POLITIK
Pengamat Politik Eep Saifulloh Sebut Tingkat Kecerdasan Politik Anies Baswedan Di Atas Rata-Rata
Jakarta, FNN - Tingkat kecerdasan politik Anies Baswedan berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, wajar jika banyak yang berharap kepada Gubernur DKI Jakarta itu. Para penggemarnya diminta jangan pernah menjadi suporter, tetapi jadilah voter atau pemilih bagi Anies dalam Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah dalam acara bedah buku, \"Anies, Gagasan, Narasi dan Karya, di Masjid Baturrahman, Jalan Dr. Sahardjo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumaf, 14 Oktober 2022 malam. Acara tersebut diselenģgarakan Forum Umat Islam (FUI). Menurur Eep, tingkat kecerdasan politik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tidak diragukan lagii. Dia mengatakan, kecerdasan politik itu bermain pada tiga wilayah. Pertama, kecerdasan politik dalam membangun kesadaran. Kedua, membangun kekuatan. Ketiga, kemampuan dalam mendistribusikan kesempatan. Tiga wilayah tersebut dimiliki Anies Baswedan yang menjadi bakal Calon Presiden (Capres) 2024 Partai Nasdem. Apalagi, Anies mempunyai pengetahun, punya empati dan punya kemampuan mengaktivasi dirinya. \"Saya lihat sejak awal Anies punya itu. Apalagi ia seorang cucu tokoh nasional yang menjadi salah satu good father dalam sejarah pembangunan nasional. Interaksi intens yang dilakukan Anies menghasilkan banyak hal, termaksud kesadaran empati dan dorongan untuk aktif. Itulah yang dipelihara terus sampai kemudian dia menjadi aktivis,\" kata Eep, pendiri lembaga survei, PollMark Indonesia itu. Eep berpendapat, banyak hal yang sudah terbangun dari Anies ketika masih mahasiswa dan bahkan sejak SMP dan SMA. Prinsip yang disampaikannya, tanggung jawab bagi perbaikan masa depan Indonesia tidak terletak pada sekelompok kecil orang yang menyebut sebagai pemimpin, tetapi tersebar pada setiap warga negara yang terpanggil. (Anw).
Lima Tahun Berhasil Pimpin Jakarta, Anies Baswedan Layak Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Anies Rasyid Baswedan layak dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejumlah alasan supaya Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih disampaikan oleh Juru Bicara Jaringan Rakyat Bersama Anies Baswedan (Jari Manies), Setiyono, di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022. Menurut Setiyono, keberhasilan Anies dalam memimpin Ibu Kota Jakarta selama lima tahun patut diapresiasi, sehingga ia layak dipilih rakyat menjadi presiden. Selain itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang berotak besar (cerdas). \"Ke depan kita membutuhkan pemimpin seperti Anies yang berotak besar (cerdas), bukan berotak kecil,\" kata Setiyono dalam dalam acara, \"Soft Launching Relawan Anies.\" Anies Baswedan, kata Setiyono, sangat layak dipilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Tentu hal itu dilihat dari rekam jejaknya selama memimpin Jakarta yang secara perlahan dan pasti memenuhi janji-janji kampanyenya. \"Bukan seperti pemimpin sekarang (Presiden Joko Widodo), yang hanya bisa menyebarkan janji-janjinya saat kampanye 2019 yang lalu,\" kata Setiyono. Menurut Setiyono, Anies adalah pemimpin yang amanah. Hal itu bisa dilihat selama ia memimpin Jakarta. Amanah, karena Anies tidak mau mengecewakan warga Jakarta yang telah memilihnya menjadi gubernur periode 2017-2022. Bukti amanah, karena dia menolak tawaran dari Prabowo Subianto menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 yang lalu. Tawaran dari Prabowo waktu itu dijawab Anies dengan kalimat, \"Saya ingin fokus menjaga amanah saya ke warga DKI Jakarta.\" (Anw/FNN).
