POLITIK
Kenaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyebut keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan terakhir pemerintah.\"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,\" kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu.Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan resmi tersebut dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10 ribu/liter; solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter menjadi Rp14.500,00/liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.\"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit,\" ungkap Presiden.Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.\"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun,\" kata Presiden.Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat. \"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,\" kata Presiden.Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.\"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan,\" kata Presiden.Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. \"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,\" ungkap Presiden. (Sof/ANTARA)
Menkeu Ungkap Alasan Harga BBM Naik Meski Minyak Dunia Turun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia (\"Indonesian Crude Price\"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya.Sri Mulyani memberikan gambaran jika harga ICP berada di 85 dolar AS per barel, maka subsidi akan tetap bertambah dari Rp502 triliun menjadi Rp640 triliun. “Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP,” ujarnya.Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena itu, dengan adanya pengalihan subsidi BBM, maka akan terjadi penyesuaian harga BBM.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu, pukul 14.30 WIB, kataPemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin. (Sof/ANTARA)
Data Terbaru Warga yang Layak Terima BLT BBM Disiapkan Pemerintah
Jakarta, FNN - Pemerintah menyebutkan telah menyiapkan data terbaru untuk warga yang layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).\"Kami ingin menjelaskan bahwa saat ini, dari rencana 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah siap salur di PT. Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 KPM, sisanya sedang dilakukan proses \'cleansing\',\" kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu.Pada hari Ini (Sabtu) dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.\"Karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada (penerima) yang meninggal, maka kami perlu mendata lagi karena masih ada 313.244 KPM,\" tambah Risma.Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta KPM sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam 2 tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.\"Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan karena kami memiliki situs namanya \'Usul Sanggah\'. Jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami,\" ungkap Risma.Risma menyebut Kemensos mempunyai 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mengklarifikasi apakah sudah atau belum menerima BLT BBM. \"Kemudian, apabila mendesak kami punya \'command center\' yang bisa ditelepon di 021-171 maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan tadi,\" tambah Risma.Sementara bagi warga yang tidak mampu mengakses \"command center\" maupun pendamping karena secara fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Risma menyebut Kemensos sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia bekerja sama dengan kepala suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk membagi bantuan.\"Bagi warga yang sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor pos maka pihak pos akan mengantar ke rumah bersangkutan yang sudah ada perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke \'command center\', maka akan ditindaklanjuti,\" ungkap Risma.Risma mengatakan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, maka data penerima manfaat seharusnya diperbaiki setiap bulan.\"Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan) tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan \'Usul Sanggah\' tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi,\" jelas Risma.Apalagi berdasarkan UU No.13 Tahun 2011, kewenangan perbaikan data berada di pemerintah daerah.\"Daerah memang harus \'update\' apakah ada yang meninggal, kami juga \'cross check\' dengan data kependudukan dan sebagainya jadi kalau dengan data kependudukan \'clear\', kita juga mendapat penilaian dari KPK cukup bagus,\" ungkap Risma. (Sof/ANTARA)
