untuk beralih memilih Prabowo. Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 juga cukup menjadi catatan bahwa Prabowo kalah telak di semua kantong yang pemilihnya non-muslim dan etnis Tionghoa. Mungkin saja masih trauma dengan nama Prabowo. Sementara dukungan dari kalangan non-muslim dan etnis Tionghoa kepada Anies menjadi Presiden 2024 semakin menguat. Dukungan membanjir seperti air bah. Keberhasilan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang membangun hampir semua rumah ibadah (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Hindu Siks) punya nilai lebih untuk Anies. Apalagi Anies juga menggaji semua pengurus rumah ibadah di DKI Jakarta dari APBD DKI. Meskipun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan urusan utang-piutang antara Sandi dengan Anies bukan konsumsi publik. Itu urusan yang ngomong. Yang ngerti itu kan yang ngomong. Antara Sandi-Anies-Erwin Aksa yang selesaikan saja (Kompas.com 10/02/2023). Namun susah untuk memisahkan relasi dan emosional politik Sandi Uno sebagai bagian dari Prabowo dan Partai Gerindra. (bersambung).
Kasau Mengingatkan Agar Kru Pesawat Pengangkut Bantuan Mengutamakan Keselamatan
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengingatkan kru dua pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki agar mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.Hal itu disampaikan Kasau saat meninjau kesiapan awak dua pesawat TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, sebelum prosesi pemberangkatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.\"Laksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuaikan dengan tugas masing-masing tim, jaga kesehatan dan tetap utamakan safety,\" kata Fadjar kepada awak kedua pesawat.Dua pesawat TNI AU yang bertugas mengangkut bantuan kali ini adalah Boeing 737-400 A-7308 Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan C-130 Hercules A-1326 Skadron Udara 32, Lanud Abdulrachman Saleh Malang.Pesawat Boeing A-7308 diterbangkan oleh Mayor Pnb Arief M. Hakim membawa 47 personel Medium Urban Search and Rescue (MUSAR) Basarnas beserta peralatan kelengkapannya dan 13 personel dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Sementara itu, Letkol Pnb. Yudi Bandung menerbangkan pesawat C-130 Hercules A-1326 yang mengangkut sedikitnya 5 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).Meski sama-sama akan terbang ke Adana, Turki, kedua pesawat menempuh rute penerbangan yang berbeda. Pesawat Boeing A-7308 akan melewati rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Chennai India, Abu Dhabbi Uni Emirat Arab (UEA), hingga Adana Turki.Adapun pesawat C-130 Hercules A-1326 terbang dengan rute Halim Perdanakusuma, SIM Banda Aceh, Yangoon Myanmar, Mumbai India, Abu Dhabi UEA, sampai Adana Turki.Dalam kesempatan terpisah, Menko PMK meminta segenap pihak untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran pengangkutan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa Turki.Pasalnya, menurut Muhadjir, setibanya di Adana, tim bantuan kemanusiaan Indonesia akan menempuh perjalanan darat sekitar 11 jam lamanya menuju Gaziantep dan Hatay, yakni daerah-daerah yang paling terdampak sebagai tujuan akhir bantuan.\"Dari sana, perjalanan darat 11 jam. Makanya, ini ditegaskan agar tim benar-benar bisa melaksanakan tugasnya. Sangat berat,\" kata Muhadjir.Turut hadir dalam prosesi pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.(sof/ANTARA)
Melindungi Wartawan dari Kriminalisasi Menjamin Independensi
Medan, FNN - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlindungan wartawan dari kriminalisasi merupakan salah satu langkah untuk menjamin independensi wartawan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun \'kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat,\" ucap Titi kepada ANTARA ketika dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Titi menjelaskan bahwa wartawan cenderung merasa tidak bebas dalam menciptakan karya jurnalistik ketika mengalami intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi. Ketidakbebasan ini mengakibatkan wartawan tidak menyampaikan informasi yang ia peroleh kepada publik secara menyeluruh.Padahal, kata Titi, wartawan yang mampu menyajikan berita yang independen dan berimbang akan menjadi sarana bagi publik untuk membantu mereka membuat keputusan dengan baik.\"Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi,\" ucap Titi.Di sisi lain, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan bahwa perlindungan terhadap independensi wartawan sangatlah penting mengingat audiens dari media memiliki preferensi politik masing-masing.Intimidasi dan kriminalisasi akan berpengaruh pada independensi wartawan. Tidak hanya intimidasi yang berasal dari pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga berasal dari kekuatan politik tempat media tersebut bernaung.Bagi Emrus, profesi wartawan mampu menjanjikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat. Berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu pun mestinya tidak menjadi pengecualian.\"Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media,\" ucap Emrus.Langkah tersebut, kata Emrus, dapat memastikan media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari penguasa tertentu.\"Independensi ini penting. Harus selalu dijaga,\" pungkas Emrus.(ida/ANTARA)
Rencana Penambahan Kodam Sesuai Sishankamrata
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut rencana penambahan komando daerah militer (kodam) yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanakan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).\"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil,\" kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki polda di tiap provinsi.Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.\"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer, red.). Itu rencana kita,\" ujarnya.Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan.\"Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit,\" kata Prabowo. (ida/ANTARA)
Rocky Gerung Ngobrol Bareng Cak Nun, Ngomongin Fir’aun?
