POLITIK
Kemenkes Diminta Mitigasi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mitigasi secara komprehensif kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak. Ini kasus sudah luar biasa. Mitigasi mutlak perlu agar mendapatkan solusi yang tepat,\" kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Sampai saat ini, kata dia, data Kemenkes menyebutkan 241 anak terkena gagal ginjal akut misterius, sebanyak 133 di antaranya meninggal dunia dan ada kemungkinan potensinya bertambah. Oleh karena itu, perlu mitigasi dengan menyisir seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan data anak penderita gagal ginjal akut yang akurat, mendeteksi sumber masalah penyebab gagal ginjal selain dari obat sirop, penanganan anak-anak yang sedang berjuang sembuh, hingga pembenahan tata kelola farmakologi dalam negeri. Anggota DPR periode 2014—2019 ini menyebutkan hingga saat ini sebanyak 22 provinsi yang positif dengan kasus anak gagal ginjal akut. \"Ini berarti bukan hanya di wilayah yang sudah terlapor, melainkan juga penambahan berpotensi terjadi di daerah lain yang kini masih nol kasus. Kita harus waspada pada semua kondisi. Angka yang sekarang belum final,\" papar Amelia. Oleh sebab itu, kata dia, Kemenkes harus menyisir setiap fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, mulai dari puskesmas, klinik, hingga RSUD, bahkan kalau perlu melibatkan kader posyandu karena erat kaitannya dengan anak. \"Hal ini perlu dilakukan agar datanya valid dan cepat tertangani,\" kata wanita yang biasa disapa Amel ini. Tidak hanya itu, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan pasien gagal ginjal akut yang masih berjuang untuk sembuh mendapatkan fasilitas memadai. Hal itu merujuk pada fakta di lapangan bahwa tidak semua wilayah, apalagi yang terpencil, siap menangani pasien gagal ginjal karena terbatasnya jumlah dokter spesialis dan peralatan. Dalam kurun waktu beberapa bulan, kata Amel, anak dengan gagal ginjal ini meningkat. Kemenkes harus memastikan pasien dapat ditangani dengan baik, terutama kasusnya pada anak yang butuh perawatan ekstra. Amel berharap Pemerintah bekerja cepat dari hulu dan hilirnya. Dari sisi hulunya, perlu adanya riset yang mendalam lagi penyebab gagal ginjal ini selain dari kandungan pada paracetamol sirop. Menurut dia, risetnya harus komprehensif sampai ke akar-akar apakah kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol sebagai variabel utama penyebab gagal ginjal atau ada faktor lainnya. \"Dengan kasus ini juga saya ingin bersuara bahwa penataan pharmacology obat dan makanan harus dibenahi. Obat dan makanan yang aman perlu dijamin oleh lembaga yang kapabel karena taruhannya nyawa,\" demikian Amel.(Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Imbau Orangtua Beri Kecakapan Literasi Digital pada Anak
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para orangtua untuk mendampingi dan memberi kecakapan literasi digital pada anak-anak. Menurut LaNyalla, hal tersebut adalah bagian dari pengawasan orangtua kepada anak dalam menggunakan media sosial dan penggunaan internet. Dengan cara ini, anak-anak mampu memilah mana yang memberikan manfaat dan mana yang berdampak buruk. “Pengawasan literasi digital pada anak itu penting agar generasi kita lebih etis dan bijak dalam menggunakan media sosial,” kata LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Sabtu (22/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, lingkungan digital memiliki nuansa yang cukup menarik, baik bagi anak-anak, generasi milenial maupun orangtua. Selain ruang untuk hiburan, media sosial juga kerap kali dijadikan ruang untuk berekspresi. “Namun seringkali ekspresi yang ditampilkan kebablasan. Dalam konteks inilah kita harus mengajarkan etika dalam bermedia sosial, sehingga generasi kita ke depan bisa bijak dalam menggunakannya,” ujar LaNyalla. Menurut tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu, jika tak difilter dengan baik, lingkungan digital dapat memberi dampak yang signifikan terhadap gaya hidup, pemikiran, sikap dan karakter. “Kecakapan literasi digital diharapkan mampu menjadi filter atau meminimalisir dampak negatif dan memperkuat dampak positif bagi aspek-aspek kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup dan etika,” ujar LaNyalla. Sebelumnya, Psikolog Universitas Merdeka Malang, Agustin Rahmawati berharap etika digital diharapkan dapat ditegakkan agar warga internet (warganet) dapat berakhlak mulia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat. Perkembangan iptek, khususnya teknologi digital, juga telah mengubah pola pikir manusia secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. (Sof/LC)