Diskusi Jari Manies, Pipin Sopian: Menyelesaikan Persoalan Bangsa Lebih Utama
Jakarta, FNN – Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian berharap memenangkan pemilihan legislatif 2024 dan pemimpin dapat menyelesaikan segala persoalan bangsa. Hal tersebut dipaparkannya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Rakyat Indonesia bersama Anies Baswedan (JARI MANIES) di Warunk UpNormal, Jakarta Pusat, Kamis (13/10). Pipin mengungkapkan PKS memiliki kepentingan untuk memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan kemenangan yang berkah dan bermatabat. PKS berencana melahirkan lebih dari dua poros. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dibutuhkan pemimpin yang baik. Sebagai politisi muda, Pipin mencermati bahwa indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun. \"Ketika melihat Indonesia ini, tingkat kemajuannya masih jauh dibandingkan negara-negara maju. Demokrasi di Indonesia terus merosot, dilihat dari indeks demokrasi yang semakin dalam semakin menurun,\" ucap Pipin dalam acara Soft Launching Relawan JARI MANIES pada Kamis, 13 Oktober 2022. Menanggapi hal tersebut, Pipin mengungkapkan bahwa kunci utamanya adalah kepemimpinan (leadership). Dengan kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, Pipin juga membahas pembelahan ketat terjadi di Pemilu 2019 yang merupakan efek dari 2014, artinya terdapat efek dari dua poros. Menurutnya, apabila poros ini dikurangi, maka akan berbahaya bagi bangsa. Poros partai politik inilah yang akan membawa perubahan bagi Indonesia. Selain itu, Jubir Partai PKS tersebut menyebut intensitas komunikasi antara tiga partai politik pendukung Anies, PKS, NasDem, dan Demokrat di atas rata-rata partai politik lain. \"Kita melihat saat ini, intensitas komunikasi antara PKS dengan NasDem, dan Demokrat mungkin di atas rata-rata dibandingkan partai politik lain,\" ungkap Pipin. Pipin sempat memaparkan kriteria capres dan cawapres pilihan PKS, yaitu memiliki integritas, berpotensi untuk menang, memiliki jiwa nasionalisme dan religius, serta pemimpin yang menjadi simbol perubahan. Dan Anies merupakan salah satu calon yang memenuhi kriteria tersebut. \"Kita harus mulai berpikir capres cawapres kita yang kira-kira ke depan bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa menyatukan segenap elemen bangsa ini. Jadi, menang tentu, tetapi menyelesaikan persoalan bangsa lebih utama,\" pesan Pipin di akhir pemaparannya. (oct)
Indonesia Bisa Memainkan Peran Memersuasi Pemimpin Dunia di G20
Jakarta, FNN - Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan Indonesia ketika penyelenggaraan G20 sangat bisa memainkan peran untuk memersuasi pemimpin dunia untuk sama-sama menjaga dunia agar lebih aman. \"Indonesia sangat bisa memainkan peran sebagai smart and honest persuader. Ini tradisi politik kita (Indonesia) dari dulu,\" kata SBY dalam forum diskusi yang digelar Yudhoyono Institute, di Jakarta Kamis. Pada diskusi bertema \"Geopolitik dan Keamanan Internasional, Ekonomi Global dan Perubahan Iklim\" itu, SBY mendoakan agar Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan dapat mendayagunakan dengan baik kesempatan terbaik tersebut. \"Untuk memersuasi pemimpin dunia agar semua menjadi part of solution untuk membikin dunia dan bumi kita lebih aman di masa depan,\" kata dia. G20 menurut SBY tentu bisa untuk menyerukan agar forum itu benar-benar digunakan para pemimpin dunia yang hadir guna mengatasi masalah dunia. \"Diperlukan jiwa besar dan kesediaan menurunkan ego masing-masing dari para pemimpin dunia yang tengah berhadap-hadapan, yang tengah terlibat dalam konflik,\" kata dia. SBY mengajak agar para pemimpin dunia untuk lebih mengedepankan bagaimana sama terlihat mengatasi masalah dunia, bukan sebaliknya hanya memikirkan persaingan menang kalah antara negara. \"Kalau masing-masing berpikir saya harus menang, kamu harus kalah, tidak akan ada jalan,\" kata dia. Menurut dia perundingan dan negosiasi merupakan