POLITIK
Program Tangkapan Ikan Besar, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Nasib Nelayan Kecil
Makkah, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diperkenalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai program berbasis ekonomi biru. Meski demikian, LaNyalla berharap program tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional. “Saya apresiasi program berbasis ekonomi biru, salah satunya penangkapan ikan terukur. Ini perlu untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan. Tetapi jangan berfokus pada produksi tangkap ikan yang besar saja. Harus dipikirkan juga bagaimana nasib nelayan kecil,” ujar LaNyalla, Selasa (5/7/2022). Dalam program itu, sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di empat zona penangkapan ikan terukur untuk industri. Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp 180 triliun. Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor perikanan tangkap mencapai Rp 18 triliun. “Angka produksi yang besar harus berdampak signifikan pada peningkatan kehidupan nelayan,” tegasnya. Dijelaskannya juga oleh KKP bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di bidang perikanan tangkap di Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi internasional United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 di Lisbon, Portugal. “Ini kesempatan baik, tetapi saya minta nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam negeri mendapatkan prioritas. Mereka harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” papar dia lagi. Harapan LaNyalla, penangkapan ikan terukur akan memberikan dampak multiplier effect positif. Mulai dari tumbuhnya beragam usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja, hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah Indonesia dan tidak berpusat di Pulau Jawa. Terpenting lagi, lanjutnya, para investor di subsektor perikanan tangkap diwajibkan untuk mempekerjakan nelayan lokal atau memanfaatkan sumber daya manusia dari dalam negeri. “Dengan cara itu, para nelayan kita akan mendapatkan ilmu baru dengan menjadi awak kapal perikanan di sektor industri,” tuturnya. (Sof/LC)
Puskapol UI Mendorong Bawaslu Mengedukasi Peran "Voters" dan "Demos"
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan edukasi masyarakat mengenai peran mereka saat menjadi pemilih dan rakyat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta demokratis.\"Menurut saya, peran ke depan yang sangat strategis yang bisa dilakukan Bawaslu untuk melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif adalah mengajak masyarakat untuk bisa membedakan bagaimana dia menjadi demos (pemilih) dan voters (rakyat) agar pemilu kita ke depannya dapat terus menerus menjadi pemilu yang berkualitas,\" kata Hurriyah dalam webinar pojok pengawasan \"Menakar Problematika Pemilu 2024\", seperti dipantau melalui kanal YouTube BAWASLU KAB REMBANG di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan pihak penyelenggara tidak sepatutnya hanya menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang menentukan pilihan representasi politik serta pemimpin eksekutif di bilik suara dalam siklus lima tahunan.Lebih dari itu, lanjutnya, Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu perlu mengedukasi masyarakat bahwa mereka juga memiliki peran sebagai rakyat setelah keluar dari bilik suara; dan peran itu berlaku seumur hidup, yakni mengawasi kekuasaan yang terbentuk sebagai hasil penggunaan hak pilih.\"Yang lebih penting dari itu adalah menjadi rakyat, menjadi demos yang siklusnya itu seumur hidup. Harus dilakukan setelah keluar dari bilik suara dan dia menjadi kewajiban bagi rakyat,\" jelasnya.Dengan demikian, tambahnya, penyelenggaraan pemilu benar-benar dapat bermanfaat serta bermakna karena dilaksanakan dalam sistem yang demokratis melalui pelibatan peran pemilih sebagai rakyat.\"Ini yang menurut saya harus diluruskan, edukasi pemilih. Jadi, jangan sampai penyelenggara pemilu itu cuma sosialisasinya, ayo datang ke TPS (tempat pemungutan suara), sukseskan pemilu. Pemilu yang sukses itu, menurut saya, kalau voters tahu bedanya hak dan kewajibannya. Tahu bedanya tugas dia saat menjadi voters dan demos,\" ujar Hurriyah. (Sof/ANTARA)
Penunjukan MenPAN-RB Ad Interim untuk Menjaga Fungsi Pemerintahan
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut penunjukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim adalah demi menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan.\"Ad interim ini bukan Plt (Pelaksana Tugas), biasanya kalau ada kunjungan luar negeri seorang menteri, sakit, dan berhalangan lainnya, selalu ada ad interim. Tujuannya menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan dalam periode yang sangat terbatas,\" kata Faldo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7).Penunjukan tersebut berdasarkan surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022.Dalam surat itu disebutkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PAN RB ad interim pada 4 sampai dengan 15 Juli 2022.