POLITIK
Anies: Azyumardi Azra Konsisten Rawat Demokrasi Berkualitas
Tangerang Selatan, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang Ketua Dewan Pers dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta almarhum Prof Azyumardi Azra sebagai pribadi yang konsisten merawat demokrasi di Indonesia tetap berkualitas.\"Almarhum adalah pribadi yang terus menerus konsisten dalam menjaga agar Indonesia kita tetap negeri yang maju dan demokrasi, yang terkonsolidasi,\" kata Anies di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa.Semasa hidupnya, lanjut Anies, Azyumardi Azra konsisten menyampaikan pentingnya menjaga agar demokrasi kita terus berkualitas, baik lewat penyampaian kuliah maupun dalam berbagai tulisannya.\"Dan beliau tidak segan untuk melontarkan pikiran-pikiran yang mungkin terasa kurang nyaman bagi mereka-mereka yang mengganggu demokrasi kita,\" kata Anies.Selain itu, dia juga mengenang sosok Azyumardi Azra sebagai pribadi yang sangat sederhana.\"Ketika beliau menjadi penasihat wapres, banyak kegiatan bersama, dan beliau itu sangat simpel. Salah satu hal yang kami semua ingat, kalau beliau pergi ke mana-mana, tasnya paling kecil, bawaannya paling sedikit; tetapi ilmunya paling banyak di antara semua,\" katanya.Meskipun selalu tampil sederhana, Azyumardi memiliki wawasan luas dan pemikiran moderat. \"Jadi, (beliau) kalau diskusi paling banyak, tetapi kalau bawa apa-apa selalu simpel. Pergi lama pun bawaannya simpel. Jadi, pribadi yang sangat sederhana dalam keseharian, tetapi memiliki pemikiran yang luas dan mendalam,\" tambahnya.Dia juga meyakini Azyumardi Azra wafat dalam keadaan husnul khotimah. \"Kami yakin beliau insya Allah almarhum husnul khatimah dan keluarga diberi kekuatan, ketabahan,\" ujar Anies.Jenazah Azyumardi diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, setelah dilakukan salat berjamaah di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa pagi. (Ida/ANTARA)
Gde Siriana Yusuf: Bagaimanapun Juga tidak Boleh Ada Kekosongan Pimpinan MPR
Jakarta, FNN - Pimpinan MPR RI sampai hari ini belum melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD RI menggantikan Fadel Muhammad. Diketahui posisi Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR, digantikan oleh Tamsil Linrung yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis, 18 Agustus 2022. Dari hasil pemungutan suara, senator Tamsil Linrung memperoleh suara terbanyak untuk menjadi calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI. Berdasarkan Peraturan MPR 1/2019 tentang Tata Tertib MPR Pasal 29 Ayat 3, semestinya tanpa menunggu 30 hari pimpinan MPR sudah bisa mengambil Keputusan untuk menetapkan wakil ketua MPR yang sudah diusulkan oleh kelompok DPD. Menanggapi hal itu pengamat politik Gde Siriana Yusuf dari Indonesia Future Institute (Infus) mengatakan, pelantikan Tamsil Linrung harusnya bisa segera dilakukan karena DPD RI telah mengirimkan surat pergantian itu pada tanggal 5 September 2022. Namin demikian Siriana memaklumi keterlambatan itu karena bisa jadi ada masalah politik yang berkembang. Namun bagaimanapun juga tidak boleh ada kekosongan dalam pimpinan MPR. Berikut petikan wawancara lengkapnya dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN . Bagaimana pandangan Anda soal pergantian wakil DPD di MPR dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung? Saya lihat itu hal yang wajar dalam organisasi, sepanjang prosesnya dilakukan sudah sesuai dengan aturan internal DPD. Apalagi jika melihat anggota DPD yang memberi suara termasuk yg abstain dan tidak sah mencapai 96 anggota, artinya sudah lebih dari 2/3, sudah quorum itu. Saya tidak melihatnya dari perspektif hukum, karena saya buka ahli hukum. Dengan perspektif politik, ini ada persoalan trust dari mayoritas anggota yang menuntut pergantian FM di MPR. Mengapa MPR belum melantik penggantinya? Proses politik kan prakteknya seringkali lebih berpengaruh dibandingkan proses hukumnya. Sesuai aturannya kan dalam waktu 30 hari sejak DPD kirim surat ke MPR tentang pergantian dari DPD, harus sudah dilantik. Tapi jika belum dilantik, artinya ada proses politik di belakang layar sedang bermain. Proses hukum gugatanya keputusan paripurna DPD kan hanya formalitas untuk buying time. Juga