POLITIK
Cuma Bilang M4t11n Tuh Kritiknya, Anies Dibuli Habis Pendukung Jokowi
Jakarta, FNN - Elit partai politik pendukung Presiden Jokowi kelihatannya makin sensi dengan capres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hanya karena ucapan Anies “matiin tuh kritiknya”, elit partai politik pendukung Jokowi - Ma\'ruf Amin rame-rame mengeroyok Anies Baswedan. “Jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat,” demikian teguran dari Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2022. Jika pemerintah mematikan kritik, kata Ace, maka langkah Anies soal itu bisa terganjal. Sebab, kata Ace, Anies sudah keliling Indonesia meskipun belum masuk masa kampanye. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Mimggu (18/12/22) membahas hal tersebut bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini menarik soal masa kampanye Anies karena soal ini pun Anies juga sempat dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Hersubeno. Ace meminta Anies Baswedan menunjukkan bukti pemerintah kadang mematikan kritik. “Tunjukkan mana yang dinilai mematikan kritik,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan amat Baidowi mengatakan “Nggak ada tuh yang antikritik, semuanya boleh kritik, bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai saja,” ujarnya. Awi meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya, Anies sebaiknya tidak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan pemerintah Jokowi. “Jadi sebaiknya Anies membuktikan saja, tidak perlulah playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja mana contohnya, seperti apa, jangan hanya menggiring isu-isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu,” tgasnya Awi. Soal kritik saja kemudian dianggap menunjukkan kejelekan. Sedangkan Wakil Ketua, Yoga Mauladi, lebih datar. Dia relatif normatif meskipun menyatakan, “Semua warga negara itu bebas memberikan pendapat dan pemikiran, baik lisan atau tulisan, karena hal tersebut kan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.” Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang ristriktif dan membungkam mulut untuk hidup berdemokrasi. Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, juga sependapat dengan Yoga bahwa pemerintahan Jokowi selama 2 periode sangat terbuka kepada kritik. Pak Jokowi malah menyebut kritik itu sebagai vitamin. Pembelaan terhadap Jokowi juga datang dari ketua DPP PKB Daniel Johan, “Faktanya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Daniel juga mengatakan bahwa kritik yang selama ini diterima pemerintah bukan hoaks ataupun ujaran kebencian. Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan kritik, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. “Soal hoaks kita setuju, tapi soal ujaran kebencian ini sangat interpretatif dan sangat tergantung dari para penegak hukumnya. Faktanya, kita tahu selama ini, dalam hal ini, banyak sekali penegak hukum yang dalam berbagai kasus tidak bersifat imparsial. Ada perlakuan yang berbeda ketika itu dilakukan oleh oposisi dan dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung pemerintah, dalam hal ini para buzzer,” ujar Hersu. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan sehingga membuat beberapa elit partai pendukung Jokowi itu sensi? Ternyata, bila kita simak, pernyataan Anies itu tidak secara spesifik mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang bukan gaya Anies mengkritik dengan frontal. Ternyata, hal itu termuat dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube dalam menjawab pertanyaan dari pengamat politik dari Universitas Paramadina yang menanyakan soal safari politik yang dilakukan oleh Anies ke beberapa daerah ada yang mendapat penolakan. Di Aceh dan Sulawesi Selatan, misalnya, meski kunjuangan ke dua wilayah tersebut tetap sangat sukse. Menjawab pertanyaan dari pengamat politik di atas, Anies menjelaskan bahwa hal yang normal kalau ada penolakan. Menurut Anies, dalam berpolitik, kalau ada orang yang tidak sependapat, itu biasa. Kemudian, Anis juga menjelaskan bahwa ketika dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, banyak juga yang mengkritiknya, lalu dia menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan kebijakan yang dikritik. Dengan cara itu, masyarakat mendapat edukasi. Namun, kata Anies, tidak semua mereka yang di pemerintahan bisa menerima kritik. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan, “Matiin tuh kritiknya, tuh tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya publik education ada, selama faktual, tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi, misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa, toh ada yang setuju juga,” jelas Anis. Kalau kita simak kalimat Anies secara utuh, Anies sesungguhnya tidak spesifik menyebut Jokowi atau pemerintahan Jokowi yang antikritik atau suka mematikan kritik. Dia menyebut pemerintahan secara umum, termasuk dirinya yang pernah berada dalam pemerintahan. Mendapat serangan dari pendukung Jokowi, Anies dibela oleh politisi PKS dan Demokrat. Politisi PKS, Mardani Alisera yakin apa yang dikatakan oleh Anies itu memang punya dasar yang kuat. Mardani menilai pernyataan terkait pemerintah kadang mematikan kritik mempunyai dasar yang kuat. Menurut Mardani, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya. Mengapa soal ucapan Anies bahwa pemerintah terkadang mematikan kritik jadi polemik? Bukankah