POLITIK
Pemerintah Berkomitmen Sediakan Aanggaran Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024.\"Berapa pun biayanya asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Itu kemudian yang akan dibiayai oleh pemerintah dan disepakati. Persoalan selama ini kan sepertinya lambat itu soal prosedur aja kalau yang sudah disepakati Tahun 2022, oke,\" kata Mahfud usai memimpin Rapat Badan Peradilan Khusus Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.Rapat itu dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari, perwakilan Bawaslu, Dirjen Anggaran Kemenkeu dan beberapa pejabat terkait.Dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, Mahfud menyebutkan bahwa Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjamin bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran Pemilu tersebut sejauh prosedurnya itu sudah dipenuhi, seperti ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).\"Lebih baik masyarakat bergembira sajalah bahwa pesta demokrasi ini akan dilaksanakan betul. Tidak akan terganggu atau terhenti prosesnya, misalnya, hanya karena biayanya tidak lancar. Itu jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan,\" jelas Mahfud.Namun, lanjut dia, anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara hal yang tidak pokok, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan penambahan jumlah TPS akan didiskusikan kembali.\"Itu nanti kita diskusikan, apakah perlu bangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang, honor-nya apa perlu seperti yang diusulkan misalnya 30 persen saja,\" tuturnya.Dana yang disetujui bersama ialah sebesar Rp1,24 triliun. Pencairan dana itu akan bertahap di tahun 2022, 2023, dan 2024 karena sifatnya multiyears.Respon KPU sendiri, tambah Mahfud, KPU akan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan kesepakatan itu sehingga nanti bisa secepatnya di proses.\"Tapi sampai saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang, itu belum ada. Semuanya berjalan karena anggaran rutin-nya kan ada. Anggaran pemilu dalam arti pemungutan suara itu yang harus disiapkan dari sekarang,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
OJK Dikritik Anggota DPR Terkait Pinjol 0,46 Persen
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengkritik keras rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menetapkan bunga perusahaan pinjaman online (pinjol) berkisar 0,3—0,46 persen per hari.\"Kalau 0,46 persen per hari, artinya sebulan sekitar 13,8 persen. Bunga sebesar itu apa bedanya sama bank keliling, rentenir? Apalagi, saat ini ekonomi masyarakat belum semuanya pulih, daya beli melemah. Ini akan mencekik bukan hanya kantong, melainkan leher masyarakat,\" kata Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, di tengah-tengah masyarakat banyak beredar bank keliling (bangke) yang membuat masyarakat kesulitan untuk membayar karena bunganya yang tinggi.\"Banyak yang terjebak gagal bayar bank keliling, yang akhirnya berujung musibah buat masyarakat. Bunga dari bangke saja mulai 10 persen/bulan. Kalau OJK menetapkan 13,8 persen untuk pinjol, ini lebih jahat daripada bangke yang saat ini banyak beredar di tengah masyarakat,\" tegas politikus Partai Gerindra ini.Kamrussamad pun meminta agar pimpinan OJK untuk meninjau kembali rencana yang memberatkan tersebut dan mencopot pejabat OJK yang \"bermain\" dengan pengusaha pinjol.\"Di tengah penderitaan rakyat akibat COVID belum normal, pemulihan masih bergerak naik, produktivitas belum normal, daya beli masih lemah, harga-harga naik, bunga setinggi ini hanya akan membuat masyarakat terjebak dalam musibah,\" kata anggota DPR dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) ini. (Ida/ANTARA)
‘Manifesto Kemerdekaan’, FTA Desak Pemerintah Kembalikan Kedaulatan pada Rakyat
