POLITIK
KTT ASEAN Indonesia Diawali Dengan Pertemuan Menlu pada Februari
Jakarta, FNN - Rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Indonesia tahun ini akan diawali dengan pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu pada 3-4 Februari.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro mengatakan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keanggotaan Timor Leste sebagai anggota baru di ASEAN.“Tanggal 3 Februari adalah pertemuan dari Dewan Koordinator ASEAN, badan tertinggi di bawah summit, yang juga berfungsi membuat keputusan yang akan diambil terkait dengan Timor Leste,” ujar Sidharto dalam pengarahan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis.Menurut Sidharto, menteri luar negeri Timor Leste juga untuk pertama kalinya akan hadir dalam pertemuan Dewan Koordinator ASEAN ke-32 di Indonesia itu.“Insyaallah akan disepakati tentang modalitas partisipasi Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN. Tapi yang perlu diputuskan adalah bagaimana bentuk partisipasinya agar mencapai tahap partisipasi penuh,” katanya.Selain itu, pertemuan tersebut juga akan membahas lebih lanjut perihal rekomendasi High Level Task Force on Strengthening ASEAN Capacity dan Institutional Effectiveness, yang disampaikan pada KTT 2022.“Isu Myanmar juga akan dibahas,” ujar Sidharto.Seluruh kegiatan pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta.KTT ASEAN di Indonesia direncanakan digelar pada Mei dan hanya diikuti 10 negara, tanpa Timor Leste.Namun Sidharto belum dapat memastikan terkait lokasi penyelenggaraan KTT 2023.(sof/ANTARA)
Keputusan Calon Anggota KPI Pusat Diumumkan Pekan Depan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 akan diumumkan pada Selasa (24/1). \"Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 Insya Allah nanti kita akan adakan rapat internal,\" kata Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPR telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang dibagi ke dalam lima sesi. \"Berakhir tadi pada sesi kelima, sekitar jam 16.00 WIB berakhir,\" ucapnya. Ia menyebut sedianya tahapan uji kelayakan dan kepatutan akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk mengambil keputusan terhadap sembilan calon anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan, namun terpaksa diundur karena beberapa hal. \"Mestinya dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan, namun karena sudah terlalu sore, juga sebagian anggota banyak tabrakan acara,\" ujarnya. Abdul juga menyebut 27 nama calon anggota KPI Pusat yang telah dikirimkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022–2025 ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. \"Nah, kita sudah mendengarkan paparan mereka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka dan sudah dijawab dengan baik, dan kami sudah punya penilaian terhadap mereka,\" tuturnya. Meski demikian ia mengatakan belum mengantongi sembilan nama anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan karena mekanisme penentuannya harus diambil melalui rapat internal Komisi I DPR. \"Prosesnya besok kita sepakati dalam rapat internal tapi pasti langsung diumumkan hari Selasa (24/1) hasilnya, paling satu jam selesai,\" katanya. Ia menyebut pihaknya menyoroti pula perihal peran pengawasan KPI dalam melakukan tahun pemilu saat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 27 calon anggota tersebut. \"Hampir semua pertanyaan anggota itu mempertanyakan kepada calon anggota KPI bagaimana sikap dia melakukan pengawasan terhadap TV, baik swasta maupun publik, dalam tahun politik yang akan datang. Semua ditanyakan dan dijawab rata-rata dengan baik oleh calon anggota KPI,\" papar Abdul. Mengutip situs resmi DPR RI, 27 nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, yaitu Afgiansyah, Ahmad Alhafiz, Amad Junaidi, Akbar Ciptanto, Aliyah, Amin Shabana, Arif Adi Kuswardono, Bondan Kartiko, Cecep Suryadi, Evri Rizqi Monarsih, Geofakta Razali, dan Gustav Aulia. Kemudian, I Made Ray Kurna Wijaya, I Made Sunarsa, Ida Fitri Halili, Imam Wahyudi, M Sudama Dipawikarta, Maryuni Kabul Budiono, Mimah Susanti Mohammad Reza, Mohammad yusuf Andibachtiar Siswo, Muhammad Hasrul Hasan, Mukhamad Rofik, Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Tulus Santoso, dan Ubaidillah.(sof/ANTARA)