Kasus Ferdy Sambo Harus Dikawal Terus
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN PUBLIK tak boleh lengah. Ada aroma tak sedap setelah reka ulang (rekonstruksi) peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Kasus ini harus terus dikawal. Sebab, jalan ceritanya mudah berubah atau diubah. Rekonstruksi (reka ulang) di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo (Jalan Saguling) dan di rumah dinas mantan Kadiv Propam itu (Duren Tiga) pada 30 Agustus 2022, menunjukkan kasus ini rentan ditambal-sulam, ditambah atau dikurangi. Ingat, sejak awal pun berubah-ubah penjelan Polisi tentang apa yang terjadi. Cerita tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J akhirnya berubah menjadi pembunuhan berencana yang didalangi dan dilakukan oleh Sambo. Ingat juga bahwa istri Sambo, Putri Candrawathi, yang semula mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, ternyata tidak terjadi. Pimpinan Polri sendiri yang menafikan pengakuan Putri. Dan Kapolri mengatakan dalam jumpa pers yang sangat fenomenal itu bahwa Sambo memerintahkan Bharada E menembak Yoshua. Seiring penolakan pelecehan seksual itu, peliputan media umum dan media sosial tertuju pada sepak terjang Satgassus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo. Media umum dan media sosial membicarakan tentang operasi judi online dan judi offline serta peredaran narkoba yang dikaitkan dengan dugaan perlindungan atau pembekingan dari kelompok Sambo. Muncullah diagram (silsilah) yang berjudul “Kaisar Sambo Konsorsium 303”, yang merujuk pada operasi judi (online dan offline) yang dikatakan sebagai sumber duit besar Diagram ini menjelaskan keterkaitan Sambo dan orang-orangnya dengan para bandar judi. Tertulis di diagram ini bahwa Sambo dan kroninya menerima setoran 1.3 triliun tiap tahun. Diagram ini dibuat sangat rapi. Sangat prefesional. Tak mungkin dibuat oleh orang yang tidak tahu peta kelompok di Polri. Orang-orang Sambo , atau sering pula disebut Geng Sambo, di Polri meliputi sejumlah jenderal berbintang satu dan dua. Banyak pula kombes, AKBP, kompol, AKP hingga polisi berpangkat rendah yang ikut kelompok yang oleh Menkopolhukam Mahfud MD disebut sebagai “Mabes Di Dalam Mabes”. Semakin riuh liputan dan bahasan tentang Konsorsium 303 dan misi duit besar Sambo. Isu pelecehan atau aspek asmara yang semula diusung sebagai motif pembunuhan Brigadir J, semakin sedikit dibahas media umum dan media sosial. Gencar sekali pembahasan soal dana besar yang dikumpulkan Sambo. Ada cerita tentang bunker duit 900 miliar. Disusul soal rumah-rumah pribadi Sambo di Jakarta yang berharga mahal. Tak lama setelah kemunculan diagram “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303”, beredar pula diagram yang bertajuk mirip dengan diagram pertama. Di dalam diagram kedua yang berjudul “Konsorsium 303 dan Narkoba Medan Sumatera Utara” itu, nama Komjen Agus Andrianto (Kabareskrim) didiskreditkan sebagai orang yang menerima seteron sebesar 54 miliar tiap bulan. Menurut diagram tandingan yang tidak sedetail diagram Kaisar Sambo itu, Agus pun digambarkan punya struktur komando pengumpulan duit besar. Seperti halnya diagram Kaisar Sambo, diagram tandingan ini juga tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang jelas, tidak salah kalau diagram ini disebut sebagai bentuk perlawanan kelompok Sambo. Kemungkinan perlawanan inilah yang perlu diamati. Publik perlu mewaspadai tekanan yang menginginkan agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J digiring kembali ke drama pelecehan seksual atau perselingkuhan. Sehingga, dugaan keterlibatan Sambo dan para petinggi Polri lainnya dalam bisnis perjudian dan narkoba akan lenyap ditelan skenario perselingkuhan atau pelecehan seksual itu. Ini selaras dengan munculnya isu pelecehan martabat keluarga Sambo yang dikatakan terjadi di Magelang. Pelecehan Magelang ini tak pernah disebut sejak awal pembunuhan Yoshua terungkap. Tambahan cerita Magelang ini cukup aneh dan semakin aneh. Belakangan ada lagi tambahan cerita perselingkuhan. Salah seorang supir yang bernama Kuwat Ma’ruf –salah satu tersangka pembunuhan Yoshua-- diisukan punya hubungan intim dengan Putri Candrawathi. Skenario asmara atau pelecehan sekesual tampaknya sedang diusahakan untuk kembali menjadi motif pembunuhan Brigadir J. Motif demi kehormatan keluarga berkemungkinan untuk menyelamatkan Sambo dari hukuman berat. Mungkin juga dari pemecatan. Sekali lagi, kasus Sambo yang berdimensi mafia harus dikawal terus.[] 2 September 2022.