dalam satu negara demokrasi seperti Indonesia ini kritik justru merupakan salah satu fitur utama dan peran semacam itu biasanya dilakukan oleh partai-partai politik dan kelompok civil society di negara-negara yang maju demokrasinya. Tetapi, kita tahu bahwa di Indonesia, dengan pembelahan masyarakat seperti yang terjadi sekarang, partai oposisi sangat lemah. Di pemerintahan Pak Jokowi ini, ada kecenderungan pemerintah mencoba membungkam, bahkan mematikan oposisi. “Saya ingin menunjukkan kepada Anda, dengan mengumpulkan hampir semua kekuatan partai politik di Parlemen ke dalam kubu pemerintah, ini sangat terlihat bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak menghendaki adanya oposisi dan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa di Indonesia, dalam demokrasi Pancasila, itu tidak mengenal oposisi,” ujar Hersu.(ida)
Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, LaNyalla Usul Presiden Dipilih MPR
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dikecam sebagai sosok yang tidak konsisten lantaran menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya LaNyalla mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama 2-3 tahun. Yang menjadi sorotan, wacana ini muncul nyaris bersamaan dengan usul Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menunda Pemilihan Umum 2024. Namun dilihat di kanal YouTube Refly Harun, LaNyalla menegaskan pihaknya tetap konsisten, sebab tidak meminta Jokowi untuk memerintah di periode ketiga. “Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong,” kata LaNyalla, dikutip pada Sabtu (17/12/2022). La Nyalla menyebut pihaknya hanya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar. “Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” ungkap LaNyalla. Namun, yang lebih menarik perhatian, LaNyalla justru membuka potensi presiden akan kembali dipilih melalui MPR. Menurut LaNyalla, saat ini Indonesia sudah salah kaprah dan mengarah ke paham liberal alih-alih Pancasila. “Kalau (Jokowi) nggak mau (menambah masa jabatan selama addendum UUD 1945), ya kita kembali lagi ke arah liberal. Ingat lho, kita sekarang dibohongi dengan sistem UUD 2002, itu sistemnya liberal. Kita ini mau menegakkan Pancasila apa bukan?” bebernya. Sosok yang pernah mengkritik Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan saat heboh big data penundaan pemilu itu mengaku hanya ingin mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. “Kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945, pemilihannya tidak ada Pilpres langsung. Pilpres-nya melalui MPR. Kalau kita Pilpres langsung, kita arahnya liberal,” tegasnya. Menurut La Nyalla, pihak-pihak yang menolak Pilpres melalui MPR justru kaki tangan Oligarki. “Jadi kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong, gitu aja,” ujar LaNyalla. (mth/*)
Anis Matta: Insya Allah Partai Gelora Lolos ke Senayan, Dapat Hasil yang Lebih Besar dari Target Sekarang
Jakarta, FNN- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta optimis Partai Gelora bakal masuk Senayan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2024. Bahkan capaian Partai Gelora tersebut, diyakini akan melebihi target yang telah ditetapkan. \"Saat kita mendengar hasil pilihan rakyat pada tanggal 14 Pebruari 2024, Insya Allah kita ditetapkan lolos masuk ke Senayan dan mendapatkan hasil lebih besar daripada apa yang kita targetkan sekarang,\" kata Anis Matta dalam Cerita Kopi Episode ke-8 dengan tema Gelora Nomor 7, Jumat (16/12/2022) malam. Dalam Cerita Kopi yang dihadiri fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kader Partai Gelora seluruh Indonesia ini, Anis Matta mengaku bersyukur Partai Gelora mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024. \"Saya senang bahwa kita dapat nomor urut 7, tapi saya lebih senang lagi yang akan mempopulerkan nomor 7 itu Partai Gelora. Tahun 2019 ada partai nomor 7 (Partai Berkarya, red) nggak lolos. Nah, kali ini kita akan buat nomor 7 menjadi populer dan terkenal,\" katanya. Menurut Anis Matta, nomor 7 tersebut merupakan simbol dari Arah Baru Indonesia (👈), yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, sehingga semakin memudahkan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. \"Jadi angka 7 ini, simbol Arah Baru Indonesia, yang akan menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Hal ini tentu saja akan memudahkan bagi Partai Gelora melakukan sosialisasi ke masyarakat,\" katanya. Anis Matta menegaskan, bahwa Arah Baru Indonesia akan menjadi sumber optimisme dan keyakinan Partai Gelora untuk memenangi Pemilu 2024. Sebab, Arah Baru Indonesia diperlukan Indonesia saat ini untuk menjadi pemain global. \"Sumber optimis kita untuk menang Pemilu 2024, adalah keyakinan kita. Arah Baru yang kita bawa ini, persis yang diperlukan Indonesia saat ini. Jadi kemenangan kita pada 2024 nanti, adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. Ia berharap sumber keyakinan Partai Gelora ini, harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keyakinan tersebut akan menjadi kekuatan utama untuk mencapai tujuan dari sebuah rencana besar. \"Musuh terbesar dalam diri kita adalah keraguan. Begitu punya rencana, kekuatan utama kita adalah keyakinan yang akan mengantar kita mencapai tujuan. Jadi kalahkan diri sendiri, kalahkan dulu keraguan. Jangan beri ruang keragu-raguan untuk berkembang, kita harus fokus pada keyakinan dan tujuan