Jakarta, FNN - Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Forum Tanah Air (FTA), wadah diskusi diaspora di 5 benua dan anak-anak bangsa di seluruh pelosok Nusantara, mengeluarkan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ mendesak pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. ‘’Selama ini kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik, karena terjadinya amandemen UUD 45 selama periode 1999 sampai 2002,’’ demikian pembukaan ‘’Manifesto Kemerdekaan’’ itu. Manifesto ini akan dikirim kepada DPRD di 34 provinsi seluruh Indonesia oleh perwakilan FTA Indonesia di masing-masing provinsi itu. Amandemem atas UUD 45 dilakukan oleh MPR pada periode 1999-2002 telah memunculkan perubahan konstitusi yang menyebabkan kedaulautan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai politik. Dengan UUD versi 2002 itu partai politik mempunyai kewenangan yang melampaui warga negara yang menjadi satuan kenegaraan terkecil. Pemilihan Umum telah dijadikan instrumen oleh untuk memonopoli pencalonan presiden dan wakil presiden yang seharusnya menjadi hak politik rakyat. Hal ini terlihat dari penolakan hampir semua gugatan warga negara (citizen law suit) atas UU yang mengatur presidential threshold 20%. Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili gugatan tersebut menolak dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing. Hanya gugatan oleh Partai Politik yang dikabulkan oleh MK untuk dilanjutkan pada substansi gugatan. Alasan MK bahwa warga negara tidak memiliki legal standing adalah alasan yang ‘’constitutionally illegal’’ karena mengabaikan kedudukan warga negara yang sama di depan hukum. Secara tidak langsung MK telah melakukan diskriminasi hukum dengan meletakkan partai politik lebih tinggi kedudukan hukumnya daripada warga negara. Selain itu, pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah monopoli radikal partai politik dalam perpolitikan nasional. Seperti adagium bahwa setiap monopoli adalah buruk, maka monopoli radikal partai politik melalui Pemilu, baik pilleg ataupun pilpres, akan merugikan hak-hak warga negara. Pelaksanaan pemilu secara langsung selama ini telah menggusur prinsip sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Biaya politik untuk rekrutmen pejabat publik semakin mahal namun tidak efektif untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saat ini kepemimpinan itu mewujud dalam bentuk oligarki politik dan ekonomi yang membuka peluang bagi malpraktik administrasi publik yang luas di mana regulasi dirancang, ditafsirkan, dan ditegakkan bukan untuk kepentingan publik sebagai warga negara, tapi untuk kepentingan elite partai politik dan pemodal. Untuk mengatasi problem mendasar itu solusinya adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagai warga negara dengan kembali ke UUD 45. Amandemen terhadap UUD 45 boleh dilakukan secara cermat melalui mekanisme adendum, bukan dengan amandemen yang serampangan seperti yang terlihat pada produk UUD 2002. FTA DI 34 PROVINSI GUGAT PT 20 PERSEN. Melanjutkan perjuangan gugatan PT ke MK yang dilakukan ‘’FTA Global’’ yang terdiri dari diaspora Indonesia di 12 negara dari 5 benua, kali ini giliran 68 warga negara dalam wadah FTA dari 34 provinsi di Indonesia akan mengajukan gugatan pengujian pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas calon presiden menjadi 0%. Belajar dari pengalaman FTA Diaspora Global yang telah menjalani sidang gugatan diMK, 68 warga negara tersebut mengambil langkah strategis dengan mengajukan gugatan dalam kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait dari gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Salim Segaf Aljufri. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara No. 73/PUU-XX/2022 tentang uji materiil pasal 222 UU No. 7 tahun 2017. Kuasa hukum 68 warga negara dari 34 provinsi, Haris Azhar dari Haris Azhar Law Office, menjelaskan, kedudukan hukum 68 warga negara sebagai Pihak Terkait ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) huruf f UU MK juncto Pasal 3 huruf c juncto Pasal 6 ayat (2) PMK No. 2/2021. Sebanyak 68 warga negara ini adalah Pihak Terkait yang memilik kepentingan secara langsung karena concern/perhatian terhadap isu ambang batas. Selain itu, mandat yang diberikan kepada partai politik berasal dari rakyat atau warga negara. Warga negara penggugat tersebut tidak mempunyai afiliasi langsung dengan