POLITIK
Tjahjo Kumolo Telah Mengabdikan Diri Dengan Sangat Baik kepada Negara
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai sosok MenPAN RB Tjahjo Kumolo telah mengabdikan diri sangat baik hingga akhir hayatnya kepada negara dan bangsa Indonesia \"Bapak Tjahjo Kumolo selama ini telah mengabdikan dirinya kepada negara dengan sangat baik. Innalillahi wainnailaihi raji\'un, dengan hati berduka, saya menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Tjahjo Kumolo,\" kata JK di Jakarta, Jumat.JK, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Tjahjo Kumolo agar amal dan ibadahnya selama hidup di dunia dapat diterima di sisi Allah Swt.\"Mari kita semua turut mendoakan Almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt,\" tambahnya.Sebelumnya, JK juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Tjahjo Kumolo, yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit, agar segera pulih.JK menganggap Tjahjo Kumolo adalah orang yang baik secara pribadi dan tekun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Tjahjo Kumolo berperan sebagai Menteri Dalam Negeri.\"Beliau adalah orang yang sangat baik dalam pribadi dan pemerintahan. Kita semua mendoakan semoga beliau dapat segera dapat pulih. Insya Allah kita semua mengharapkan seperti itu (sembuh),\" ujarnya.Tjahjo Kumolo menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit karena mengalami infeksi pada paru-paru. Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Jumat siang, pukul 11.10 WIB, usai menjalani perawatan intensif sejak pertengahan Juni 2022.Sebelum berkarir politik di Ibu Kota Jakarta, semasa muda Tjahjo Kumolo aktif di KNPI Jateng dan pernah menjadi politikus Golkar sebelum akhirnya bergabung dengan PDIP.Di DPP PDIP, ia pernah menjabat sekjen, kemudian menjadi menteri dan terakhir sebagai MenPAN RB. (Sof/ANTARA)
Anggota DPD-RI: Kepentingan Kami Adalah Menyuarakan Suara Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Thaha mengaku sangat prihatin dengan komentar politisi PDI-P Effendi Simbolon yang mempersoalkan sepak terjang Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Abdul Rahman menanggap Effendi keliru menuduh La Nyalla menggunakan fasilitas negara, dalam hal ini Kelembagaan DPD RI untuk kepentingan politiknya. Juga terlalu dini menuduh fasilitas DPD RI dipakai untuk memperjuangkan La Nyalla menjadi calon presiden (capres) pada 2024. \"Sebagai anggota DPD saya tahu sekali bahwa La Nyalla melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah adalah karena banyaknya aspirasi dan pengaduan masyarakat ke lembaga DPD RI. Itu sebabnya sebagai pimpinan ia turun langsung, melakukan kunjungan kerja, karena memang masyarakat yang meminta,\" jelas Abdul Rahman kepada FNN. Masyarakat sangat berharap DPD bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah terutama masalah pertanahan dan masalah-masalah sosial. Dalam kunjungan kerja itu juga banyak yang mengeluhkan soal proses demokrasi khususnya soal pencalonan presiden yang hanya bisa lewat partai politik. Berbeda dengan pilkada yang membolehkan calon independen. \"Tentunya kamikan menjelaskan ke masyarakat bahwa proses itu tidak bisa karena aturan proses pilpres itu sudah diatur dalam UU Pemilu. Sayangnya UU pemilu yang tidak punya dasar dalam konstitusi yang mengatur ambang batas 20 % dan hanya partai politik yang dapat mengusung,\" ungkapnya lagi. Akibat dari ambang batas 20% kini rakyat merasakan bahwa mereka tidak bisa \'memilih\' presiden karena presiden terpilih pasti pilihan oligarki yang \'menguasai\' partai-partai politik. Jadi jika banyak pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi termasuk juga DPD itu adalah bagian dari proses demokrasi dan semua punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan menentukan arah bangsa ini. Jadi Abdul Rahman tidak paham maksud Effendi meminta Kapolri menegur La Nyalla. \"Di mana legal standingnya? DPD RI adalah lembaga politik yang sama-sama dipilih oleh rakyat secara Demokrasi. Kami tidak punya kepentingan, kepentingan kami adalah menyuarakan suara rakyat di daerah,\" tegas Abdul Rahman. (Rahmi Aries Nova)
PSI Mulai Ditinggalkan Petingginya Dukung Anies