Soal Penetapan Capres Tak Sembrono, Golkar Ikuti Arahan Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo agar penetapan calon presiden dan calon wakil presiden tidak terburu-buru dan sembrono. \"Kan Presiden bilang hati-hati, jangan sembrono, jangan emosi, ini emosinya biar turun tidak sembrono, kita pilih yang tepat,\" kata Airlangga saat penyerahan mobil listrik kepada 37 ketua DPD Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu. Oleh karena itu, Golkar bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN dan PPP akan mencari sosok kandidat yang tepat dan tidak sembarangan. Menurut dia, dengan pemberian mobil listrik itu akan memberikan semangat bagi kader Golkar di daerah untuk memenangi Pemilu 2024. \"Ini memanaskan mesin Partai Golkar, tapi mesinnya \'silent\' (diam). Jadi enggak ada yang lihat, tahu-tahu kita sudah di depan,\" tuturnya.Penyerahan mobil listrik kepada seluruh DPD Partai Golkar untuk mendorong energi ramah lingkungan. Penyerahan mobil listrik ini, lanjut Airlangga, sesuai dengan visi dan misi Partai Golkar. \"Semangat ini yang ingin dibagi ke seluruh provinsi dan menjadi tugas ketua DPD Partai Golkar untuk mendorong \'green energy\' ke depan. Ditambah lagi kita sudah masuk dalam krisis energi, maka dengan penghematan energi dengan listrik yang saat ini Indonesia sedang \'over supply\' diharapkan bumi lebih sehat,\" jelas Airlangga.Presiden Joko Widodo meyakini Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden menghadapi Pemilihan Umum 2024. \"Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024,\" kata Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat malam (21/10). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun Ke-58 Partai Golkar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga kini baru satu parpol yang mengumumkan nama capres, yaitu Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Airlangga Hartarto dan saya meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang bener,\" tambah Presiden. Presiden Jokowi menyebut Golkar adalah partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, dan banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia selama 58 tahun sehingga akan bertindak dengan hati-hati. \"Silakan terjemahkan sendiri karena bapak ibu sekalian, presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia dan pilpres itu memilih pilot dan kopilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini,\" ungkapnya. (Ida/ANTARA)
Saya Mendukung Anies karena Mampu Memperkuat Nilai Kebangsaan, Ujar Surya Paloh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan alasan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 karena dinilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.\"Sekarang, saya dukung Anies (karena) pada waktu ini, (dia) yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan,\" ujar Surya saat menyampaikan pidato dalam kegiatan silaturahim kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas, di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Sabtu.Oleh karena itu, ia merasa heran dengan beberapa pihak yang menilai Partai NasDem sebagai \"kadrun\", yakni julukan untuk orang-orang yang dianggap berpikiran sempit, terpengaruh gerakan ekstremisme, dan fundamentalisme dari Timur Tengah, bahkan radikal setelah mengusung Anies sebagai capres pada Pemilu 2024.Hal yang hampir serupa, ujar Surya, terjadi pada Pilkada 2017. Pada saat itu, ia menyampaikan bahwa NasDem mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun, akibat dukungan itu Partai NasDem dicap berbagai pihak sebagai partai penista agama. \"Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun,\" ujar Surya.Ucapannya itu disambut gelak tawa dari para pihak yang menghadiri silaturahim kebangsaan tersebut. Sebelumnya, DPP Partai NasDem secara resmi telah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh di Ballroom NasDem Tower pada Senin 3 Oktober 2022. Anies yang juga hadir dalam kesempatan itu menerima pencalonan tersebut.\"Dengan memohon rida Allah, dengan memohon petunjuk-Nya, dan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu,\" kata Anies.(Ida/ANTARA)