kita,\" ujarnya. Sehingga walaupun semua rencana dan program yang telah dibuat, hanya bisa dijalankan sampai 30 persen, kader Partai Gelora tidak perlu berkecil hati, karena hasil yang didapat ternyata jauh lebih besar. \"Jadi banyak rencana yang memang butuh adaptasi atau perubahan, tapi dengan timeline yang kita tetapkan, kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Hasilnya sekarang Partai Gelora lolos sebagai peserta Pemilu 2024,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, dengan ditetapkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024, maka kedudukan semua partai dalam demokrasi sekarang sama, yakni memulai semuanya dari nol. \"Memang masih ada yang belagu, karena Perppu membolehkan memakai nomor lama, tetapi begitu semua hadir di KPU dan diberikan plakat nomor, maka semua pertarungan dimulai dari nol, bukan cuma meteran Pertamina saja, tetapi pertandingan Pemilu 2024 juga dimulai dari nol,\" kata Fahri Hamzah. Artinya, pada Pemilu 2024 mendatang, bisa saja mandat rakyat yang telah diberikan kepada parpol lama pada Pemilu 2019 lalu, dicabut dan diberikan kepada parpol baru di 2024. \"Jadi mandat rakyat itu ada yang diberikan kepada mereka (parpol, red), ada juga yang pernah hilang, mandatnya dicabut rakyat lagi. Inilah suasana kejiwaan parpol lama, takut mandatnya dicabut oleh rakyat di 2024,\" katanya. Namun, jika Partai Gelora memenangi Pemilu 2024, lanjut Fahri, Partai Gelora akan mengantarkan orang-orang terbaiknya untuk memimpin negeri ini. \"Kalau Partai Gelora yang menang, maka partai ini yang akan mengantarkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kita sangat confident akan memenangi Pemilu 2024,\" tandasnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar menambahkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, Partai Gelora tidak hanya menciptakan bintang-bintang baru dalam perpolitikan di tanah air, tetapi juga akan menjadi matahari yang akan menyinari seluruh masyarakat Indonesia. \"Secara sunnatullah, Partai Gelora itu tidak hanya menjadikan bintang baru, tetapi juga sebuah keharusan menjadi matahari. Karena matahari akan memberikan manfaat lebih besar, dia akan memberikan sinar cahaya atau energi dan kehidupan alam semesta. Itulah Partai Gelora,\" kata Miing. Miing mengaku sebenarnya dia tidak akan terjun ke politik lagi, apabila 9 partai politik di parlemen saat ini, bisa membuat Indonesia adil makmur. Karena melihat 9 parpol tersebut, gagal mensejahterahkan rakyat, maka dia memutuskan turun gunung lagi dalam politik. \"Kalau 9 partai itu membuat adil makmur Indonesia, saya enggak perlu masuk politik lagi. Partai Gelora jelas visinya, memiliki Arah Baru Indonesia, menjadikan Indonesia 5 besar dunia,\" pungkasnya. (Lia)
KAMI Mengutuk Keras KPU yang Telah Lakukan Kejahatan Demokrasi
Surakarta, FNN - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengutuk keras atas rekayasa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap tiga partai yang seharusnya tidak lolos verifikasi faktual. \"Ketua KPU harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat,\" demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Ahad (18/12). KAMI menilai apa yang dilakukan KPU RI merupakan kejahatan demokrasi. Kejahatan ini tampak dari upaya intimidasi yang dilakukan KPU Pusat agar para anggota KPU di daerah untuk meloloskan beberapa partai yang awalnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), lalu menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan sebaliknya. KAMI meyakini ada indikasi kuat KPU Pusat dalam kendali kekuatan istana atau kekuatan besar lainnya. Karena pada kenyataannya meloloskan partai-partai tertentu yang akan memecah dukungan suara bagi partai yang selama ini dianggap oposan, serta mengamputasi kemunculan partai yang sangat kritis terhadap rejim oligarki. \"Tindakan KPU diduga kuat atas kendali penguasa guna menafikan persyaratan yang objektif kemudian dengan memaksa KPU daerah untuk merubah TMS menjadi MS dan sebaliknya, sangat lah berbahaya bagi proses politik di Indonesia, lebih tepatnya merupakan kejahatan demokrasi,\" paprnya. Menurut KAMI, kejahatan melalui rekayasa apa pun demi meraih kemenangan, untuk melanggengkan kekuasaan adalah cara-cara machiavelist yang jelas melanggar baik etika berbangsa maupun perundangan, haruslah dilawan oleh semua kekuatan rakyat, karena sangat berbahaya bagi masa depan NKRI. Menurut KAMI, tindakan kejahatan yang dilakukan di awal menetapkan Partai -Partai peserta pemilu melalui penipuan, jika tidak segera ditindak tegas kedepan mereka KPU akan selalu “bermain” melalui tipuan. Rakyat tidak akan mempercayai KPU, sehingga Pemilu 2024 dalam mara bahaya, bisa berakhir fatal. Hal ini menjadi sebuah pertaruhan yang mengerikan bagi bangsa Indonesia. Adanya kejahatan demokrasi, tanpa diminta rakyat dipastikan akan bergerak secara paksa untuk menghentikan dan membubarkan rezim. Oleh karena itu, atas dasar pemikiran tersebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bersikap : 1. Ketua KPU harus diberhentikan secara tidak hormat beserta komisioner lainnya yang terlibat 2. Hentikan semua upaya dan rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan merusak dan mencederai proses demokrasi di Indonesia. Rilis ini dikeluarkan oleh KAMI lintas provinsi yang ditandatangani oleh sekretaris, Sutoyo Abadi dan para presidium di daerah di seluruh Indonesia. (sws).
