POLITIK
Bikin Malu Negara, Luhut dan Mahfud Tidak Setuju Ada OTT, Standar Moral Pejabat Makin Turun
Jakarta, FNN – Baru-baru ini, pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dalam soal pemberantasan korupsi terasa aneh. Luhut mengingatkan agar KPK jangan terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Hal ini membuat citra bangsa kita bertambah buruk di mata dunia, dalam hal ini berkaitan dengan investasi yang masuk ke Indonesia. Kenapa OTT yang disalahkan? “Ya, kita berupaya untuk paham. Kalau kita mulai dari hal yang mendasar, apa penyebab korupsi? Cuma dua, yaitu powernya yang eksesif (surplus) atau moral yang defisit. Kan cuman itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (21/12/2022) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, dengan cara apa pun, kalau powernya eksesif, mau pakai digital bahkan mau pakai doa pun, tidak akan mempan. Jadi, ini soal eksesif power. Sistem digital itu memang untuk mencegah, tetapi penjelasannya demi mencegah. Itu artinya, potensi untuk korupsi tidak berkurang. Jadi orang tinggal pilih mana yang efisien. Kalau dipantau secara digital maka memang birokrasi lebih tertib, tetapi potensi korupsi tidak akan berkurang juga. Karena ini soal pertimbangan antara yang mengawasi dan yang diawasi. “Yang paling bagus adalah sistem demokrasi, di mana ada oposisi yang di situ pasti korupsi berkurang, karena kekuasaan terbagi antara yang memerintah dan yang mengawasi. Kalau sekarang nggak ada yang mengawasi. Jadi nggak mungkin itu diandalkan, “ ujar Rocky. Pak Luhut memang betul kalau ada e-govement, e-catalog maka lebih mudah diawasi, tapi tetap itu pengawasan. Jadi kalau kita buat kerangkanya, pertama diawasi oleh doa, lolos. Lalu diawasi dengan digital, lolos. Lalu OTT, itu hanya pilihan metode saja. OTT sama efektifnya dengan mencegah lewat doa. Tetapi, kalau doa tidak berhasil, digital tidak berhasil, OTT saja, lanjut Rocky. “Jadi, kita simpulkan bahwa sumber korupsi cuma dua, surplus kekuasaan atau defisit moralitas,” simpul Rocky. Masalahnya, mengapa OTT yang disalahkan dan bukan memperbaiki mentalitas yang buruk? Menurut Rocky, ini artinya negara belum sanggup untuk memperbaiki sistem pengawasan sehingga disodorkan digitalisasi. Meski itu tetap merupakan sebuah penyelesaian, tetapi harus dianggap bahwa memang negara kita jelek di mata internasional. Karena, mau pakai sistem apapun, kalau demokrasi tidak jalan, tetap korupsi selalu ada. Eropa, misalnya, hampir nol korupsinya bukan karena ada sistem digital, tapi karena demokrasi yang bekerja. Jadi kita mesti melihat sistem politik, karena korupsi berada di dalam sistem politik. “Jadi, tetap, kita ingin agar ada oposisi, karena etika tertinggi dari politik adalah adanya oposisi untuk mengawasi kekuasaan yang powerfull. Kalau dia gagal, itu artinya kita belum mampu menerangkan pada pejabat publik bahwa dia adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk menyejahterakan rakyat,” tambah Rocky. Jadi, digitalisasi itu soal teknis saja, tapi korupsi awalnya adalah bolongnya pertahanan etis dari para pejabat kita. Menrut Rocky, untuk membuat politisi dari awal tidak ingin korupsi, pastikan ada oposisi, supaya dia langsung diawasi oleh partai oposisi. Pengawasan paling kuat adalah pengawasan eksternal, audit paling bagus juga audit eksternal. Jadi, audit eksternal dalam politik namanya oposisi. Sekarang Pak Jokowi menyerap mereka semua dalam kekuasaan sehingga mereka jadi surplus sehingga mereka korupsi. “Jadi, logika itu yang mesti diingat supaya kita bisa lihat lebih lengkap perspektifnya,” tegas Rocku. Jadi, simpul Rocky, bagus kalau Pak Luhut menginginkan digitalisasi, tetapi Pak Luhut mesti paham bahwa rekrutmen politisi itu tidak berbasis pada etika. Jadi, dari awal orang masuk kekuasaan untuk korupsi. Dipasang digitalisasi dia bisa atasi, karena memang niatnya untuk korupsi. Jadi, sekali lagi, karena surplus kekuasaan tanpa oposisi maka korupsi karena defisit etikabilitas atau moralitas menyebabkan orang bergandengan tangan untuk melanggar aturan-aturan etis. (ida)
Dukungan APJII Terhadap Percepatan Transformasi Digital Indonesia Melalui DTI-CX