Pembangunan Bandara di Bali Utara Berbenturan Dengan Rakyat
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa pembangunan bandara internasional di Bali Utara berbenturan dengan berbagai persoalan, salah satunya pembelian tanah rakyat secara masif.“Apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) sangat tepat. Pembangunan bandara lebih digerakkan para pemodal besar dengan pembenaran statistik kemajuan, namun di tingkat implementasinya berbenturan dengan berbagai persoalan, seperti pembelian tanah rakyat secara masif,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Ujung-ujungnya, kata Hasto, rakyat hanya menjadi penonton, terlebih dengan begitu banyak investor asing yang akan digalang untuk menggarap bandara internasional tersebut.“Saat ini baru ada rencana saja, sudah terjadi perburuan tanah rakyat. Hal ini tidak boleh terjadi,” ujar Hasto.Dalam jangka menengah, kata dia, pembangunan bandara tersebut pasti diikuti dengan berbagai infrastruktur turisme yang lebih berorientasi pada keuntungan investor semata dan derasnya orang asing yang masuk dipastikan akan mengubah kultur Bali.“Kekuatan Bali itu terletak pada kultur yang hidup, menyatu, dan menumbuhkan jiwa spiritualitas yang otentik. Hal inilah yang menjawab mengapa atmosfir kehidupan Bali sangat khas, ada kehidupan spiritual yang menyatu dengan alam. Berbagai aspek spiritualitas ini menjadi kekuatan Bali, dan inilah yang dijaga Ibu Megawati,” ujar Hasto.Apa yang ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri, menurut Hasto, bertujuan menjaga Bali dengan seluruh tradisi dan nilai kulturalnya. Oleh karena itu, PDIP berpandangan lebih baik menggunakan pendekatan yang berbeda.Daripada berpikir mengubah Bali hanya melalui pendekatan infrastruktur, Hasto berpandangan bahwa lebih baik menggali seluruh kekayaan peradaban Bali melalui lontar dan lain-lain.“Langkah terpenting sekarang ini justru menggali keseluruhan nilai-nilai peradaban Bali. Falsafah kebahagiaan melalui Tri Hita Karana misalnya, sangat tepat ditransformasikan untuk Indonesia dan dunia. Di situlah peran penting Bali, bukan malah mereduksinya dengan bandara internasional di Bali Utara,” ucap Hasto.(sof/ANTARA)
Masa Jabatan Kades Enam Tahun Dinilai Sudah Cukup oleh APDESI Paser
Paser, FNN - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser, Kaltim, Nasri mengatakan masa jabatan seorang kepala desa (kades) enam tahun dinilai sudah cukup untuk membangun desa.\"Masa jabatan enam tahun Kades sudah cukup, kalau sembilan tahun terlalu lama,\" kata Nasri di Tanah Grogot, Kamis.Dia mengatakan, seperti diketahui saat ini para kades seluruh Indonesia yang tergabung dalam APDESI menggelar demo di Jakarta menuntut DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Nasri menilai, perpanjangan masa jabatan Kades menjadi sembilan tahun adalah sebuah kemunduran demokrasi, karena hal itu sama saja kembali kepada sistem lama yang lebih mengedepankan kepentingan politik kelompok tertentu.Padahal jika memang kades bekerja dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya, yang bersangkutan tentu akan dipilih kembali. Menurut pendapatnya soal batasan tiga periode untuk jabatan kades agar dihapus saja.\"Kalau kades itu kerjanya bagus, mau tiga periode, empat periode, atau lima periode, pasti akan dipilih kembali. Sebaliknya jika kinerja kades tidak baik, jangankan tiga periode, setengah periode saja bisa didemo warga,\" katanya.Yang lebih penting, ucapnya, bagaimana kades bisa menyelaraskan program desa dengan visi dan misi kepala daerah, karena hal itu bentuk sinergi program pembangunan yang berbasis desa atau membangun dari pinggiran.\"Desa adalah ujung tombak pembangunan dari bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau ada kades yang tidak sejalan dengan kepala daerah, itu patut dipertanyakan loyalitasnya dalam mendukung pembangunan,\" kata Nasri.Meski demikian berbeda berpendapat dengan mereka yang menuntut perpanjangan masa jabatan kades dari enam ke sembilan tahun, itu adalah hak mereka untuk menyampaikan pendapat.\"Itu sah sah saja dan legal menyuarakan ke DPR RI, karena DPR tempat mengadu. Kita kembalikan ke masyarakat apakah mereka juga setuju dengan jangka waktu yang panjang jabatan karena masyarakat jugalah yang memilih,\" ujarnya.Terus ditambahkannya, mereka selain menuntut perpanjangan masa jabatan juga meminta alokasi dana dari dana desa sebesar tiga persen untuk operasional kades.Selama ini alokasi tiga persen dari dana desa hanya untuk operasional pemerintah desa bukan operasional kades.(ida/ANTARA)