Jakarta, FNN - Tadi malam Rocky Gerung bertemu dengan Cak Nun (Emha Ainun Najib) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pertemuan ini menarik untuk diketahui karena keduanya bisa dibilang sama-sama oposan, meski dengan gaya masing-masing. Bahkan, belum lama ini kita dihebohkan oleh berita tentang Cak Nun yang mengibaratkan Jokowi seperti Fir’aun, meski kemudian sudah diklarifikasi. Sementara, Rocky Gerung sendiri adalah pengamat politik yang hampir tidak pernah berpihak pada rezim Jokowi. Ketika dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Rocky Gerung menjawab, ”Iya, itu pengajian Maiyah, dan forum yang setiap bulan dibuat di TIM dan di banyak kota.” Dalam pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (11/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky mengaku sudah kenal Cak Nun dari dulu. Rocky mengakut diundang Cak Nun sebagai semacam dosen tamu. Menurut Rocky, forum tersebut adalah satu aktivitas yang bertahun-tahun orang menunggu sesuatu yang bisa mendamaikan sambil mendengar kritik, sekaligus ada musik, sehingga ada kegembiraan. Forum-forum semacam, kata Rocky, kita butuhkan sebagai kanalisasi dari ketegangan sosial, kebudayaan, dan ketegangan politik. “Jadi suatu kemeriahan, tetapi tetap dalam kultur kesopanan, menjaga forum itu supaya enggak keluar menjadi forum politik. Tetapi, enggak mungkin kalau aspek politik enggak ada,” ujar Rocky mengomnetari forum yang dihadirinya itu. Jadi, menurut Rocky, forum ini semacam kumpulan masyarakat sipil, terutama anak-anak muda berusia kira-kira 20 sampai 27 tahun, yang mencari makna hidup sekaligus mempersoalkan ketidakadilan. “Jadi saya berterima kasih kepada Mbah Nun yang mengundang saya untuk hadir di situ,” ujar Rocky. Rocky pun akhirnya bicara politik di forum itu karena menurut Rocky audiens memberi bahasa tubuh atau sinyal agar dirinya ngomong politik. Dengan sedikit joke, Rocky menjelaskan, “Yang Cak Nun maksudkan dengan forum ini adalah forum untuk refleksi diri, forum untuk mencegah jangan sampai Indonesia itu terjebak dalam ranjau-ranjau.” Ketika orang bertanya mengenai ‘ranjau’ itu, Rocky menjelaskan istilah ranjau versinya bahwa ranjau adalah omnibuslaw, ranjau itu adalah 20% threshold. Ada ranjau batin juga, yaitu ketidakpekaan terhadap diri sendiri. “Jadi, kita juga bisa anggap bahwa itu forum untuk refleksi, sekaligus untuk kritik, refleksi diri tapi kritik pada kekuasaan. Walaupun sangat tersamar kritiknya, tapi kena, karena orang tepuk tangan, ngerti dan paham satire-satire yang ada di situ,” ungakp Rocky. Ketika ditanya tentang kehebohan yang terjadi saat Cak Nun mengibaratkan Jokowi seperti Fir’aun, Qorun adalah oligarki, dan Haman adalah Luhut, sehingga agak susah untuk menghindarkan bahwa pertemuan Rocky dengan Cak Nun adalah forum politik, Rocky menjawab, “Iya, suasana itu ada. Jadi saya juga mulai dengan ‘karena ada yang bertanya, maka saya mesti kasih konteksnya’, saya bilang bahwa yang diucapkan Cak Nun itu semacam metafora untuk kita paham.” Jadi, kata Rocky, menyebut Fir’aun itu artinya mengingatkan kita kepada kondisi kekuasaan yang memungkinkan seseorang itu tumbuh arogan, lalu merasa tidak bisa disentuh. Lalau Rocky bercanda bahwa ada dua jenis Fir’aun, di Mesir ketika Fir’aun meninggal dibalsem, sedangkan Fir’aun yang deket-deket sini, belum meninggal pun sudah dibalsem. Dibalsem oligarki dan dibalsem oleh ambisinya sendiri. “Kita ingin supaya publik mengaktifkan sendiri kurositasnya, keingintahuannya. Jadi, enaknya, ini forum yang diasuh secara kultural, tetapi dengan misi kritik. Jadi, jelas bahwa umatnya Cak Nun ini atau rakyat Maiyah ini menjadi contoh bagaimana publik Indonesia bertahan dari kekalutan ekonomi dan kekalutan politik. Itu forum untuk melepaskan energi yang tertahan karena politik tidak bisa diungkapkan secara maksimal,” ungkap Rocky. (sof)