Jakarta, FNN - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, salah satunya dengan mengagendakan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) bersama PT Adhouse Clarion Events mulai 12 hingga 13 Juli 2023.\"Even DTI-CX bertajuk Achieving Sustainable Economy Growth Through Digital Transformation-Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital ini sangat strategis bagi percepatan transformasi digital,\" kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa DTI-CX nantinya menjadi wadah berkumpulnya para pelaku usaha, pihak pemerintah, serta penyedia jasa dan teknologi yang selama ini turut mendukung akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.\"Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat baik dapat terus berlanjut dan tumbuh,\" ujarnya.Hal itu, kata dia, termasuk pula dalam mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia yang tengah digalakkan Presiden Jokowi serta terus dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra mengatakan bahwa kerja sama dengan APJII merupakan kali kedua yang dilaksanakan APJII dan Adhouse.Penyelenggaraan DTI-CX yang pertama diadakan pada bulan Agustus 2022 dengan dihadiri sekitar 3.500 partisipan, baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha, maupun pemerhati teknologi.Untuk DTI-CX selanjutnya, APJII dan Adhouse akan membuat konsep one stop shopping platform bagi pelaku usaha dalam menemukan solusi terkini serta menjalin kemitraan dan kerja sama dalam mendukung agenda transformasi digital.Selain menghadirkan konsep baru tersebut, DTI-CX 2023 juga akan menggelar konferensi bagi pelaku usaha yang mendukung transformasi digital. Kegiatan itu berperan sebagai ruang diskusi mengenai isu-isu penting yang erat kaitannya dengan digitalisasi.Konferensi DTI-CX terbagi dalam 12 sesi dan akan mengeksplorasi penggunaan transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.Lebih jauh, DTI-CX berencana mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem industri. Konferensi itu membahas pendekatan transformasi digital yang diterapkan di sektor finansial, pemerintah, utilitas, infrastruktur, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, manufaktur, logistik, dan transportasi.(ida/ANTARA)
Serah Terima Jabatan Panglima TNI Jenderal Andika ke Laksamana Yudo
Jakarta, FNN - Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Pada upacara itu, Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono menandatangani naskah serah terima jabatan. Kemudian, dilakukan Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri). Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. \"Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,\" kata Yudo. Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. \"Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,\" jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadir dalam kegiatan Sertijab itu, antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010). Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018). Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020). Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020. Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020.(ida/ANTARA)
Majunya Demokrasi Juga Terletak pada Bahu Perempuan
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja, menyampaikan, maju dan berkembang demokrasi bangsa juga terletak di bahu perempuan. \"Maju dan benarnya demokrasi suatu bangsa terletak pada bahu perempuan juga, bukan hanya laki-laki,\" kata dia, di Jakarta, Selasa. Perempuan menurut dia menjadi faktor penting dan penentu nasib Indonesia dan juga nasib generasi-generasi bangsa ke depan.Hal itu karena jika perempuan mengalami persoalan yang membelit tentunya juga ikut mempengaruhinya tumbuh kembang generasi-generasi harapan bangsa. \"Jika salah, pemilih memilih pemimpinnya, maka keadaan bangsa ini terhadap perempuan akan bermasalah. (Contohnya permasalahan perempuan seperti) berapa jumlah ibu meninggal ketika melahirkan,\" kata dia. Ia juga menjelaskan hubungan kaum perempuan dengan pemilu. Hubungan keduanya menurut dia sesungguhnya begitu erat sekali. \"Pemilu itu adalah memperjuangkan isu, memperjuangkan visi, misi ke depan, para pemimpin untuk perhatian kepada perempuan, itu hubungannya,\" kata dia. Bahkan kata dia, keadaan bangsa ikut bermasalah jika saat pemilu para pemilih termasuk kaum perempuan salah menentukan pilihan mereka. \"Itu inti dari pemilu, itu inti hubungan perempuan dan pemilu, jika salah maka hancurlah bangsa ini. perempuan adalah penanggung jawab terhadap semua sendi kehidupan demokrasi bangsa,\" ujar dia. Oleh karena itulah peran perempuan dalam pemilu baik sebagai pengawas, penyelenggara, penegak pemilu, pemilih maupun peserta begitu penting untuk demokrasi Indonesia.(ida/ANTARA)
