POLITIK
Pemerintah Diminta untuk Memastikan Perlindungan WNI di Sri Lanka
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.\"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi,\" kata Christina saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dia mengatakan, Komisi I DPR RI terus berkomunikasi dan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan langkah-langkah perlindungan WNI yang saat ini ada di Sri Lanka.Menurut dia, catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata, konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.\"Kami mendorong Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka, mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan,\" ujarnya.Christina percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan WNI selama krisis berlangsung, dan sama-sama berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.Selain itu dia juga meminta WNI di Sri Lanka agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan, termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung/tidak langsung dalam aksi demonstrasi. (Sof/ANTARA)
Pencatutan Nama Anggota Parpol Titik Rawan Dalam Verifikasi
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pencatutan nama anggota ataupun pengurus partai politik (parpol) merupakan salah satu titik rawan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.“Salah satu titik rawan dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu adalah pencatutan nama anggota ataupun pengurus untuk kepentingan pemenuhan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu (pemilihan umum),” kata Titi Anggraini ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Senin.Titi menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu yang cukup berat.Sebuah partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan, serta keanggotaan sebanyak seribu anggota atau 1 per 1000 di kabupaten/kota dari jumlah penduduk.“Pengalaman pemilu terdahulu, ada temuan soal pencomotan nama untuk memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan yang dibutuhkan,” ucap Titi.Anggota Dewan Pembina Perludem ini berpandangan bahwa pencomotan nama sangat merugikan bagi orang yang dicomot namanya karena bisa berdampak jangka panjang apabila sampai berlarut-larut.Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk cermat dan hati-hati dalam melakukan verifikasi atas keterpenuhan persyaratan yang disampaikan oleh partai politik.Pencomotan data ini merupakan indikasi dari praktik koruptif yang sangat berbahaya. Bila terbiarkan, praktik ini dapat terus berlanjut pada penyimpangan-penyimpangan lainnya saat mereka berkompetisi atau terpilih dalam pemilu.“Pencomotan identitas selain tidak memenuhi persyaratan administrasi juga merupakan tindak pidana pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu yang mestinya bisa diproses pidana,” ucap Titi.Terkait dengan sanksi untuk partai politik, Titi mengatakan bahwa sejauh ini, Undang-Undang tentang Pemilu hanya memberikan sanksi administrasi berupa pencoretan dan juga penggantian sejumlah sekian kali lipat dari dokumen yang dibutuhkan.“Hanya saja mestinya tidak berhenti di sana, pencomotan dan pemalsuan dokumen juga harus diikuti oleh proses pidana agar bisa memberi efek jera kepada pelakunya,” kata Titi. (Sof/ANTARA)
Mahasiswa Diajak Menggunakan Medsos untuk Menggelorakan Nilai Kebangsaan
Jakarta, FNN - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Budi Muliawan mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai aktivitas yang memberikan nilai tambah, salah satunya untuk menggelorakan kembali semangat dan nilai-nilai kebangsaan.\"Mari kita gunakan media sosial untuk menggelorakan nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, gotong royong, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,\" kata Budi Muliawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Kehumasan MPR bertajuk \"Menyapa Sahabat Kebangsaan, Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan\" di Auditorium Fakultas Humaniora dan Budaya, Gedung K.H. Oesman Mansoer, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), Kota Malang, Jawa Timur.Muliawan mengatakan para mahasiswa harus bisa menjadikan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube, dan platform lain, untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa. Hal itu, menurutnya, karena mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki tantangan sesuai dengan zamannya.Dia menilai peran mahasiswa dalam sejarah bangsa terjadi sejak 1908, tepatnya pada 20 Mei, dengan berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo yang didirikan mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) sebagai awal dari kebangkitan nasional.