POLITIK
Relawan Projo Menyatakan Menolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Jokowi
Jakarta, FNN - Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyatakan sikap bahwa Projo menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.\"Hari ini sekali lagi DPP Projo menyampaikan sikap kami secara resmi. Selamatkan Jokowi dan tolak penundaan Pemilu. Buat kita isu penundaan Pemilu dan tiga periode berbahaya buat Jokowi,\" kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu.Menurutnya, wacana tersebut berbahaya karena bertabrakan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan berlawanan dengan semangat reformasi. Ia juga menilai wacana tersebut bisa mendorong lahirnya kekuasaan yang totalitarian.\"Dan kita tidak mungkin ada dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya,\" ujarnya.Sekjen DPP Projo Handoko juga menyebut bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berbahaya dan merusak bangunan demokrasi.\"Suara-suara tersebut seakan menjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, wacana penundaan pemilu tidak memiliki dasar, prasyarat dan syarat yang mengharuskan terjadinya penundaan pemilu.\"Bagi Projo, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan,\" tuturnya.Ia menilai pembatasan masa jabatan presiden dua periode dan pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dilaksanakan agar terjadi sirkulasi elite untuk keberlanjutan regenerasi yang berlandaskan pada demokrasi berbasis pemerataan distribusi kekuasaan.\"Ini akan menjadi sikap dasar bagi Projo bahwa kami berada pada garis depan nilai-nilai untuk menjaga menggawangi bahwa proses konsolidasi demokrasi harus terus berlanjut, regenerasi harus terus lanjut,\" kata Handoko.(ida/ANTARA)
Pemerintah Pusat Diminta Merespon Cepat Kedatangan Rohingya ke Aceh
Banda Aceh, FNN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah pusat untuk merespon cepat kedatangan para pengungsi dari Rohingya yang terus bertambah ke tanah rencong.\"Jakarta (pemerintah pusat) sendiri harus merespon terkait adanya pergerakan kedatangan para imigran Rohingnya ke Aceh,\" kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh, Selasa.Dalam dua hari ini Aceh kedatangan para pengungsi dari negara Myanmar suku Rohingya, pertama pada Minggu (25/12) sebanyak 57 orang di pantai Aceh Besar.Kemudian, kemarin (26/12), Aceh kembali didatangi imigran Rohingya sebanyak 185 orang di kawasan perairan Laweung, Kabupaten Pidie.Iskandar menyampaikan, secara kemanusiaan terkait kedatangan imigran Rohingnya yang sudah bertubi-tubi ke Aceh baik di Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perlindungan.\"Penyediaan obat-obatan, makanan, dan pakaian, karena secara kemanusiaan siapa pun wajib untuk memberi rasa kemanusiaan dan keadilan bagi mereka,\" ujarnya.Namun, kata Iskandar, para pihak terkait dalam persoalan penanganan pengungsi internasional, dan pemerintah provinsi Aceh harus secepat mungkin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Apalagi ada isu mereka adalah pencari suaka.Artinya pemerintah melalui departemen luar negeri dan penegak hukum lainnya harus merespon cepat, atau melakukan investigasi dan penyelidikan apa yang melatarbelakangi para imigran Rohingnya itu ke Aceh.\"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia,\" katanya.Iskandar menuturkan, berdasarkan catatan serta amatan dirinya melalui media massa, terdapat sejumlah kasus terdamparnya etnis Rohingnya, dan banyak dari mereka yang melarikan diri dari tempat penampungan.Misalnya, lanjut Iskandar, baru-baru ini di Lhokseumawe diantara mereka banyak yang melarikan diri. Maka ia juga mempertanyakan siapa yang memfasilitasi pelarian mereka, penampung serta kemana tujuan pelariannya, karena itu perlu diusut secara tuntas.\"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia, kemudian akan dibawa melalui Sumut dan masuk kembali ke Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,\" ujar Iskandar.(sof/ANTARA)
Pemerintah Paham Dinamika Tahun Politik
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemerintah memahami dinamika yang akan terjadi pada tahun politik, sehingga bisa menginstruksikan dan mengantisipasi ancaman yang akan hadir dan cara efektif menanganinya.“Kalau kita (pemerintah) melihat dinamika perpolitikan Indonesia dalam pilkada maupun pemilu, kita sepertinya sudah paham,” ujar Moeldoko.Hal itu disampaikan Moeldoko usai acara Catatan Akhir dan Awal Tahun Kantor Staf Presiden, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan tentang kesiapan KSP dalam mengawal dan mengantisipasi gangguan keamanan selama tahun politik.Dia mengatakan dirinya selaku mantan Panglima TNI, sangat memahami situasi tahun politik. Karena saat menjabat sebagai panglima, Moeldoko turut mengawal keamanan pemilu.Menurutnya kondisi tahun politik saat ini tidak akan banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarpartai politik sudah bisa terbaca semua.“Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah dikenali dengan baik, sehingga pemerintah bisa menginstruksikan kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak yang efektif seperti apa, saya kira sudah disiapkan,” ujarnya.(ida/ANTARA)