Presiden Jokowi Sudah Tahu Kandidat Capres dari KIB
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kandidat calon presiden yang akan diusung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). \"Presiden sudah tahu. Sudah tahu nama-namanya,\" kata dia, usai Tour Green ke Pantai Indah Kapuk di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu. Menurut dia, untuk penentuan capres-cawapres, partai dari KIB (Partai Golkar, PAN dan PPP) akan selalu berkonsultasi dengan Jokowi. Komunikasi antara Partai Golkar, KIB dengan Jokowi terus dilakukan agar ada kesamaan. \"Ini khan komunikasi politik bukan komunikasi yang biasa saja, banyak hal yang dikomunikasikan,\" tuturnya. Langkah Partai Golkar dan KIB pun dalam penentuan visi dan misi serta calon presiden akan selalu selaras dengan Jokowi. \"Iya tentu selaras, sampai saat sekarang kan selaras. Namanya selaras kaya gamelan, kan harus selaras ga bisa gamelan lari ketempat lain,\" kata dia. Sebelumnya, dia mengatakan, KIB memiliki \"tiket premium\" pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 karena suaranya melampaui batas minimal \"presidential threshold\". \"Partai Golkar bersama dengan PAN dan PPP sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium Pak Presiden, di atas batas minimal,\" kata dia, di hadapan Jokowi, para ketua umum partai politik hingga para menteri KIB pada acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Hall C, Arena PRJ, Jakarta Pusat, Jumat (21/10). Ia pun menyebut KIB masih membuka diri bagi partai politik lain untuk bergabung sehingga dapat menguatkan tiket pencalonan capres dan cawapres untuk memenangkan Pemilu 2024. \"Tapi, kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi (tiket) VIP,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
FKM Akan Deklarasikan Anies Baswedan Capres
Jakarta, FNN – Pada Jum’at, (21/10/2022) berlangsung acara FKM (Forum Kabah Membangun) yang merupakan bagian rangkaian pra deklarasi akhir Oktober ini di Jogjakarta. Acara yang berlangsung di Hotel Santika TMII Jakarta Timur itu, dibuka oleh Ketua FKM Drs. H. Habil Marati yang menyatakan, FKM wadah aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang prihatin dan gelisah dengan kondisi PPP. Padahal PPP adalah partai lama yang disegani di era Orba jika dibandingkan sesama partai lama Golkar dan PDI yang lebih berhasil saat ini. PPP saat ini nomor buncit di parlemen dan nyaris tidak lolos Presidential Threshold (PT). “FKM akan berjuang agar PPP dapat besar kembali. FKM akan menggalang kekuatan untuk men-support figur Capres yang miliki kedekatan dengan umat dan konstituen PPP,” tegas Habil Marati. Habil Marati Ketua FKM akan mendeklrasikan Anies Baswedan sebagai Capres dengan Cawapresnya dari TNI. Menurut pengamat politik Rocky Gerung sebagai narsum, politik makin suram dengan tekanan ekonomi yang makin parah. “Pemerintah seperti hilang upaya dan kemampuannya,” ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung ragu pemerintah siap hadapi krisis. “Untuk Capres Anies yang baru dideklrasikan Partai Nasdem sangat mungkin diganggu dan akan terus dihambat karena Jokowi dan oligarkinya punya capres lain,” lanjutnya. Ridwan Saidi, tokoh senior yang juga menjadi narsum menyatakan, bahwa lebih utama benahi sistemnya dulu. “Harus ada perubahan total. Reformasi telah gagal,” ujarnya. Menurut Babe Ridwan, bila tidak ada pembenahan mendasar, pemilu tidak ada artinya. Sementara itu, Tb Massa Jafar menyatakan, pemilu nanti akan berlangsung sengit dan politik identitas bisa saja terjadi sebagai keniscayaaan politik. Diskusi berlangsung dinamis yang juga dihadiri beberapa tokoh antara lain, Moh. Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Hatta Taliwang (mantan anggota DPR), Syahrial Agamas, Prof Anwar Sanusi, Wahyuni Reffi, Umar Husin, Hersubeno Arief (wartawan senior FNN), Andrianto (Aktivis Pergerakan 98) dan puluhan peserta. (mth)