\"Perjuangan yang awalnya mengandalkan perlawanan fisik, kemudian melibatkan politik diplomasi, semangat dari pemuda dan mahasiswa pada 1908, berlanjut pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Organisasi-organisasi pemuda dari berbagai suku dan agama berikrar bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa yang satu Indonesia,\" jelasnya.Dalam sejarah perjalan bangsa, lanjutnya, mahasiswa memiliki banyak peran yakni tidak hanya meletakkan pondasi persatuan bangsa, namun juga peran lain di tengah masyarakat sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan, dan penjaga nilai. Dari lima peran tersebut, mahasiswa merupakan calon penerus bangsa yang tetap bisa menyuarakan hal yang benar di masyarakat.Dia menambahkan di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, mahasiswa harus ikut ambil peran untuk menjawab tantangan era digital.\"Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak terseret arus perkembangan zaman, melakukan inovasi yang bermanfaat, memberikan edukasi dan ajakan positif melalui sosial media, dan melawan berita bohong atau hoaks,\" katanya.Selanjutnya, di era disrupsi telah terjadi inovasi dan perubahan secara masif yang bersifat fundamental, seperti mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru.Ciri-ciri era disrupsi ditandai dengan perubahan cepat dengan pola yang sulit ditebak, sehingga menyebabkan ketidakpastian, kompleksitas hubungan antarfaktor penyebab perubahan, dan kurang jelasnya arah perubahan sehingga menyebabkan ambiguitas.Turut hadir dalam acara sarasehan tersebut antara lain Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah,Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Marno, serta Kasubag Humas, Dokumentasi, dan Publikasi UIN Maliki Fathul Ulum. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Sosialisasikan 14 Pasal Krusial RKUHP
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih menjadi perdebatan publik.\"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus lebih masif terkait 14 pasal yang menjadi sorotan publik. Ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat,\" kata Didik di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan di Tingkat II yaitu persetujuan di Rapat Paripurna DPR.Menurut dia, RUU KUHP adalah usul dari pemerintah dan sudah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, dan berdasarkan keputusan Tingkat I, pemerintah maupun DPR RI sudah setuju untuk dilanjutkan ke pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna.\"Secara substansi RUU KUHP sudah tuntas dibahas, dan berdasar keputusan carry over (operan) DPR RI 2014-2019, Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan kembali kepada masyarakat atas belum terangnya masyarakat dalam memahami secara utuh akan substansi perubahan yang telah disetujui pemerintah dan DPR di pembahasan Tingkat I,\" ujarnya.Didik menjelaskan, Komisi III DPR pada 7 Juli 2022 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Partai Gelora Segera Ajukan Kembali Gugatan Pemisahan Pileg dan Pilpres ke MK
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal legal standing dan dasar pengajuannya diterima, tetapi Majelis Hakim menolak melanjutkan sidang dan berhenti pada pemeriksaan permohonan saja. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan Mahkamah bersifat premature, karena para ahli dan saksi yang diajukan Partai Gelora belum pernah diperiksa. Apabila ahli dan saksi diperiksa, Fahri yakin pendirian Mahkamah mengenai isu pokok dengan frasa serentak sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 akan bergeser secara fundamental, terkait alasan hukumnya. Mahkamah diyakini akan menggeser pendiriannya untuk mempertahankan norma haruslah tetap dinyatakan konstitusional, menjadi tidak konstitusional atau inkonstitusional seperti pandangan Partai Gelora. \"Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima justru majelis hakim menolak untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan,\" kata Fahri dalam keterangannya, Senin (11/7/2022). Fahri pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, Majelis Hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan. \"Karena sekali lagi, legal standing Partai Gelora diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka Bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?