Bukti Fisik 3 Dokumen Pengakuan Utang Anies kepada Sandiaga, Total 92 M
Jakarta, FNN - Dokumen pengakuan utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno beredar secara luas di media sosial sejak kemarin, Jumat (10/2/23). Namun, dokumen yang muncul adalah pengakuan utang ketiga, yang merupakan rangkuman dari utang pertama sebesar 20 miliar dan utang kedua 30 miliar. Total utang pertama dan kedua (50 miliar) ini untuk kepentingan kampanye putaran pertama. Kemudian, penambahan utang untuk kampanye putaran kedua sebesar 42 miliar. Jadi total utang 92 miliar. Ketiga dokumen tersebut sudah dibacakan oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point. Sekarang ketiga dokumen tersebut sudah tersebar ke publik. Berdasarkan ketiga dokumen utang tersebut, rupanya yang kemarin disampaikan oleh Erwin Aksa sebesar utang sebesar 50 miliar rupiah adalah pengakuan utang pertama dan pengakuan kedua. Tetapi, kemudian ada tambahan hutang lagi, yakni yang disebut sebagai pengakuan utang ketiga yang sekarang sudah beredar luas. Dalam surat pengakuan utang ketiga ini, Anies mengakui bahwa dia kembali meminjam uang sebesar 42 miliar kepada Sandiaga Uno tanpa jaminan, dan akan diserahkan oleh Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. Anies juga mengakui dengan demikian total dana pinjaman 1, 2, dan 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Anies berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika dirinya dan Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Tetapi, kalau dirinya dan Sandiaga berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 maka Sandiaga s Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan Anies dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman tersebut ditentukan kemudian. Dokumen perjanjian utang ke-3 ini ditanda tangani di Jakarta, 9 Maret 2017. “Anda bisa menilai sendiri dan mengambil kesimpulan soal dokumen perjanjian utang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, apakah betul seperti narasi yang muncul bahwa Anis Baswedan belum mengembalikan utang,“ ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Sabtu (11/2/23). Soal utang piutang tersebut muncul ketika politisi Golkar, Erwin Aksa, mengungkapkannya dalam wawancara dengan Akbar Faisal, mantan politisi Nasdem. Saat itu, Erwin Aksa memang menjadi timses Anies dan Sandiaga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Erwin Aksa mengaku mengetahui bahwa Anies Baswedan berutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar dan sampai sekarang belum dibayar. Setelah bukti fisik dokumen tersebut beredar ke publik, begini respons Erwin Aksa saat dikonfirmasi oleh detik.com (10/2/23): “Saya nggak pernah lihat,” kata Erwin Aksa singkat. Ketika ditanya isi surat itu pun Erwin Aksa menjawab tidak tahu. Erwin Aksa juga menegaskan bahwa dia bukan pihak yang membuat surat perjanjian utang Anies Baswedan dan tidak tahu menahu urusan perjanjian tersebut. “Itu bukan saya yang membuat, saya nggak tahu urusan perjanjian itu,” ujar Erwin Aksa. (ida)
Melihat Kasus Utang Anies Rp 50 Miliar dari Perspektif Lain (Sebersih Itukah Anies?)