LaNyalla: Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lebih Tepat untuk Indonesia
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. “Kenapa tepat? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan Iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang potensinya luar biasa,” ujar LaNyalla, dalam Seminar Nasional tentang Kebangsaan dan Entrepreneurship di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (21/10/2022). Menurutnya, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002. “Mereka sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila Konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” katanya. Artinya, lanjut LaNyalla, mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. Konsep pertumbuhan ekonomi atau mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN negara tersebut,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Dan industri-industri lainnya. Termasuk farmasi dan obat-obatan serta industri militer serta industri besar lainnya. Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Seharusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing. LaNyalla mencontohkan Korea Selatan sudah melaunching posisi masa depan sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030. Bahkan Uni Emirat Arab konsisten dengan membangun ikon yang menjadi magnet dunia. Mereka sekarang sedang menyiapkan membangun; Replika Bulan di Dubai. Lalu Tiongkok sudah memulai proyek menyulap kawasan gurun mereka menjadi hijau. Gurun yang bisa ditanami. “Sekarang pertanyaannya, lantas Indonesia harus menyiapkan apa? Darimana duitnya jika APBN saja masih harus ditutup dengan utang? Ini karena negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia malah melakukan copy paste sistem ekonomi yang diterapkan negara dengan keunggulan kompetitif,” papar dia. Oleh karena itu, LaNyalla yakin jika Indonesia kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata. “Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik,” ujar dia. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor 3 UNISMA, Dr. Ir. Badat Muwahid, M.P. mewakili Rektor UNISMA, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa UNISMA. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. (Ida/LC)
Manajemen Arema FC Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan kepada manajemen Arema FC terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur usai laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10) lalu.Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang diperlukan oleh Komnas HAM dari keterangan manajemen Arema FC terkait tragedi yang menewaskan 134 orang tersebut.\"Untuk manajemen Arema FC, kami melakukan pendalaman. Seperti keterkaitan antara PSSI dengan klub, PT LIB dengan klub, termasuk hubungan broadcaster dengan klub,\" kata dia. Ia menjelaskan, hubungan yang saling terkait tersebut saat ini tengah didalami Komnas HAM, terutama menyangkut soal regulasi yang dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk yang diadopsi dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA.Menurutnya, distribusi terkait regulasi keamanan yang sudah disiapkan oleh PSSI termasuk yang mengadopsi ketentuan FIFA tersebut ditelisik lebih dalam. Selain itu, Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Arema FC.\"Regulasi yang dibuat PSSI, maupun yang diadopsi dari FIFA bagimana distribusinya, misalnya soal regulasi keamanan bagaimana distribusinya. Sehingga kita melihat spektrum kejadian Kanjuruhan ini secara luas, itu yang kami dalami,\" ujarnya.Ia menambahkan, ia ingin melihat tata kelola sepak bola Indonesia lebih dalam terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apakah regulasi yang ada, diterapkan dengan baik atau hanya menjadi sebuah aturan semata.\"Karna fakta-fakta sebelumnya memang ya cuma lokakarya. Kalau lokakarya itu hanya sertifikat keikutsertaan lokakarya bukan sertifikasi dalam konteks ada ujinya, dan sebagainya,\" katanya.Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah suar dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat. (Ida/ANTARA)
Tak Ada Islamofobia di Indonesia, Tegas Mahfud