DPR Masih Membicarakan Perubahan atau Penggantian KUHAP
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan DPR masih melakukan pembicaraan untuk memutuskan akan melakukan perubahan atau penggantian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didasari pada evaluasi setelah berlaku selama kurang lebih 40 tahun.\"Terkait dengan KUHAP ini yang akan dilakukan penggantian seperti KUHP atau perubahan, revisi, dengan menambahkan hal-hal yang belum ada, belum sempurna di KUHAP,\" kata Arsul pada kegiatan Peluncuran Penelitian Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.Arsul menyebut akan menyepakati apa pun keputusan yang nantinya akan diambil terhadap perubahan ataupun penggantian KUHAP.\"Nanti pilihannya apakah bentuknya KUHAP baru atau perubahan, saya kira saya sepakat,\" ucapnya.Ia pun mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan informal antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RUU perubahan KUHAP akan menjadi inisiatif DPR.\"Permintaan dari Pemerintah sebaiknya menjadi inisiatif DPR, jadi RUU inisiatif DPR,\" ucapnya.Arsul menyebut RUU perubahan KUHAP akan menjadi inisiatif DPR karena prosesnya akan lebih mudah bila dibandingkan inisiatif pemerintah lantaran terdapat sejumlah rumpun lembaga penegak hukum.\"Karena di jajaran rumpun kekuasaan hukum itu ada Polri, ada kejaksaan, ada KPK, ada juga lembaga lain yang punya juga penyidik, PPNS, tentu tidak mudah,\" ujarnya.Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menyelesaikan RUU perubahan KUHAP yang masuk ke dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 di sisa masa jabatan anggota dewan yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2024.Namun, lanjut dia, mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik maka sekiranya RUU perubahan KUHAP tidak dapat diselesaikan di sisa periodenya lantas akan menjadi RUU bawaan (carry over) pada kepemimpinan anggota dewan selanjutnya.(ida/ANTARA)
Peninjauan Kesiapan GBK Jelang Pertandingan AFF 2022
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pemuda (Menpora) Zainudin Amali meninjau Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Selasa siang, guna memastikan kesiapan sebagai venue pertandingan Piala AFF 2022. Kapolri yang juga didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran mengecek kondisi Stadion GBK mulai pukul 13.00 WIB. Tinjauan dimulai dari tribun VVIP lalu menuju ke tribun penonton dan lapangan, hingga area luar GBK. Polri telah menerbitkan izin keramaian pertandingan kandang Skuad Garuda di AFF 2022 yang yang tertuang dalam surat izin Nomor: SI/430/XII/YAN.2.1./2022/BAINTELKAM tanggal 18 Desember 2022. Pertandingan kandang Tim Nasional Indonesia pada Jumat (23/12) nantinya diizinkan bagi penonton dengan ketentuan berlaku. \"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka memenuhi izin standar penyelenggaraan sepak bola dengan baik, baik dari sistem penyelenggaraan, keamanan dan keselamatan pemain dan penonton,\" tutur Kapolri.Bagian-bagian yang dicek mulai dari pintu masuk penonton, pemain, penyiapan sistem penyelenggaraan kesehatan bagi penonton dan pemain, kemudian ruang comman center, termasuk kondisi CCTV.\"Ada 220 CCTV ini semua menjadi bagian yang dicek,\" ucap Sigit. Di Piala AFF 2022, Indonesia masuk dalam Grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei.Indonesia bakal melawan Kamboja pada laga perdananya di Grup A Piala AFF 2022 pada 23 Desember. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang rencananya menjadi stadion kandang Indonesia di Piala AFF 2022. Tiga hari kemudian, Indonesia bertandang menghadapi Brunei Darussalam, kemudian menjamu Thailand pada 29 Desember 2022. Terakhir, Indonesia akan melawan Filipina di markasnya pada 2 Januari 2023.(ida/ANTARA)
Anies Membuat Istana Kelimpungan, Elektabilitas Terus Naik, KPU Buat Aturan Baru Soal Curi Start