Oleh Ady Amar - Kolumnis SEMUA peristiwa yang terjadi tentu lewat rencana dan rancangan Tuhan. Mustahil sebuah peristiwa muncul tanpa berdasar pada rencana dan kreativitas akan rancangan-Nya. Tuhan Maha Kreatif, mampu menghadirkan sebuah peristiwa kebenaran ditampakkan dengan cara tidak biasa. Ditampakkan seolah dengan cara sebaliknya. Peristiwa utang-piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat. Sandi--panggilan akrab Sandiaga Uno--meminjamkan uang pada Anies Baswedan senilai Rp 50 Miliar. Jumlah utang yang tidak kecil. Uang itu bukan untuk pribadi Anies, tapi diperuntukkan untuk Pilkada DKI Jakarta. Selama ini hal itu tertutup rapat, seperti dimunculkan pada saat yang dianggap tepat. Saat Anies mengantongi tiket Bacapres pada Pilpres 2024. Adalah Erwin Aksa yang membocorkan utang-piutang itu, di podcast Akbar Faizal Uncensored. Selama ini info yang beredar yang biasa kita dengar, bahwa biaya Pilkada DKI Jakarta 2017, itu dipikul penuh oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ternyata itu hoaks. Utang Anies pada Sandi, itu jelas untuk kebutuhan Pilkada, yang disetorkan pada partai pengusung (Gerindra dan PKS). Tampak malah Partai Gerindra yang dapat setoran dari Anies, tentu untuk keperluan Pilkada. Saat bocoran itu dimunculkan, semua merasa terkaget mendengar nilai utang Anies yang fantastis itu. Bagaimana bisa terjadi sampai Anies berani berutang dengan nilai tidak kecil untuk ukurannya--Anies dikenal secara ekonomi bukanlah berlebih, bahkan setelah 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN-nya tidak sampai senilai Rp 50 Miliar. Laporan LHKPN 31 Maret 2022, saat itu ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta senilai Rp 10,95 Miliar--bagaimana nanti cara Anies membayarnya. Kenapa Anies sampai berani melakukan hal tidak logis itu. Sekali lagi, ini cara Tuhan memperlihatkan rencananya. Meski pada awal-awalnya, itu tampak tidak mengenakkan buat Anies di satu pihak, dan menampakkan sikap terpuji pada pihak lainnya, Sandiaga Uno. Berita yang muncul atau dimunculkan, itu seperti diniatkan downgrade Anies, yang berutang dan tak menepati janji untuk membayarnya. Bahkan buzzer seperti dapat amunisi menghantam Anies yang disebutnya ngemplang utang, dan narasi jahat lainnya. Sedang Sandi tampak \"arif\" saat menyampaikan sikapnya, bahwa setelah ia shalat istikharah dan berbicara dengan keluarga, maka ia mengikhlaskan piutang itu. Kesan yang ingin dimunculkan pastilah rasa simpati publik atas sikapnya. Uang dengan jumlah tidak sedikit itu diikhlaskannya, bagian dari perjuangan untuk bangsa, itu kata Sandi. Di balik sikap ikhlas Sandi sebenarnya ada perjanjian utang-piutang antar-keduanya, dan dari perjanjian itu, dengan sendirinya utang Anies itu sudah terlunasi. Sikap ikhlas Sandi itu mulia, tapi sikap itu tidak patut disampaikannya, karena bisa dinilai ia tengah berbohong. Ya berbohong, karena Anies sudah membayar sesuai komitmen yang dibuat antarkeduanya. Komitmen yang dibuat Anies itu memang komitmen tidak biasa, bahkan bisa disebut out of the box. Mungkin satu-satunya cuma Anies yang melakukannya. Memunculkan berita utang-piutang, itu sekali lagi cara Tuhan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada mereka yang biasa berpikir dengan nalar positif, akan menemukan kesimpulan yang sebenarnya. Harusnya tidak terjadi utang-piutang itu, jika saja pihak yang menjanjikan akan mendanai Anies dalam Pilkada itu tidak ingkar janji. Sehingga Anies sampai mesti ambil alih \"kewajiban\" setor pada dua partai pengusung. Hersubeno Arief, jurnalis senior FNN, melihat akte perjanjian yang dibuat keduanya. Diperlihatkan oleh Sudirman Said, yang saat itu ikut terlibat dalam tim Pemenangan Anies-Sandi. Saat ini Sudirman terlibat juga dalam tim kecil koalisi 3 partai dalam pencapresan Anies. Clear bahwa utang-piutang itu memang ada, ujar Hersubeno. Tambahnya, ada yang menarik dalam perjanjian itu. Di mana jika Anies-Sandi memenangi