POLITIK
Sebanyak 174 Perwira Lulusan Setukpa Angkatan ke-26 TNI AU Dilantik Kasau
Karanganyar, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo melantik 174 perwira lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Angkatan ke-26 TNI AU di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Fadjar Prasetyo bertindak selaku inspektur upacara, dengan diikuti 174 perwira berpangkat Letnan Dua (Letda) serta dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan TNI AU.Sebanyak 174 perwira lulusan Setukpa Angkatan ke-26 tersebut terdiri atas 161 siswa pria dan 13 siswa wanita Angkatan Udara (wara).Mereka menjalani pendidikan dari Bintara menjadi perwira dengan pangkat Letda, yakni 31 orang korp teknik, 34 orang korp elektronik, 41 orang korp khusus, 17 orang korp kesehatan, 9 orang korp administrasi, 18 orang korp pembekalan, 16 orang korp polisi militer, dan 8 orang korp pasukan.Fadjar Prasetyo mengucapkan selamat kepada 174 perwira yang baru dilantik dengan pangkat Letda itu. Secara khusus, dia juga mengucapkan selamat kepada Letda Kesehatan Yohanes Kristanto dari Rumah Sakit TNI AU Dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo sebagai lulusan terbaik Setukpa Angkatan ke-26.Para perwira yang dilantik tersebut telah berhasil tahap puncak setelah melalui perjuangan selama lima bulan dengan menempuh pendidikan di Lembaga Setukpa Lanud Adi Soemarmo, katanya. Dengan jerih payah pengorbanan dan perjuangan, para perwira mendapat hasil sepadan dan menjadi kehormatan dalam menempuh pengabdian di masa depan.Dia menambahkan sesuai rencana strategis dalam beberapa tahun mendatang, TNI AU akan dilengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) generasi terbaru, mulai dari pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, hingga radar pertahanan udara.\"Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam menyiapkan operasi dan pemeliharaan berbagai plafon itu, tentu dibutuhkan perawakan personel yang memadahi dari segi kualitas dan kuantitas,\" katanya.Terlebih lagi, TNI AU juga memerlukan perwira pertama yang berpengalaman serta dibekali keahlian manajerial dan keahlian di level teknis yang mumpuni.\"Saya yakin perwira yang baru dilantik menjadi panutan tidak hanya di lingkungan TNI AU, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan usia pengabdian yang matang, buktikan bahwa memiliki mind set kerja perwira yang berkualitas didukung berbekal segudang pengalaman yang telah lalui,\" ujar Fadjar.Upacara pelantikan tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan tari tradisional, demonstrasi pedang dan senjata serta demonstrasi pertarungan jarak dekat oleh para perwira yang baru dilantik. (Ida/ANTARA)
Anggota DPR Dukung Komitmen Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam memberantas mafia tanah karena membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.Guspardi menilai saat ini dibutuhkan sosok yang tegas dan lebih berani untuk menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan.\"Kehadiran sosok mantan Panglima TNI yang di amanahkan sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan akan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap, sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan. Dia juga menilai persoalan mafia tanah tidak luput dari adanya oknum birokrasi yang terlibat sehingga membentuk sindikat atau mafia tanah.\"Tanah yang sudah dibebaskan dan sudah dibayar tinggal eksekusi, tahu-tahu diklaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan. Nah, ini siapa aktornya, tangkap, tindak tegas, dan ungkap jaringan serta kompolotannya,\" tegasnya.Oleh karena itu, dia mengatakan perlu langkah lebih berani dan tegas dengan kepastian hukum kuat agar para pelaku mafia tanah mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.Guspardi menyarankan Hadi Tjahjanto mengevaluasi dan lebih berani membersihkan internal Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.\"Termasuk pihak swasta dan pihak lain yang melakukan persekongkolan jahat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Anton Permana Bantah Berita Fitnah yang Mencatut Namanya tentang Buya Arrazy
