POLITIK
Pemprov NTT Siap Menjadi Tuan Rumah ASEAN Summit 2023
Kupang, FNN - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan siap menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang.\"Kita sudah siap semua, dan berbagai persiapan yang lain juga sedang dipersiapkan agar pelaksanaan KTT ASEAN berjalan lancar,\" kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, di Kupang, Senin.Hal ini disampaikan usai menghadiri acara Natal Bersama yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham NTT di Kupang.Ia mengatakan, banyak pihak menilai bahwa NTT tak akan sanggup menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN 2023.\"Namun kita akan buktikan kepada mereka yang tidak percaya bahwa kita bisa menjadi tuan rumah,\" tambah dia.Dia mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan KTT ASEAN 2023 bukan dilaksanakan di kota Labuan Bajo, tetapi akan digelar di Golo Mori.Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, juga menilai pemerintah pusat sedang mempersiapkan daerah tersebut menjadi tuan rumah pertemuan internasional itu.\"Beberapa waktu lalu menteri luar negeri kita Ibu Retno Lestari Priansasri Marsudi, meninjau persiapan di sini,\" ujar dia.Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Johanis Asadoma, juga memastikan pengamanan di wilayah itu jelang dan selama pelaksanaan KTT ASEAN pada Mei 2023 mendatang.Ia juga sudah melihat langsung berbagai persiapan di sana, dan untuk pengamanan dia mengatakan meminta petunjuk dari Mabes Polri karena berkaitan dengan keamanan nasional.(ida/ANTARA)
Heboh, Babe Haikal Berkhianat, Jadi Timses dan Umroh Bareng Ganjar?
Jakarta, FNN - Berapa hari ini, viral di media sosial tentang Ustad Haikal atau sering dipanggil Babe Haikal, yang saat ini sedang umroh bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Narasi yang muncul di media sosial itu menyebutkan bahwa Ustad Haikal Hasan sekarang sudah nyebrang, bahkan sudah menjadi pengkhianat, karena menjadi tim suksesnya Ganjar Pranowo dan sekarang mengajak Ganjar Pranowo umroh. Dari sumber berita lain diketahui bahwa ada penjelasan dari Ustad Bukhari Muslim (UBM) yang kebetulan bertemu dengan Babe Haikal. Kebetulan UBM ini satu hotel dengan Babe Haikal. Menanggapi hal ini, UBM mengajurkan perlunya tabayun terlebih dahulu. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (09/01/23) melakukan tabayun dengan Ustad Bukhari Muslim. Dari hasil tabayun dengan UBM diperoleh informasi bahwa memang Babe Haikal umroh bersama jamaahnya, kurang lebih satu bus, 30-40 orang. UBM sudah lebih dahulu tiba di Mekah sebelum Babe Haikal sampai di Mekah. Qodarullah Jumat lalu mereka sama-sama masuk masjid dan beliau berada tiga shaf di depan Babe Haikal. Selesai Jumatan, UBM baru tahu kalau ada peristiwa heboh itu, karena Babe Haikal live di Instagram. Kemudian, Babe Haikal menyampaikan kepada UBM bahwa tadi beliau berjumpa dengan Gubernur Jawa Tengah yang sedang umroh. Babe Haikal menyampaikan kepada UBM apa yang terjadi sebenarnya. “Jadi tidak ada setingan, tidak ada mengatakan bahwa umroh bareng, apalagi jadi tim sukses. Itu sama sekali tidak ada. Beliau sampaikan ke saya dan bahkan ditegur oleh saudara-saudaranya,” ujar UBM. Kalau kemudian tampak dalam foto mereka duduk berdampingan, itu karena saling kenal sehingga tim berinisitaif untuk duduk mendekat. “Jadi tidak ada perencanaan apa-apa, hanya karena kenal saja, say hello, kemudian difoto. Jadi tidak ada sama sekali. Saya cuma ingin supaya kita bertabayun, apalagi sesama muslim seperjuangan yang selama ini sudah melakukan banyak hal, supaya jangan menjadi fitnah, ” tambah UBM. Menurut UBM, kita sudah tahu bagaimana Babe Haikal, bagaimana pengorbanan beliau. Oleh karena itu, jika ada orang yang ngotot, apalagi sampai