POLITIK
Media Massa Berperan Penting untuk Sukseskan Pemilu 2024
Mataram, FNN - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Ihsan Hamid, menilai media massa memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.Hal ini disampaikan dia saat diskusi Peran Publik dan Insan Pers Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Pemilu Serentak 2024 bersama KPU NTB dan Ketua PWI NTB di Mataram, Rabu.Akademisi UIN Mataram ini menyatakan peran media dinilai sangat penting karena berfungsi sebagai penyampai informasi, edukasi dan juga penangkal hoaks kepada publik. \"Karena kita berbicara pemilu, maka bagaimana peran media itu dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu 2024. Media tidak hanya dalam menyebarkan informasi, edukasi tapi juga menangkal hoaks,\" ujarnya.Saat ini tahapan pemilu sudah memasuki verifikasi faktual. Di mana tahapan ini merupakan yang ketiga dari bagian tahapan pemilu. Hanya saja, dia menilai gaung dari apa yang digiatkan saat ini belum begitu maksimal.\"Saat ini sedang berlangsung tapi gaung-nya belum sebesar yang kita harapkan. Karena (tahapan verifikasi faktual ini memang terbatas hanya dari kalangan parpol saja, sehingga sangat wajar,\" katanya.Oleh karena itu, di sinilah peran media massa untuk menyampaikan proses verifikasi faktual tersebut sangat diharapkan sehingga bisa diketahui secara luas oleh publik.\"Selama proses ini dikawal media dan proporsional maka kerja-kerja penyelenggara dalam hal ini KPU atau Bawaslu itu bisa lebih mudah. Karena ketika berbicara pemilu maka penyampaian informasi itu begitu penting untuk disuarakan keluar (publik), \" katanya.Ketua PWI NTB, Nasrudin, mengatakan, bahwa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik atau karyanya sudah jelas memiliki rambu-rambu sehingga hasil karyanya atau output-nya dari karyanya tersebut sangat berkualitas.\"Karya jurnalistik dari pers (mengutamakan) keberimbangan serta memberikan ruang yang sama dan tidak termasuk dalam beropini, sehingga informasi ataupun produk berita yang disajikan harus akurat dan tepat,\" ucapnya.Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPUD NTB, Agus Hilman, menambahkan, sangat diperlukan sinergi semua pihak.Terutama dalam mengawal pemilu. Maka dari itu, peran media massa dinilainya sangatlah penting, termasuk pula dalam menangkap informasi yang tidak jelas juntrungan-nya atau hoaks. \"Bagi kami pemilu ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semuanya, dan kami tidak bisa sendiri dalam mengawal pemilu,\" kata dia.Menurut dia, yang terpenting pula dalam pemilu, adalah pemilih, peserta dan penyelenggara. Namun kontrol-nya yang paling penting adalah media.\"Media itu akan menjadi sangat penting bagi kami. Bukan hanya dalam verifikasi faktual saja, tapi semua tahapan pemilu. Bagi kami sangat penting untuk berkolaborasi dengan rekan media. Di mana diantaranya peran dari media yakni bagaimana mensosialisasikan agar masyarakat mau mengecek apakah namanya terdaftar di Sipol,\" terangnya.Selain itu, kata dia, peran media juga bisa meluruskan, menyaring (informasi) hingga menangkal hoaks. \"Maka, edukasi publik melalui media sangat penting untuk dilakukan terkait Pemilu 2024 sehingga sukses dan jauh berkualitas kedepannya,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tiga Pemimpin Dunia Akan Ditelepon Jokowi untuk Memastikan Kehadiran di KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo akan menghubungi tiga pemimpin anggota Group of Twenty (G20) untuk meminta konfirmasi kehadiran di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Bali, 15—16 November 2022.\"G20, tinggal tiga (pemimpin) yang belum (memberikan konfirmasi kehadiran), nanti akan saya telepon untuk mengonfirmasi kedatangan beliau-beliau,\" kata Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.Namun, Jokowi tidak menyebut tiga pemimpin negara yang belum menyatakan kehadiran tersebut.Jokowi menilai tingkat kehadiran para pemimpin G20 pada KTT G20 mendatang terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data sementara, tercatat 17 hingga 18 pemimpin anggota G20 yang memberikan konfirmasi kehadiran di pertemuan puncak rangkaian Presidensi G20 Indonesia itu.Menurut Jokowi, sebuah kehormatan bagi Indonesia ketika ada sekitar 17—18 pemimpin negara yang memastikan hadir pada pertemuan tersebut.