Ngamuk Soal Bandara Bali Utara, Jokowi Main Petak Umpet dengan Megawati
Jakarta, FNN - Meskipun proyek pembangunan bandara di Bali Utara sudah dicoret dari proyek strategi nasional (PSN) oleh Jokowi, tampaknya proyek ini masih akan berlanjut. Pemprov Bali, dalam hal ini Gubernur Bali, juga belum mengambil keputusan untuk membatalkan atau melanjutkan proyek ini. Tetapi, kecenderungannya akan dilanjutkan karena sudah ada agreement dengan China. Padahal, Megawati tidak setuju, bahkan sempat ngamuk berkaitan dengan masalah proyek ini. “Wah, ini Bu Mega sekarang punya dua petugas partai yang mbalelo,” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (19/01/23). Menurut Rocky, ambisi Pak Jokowi tidak mungkin tertahankan karena di balik ambisi itu ada komponen lain yang kita sebut keinginan China untuk menguasai industri-industri di Indonesia. “Kalau itu sudah menjadi kesepakatan bisnis, susah buat Ibu Mega untuk ngamuk karena nanti kalau dia dibatalkan berapa banyak yang musti diganti rugi ke China atau China akan ambil alih bandara itu karena wanprestasi,” ujar Rocky dalam sebuah pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kalau dihitung secara politis, kata Rocky, Jokowi menganggap bahwa teguran Bu Mega tidak ada akibatnya. Lain kalau misalnya Bu Mega langsung membatalkan Gubernur Bali dengan mencabut mandatnya. “Jadi, sebetulnya Ibu Mega dihadapkan pada kesulitan, yaitu dia akhirnya separuh diolok-olok oleh publik nanti kalau dia nggak berhasil untuk menghalangi bandara itu,” tambah Rocky. Kita mau lihat rakyat Bali berpihak kepada siapa. Menurut Rocky, tentu akan ada provokasi supaya itu diteruskan kalau PDIP ambil sikap yang radikal itu harus dihentikan. Jadi sebetulnya endorsement power dari Ibu Mega terhadap PDIP berkurang terus karena Gubernur Bali yang adalah kader PDIP mestinya melaporkan pada ketua partai tentang perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara itu. “Ini petanda bahwa istana akan fight back, istana akan menguji sejauh mana kekuatan Megawati untuk menghalangi pembangunan bandara itu,” tegas Rocky. Ini juga merupakan cara Jokowi menguji apakah Megawati mampu menggusur Bali dan kalau itu nggak bisa berarti dia nggak mampu untuk menegur atau menjewer presiden yang adalah kader dia. Di sini kita lihat persaingan politik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi justru akan diuji di Bali, yang adalah markasnya Megawati secara politis maupun secara darah keturunan Bali. Sementara itu, direktur utama Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) menyatakan bahwa Ibu Megawati bukan marah tetapi menunjukkan kekhawatiran terhadap lingkungan di Bali. Dia menjamin bahwa kekhawatiran Ibu Megawati terjadi karena belum mendapat penjelasan yang lebih komprehensif. Pihaknya yakin kalau Ibu Mega sudah mendapatkan penjelasan akan menerima. “Direktur ini kan petugas doang, ngapain dia ngomong yang begituan. Sebagai Dirut BIBU, beliau itu ditugaskan oleh Gubernur untuk membujuk Bu Mega, Gubernur ditugaskan oleh Jokowi untuk membujuk Bu Mega, tetapi di ujungnya Megawati yang mesti kasih keputusan, menolak atau mau dibujuk,” kata Rocky. Mestinya, kata Rocky, minimal ada pertemuan dengan Jokowi karena pada waktu itu Jokowi mengingat pesan Ibu Mega, lalu dia coret proyek itu. Dalam pandangan Rocky, Presiden Jokowi juga sedang pasang sinyal apakah Ibu Mega mampu menegur ulang dia, sementara di belakang layar bisnis sudah jalan. Artinya sudah ada cashback segala macam. Jadi, ini akhirnya sudah kejeblos saja karena China pasti akan komplain. Kalau dia mangkrak karena Mega ngamuk, itu akan menjadi bahan pembicaraan di China. (ida)
Panglima TNI Mutasi 223 Perwira, Termasuk Kasum