Memprihatinkan Isu Penyelewengan Bantuan oleh Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan keprihatinannya terkait isu penyelewengan bantuan kemanusiaan oleh kepala daerah, menyusul laporan dugaan penyelewengan bantuan penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Jika benar demikian, tentu tindakan demikian adalah moral hazard (risiko moral) yang susah diterima dengan akal dan logika sehat,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Didik menilai aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut. Bila ada bukti permulaan yang cukup, lanjut dia, maka bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.“Untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut, tentu harus terukur. Bisa dimulai dari governance, transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan termasuk penerimaan, pemanfaatan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.Ia memaparkan Indonesia sedianya telah memiliki perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bantuan bencana, termasuk bantuan dari luar negeri di antaranya, (1) UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; (2) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; (3) PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (4) PP 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.Berikutnya, (5) PP 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (6) Peraturan Menteri Keuangan 69/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam; (7) Peraturan Kepala BNPB 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; (8) Peraturan Kepala BNPB 6/2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana.Sebagaimana Peraturan Kepala BNPB 6/2018, ia menyebut mekanisme masuknya bantuan internasional diawali dengan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk menerima tawaran bantuan. Kemudian, ujarnya lagi, BNPB akan mengirimkan surat edaran kepada organisasi internasional yang berisi, antara lain laporan singkat tentang kejadian bencana, lamanya waktu tanggap darurat, kebutuhan mendesak logistik/peralatan dan kebutuhan personel yang profesional.“Bahkan, jika bantuan tersebut berupa uang harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus,” ucapnya.Ia menyebut pemanfaatan bantuan internasional juga seharusnya dikelola dan diintegrasikan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Dalam hal itu, ujarnya lagi, BNPB berwenang untuk mengkoordinasikan bantuan internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) atau Posko Nasional PDB.“Dan penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan internasional ini menjadi tanggung jawab BNPB. Jika ingin menelusuri adanya potensi penyimpangan dan siapa yang harus bertanggung jawab, sangat loud and clear aturan main dan regulasi-nya,” kata Didik.Sebelumnya, Senin (26/12), KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.\"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta.KPK memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Laporan itu dilakukan oleh Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Jumat (16/12).(ida/ANTARA)
DKPP Mengingatkan Agar di Pemilu 2024 Adu Gagasan, Bukan Politik Identitas
Jakarta, FNN - Anggota DKPP J. Kristiadi mengingatkan para kontestan Pemilihan Umum 2024 agar adu gagasan pada pemilu, bukan malah menggunakan cara-cara tidak baik seperti politik identitas. \"Politik identitas perlu dicermati secara serius untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengalahkan politik identitas,\" kata J. Kristiadi di Jakarta, Selasa. Hal itu disampaikan Kristiadi dalam webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, politik identitas masih menjadi ancaman pada Pemilu/Pilkada 2024. Oleh karena itu, politik identitas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan kepemiluan. Untuk meminimalisasi politik identitas, kata peneliti senior CSIS itu, pada pemilu mendatang semua pemegang kepentingan harus mendorong pesta demokrasi menjadi kontestasi yang penuh dengan adu gagasan. Kontestasi pertarungan gagasan (debat) tersebut, kata dia, bertujuan untuk memuliakan kehidupan bersama. Namun, dengan cacatan apa yang disampaikan mengandung kebenaran yang harus diakui oleh para kontestan. \"Tidak boleh ngotot, apalagi saling menjatuhkan dalam debat tersebut karena bertujuan untuk adu gagasan. Kontestan juga harus mengakui ada kebenaran di setiap gagasan yang disampaikan,\" katanya lagi. Kristiadi juga mengajak pemegang kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan nilai pemilu di Tanah Air, antara lain, dengan meningkatkan kepekaan calon-calon anggota legislatif terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat. \"Kalau tidak demikian, demokrasi akan hanya jadi cangkang dan prosedural saja,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Remaja Tenggelam di Pantai Trikora 4 Bintan Belum Ditemukan