memberi label buruk kepada Babe Haikal, kita tanya pada diri kita apakah yang sudah kita buat. “Jadi, kalau yang kita nggak tahu janganlah, karena saya mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, difitnah,” tegas UBM. Peristiwa ini, lanjut UBM, adalah pelajaran bahwa kita harus tabayun kepada siapa pun supaya jangan sampai membuat umat ikut berdosa. Kita sering menyebut ada shodaqoh jariyah atau amal jariyah, tetapi kita sering lupa bahwa ada dosa jariyah, dosa yang berkesinambungan. Dosa yang tidak berakhir di dunia tapi sampai kita wafat pun akan mengalir dosa itu. Ini terjadi karena kita sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain ikut berdosa karena itu. Kalau tiba-tiba betul bahwa Babe Haikal menjadi timses Ganjar atau bersimpati dengan Ganjar apakah itu sesuatu yang salah dan menjadi sebuah pengkhianatan? “Saya tidak bisa menilai itu. Tapi beliau yakinkan saya, nggak mungkinlah akhi. Apalagi diucapkan di Mekah. Saya nggak mungkin nyuruh sumpah atau segala macam,” jawab UMB. Kalau kemudian beliau-betul begitu, kata UBM, itu di luar tanggung jawabnya. UBM hanya bisa menilai yang diucapkan, sedangkan yang di dalam hatinya beliau tidak tahu.(sof)
Tidak Menghormati Sahabat Bangsa, PM Malaysia Tiba Hanya Disambut Menteri PUPR, Tidak Penting?
Jakarta, FNN - Ada beberapa momentum penting dalam pekan kemarin, di antaranya hadirnya Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kehadairan Anwar Ibrahim merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah beliau terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi, kehadiran Anwar Ibrahim ternyata hanya disambut oleh Menteri PUPR. Kemudian muncul statement dari Menteri PUPR bahwa kemungkinan Pak Jokowi dengan Pak Anwar Ibrahim akan membicarakan soal investasi Malaysia di Ibukota Negara Baru. “Itu alasan yang mengada-ada, karena mau membicarakan investasi infrastruktur maka yang menjemput adalah menteri PUPR,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (09/01/23) dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Bagaimana kalau Anwar Ibrahim ternyata mau bicara soal pertanian? Atau bagaimana setelah bertemu Anwar Ibrahim malah bilang bahwa dia mau membicaraka soal perikanan. “Jadi, tidak ada semacam protokoler yang menghormati tamu. Kan minimal ada Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Menteri PUPR memang menteri yang aktif, tapi bukan dalam kapasitas untuk mewakili semacam elegasi negara, untuk menyambut tamu pertama dan kita hargai betul-betul perjuangan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bukan sekadar tamu. Beliau adalah sahabat bangsa Indonesia. Banyak sekali LSM yang bersahabat dengan Anwar Ibrahim. Bahkan, kalau LSM Indonesia datang ke Malaysia, Pak Anwar Ibrahim menganggapnya sebagai teman. Demikian juga jika ustad-ustad berkunjung ke Malaysia, mereka dianggap sebagai keluarga. “Jadi terlalu terlalu dangkal sebetulnya. Ini yang sering saya katakan kok tidak ada etika diplomasi. Itu negara sahabat yang betul-betul ada di depan mata kita. Itu semacam kedunguan diplomasi Indonesia dan itu catatan saja dalam sejarah diplomasi, sangat tidak etis,” ujar Rocky. (ida)
Untuk Mencari Prajurit Hilang di Yapen, Dua Kapal Perang dan Pesawat Militer Dikerahkan