\" ujar Fahri. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora tengah mempelajari kemungkinan untuk segera mengajukan kembali gugatan pemisahan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) ke MK dalam waktu dekat. \"Kami sedang mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan kembali,\" kata Anis Matta. Anis Matta menegaskan, gugatan Partai Gelora ini juga bisa menjadi alternatif atas gugatan presidential threshold 0%, yang kerap ditolak MK karena lantaran tidak memiliki legal standing dan lain-lain. \"Pada prinsipnya Partai Gelora ingin memastikan presiden yang dicalonkan berdasarkan pada suara rakyat yang mewakili pikiran dan perasaan hari ini, bukan yang kedaluwarsa,\" katanya. Partai Gelora juga bertujuan memberi peluang bagi lahirnya pemimpin baru di tengah krisis berlarut saat ini. \"Ini sangat merugikan kami sebagai partai politik dan rakyat sebagai pemilik suara. Penolakan MK atas gugatan tersebut prematur dan membingungkan,\" tegas Anis Matta. Seperti diketahui, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik. \"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,\" bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022). Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu. MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu berbunyi, \"pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional\". Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, \"pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak\". Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa \"serentak\" dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama. Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. \"Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa \'serentak\', sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional,\" tulis putusan tersebut. (sws)
G20 Indonesia Targetkan Dana Perantara Beroperasi September 2022
Kupang, FNN - Presidensi G20 Indonesia telah membentuk dana perantara keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk kesiapsiagaan, penanggulangan, dan tanggapan pandemi pada masa mendatang dengan target beroperasi pada September 2022.\"FIF sudah terbentuk, tinggal diselesaikan tahap operasional dari tahap tahap code of conduct sampai dengan governance. Adapun targetnya pada bulan September 2022 selesai dan beroperasi,\" kata Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ronaldus Mujur dalam konferensi pers pada Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu.Dengan pembentukan FIF, kata dia, penanganan pandemi yang berpotensi terjadi dapat diantisipasi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Terbentuknya FIF merupakan langkah konkret Presidensi G20 Indonesia, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo.Menurut Ronaldus, komitmen kontribusi dari negara-negara G20 pun sangat baik dan bermanfaat. Hingga saat ini, komitmen yang disampaikan sejumlah negara dalam forum G20, mencapai 1,1 miliar dolar AS. Indonesia pun akan menyumbangkan sekitar 50 juta dolar AS.Negara yang ingin berkontribusi terhadap program tersebut pun tidak batasi. Artinya, kata dia, semua negara yang tidak masuk dalam kelompok negara G20 diperbolehkan berpartisipasi dalam pemberian dana perantara keuangan.Negara penerima dana perantara keuangan, kata dia, dipersilakan untuk berkontribusi dalam penyaluran dana perantara keuangan.\"Jadi, negara yang berkontribusi, tidak didominasi oleh negara-negara yang memberi donor,\" katanya.Nilai kontribusi suatu negara dalam dana tersebut, lanjut dia, bervariasi dari mulai 10 juta dolar AS hingga 450 juta dolar AS. Dana yang diberikan oleh negara harus tambahan, bukan potongan dari rutinitas donasi yang sering dilakukan negara tersebut.Dana yang diberikan oleh negara tidak boleh memotong anggaran sumbangan ke organisasi, seperti Global Fund, The Global Alliance for Vaccines and immunisation (GAVI), dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).\"Jangan mengambil faksi dari anggaran untuk organisasi tersebut,\" tegasnya.Negara yang hingga saat ini sudah berkontribusi, antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, Singapura, European Union (EU), dan Inggris. Sementara itu, ada lembaga lain yang masuk Wellcom Trust dan Bill and Melinda Gates Foundation.