\"Akan tetapi, 17—18 (pemimpin) sebuah angka yang banyak sekali, di dalam keadaan normal itu banyak sekali, artinya pada situasi sangat sulit sekali, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita,\" kata Jokowi.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa konfirmasi kehadiran para pemimpin negara dan kawasan anggota G20 sangat tinggi untuk pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.\"Saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi, beberapa masih ditunggu konfirmasinya karena situasi khusus,\" kata Menlu Retno, Senin (31/10).Terkait dengan beberapa negara yang belum memberikan konfirmasi, Retno menyebutkan hal tersebut karena situasi khusus. Misalnya, pemimpin Brasil belum memberikan konfirmasi kehadiran karena situasi pemilu di negara tersebut yang sudah memasuki tahap kedua. Presiden baru Brasil akan menjabat per 1 Januari 2023.Retno juga memastikan para pemimpin baru negara G20, seperti Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, sudah memberikan konfirmasi kehadiran.Sebagian besar pemimpin negara dan kawasan G20, kata Retno, akan tiba di Bali pada tanggal 14 November 2022.(Ida/ANTARA)
Menteri Akan Dievaluasi jika Terganggu oleh Deklarasi Capres
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengevaluasi kinerja menteri di pemerintahan jika terganggu oleh kegiatan terkait bursa calon presiden menjelang Pemilu 2024. “Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah harus cuti panjang banget atau tidak,\" kata Presiden Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.Presiden mengatakan tugas sebagai menteri harus diutamakan meskipun menteri terkait akan berkontestasi dalam Pemilu 2024. \"Ya tugas sebagai menteri harus diutamakan,\" ujar Presiden.Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Putusan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022.Dalam putusan itu, MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.\"Menyatakan frase \'pejabat negara\' dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang pemilu ... bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,\" kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang daring, Senin (31/10).Dalam putusannya, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan yaitu memasukkan menteri sebagai pejabat negara tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. \"Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,\" kata dia.MK menyatakan ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.Para pejabat itu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MK.(Ida/ANTARA)
R20 Yakin Nilai dan Ajaran Agama Menjadi Inspirasi Mengatasi Masalah Dunia
Badung, FNN - G20 Religion Forum (R20) meyakini nilai-nilai dan ajaran keagamaan dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi sejumlah masalah dunia termasuk yang terkait dengan ekstremisme dan krisis ekonomi dan sosial.Oleh karena itu, R20 menilai hasil pertemuan para pemuka lintas agama yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, pada 2–3 November 2022 dapat menjadi masukan bagi para pemimpin G20 saat berupaya menyepakati solusi atas persoalan dunia di pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.\"Kami percaya lewat forum R20 kami dapat bekerja sama mewujudkan secara konkret kesepakatan-kesepakatan yang ada menjadi aksi nyata,\" kata Juru Bicara R20 Muhammad Najib Azca menjawab pertanyaan ANTARA pada sesi jumpa pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa.Najib Azca, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, menyampaikan R20 dan PBNU sebagai penggagas pertemuan itu meyakini agama dapat berkontribusi menciptakan perdamaian dunia.\"Dengan memanfaatkan presidensi/kepemimpinan Indonesia di G20, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf merancang ide untuk mempertemukan para pemuka lintas agama di dunia untuk membahas dan mencari cara bagaimana agama berkontribusi mengatasi krisis dunia,\" tutur Najib Azca.Oleh karena itu, ia meyakini G20 Religion Forum/R20 bukan hanya menjadi pertemuan biasa, melainkan sebagai gerakan global yang nyata untuk membangun peradaban yang damai.Dalam sesi jumpa pers yang sama, Juru Bicara Liga Muslim Dunia Abdulwahab Alshehri menyampaikan R20 merupakan kesempatan bagi para pemuka agama bahwa agama termasuk nilai-nilai dan ajarannya dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan peradaban menjadi lebih baik.