Pilkada DKI, maka utang itu dianggap lunas. Jika gagal dalam pilkada, maka Anies sebagai pihak yang berutang akan menggantinya. Mengganti Rp 50 Miliar. Hersubeno merasa heran dengan isi perjanjian yang tidak biasa itu. Mestinya, kata Hersubeno, perjanjian pada umumnya itu jika menang akan dibayar, tapi pada perjanjian utang Anies pada Sandi itu justru sebaliknya, jika kalah di Pilkada maka Anies akan mengganti. Sekali lagi, itu cara Tuhan ingin menampakkan sosok Anies yang sebenarnya. Sosok yang tidak sebagaimana orang kebanyakan menyelesaikan sebuah persoalan, dan itu tersirat dalam perjanjian yang dibuatnya. Bagi yang mengenal Anies dengan baik, sama sekali tidak merasa heran. Tapi umum menganggap cara pembayaran utang Anies, itu hal tidak biasa. Adalah hal biasa jika pelunasan dilakukan tidak lama setelah memenangi kontestasi pada level apapun. Hal menarik saat Anies ditanya Sudirman Said kala itu, setelah membaca isi perjaniian utang-piutang yang dibuat. Tanyanya, bagaimana nanti Pak Anies bisa melunasi jika kalah dalam Pilkada. Jawab Anies, saya akan bekerja pada perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk melunasi hutang itu dengan cara mencicilnya. Ini yang diceritakan Sudirman Said pada Hersubeno. Sepertinya Anies menyadari benar, mustahil ia bisa membayar jika perjanjian dibuat seperti umum biasa lakukan, yaitu setelah memenangi sebuah kontestasi. Anies sudah menghitung berapa gaji seorang gubernur, itu tidak akan cukup bahkan untuk menyicil utang. Justru menurutnya, ia bisa menyicil jika ia tidak terpilih. Arief Puyuono, politisi Partai Gerindra, seperti tak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar tentang utang Anies pada Sandi itu. Komentarnya seakan \"membela\" Anies. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kali ini ia ingin bicara apa adanya, meski itu tidak pas dengan suasana batin partainya, ia tidak peduli. \"Mas Anies Baswedan selama 5 tahun tidak bayar utang kepada Sandiaga Uno Rp 50 Milyar. Ya mana mungkin kebayar. Wong gaji Gub DKI itu selama 5 tahun enggak nyampe 50 Milyar. Main proyek enggak juga. LHKPN-nya enggak nyampe 50 M\". Arief Puyuono biasa dikenal selalu memilih pandangan politik \"berseberangan\" dengan Anies, tapi kali ini ia bicara dengan tidak ingin mendustai nalarnya, bicara apa adanya. Ia memberi kesaksian meski tersirat, bahwa Anies itu bersih. Dengan ia menyebut, \"main proyek enggak juga\". Artinya, Anies jauh dari pejabat aji mumpung yang menghalalkan cara dengan main proyek, dan itu laku koruptif. Sebersih itukah Anies? Untuk menjawabnya tidaklah terlalu sulit, jika melihat upaya penjegalan atas Anies dengan berbagai cara. Terlihat terang-benderang kelompok mana saja yang tidak berharap ia bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Ketidaksukaan pada Anies, itu karena sikapnya yang tidak bisa kompromi dengan pihak-pihak yang selama ini terbiasa berbisnis dengan melanggar aturan. Anies sudah memperlihatkan sikapnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tidak kompromi dengan pelanggar aturan, sekuat apapun beking yang bersangkutan. Anies menjadi momok bagi mereka yang terbiasa berbisnis dengan model relasi dan hangki pengki. Karenanya, para oligarki yang menjadikan negara sebagai sapi perahan sesukanya, berkeras dengan segala upaya untuk menghentikan langkah Anies, agar tidak sampai di Pilpres 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) amat bernafsu mentersangkakan Anies, dalam kasus Formula E, belum juga berhasil. Mana mungkin bisa berhasil jika tidak ditemukan alat bukti untuk menjeratnya. Downgrade utang-piutang ini pun satu cara agar simpati pada Anies luntur. Tapi justru menampakkan sebaliknya. Terlihat bentuk perjanjian yang jadi pilihan Anies dalam hal pelunasan utang, itu sebagai sikap ambil tanggung jawab, yang orang lain menganggap itu hal aneh. Itulah integritas Anies Baswedan, yang sedikit demi sedikit Tuhan tampakkan... Wallahu a\'lam. (*)
POPULER