\"Ada 10 negara yang sedang masuk berkontribusi dalam dana perantara keuangan, termasuk Uni Emirate Arab (EUA),\" katanya.Selain itu, ada dua organisasi internasional yang nanti bertindak sebagai entitas pelaksana dana jumbo dari negara-negara G20, yakni Bank Dunia (World Bank) dan organisasi kesehatan dunia (WHO). Di samping itu, ada juga Global Fund, GAVI, dan CEPI.\"Masih diskusikan terus berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana perantara keuangan sampai Oktober ke depan,\" katanya.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual adalah Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
Pembunuh Mantan PM Jepang Abe Dendam Karena Keuangan Ibunya Hancur
Nara, Jepang, FNN - Pria yang ditangkap atas pembunuhan Shinzo Abe meyakini bahwa mantan perdana menteri Jepang itu memiliki kaitan dengan sebuah kelompok keagamaan, yang ia anggap sebagai penyebab keuangan ibunya hancur, kata kepolisian.Pria tersebut, Tetsuya Yamagami, meyakini bahwa Abe mendukung sebuah kelompok keagamaan, yang diberi sumbangan oleh ibunya \"dalam jumlah sangat besar\", menurut laporan kantor berita Kyodo yang mengutip sumber-sumber penyelidik.Pria berusia 41 tahun itu mengatakan kepada polisi bahwa ibunya menjadi bangkrut akibat menyumbang kelompok itu, surat kabar Yomiuri dan beberapa media lainnya melaporkan.\"Ibuku tersedot ke dalam sebuah kelompok keagamaan dan aku benci itu,\" kata Kyodo dan media lainnya yang mengutip Yamagami yang memberi pengakuan kepada polisi.Kepolisian Nara menolak berkomentar tentang informasi yang dilaporkan oleh media Jepang menyangkut motif Yamagami ataupun persiapan yang dilakukan pria tersebut.Media massa tidak menyebutkan nama kelompok keagamaan yang membuat Yamagami kesal. Yamagami sudah selama berbulan-bulan mempersiapkan serangan dengan senapan rakitan, menurut kepolisian kepada media massa, Sabtu (9/7).Ia merakit senjata itu dengan bahan-bahan yang dibelinya secara daring, menurut laporan media. Ia dilaporkan menghabiskan waktu sekian lama dalam merencanakan serangan itu, bahkan menghadiri sejumlah acara kampanye lain yang dihadiri Abe.Salah satu acara yang didatangi Yamagami adalah yang berlangsung sekitar 200 kilometer jauhnya, sehari sebelum penembakan, kata media.Menurut stasiun penyiaran publik NHK, pria itu sebelumnya mempertimbangkan untuk melakukan serangan dengan bom, namun akhirnya memilih dengan senjata api.Serangan yang dialami Abe tersebut terekam di video dan mengejutkan Jepang, negara yang jarang mengalami kekerasan dengan senjata api.Yamagami, seorang pengangguran, diidentifikasi oleh kepolisian sebagai tersangka yang mendekati Abe dari belakang dan kemudian menembak perdana menteri Jepang dengan masa jabatan terlama itu.Yamagami terlihat melangkah ke jalan di belakang Abe, yang sedang berdiri di panggung mini di sebuah persimpangan. Tersangka itu kemudian menembakkan dua peluru dari sebuah senapan sepanjang 40 sentimeter, yang dililit dengan lakban warna hitam.Beberapa video memperlihatkan tubuh Abe berputar ke arah si penyerang setelah tembakan pertama. Mantan PM Jepang itu kemudian roboh ke tanah setelah tembakan kedua. Yamagami dibekuk oleh polisi di lokasi penembakan.Tersangka mengatakan kepada polisi bahwa ia membuat senapan-senapan dengan melekatkan pipa-pipa baja dengan lakban, kata NHK.Beberapa senapan yang ia buat memakai tiga, lima atau enam pipa, yang bahan-bahannya dibeli secara daring, menurut stasiun tersebut.Polisi menemukan lubang-lubang bekas peluru di sebuah kertas pengumuman yang dilekatkan di sebuah mobil kampanye dekat lokasi penembakan. Lubang bekas peluru itu diyakini berasal dari Yamagami, kata kepolisian pada Sabtu.Sosok PenyendiriMenurut beberapa tetangga kepada Reuters, Yamagami adalah sosok penyendiri yang tidak menjawab ketika diajak berbicara.Yamagami tinggal di lantai 8 sebuah rumah susun. Lantai dasar bangunan itu dipenuhi dengan sejumlah bar.Salah satu tetangganya, seorang perempuan berusia 69 tahun yang tinggal satu lantai di bawah tempat tinggal Yamagami, melihat pria itu tiga hari sebelum penembakan Abe terjadi.\"Saya menyapa apa kabar, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya melihat ke lantai dan tidak memakai masker. Dia kelihatan gugup,\" kata perempuan itu, yang menyebut namanya hanya dengan Nakayama, kepada Reuters.