\"Kami akan menunjukkan itu, tentunya dimulai dari nilai-nilai Islam lebih dulu, dilanjutkan dengan pemuka lintas agama yang lain. Kami semua sepakat bahwa agama dapat mengubah hidup menjadi lebih baik untuk semua,\" kata Abdulwahab Alshehri menjawab pertanyaan ANTARA.G20 Religion Forum atau R20 merupakan pertemuan para pemuka lintas agama dari berbagai organisasi di tingkat nasional, kawasan, dan dunia. Pertemuan itu, yang merupakan bagian dari rangkaian G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia, bakal dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta, yang mana 160 di antaranya berasal dari luar negeri.PBNU sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia merupakan inisiator dari pertemuan R20, dan Nahdlatul Ulama bermitra dengan Liga Muslim Dunia untuk menjadikan pertemuan tersebut sebagai gerakan global.Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf pada sesi pengarahan media di Nusa Dua, Selasa, menjelaskan ide mewujudkan R20 telah ada setelah Kongres PBNU pada Desember 2021.\"Ide nya adalah para pemimpin agama internasional berkumpul dan berdialog dengan jujur dan lugas mengenai dua topik mendasar, yaitu bagaimana menyikapi problem antarkelompok agama yang berbeda, dan kedua bagaimana pemuka agama dapat menjadi sumber solusi atas berbagai permasalahan global,\" tutur Yahya Cholil.(Sof/ANTARA)
Ketua KPU RI Mengingatkan Agar Jajarannya Jangan Sampai Menjadi Tersangka KPK
Yogyakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy\'ari mengingatkan seluruh jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk tidak terlibat tindak pidana korupsi hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.\"KPU itu posisinya selalu \'ter\'. Pertama, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN, dan termohon di Mahkamah Konstitusi. Naudzubillah min dzalik mudah-mudahan tidak jadi tersangka di KPK, itu yang paling penting,\" kata Hasyim Asy\'ari saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022 di Yogyakarta, Selasa.Hasyim menyadari bahwa KPU merupakan lembaga yang rentan digugat terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajarannya tidak mudah mengeluh menghadapi sederet tantangan itu.\"Sudah menjadi risiko kalau KPU menjadi lembaga yang digugat dan disengketakan, sudah menjadi risiko pribadi-pribadi anggota KPU kalau diadukan ke DKPP. Jadi, semua anggota di kabupaten/kota dan provinsi tidak boleh mengeluh, tidak boleh \'baperan\',\" katanya.Menurut Hasyim, mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu di KPU harus mengerti dan siap dengan konsekuensi berikut risiko yang bakal dihadapi. \"Itu risiko jabatan. Pertanyaan berikutnya, siapa suruh mendaftar menjadi anggota KPU kalau sudah tahu risikonya begitu. Kalau sudah tahu, ya jangan mengeluh,\" katanya lagi.Ia menambahkan anggota KPU perlu memahami betul tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemilu, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.Dengan wewenang KPU yang luas, kata Hasyim, diperlukan pula peran sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas proses maupun hasil dari pemilu.Ia menekankan untuk menjaga integritas itu diperlukan pendekatan dengan pencegahan, prefentif dan preemtif serta mencari solusi bersama. \"Tidak selalu segala sesuatu harus disengketakan,\" ujarnya.(Sof/ANTARA)
PBNU Menargetkan R20 Menciptakan Gerakan Global Mengatasi Masalah Dunia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menargetkan agar G20 Religion Forum (R20) dapat menciptakan gerakan global untuk mengatasi masalah dunia dengan melibatkan nilai-nilai keluhuran agama.“Visi kami adalah membawa gerakan ini (agama menjadi solusi) menjadi gerakan global dengan R20,” kata dia, dalam konferensi pers R20 yang diselenggarakan di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa.Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan bahwa R20 diselenggarakan untuk membahas sejumlah permasalahan dalam hubungan antarkelompok agama di berbagai negara.Ia berharap agar para pemimpin agama melakukan dialog dengan jujur antara yang satu dengan lainnya.Lebih lanjut dia juga berharap agar para pemimpin agama, melalui forum R20, dapat menjadi sumber solusi bagi berbagai permasalahan global. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara memasukkan nilai-nilai keluhuran dan spiritual agama dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.