Reformasi Polri Omong Kosong, Mengecam Penangkapan Sewenang-Wenang Peserta Aksi Tolak KUHP di Bandung!
Bandung, FNN - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat (AMJB) mendapatkan tindakan represif dan intimidasi dari pihak aparat pada 15 Desember 2022. Pengesahan RKUHP pada tanggal 6 Desember 2022 menimbulkan gelombang perlawanan dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah. Massa aksi yang terdiri lebih dari 500 tiba pada pukul 15.00 WIB, dan memulai long march ke depan gedung DPRD Jawa Barat pada pukul 16.00. Di bawah derasnya hujan dan dihadapkan pada tajamnya kawat berduri, massa aksi melakukan berbagai orasi, pencerdasan, nyanyian soal bahaya KUHP yang bermasalah dalam kehidupan berdemokrasi kita sebagai bangsa. Menuju malam pada pukul 18.30, massa aksi bertahan di titik aksi. Aksi penolakan KUHP ini bukan yang pertama di Bandung, maka wajar apabila publik menyimpan amarah dan kekecewaan di aksi tolak KUHP menuju akhir tahun ini, sehingga massa aksi pun bertahan hingga malam. Menuju pukul 19.00, massa demonstrasi sore itu memanggil anggota dewan untuk menemui mereka di luar gedung. Namun, bukan anggota dewan yang keluar dari gedung DPRD, justru semburan air dari mobil water canon milik anggota polisi. sebagai sinyal untuk pembubaran massa aksi, kemudian secara cepat dan serentak, aparat mengeluarkan sejumlah pasukan dengan tameng, tongkat T, dan peluru karet untuk mengejar dan menangkap peserta aksi. Aparat kemudian melakukan penyisiran massa aksi disertai penggeledehan tas, penyitaan barang, tidak sedikit laporan kami dapatkan adanya kekerasan fisik dan verbal terhadap massa aksi. Masa kemudian dipaksa untuk membubarkan aksinya oleh pihak aparat. Aparat juga melakukan pemukulan terhadap beberapa masa aksi yang diakhiri dengan penangkapan secara sewenang-wenang. Dalam pengejaran itu, salah seorang pelajar laki-laki dibopong oleh massa setelah dada dan kakinya tertembak peluru karet di sekitar Taman Radio di Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kota Bandung. Bersama para korban lain yang mengalami penembakan, ia dilarikan ke Universitas Pasundan di Jalan Tamansari No 68, Bandung. Tidak cukup sampai di situ, polisi juga melakukan aksi penangkapan dan penahanan ilegal terhadap tiga puluh satu (31) orang peserta aksi. Dua di antaranya merupakan pelajar yang melakukan peliputan aksi. Laporan penyitaan motor di sekitaran titik aksi pun dilakukan oleh Kepolisian. Namun sampai malam sekalipun, Kepolisian tidak memberikan kepastian angka dan bahkan sempat menghalang-halangi LBH untuk memberikan pendampingan hukum kepada peserta aksi yang ditangkap. Siang hari ini tanggal 16 Desember 2022, Kepolisian belum juga mengeluarkan satupun peserta aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,\" Pasal tersebut menjelaskan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Polri seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum dalam bentuk pengendalian sosial sebagai landasan untuk menggunakan kekerasan. Polri di lapangan seringkali menerjemahkan perintah “amankan” dari atasan dengan melakukan tindakan represif demi mencapai stabilitas keamanan. Terkait pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sejatinya telah menjadi rencana Pemerintah sejak lama. Hal ini disebabkan oleh hukum pidana Indonesia perlu direformulasi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, rencana tersebut tidak disertai dengan upaya Pemerintah untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat melalui draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah yang diduga kolonialisasi hukum pidana Indonesia. Padahal, penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat secara masif dan konsisten. Namun, Pemerintah seakan-akan tutup mata dan telinga terhadap suara penolakan tersebut. Pemerintah justru bergegas untuk mengesahkan RKUHP tanpa mengakomodasi masukan yang telah disampaikan secara terus-menerus oleh masyarakat. Hal ini yang menjadi pemicu berbagai perlawanan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan ini, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menyatakan sikap: 1. Menentang dan mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat Kepolisian, termasuk pengejaran dan penembakan peluru karet secara acak dan tidak proporsional terhadap massa aksi demonstrasi menolak UU KUHP 2. Mengecam pengerahan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi sehingga mengakibatkan cedera serius yang tidak perlu terhadap massa aksi.... 3. Mendesak Kepolisian untuk menindak, menangkap dan mengadili anggotanya yang melakukan intimidasi, kekerasan, penangkapan, penghadangan, penyitaan pada aksi tolak KUHP 4. Mengecam tindakan penghalang-halangan bantuan hukum bagi para korban penangkapan ilegal 5. Menuntut Kepolisian untuk membebaskan massa aksi yang ditangkap secara sewenangwenang tanpa syarat dan meminta maaf kepada publik karena telah lalai dalam menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan aksi penangkapan dan penahanan ilegal. 