perlu dilihat sikap pasif MPR dalam merespon surat pergantian pimpinan dari DPD. Bandingkan dengan bagaimana pimpinan MPR aktif merespon dan mendesak Partai PAN mengirimkan nama pengganti Zulhas saat itu. Menurut Anda apa yang mesti ditempuh DPD agar pelantikan di MPR dapat dilakukan sesuai aturan berlaku? Tetap diperlukan komunikasi yang intens dengan pimpinan MPR. Selain meyakinkan prosesnya sudah sah dan penggantinya ditetapkan secara legitimate, diperlukan juga proses politiknya dengan pimpinan MPR, harus diyakinkan bahwa kekuatan riil di DPD ada di kelompok yang menginginkan pergantian pimpinan MPR dari DPD. Bagaimanapun juga tidak boleh ada kekosongan dalam pimpinan MPR dari unsur manapun. Kekosongan hukum saja harus dihindari, apalagi kekosongan pimpinan. (*)
Jubir PKS: Depok Lebih Berhasil Jika Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah!
Jakarta, FNN – Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” ujar alumni FEB Universitas Indonesia tersebut. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah Kholid, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi (Joko Widodo) hingga sekarang puteranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” tutupnya. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mencibir PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga BBM. Dia mempertanyakan apa prestasi PKS puluhan tahun pimpin Depok. “Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, seperti dilansir media, Sabtu (17/9/2022).Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan keras yang dilakukan PKS atas kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. (mth/*)
Minta Solusi Konflik Internal, 23 Pengwil INI Datangi Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Sejumlah pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi Lantai 8, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/9/2022). Mereka meminta Ketua DPD RI menjembatani konflik internal di dalam organisasi terkait pemaksaan pelaksanaan Kongres yang melanggar AD dan ART. Hadir beberapa Ketua pengwil dan anggota lainnya. Antara lain Ratna Nelli R (Ketua Pengwil INI Papua), Christina Ella Y (Ketua Pengwil INI Papua Barat), H Ikhsan Lubis ( Ketua Pengwil Sumut), Moh Nasir (Gorontalo), Karel L Butar-butar (Ketua Pengwil Sulut), Rayan Riadi (Ketua Pengwil Sultra), Yoshepina HW (Ketua Pengwil Kepri), Helmy (Ketua Pengwil Maluku Utara), Carolina Anggraini (Ketua Pengwil Kalimantan Barat), Abdul Muis (Sulsel), Kartini Notoprawiro (NTT), Nia T (Jabar), Widhi H (Jateng), Natalia Pandiangan. (Banten), Ismiati Dwi K (Jabar) dan beberapa pengurus lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Ketua Pengwil INI Sulsel, Abdul Muis, menyampaikan sebanyak 23 pengurus wilayah INI dari 33 pengurus wilayah menolak pemindahan lokasi pelaksanaan Kongres Luar Biasa INI 2022 dari Jawa Barat ke Bali. “Awalnya para pengurus wilayah menerima surat dari pengurus Pusat INI terkait adanya percepatan waktu dan pemindahan tempat pelaksanaan kongres. Hal ini menurut kami sangat bertentangan dengan AD/ART,” katanya. Menurut Abdul Muis, keputusan tertinggi itu ada di kongres rapat anggota, tetapi pengurus pusat memutuskan pemindahan secara sepihak. “Keputusan soal Kongres ke-XXIV tahun 2022 yang akan dilakukan di Jawa Barat sudah diputuskan pada Kongres ke-XXIII di Makassar. Ini juga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 12 ayat 4. Tetapi dengan sepihak dan mengatasnamakan anggota pengurus pusat melakukan pemindahan ke Bali,” jelasnya. Para pengurus wilayah, lanjutnya, ingin Pengurus Pusat taat asas, patuh pada keputusan kongres. Tetapi mereka merasa Pengurus Pusat tidak akomodatif dan tetap memaksakan kehendak. “Kami sebenarnya sudah memenuhi kuorum untuk menempuh jalan mosi tidak percaya. Tetapi kami tidak ingin terjadi perpecahan karena kami cinta pada organisasi dan profesi ini. Makanya kami ingin jalan musyawarah mufakat demi tegaknya AD/ART,” tutur dia Ditambahkan oleh Desi, dari Pengwil Jambi, ada indikasi Pengurus Pusat melakukan lobi-lobi tingkat tinggi untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itulah mereka mengadu ke Ketua DPD RI agar diberikan solusi. “Kami ingin ada jalan terbaik, tidak ingin ada gugat menggugat, ingin berjalan secara damai. Kami berharap Kemenkumham sebagai Pembina atau pihak lain jangan mendengar dari satu pihak tapi dengarkan juga suara dari daerah,” ujar dia. Dilanjutkannya, jumlah anggota notaris sekitar 17 ribu se-Indonesia. Harapannya tetap berhimpun dan bersatu dalam satu wadah yakni INI. “Sesuai UU, bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah. Dengan dasar itu tidak ada organisasi lain selain INI alias azas tunggal kami,” ucap dia. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memanggil Pengurus Pusat INI, Kemenkumham, Pengwil dan yang terkait lainnya. “Kalau saya melihat dalam hal ini kedaulatan anggota dirampas oleh pengurus pusat yang ingin melanggengkan kekuasaan,” ucap LaNyalla. Bagi LaNyalla notaris bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agraria. Jika kemudian terjadi konflik intern hal itu akan semakin membuat susah dalam penegakan hukum tanah, termasuk pemberantasan mafia tanah. Sementara itu Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menyarankan perbaikan atau penyempurnaan AD/ART dimana di dalamnya ada soal keputusan di luar kongres (KDK) yang menjadi celah untuk mengubah keputusan Kongres sebagai forum tertinggi organisasi. (Sof/LC)
Pengalihan Subsidi BBM Bentuk Terobosan Agar Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan terobosan pemerintah agar tepat sasaran.\"Pemerintah melakukan terobosan untuk memastikan dan mendorong barang subsidi dinikmati mereka tidak mampu,\" katanya dalam diskusi Jakarta Journalist Center secara daring di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan berdasarkan data 80 persen konsumsi BBM subsidi jenis pertalite digunakan masyarakat menengah ke atas, sementara 20 persen sisanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu. Adapun untuk solar 95 persen dinikmati kelompok mampu dan sisanya 5 persen untuk kelompok tidak mampu.Yustinus mengungkapkan subsidi BBM dan energi naik tiga kali lipat dari Rp152 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun. Kondisi ini disebabkan kenaikan harga minyak dan gas dikarenakan kondisi geo politik dunia akibat dampak perang Rusia dan Ukraina.Untuk itu, pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan sosial. Upaya pemberian bantuan sosial itu dilakukan agar daya beli masyarakat terlindungi dari dampak kenaikan harga BBM.\"Pemerintah memberi bantalan Rp24,17 triliun. Diharapkan mampu menjaga daya beli. Untuk pekerja gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau UMP ikut batas UMP, dapat Rp 600 ribu dibayar satu kali,\" jelasnya.Menurut dia, pemerintah berupaya memastikan agar bantuan subsidi BBM tepat sasaran. Upaya penyaluran bantuan subsidi BBM itu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).\"Reformasi subsidi menjadi ikhtiar pemerintah, bagaimana ingin mengubah subsidi barang menjadi kepada orang. Sekarang ada DTKS termasuk aplikasi penyaluran bansos,\" katanya.Dia berharap apabila menemukan bantuan tidak tepat sasaran maka dilaporkan kepada pemerintah. Dia mengajak mahasiswa dan masyarakat mengawasi penyaluran bantuan BBM tersebut.\"Bantuan tidak tepat sasaran, maka dilaporkan ke Kemensos yang tidak berhak menerima. Dukungan mahasiswa dan masyarakat supaya bisa mengawasi yang belum mendapatkan,\" harapnya. (Sof/ANTARA)
Alutsista Canggih Milik US Navy Membuat Panglima TNI Kagum
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengagumi alat utama sistem senjata (alutsista) canggih milik Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (US Navy) berupa pesawat intai maritim P-8 Poseidon.\"Kesempatan yang luar biasa bagi TNI melihat alutsista canggih milik US Navy dan melakukan latihan bersama antara US Navy dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Senin.Pesawat intai maritim P-8 milik Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut sengaja dikerahkan dalam rangkaian latihan Super Garuda Shield 2022.P-8 Poseidon merupakan pesawat jenis boeing yang didesain secara khusus menjadi pesawat intai maritim dan bertugas melakukan patroli laut, pengintaian permukaan laut, hingga berbagai misi operasi search and rescue (SAR).Pada saat menaiki P-8 Poseidon, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut diberikan penjelasan cukup detail oleh salah seorang awak pesawat tentang kecanggihan alutsista milik Amerika Serikat tersebut.Penjelasan yang disampaikan, misalnya terkait dengan seluruh bagian pesawat dan fungsi dari radar, kamera, hingga peralatan komunikasi.Pesawat multifungsi tersebut memiliki tiga orang pilot dan sembilan awak kabin dengan perjalanan normal 8 hingga 10 jam.P-8 Poseidon bersama pesawat intai TNI Angkatan Udara dan kapal Indonesia serta milik Amerika Serikat melaksanakan latihan bersama pada misi pencarian target di wilayah laut Indonesia. (Sof/ANTARA)