“Karena kami ingin mengembangkan visi ini untuk menjadi gerakan global, maka kami membutuhkan mitra yang kuat dan terkemuka untuk ikut bersama kami dan melangkah bersama kami,” ucap dia. Oleh karena itu, mereka menggandeng Liga Muslim Dunia yang merupakan salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh. “Untuk membuat visi ini menjadi lebih realistis dalam mencapai gerakan internasional,” kata dia. Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi PBNU, Ishaq Zubaedi Raqib, menjelaskan, pertemuan R20 memobilisasi para pemimpin dan pemuka agama di dunia untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai solusi sejati dan dinamis, bukan sebagai sumber masalah pada abad ke-21.Tujuan utama penyelenggaraan R20 adalah untuk mencegah isu identitas yang digunakan sebagai senjata, membatasi penyebaran kebencian kelompok, serta melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan akibat konflik, jelasnya.Selain itu, tambahnya, R20 juga bertujuan mendorong diskusi yang jujur dan realistis dalam komunitas beragama hingga memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi.Selain mengembangkan kerja sama dengan Liga Muslim Dunia, NU juga bekerja sama dengan gereja Katolik global dan salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara.(Ida/ANTARA)
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. “Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,” tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor.(Sof/LC)
Untuk Mengawal KTT G20, TNI Menggelar Pasukan dan Mengirim Mobil Listrik
Jakarta, FNN - TNI memastikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan aman dan lancar dengan menggelar pasukan oleh tiga matra, yakni AD, AL, dan AU, serta mengirimkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, TNI AL menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan KTT G20. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Daerah Maritim (Kodamar), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Gelar pasukan juga dilakukan TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (28/10). Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, kegiatan Presidensi atau Keketuaan G20 pada 15-16 November 2022 menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia internasional.Dalam Presidensi G20 ini, TNI AU mendapat tugas pengamanan mulai dari pengamanan bandara, aerodrome, pergerakan pesawat kenegaraan, dan pengawalan VVIP.\"Untuk itu kepada seluruh prajurit TNI AU yang terlibat agar mempersiapkan diri, memahami tugas dan menguasai setiap prosedur yang diberikan, serta mampu menampilkan performa terbaik, khususnya dalam tugas-tugas pengamanan Presidensi G20, dan tugas pertahanan negara di udara,\" ujar Fajar.Kesiapan pengamanan juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. \"Untuk itu, kita membantu keamanan dan mendukung pemerintah agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,\" ucap Dudung.Selain kesiapan pasukan, Mabes TNI mengirimkan 252 Unit Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk mendukung kegiatan KTT. Kendaraan listrik tersebut terdiri atas mobil kawal sebanyak 42 unit, dengan rincian 12 unit tipe Hyundai Ioniq dan 30 unit tipe Hyundai Ioniq Five yang diproduksi tahun 2022 dari Korea Selatan.Sementara untuk 126 unit motor kawal dan 84 unit motor penyelamatan dilengkapi dengan helm, jaket, celana, sepatu dan sarung tangan adalah merk Zero SRFM produksi tahun 2022 dari Amerika Serikat.\"Kendaraan ini untuk mendukung kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan,\" ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto.Pengiriman KLBB ke Bali dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2022. Untuk KLBB roda empat dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI Tanjung Kambani-971, dan untuk KLBB roda dua dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan trailer.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022.Dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14 ribu personel. Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. \"Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI,\" kata Jenderal Andika Perkasa.(Sof/ANTARA)