Jakarta, FNN – Sunny Tanuwijaya melepas jabatan Dewan Pembina (PSI). Salah satu Dewan pembina PSI itu memilih untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang belakangan ini gencar mendapat kritikan dari partainya. Kepastian Sunny melepas jabatan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natalie. Menurut Grace, orang kepercayaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu memutuskan untuk membantu Anies Baswedan. “Dia mengakui lebih memilih untuk membantu Pak Anies,” ujar Grace Natalie, Rabu 26 Juni 2022. Grace sebelumnya menyampaikan ke Sunny bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. Selain itu PSI menganggap Anies itu sebagai seseorang yang intoleran dalam memainkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. “Grace mengatakan bahwa selama setahun belakangan ini Sunny sudah mulai tidak terlihat aktif di dalam operasional PSI,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Kamis (30/6/2022). PSI memang belum mengusulkan siapa calon presiden yang didukung pada pilpres 2024 nanti, dan dia menegaskan bahwa PSI hanya mendukung calon presiden dengan rekam jejak yang baik, tidak intoleransi hingga korupsi. “Tergantung rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini merupakan jejak pendapat rakyat terbuka. Siapa calon yang layak mereka dukung menurut list mereka. Memang ada 9 nama yaitu ada Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Mahmud MD, Tito karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir dan lain-lain,” ujarnya. Hersubeno, menyebutkan, bagi PSI mundurnya Sunny dengan menyerberang jalan ke Anies merupakan pukulan yang sangat telak kali kedua di PSI setelah sebelumnya Tsamara Amany Alatas sebagai salah satu Ketua DPW PSI juga mengundurkan diri. Menurutnya, lepas benar kemunduran Tsamara dari PSI dikarenakan status suaminya Ismail Fajri Alatas sebagai pendukung Anies dan sekarang giliran Samara yang juga akan menjadi pendukung Anies ini. “Tetap saja kemunduran Tsamara ini menjadi pukulan berat bagi PSI karena bagaimanapun Tsamara selama ini telah menjadi ikon dari PSI yang muda, cantik, dan smart,” lanjut Hersubeno. Tapi jangan lupa juga latar belakang Tsamara sebagai keturunan Arab dan muslim sebagai nilai tambah bagi PSI, ditambah lagi bahwa mereka ini anti terhadap komunitas Arab, muslim yang kultur, budaya, dan juga agama dari Anies baswedan. Sebagaimana yang dituturkan Grace Natalie bahwa Sunny sudah satu tahun belakangan ini tidak aktif lagi dalam kepengurusan PSI dan kalau kita lihat berbagai pemberitaan media itu pada bulan September 2021 secara resmi menggantikan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI. Sementara Raja Juli naik kelas menggantikan posisi Dewan Pembina Sunny Tanuwijaya. Bukan hanya menjadi Dewan Pembina, Raja Juli, sebagai mantan direktur eksekutif Ma’arif Institute ditunjuk oleh Jokowi menjadi wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mengapa pengunduran diri Sunny baru diumumkan sekarang? Apalagi ketika pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Setelah namanya diumumkan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 17 Juni lalu, menyebutkan tiga nama sebagai calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Prakasa. Akan tetapi banyak orang yang menduga dua nama selain Anies Baswedan adalah sebagai pemanis. Nama utama yang diusung Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapresnya Puan Maharani. Posisi Anies-Puan ini berubah setelah Surya Paloh menyodorkan Ganjar-Anies ke Jokowi, peruahan itu tampaknya ada kaitan dengan dinamika internal PDIP serta membaiknya hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Pasangan Anies-Puan ini sebenarnya sudah disodorkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Megawati. “Ini perlu dicatat, hubungan antara Surya Paloh dan Jusuf kalla ini kan sama-sama mereka dari kader Partai Golkar, jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat,” ujar Hersubeno. (mth/sws)
Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan polarisasi dapat berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. “Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi di dalam jangka panjang tidak memberikan literasi, pendidikan politik, dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk yang bertema ‘Polariasi Politik Pemilu 2024:Akankah Terulang Kembali?, Rabu (29/6/2022) sore hari. Anis menyampaikan isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai politik yang memiliki ideologi yang kuat. Namun, dia tidak menyebutkan lebih lanjut partai politik mana yang sengaja memanfaatkan isu polarisasi tersebut. Dalam situasi yang krisis saat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak dapat menangani krisis. Anis menilai rakyat ini sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi, sehingga sangat perlu diselesaikan. Kita lihat beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat disebabkan ancaman inflasi global. “Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ungkap Anis Hasil penelitian Litbang Kompas pada bulan lalu, Gianie menilai kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada 2024 sangat mungkin terjadi. “Diperlukan gerakan bersama, baik masyarakat, pemerintah, partai politik, dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untun bersama-sama meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saaat ini,” kata Gianie Partai Gelora menyerukan untuk publik melawan upaya dari kelompok atau bahkan partai yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitas sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. “Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu. (Lia)
Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN. “Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,” katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. “Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,” paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. “Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,” lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. “Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,” tanyanya Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah. “Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,” tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya. “Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,” ujarnya. (Ida/LC)
Presiden Jokowi Melanjutkan Lawatan Perdamaian ke Moskow
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo melanjutkan lawatan perdamaian ke Moskow, Rusia, untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, usai menuntaskan lawatannya ke Kyiv, Ukraina.\"Kembali berkereta api menuju kota Przemysl, Polandia, untuk melanjutkan lawatan perdamaian ke Moskow, Rusia,\" kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari unggahan akun resminya di Instagram @jokowi, Kamis.Sebelum bertolak ke Moskow, Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan rombongan terbatas kembali ke Polandia dengan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) dari Stasiun Central Kyiv, Rabu (29/6) malam waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Przemysl, Polandia, Kamis.Dari Stasiun Przemysl Glowny, Presiden dan rombongan langsung menuju Bandar Udara Internasional Rzeszow-Jasionka, Polandia, untuk melanjutkan lawatannya ke Moskow, Rusia.Saat mengunjungi Kyiv, Ukraina, Rabu (29/6), Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Istana Maryinsky, Kyiv. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Ukraina.Kepada Zelenskyy, Jokowi juga menegaskan posisi Indonesia menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun sulit dicapai, Jokowi juga menyampaikan pentingnya penyelesaian masalah antara Ukraina dan Rusia dengan damai, serta menyampaikan bahwa spirit perdamaian tidak boleh luntur.Jokowi juga menawarkan diri untuk membawa pesan dari Zelenskyy kepada Vladimir Putin.Dalam pertemuan dengan Zelenskyy itu, Jokowi juga menyampaikan kepedulian terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan Pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan, termasuk obat-obatan, dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv.Dia juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan.\"Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini,\" ujar Jokowi. (Ida/ANTARA)
Pemekaran Tiga DOB Papua Menggunakan APBN
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan proses pemekaran tiga daerah otonom baru (DOB) Papua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait.\"Pembahasan akhir Panitia Kerja Komisi II DPR dengan Pemerintah, salah satu hal yang disepakati adalah seluruh anggaran untuk tiga DOB di Papua akan diambil dari APBN. Berapa besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang nantinya akan disusun,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Pernyataan Guspardi tersebut menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, bisa menjadi daerah otonom gagal. Hal itu karena tidak ada masa persiapan bagi daerah tersebut untuk mandiri secara finansial maupun secara pemerintahan sebelum diisi pejabat definitif.Awalnya, dia menjelaskan ada pasal dalam RUU yang menyebutkan apabila anggaran APBD tidak dikucurkan, maka akan ada sanksi bagi daerah tersebut yakni berupa pemotongan anggaran daerah oleh menteri keuangan.