Bintan, FNN - Tim Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, belum menemukan Kiyoko, remaja yang tenggelam di Pantai Trikora 4 Kabupaten Bintan, Senin (26/12) sekitar pukul 18.00 WIB.Keluarga korban membantu petugas mencari siswi di salah satu SMAN di Kota Tanjungpinang tersebut.\"Belum ditemukan. Kami sejak tadi malam sampai sekarang berada di lokasi kejadian,\" kata Juniciwa Ogawa, abang kandung dari korban, Selasa.Saat ini, air laut di sepanjang Pantai Trikora 4 mulai pasang. Gelombang laut cukup tinggi, disertai angin kencang.Seksi Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Azizi mengatakan petugas gabungan masih melakukan pencarian.\"Ini memasuki hari kedua pencarian korban. Mudah-mudahan segera ditemukan,\" ucapnya.Berdasarkan keterangan korban yang selamat, Kiyoko (17) bersama empat orang remaja lainnya berenang pada Senin sore. Mereka terseret arus dan gelombang laut yang tinggi.Dua dari lima orang remaja itu berhasil ke tepi pantai lebih awal, kemudian dua orang remaja lainnya juga berhasil ke tepi pantai. Dalam peristiwa itu, Kiyoto tidak ditemukan sampai sekarang.\"Dua orang korban yang selamat masih dirawat,\" ujarnya.Kepala Satpol Airud Polres Bintan Iptu Sarianto mengatakan pihaknya masih mencari korban. Ia berharap korban segera ditemukan.Ia mengimbau warga untuk sementara waktu tidak berenang di Pantai Trikora karena cuaca ekstrem.\"Sekarang masim angin utara, gelombang laut tinggi dan arus kuat sehingga membahayakan keselamatan warga yang berenang,\" katanya.(ida/ANTARA)
ASN Diingatkan untuk Menghindari Pelanggaran Netralitas di Medsos
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menghindari pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024 di media sosial.\"Yang tidak disadari, bukan hanya tadi disebutkan pengumpulan (dukungan dari ASN kepada peserta pemilu tertentu), melainkan juga adalah masalah media sosial yang dimiliki para ASN karena pelanggaran paling banyak itu pelanggaran di media sosial,\" ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional HUT Ke-51 KORPRI Tahun 2022 bertajuk “Netralitas ASN: Tidak Bisa Ditawar”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, di Jakarta, Selasa.Sebagaimana yang telah dia sampaikan dalam kegiatan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (31/5) lalu, sejauh ini masih ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.Oleh karena itu, kata Bagja, saat ini Bawaslu senantiasa berupaya memasifkan sosialisasi tentang pengawasan netralitas ASN yang disepakati oleh lima lembaga. Mereka adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Bawaslu.Sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan informasi mendetail kepada para ASN mengenai segala hal yang termasuk ke dalam pelanggaran netralitas ASN.Selain melakukan sosialisasi, tambah Bagja, Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis, dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024.Perancangan strategi itu dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan beberapa pihak, yakni KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.\"Penguatan kerja sama ini selanjutnya dilakukan melalui pembentukan gugus tugas pengawasan netralitas ASN,\" ucap Bagja.(ida/ANTARA)
Usut Tuntas Kematian Tarik Tambang di Unhas
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali meminta Polri mengusut tuntas dan transparan terhadap kasus kematian akibat insiden tarik tambang yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.Ahmad Ali mengatakan Komisi III DPR akan mempertanyakan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus nahas yang dilakukan untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) tersebut.\"Komisi III akan turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengecek kasusnya. Setelah reses, kami akan melakukan kunjungan ke sana sekaligus akan ditanyakan ke Polri kalau kasusnya tidak jelas,\" kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, kematian dalam acara tarik tambang di Makassar tersebut masih menyisakan pertanyaan di DPR, yakni soal siapa yang memaksakan acara tetap diselenggarakan kendati belum mendapatkan izin dari kepolisian.\"Sejak kejadiannya, ada dua pernyataan yang berbeda dari dua institusi. Kapolsek mengatakan bahwa acara tarik tambang tanpa izin, kemudian kapolresta mengatakan ada izin. Nah, yang mana yang benar?\" katanya.Berdasarkan informasi, lanjut Ali, acara yang merenggut satu korban jiwa dan sejumlah peserta lain luka-luka tersebut tidak mengantongi izin penyelenggaraan.\"Tapi, saya kebetulan di Komisi III DPR mendapatkan informasi, insya Allah valid, jika kegiatan tarik tambang tidak ada izin. Pertanyaannya, kalau tidak ada izin, maka siapa yang menyuruh panitia melaksanakan kegiatan ini?\" tambahnya.Oleh karena itu, Ahmad Ali mendesak polisi mengungkap siapa saja memerintahkan panitia untuk menggelar acara yang melibatkan ribuan peserta di jalan raya itu. Dia pun menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkapkan ke publik.\"Itu tugas polisi kan, tapi tujuan dari tarik tambang ini kan jelas untuk memecahkan rekor Muri. Harusnya, dicari siapa aktor yang mempunyai ambisi itu, kan harus jelas,\" jelasnya.Dia pun meminta agar kasus kematian acara tarik tambang itu tidak lagi disidik di polres setempat, melainkan ditarik ke Polda Sulawesi Selatan atau Mabes Polri, guna mengantisipasi adanya indikasi melindungi pihak-pihak tertentu.\"Panitia kan hanya melaksanakan, yang menyuruh apakah institusi atau perorangan?\" ujarnya.Sebelumnya, Minggu (18/12), kegiatan tarik tambang yang digelar IKA Unhas di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tersebut diikuti 5.000 orang peserta.Penyelenggara kegiatan menyiapkan tali tambang sepanjang 1.540 meter dengan peserta di kedua sisi masing-masing 2.500 orang. Masita, warga di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar, menjadi korban jiwa setelah terjatuh dan kepalanya terbentur hingga mengeluarkan banyak darah.Selain mengakibatkan satu orang meninggal dunia karena pendarahan di kepalanya, insiden tersebut juga mengakibatkan tiga orang luka-luka.(ida/FNN)