Jakarta, FNN – Kalau kita amati, dunia politik kita makin menarik dan lucu karena KPU akan segera membuat aturan berkaitan dengan kampanye dini. Ini pasti berkaitan dengan soal Anies Baswedan yang dianggap sudah mulai mencuri start. Masalah inilah yang dibahas dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (20/12/22) bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini soal ajaib. Apa yang dimaksud dengan kampanye dini, teriak-teriak di lapangan, atau berdiskusi di WA. Kan kalau kita diskusi di WA kampanye apa itu? Jadi, istilah kampanye sekarang itu bukan pada lokasi, tapi pada mutu,” ujar Rocky Gerung mengomentari rencana KPU membuat aturan kampanye. Menurut Rocky, mestinya dibiarkan orang kampanye supaya mutunya lebih cepat dikenal atau visinya lebih cepat diketahui. Sementara kita tahu bahwa waktu kampanye pemilu hanya 75 hari, lalu dibagi 17 partai. Itu berarti satu partai cuma kebagian 4 hari kampanye. Apa yang diucapkan dalam 4 hari. Padahal, Presiden Jokowi menginginkan Indonesia harus berkampanye yang bermutu, kita ingin pemilu bermutu. Rocky mengajak untuk memeriksa satu-satu kegilaan sistem kampanye pemilu: pertama, dilarang di kampus-kampus. Padahal, bermutu itu artinya diuji di kampus. Pikiran yang bermutu harus diuji di depan fasilitas akademis. Kedua, calon presiden moralnya haus kuat. Untuk menguji moral itu, calon presiden mesti berbicara di masjid atau di gereja, karena itu tempat menguji moral. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya, biarkan dia bicara di mana saja. Selalin di kampus dan tempat ibadah, calon presiden bisa datang ke pers. Ini malah lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuhnya berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. “Jadi, sebetulnya, hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi. Jadi prinsip utama dalam kampanye itu semua boleh, kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik, semua dilarang kecuali yang diizinkan,” kata Rocky. Kelihatannya, semua aturan ini ditujukan untuk menghalangi Anies dan kelihatannya Anies mulai bikin pusing tujuh keliling. “Jadi ini Pemilu untuk menghalangi Anies, bukan untuk menyiapkan sarana kompetisi. Jadi, yang terbaca KPU di-drive oleh istana. Demikian juga Bawaslu. Jadi sudah dari awal kita tahu ini enggak bakal bermutu,” ujar Rocky. Padahal, kita ingin pemimpin yang berpikir, yang konsepsional, karena dia akan menghadapi dunia baru yang 2024 mulai segala macam jenis teknologi tumbuh, aspirasi demokrasi ada di mana-mana, dan soal lingkungan. Sebetulnya itu yang penting dan itu tidak cukup dengan hanya 4 hari, tambah Rocky. Menurut Rocky, seseorang diminta untuk mentaati jadwal kampanye adalah benar. Tetapi, yang disebut jadwal kampanye adalah jadwal yang memungkinkan dia bertemu pikiran dengan pikiran dengan rakyatnya. Itu tidak mungkin dalam jadwal teknis. Jadi, ada jadwal yang memang teknis (yang hanya 75 hari), tapi jadwal kampanye etis dan konseptual harusnya setiap saat. Tema ini menjadi semakin menarik karena kita diingatkan ketika Anies ditegur karena dianggap sudah mencuri start. Kemudian Partai Demokrat dan PKS mengingatkan bagaimana dengan Pak Jokowi yang mengendorst calon presiden di mana-mana. Alasan Bawaslu agak konyol,karena menyatakan bahwa itu bukan di tempat ibadah. Lalu, apakah mungkin Anies sekali-kali mengumpulkan orang di Gelora Bung Karno, Jakarta? “Jadi, kelihatan emang tidak ada alasan maka dicari-cari alasan itu. Jadi, Anies justru dianjurkan untuk ngumpulin massa lebih besar lagi, tapi jangan di tempat ibadah,” kata Rocky. Kalau keadaannya seperti ini, menurut Rocky, kita akan masuk pada upaya untuk melihat pemilu yang bermutu, tapi dengan panitia yang tidak bermutu. Akhirnya, bisa jadi orang akan bingung untuk di mana bisa mendengar visi calon presidennya. Akibatnya, semua orang yang ingin berpartisipasi dalam pemilu malah menganggap lebih baik tunggu amplop saja karena di wilayah-wilayah yang sangat mungkin bersih dari politik uang, justru dilarang. “Jadi, cara berpikir KPU betul-betul dungu. Saya hanya memperhatikan bahwa bahasa tubuh mereka adalah bahasa untuk menghalangi. Jadi, sebetulnya dengan cara itu kita lihat bahwa ini pasti nggak akan netral Pemilu ke depan. Jadi, Anies akan diupayakan untuk nggak boleh muncul di mana-mana,” tegas Rocky. (sof)
Mengapa Berbeda Perlakukan Jokowi Kepada Jenderal Andika dan Laksamana Yudo?