\"Setelah menimbang berbagai hal, Komisi II DPR akhirnya menghapus sanksi tersebut. Jadi, bisa dikatakan terwujudkan DOB itu sepenuhnya dianggarkan dari APBN, jadi bukan dari APBD,\" jelasnya.Dia mengatakan Komisi II DPR juga telah membahas pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) di tiga DOB, Selasa (28/6), dengan mengundang jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).Oleh karena itu, lanjutnya, setelah RUU tiga DOB Papua disetujui DPR menjadi undang-undang, maka Pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru tersebut sampai digelar Pilkada 2024.\"Setelah membacakan pandangan akhir mini fraksi tentang RUU Tiga Provinsi pada Selasa (28/6), saya langsung mempertanyakan dan meminta Menteri Keuangan untuk benar-benar memperhatikan masalah anggaran yang di alokasikan dari APBN,\" ujarnya.Dia menjelaskan Komisi II DPR meminta Menkeu Sri Mulyani dapat menyikapi dan mengawal masalah anggaran dengan cermat agar pemekaran tiga DOB di Papua berjalan dengan baik. (Ida/ANTARA)
Anis Matta: Jualan Polarisasi dalam Pemilu Sangat Merusak Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas. Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. \"Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore. Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis. \"Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,\" tegasnya. Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global.. \"Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,\" ujar Anis Matta. Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. \"Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,\" tegas Anis Matta. Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme. \"Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,\" kata Musni Umar. Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. \"Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,\" kata Sosiolog ini. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret). \"Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,\" kata Ismail Fahmi. Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka. \"Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,\" kata Founder Drone Emprit. Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi. \"Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,\" kata Gianie. Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat. \"Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, \" pungkas Gianie. (sws)
BRIN Dinilai Rusak Bangunan Iptek, MPI Lapor Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI) Nasional yang terdiri dari para peneliti, akademisi, ASN maupun PPNPN lembaga Iptek menyampaikan uneg-unegnya terkait kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Hadir dalam audiensi antara lain Lukman Hakim (Mantan Kepala LIPI), Amin Soebandrio (Kepala LBM Eijkman) dan para anggota MPI lainnya Djarot SW, Joko Raharjo, Makmuri, Arya Rezavidi dan Ahmad Farid W. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero, serta Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Salah satu anggota MPI, Lukman Hakim menjelaskan bahwa terjadi kemunduran iptek di Indonesia setelah beberapa lembaga penelitian dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yakni lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). “Integrasi tersebut bukan membuat kemajuan, tetapi malah kemunduran bahkan merusak ekosistem iptek dan inovasi yang telah dibangun sejak lama,” kata Lukman. BRIN, lanjutnya merombak seluruh tatanan lembaga Iptek yang ada. Pada prosesnya keberadaan BRIN malah membuat para peneliti dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti. “Dalam riset saja seperti memulai dari nol setelah dilebur dalam BRIN. Padahal sudah banyak pekerjaan dari para peneliti yang sudah berjalan dan sebenarnya bisa dilanjutkan,” tukas dia. Belum lagi adanya pemisahan antara peralatan dan perisetnya. Hal ini membuat peneliti tidak mempunyai alat, padahal alat ini adalah milik negara. “Menurut kami ada semacam swastanisasi alat. Dimana periset atau peneliti dipisahkan dengan alat risetnya. Kalaupun mau melakukan riset sangat kesulitan karena alatnya dipegang oleh operator swasta. Sangat memprihatinkan,” ucapnya lagi. Sedangkan Amin Soebandrio mengatakan pada tahun 2021 LBM Eijkman dihentikan operasionalnya, padahal di masa pandemi menjadi ujung tombak, mulai diagnosis dan pengembangan vaksin. “Akibatnya vaksin merah putih yang sudah kita kembangkan terhenti. Para peneliti sangat prihatin karena tidak bisa lagi berperan untuk mendukung penelitian di Indonesia. Padahal kami punya fasilitas dan peralatan yang sebenarnya bisa kita optimalkan,” ucapnya. Ditambahkannya bahwa membangun ekosistem Iptek diperlukan waktu lama. Harus berkelanjutan dan kontinyu, tidak bisa dalam jangka pendek. “Ekosistem yang sudah terbentuk seharusnya jangan dirusak oleh kepentingan