PKS, namun dapat disimpulkan mereka memiliki kepentingan langsung sebagai pihak terkait dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilu Pengajuan permohonan 68 warga negara mulai dari Aceh sampai ke Papua yang tergabung dalam FTA Indonesia sudah di daftarkan ke MK pada Senin 1 Agustus 2022 No. 69-2/PUU/PAN.MK/AP3, sebagai wujud keprihatinan dan kerisauan anak bangsa terhadap masa depan perjalanan demokrasi di tanah air. Langkah dari Diaspora FTA Global maupun FTA Indonesia akan terus masif dan intensif demi tegaknya demokrasi dan lepas dari oligarki yang menggoyahkan sendi kehidupan bernegara. FTA Indonesia juga mengajak semua warga negara untuk ikut serta mendukung gugatan ini. (sws)
Pakar Politik Sebut Rizal Ramli Layak Dampingi Prabowo
Jakarta, FNN – Nama ekonom ternama Rizal Ramli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dan, kali ini mulai dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan. Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie, PhD, Rizal Ramli pilihan tepat dan pas buat Prabowo menjadi tandemnya. “Dari pertarungan sebelumnya Prabowo selalu kalah dan itu menjadi pelajaran berharga bagi mantan Danjen Kopassus ini,” kata Jerry Rabu (3/8/2022). Menurut peneliti politik dari Amerika ini, kondisi ekonomi yang carut-marut dan hutang kian membengkak harus diatasi. “Dan hutang sudah tembus Rp7.000 triliun, banyak proyek mangkrak seperti kereta api cepat Jakarta- Bandung senilai Rp24 triliun dan sinyalemen buruk apalagi inflasi hampir tembus 5 persen terburuk sejak 2015, lebih parah lagi inflasi makanan 8 persen. Untuk itu Rizal harus jadi prioritas,” ujarnya. Maka dari itu Prabowo butuh pasangan yang ahli ekonomi sekelas Rizal Ramli. Suksesnya Soekarno lantaran di balik itu ada pasangan wapresnya yang juga ahli ekonomi Muhammad Hatta. Rizal Ramli juga, tandas pakar politik jebolan American Global University ini, dari sisi elektabilitas masuk peringkat ke-7 dalam jajak pendapat RMOL.id. “Pasangan atau tandem militer - ekonom sangat ideal jika dipasangkan, keduanya nasionalis sejati. Jika berkaca dari survei KedaiKopi mayoritas responden pemilih menyebut pemimpin cerdas akan menjadi pilihan mereka,” tuturnya. Barangkali, jika Prabowo bersanding dengan RR maka Ketum Gerindra ini tak akan sulit mengelola pemerintahan. “Saya kira ‘good and clean goverment’ bakal terwujud, pasalnya sampai kini slogan itu, bahkan revolusi mental itu hanya ‘lip service’ dan tak diaplikasikan, hanya sebatas omdo (omong doang),” ujarnya. Menurutnya, Rizal Ramli dinilai banyak dicintai publik, maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. “Sejauh ini saya nilai, Rizal Ramli banyak dicintai publik maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. Selain jujur, RR adalah figur yang bersih, idealis dan bisa membersihkan praktik mafia dan bandit,” ungkapnya. “Oligarki paling takut sama Rizal Ramli lantaran mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini anti suap dan konspirasi jahat,” pungkasnya. (mth)
Menteri Maju Capres Harus Mundur dari Jabatannya
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S ) Jerry Massie mengatakan, menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 harus mundur dari jabatannya. \"Saya pikir sebaiknya ada waktu dan jeda dimana menteri harus mundur dari jabatannya. Jika tak mundur akan terjadi salah komunikasi dan salah pengertian,\" kata Jerry, di Jakarta, Kamis. Dia pun mempertanyakan alasan Partai Garuda yang menggugat UU No 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 170 ayat (1) terkait frasa \"pejabat negara\". Partai Garuda menginginkan agar menteri bisa maju di Pilpres tanpa harus mundur dari jabatannya. Gugatan itu hanya menguntungkan satu sisi yakni si menteri yang sedang menjabat, katanya. \"Partai Garuda dalam kapasitas apa mereka melakukan gugatan, mereka saja tak punya menteri. Kalau Golkar dan Gerindra atau partai yang kadernya duduk di kabinet, maka masih masuk akal,\" jelas Jerry. Direktur Eksekutif P3S ini menduga ada menteri yang mendorong partai tersebut untuk menggugat UU Pemilu. \"Jangan-jangan ada menteri yang di dukung partai tersebut yang notabene capres jadi secara eksistensi dan substansi maka mereka ngotot menggugat,\" kata Jerry. Seharusnya, tambah dia, Partai Garuda mendorong menteri mundur dari jabatannya. \"Bukan sebaliknya, bisa ada kesepakatan politik,\" ucapnya. Diketahui, Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu mengatur pejabat negara yang dicalonkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya Kecuali, presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. (Sof/ANTARA)