Jakarta, FNN - Kalau Anda mengamati pelantikan Panglima TNI Yudo Margono di istana, kemarin, ada hal yang sangat berbeda dengan pelantikan Panglima TNI Andika satu tahun yang lalu. Waktu itu, pada saat yang bersamaan dilantik juga Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, menggantikan Andika yang diangkat menjadi Panglima. Kali ini, Yudo dilantik dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang ditunjuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ada apa ini? Mengapa ada perlakuan yang berbeda antara Yudo dan Andika. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahasnya dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (20/12/22) dengan menghadirkan nara sumber Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional Jakarta, Selamat Ginting. Menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi hingga sampai sekarang belum juga ditunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Ginting menjawab, ”... Menurut saya, ketika pelantikan Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, itu artinya tidak ada lagi yang diragukan oleh Presiden Jokowi. Dia hanya punya calon tunggal, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Itulah pilihan dari Presiden Jokowi. Di sini kemudian saya mengartikan bahwa pelantikan yang bersamaan itu tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk menyodorkan nama-nama, karena pada saat yang bersamaan Kasad juga dilantik.” Menurut Ginting, memang betul baik Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan adalah hak prerogatif presiden. Jadi, pada saat itu, Andhika bisa saja terkejut karena dilantik bersamaan dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi tidak bisa lagi menyodorkan suksesor-suksesornya yang bisa dipilih oleh Presiden Jokowi. Kali ini, ketika Yudo Margono dilantik maka per pelantikan itu dia otomatis menjadi Panglima TNI sehingga dia punya kesempatan untuk menyodorkan nama-nama calon Kepala Staf Angkatan Laut kepada Presiden Jokowi. Artinya, memang Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Yudo Margono untuk memberikan nama-nama tersebut kepada Presiden, karena memang urutannya bisa seperti itu. Kondisinya sekarang, menurut Ginting, bisa saja presiden sudah mendapatkan nama-nama itu dari Panglima TNI sebelumnya, yaitu Jenderal Andika Perkasa, ketika Presiden Jokowi menetapkan Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI melalui surat kepada Presiden. Jadi Jenderal Andika Perkasa bisa juga sudah dimintai calon, sehingga saat ini Panglima TNI yang baru juga dimintai pendapat. “Jadi, menurut saya, saat ini memang ada 9 nama Perwira Tinggi Angkatan Laut dengan pangkat bintang 3 atau Laksamana Madya maupun Letnan Jenderal Marinir,” ujar Ginting. Masih menurut Ginting, dari 9 perwira tinggi tersebut, 7 Laksamana Madya dan 2 Letnan Jenderal Marinir. Mereka berasal dari lifting yang berbeda-beda, baik angkatan 33 atau 88a, 3488B, maupun 35, lulusan Akademi Angkatan Laut 1989. Jadi ada tiga lifting yang memperebutkan calon Kepala Staf Angkatan Laut. Kembali pada soal perbedaan tadi, mengapa itu terjadi dan hal ini, menurut Hersu, menjelaskan mengapa waktu itu hubungan antara Pak Andika dengan Pak Dudung sempat tidak harmonis. Menanggapai hal tersebut, Ginting mengatakan bahwa memang barangkali keduanya, termasuk Kasad, merasa sama-sama dipilih oleh Presiden, bukan oleh panglima TNI. Yang membedakan adalah jabatannya. Kalau kepangkatannya sama, yaitu sama-sama bintang 4. Barangkalai di sinilah yang membuat adanya rivalitas di antara pimpinan atau elit militer, dan itu bukan terjadi kali ini. Pada era-era sebelumnya banyak juga terjadi hal seperti itu. Biasanya, menurut Ginting, hubungan tidak harmonis itu terjadi ketika posisi Panglima TNI dipegang oleh Angkatan Darat maka bisa saja hubungannya tidak bagus dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Begitu