cara klasik, tapi masih tetap relevan dan masih tetap bisa digunakan. \"Secara khusus, ini pandangan saya pribadi, masyarakat dunia akan sangat bersyukur kalau dalam G20 summit di Bali nanti ada pertemuan bilateral yang substantif,\" ucapnya. Lebih lanjut, kata dia pertemuan bilateral substantif yang berangkat dari niat baik antara Presiden Biden AS dengan Presiden Putin Rusia. \"Dan akan lebih bagus lagi jika ada pertemuan bilateral antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jin Ping, Tiongkok. Untuk apa?, agar Eropa bisa lebih teduh dan juga agar Asia Timur bisa lebih teduh,\" katanya lagi. G20 menurut dia tentu tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kalau bisa membujuk sejumlah pemimpin dunia untuk bersedia melaksanakan pertemuan hati dan pertemuan pikiran, maka hal itu bisa menjadi sebuah awal yang bagus. \"Yang kelak sangat mungkin bisa mengubah jalannya sejarah,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Gelar Diskusi, Jarimanies Cari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Jaringan Rakyat Indonesia Bersama Anies Baswedan (Jarimanies) menggelar diskusi mencari figur calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.Inisiator Jarimanies Rahman Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kesediaan Anies Baswedan menjadi capres menjadi modal utama, apalagi Partai NasDem yang mengusungnya. \"Anies Baswedan telah sukses memimpin DKI Jakarta karena bisa membuat Jakarta aman, nyaman, modern, dan harmonis,\" katanya.Menurut dia, tantangan global Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang cerdas, memiliki visi dan narasi serta kemampuan memimpin yang kuat. \"Itu ada pada sosok Anies Baswedan,\" ujarnya.Ia menjelaskan pembentukan Jarimanies bertujuan untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Keberadaan organisasi ini sekaligus merajut beragam elemen masyarakat untuk bersama mendukung kemenangan Anies Baswedan.Sementara itu, dalam forum diskusi itu, Juru Bicara Nasional Jarimanies Setiyono mengatakan bahwa Anies harus berdampingan dengan cawapres yang elektabilitasnya bagus.\"Diskusi ini adalah langkah awal yang baik untuk mendorong koalisi parpol dalam mendukung Anies Baswedan dan menggali potensi-potensi politik calon wakilnya,\" kata Setiyono menegaskan.Setiyono berharap pendamping Anies adalah orang yang bisa menaikkan elektabilitas dan menambah ceruk pemilih bagi Anies Baswedan. (Ida/ANTARA)
Zulfan Lindan Dinonaktifkan dari Kepengurusan Partai NasDem
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai Ketua DPP Partai NasDem karena pernyataan di media yang tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra partai tersebut. \"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem,\" kata Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis. Kedua, kata Surya Paloh, DPP NasDem melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem. \"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan,\" ujar Surya Paloh. Dengan cara, lanjut dia, memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. \"Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,\" katanya. Menurut dia, dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Partai NasDem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu Partai NasDem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baik,\" ujarnya. Partai NasDem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan dan ide bagaimana memajukan Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kata Surya Paloh, dalam setiap gerak dan tindakan politik, Partai NasDem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan. \"Partai NasDem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekadar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan,\" tuturnya. Tanggung jawab itu yang kemudian membuat Partai NasDem memberikan peringatan keras terhadap Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri partai yang mengedepankan politik gagasan. (Ida/ANTARA)