Jayapura, FNN - Dua kapal perang dan pesawat terbang militer saat ini dikerahkan untuk mencari dua prajurit yang menjadi korban tenggelamnya perahu cepat di perairan Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Komandan Korem 173/PVB, Brigadir Jenderal TNI Sri Widodo, Senin di Jayapura, mengatakan, yang dikerahkan adalah KRI Albakora dari Lanal Biak, KRI Dorang dari Lantamal X Jayapura dan pesawat udara NC-212 Casa dari Koarmada III Sorong. Ketiganya menyisir di sekitar TKP tenggelamnya perahu cepat di perairan Pulau Kurudu, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari laporan yang diterima Sabtu (7/1) pukul 09.00 WIT, Plh Danramil 1709-05/Wartas, Serma Wiyoto, beserta enam anggota Koramil 1709-05/Wartas dan penumpang lain (masyarakat sipil) berangkat dari pelabuhan rakyat jembatan 3000 Serui, menuju kampung Barapasi, Distrik Wartas, Kabupaten Memberamo Raya, dengan menggunakan satu perahu cepat milik masyarakat. Sekitar pukul 09.53 WIT, perahu cepat hilang kontak dan pukul 16.30 WIT, Serda Nanang Babinsa Koramil 1709-05/Wartas melaporkan hal itu kepada Kapten Inf Joko Alip yang kemudian dilaporkan ke SAR Serui dan satuan lainnya, kata Brigjen TNI Sri Widodo. Widodo menjelaskan, Minggu (8/1) sekitar pukul 03.55 WIT, Kapolres Kepulauan Yapen menginformasikan ditemukan beberapa jenazah yang terdampar di perairan Pulau Kurudu Distrik Pulau Kurudu. \"KM Jolor yang berangkat dari Serui ke kampung Gesa, Kabupaten Mamberamo Raya yang awalnya menemukan para korban,\" kata Brigjen TNI Sri Widodo. 14 Penumpang yang turut dalam perahu cepat itu yaitu Serma Wiyoto (Plh. Danramil 1709-05/Wartas), Serda Yunus Dimara (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Ehud (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Ardo (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), dan Serda Arafat (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas). Kemudian Serda Jem (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Serda Tomy karter (Babinsa Koramil 1709-05/Wartas), Anggreyani Senggoko (masyarakat), Elan Senggoko (masyarakat), Raja Senggoko (masyarakat), Abner Senggoko (masyarakat), Isak Imbiri (motoris), Bastian Mairebo (helper), dan Anggi Sasongko (tenaga bantuan). Dari 14 korban yang belum ditemukan yaitu Serda Tomy Karter (Babinsa Ramil 1709-05/Wartas) dan Serda Jems (Babinsa Ramil 1709-05/Wartas). Korban yang meninggal yaitu Ehut Flandi Yomaki dan Serda Arafat Wawini anggota Koramil Barapasi, Kodim 1709-05/Yawa dan Elan Melati Senggoku.(ida/ANTARA)
Pesawat Sipil yang Mendarat di Bandara Oksibil Ditembaki Kelompok Bersenjata
Jayapura, FNN - Kelompok bersenjata Papua Senin (9/1) dilaporkan menembaki pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kepala Polres Pegunungan Bintang, AKBP Davi Bustomi, kepada ANTARA, Senin, mengakui ada laporan penembakan terhadap pesawat milik Ikairos sehingga pesawat yang membawa aneka barang dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul langsung terbang balik kembali.\"Memang pesawat kargo milik Ikairos ditembaki sekitar pukul 10.45 WIT dan pesawat terbang itu tidak jadi mendarat,\" kata dia. Kepala Unit Pengelolaan Bandar Udara Oksibil, Agus Hadi, secara terpisah mengatakan, penembakan dilaporkan saat pesawat dengan nomor registrasi PK-HVV berada di titik tunggu sebelum mendarat di Bandara Oksibil dan melaporkan terkena tembakan di badan pesawat. Akibatnya pesawat terbang itu langsung balik kembali ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul. \"Belum diketahui bagian mana yang terkena tembakan karena pesawat tersebut langsung kembali ke Tanah Merah, \" kata dia. Ditambahkan, penembakan itu terjadi di ujung bandara dan akibat penembakan, pesawat terbang tidak diizinkan mengudara. \"Namun saat aparat keamanan menyatakan aman, pesawat yang berada di bandara kembali terbang ke Jayapura dan operasional bandara tetap dibuka,\" kata dia. (ida/ANTARA)