Bertambah, Korban Tewas Pipa Migas di Tanjabbar
Jambi, FNN - Korban kecelakaan kerja yang menyebabkan delapan orang pekerja saat sedang memperbaiki pipa gas bocor dan terbakar di Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi, bertambah satu sehingga total korban yang meninggal dunia ada dua orang.Keterangan resmi dari pihak PT PetroChina International Jabung Ltd yang diterima Senin, menyatakan, mereka menyampaikan kabar duka atas meninggalnya rekan kerja atas nama Randi Afrianto (25) pada Sabtu (24/12) di Jakarta dan sebelumnya korban yang meninggal dunia atas nama Kastalani (43). Mereka semua sempat dirawat di Jakarta.Korban kedua Randi adalah satu dari delapan pekerja yang kecelakaan kerja di Area NEB#9 di Betara, TanjungJabung Barat, Minggu (18/12). Korban dan lima orang pekerja lain dievakuasi ke Jakarta untuk pengobatan lebih lanjut sejak Senin lalu (19/12).\"Manajemen dan pekerja PetroChina sungguh berduka dengan kepergian rekannya Randi dan Kastalani dan kami tidak dapat membayangkan kesedihan keluarga yang ditinggalkan dan meski demikian kami akan memberikan pendampingan terbaik bagi keluarga di masa berkabung ini,\" kata Vice President HR and Relations, Dencio Renato Boele, dalam keterangan itu.Afianto merupakan putra dari pasangan bapak Kasran dan Ibu Maspiah dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenazah Randi akan diterbangkan ke Jambi untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Dengan perkembangan terbaru ini, PetroChina mengumumkan dua korban meninggal dan enam korban luka-luka menyusul terjadinya kecelakaan kerja di area NEB#9.Sampai dengan saat ini empat pekerja lainnya masih dirawat di rumah sakit di Jakarta dan satu orang dirawat di rumah sakit di Jambi. Seorang pekerja yang sebelumnya di izinkan beristirahat di rumah telah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk pengecekan kembali kondisinya dan melanjutkan perawatan pasca insiden.Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan, menyatakan turut belasungkawa mendalam atas kejadian itu. Ia juga menyampaikan, semua usaha untuk memberikan perawatan terbaik bagi semua korban telah diupayakan dengan harapan agar mereka dapat kembali kepada keluarga dalam kondisi pulih kembali. Selanjutnya juga mengungkapkan akan terus memantau perkembangan kondisi korban lainnya yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit.(ida/ANTARA)
Perketat Upaya Memonitor Pengendalian Harga Barang
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memandang perlu pemerintah daerah (pemda) memperketat upaya memonitor pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Perlu semua pihak, termasuk pemda, monitoring pengendalian harga barang dan jasa. Pasalnya, perayaan Natal dan tahun baru berdampak pada kenaikan permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi makin meningkat,\" kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan di Jakarta, Senin.Mendagri menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin.Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, melainkan juga global. Apalagi, saat ini konflik Ukraina dan Rusia masih berlangsung dan berdampak pada laju inflasi.Selanjutnya, menurut dia, momentum Natal dan tahun baru yang bakal berimbas pada kenaikan permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya.\"Ini juga terjadi di Indonesia yang berakibat pada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain,\" kata Tito.Oleh karena itu, Mendagri memandang perlu pemda terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa pada pekan terakhir Desember 2022.\"Seperti diketahui bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing,\" ucapnya.Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal itu seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen.Akan tetapi, Mendagri juga memberikan atensi pada pemda yang inflasinya cukup tinggi, seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.Tito meminta daerah dengan angka inflasi tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian. Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas.Namun, menurut Mendagri, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang mereka hadapi.\"Permasalahan penerbangan, misalnya, apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan, kemudian realisasi eksekusinya. Gerakan tanam, misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
POPULER