Jakarta, FNN - Beredar tulisan mengatasnamakan aktifis KAMI Anton Permana terkait Buya Arrazy yang baru saja mengalami.musibah. Ketika dikonfirmasi, Anton Permana menjawab, “ Itu adalah fitnah. Saya tidak pernah menulis seperti itu. Apalagi saya tidak kenal Buya Arrazy. Dan sepertinya ada upaya pihak ke tiga untuk mengadu domba dan sebarkan fitnah kepada saya. Jadi saya harap semua pihak tidak terpancing dan mengabaikan sebaran tulisan tersebut,\" kata Anton kepada FNN, Jum\'at (24/06) di Jakarta. Lalu Anton melanjutkan, “Saya bersama tim pengacara lagi melacak pihak mana yang sampai hati menebar fitnah di tengah kondisi Buya Arrazy sedang berduka itu,,” tegas Anton Permana. Menurut penelusuran Tim FNN, setidaknya ada beberapa group WA yang beredar tulisan yang mengatasnamakan Anton Permana terkait Buya Arrazy. Di dalam tulisan tersebut banyak bercerita tentang latar belakang Buya Arrazy. Sekolahnya di mana, dan asumsi masyarakat terkait ceramah Buya muda yang lagi naik daun ini dan kontroversial. Apalagi, Buya muda ini lagi berduka atas musibah yang menimpa keduanya di Tuban. “Dari kondisi ini jelas, adalah perbuatan orang bukan sembarangan, dengan tujuan jelas sekali untuk mengadu domba sesama ummat Islam. Sedangkan saya sejak di penjara sampai sekarang tidak pernah menulis lagi atas nama saya di sosial media manapun,\" pungkas Anton ketika dikonfirmasi FNN melalui telefon genggam. (sws).
Fahri Hamzah Ingatkan Pejabat Publik Dipilih Rakyat Bukan oleh Partai Politik
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengingatkan partai politik (parpol) di Indonesia untuk jangan menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai. “Parpol menganggap tiketnya itu sebagai segala-galanya, padalah parpol itu seharusnya istilahnya hanya pencalonan kandidat yang melambangkan partai saya punya ideologi dan pemikiran ini yang calon kandidatnya ini, bukan seolah-olah memberi nyawa kepada kandidat sehingga sewaktu kandidat terpilih dia masih terus berjalan menjadi kandidat partai, kaki tangan partai, itu tradisi komunis,” kata Fahri Dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). Fahri menjelaskan bayangan dia tentang sistem politik yang presidensial tapi ala-ala parlementer adalah dalam presidensialisme rakyat memberikan kekuasaan kepada dua yaitu kepada presiden dan kongres. Hal Ini menganggap presiden itu kuat, karena dia kuat maka rakyat membentuk opisisi yang bernama kongres, jadi anggota dewan itu sebenarnya opisisi terhadap presiden. Kemudian dalam parlementerisme rakyat hanya memberikan kekuasaan kepada parlemen, eksekutif dibentuk oleh parlemen bukan dibentuk rakyat, jadi di dalam parlementer ada kecendrungan berfikir bahwa eksekutif itu lemah. “Jadi sekarang bagaimana kalau anggota kongres ternyata petugas parpol?” tanya Hersubeno Arief. “Menjadi sulit dia bertugas menjadi oposisi sebagaimana yang dikehendaki rakyat waktu dia dicoblos apabila dia petugas partai, karena nanti pemimpin partai punya tugas buat dia, tugasnya bukan pengawasan tetapi mendukung,” jawab Fahri. Fahri juga mengatakan presiden kita sekarang ini ngumpul untuk ngumpulin semua ketum partai sampai mayoritas, anggota dewan tidak independen, proteksi kepada anggota dewan belum kuat, re-call masih terjadi, pemecatan terjadi, sehingga nyaris anggota-angoota dewan kita itu adalah peternakan politisi. Partai politik menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai. Padahal ini salah, hubungan antara parpol dan pejabat publik adalah hubungan ideologis atau hubungan pemikiran, partai komunis menganggap bahwa hal tersebut merupakan hubungan komando. “Pemilu itu kan masih dua tahun lagi, seharusnya ditegaskan bahwa pemilu ini petarungan ide-ide dan harus ada waktu yang cukup bagi pertarungan ide-ide, baik calon legislatif ditingkat bawah maupun ditingkat atas, juga capres dan cawapres. Perbaiki pemilu dulu, fasilitasi pertarungan ide, kurangi biaya pelimu sekurang-kurangnya, perpanjang masa pemilu, sehinga kita berharap rakyat kembali punya gairah untuk memilih berbasis kepada pikiran,” tutup Fahri (Lia)
Kampanye di Medsos Rawan Konflik Politik
Tanjungpinang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Bismar Arianto berpendapat kampanye di media sosial (medsos) rawan konflik politik akibat perbedaan kepentingan.\"Bawaslu perlu membuat peraturan khusus yang mengatur soal kampanye di medsos untuk mencegah atau meminimalisir konflik tersebut. Peraturan itu juga sebagai upaya menutup ruang abu-abu dalam penegakan aturan,\" ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji itu, di Tanjungpinang, Kamis.Menurut dia, sampai sekarang belum terlihat ada peraturan (Bawaslu, Red) yang kuat, yang menjangkau sistem kampanye di media sosial. Padahal ini penting, karena merupakan tantangan dan ancaman yang perlu dijawab menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.Pada era digitalisasi, menurut dia lagi, para kontestan pemilu dan pilkada akan semakin memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Berbagai penelitian menyebutkan kampanye di media sosial jauh lebih efektif dan efisien dibanding kampanye konvensional.Pengurus partai politik, kandidat presiden, caleg, dan peserta pilkada dipastikan lebih masif mempergunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan diri dan program. Selain itu, sebagian penelitian akademik juga menemukan bukti bahwa buzzer dikerahkan peserta pemilu dan pilkada untuk membangun citra mereka, dan menjatuhkan citra rival politiknya.Jauh sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai (14 Juni 2024), aksi para buzzer sudah dapat dilihat di sejumlah media sosial, bahkan viral. Aktivitas buzzer sebagai tim yang mengendalikan media sosial untuk pemenangan kandidat tertentu kerap menuai komentar yang panas dan tidak pantas, selain kritikan pedas. Kondisi ini yang potensial menimbulkan konflik politik hingga di dunia nyata.