Direktur Papuan Center Ungkap Ada Skenario Pusat terhadap Masyarakat Papua dalam Kasus Lukas Enembe
Jakarta, FNN – Franky Umpain, Direktur Papuan Center, mengatakan bahwa terdapat skenario pusat terhadap masyarakat Papua dalam menguak kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. Salah satu pematik tersebut menyampaikan dalam acara KOPI Party Movement mengangkat tema \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Franky mengungkapkan bahwa kasus Lukas Enembe yang belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan KPK merupakan fenomena baru di masyarakat Papua. Dari hal tersebut muncul pertanyaan apakah lembaga tinggi negara menjadi lemah terhadap seorang pribadi Lukas Enembe. Menurut Franky, persoalan Lukas Enembe perlu dituntaskan kasus korupsi terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa semua kategori perlu dibahas secara bertahap yang membutuhkan pertanggungjawaban dan pembuktian. \"Kalau kita bicara gratifikasi, kita bicara tentang Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, selesaikan dulu korupsinya. Biar tahap bertahap. Jangan korupsi belum selesai, kita masuk kategori judi, kita masuk kategori money laundering. Inikan butuh pertanggungjawaban, pembuktian-pembuktian,\" jelas Franky dalam pemaparannya melalui Zoom Meeting pada Rabu, 12 Oktober 2022. Direktur Papuan Center tersebut mengatakan terdapat skenario pusat terhadap masyarakat Papua mengenai konteks persoalan politik di Papua. \"Ini ada skenario. Skenario pusat terhadap orang Papua. Karena konteksnya adalah konteks membicarakan tentang persoalan politik di Papua,\" ujar Franky. Meskipun begitu, Franky mengaku setuju dilakukan penangkapan terhadap Lukas karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di Papua. \"Tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum. Lukas harus ditangkap,\" ucap Franky menambahkan. Franky menegaskan negara harus konsisten dalam melakukan instrumen hukum di tanah Papua dan mengembalikan citra Papua yang saat ini dicap sebagai \'zona haram\' dikarenakan kasus Lukas Enembe ini. (oct)
Gubernur Ridwan Kamil Minta KPU Tertibkan Baliho Liar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, untuk menertibkan baliho liar yang diduga berisi informasi atau foto orang yang akan ikut kontestasi pilkada. \"Makanya saya minta KPU segera bikin aturan. Ini supaya kalau orang mau nyalon, kalau asal-asalan bisa kena semprit dari Bawaslu dan KPU,\" kata Ridwan Kamil, seusai menutup Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu 2024, di Kota Bandung, Rabu. Sejumlah tokoh nasional atau pun daerah mulai memasang baliho berisi foto mereka di sejumlah titik di Jawa Barat, salah satunya di Kota Bandung. Gubernur juga meminta kepada KPU Jawa Barat untuk melakukan refleksi, jangan hanya melakukan kebijakan bersifat \"top down\" semata. \"Apa sih cara-cara memperbaiki memurahkan perhelatan yang tetap komentar saya demokrasinya mahal. Sehingga nanti suatu hari demokrasi ini adalah pilihan yang diterima masyarakat,\" kata dia. Menyikapi permintaan Gubernur Jabar terkait baligo tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok mengatakan pihaknya saat ini belum bisa mengatur atau menertibkan keberadaan baliho liar tersebut. \"Karena saat ini kan belum ada peserta pemilu atau pilkadanya. Jadi kita juga belum bisa bertindak atau mengatur ke arah sana, karena peserta saja belum ada atau belum ditetapkan,\" kata dia. Rifki mengatakan pengaturan baliho liar tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. \"Kalau itu masuknya ke K3, masuk ke dalam kategori K3, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3). Jadi yang bisa melakukan penertiban itu pemda setempat,\" kata dia. Lebih lanjut Rifki mengatakan pada tahun 2020, KPU Jawa Barat telah mengeluarkan aturan bahwa untuk media kampanye itu lebih baik dilakukan di media sosial. \"Namun karena sekarang pandemi COVID-19 sudah melandai, maka orang sekarang memilih media kampanye bukan