Jenazah Azyumardi Azra Dipulangkan ke Indonesia Malam Ini
Kuala Lumpur, FNN - Jenazah Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra dipulangkan dari Kuala Lumpur menuju Jakarta pada Senin malam pukul 20.45 waktu setempat melalui Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Malaysia.Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono turut mendampingi isteri dan anak almarhum Profesor Azyumardi Azra kembali ke Tanah Air. Dubes Hermono setibanya di Bandara Sokearno-Hatta dijadwalkan langsung melakukan serah terima jenazah Azyumardi Azra kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.Untuk selanjutnya, jenazah rencananya dishalatkan di Masjid Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Selasa (20/9).Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan kemudahan dan fasilitas dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia, serta Rumah Sakit Serdang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan bagi pengiriman jenazah mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Pada saat kepulangan dari Kuala Lumpur, Pemerintah Malaysia telah mengutus pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Azyumardi Azra sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang dikenal luas tidak hanya di Indonesia, namun juga oleh masyarakat Malaysia.KBRI Kuala Lumpur juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menerima dan mengurus kedatangan jenazah hingga diserahkan kepada pihak keluarga.Duta Besar Hermono menyampaikan ucapan terima kasih atas simpati dan dukungan semua pihak yang telah membantu kelancaran proses pemulangan jenazah Azyumardi Azra kembali ke Tanah Air.Profesor Azyumardi Azra wafat pada Minggu (18/9) sekira pukul 12.30 waktu setempat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.Selama menjalani perawatan, pihak KBRI telah melakukan pendampingan kepada almarhum serta memfasilitasi kedatangan dan kunjungan keluarga almarhum hingga proses kepulangan jenazah ke Indonesia.(Sof/ANTARA)
Rocky Gerung: SBY Turun Gunung untuk Memberi Pelajaran Etika Demokrasi !
Jakarta, FNN - Gelombang protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya salah satu dari banyak masalah yang muncul selama ini. Sebelumnya wacana Pemilihan Presiden Umum (Pemilu) 2024 yang hanya akan akan dibatasi dua calon presiden dan wakil presiden yang disinyalir tidak berjalan dengan jujur ini membuat rakyat semakin bertanya-tanya tentang pemerintahan kita. Hal ini yang akhirnya membuat salah satu mantan Presiden Indonesia, sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY, \"turun gunung.\" Merespons hal ini, pengamat Rocky Gerung kembali mengajak kita untuk menganalisis lebih dalam lagi tentang isu-isu sekarang ini bersama salah satu wartawan senior FNN Hersubeno Arief melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Minggu, 18 September 2022. Rocky menjelaskan tentang alasan mengapa SBY sampai harus turun gunung, hingga ke situasi sekarang ini yang di mana Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan \'asal omong\' menurut Rocky kepada SBY hingga mengungkit kembali masa pemerintahannya. \"Kalau Pak SBY pasti turun gunung untuk memberi pelajaran pada kekuasaan tentang etika demokrasi, begitu kira-kira bedanya. Pak SBY turun gunung untuk mengajar, saya naik gunung untuk mengajar, atau Pak SBY bukan buat mengajar, buat \'menghajar\' kira-kira begitu,\" tutur Rocky pada Hersubeno melalui video yang dipublikasikan pada Jumat (18/09/22) dengan judul \"SBY TURUN GUNUNG, JANGAN ADA GENDERUWO POLTIK YANG BAPER\". Menanggapi ucapan Rocky, Hersubeno membalasnya dengan menekankan situasi sekarang memang sedang di situasi yang serius. \"Tapi saya kira ini soal serius, dan sebenarnya