juga kalau Panglima TNI-nya Angkatan Laut maka bisa saja hubungannya tidak begitu harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Laut, termasuk ketika Panglima TNI-nya dari Angkatan Udara maka juga ada gesekan dengan Kepala Staf Angkatan Udara. Ini bisa terjadi karena mungkin masih merasa “Panglima rasa kepala staf angkatan”. Itu bahasa yang diungkap oleh Moeldoko ketika itu. Jadi dia merasa bahwa ini jangan-jangan Kepala Staf Angkatan yang diangkat menjadi Panglima TNI masih merasa dirinya sebagai kepala staf angkatan sehingga cawe-cawe dalam hal pembinaan kekuatan, yang ini lebih domain kepala angkatan daripada domain seorang Panglima TNI. Di situ ada kepentingan-kepentingan dari elit militer untuk menentukan, misalnya personilnya, lanjut Ginting. Sebetulnya hal ini masih bisa dieliminasi apabila masing-masing pihak konsentrasi pada tugas utamanya. Jika mereka fokus pada bidangnya, mungkin tidak akan ada gesekan seperti itu. (ida)
Kecelakaan di Proyek Kereta Api Cepat China, Ada yang Coba Ditutup-tutupi?
Jakarta, FNN - Kemarin beredar kabar terjadinya kecelakaan di proyek Kereta Api Cepat China, tetapi informasinya lambat sekali. Jika hari ini kita membaca berita di media-media mainstream nasional, hanya disebutkan bahwa ada korban, tetapi siapa yang menjadi korban tidak diketahui. Ini agak aneh karena bersamaan dengan itu, di media sosial beredar semacam laporan dari aparat intelijen di Kodam Siliwangi yang melaporkan sejumlah korban dan nama-nama korbannya, yang merupakan pekerja China. Untuk mengetahui lebih jauh masalah ini, Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/12/22) membahasnya bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini ada ada hal yang sebut saja mencurigakan karena kecelakaan itu tidak real time diekspose. Di mana-mana kecelakaan itu orang mau tahu penyebabnya apa, dengan apa, siapa korbannya,” kata Rocky Gerung mengawali komentarnya. Tetapi, menurut Rocky, karena ini menyangkut industri strategis yang dianggap oleh Pak Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati, maka penyidik/kepolisian merasa bahwa ini kalau dia salah ngomong atau mungkin mesti tunggu briefing dari istana. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat kita menduga dengan keras bahwa hal-hal yang menyangkut investasi asing itu, pasti dalamnya ada unsur intelijen. “Karena itu, agak aneh hak publik untuk cepat mengetahui justru diedit dulu oleh kepolisian,” tambah Rocky. Pak polisi, menurut Rocky, tentu tahu. Tapi mereka hati-hati karena petinggi istana harus briefing dulu mengenai penyebab impactnya nanti pada upaya Bahlil untuk mendatangkan investor di bidang-bidang yang lain. Jadi, keamanan proyek selalu terhubung dengan keamanan bisnis, keamanan bisnis terhubung dengan keamanan politik, keamanan politik terhubung dengan keamanan intelijen karena ada unsur asing di situ. “Jadi, paket peristiwa ini yang memperlihatkan betapa yang disebut industri strategis itu sebetulnya nggak pernah transparan. Demikian juga soal permodalan dan soal tenaga kerja yang ada di situ,” ujar Rocky. Kalau itu dibuka, nanti orang mulai persoalkan itu. “Jadi saya bisa paham kenapa istana pasti nelpon duluan,” kata Rocky. Sepertinya memang ada sesuatu yang sensitif sehingga tidak segera dibuka. Tetapi, justru karena tidak segera dibuka itulah kemudian menimbulkan spekulasi. “Ya, itu orang mau tahu ini jumlah segitu, tabrakan atau ada sabotase, atau macam-macam. Jadi, tetap itu kalau dia ditutupi dan dari awal kita tunggu beritanya kok enggak keluar, maka beberapa orang mulai bikin spekulasi,” jelas Rocky. Orang bertanya-tanya apakah ini peristiwa kecelakaan atau peristiwa dicelakakan atau ada soal lain di belakang itu. Jadi kita tunggu saja informasinya meskipun sudah terjadi dugaan-dugaan yang melencengkan berita itu. Info yang