politik. Menurut kami kepemimpinan BRIN arogan. Banyak UU yang dilanggar seperti UU ketenaganukliran, UU keantariksaan dan lain-lain. Dan tidak ada penerimaan dari masyarakat Iptek. Keberlangsungannya bagaimana, karena membangun ekosistem Iptek itu dalam jangka panjang,” tukas dia. “BRIN ini seperti mengejar jurnal. Mereka menghindari penciptaan produk. Padahal tugas yang diberikan Presiden adalah berburu inovasi dan hilirisasi produk. Artinya mereka sebenarnya tak sejalan dengan perintah Presiden,” imbuhnya. Menanggapi keluhan itu Ketua DPD RI mengaku akan melakukan telaah dan mengkaji permasalahan tersebut. “Kemungkinan. Kami juga akan mengundang BRIN untuk mengetahui dan mendengar kondisi Iptek ini dari mereka,” katanya. (Ida/LC)
Terima Audiensi FSBN dan Presma Usakti, LaNyalla: Indonesia Harus Kembali ke Naskah Asli UUD 1945
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bangsa ini harus mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 yang asli untuk memperbaiki kondisi bangsa yang semakin krisis. Ajakan itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Forum Silaturahim Boemipoetera Nusantara (FSBN) dan Kepresidenan Mahasiswa Trisakti (Presma Usakti), di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (29/6/2022). Delegasi FSBN yang hadir adalah Marsekal (Purn) Imam Sufaat (Dewan Penasehat), Mayjen (Purn) M Fuad B (Ketua Umum), Anas Alwi, Edy Purwanto, Dr. M D La Ode, Sechan Shahab dan B Saptono. Sementara delegasi Presma Usakti yang hadir antara lain Niha Nihaya (Wakil Presma), Agdil R Salim (Wantimpresma) dan jajaran pengurus lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Senator asal Riau Misharti dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. “Pada prinsipnya negara ini rusak karena hulunya yang rusak yaitu Konstitusi kita. Karena 95 persen UUD 1945 diubah. Yang dipakai saat ini adalah UUD tahun 2002,” tukas LaNyalla. Makanya, kata LaNyalla, Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 yang banyak yang berbelok ini harus dikaji ulang kemudian dikembalikan ke yang asli. “Sedangkan materi dalam empat kali amandemen itu dijadikan adendum,” tegas dia lagi. Jika hal itu bisa diwujudkan, menurut LaNyalla, bangsa ini bisa keluar dari krisis. Cita-cita para pendiri bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti akan tercapai. “Para pendiri bangsa pasti menangis kalau melihat kondisi bangsa saat ini. Menangis kalau tahu arah perjalanan Indonesia kita yang sudah liberal dan kapitalistik ini,” ucapnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menyampaikan perlunya dibentuk poros perubahan. Supaya kedaulatan rakyat benar-benar digunakan oleh rakyat. Bukan justru malah dipakai untuk kepentingan diri penguasa dan kelompoknya. “Negara kita sudah lampu merah, sewaktu-waktu bisa meledak dan bisa terjadi people power. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya. Sementara itu Marsekal Imam Sufaat menyampaikan keprihatinan para Bumiputera atau pribumi saat ini. Harusnya para Bumiputera menjadi tuan rumah di negara sendiri namun faktanya mereka tertinggal bukan saja secara ekonomi tetapi juga politik, sosial dan budaya. “Ketertinggalan bumiputera semakin jauh. Yang berkuasa di negara ini sekarang adalah asing. Bukan hanya di bidang ekonomi tetapi sudah merambah bidang lain,” katanya. Menurut Ketua Umum FSBN, Mayjen (Purn) Fuad, bukti keterjajahan bangsa ini adalah diubahnya pasal 6 UUD 1945. “Sebelumnya Presiden ialah orang Indonesia asli kemudian diamandemen menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia, dimana non pribumi yang sudah jadi WNI terbuka peluang menjadi presiden,” lanjutnya. Dijelaskan juga olehnya FSBN melihat irama perjuangan FSBN dan DPD RI terutama Ketua DPD RI mempunyai kesamaan. FSBN sangat rispek dengan sosial movement yang dilakukan LaNyalla. “Kami acungi jempol bagaimana pernyataan Bapak bahwa tidak ada kompromi dengan oligarki. Kemudian soal harus adanya perubahan fundamental di negara ini. Mudah-mudahan perjuangan kita bisa berjalan beriringan dan kami siap mendukung langkah Pak Ketua,” tegasnya. Sedangkan Niha Nihaya, Wakil Presma Usakti menyampaikan pihaknya datang ke DPD RI untuk bersilaturahmi yang nantinya ada sinergitas antara generasi muda dengan DPD RI. “Generasi muda seperti kami ini nantinya bisa berdiskusi dengan DPD RI terkait kebangsaan sebagai bekal kami menyongsong Indonesia emas 2045. Karena kami juga menyadari bahwa reformasi yang momentumnya dimulai di Universitas Trisakti belum menghasilkan perubahan siginifikan bagi rakyat,” kata dia. (Sof/Lanyalla Center)
POPULER