kita juga sudah cukup lama mensinyalir soal ini. Tapi kalau Pak SBY yang bicara, bagaimanapun juga dia adalah seorang mantan presiden dua periode, masih jadi ketua umum partai, masih punya pasti akses-akses yang cukup bagus di kalangan intelejen dan sebagainya, jadi gak asal ngomong yak saya yakin dia,\" ujar Hersubeno menanggapi. Rocky juga mengatakan bahwa kalau yang terlihat seperti asal omong adalah PDIP yang seakan terlihat langsung melakukan _double cover_ yang seolah PDIP terlihat untuk membujuk ke Joko Widodo (Jokowi) supaya tidak terlalu mengurusi Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum Partai PDIP). \"... Ya, jadi justru SBY dapat poin, berhasil lagi untuk ya, semacam provokasi halus untuk menguji, apakah PDIP itu meminta perlindungan kepada siapa kalau ada _problem_ yang dituduhkan atau dihajarkan atau diajarkan oleh Pak SBY. Jadi memang itu adalah _uppercut_ dari SBY. Lalu, Hasto tentu bisa bayangkan kemarahan Bu Mega \'ini orangnya muncul lagi, muncul lagi, coba hajar balik\'. Jadi Hasto hajar balik kira-kira begitu, tapi kan kapasitas Hasto itu nggak setara dengan kapasitas Pak SBY yang paham tentang lika-liku politik. Terus sekarang mulai saling membongkar masa lalu \'dulu Pak SBY 2009 begini\' nah kalau begitu, benar dong PDIP karena bereaksi,\" ucap Rocky memberikan tanggapan tentang Hasto yang terlihat seperti \'asal omong\'. \"Base line-nya itu, kenapa kemudian PDIP mengamuk karena ada yang mau turun gunung, uji saja Pak SBY masih berhasil, sebagai orang yang sudah di tempat pertapaan tiba-tiba harus turun gunung, siapa musuhnya kalau begit? Ini kan permainan narasi, jadi ngapain juga PDIP ngamuk-ngamuk tuh dan mulai membandingkan dengan masa lalu,\" tambahnya. Terkait dengan adanya pengaturan pemilu yang diperkirakan Rocky, dikarenakan pada pemilu 2024 nanti hanya akan dimajukan dua calon saja. Hal ini juga yang sebelumnya disampaikan oleh Megawati yang juga mengusulkan untuk pemilu 2024 untuk nomor urut calon tidak berubah karena akan menghabiskan banyak biaya. Menanggapi hal ini, Rocky juga menyampaikan pendapatnya yang mengatakan bahwa publik pun sudah sadar dan tahu akan kecurangan pemilu mendatang apabila hanya dua calon saja yang maju, maka dari itu Rocky menyebutkan inilah alasan Pak SBY turun gunung. \"Kemarin saya masih naik grab dan supir juga berbicara hal yang sama, \'ini kok jadi nggak akan ada pemilu ya Bung Rocky\' kenapa? \'Kan sudah ditentukan siapa yang harus menang\' jadi nanti yang lain kotak kosong doang. Jadi cara berpikir ini sudah sampai ke publik, itu yang bagi SBY merasa itu ada \'genderuwo\' yang atur-atur, itu kira-kira. Maka SBY akan turun gunung untuk perang lawan genderuwo,\" tutur Rocky. \"Jadi kita diuji satu kemampuan untuk melihat persaingan politik dengan narasi intelektual, ya biasa aja itu ada genderuwo, turun gunung, segala macem ya nggak usah baper. Kalau baper justru ketahuan \'oh dia genderuwo ini, nah genderuwo lagi baper\',\" tuturnya menambahkan. (Fik)
LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagai antisipasi solusi kepada para pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. \"LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam, serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon, seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019,\" kata Ketua LHKP Muhammadiyah Agus HS Reksoprodjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, (18/9/2022). Menurut Agus, pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 semakin menghangat disertai berbagai manuver politik dan menyebarkan pengaruh peserta pemilu melalui media informasi. Salah satunya wacana pencalonan presiden lebih dari dua periode. Wacana tersebut, kata dia, tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) yang ditegaskan dalam konstitusi. “Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan,” katanya menegaskan. Kemudian, terkait polarisasi politik, Agus berpendapat hal itu lahir sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung membelah dan tidak merangkul kesatuan, sehingga terjadinya kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman. Ia mengatakan penyebab polarisasi terindikasi akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarki serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara. “Sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat bisa mendapat banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror ataupun rasa takut,” katanya pula. Agus menambahkan, bila polarisasi terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan mengalami kemunduran. (mth/Antara)