Sikap Delapan Parpol Soal Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Pertemuan delapan elite partai politik menghasilkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,\" ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu. Hadir dalam pertemuan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir. Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. \"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,\" kata Airlangga. Kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. \"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,\" paparnya. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, lanjut Airlangga, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. \"Kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi,\" kata Airlangga.(ida/ANTARA)
Demokrat Menolak Sistem Proporsional Tertutup
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa parta inya sejak awal menolak sistem proporsional tertutup karena sistem itu merampas hak rakyat. \"Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,\" tegas AHY saat konferensi pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu. Oleh karena itu, dia berharap siapa pun pemimpin yang terpilih nanti dapat membawa perubahan. \"Kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar bisa membawa perubahan,\" ujarnya. Dia juga berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan UU yang berlaku saat ini. \"Sehingga, kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik, Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil,\" jelasnya Dia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup atau mencoblos nama partai tentunya dapat meruntuhkan semangat para kader. \"Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem, dan kami ingin yang terbaik lah, bawa aspirasi masyarakat luas,\" tuturnya. Oleh karena itu, AHY mengapresiasi pertemuan delapan partai yang diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tersebut. Sebelumnya, pertemuan delapan elite partai politik mengeluarkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. \"Pada siang hari ini, kita delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,\" kata Airlangga. Hadir dalam pertemuan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara. Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir. Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. \"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,\" kata Airlangga. Kedua, 8 parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. \"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,\" paparnya.(ida/ANTARA)
Hanya Enam Nama Penuhi Kriteria Capres
Jakarta, FNN - Jelang pengumuman bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara realitas politik, hanya ada dua kriteria yang memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. \"Yang bisa ikut dalam pertarungan pilpres, hanya politikus yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei,\" kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting kepada redaksi FNN di Jakarta, Ahad (8/1). Dua kriteria itu, menurut Selamat Ginting, hanya ada pada enam orang. Mereka adalah Puan Maharani (PDIP), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Airlangga Hartarto (Partai Golongan Karya/Golkar), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Ganjar Pranowo (PDIP), dan Anies Baswedan (nonpartai). \"Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY memiliki tiket dari partai politiknya. Sementara Ganjar dan Anies memiliki elektabilitas tinggi bersama Prabowo,\" ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. Secara realitas politik, lanjut Ginting, di luar enam nama tersebut, sulit untuk bisa masuk dalam pertarungan pilpres 2024. Memang ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, namun elektabilitasnya tidak memungkinkan untuk bisa bersaing. Berbeda dengan AHY, elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Muhaimin Iskandar. \"Puan Maharani elektabilitasnya saat ini memang belum bisa naik signifikan, namun dia punya tiket dari PDIP sebagai penerus trah Sukarno. Apalagi PDIP memenuhi syarat untuk bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain,\" ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas ini. Dari enam nama tersebut, kata Selamat Ginting, maka kemungkinannya hanya akan menghasilkan tiga pasangan yang menempatkan mereka dalam gerbong bakal capres maupun cawapres. \"Tentu saja dengan catatan tidak ada peristiwa besar yang memporak-porandakan konstalasi politik hingga Januari 2023 ini,\" ujar kandidat doktor ilmu politik. Sehingga, lanjut Ginting, kemungkinan mereka akan berpasangan satu sama lain. Potensi pasangan yang realistis secara politik, ada tiga, yakni: Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan berpasangan AHY. \"Itulah tiga pasangan yang realistis secara politik untuk maju dalam pertarungan pilpres 2024,\" ungkap Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Di luar nama itu, ia mengungkapkan setidaknya ada empat nama yang bisa masuk dalam tikungan terakhir pertarungan politik pilpres 2024. \"Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Itulah kuda hitam politik dalam pilpres 2024,\" ungkap Ginting. Namun, lanjutnya, peluang mereka kecil untuk bisa menyalip enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi. \"Apakah mereka sanggup memiliki daya tawar politik tinggi untuk mengganti enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi?\" pungkas Ginting. (sws)
Anies Baswedan Dijadwalkan Kunjungi NTB
Mataram, FNN - Bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan dijadwalkan akan mengunjungi Nusa Tenggara Barat pada 30-31 Januari 2023 mendatang.\"Agendanya satu hari di Pulau Lombok dan satu hari di Pulau Sumbawa,\" kata Ketua Panitia yang juga Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur, Rumaksi di Kantor DPW Partai NasDem NTB di Kota Mataram, Jumat.Ia mengatakan dalam kunjungan-nya ke NTB, Anies Baswedan dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan relawan dari lintas agama baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.Selain bertemu dengan tokoh lintas agama dan relawan. Anies Baswedan juga akan mengunjungi Desa Wisata Sade di Lombok Tengah. Kemudian juga Pondok Pesantren Yatofa di Bodak, Lombok Tengah.\"Di Ponpes Yatofa, Pak Anies akan bersilaturahmi dan melakukan pengajian bersama pimpinan pondok pesantren dan masyarakat,\" ujarnya.Setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi peternak sapi di Desa Wanaseba, Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya itu, bakal calon presiden Partai NasDem itu, juga akan melaksanakan shalat berjemaah di Masjid Jamik, Masbagik, Lombok Timur.\"Setelah dari Masjid Masbagik, Pak Anies akan diarak pakai kuda menuju Lapangan Gotong Royong Masbagik. Pak Anies akan mengukuhkan pengurus ranting Partai Nasdem se-Pulau Lombok. Dari situ melanjutkan perjalanan ke Lombok Barat untuk silaturahmi dengan tokoh agama lintas agama bersama Bupati Lombok Barat selaku Ketua Dewan Pakar Partai NasDem,\" terang Rumaksi.Kemudian pada 31 Januari, Anies Baswedan akan terbang ke Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa, Anies Baswedan akan mengunjungi Kota Bima. Setelah itu akan bergerak menuju Kabupaten Sumbawa.\"Jadi kegiatan di Pulau Sumbawa juga sama dengan yang ada di Lombok,\" ucapnya didampingi anggota DPR RI dapil NTB dari Fraksi Partai NasDem, Syamsul Luthfi, Ketua DPD NasDem Lombok Tengah Syamsul Hadi, Ketua DPD NasDem Lombok Barat Tarmizi, dan Ketua DPD NasDem Kota Bima Muthmainnah.Menurut dia, panitia daerah siap mengawal kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut selama mengunjungi NTB, bahkan DPW Partai NasDem memastikan bahwa kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan ke NTB akan berjalan aman dan kondusif.Karena itu, pihaknya mempersilakan bagi siapapun khususnya tim relawan untuk melakukan komunikasi dengan DPW Partai NasDem terkait rencana kedatangan Anies Baswedan di NTB.\"Khusus saat pertemuan di Ponpes Yatofa akan ada kejutan yang disampaikan. Cuma apa kejutan itu nanti disampaikan saat Pak Anies Baswedan datang ke NTB,\" katanya.(ida/ANTARA)