Kesiapan Pengamanan KTT G20 Mencapai 75 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan kesiapan pengamanan KTT G20 di Bali hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 75 persen, sarana dan prasarana keamanan terus ditingkatkan hingga bulan November nanti sudah mencapai 100 persen.\"Saat ini dari persiapan sudah 75 persen, tanggal 7 November kami harapkan sudah 90 persen dan 11 November sudah 100 persen siap semuanya. Itu termasuk TNI, Polri, dari pemerintah daerah (Pemda), kami melibatkan Pecalang juga itu nanti digelar semuanya,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dalam pengamanan KTT G20 ini Polri mengerahkan 8.000 personel gabungan dari tingkat Mabes Polri, Polda Bali dan polda terdekat seperti Polda Jawa Barat, Polda NTB dan Polda Jawa Timur. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, sebelum KTT G20 digelar (14-15 November), Polri melaksanakan Operasi Puri Agung dari tanggal 7 sampai degan 18 November.Adapun jumlah pengamanan yang dilibatkan ada lima klaster. Klaster yang pertama Seminyak diamankan 297 personel. Klaster Jimbaran diamankan 257 personel, klaster C Sanur diamankan 82 personel, klaster Nusa Dua Utara 187 personel dan klaster Nusa Dua Selatan 213 personel. \"Semua personel yang dilibatkan khusus pada klaster itu ada 1.038 personel,\" ucapnya.Kemudian pengamanan di bandara terbagi atas Ring I Paspampres, Ring II dari Lanud oleh Paskas serta Ring III dari Kodam serta Polda Bali. \"Seluruh personel yang dilibatkan pengamanan di Bandara ada 340 personel,\" ujarnya.Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri itu juga menjelaskan Satgas Puri Agung 2022 melakukan pengamanan berdasarkan ring yang telah dibagi, Ring I pengamanan dari Paspampres, Ring II gabungan TNI-Polri, Ring III pengamanan TNI dan sebagian Polri.Pengaman selanjutnya di hotel dan wilayah Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebanyak 245 personel, wilayah Hutan Mangrove sebanyak 233 personel, wilayah Kura-kura Island ada 201 personel. \"Inilah wilayah-wilayah menjadi fokus pengamatan Satgas Puri Agung 2022,\" kata Dedi.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.(Ida/ANTARA)
Dasar Pernyataan Kemlu Soal Pepemilikan Pulau Pasir Dipertanyakan oleh Ferdi
Kupang, FNN - Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Ferdi Tanoni mempertanyakan dasar pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia.“Kami meminta agar Bapak Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan soal MoU Indonesia-Australia terhadap Pulau Pasir tahun 1974 itu dasarnya apa dan bagaimana?,” kata Ferdi Tanoni, di Kupang, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung yang menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Australia.Ferdi mempertanyakan mengapa MoU itu dibuat pada tahun 1974 dan bukan pada tahun 1933 atau 1942 sesuai dengan pengakuan dari Amrih bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Inggris.Ferdi yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu, juga mempertanyakan soal pernyataan Amrih bahwa gugusan Pulau Pasir tidak termasuk dalam kedaulatan NKRI karena tidak ada dalam catatan Kementerian Luar Negeri.Dia mengatakan bahwa sebelum adanya MoU antara Pemerintah Indonesia dan Australia soal gugusan Pulau Pasir, Pemerintah Kabupaten Kupang justru selalu menerbitkan surat jalan bagi para nelayan yang hendak bertolak ke gugusan Pulau Pasir untuk mengumpulkan teripang hingga tahun 1974. “Sebelum dicaplok Australia, nelayan Indonesia yang ingin ke Pulau Pasir wajib kantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Kupang,” ujar dia menegaskan.Dia menegaskan lagi, walaupun Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Pulau Pasir itu milik Australia, pihaknya akan tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef bukan milik Indonesia, melainkan Australia.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu L Amrih Jinangkung menjelaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi NKRI.Pemerintah Hindia Belanda juga disebut tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris, yang kemudian mewariskan wilayah tersebut sebagai wilayah Australia. “Dalam konteks ini, Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir,” kata Amrih dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis, (27/10).Informasi tersebut ditegaskan dalam Deklarasi Juanda Tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI sejak tahun 1957, 1960, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah periode itu.(Ida/ANTARA)
POPULER