Kasus Apeng, Ketua DPD RI Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerhatikan amanah jabatan yang diembannya. LaNyalla berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat. “Saya ingatkan agar kepala daerah jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Amanah dari rakyat di daerah harus dijalankan dengan baik,” kata LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Kamis (4/8/2022). Hal itu disampaikan LaNyalla menanggapi kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektare yang menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini buron dan DPO. Kerugian akibat hal tersebut mencapai hingga Rp78 triliun. “Itu bukan uang sedikit jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Kesejahteraan di daerah harus menjadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat. “Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri,” kata LaNyalla. LaNyalla menekankan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyatnya. “Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara dan merugikan rakyat,” tegas LaNyalla. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut.Salah satu tersangka merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008. “RTR secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” tutur Sanitiar Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani. Selain Raja Thamsir Rahman, Kejagung juga menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare. (Ida/LC)
Mendaftar Saat Hari Minggu, Partai Gelora Ingin Ubah Pikiran Banyak Orang, Berpolitik itu Santai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menegaskan, Pilihan hari Minggu (7/8/2022) sebagai hari pendaftaran Partai Gelora ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tujuan dan makna tersendiri, pasca memundurkan jadwal pendaftaran di hari pertama pada Senin (1/8/2022) lalu. \"Sebenarnya semangat temen-temen mau daftar hari pertama, tapi dalam perkembangan rupanya ada 10 partai yang mendaftar, akhirnya kita geser ke tanggal 7, hari Minggu sambil car free day,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks bertajuk \'Partai gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? yang digelar secara daring, Rabu (3/8/2022) sore. Menurut Mahfuz, Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. \"Kenapa kita hari minggu, karena ini hari libur. Dan kita mau mengubah pikiran banyak orang bahwa berpolitik itu bisa santai. Jadi nggak serius melulu, nggak bikin macet, nggak riweuh-lah nanti,\" katanya. Berpolitik itu, lanjutnya, bisa dilakukan sambil berjalan-jalan santai sambil berolahraga di car free day pada hari Minggu. Partai Gelora ingin kehadirannya dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat, bukan sebaliknya memberikan tekanan. \"Jadi berpolitik itu bisa di hari Minggu sambil santai. Jalan-jalan di car free day, kita juga nggak bikin kemacetan, lalu happy-happy. Kira-kira begitulah, kita berikan kebahagiaan bahwa berpolitik itu bisa santai,\" ujarnya. \"Karena dua tahun lebih masyarakat Indonesia sudah hidup dalam tekanan. Jangan sampai partai politik datang justru menambah tekanan baru. Kita mengajak berpikir bahwa kehadiran partai politik itu harus sebagai pembawa kedamaian,\" imbuhnya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati menambahkan, kaum perempuan atau emak-emak dalam situasi sekarang jangan terus diajak berpikir stress, karena beban hidup sehari-sehari sudah semakin berat. Kehadiran partai politik, seharusnya dapat memberikan solusi dan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dengan penyampaian yang ringan, dan tidak terlalu berat. \"Kaum ibu-ibu jangan diajak berpikir stress, mulailah dengan kegiatan yang ringan dengan bersenang-senang, dan mereka nyaman dengan Partai Gelora,\" kata Ratih. Emak-emak, kata Ratih, dapat menerima Arah Baru Indonesia yang digagas Partai Gelora, karena ingin menjadikan Indonesia lebih baik dari sekarang. \"Makanya kalau ada yang mengeluh, emak-emak bilang, pilihlah partai baru, Partai Gelora. Karena hanya Partai Gelora yang memiliki narasi Arah Baru Indonesia,\" katanya. Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengaku tidak menyangka, bahwa kehadiran Partai Gelora di tengah pandemi dan krisis saat ini justru mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat. \"Kami tidak sangka Partai ini lahir ditengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Terbayang bagaimana di tengah pandemi tak bisa berkumpul, dan terus tetap bertumbuh,\" kata Triwisaksana. Partai Gelora, menurutnya, mampu menghadapi situasi krisis saat ini. Krisis jutsru menjadi berkah, bukan dipandang sebagai hambatan. \"Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan,\" kata Bang Sani, panggilan akrab Triwisaksana. Junjung Kesetaraan Sementara itu, Wakil Sekjen DPN Partai Gelora Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar mengungkapkan, alasan dirinya memilih gabung ke Partai Gelora daripada ke partai lain, yang sebelumnya sempat berlabuh di PDIP dan PAN. \"Tentu gini, saya termasuk orang yang tidak suka terkungkung dalam feodalism secara budaya, yang menarik dari partai ini nggak ada dewan syuro, nggak ada yang atur artinya teman-teman bisa berundingan sendiri, ini menarik,\" kata Miing. Miing menilai, meskipun Partai Gelora tak jauh berbeda dengan partai lain yang secara hierarkhi terdiri dari ketua umum dan sekjen, namun secara psikologis Partai Gelora lebih menjunjung kesetaraan. \"Secara psikologis lebih equal gitu. Bukan berarti kita berhak dalam tanda kutip kalau anak Betawi bilang ngelunjak atau apa, tapi tidak, lebih kepada kita punya kreatifitas, punya kemerdekaan berpikir itu bisa disampaikan,\" ujarnya. \"Karena esensinya bagi seseorang bisa berkarya, bisa berkarir, bisa apa saja baik sosial-budaya, sosial-politik esensinya kemerdekaan. Ketika kemerdekaan terkungkung itu agak sulit. Sehebat apapun orang berpikir belum tentu bisa sama dengan orang lain,\" imbuhnya. Menurut Miing, kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. \"Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa\" katanya. Selain itu, dirinya juga mengaku, sudah berkawan cukup dekat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Dirinya merasa memiliki ikatan emosional dengan Partai Gelora. \"Saya kira ini bisa menjadi arah baru untuk terlibat dalam perjuangan memperbaiki, jadi yang menarik buat saya tidak membicarakan masa lalu siapapun dia yang ada di belakang itu, tapi berpikir ke depan dengan siapa dia bersama. Ini jadi penting buat saya,\" ungkapnya. (sws)
Berpolitik Harus Santai, Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Partai Gelora sebagai pendatang baru di panggung politik nasional telah menyatakan kesiapannya mengikuti Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada Ahad (7/8) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami sudah menyampaikan kepada KPU bahwa kami akan hadir pada hari Ahad, 7 Agustus yang akan datang. Kami memilih hari Minggu agar suasana lebih santai dan tidak terburu-buru karena macet. Politik juga perlu suasana gembira,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfud Sidik, saat Gelora Talks bertema: Partai Gelora Siap Mengikuti Pemilu 2024: Apa dan Bagaimana Persiapannya? Secara daring di Jakarta, Rabu (3/8). Mahfuz menegaskan Partai Gelora ingin mengubah pikiran banyak orang, bahwa berpolitik itu harus santai, tidak menimbulkan kemacetan, dan bisa dilakukan bersamaan dengan car free day (hari bebas kendaraan bermotor) bersama masyarakat. Hadir pula sebagai narasumber yakni Ratih Sanggarwati, Kabid Perempuan, DPN Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, serta Dedi Miing Gumelar, Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia. Kabid Perempuan Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati mengutarakan, terpenting menerjemahkan narasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sampai ke masyarakat khususnya, kaum emak-emak. Bagaiamana narasi arah baru Indonesia menjadi menggelora di tengah masyarakat baik dalam tataran pusat hingga emak-emak. “Mengapa mereka (emak-emak) mengeluh, maka perlu arah baru dan memilih Partai Baru yakni Partai Gelora,” ungkap Ratih. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan wilayah DKI Jakarta sebagai area strategis, sehingga butuh cara bagaimana masyarakat dengan mudah mengenal Partai Gelora. Bahkan dirinya tidak menyangka Partai Gelora lahir di tengah krisis, bisa dalam waktu dekat mendaftar ke KPU. Partai baru yang lahir ditengah situasi yang sulit akan membawa berkah. Karena, Partai Gelora sudah tertempa dirinya dalam menghadapi situasi krisis. “Kami tidak dimanja, dengan kekuasaan, materi tetapi ditempa dengan penuh tantangan.” tuturnya. Menurut Wakil Sekjen Partai Gelora Indonesia, Dedi Gumilar kalah dan menang bukan persoalan, tetapi keberpihakan terhadap persoalan mendasar berbangsa menjadi hal yang penting. “Banyak mengaku saya Pancasila, NKRI dan sebagainya, tetapi ngomonganya malah memecah belah bangsa. Sebenarnya arah baru ini, bukan pemikiran baru, tetapi pemikiran lama yang diajarkan, tetapi praktiknya menyimpang.” pungkasnya. (Lia)
LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. “Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Rabu (3/8/2022). Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. “Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapatmerusak generasi kita,” papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” tegasnya.(Sof/LC)
Kominfo Memblokir Platform Judi Online, MPR Menyambut Baik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir 15 platform judi online demi melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum tersebut.\"Sesuai ketentuan konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka negara hadir untuk menegakkan hukum,\" kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, negara harus ada untuk tegaknya hukum dengan benar, termasuk ketegasan melaksanakan larangan terhadap judi online.Larangan judi online, ujarnya, sejalan dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang secara tegas dan jelas melarang distribusi elektronik yang memiliki muatan perjudian.Larangan tersebut disertai dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bahkan, Kabareskrim Polri sebelumnya juga mengeluarkan telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 yang berisi perintah kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian termasuk judi online.\"Kominfo harus tegas membawa ke ranah hukum bagi yang nekat melakukannya,\" ujar dia.Secara umum, ia mengatakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sedang digencarkan Kominfo juga harus dapat memfilter, dan mencegah platform judi online yang hendak mendaftar.Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, anak dan sosial tersebut juga meminta agar Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial turut bersinergi mencegah maraknya judi online.\"Sebab, hal tersebut sangat berdampak pada anak-anak dan dapat menjadi masalah sosial dan keagamaan,\" ujarnya.Berdasarkan studi, judi menyebabkan penyakit sosial berupa lingkaran kemiskinan, kemaksiatan dan kejahatan yang berkontribusi terhadap 10 hingga 15 persen kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan lokal lainnya di Indonesia.Selain itu, judi juga dengan gampang membuat anak-anak kecanduan hingga berperilaku negatif melawan hukum serta merusak harmoni rumah tangga termasuk masa depan mereka.\"Oleh karena itu, kami mendorong kementerian terkait mengupayakan aspek pencegahan judi online,\" kata dia.Misalnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) atau instrumen lain dengan kementerian atau lembaga terkait khususnya Kominfo. Tujuannya yakni pemblokiran situs judi online. (Sof/ANTARA)
POPULER