Pertahanan Negara Ditentukan oleh Sains dan Teknologi
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertahanan sebuah negara ditentukan oleh sains dan teknologi.“Saya garis bawahi, pertahanan sebuah negara di abad XXI ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi,\" kata Prabowo, sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi inspektur upacara Pembukaan Pendidikan Program Vokasi diploma (D-3), program sarjana (S-1), program magister (S-2) dan program doktoral (S-3) serta kenaikan pangkat kadet mahasiswa D-3 dan S-1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI Tahun Ajaran 2022/2023 di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat.Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai Universitas Pertahanan merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan vital terkait dengan persoalan pertahanan negara ini. Hal tersebut, lanjut dia, karena Universitas Pertahanan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi manajemen pertahanan serta ilmu perang.“Pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau kita kaya, kita harus kuat menjaga kekayaan. Kalau kita ingin merdeka, kita harus kuat menjaga kemerdekaan. Kalau kita ingin berdaulat, kita harus kuat menjaga kedaulatan. Di sinilah pentingnya Universitas Pertahanan,\" jelas dia.Selanjutnya, Prabowo pun menyampaikan bahwa sejak awal bertugas sebagai Menteri Pertahanan, dia menempatkan pengembangan Universitas Pertahanan sebagai salah satu hal yang bernilai penting agar institusi pendidikan ini mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal, idealis, dan profesional.Langkah tersebut dia lakukan karena pada saat ini perkembangan teknologi dan sains di dunia membutuhkan sumber daya manusia yang andal, idealis, serta profesional.Adapun mahasiswa Universitas Pertahanan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 ini berjumlah 792 orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka terdiri atas 175 orang di program D-3, 300 orang di S-1, 293 orang di S-2, serta 24 orang di S-3. (Sof/ANTARA)
Kebijakan Penyesuaian Harga BBM Secara Bertahap
Jakarta, FNN - Pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan kebijakan penyesuai harga bahan bakar minyak (BBM) dapat secara bertahap.\"Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak, nanti masyarakat yang terkejut,\" kata Azyumardi Azra dalam webinar Moya Institute dikutip di Jakarta, Jumat.Menurut dia, penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Hal itu untuk menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang terganggunya likuiditas keuangan.Ia berharap kebijakan penyesuaian harga BBM ke depannya sebaiknya juga melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok masyarakat sipil, karena ini adalah \"urusan bersama\".Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga pada masa lalu.\"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak,\" katanya.Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus mantan Kepala Wantimpres Sri Adiningsih memandang perlu menjaga APBN supaya tidak mengalami defisit.Sri Adiningsih mengatakan bahwa APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu, kata dia, berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek, yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.Sasaran dari penyesuaian harga BBM, kata Marsudi Syuhud, adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari.\"Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Hanya Pecundang yang Masih Mainkan Isu Islamofobia
Jakarta, FNN - Ketua Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ustaz H. Suparman Abdul Karim menyatakan hanya pecundang yang masih memainkan isu islamofobia.Ustaz Suparman menilai narasi islamofobia dengan memosisikan diri dan kelompoknya seolah korban kebijakan negara yang zalim, sejatinya merupakan isu yang berulang dan tidak strategis.\"Ini isu yang berulang. Sifatnya berulang dan tidak strategis. Akan tetapi bagi mereka yang pecundang sebetulnya juga inferior, ya, mungkin ini sudah menjadi hiburan bagi mereka, melakukan playing victim, merasa terzalimi, dan lain sebagainya,\" ujar Ustaz Suparman dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, maraknya kemunculan narasi ini karena kelompok radikal kerap menganggap isu ini sebagai isu yang paling efektif untuk menjaring simpati massa yang mayoritasnya penganut agama Islam.\"Karena inilah yang paling efektif untuk menyulut sensitivitas massa, yang mayoritas di negara Indonesia ini beragama Islam. Dikatakan laku, ya, tentunya laku hanya bagi kelompok mereka saja,\" ucap anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ini.Tokoh yang dikenal dengan ceramah kritis terkait dengan isu radikal dan terorisme ini juga menganggap isu islamofobia amat sarat akan kepentingan politik, khususnya oleh kelompok politik yang kerap menggunakan label keislaman.Ia menilai kekalahan kelompok tersebut di pentas politik menjadi pemicu sikap playing victim mereka.\"Bisa diibaratkan seperti para pecundang yang tidak kesatria untuk mengakui kekalahannya, atau seperti anak kecil yang kurang perhatian. Ini menguat menjadi sebuah kepentingan bersama dari beberapa kelompok politik yang merasa terkalahkan,\" kata Owner and Founder Di Sedekah Seribu Sehari ini.Oleh karena itu, Ustaz Suparman menilai setidak ada dua hal guna mematahkan narasi islamofobia yang kerap kali berkembang di tengah masyarakat.