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 223 orang perwira termasuk Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono.Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/48/I/2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 16 Januari 2023 yang salinan dokumennya diperoleh ANTARA pada Kamis.Eko Margiyono dirotasi menjadi Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI, menggantikan Letjen Bambang Ismawan yang bertukar jabatan menjadi Kasum TNI.Dalam surat keputusan yang sama, Panglima TNI juga menunjuk Laksamana Muda TNI Irvansyah menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.Jabatan itu sebelumnya dipegang Laksamana Muhammad Ali yang sejak 28 Desember 2022 dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).Sementara jabatan Irvansyah sebelumnya, yakni Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III kini diduduki Laksamana Muda TNI Agus Hariadi yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).Sedangkan Laksamana Muda Yayan Sofiyan dirotasi dari jabatan sebelumnya Kepala Staf Koarmada RI menjadi Pangkolinlamil.(ida/ANTARA)
Jawa Barat Lumbung Suara Terbesar di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut Provinsi Jawa Barat masih menjadi lumbung suara nasional terbesar pada Pemilu Serentak 2024.\"Kalau mau menang di Pemilihan Presiden 2024 atau pemilu di Indonesia secara umum, tentu penguasaan basis di Jawa Barat itu menjadi mutlak dilakukan,\" kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, para peserta pemilu memerlukan suara pemilih dari Jawa Barat, khususnya bagi partai politik serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang membutuhkan suara besar untuk memenangkan pemilu.\"Siapa yang menguasai Jawa Barat, berpotensi menjadi pemenang,\" tambahnya.Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina tersebut menyatakan lebih dari 204,5 juta suara akan diperebutkan pada pesta demokrasi tahun depan. Dari angka tersebut, 58 persen di antaranya merupakan suara pemilih di Jawa.Oleh karena itu, apabila kontestan Pemilu 2024 menang di Jawa Barat dan kemenangan itu dikombinasikan dengan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta atau Banten, maka peluang menang akan semakin besar.Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, yang mengatakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu lumbung suara terbesar untuk pemilu di Indonesia.\"Jawa Barat adalah lumbung suara penting yang mesti direbut jika ingin menang pilpres,\" katanya.Dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, lanjutnya, Jawa Barat menjadi idola bagi kontestan pemilu. Bahkan, menurut Adi, menang di Jawa Barat bisa menutup kekalahan di wilayah lain yang jumlah pemilihnya tidak signifikan.\"Sangat rasional klaim yang menyebut menang di Jawa Barat adalah kunci menuju kemenangan, dengan catatan di wilayah kunci lainnya seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menang,\" jelasnya.Terkait dengan sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai tokoh berpengaruh dan populer di Jawa Barat, Adi mengatakan Ridwan Kamil diklaim dapat memberikan tambahan elektabilitas untuk partai politik.\"Setidaknya di Jawa Barat efeknya akan sangat terasa,\" ujar Adi.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Memenuhi Kriteria yang Dibutuhkan Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar karena telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh partai nya. \"Partai Golkar merasa Kang Emil (Ridwan Kamil) salah satu tokoh masyarakat yang memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar, dan secara ideologis tidak berbeda karena selama ini juga sudah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat,\" kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu. Selain itu, Airlangga menyebut telah mengenal pula kinerja dari Ridwan Kamil lantaran bekerja bersama-sama menangani pandemi COVID-19 selama beberapa waktu terakhir. \"Selama menangani COVID-19 bekerja sama dengan Kang Emil selama tiga tahun terakhir, jadi cara kerjanya kenal juga,\" ujarnya. Airlangga menyebut bahwa pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu bergabung ke Partai Golkar secara bertahap dengan lebih dulu masuk sebagai anggota dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar. \"Didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam ormas yang mendirikan partai Golkar yaitu Kosgoro 1957,\" ucapnya. Ia mengatakan bahwa Ridwan Kamil mendapuk posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. \"Diberikan tugas salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu, karena ini penting karena pemilu masih tinggal satu tahun,\" tuturnya. Untuk itu, ia berharap bergabung Ridwan Kamil sebagai politisi Jawa Barat terkemuka dapat semakin melengkapi Partai Golkar dalam berkontestasi pada Pemilu 2024, di mana Jawa Barat menjadi provinsi dengan lumbung suara yang besar pula bagi partai nya. \"Keberadaan Pak Emil akan memperkuat Golkar tidak hanya di Jawa Barat, tapi tugas dari Pak Emil adalah lebih luas dari itu yaitu selalu co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu),\" imbuhnya. Sementara, Ridwan Kamil mengatakan dengan bergabung sebagai kader Partai Golkar maka dirinya akan taat pada apa yang menjadi aturan dan keputusan partai sebagai referensi nya dalam bersikap, termasuk keputusan untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden (capres) dari Partai Golkar. \"Dan urusan tadi sudah jelas Partai Golkar memutuskan untuk mengusung Pak Airlangga di Pilpres, karena saya anggota Golkar artinya saya harus mengamankan itu. Caranya seperti apa? Nanti kreativitas-kreativitas yang akan saya bawa untuk menjadi jawaban dari hal tersebut,\" paparnya. Ia mengatakan dirinya telah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak yang menjadi bahan pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan bergabung ke Partai Golkar yang diakuinya telah ia lirik selama dua tahun belakangan. \"Menurut saya, saya punya banyak hal yang bisa saya sumbangkan ya ke negeri ini melalui institusi-institusi lain, salah satunya partai ini. Menurut saya, sudah saatnya karena saya sudah 10 tahun di eksekutif jadi pengalaman itu jadi manfaat,\" kata Emil. Kang Emil kemudian bergegas menaiki vespa berwarna kuning dengan mengenakan jaket kuning Partai Golkar dan helm putih usai pengumuman dirinya yang resmi bergabung dengan keluarga besar Partai Golkar. Selain dihadiri Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto, acara tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto, hingga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.(sof/ANTARA)
Nasdem Serahkan Cawapres ke Anies, Jika Golkar Bergabung Bakal Menjadi Game Changer
Jakarta, FNN - “Di dalam hiruk pikuk politik, di dalam kasak kusuk bahkan, dan di dalam tukar tambah politik, selalu kita mesti kembali pada pikiran awal pendirian negeri ini. Negeri ini antikorupsi dari awal karena presiden pertama kita Insinyur Soekarno tidak pernah sedikit pun mengambil atau terlibat dalam korupsi. Demikian juga pendiri-pendiri bangsa yang lain, lebih ingin bersoal jawab tentang etika politik ketimbang arogansi kekuasaan,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (18/01/23). Bandingkan apa yang pernah dibayangkan oleh founding person kita dengan keadaan sekarang yang transaksinya gila-gilaan. Kepemimpinan sejarah politik Indonesia itu tidak ada semacam keinginan untuk menumpuk kekayaan. Kita punya pelajaran etik yang panjang dalam sejarah kita. “Yang kita persoalkan, kenapa tiba-tiba bangsa ini jadi rakus dan arogan?” tanya Rocky. Sekarang, lanjut Rocky, kita tidak melihat bagaimana menteri-menteri mencontoh pemimpin-pemimpin awal kita karena disibukkan dengan transaksi. Jadi, betul-betul kita kekurangan intelektualitas dalam politik. Sementara itu, berkaitan dengan pencapresan Anies Baswedan, Surya Paloh kembali mengingatkan bahwa kewenangan untuk menentukan cawapres ada di tangan Anies. Namun, kelihatannya persoalan siapa yang akan jadi cawapres, di luar soal ada mahar, menjadi handicap kenapa tiga partai ini Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak segera mendeklarasikan Anies. Kelihatannya Demokrat tetap pada posisi menginginkan AHY menjadi cawapres. “Saya ngerti kondisi di dalam koalisi itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang saya nggak ngerti adalah kenapa saling tunggu untuk tukar tambah maharnya,” tukas Rocky. Padahal, lanjut