POLITIK
Presiden Tegaskan Relawan Prusan Politik 2024 Tidak Perlu Tergesa-gesa
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para relawan bahwa urusan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024 tidak perlu tergesa-gesa karena persoalan Negara yang masih ada.Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.\"Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar Negara. Oleh karena itu, saya mengajak tidak usah tergesar-gesar dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah grasa-grusu,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para relawan untuk mendengarkan suara dan keinginan rakyat.Menurut dia, keputusan dalam Pilpres dan Pemilu 2024 merupakan hal yang harus diputuskan bersama, sesuai dengan nilai kerakyatan dan kebersamaan yang ingin dijunjung.Jika momentumnya sudah tepat, Presiden berjanji akan berdiskusi soal keputusan selanjutnya, terkait calon yang akan diusung.\"Sekali lagi, kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara. Satu per satu akan saya tanya dan kita dengan energi yang penuh \'full\' mendukung siapapun yang sudah kita putuskan bersama,\" kata Jokowi.Menurut Presiden, di tengah situasi global yang tidak pasti dan tidak mudah, ia bersyukur atas acara pertemuan dengan relawan.Meski harus tertunda selama hampir tiga tahun, Jokowi menilai semangat dan solidaritas dari relawan masih terlihat jelas, terutama dari kalangan ibu-ibu.\"Saya senang sekali, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali dan ini \'ngobati\' kangen saya dan juga mengobati kangen bapak/ibu sekalian terhadap pertemuan yang sudah lama kita rancang,\" tambahnya. (mth/Antara)
Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)
Kemenlu Diminta untuk Membantu SecaraMaksimal Kepulangan Jenazah Eril
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad agar membantu kepulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.“Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada duta besar untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia dan kita harapkan insyaallah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya,” kata Presiden di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Eril.“Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, Alhamdulillah sudah ditemukan,” ujar Presiden.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emmeril Kahn Mumtadz telah ditemukan pada Rabu (8/6) waktu setempat, berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.Jasad Eril ditemukan pada sekitar pukul 06.50 pagi waktu Swiss atau pukul 11.50 WIB, Rabu (8/6). Keterangan yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa jasad Eril ditemukan oleh seorang pria di Bendungan Air Engehalde, Bern.Ridwan Kamil telah mengajukan izin ke luar negeri dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 setelah mendapat kabar ditemukannya jasad Eril. Ridwan menuturkan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu (12/6) dan rencananya akan dimakamkan pada Senin (13/6).Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum untuk Sengketa Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum pada semua pihak.\"Kita perlu kodifikasi hukum acara sengketa pemilu, karena selama ini proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga sehingga belum menghadirkan kepastian hukum,\" kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mencontohkan sengketa di pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana keputusannya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) beberapa kali yang seluruh prosesnya akan memakan waktu.Menurut dia, dalam proses PSU yang berkali-kali akan memakan waktu dan menunda adanya kepastian hukum. Selain itu, yang lebih penting adalah memangkas periodisasi jabatan yang seharusnya menjadi hak pejabat publik yang memenangkan kontestasi.\"Pemilu ini adalah kegiatan periodik untuk menghasilkan pejabat yang periodik, masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai sengketa itu kemudian memangkas sedemikian rupa waktu mereka menjabat maka sebetulnya kita menegakkan hukum di atas segala ketidakpastian,\" jelasnya.Rifqi menyadari bahwa untuk melakukan kodifikasi hukum penyelesaian sengketa pemilu harus melibatkan berbagai pihak dan prosesnya di DPR harus lintas alat kelengkapan dewan.Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang terkait untuk menghadirkan kodifikasi hukum tersebut seperti KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain itu menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR.\"Hal ini sudah kami sampaikan dari Komisi II DPR RI kepada pimpinan agar bisa kita bantu selesaikan, untuk bangsa Indonesia bukan untuk kami yang akan jadi peserta saja. Ini untuk bangsa karena kita memerlukan kepastiannya, itu satu yang harus kita selesaikan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Para Pakar Digandengg untuk Mengembangkan Budi Daya Sorgum