6. Menuntut janji Pemerintah untuk melakukan Reformasi Polri secara total yang terbukti tidak terealisasi hingga saat ini. 7. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk membatalkan KUHP yang bermasalah serta membuka partisipasi publik yang luas dan bermakna. Kebebasan berekspresi dalam menyuarakan demokrasi dan keadilan adalah hak sebagai warga negara. Sudah sepatutnya Kepolisian menjamin kenyamanan dan kemanan dalam berdemokrasi, bukan justru memberikan terror dan penangkapan kepada peserta aksi. (Ida)
Bawaslu: Anies Curi Start Kampanye, Lha Erick Thohir Curi Waktu dan Fasilitas untuk Kampanye?
Jakarta, FNN - Akhir-akhir ini, banyak sekali peristiwa politik yang menyedot perhatian publik. Terakhir, isu mengenai tuduhan dugaan “mencuri start kampanye” kepada tokoh politik Anies Baswedan. Bagaimana sebetulnya terminologi mencuri start kampanye. Apa pengertian kampanye? Apa tidak sebaiknya sepanjang masa partai-partai politik dan para tokoh politik boleh berkampanye, dalam pengertian dia mensosialisasikan gagasannya? Jika harus ada yang dilarang atau diatur mungkin tempat-tempatny saja, sedangkan masa kampanye harusnya bisa terus-menerus. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (17/12/22) membahas hal ini bersama Rocky Gerung sebagai nara sumber dan Hersubeno Airef, wartawan senior FNN, sebagai pemandu. \"Jadi, istilahmencuri start mustinya ada di dalam periode. Ini kan di luar periode. Jadi ada ketakutan orang untuk melihat kampanye di luar jadwal. Setiap hari mestinya partai politik sudah harus berkampanye,” kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, sekarang kalau kita cuma menunggu nanti Ganjar versus Anies, kita tidak tahu isi pikirannya. Anggota legislatif juga mesti berkampanye. Jadi, terlihat betul bahwa gampangnya tidak akan ada pemimpin yang berkualitas. Tapi itu akan dibuat sedemikian rupa supaya penundaan Pemilu bisa diloloskan. Mungkin juga akan dibuatkan Perppu penundaan Pemilu. Menurut Rocky, tuntutan mahasiswa supaya ada debat yang berkualitas, itu pasti batal. Karena orang berpikir kalau debat berkualitas pasti yang diterima di kampus cuma Anies karena dia orang kampus. Kira-kira begitu. “Jadi ini juga kecurigaan-kecurigaan yang tidak masuk akal, sementara KPU sudah kehilangan moral karena kasus beberapa hari lalu yang menganggap KPU udah curang,” ujar Rocky. Jadi, kita sudah masuk dalam tahun politik di mana kedangkalan politik justru disebarluaskan. Itu pentingnya FNN selalu mengembalikan kedangkalan politik dalam kedalaman untuk mengatasi kedangkalan para politisi, tambah Rocky. Berkaitan dengan isu curi start kampanye ini, ada melaporkan Anies Baswedan karena dianggap mencuri start. Kemudian Bawaslu menilai ini belum dianggap mencuri start, Cuma secara etis tidak tepat. Masalahnya, bagaimana dengan para pejabat publik yang menggunakan berbagai fasilitas negara justru untuk sosialisasi dirinya untuk jadi capres atau cawapres meski tidak secara terang-terangan. “Dia tidak hanya mencuri start, tetapi juga mencuri waktu yang harusnya dialokasikan untuk publik, mencuri fasilitas, dan semuanya sudah dia curi,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, karena sorotannya pada Anies makan Anies dianggap sebagai mencuri start. Kalau Anies dianggap mencuri start sebagai calon presiden, kita tahu bahwa koalisinya saja belum sepakat. Jadi apa masalahnya? “Jadi, terbaca memang psikologi kecemasan dan itu yang membuat orang merasa Pemilu pasti akan hidup dibuat curang, supaya menjegal Anies,” ujar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, kita harus selalu waspada bahwa penundaan Pemilu itu sebetulnya hanya untuk menjegal Anies supaya jika pemilunya ditunda, Anies sudah mengalami delegitimasi. Delegitimasi dimulai dari Jakarta karena kegiatan Pejabat Gubernur setiap hari menjelekkan Anies. (sof)