\"Yang mesti dipatahkan pada kenyataannya di negara yang mayoritas muslim ini tidak ada sama sekali orang yang ketakutan terhadap Islam. Bangsa kita yang mayoritas muslim ini hidup tenang tenang saja, berislam dengan baik-baik saja,\" katanya.Islamofobia sendiri sejatinya adalah isu yang dikembangkan di negara Barat setelah runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Orang-orang nonmuslim yang mayoritas di Amerika Serikat belum paham betul tentang Islam. Mereka menjadi ketakutan seolah-olah Islam ini mengajarkan radikalisme dan terorisme.Kedua, pada kenyataannya yang terjadi ini adalah banyak yang mengajarkan ajaran radikal, dan mengarah kepada aksi terorisme dan intoleransi tetapi membalutnya sebagai ajaran Islam. Ketika dikritik, mereka malah putar balikkan bahwa ini bentuk dari intoleransi dan islamofobia.Ustaz Suparman mengatakan bahwa intinya semua pihak harus berani mematahkan narasi kelompok radikal sesuai dengan narasi yang mereka bawa dengan fakta dan dasar yang benar serta relevan.\"Hal-hal yang berasal dari pengaburan fakta akan terus digoreng guna menakut-nakuti khalayak ramai. Kalau ini dibiarkan terus, akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran,\" tuturnya.Untuk itu, dia berharap ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan hal ini melalui regulasi yang tepat, mengingat hal ini justru dapat menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa.\"Ini sebetulnya yang harus dipertegas. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat aturan. Kerena playing victim ini ujung-ujungnya bermuara kepada fitnah, penyebaran berita bohong (hoaks). Hukum harus dikuatkan,\" kata Ustaz Suparman. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Parpol Yang Tidak Dukung Kadernya Maju sebagai Capres, Lebih Baik Jadi Event Organizer Saja
JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi menjelang Pemilu 2024 mendatang akan muncul calon presiden (capres) yang tidak terduga, dan capres tersebut kemungkinan akan terpilih sebagai Presiden RI ke-8. Hal itu sesuai dengan karakter dari sebuah krisis, yakni memunculkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan keluar dari krisis multidemensi saat ini. \"Apa yang ada di dalam survei saat ini, belum tentu terpilih. Krisis saat ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Nanti mungkin akan muncul capres tidak terduga,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022). Menurut Anis Matta, lembaga survei saat ini hanya menjadi instrumen atau alat propaganda media capres tertentu agar popularitasnya tinggi, bukan lagi berpegang pada instrumen akademik. \"Saya tahu bahwa di lembaga survei itu, mereka menyimpan angka-angka yang benar secara akademik. Mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik, tetapi disisi lain menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan ini meracuni pikiran banyak orang dan partai-partai,\" katanya. Karena menjadi instrumen propaganda, maka popularitas seseorang bisa berubah cepat tergantung pesanan. Dari tidak punya popularitas, dalam sesaat popularitasnya menjadi tinggi, karena adanya permainan angka-angka survei. \"Popularitas tinggi itu hanya untuk instrumen media propaganda saja, tapi sesungguhnya popularitasnya kosong. Ini juga yang kita sesalkan, kenapa partai politik menjadi inferior karena dibombardir lembaga survei,\" katanya. Sementara terkait pencapresan, Anis Matta mengatakan, lebih respek terhadap PDIP, Partai Gerindra dan PKB, yang mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani, Prabowo dan Muhaimin Iskandar. \"PDIP, Gerindra dan PKB benar-benar membangun sebuah partai dengan memperjuangkan kadernya secara konsisten. Mereka bekerja keras membangun jaringannya dan tidak menjual karcis atau tiket kepada orang lain. Saya respek dengan orang-orang seperti ini,\" katanya. Anis Matta mengaku tidak mengerti terhadap pola pikir partai politik (parpol) yang tidak mau mencalonkan kadernya sebagai capres, tetapi justru mencomot orang lain untuk didukung. Padahal fungsi parpol itu, adalah sekolah kepemimpinan nasional, dan kita sering mengkritik soal politik transaksi. Namun, ternyata kita juga yang tidak konsisten dengan mendukung dan melakukan politik transaksi, mencalonkan orang lain ketimbang kadernya sendiri. \"Jadi fungsi partai politik itu melahirkan pemimpin, bukan sekedar membangun kekuatan politik untuk mendapatkan jabatan, dengan mencalonkan orang lain dan berjualan karcis, bukan kadernya sendiri. Maka lebih baik tidak usah jadi partai politik, jadi event organizer saja,\" tegasnya. Partai Gelora, kata Anis Matta, sebenarnya ingin mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres Pilpres 2024. Namun, karena gugatan Partai Gelora soal pemisahan antara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak bisa mengajukan sendiri. \"Karena sistem Pemilu-nya telah ditetapkan Serentak seperti 2019 dan gugatan kita telah ditolak Mahkamah Konstitusi, maka Partai Gelora akan terlibat dalam proses pencapresan saat ini, cuma kita sampai saat ini hingga Desember nanti fokus untuk bisa lolos verifikasi partai politik,\" katanya. (*)
Ketua DPD RI Ajak Warga PSHT Kawal Gerakan Mengembalikan UUD1945 Naskah Asli