\"Menteri Pertanian Syahrul pernah selama seminggu jadi Ad Interim Menteri Kelautan dan Perikanan, bahkan pernah jadi Menteri Perindustrian selama tiga hari. Pak Menteri Investasi Bahlil juga pernah jadi Menteri ESDM waktu Pak Arifin positif COVID-19. Ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor,\" ujar Faldo.Faldo menyebut Presiden Jokowi juga belum menunjuk Menpan-RB definitif hingga saat ini.\"Saat ini, kita semua masih dalam suasana berduka. Kita harus sensitif, yang paling penting semua fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kami pastikan itu,\" kata Faldo.Sebelum Tito, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditunjuk sebagai Menpan RB ad-interim.Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu, setelah mendapatkan perawatan intensif selama 13 hari. Jenazah almarhum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat (1/7) sore. (Sof/ANTARA)
Presiden Tunjuk Tito Karnavian Menjadi Menpan RB Ad Interm
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7) pekan lalu.Dikutip dari laman Kemenpan RB, Keputusan Presiden Jokowi tersebut tertuang dalam surat bernomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022.\"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, dari tanggal 4 s.d. 15 Juli 2022,\" tulis surat tersebut.Dalam surat itu disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri PAN RB ad interim pada 4 sampai dengan 15 Juli 2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Rini Widyantini, saat dikonfirmasi ANTARA, Selasa, membenarkan informasi tersebut.\"Benar (soal Tito menjadi Menpan RB ad-interim),\" kata Rini di Jakarta.Penunjukan Tito sebagai Menpan-RB ad interim berlaku sejak surat tersebut ditandatangani. Tito menggantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sebelumnya menjadi Menpan RB ad-interim.Sebelum Tito Karnavian, Presiden Jokowi sempat menunjuk Mahfud MD untuk menjadi Menteri PAN RB ad Interim saat Tjahjo Kumolo sedang dirawat di rumah sakit.Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu setelah mendapatkan perawatan intensif selama 13 hari. Jenazah almarhum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat sore. (Sof/ANTARA)
Polri Diminta Mengusut Secara Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Umat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT).\"Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat, tentu kami prihatin dan harus di usut tuntas. Karena masyarakat yang menyumbang itu berharap dana digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang memerlukan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Karena itu dia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat. Dasco memastikan Komisi III DPR akan ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.\"Kami juga menghimbau kepada masyarakat jangan berspekulasi terkait kasus ini, serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Kami meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,\" ujarnya.Dasco mengatakan audit terhadap ACT otomatis dilakukan dalam kasus dugaan penyelewengan dana publik tersebut. Menurut dia, Kepolisian akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuktikan dugaan penyelewengan dana publik.\"Lalu terkait (ACT) dibubarkan atau tidak, itu tergantung hasil penyelidikan dari kepolisian,\" katanya.Selain itu, Dasco membuka peluang DPR akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Amal atau \"charity\" yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.Sebelumnya, Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan, data serta keterangan (Pulbaket).Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan proses penyelidikan meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.Terpisah Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (Sof/ANTARA)
EU Usulkan Anggaran Rp1.560 Triliun untuk Bangun Kembali Ukraina
Brussels, FNN - Lembaga Uni Eropa (EU) pemberi pinjaman, EIB, mengusulkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi COVID-19 untuk membantu membangun kembali Ukraina dengan investasi hingga 100 miliar euro (sekitar Rp1.560 triliun), menurut dokumen yang dilihat Reuters. Dana Perwalian Gateway EU-Ukraina (E-U GTF) akan berupaya mendapatkan kontribusi awal sebesar 20 miliar euro dari negara-negara UE dan anggaran UE dalam bentuk hibah, pinjaman, dan jaminan.Jaminan itu khususnya akan memiliki efek pengganda, yang mengarah ke proyek infrastruktur senilai sekitar 100 miliar euro, menurut dokumen itu. Angka tersebut merupakan sekitar setengah dari kebutuhan Ukraina yang lebih mendesak. Proposal EIB akan diumumkan pada Senin, yaitu hari pertama penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina di Swiss yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya bagi Ukraina dan membantu pemulihan pascaperang.EIB (Bank Investasi Eropa) mengusulkan pembentukan dana yang akan berfungsi seperti yang digunakan dalam pandemi COVID-19 untuk menjamin pembiayaan bagi perusahaan kecil dan menengah.Lembaga tersebut membayangkan bahwa dana yang akan dianggarkan berjumlah 25 miliar euro (sekitar Rp389,94 triliun), yang mengarah ke sebanyak 200 miliar euro (sekitar Rp3.119 triliun).E-U GTF dapat berkontribusi untuk membangun kembali jembatan-jembatan atau merenovasi layanan