\"Hasil penelitian ditemukan pengaruh negatif dari aksi para buzzer di tengah masyarakat, seperti terbentuk faksi atau kelompok tertentu. Bahkan aksi itu menimbulkan permusuhan dan persaingan tidak sehat. Padahal pemilu dan pilkada bertujuan melahirkan pemimpin yang berkualitas,\" katanya lagi.Atas persoalan tersebut, Bismar berpendapat bahwa ruang gerak para buzzer harus dibatasi melalui peraturan. Pengaturan kampanye di media sosial juga harus menjawab permasalahan dari hilir ke hulu untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang kondusif.\"Unsur lainnya yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia yang ahli di bidang IT dan juga peralatan pendukung,\" kata dia.Sebelumnya, anggota Bawaslu Kepulauan Riau Indrawan membenarkan bahwa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan peserta Pilkada Serentak 2024 di media sosial rawan konflik.\"Konflik terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, seperti ketersinggungan hingga pergesekan antarkelompok pendukung,\" kata Indrawan.Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata. Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menahan diri, dan saling menghormati.Perdebatan di grup media sosial seperti WhatsApp dan Facebook cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi. Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung bernada provokatif.\"Itu pengalaman hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020,\" ujarnya lagi.Indrawan mengemukakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye, karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.\"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023,\" katanya pula.Masa kampanye yang relatif singkat itu, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan mensosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.\"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas, dan lebih efisien,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
Reformasi Sistem Pemilu Mencegah Politik Uang
Jakarta, FNN - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.\"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun,\" kata Ward dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia seperti dipantau dari Jakarta, Kamis.Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.\"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain,\" katanya.Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.Selanjutnya, tambahnya, ialah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.\"Tapi, yang menurut saya penting adalah perkumpulan ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal reformasi pemilu dan membawa itu ke DPR,\" katanya.Dia menilai para politikus di parlemen akan sepakat dengan usulan reformasi pemilu.\"Mereka seperti orang berjudi sekarang, harus keluar banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, ini tidak sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana yang mana mereka juga mau mengubah sistem,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Pemimpin yang Dicari Tidak Hanya Mengandalkan Elektoral
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dirinya tidak mencari pemimpin atau calon presiden yang hanya mengandalkan elektoral semata. \"Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata,\" kata Megawati dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Namun, lanjut dia, sosok pemimpin yang dicari harus menjadi dambaan rakyat dan memiliki kepribadian yang mampu memimpin pemerintahan. \"Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, mumpuni, dan memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begitu besar,\" kata Megawati. Menurut dia, dalam mencari sosok seorang pemimpin adalah yang bisa melihat tantangan ke depan. Kemudian memikirkan jalan keluar berbagai tantangan tersebut. \"Seperti yang telah dikatakan Bapak Presiden Jokowi saat Pembukaan Rakernas bahwa beliau merasa prihatin. Karena apa, tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak lainnya,\" ucap Megawati. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? \'Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Menurut dia, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih terbilang lama, oleh karena itu, dia tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Perhitungan Terkait Capres Belum Selesai