Rapat Pimpinan Putuskan Tamsil Linrung Jadi Wakil Ketua MPR
Jakarta, FNN – Desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR terus bergulir. Sebab, proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik, lewat Sidang Paripurna DPD. \"Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan lembaha politik lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara LaNyalla (Ketua DPD) dengan Fadel,” kata Direktur Center For Leadership of Indonesia, Jakarta, Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Ahad, 18 September 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung akan digelar, Senin, 19 September 2022. Rapim terlambat dilakukan setelah surat masuk dari DPD pada 5 September 2022, karena ada pimpinan MPR berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad diberhentikan dari jabatannya sebagai Waka MPR dari unsur DPD lewat sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022. Pada 1 September 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo menandatangani Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 14 Tahun 2022 tentang pergantian Pimpinan Kelompok DPD di MPR masa jabatan 2019-2024. Yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR adalah HM Syukur, SH, MM menggantikan Tamsil Linrung. Posisi Sekretaris yang dipegang M Syukur kemudian beralih ke Ajbar. Sedangkan Fahira Idris tetap menjadi bendahara. Menindaklanjuti SK tersebut, Kelompok DPD di MPR mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR, perihal, \"Usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD.” Surat yang dikirim 5 September 2022 dan ditandatangani M. Syukur (ketua) dan Ajbar (sekretaris) mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Menurut Nur Sadik, apa yang dilakukan lembaga DPD terhadap Fadel Muhammad adalah keputusan politik. Sebab, ia menjadi Wakil Ketua MPR, juga merupakan hasil politik. Fadel bermanuver, itu haknya. Mengenai perdata dan pidana, biarkan urusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan polisi. Laporan Fadel ke PTUN dan bahkan ke Badan Pekerja DPD pun, tidak bisa menghalangi supaya pelantikan Tamsil segera dilakukan. Meski begitu, ia berharap supaya Fadel legowo karena diberhentikan. Tidak mungkin anggota DPD melakukan mosi tidak percaya tanpa alasan yang jelas. \"Alasan pencopotan itu mengikat. Sudah, legowo saja. Fadel senator dari Gorontalo. Contohlah Habibie (BJ Habibie) – yang juga ada Gorontalonya – yang ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, langsung tidak mau menjadi calon presiden,\" ujar Nur Sadik. \"Fadel lapor ke mana-mana tidak pada tempatnya. Mestinya, dia berkonsultasi ke DPD sebagai lembaga yang memberikan mandat kepadanya sehingga menjadi Waka MPR. Jika sekarang mandat itu ditarik, itu wajar-wajar saja, karena yang memberi mandat itu tidak lagi mempercayainya,\" kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Hahasanuddin, Makassar itu. Menurur Nur Sadik, pimpinan MPR harus segera melantik Tamsil Linrung yang sudah terpilih dalam rapat paripurna menjadi Waka lembaga negara itu. Tidak bisa terjadi kekosongan lama. Sebab, sejak Fadel diberhentikan, ia tidak bisa lagi mengaku-ngaku atau membawa jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sudah berhenti sejak rapat paripurna itu. Ia kembali meminta Fadel legowo. Sebab, itu lebih bermartabat, ketimbang bermanuver terus. Jabatan yang diembannya selama ini adalah politik, bukan penunjukan. Apalagi, mosi tidak percaya terhadap dirinya, pasti notulennya dibuat secara lengkap oleh Sekretariat Jenderal DPD. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) juga mendesak MPR segera memproses pelantikan Tamsil. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru, dalam siaran persnya di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dia mengatakan, pencopotan Fadel Mumammad sudah sesuai mekanisme ang berlaku, yaitu melalui Rapat Paripurna DPD. (Anw)