Indeks Kerawanan Pemilu Harus Menjadi "Alarm"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus menjadi “alarm” bagi semua pihak untuk menghindari terjadinya kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.“Saya meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah agar Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis Bawaslu dijadikan ‘alarm’ dini untuk menghindari kerawanan yang sesungguhnya,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu.Dia menyambut baik langkah Bawaslu memetakan indeks kerawanan pemilu berdasarkan lima indikator. Hal itu menurut dia, menjadi langkah bersama semua pihak untuk memitigasi terjadinya kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.“Indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu menjadi langkah bersama untuk memitigasi terkait keamanan dan tensi politik yang memerlukan antisipasi dari semua pihak,” ujarnya.Rifqi juga mengomentari IKP yang dirilis Bawaslu bahwa ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.Dia meyakini kelima provinsi tersebut tidak semuanya memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Rifqi mencontohkan indikator tentang penyelenggaraan pemilu terkait otoritas penyelenggara negara, yaitu Kalimantan Timur memiliki bobot tinggi karena menjadi Ibu Kota Negara (IKN).“Kalimantan Timur tidak memiliki rekam jejak yang buruk tentang penyelenggaraan pemilu terkait partisipasi dan demokrasi lokal selama ini,” katanya.Dia menyarankan agar membedah secara terperinci terkait daerah-daerah mana saja, dari sisi keamanan, memiliki tensi politik yang tinggi.Selain itu dia mengimbau seluruh pemangku kepentingan di daerah bersama tokoh masyarakat dan agama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kerawanan pemilu tidak terjadi.Bawaslu RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi.\"Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi,\" ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat.Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).Lebih lanjut, Lolly menyampaikan indeks kerawanan dalam laporan yang dirilis oleh Bawaslu RI itu merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis.Ia lalu mengatakan Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi itu berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta dimensi partisipasi.Menurut Lolly, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya.(ida/ANTARA)
PSI Dilanda Gelombang Eksodus, Sejumlah Kader Akan Menyusul Keluar
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Haji Giring Ganesha Jumaryo tampaknya bakal dilanda eksodus politik. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, memberi sinyal adanya sejumlah kader PSSI yang akan menyusul keluar. “Kami sudah mengidentifikasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu singkat, kita akan melihat lagi ada orang-orang yang tidak tahan, ternyata pengin turun di tengah jalan, dan itu nggak apa-apa. Biasa. Dan buat kami ini justru menjadi pemurnian kepada perjuangan PSI,” kata Grace Natalie dalam sambutannya menyambut kader baru di kantor PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. Demikian pernyataan yang dikutip oleh Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (16/12/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Grace menyatakan bahwa PSI tidak bisa menahan kader jika alasan keluar partai menyangkut masalah prinsip. Menurutnya, fenomena kader yang keluar bukan pertama kali terjadi di PSI. Kami tidak masalah karena yang membuat mereka ingin keluar adalah hal yang sangat prinsipil. “Jadi, teman-teman jangan kaget bahwa ini justru adalah pemurnian buat PSI, ini bukan pertama kali,” ujar Grace. Grace kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Waktu itu, kata grace, ada beberapa kader yang memutuskan hengkang lantaran berbeda prinsip, dan menurut Grace PSI tegas menolak politik identitas. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kata Grace, politik identitas sangat kental sehingga di kalangan pengurus pun terjadi perpecahan. Jika kita menyimak kalimat Grace yang mengatakan “orang-orang yang tidak tahan”, iniberarti ada lebih dari satu orang kader PSI yang akan keluar. “Hal ini jelas akan menjadi soal yang serius bagi PSI. Apalagi yang keluar dari PSI adalah para petinggi, bahkan ada yang pernah menjadi ikon PSI,” ujar Hersubeno Arief. Dalam dua pekan terakhir ini saja, ada dua orang petinggi PSI yang menyatakan, yaitu Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Sianipar; dan Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI, Rian Ernest. Michael Sianipar dan dan Rian Ernest ini menambah panjang deretan petinggi PSI yang mengundurkan diri. “Gelombang eksodus PSI jelas merupakan kabar buruk dan pukulan telak bagi partai yang menjadi tempat anak-anak muda berkumpul,” kata Hersu. Setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu 2024 dan ini untuk yang kedua kalinya mereka menjadi pemilu. Mereka ikut pemilu, tetapi tidak berhasil lolos ke Senayan karena tidak memenuhi syarat ambang batas parlementary threshold 4%. Namun mereka menempatkan banyak kadernya di