Nggak Bakal Adil! Gugat Perppu Ciptaker, Aktivis dan Mahasiswa Tolak Adik Ipar Jokowi
Jakarta, FNN – Seperti tahun 2022, tahun 2023 pun tensi politik masih terus memanas. Kemarin akhirnya masuk gugatan terhadap Perppu Ciptaker. Sejumlah aktivis dan mahasiswa menggugat Perppu Ciptaker tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menarik adalah permintaan dari pengacara para penggugat agar Ketua MK, Anwar Utsman, tidak menjadi anggota majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan ini karena dikhawatirkan akan terjadi conflict of interest. “Ya, soal conflict of interest ada di mana-mana dan conflict of interest yang tertinggi adalah antara Jokowi dan Mahkamah Konstitusi sendiri,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (07/01/230) yang diapndu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, kalau conflict of interest antara Ketua MK dengan Presiden itu pasti, karena soal hubungan darah yang secara hukum ada. Tetapi, yang lebih penting adalah antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diatur oleh Undang-undang Dasar dan Presiden sebagai lembaga juga yang diwajibkan untuk taat pada semua keputusan yudikasi. Kita, lanjut Rocky, mengerti bahwa orang tetap mengikuti prosedur hukum, yaitu judicial review, meski kita tahu ujungnya pasti ditolak, kecuali MK terancam secara riil oleh tekanan massa. Kalau cuma pakar masuk ke situ, tidak ada pointnya. Sudah berkali-kali diajukan hal yang sama dan kita tahu otak hakim-hakim MK standar saja. Mereka tidak bisa membaca beyond legal reasoning. Bagus saja ikuti prosedur, dilaporkan minta di-review, tetapi yang memungkinkan kita berpikir tentang pemakzulan, misalnya. Itu kalau ada tekanan massa. Menurut Rocky, DPR ikut bertanggung jawab, karena itu DPR tidak boleh protes secara normatif. Tetapi, secara deskriptif DPR juga bisa membaca kepentingan publik yang memang berbeda dengan ketika DPR menyetujui. DPR bisa mengatakan bahwa sekarang ada novum bahwa publik marah karena Jokowi mempermainkan undang-undang, mempermainkan aturan dengan menghalalkan sesuatu yang dinyatakan haram. Kan ada alasan baru bahwa DPR tidak melakukan tindakan seperti yang diperintahkan oleh MK supaya pelajari ulang dan proses dari awal agar ada partisipasi yang bermakna. Tetapi, kita akan tunggu pakar-pakar hukum tata negara ini justru mendorong supaya ada impeachment. “Jadi, kalau Pak Jimly sudah ngomong begitu, itu artinya Jimly tahu bahwa DPR nggak bisa, tetapi ada situasi sosiologi di masyarakat, buruh bergerak, mahasiswa bergerak, dan bahkan mahasiswa yang mengajukan judicial review,” ungkap Rocky. Tetapi, menurut Rocky, di atas itu kita tahu bahwa ini tidak mungkin dibatalkan karena bahkan Pak Wakil Presiden sendiri bilang bahwa ini untuk melayani kepentingan investor. Demikian juga Pak Bahlil, yang mengatakan bahwa demi potensi 1200 triliun itu masuk dalam bentuk investasi, maka satu-satunya cara adalah dengan meresmikan omnibuslaw sebagai undang-undang. Kegentingannya rupanya di situ, demi investor, lanjut Rocky. Bagaimana jika undang-undang omnibuslaw sudah diresmikan lalu investasi 1200 triliun itu tidak masuk. Siapa yang bertanggung jawab? Sebetulnya, yang disebut sebagai kegentingan memaksa adalah apa yang ada di depan mata dan mesti dilayani secara secara real time. Ini masih menunggu 1200 triliun, yang mereka maksud dengan kegentingan memaksa. “Sesuatu yang potensial itu, bukan kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa itu yang di depan mata,” tegas Rocky. (sof)
POPULER