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap Islam maupun penganut Islam di Indonesia.\"Tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam, karena tidak ada islamofobia di negara ini yang dilakukan oleh negara,\" kata Mahfud dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 Halaqah Kebangsaan dengan tema \"Ideologi Negara Ideologi Santri\" di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.Bahkan, lanjut Mahfud, keberadaan para santri pun diakui oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. \"Tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim. Kalau dulu, rasanya kalau muslim itu malu-malu, dianggap kampungan; sekarang tidak, karena juga tidak ada islamofobia. Para santri tidak kalah prestasinya dengan orang-orang bukan santri,\" jelasnya.Menurut dia, pergerakan mobilitas vertikal para santri di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa tidak pernah terjadi islamofobia di Indonesia. \"Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal yang lebih cepat justru karena tidak ada islamofobia di negeri ini,\" tegasnya.Dia menjelaskan islamofobia hanya terjadi di masyarakat secara perseorangan atau mengejek kaum santri sebagai kaum terbelakang. Jika hal tersebut terjadi secara perorangan, katanya, maka akan terdapat pula fobia terhadap agama lain.\"Kalau terjadi di masyarakat, maka di masyarakat juga ada budhafobia, ada kristenfobia, ada hindufobia, bukan hanya islamofobia kalau tingkah laku perorangan di masyarakat; tapi negara dan bangsa ini tidak punya islamofobia sama sekali,\" katanya.Dia menuturkan saat ini kaum santri mengalami kemajuan luar biasa dan sudah mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang luar biasa. \"Ada yang sudah jadi presiden, wakil presiden, masuk ke berbagai profesi menjadi saudagar, pejabat, akademisi, pimpinan ormas, politikus, gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan ada yang sastrawan, seniman yang sangat berpengaruh di Indonesia,\" ujarnya.Bahkan, kata Mahfud, dalam kehidupan sehari-hari sudah hidup budaya santri dan islami seperti kebiasaan berpakaian islami di kampus-kampus besar, seperti UI, ITB, dan UGM. Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin pun, katanya, sering mengundang santri untuk berselawat di Istana Negara. (Sof/ANTARA)
Terkait Pengamanan G20, Panglima TNI Sebut Menjalin Kerja Sama Intelijen
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama intelijen untuk saling bertukar informasi dengan negara lain menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.“Sebelum pelaksanaan G20, dalam hal intelijen kita sudah bekerja sama, meminta mereka membantu sharing intelijen,” kata Andika dalam Konferensi Pers #G20Updates, dipantau dari kanal YouTube Kemkominfo TV, di Jakarta, Kamis.Dengan keterbatasan dan kelebihan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, tutur Andika, akan lebih baik ketika Indonesia berkomunikasi dengan badan intelijen militer milik negara lain.“Untuk apa? Ya itu, untuk mendeteksi lebih awal. Mungkin ada intelijen atau informasi dari negara-negara partisipan yang mungkin ada hubungannya dengan rencana kegiatan di Bali,” ucap Andika.Kerja sama antarintelijen tersebut, kata Andika, telah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Melalui kerja sama ini, Andika berharap dapat saling melengkapi informasi dan data dari intelijen masing-masing sehingga situasi keamanan pada G20 dapat terkendali.Andika juga menjelaskan, selain kerja sama antarintelijen, juga terdapat kerja sama terkait keamanan lainnya, seperti negara-negara yang membawa pasukan pengamanan kepala negara tersendiri.“Sama halnya ketika presiden berkunjung ke luar negeri, biasanya kita juga menggandeng tuan rumah. Dalam hal ini, tiap-tiap negara juga punya tim pengaman sendiri,” ucap Andika.Secara spesifik, Andika mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pasukan pengaman dari Amerika Serikat dan Tiongkok.“Secara spesifik, saya sudah komunikasi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejauh ini, kami berusaha untuk mengakomodasi. Intinya, kami ingin para kepala negara ini merasa aman, merasa nyaman,” kata Andika.Indonesia mengemban kepercayaan Presidensi G20 pada 2022, dan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia. (Sof/ANTARA)
POPULER