Rocky, itu bisa dibagi ketika Anies sudah menjadi presiden, tetapi mereka maunya dibagi di depan. Meskipun demikian, sinyal-sinyal menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka akan bersatu. “Mungkin minggu depan sudah harus diucapkan. Kalau tidak, mereka menyiksa Anies dan siksaan itu justru dibaca oleh orang semacam Pak Firly,” kata Rocky. Menurut Rocky, kalau Anies mendeklarasikan bahwa dia sudah punya wakil presiden, KPK agak sulit, karena KPK akan menganggap bahwa Anies ternyata sudah punya dukungan publik yang kuat. Dalam soal transaksi itu, menurut Rocky, tentu Pak SBY akan hadir lebih maksimal dibandingkan dengan PKS, karena dia mantan presiden. Bahwa AHY yang diunggulkan di situ ya dengan sendirinya karena AHY adalah ketua partainya. “Jadi, Pak Surya Paloh saya kira mengerti juga secara pragmatis bahwa kalau Anies mau maju nggak mungkin dia sendirian tanpa backup dari tokoh. Tokoh yang dia lihat tentu adalah SBY, walaupun kita tahu bahwa pemilih Anies dan AHY sama. Jadi, secara elektabilitas tidak signifikan untuk tambah,” jelas Rocky. Kalau AHY jadi wakil presiden, menurut Rocky, Anies pasti akan menyerahkan banyak hal pada AHY. Mungkin Pak Surya Paloh akan berada di belakang layar karena SBY akan tampil. “Tetapi, orang akan ingat bahwa Surya Paloh adalah king maker yang cerdas dan cerdik. PKS tentu sedang dilobby supaya tidak terlalu baper, karena ini untuk kepentingan betul-betul mencari figur yang bisa jadi antitesis terhadap Jokowi. Kira-kira itu,” ujar Rocky. “Ibu Mega pasti juga akan melakukan kalkulasi setelah Anies dideklarasikan misalnya bersama AHY. Demikian juga Pak Erlangga, pasti juga akan berupaya untuk konsolidasi Golkar mau ke mana,” ujar Rocky. Atau mungkin ada kesepakatan baru, tambah koalisi, Golkar masuk di situ, karena KIB sudah berantakan, lalu muncul analisis baru bahwa Pak Erlangga juga bisa jadi wakil presiden,\" pungkas Rocky. (sof)
Tempatkan Airlangga-Moeldoko Teratas, Pengamat: CNN Lembaga Survei Tak Kredibel
Jakarta, FNN - Lembaga survei Citra Network Nasional (CNN) dinilai tidak kredibel dengan merilis temuannya yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Muldoko (30,2%) posisi teratas. \"Lembaga survei seperti itu sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan,\" kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu (8/1/2023). Menurut Jamiluddin, elektabilitas Airlangga dan Moeldoko bahkan masih jauh di bawah AHY. Level elektabilitas Airlangga dan Moeldoko masih setara dengan Puan Maharani. Jamiluddin menegaskan, hasil survei CNN yang menempatkan Airlangga-Moeldoko tertas layak diragukan disebabkan dua hal. Pertama, kesalahan metodologi, khususnya dalam menetapkan sampel dan alat ukur (instrument) yang digunakan. Kesalahan dua hal ini akan menyebabkan hasil penelitian menjadi invalid. \"Kedua, kesalahan dari peneliti. Kesalahan ini bisa disengaja dan tidak disengaja. Kalau kesalahan tidak disengaja tentu dapat dimaafkan. Sebab, bisa saja keterbatasan pengetahuan si peneliti tentang metode survei,\" paparnya. Namun bila disengaja, maka jelas ada upaya manipulasi data untuk mengerek elektabilitas seseorang. Lembaga survei seperti ini jelas memanfaatkan hasil riset untuk membentuk dan menggiring pendapat umum. \"Karena datanya invalid, maka pendapat umum yang dibentuk tentulah menyesatkan. Pendapat umum seperti ini disebut pendapat umum palsu,\" jelasnya. Kata Jamiluddin, lembaga survei seperti CNN sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan. Jadi, sudah saatnya dilakukan penertiban terhadap lembaga survei. Jangan sampai mereka berlindung di lembaga survei, tapi sebenarnya mereka melaksanakan peran tim sukses pemenangan kandidat atau partai tertentu. \"Orang-orang berkedok seperti itu harus sudah diakhiri. Mereka sudah merusak tatanan demokrasi dengan berkedok hasil survei,\" pungkas Jamiluddin. Citra Network Nasional (CNN) merilis temuannya yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Muldoko (30,2%) Unggul atas Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (22,2%), Puan Maharani-Ganjar Pranowo (21,2%), dan Anies Baswedan-Agus Hatimurti Yudhoyono (12,6%), dan tidak memilih (13,8%). (sws)
POPULER