sejumlah DPRD. Di DPRD DKI Jakarta saja mereka punya 8 kursi. Banyak pengamat yang menyoroti gelombang eksodus ini karena pilihan garis politik PSI dan faktor kepemimpinan Ketua Umum saat ini, yaitu Haji Giring Ganesha Jumaryo. PSI Jakarta, misalnya, pernah mengkritik DPW PSI karena terkesan tendensius pada Anies Baswedan. “Pilihan politik PSI yang terkesan berada di kiri luar dan sangat memusuhi umat Islam, menjadikan PSI terjebak dalam segmen pemilih yang sangat sempit, yakni non-muslim, khususnya etnis Cina,” ujar Hersu. Dalam beberapa momen, juga terkesan kuat PSI itu menunjukkan bahwa mereka antitesa dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Christianto, secara terbuka pernah menyatakan bahwa manuver PSI banyak merugikan PDIP, walaupun mereka itu sama-sama pendukung Jokowi. “Posisi PSI yang sangat kiri dan narasi memusuhi Islam dan pada saat bersamaan juga melakukan manuver yang dinilai merugikan PDIP plus kepemimpinan dengan kualitas yang sangat rendah, membuat banyak kadernya, terutama mereka yang bertarung untuk memperebutkan kursi Senayan, dihadapkan pada situasi yang sulit. Dengan posisi semacam itu, PSI menjadi sangat tidak menarik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ditinggalkan oleh para petingginya,” pungkas Hersubeno Arief. (ida)
Relawan BroNies Dukung Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang Diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan silaturahim dengan tokoh dan pemimpin sosial politik kebangsaan, Pengurus DPP BroNies mengunjungi anggota DPD RI Tamsil Linrung di kediamannya Pondok Aren, Tangsel-Banten pada Kamis 13 Desember 2022. Ketua Umum DPP BroNies Yusuf Blegur menegaskan selain merespons secara antusias dan apresiatif, BroNies juga menyatakan sangat mendukung gagasan Tamsil Linrung terkait pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR). Dalam pertemuan itu Tamsil Linrung menjelaskan begitu detail motif dan tujuan didirikannya PPR. Selain menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi para relawan Anies, PPR bisa menjadi gerakan rakyat yang kritis dan mampu menjaga dan mengawal pemilu 2024 agar bisa berjalan secara demokratis dan sesuai kaidah konstitusi UUD 1945. Tamsil Linrung yang pernah menjadi anggota legislatif di Senayan sembari dengan ramah menjamu BroNies makan siang bersama, berharap BroNies mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan relawan Anies yang lain, agar bisa membangun partisipasi politik masyarakat umum yang tidak terafiliasi partai politik dan irisan relawan. Mantan Ketua Umum PB HMI MPO itu menegaskan bahwa tak kalah pentingnya dan menjadi sangat mendasar, dengan adanya PPR yang bisa memobilisasi dan mengorganisir dukungan rakyat. PPR ditargetkan bisa membuat bank data sejauh mana kuantitas dukungan rakyat terhadap Anies. Tamsil berharap setiap simpul relawan Anies bisa membuat tabulasi dan tabung data pemilih Anies yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan pada saat berlangsungnya pilpres 2024. \"Verifikasi dan validasi data rakyat pemilih Anies penting untuk bisa dikomparasi pada hasil pemilu yang resmi dikeluarkan KPU nantinya. Hal tersebut mutlak menjadi agenda penting dan strategis bagi semua relawan Anies guna mengetahui seberapa besar dan riil dukungan rakyat terhadap Anies, serta mencegah dan menghindari kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024,\" papar Tamsil. Acara silaturahim dengan Wakil Ketua MPR itu, berlangsung hangat dan santai namun tetap tajam menyorot situasi kebangsaan. Dari pelbagai pembahasan, yang menarik menjadi diskusi penting mengenai isu jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kanda Tamsil begitu panggilan dari Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur menegaskan harus ada keterlibatan semua potensi kebangsaan untuk menolak dan mencegah jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan termasuk wacana penundaan pemilu 2024. Selain melanggar konstitusi, lanjut Tamsil hal itu menjadi bentuk rendahnya moralitas dan mentalitas pemimpin dan siapapun yang terlibat menyokongnya. \"Bukan hanya akan menjadi preseden buruk, syahwat politik menghalslkan segala cara itu bisa disebut penghianat, penjahat dan teroris konstitusi. Harus ada perlawanan moral dan aksi nyata untuk membangun gerakan \"civil society\" demi terwujudnya pemilu yang demokratis, berkeadaban dan memenuhi rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UauD 1945 dan NKRI,\" pungkas Tamsil Linrung. Yusuf Blegur bersama pengurus DPP BroNies merespons kegiatan silaturahim dan diskusi dengan Tamsil Linrung tersebut. Mantan Presidium GMNI itu bertekad akan menindaklanjuti program PPR tersebut dengan meminta semua pengurus BroNies yang ada di provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mendirikan PPR. \"Tentunya BroNies akan meneruskan gagasan Tamsil Lunrung yang bernas itu kepada seluruh simpul-simpul relawan Anies yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga PPR dapat menjadi gerakan rakyat mengawal pemilu 2024 yang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya,\" kata Yusuf Blegur. (ant)