\"Saya seakan-akan tidak kelihatan oleh dia. Dia terlihat seperti ada yang mengganggu pikirannya.\"Nakayama setiap bulan membayar uang sewa unit rusun sebesar 35.000 yen (sekitar Rp3,85 juta) dan menduga Yamagami membayar jumlah yang sama.Pengalaman Soal Senjata di Angkatan LautSeseorang yang bernama Tetsuya Yamagami bertugas di Pasukan Bela Diri Jepang Maritim dari 2002 hingga 2005, kata seorang juru bicara angkatan laut Jepang.Juru bicara tersebut menolak mengatakan apakah seseorang yang dimaksud itu adalah si tersangka pembunuh Abe, menurut laporan media.Yamagami bergabung dengan unit pelatihan di Sasebo, pangkalan besar AL di wilayah barat daya dan ia ditugaskan di sebuah bagian artileri kapal perang, kata juru bicara itu.Yamagami kemudian ditugaskan di sebuah kapal pelatihan di Hiroshima.\"Selama masa bertugas, para anggota Pasukan Bela Diri Jepang berlatih dengan menggunakan peluru tajam satu kali setahun. Mereka juga membongkar serta merawat senjata-senjata api,\" kata seorang perwira tinggi AL kepada Reuters.\"Tetapi karena mereka mengikuti perintah ketika mereka melakukannya, sulit dipercaya bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat senjata api,\" katanya.\"Bahkan tentara angkatan darat yang sudah bertugas \"sekian lama tidak tahu bagaimana caranya membuat senjata api\".Beberapa waktu setelah keluar dari angkatan laut, Yamagami terdaftar sebagai staf sebuah perusahaan dan pada akhir 2020 mulai bekerja di sebuah pabrik di Kyoto sebagai operator alat pengangkut benda berat, kata surat kabar Mainichi.Menurut surat kabar itu, Yamagami tidak bermasalah sampai pertengahan April, bulan ketika ia meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan kemudian mengatakan kepada atasannya bahwa dia ingin keluar. Ia dilaporkan sudah menghabiskan jatah hari liburnya, yang berakhir pada 15 Mei. (Sof/ANTARA/Reuters)
Peningkatan SDM Pariwisata Menjadi Fokus Sherpa G20
Labuan Bajo, NTT, FNN - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fransiskus Xaverius Teguh mengatakan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata menjadi bagian fokus utama tim kerja Sherpa G20.\"Sekarang ini yang sedang kita formulasikan dengan tim Sherpa G20 yaitu yang berkaitan dengan inisiatif peningkatan sumber daya manusia atau human capital di bidang pariwisata,\" katanya kepada wartawan di Labuan Bajo, Minggu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19 yang dibahas dalam pertemuan kedua Sherpa G20 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.Ia mengatakan Kementerian Pariwisata tengah membangun komunikasi dengan para mitra dari negara-negara peserta G20 untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan tenaga kerja bidang pariwisata termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Lebih lanjut Frans yang juga sebagai Chair Tourism Working Group G20 menyebutkan salah satu pendekatan pemulihan sektor pariwisata yang didorong yaitu pemahaman kegiatan atau acara.\"Jadi, kita dorong event tourisme development atau pembangunan pariwisata berbasis event yang signifikan untuk menggerakkan kembali ekosistem di sebuah daerah,\" katanya.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak dua tahun terakhir ini juga meluncurkan Program Kharisma Event Nusantara yang berstandar internasional, nasional, maupun lokal.\"Acara-acara yang bisa kita kurasi, kita dorong termasuk dukungan dana untuk menggerakkannya,\" kata Frans yang juga menjabat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Baparekraf.Ia menambahkan upaya ini difokuskan pada lima destinasi pariwisata super prioritas di Tanah Air yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Borobudur, Jawa Tengah; Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan Likupang, Sulawesi Utara.Selain itu juga di berbagai destinasi wisata potensial lain seperti wisata bahari, budaya, dan wisata bersifat outdoor lain yang sesuai dengan tren pasar pariwisata untuk mendapatkan pengalaman yang otentik.Pertemuan kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual yakni Amerika Serikat. (Sof/ANTARA)