Madiun, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), mengajak seluruh warga PSHT untuk mengawal gerakan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. LaNyalla mengatakan, cara tersebut tidak akan menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. “UUD 1945 naskah asli mutlak kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan praktik yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah,” ujarnya, pada puncak peringatan 1 Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila hanya sebatas slogan. Dalam praktiknya, Pancasila tak pernah disertakan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Hal itu terjadi sejak amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam. “Setelah konstitusi diamandemen, antara Pancasila dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan itu sudah idak nyambung lagi,” tegas LaNyalla. Dijelaskannya, konstitusi baru hasil amandemen 1999-2002 sangat kental dengan ideologi individualisme dan liberalisme. “Maka tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,” papar LaNyalla. LaNyalla juga membangkitkan kesadaran kritis warga PSHT sebagai penjaga Pancasila. “PSHT harus menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila dari serangan liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekulerisme,” tegasnya. Sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia, LaNyalla mengajak agar warga PSHT melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. “Ada banyak pradoksal di tengah-tengah kita, baik dalam hal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural,” paparnya. Untuk itu, LaNyalla mengajak warga PSHT bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali di tangan rakyat. Sebab, kata LaNyalla, oligarki ekonomi yang bersekutu dengan oligarki politik telah menyandera penguasa yang pada akhirnya bertindak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan nasional. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menekankan agar warga PSHT membangun kesadaran kritis terhadap konsep kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. “Cita-cita bangsa ini dalam kalimat ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ bukan hanya sekadar mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Artinya, mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk di dalamnya moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,” urainya. Menurut LaNyalla, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, generasi yang dihasilkan hanya akan menjadi lawan di masa depan. Ditambahkannya, semua pihak harus membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. “Baca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila,” ulas LaNyalla. Sistem syuro bermakna kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan yang lengkap. Di akhir acara, Ketua DPD RI diminta meresmikan Graha Krida Budaya dengan menandatangani prasasti dan memukul gong sebagai peresmian monumen 1 Abad Terate Emas untuk Dunia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (Yogyakarta). Sementara sejumlah tamu undangan yang hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Komandan Seskoal Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. (Ida/LC)
Kesadaran Politik Masyarakat Semakin Baik Saat Ini
Jakarta, FNN - Peneliti Ahli Utama Bidang Sosiologi Politik Pusat Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mohammad Mulyadi menilai kesadaran politik masyarakat Indonesia saat ini semakin baik.“Kesadaran politik kita semakin baik dan itu patut diapresiasi,” kata Mulyadi saat menjadi narasumber dalam Podcast Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Episode 21 bertajuk Menggunakan Hak Pilih: Legitimasi Tertinggi Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube KPU RI di Jakarta, Jumat.Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari banyaknya jumlah massa yang mengiringi langsung partai-partai politik yang mereka dukung menuju Kantor KPU di Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024. Ada pula masyarakat yang menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube KPU RI untuk memantau pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022.Selanjutnya, menurut Mulyadi, kesadaran politik masyarakat yang semakin baik itu sepatutnya ditangkap KPU sebagai suatu sinyal positif dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. “Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara harus bisa menangkap ini sebagai sinyal positif,” ucap dia.Mulyadi menilai partai politik yang mampu menghadirkan jumlah massa pendukung yang banyak adalah partai dengan basis kaderisasi yang kuat. “Saya perhatikan memang beberapa parpol yang basisnya kaderisasi, kalau saya lihat di media, mereka pasti menghadirkan massa yang lebih baik. Ini asumsi saya, hal itu berbeda dengan parpol yang basis kaderisasinya lemah,” ujar dia.Mulyadi mencontohkan partai politik yang memiliki basis kaderisasi kuat adalah dua partai baru, yakni Partai Gelora dan Partai Ummat. “Contohnya, Partai Gelora saat ke KPU ramai karena pecahan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang basis kaderisasinya bagus. Partai Ummat, pecahan PAN, juga cukup banyak massanya. Pendiri partai ini dari partai lama yang mempunyai sejarah kaderisasi partai yang bagus sehingga diiringi massa yang banyak,” jelas dia. (Ida/ANTARA)