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku belum selesai melakukan perhitungan terkait calon presiden (capres) yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut. \"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai,\" kata Megawati sambil makan krupuk pangsit bakso malang usai Penutupan Rakernas II PDIP 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang ikut makan bakso malang menimpali, \"masih pakai kalkulator ya\". Dalam Pidato Penutupan Rakernas II PDIP 2021, Megawati mengaku tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, dua tahun lah ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Saat makan bakso malang, Puan Maharani sempat mengatakan sudah ada nama kandidat capres yang akan diusung. Puan lalu menanyakan kepada Megawati yang juga ibu kandungnya, apakah ada pengurus PDIP yang mengetahui itu atau tidak. \"Ibu, apakah ada yang tahu pengurus DPP PDIP yang mengetahui capres PDIP?\" tanya Puan ke Megawati. \"Tanya aja langsung ke DPP-nya,\" jawab Megawati. (Sof/ANTARA)
Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Menegaskan bahwa Pandemi Belum Selesai
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan penerbitan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi menegaskan bahwa pandemi belum selesai.Menurut Abraham, penerapan protokol kesehatan ketat pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dalam skala besar semata-mata untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.\"Untuk mendukung pemulihan ekonomi, kita harus mengendalikan penyebaran COVID. Ini menjadi semangat penerbitan SE itu,\" kata Abraham dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.Abraham menuturkan bahwa Kantor Staf Presiden sudah mendengar rekomendasi dari para ahli dan tenaga kesehatan terkait dengan upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dan capaian vaksin booster atau penguat dalam menghadapi subvarian baru.Pemerintah, para dokter, nakes, WHO, dan berbagai pakar, kata dia, sudah sering mengingatkan terkait dengan pentingnya vaksin penguat.\"Bahkan, Presiden juga tidak lelah-lelah mengingatkan. Kami berharap masyarakat jangan cuek,\" kata Abraham.Abraham juga mengungkapkan bahwa Kantor Staf Presiden menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksin penguat, salah satunya kemungkinan tidak lagi menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID-19 jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan penguat.\"Kami sedang mempelajari usulan itu,\" katanya.Sebagai informasi, Penerbitan SE Nomor 20 Tahun 2022 menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan membuka kembali kegiatan masyarakat berskala besar yang produktif dan aman COVID-19.Adapun yang dimaksud kegiatan berskala besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu, serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.Salah satu dasar hukum diterbitkannya SE tersebut, hasil keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. (Ida/ANTARA)
PDIP Sulit Kerja Sama Dengan PKS dan Demokrat, Sebut Hasto
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa partainya sulit bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat di Pemilu 2024. \"Kalau dengan PKS tidak,\" kata Hasto ketika ditanya tentang kemungkinan PDIP bergabung dalam rencana koalisi NasDem dan PKS, di sela-sela Rakernas II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024. \"Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,\" katanya. Hasto pun mengatakan bahwa PDIP tidak masuk ke dalam pusaran koalisi yang kini coba dibangun oleh parpol. Namun, kata Hasto, PDIP memiliki keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh saat ini adalah turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. Setelah pertemuan PKS-NasDem, rencananya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024. Hasto juga mengatakan PDIP juga sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. \"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu,\" katanya. Dia menjelaskan kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat, dimana pendukung PDIP adalah wong cilik. \"Koalisi harus melihat emosional \'bonding\' pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,\" kata Hasto.Di tanya soal peluang kerja sama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab dengan jelas. \"Kami kan dengan NasDem bekerja sama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi),\" tuturnya. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Dia menambahkan, PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra. \"Ya kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar, dengan Gerindra. Kita ingin membangun semangat gotong royong, tetapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia,\" tutur Hasto. (Ida/ANTARA)