RI Tawarkan Tiga Proposal Hadapi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Indonesia menawarkan tiga proposal untuk bekerja bersama dalam mencari solusi menghadapi tantangan global yang multidimensi dalam 2nd Sherpa Meeting Presidensi G20 Indonesia.Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada pembukaan 2nd Sherpa Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, secara virtual.\"Tugas kita sebagai Sherpa adalah memelihara hubungan kerja yang kondusif. Hal itu merupakan unsur penting untuk mengubah saran teknis dan kebijakan yang kompleks menjadi tindakan yang berani dan ambisius bagi Kepala Negara kita,\" kata Menko Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.Airlangga menguraikan tiga proposal itu adalah pertama, kepercayaan dan saling menghormati di antara anggota G20 adalah kunci untuk memajukan dialog dan konsensus.Kedua, negara G20 harus melihat ke depan untuk memberikan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global, di saat bersamaan berusaha menemukan solusi mengatasi tantangan yang mendesak.Dengan niat baik dan tekad yang kuat, kata Airlangga, G20 akan memajukan prioritas Kepresidenan RI dan juga mengatasi krisis yang muncul.Ketiga, agenda 2030 untuk sustainable development goal\'s (SDG\'s) harus menjadi pedoman G20, terutama dalam membantu meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang yang dianggap rentan.Empat bulan dari Bali Summit, menurut Airlangga, Indonesia memahami situasi dunia saat ini, oleh karena itu kami menyerukan persatuan, terutama dari Sherpa untuk menemukan solusi kebijakan dan keuangan untuk masalah yang dihadapi dunia.Jika dianalogikan, lanjutnya, G20 harus menjadi restoran yang luar biasa, menyajikan menu yang luar biasa, kecuali makanan tidak pernah datang, karena para koki bertengkar di dapur.\"Sangat penting dalam masa krisis itu bagi G20 untuk meningkatkan mereknya sebagai forum ekonomi global utama. Presidensi berharap suasana damai di Labuan Bajo mendukung Sherpa untuk mencapainya, para chef G20 bisa menyajikan menu yang luar biasa, menu yang bisa dinikmati di seluruh dunia,\" ujar Airlangga.Pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Bali yang berlangsung 7-8 Juli 2022, dan pertemuan tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 pada 13-14 Juli 2022 di Bali.Sherpa ke-2 di Labuan Bajo itu diselenggarakan pada 9-13 Juli 2022. Labuan Bajo dipilih sebagai tempat penyelenggaraan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium bagi turis mancanegara. (Sof/ANTARA)
Kemendag Mengerahkan Sumber Daya Realisasikan Program Minyak Goreng Curah
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pihaknya terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk merealisasikan program pemerintah soal minyak goreng curah.Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, bukan hanya menata mata rantai pasokan, tetapi juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya para pengusaha dan distributor.\"Dengan berbagai cara, demi masyarakat, Mendag menekankan bahwa kita semua harus berjuang mengerahkan semua sumber daya,\" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Minyak goreng menyita perhatian publik beberapa bulan belakangan ini, yang disebabkan lonjakan harga di tingkat internasional, sehingga memengaruhi harga dan rantai pasokan di dalam negeri.Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah dan perlahan-lahan harga dan pasokan minyak goreng curah relatif lancar dan harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.Wamendag menyatakan bahwa dirinya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan terus memastikan bahwa harga minyak goreng sesuai dengan ketetapan pemerintah.\"Pak Zulkifli, Mendag baru, sudah ingin segera mencapai target minyak goreng curah di seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yaitu Rp14.000 per liter. Tentu, kami di Kementerian Perdagangan akan dukung penuh langkah beliau agar segera terealisasi,\" kata Jerry.Sebelumnya, ketika melakukan kunjungan ke Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Wamendag mendapati pengakuan dari seorang pedagang bahwa harga minyak goreng sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bahkan cenderung lebih murah serta pasokannya lancar.Pedagang tersebut menunjukkan harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kg atau jika dihitung dengan liter harganya lebih murah yakni Rp14.000.Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Zulkifli Hasan menegaskan perlunya kesinambungan komunikasi dan koordinasi agar masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati harga minyak goreng sesuai kebijakan pemerintah. (Ida/ANTARA)