air atau air limbah, terutama untuk kota-kota yang populasinya telah berkembang karena migrasi dari berbagai daerah lain di Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari ke negara itu.Proyek juga dapat difokuskan untuk memfasilitasi ekspor Ukraina atau pada energi dan infrastruktur digitalnya. EIB atau bank pembangunan seperti KfW atau DFC akan dapat menarik dana atau jaminannya untuk investasi yang mereka awasi.Dana tersebut juga dirancang untuk mendorong bisnis swasta yang kemungkinan akan melihat pembiayaan investasi di Ukraina sebagai terlalu berisiko.Menggunakan instrumen yang serupa dengan yang digunakan sebelumnya berarti langkah tersebut dapat diterapkan lebih cepat, sehingga investasi awal mungkin disetujui pada akhir tahun.Keadaan seperti itu akan memungkinkan pihak-pihak lain untuk berkontribusi dan dapat dengan mudah ditingkatkan. Komisi Eropa harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya. Mayoritas negara Uni Eropa kemudian harus menyetujui rencana tersebut. Negara-negara Uni Eropa selanjutnya akan memutuskan apakah akan berkontribusi pada pendanaan tersebut. (Ida/ANTARA/Reuters)
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu Terkait Pemekaran Papua
Jakarta, FNN - Pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru disahkan beberapa waktu lalu.\"Sedang dipertimbangkan payung hukumnya (pemilu),\" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin.Mahfud mengatakan ada sejumlah poin yang akan menjadi catatan, yakni soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasarkan Pemilu 2024.\"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.\"Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu 2024 di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum,\" kata dia, di Jakarta, Minggu (3/7).Karena itu, menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar presiden mengeluarkan Perppu terkait munculnya daerah pemilihan karena pemekaran tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Menurut dia, kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menilai jika merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah klaster-klaster lain.\"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya daerah otonomi baru di tiga provinsi di Papua dan IKN,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Jangan Konservatif Rumuskan Kebijakan Terkait Narkotika
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta semua pihak tidak boleh berpandangan konservatif merumuskan kebijakan narkotika sehingga jika ada penelitian bahwa tanaman ganja dapat untuk pengobatan maka harus berpikiran terbuka guna merumuskan perubahan kebijakan.\"Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,\" kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya narkotika merupakan obat.Namun, menurut dia, karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diatur golongan-golongan narkotika.Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang menjadi lampiran UU, sejak dahulu hingga yang terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan.\"Akibatnya, pasien seperti anak dari Ibu Santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika tentu informasi terkait hasil penelitian ahli maupun keterangan masyarakat seperti Santi dan Dwi akan menjadi bahan masukan bagi Komisi III DPR RI.Taufik berharap revisi UU Narkotika diharapkan dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika selama ini yang selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata, padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.\"Hukum digunakan untuk pihak-pihak yang memanfaatkan narkotika untuk kejahatan, sementara pendekatan kesehatan digunakan untuk kemanfaatan, kemanusiaan, dan menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,\" katanya.Taufik menilai peristiwa yang dialami Santi dan Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.Dia menjelaskan di tingkat internasional, meskipun terjadi perdebatan, penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Taufik berharap semua pihak dapat mendukung penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji penggunaan ganja bagi kepentingan medis.\"Penelitian tidak harus dilakukan dari awal karena sebelumnya telah terdapat penelitian dari berbagai negara termasuk dari komite \'expert\' di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pengamat Bicara Soal Figur Pemimpin Berikut