Alarm Bahaya: PSI Kembali Ditinggal Petingginya, Bro Rian Ernest Cabut
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu peserta pemilu 2024. Pemilu 2024 nanti akan diikuti oleh 17 partai politik dan PSI salah satunya. PSI ini bisa dikatakan partai baru, tapi partai juga lama, karena pada pemilu 2019 lalu dia tidak lolos ke parlemen dari threshold sehingga harus mengikuti verifikasi faktual lagi bersama partai-partai baru dan partai lama lain yang juga tidak lolos. Hasil verifikasi faktual menyatakan PSI lolos dan mendapat nomor 15. Namun, di tengah proses tahapan Pemilu yang semakin mendekat, PSI kembali ditinggal oleh petingginya. “Jelas ini merupakan alarm tanda bahaya yang sangat serius sebagai partai yang dihuni oleh anak-anak muda ini,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (15/12/22). Setelah pekan lalu, tepatnya 5 Desember 2022, ketua DPW PSI DKI Jakarta,Michael Victor Sianipar, mundur sekaligus keluar dari partai, kini Rian Ernest Tanu Jaya menyusul hengkang dari partai yang dipimpin oleh Giring Ganesha itu. Pengumuman pengunduran Ernest yang menjabat sebagai Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI diposting di akun media sosialnya pada Kamis, 15 Desember 2022. Dalam video pengunduran dirinya, Ernest mengucapakan terima kasih kepada saudara dan sahabat di PSI atas semua dukungan, kritik, maupun saran yang diberikan kepadanya selama perjalanan politik 4 tahun ke belakang. Kemudian “Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini ini adalah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depan,” lanjut Ernest. Ernest juga menyatakan, “Meski mundur dari PSI, namun perjuangannya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti. Negara besar berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik, karena itu saya Rian Ernest akan tetap di jalur politik dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata Bro dan Sis sekalian, Rian Ernest pamit. Terima kasih”. Sama seperti Michael, Rian Ernest mengaku akan terus aktif di dunia politik. Artinya, Rian akan pindah ke partai lain, seperti halnya Michael. Namun, sampai sekarang belum jelas partai apa yang akan mereka pilih. Pernyataan Rian tersebut menyiratkan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh PSI selama ini kurang baik. Cabutnya Rian jelas merupakan pukulan telak yang beruntun terhadap PSI. Sampai saat ini setidaknya sudah 5 orang petinggi PSI yang cabut, dan posisinya tidak main-main. Jika kita amati, figur-figur penting yang mundur dari PSI semuanya punya benang merah dengan Anies Baswedan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang menarik, beberapa di antaranya pernah menjadi lingkaran dekat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. “Jelas ini merupakan sebuah ironi besar bagi partai yang para petingginya dikenal sebagai haters atau pembenci Anies,” kata Hersu. Sunny dan Surya Chandra sudah pasti akan mendukung Anies Baswedan dan mereka menyatakannya secara terbuka. Samara Amani juga memiliki benang merah kedekatan dengan Anies. Bahwa nanti dia akan mendukung Anies atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Kalaupun tidak mendukung, paling tidak dia tidak akan mengambil jalan seperti yang ditempuh oleh para politisi PSI yang sangat keras mengkritik dan terus mencela Anies Baswedan. Demikian juga dengan Michael. Michael pernah membela Anis Ketika ada seorang netizen yang menyerang dan mempertanyakan kewarganegaraan Anies. Sedangkan Rian Ernest semasa aktif di PSI sering menyampaikan kritik yang keras terhadap Anies karena dinilai membuat tuduhan semena-mena dengan menyebut para staf Ahok, termasuk Ernes, menerima gaji dari swasta. Walaupun sering mengkritik Anies dan sangat keras, Ernest ternyata punya jejak kedekatan dengan Anies Baswedan. Rian pernah membantu Anies sebagai anggota tim transisi, setelah pasangan Jokowi Jusuf Kalla terpilih pada pilpres 2019, dan Anies Baswdan menjadi Menteri Pendidikan Nasional. namun kemudian di tengah jalan dia di reshuffle Apakah Michael dan Ernest akan bergabung dalam gerbong Sunny dan Surya Chandra yang menjadi timses atau membantu pencapresan Anies Baswedan? Ini yang kita tunggu.(ida)
POPULER