berkembang di media sosial mengenai jumlah korban tewas, jika benar, itu berkaitan dengan proyek China dan pekerja China. Tetapi, kita tidak mengetahui korban tersebut bekerja sebagai pekerja, sebagai pengawas, atau levelnya lebih tinggi. “Jadi, setiap kali kita bicara tentang kereta cepat, kita juga berpikir tentang hubungan politik China dan Indonesia. Apa di situ ada soal pemantauan intelijen segala macam, apakah ada device yang agak canggih di situ sehingga salah setting default pabrikannya,” ujar Rocky. Menurut Rocky, bagian-bagian itu sebetulnya belakangan bisa kita bicarakan. Tetapi, peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang betul-betul serius, karena kita membayangkan ada kereta cepat yang bahkan oleh Pak Jokowi akan disambungkan ke Surabaya. Tetapi, apapun itu, spekulasi sudah berkembang duluan bahwa di belakang itu pasti ada soal yang sensitif. (sof)
Dalam Operasi Lilin 2022, Polri Mengamankan 41.702 Gereja
Jakarta, FNN - Polri fokus mengamankan sebanyak 41.702 gereja selama masa Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.\"Ada 41.702 gereja jadi sasaran utama Operasi Lilin 2022,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo usai Apel Satgas Humas Polri dalam rangka Operasi Lilin 2022 di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022. Selain gereja, ada pula 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, serta 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Dalam Operasi Lilin 2022, lanjutnya, terdapat 102 ribu personel Polri yang disiagakan, dengan dibantu dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu.\"Pada prinsipnya, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait sudah siap melaksanakan operasi lilin. Rapat terpadu antara kementerian lembaga sudah dilakukan,\" tambah Dedi.Senin, Korlantas Polri menggelar rapat teknis untuk koordinasi komunikasi, cara bertindak, dan hal lain di lapangan, sehingga arus mudik dan arus balik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan dengan aman, lancar, dan mengutamakan keselamatan.Pemerintah memprediksi sekitar 44,4 juta masyarakat melakukan pergerakan pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dedi menambahkan, Polri tidak hanya mengamankan jalur dan objek, namun juga melakukan pencegahan terhadap aksi teror.Saat ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah melaksanakan langkah preventif di beberapa wilayah.\"Densus 88 melaksanakan operasi preventif strike di Sumatera dan mengamankan 11 terduga teroris,\" katanya.Oleh karena itu, Dedi meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa Polri bersama unsur terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin guna mengamankan kegiatan masyarakat dalam libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Kami juga mohon dukungan masyarakat bersama-sama mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam perayaan natal dan tahun baru,\" imbuhnya.Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, yang saat ini masih terjadi di Indonesia, Dedi meminta masyarakat tetap waspada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kegiatan, baik di dalam maupun di luar ruangan.Polri bersama dengan TNI dan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.Dia itu menambahkan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan jajaran kapolda dan kapolres melakukan asesmen level kesehatan dan pengamanan. Upaya itu menjadi penting guna mencegah adanya kerumunan masyarakat yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan.\"Standar pengamanan sudah ditentukan pak As Ops. Kapasitas ruangan yang digunakan berapa luasnya, kemudian jumlah maksimalnya berapa, harus ditentukan jalur escape-nya dan semuanya betul-betul dipersiapkan dengan matang. Setiap kegiatan pengamanan ini harus ada rencana pengamanan secara detail,\" ujar Dedi.(ida/ANTARA)
POPULER