Jakarta, FNN - Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago, berkomentar tentang kemungkinan perubahan kecenderungan selera figur pemimpin yang diinginkan masyarakat pada Pemilu 2024, termasuk soal karakter figur itu, di antaranya sosok pemimpin yang perhatian, dekat, dan mampu mengatasi berbagai persoalan mendesak masyarakat.CEO dan pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan figur pemimpin yang dimaksud itu adalah yang dekat, peduli dan mampu mengatasi persoalan-persoalan mendesak masyarakat seperti pengangguran masih masuk kriteria mereka saat ini. \"Yang dirangkum, dapat tiga itu cukup menonjol dibandingkan yang lain,\" kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Senin. Ia juga menyinggung soal kemungkinan perubahan selera masyarakat atas figur pemimpin, dan menyebut ada kemungkinan publik jenuh dengan sosok pemimpin yang sederhana sehingga memilih tokoh dengan kriteria gagah dan berwibawa pada Pemilu 2024.\"Itu bisa saja kebosanan publik. Nach kalau antitesisnya itu bisa saja kalau masyarakat bosan dengan sosok yang sederhana dan merakyat misalnya, mereka bisa saja ganti selera. Biasanya mengobati kerinduan masa lalu,\" ujar dia.Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, sementara ini ada tiga nama populer untuk calon presiden yakni Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Sementara untuk wakil presiden, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir.Chaniago mengatakan, baik Prabowo, Ganjar maupun Anies memiliki kelebihan, salah satunya memiliki jabatan di pemerintahan sehingga prestasi mereka bisa dilihat dan direkam masyarakat.Ia lalu menyoroti temuan data yang menunjukkan hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan peluang Ganjar di Pilpres 2024.Menurut data, apabila tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap kinerja Jokowi, maka ini akan berdampak positif pada peluang Ganjar dan ini berlaku sebaliknya.\"Kalau kepuasan terhadap Pak Jokowi rendah, maka yang akan tergerus itu PDI Perjuangan dan Ganjar juga tidak akan terlalu populer. Karena Ganjar dianggap kelanjutan dari Pak Jokowi,\" kata dia.Dalam kesempatan terpisah, anggota KPU, Betty E Idroos, mengatakan, masyarakat Indonesia masih memiliki waktu relatif panjang untuk menentukan pilihan mereka di Pemilu 2024. Ia mengingatkan agar mereka menggunakan hak pilih mereka.\"Memilih itu hak, tidak bisa kita paksakan menjadi kewajiban. Golput (golongan putih) pun hak orang. Tetapi golput betul menjadi pilihan setiap orang yang punya hak pilih, tetapi tidak menjadi solusi. Kalau cinta NKRI ya gunakan hak pilih,\" kata dia.Menurut dia, KPU sebisa mungkin mengajak orang-orang mau menggunakan hak pilih mereka sesuai hati nurani, bukannya karena tekanan pihak lain maupun terpengaruh pembelian suara atau vote buying.Hal ini juga perlu dibarengi kampanye yang dari para peserta pemilu. Ia menuturkan keberhasilan kampanye salah satunya tergantung pada kemampuan meyakinkan orang-orang untuk mau menggunakan hak pilihnya.\"Sosialisasi dan kampanye, menurut saya perpaduan kegiatan yang harus dilakukan baik penyelenggara maupun peserta pemilu agar pemilih mau datang ke TPS,\" demikian kata dia. (Ida/ANTARA)
Pengamat: La Nyalla Kontroversial tapi Bermanfaat
Jakarta, FNN - Di saat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melempem, publik memang mengalihkan pandangan seraya berharap pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dan LaNyalla yang sudah sangat matang berorganisasi memang langsung tancap gas sejak terpilih sebagai Ketua DPD pada 1 Oktober 2019. Adalah sangat wajar jika LaNyalla turun langsung ke daerah, bertemu dengan rakyat, tokoh, aktivis dan elemen lain. Bahkan saat LaNyalla berada di Jakarta jadwal yang ingin bertemu dengannya daftarnya sudah sangat panjang. Jika tidak di kantor, ia pun biasa menerima tamu hingga dini hari di rumah. \"Ya saya tidak mungkin menolak rakyat, dari kelompok manapun, untuk bertemu. Karena dari mereka juga saya banyak mendapat informasi mengenai apa yang tengah bergejolak di masyarakat,\" kata LaNyalla yang saat ini tengah berada di tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sepak terjang LaNyalla disindir oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, yang menuduhnya banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri itu sangat keliru. Pengamat politik SERUM INSTITUTE Andries Riesfandhy menyebut apa yang dilakukan LaNyalla adalah sesuai dengan tugas dan jabatan yang melekat pada dirinya selama ini. Dan itu sudah tepat. \"Justru kita harus memberi penghargaan atas usaha beliau yang telah mengawal dan memberi koreksi agar bangsa ini tetap berjalan pada alur demokrasi yang efektif dengan memposisikan diri sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah yang juga seharusnya dilakukan oleh lembaga DPR,\" jelas Andries pada FNN. LaNyalla yang dianggap kontroversial justru lebih bermanfaat mengembalikan peran lembaga legislatif pada tempatnya dan menghidupkan proses check and balancess dalam bernegara. Adalah juga sangat wajar jika mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini juga tak kenal lelah memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0% karena itu adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. \"PT 0% itu adalah process of law. Proses membuka ruang partisipasi sekaligus memberi hak pada setiap individu yang kompeten untuk memilih dan dipilih,\" ungkap Andries lagi. Dan soal jumlah bakal calon yang diprediksi oleh Effendi bisa menjadi ribuan dengan PT 0% adalah terlalu berlebihan alias lebay. Menurutnya, proses politik tetap akan menyaringnya mengingat kampanye pilpres butuh biaya yang sangat besar. Blok politik juga tetap akan terbentuk dengan cara berkoalisi namun tidak memaksa over size coalition seperti yang terjadi saat ini, yang menyebabkan \'hilangnya\' oposisi di parlemen. (Rahmi Aries Nova)