medsos lagi, tapi langsung seperti menggunakan baliho,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Dua Kapal Penyapu Ranjau Buatan Jerman Diresmikan oleh Kasal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan dua kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau produksi Abeking & Rasmussen Shipyard, Jerman. Kedua kapal MCMV 60 itu diberi nama Pulau Fani dan Pulau Fanildo. Kasal Yudo pun meluncurkan satu kapal, Pulau Fani di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10). Siaran pers yang diterima dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) di Jakarta, Rabu, pemberian nama kedua kapal tersebut secara seremonial diberikan oleh Ibu Vero Yudo Margono selaku \"Ibu Kandung Kapal\" dengan prosesi pemotongan tali pengikat kendi untuk pemecahan kendi ke badan kapal, selanjutnya Ibu Wamenhan menekan tombol nama kapal. Sementara pelaksanaan launching Kapal Pulau Fani ditandai dengan dengan memotong tali tambat kapal dengan menggunakan kampak oleh Kasal Laksamana Yudo. Yudo menyebutkan, kedua kapal jenis MCMV buatan A&R ini lebih canggih dengan teknologi peperangan ranjau modern dibandingkan kapal buru ranjau yang telah dioperasionalkan TNI AL sekarang. Kapal jenis \"Mine Counter-Measure Vessel\" (MCMV) yang merupakan kapal perang jenis buru atau penyapu ranjau yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman Selasa (11/10/2022). ANTARA/HO-Dispenal Kedua kapal itu memiliki beberapa keistimewaan di antaranya berbahan baja non-magnetik yang sementara ini hanya ada di galangan luar Indonesia, memiliki \"degausing system\" untuk mengurangi kemagnetan kapal, dan dilengkapi penggerak motor elektrik untuk mengurangi tingkat kebisingan. Selain itu, kapal itu memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 61,4 meter dan lebar 11,1 meter, memiliki peralatan sonar terbaru yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air, memiliki ROV (Remotely Operated Vehicle) untuk identifikasi dan netralisasi ranjau, AUV (Autonomous Underwater Vehicle) untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air Serta akan dilengkapi dengan USV (Unmanned Surface Vessel) yakni kapal tanpa awak untuk pemburuan dan penyapuan ranjau.Pembangunan kapal perang secara berkelanjutan ini merupakan program prioritas Kasal Yudo yang berkomitmen meningkatkan dan mengembangkan kekuatan dan kemampuan pertahanan secara profesional, khususnya pertahanan matra laut yang syarat dengan teknologi dan perkembangannya sangat dinamis. Urgensi pengadaan kedua kapal tersebut adalah dikarenakan Indonesia memiliki laut yang sangat luas, dimana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang masih banyak terdapat ranjau laut peninggalan perang dunia ke-2, di samping itu juga karena dinamis nya perkembangan teknologi persenjataan ranjau saat ini. \"TNI AL perlu kapal MCMV untuk menjaga perairan Indonesia aman, bebas dari gangguan dan ancaman senjata bawah air terutama ranjau, serta untuk membersihkan perairan Indonesia yang masih memiliki potensi bahaya ranjau,\" jelas Yudo.(Sof/ANTARA)
Gibran dan Bima Arya Kompak Pilih Pilkada Langsung
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto kompak pilih pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat menyusul munculnya wacana pilkada lewat DPRD. \"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti,\" kata Gibran di Solo, Rabu.Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga. \"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup \'fair\', dan cukup transparan,\" katanya.Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur. \"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan,\" katanya.Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.\"Itu sudah dilakukan, sudah \'on the track\', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju),\" katanya.Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut. \"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur,\" katanya. (Sof/ANTARA)
POPULER