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggandeng para pakar teknologi dan pangan untuk mengembangkan tanaman pangan sorgum dari aspek budi daya hingga tahapan industrialisasi.Karena itu, Moeldoko, Jumat di Jakarta, mengundang para pakar ke Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, untuk mendiskusikan prospek sorgum, riset sorgum hingga proses budi daya dan industrialisasi.“Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghidupkan kembali tanaman biji-bijian ‘bandel’ ini sebagai salah satu alternatif bahan pangan di Indonesia,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis Kantor Staf Presiden (KSP).Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, bahkan kaget melihat potensi sorgum yang bisa bertumbuh di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.“Bahkan jagung, kacang hijau, dan bawang merah ditanam di sana (Waingapu, NTT), gagal. Sorgum jelas bisa diandalkan untuk jadi alternatif pangan, jadi saya semakin yakin dengan sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu,” kata dia.Ia menjelaskan pemerintah sedang memikirkan proses budi daya sorgum hingga ke proses pascapanen.“Ada hasil penelitian yang bisa meningkatkan usia produktivitas sorgum dari biasanya dipanen setelah 90 hari menjadi bisa dipanen setelah 70 hari, bahkan hasil panen yang biasanya tiga ton per hektare dengan teknologi bisa dikembangkan menjadi 7-8 ton per hektare,” kata Moeldoko.Para pakar disebut menyambut baik niat pemerintah karena sorgum dinilai memang dapat menjadi solusi kemiskinan, masalah kelestarian lingkungan, dan krisis pangan.Bahkan, institusi riset tenaga nuklir di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengembangkan tiga varietas benih sorgum unggulan, yakni Pahat (Pangan Sehat), Samurai 1, dan Samurai 2. Hasil penelitian para pakar sorgum Indonesia ini telah banyak digunakan petani di Afrika.“Kami memang sudah sejak lama ingin mengembangkan ini. Jadi niat Pak Moeldoko mengundang kami untuk membicarakan budi daya sorgum menjadi momen yang pas. Semoga program pemerintah ini bersinergi dengan kita, maka kita siap untuk membantu program yang sudah berjalan saat ini,” kata akademisi bidang bioteknologi di Universitas Indonesia Dr. Ir. Kaseno, seperti dikutip dari keterangan KSP.Selain itu, kata Kaseno, sorgum adalah produk pertanian yang zero waste. Artinya, setiap bagian dari sorgum bisa dimanfaatkan.Biji sorgum bisa dijadikan beras dan diolah menjadi tepung, dan bagian batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair, gula kristal atau bioetanol. Bahkan setelah semua proses itu, sisa batang, daun dan akar sorgum bisa diolah menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak.“Sorgum ini bisa hidup di lahan marginal dan kritis. Sedangkan lahan marginal di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi dengan sorgum ini, kita yakin Indonesia bisa swasembada pangan,” lanjutnya.Pada 2 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menanam dan memanen sorgum di lahan budi daya seluas 400 hektar di Desa Laipori, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Kunjungan Presiden ke Sumba Timur ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari sumber alternatif pangan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim. (Ida/ANTARA)
Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah Membahas Peran Ormas Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam\'iyatul Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah yang berlangsung 10-12 Juni 2022 akan membahas peranan ormas Islam dalam menyejahterakan bangsa.Hal tersebut dilaporkan Masyhuril kepada Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, sebagaimana disaksikan secara daring.\"Insyaallah dalam rakernas ini kami mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar NU, dan Majelis Ulama Indonesia. Insyaallah besok beliau-beliau akan berdiskusi dengan kami, mendiskusikan peranan ormas Islam dalam rangka menjadikan negeri kita yang insyaallah sejahtera,\" ujar Masyhuril.Dia mengatakan dalam rakernas tersebut, Al Jam\'iyatul Washliyah ingin menekankan konsistensi dan komitmennya melanjutkan nilai-nilai perbaikan akhlak bangsa untuk menjaga negara dari paham-paham yang ingin mengganti dasar negara Pancasila.Selain itu, Rakernas Al Jam\'iyatul Washliyah akan membahas permasalahan umat di antaranya gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang menurutnya sangat masif dalam merusak tatanan generasi bangsa ke depan.\"Al Jam\'iyatul Washliyah tegas menolak LGBT. Al Jam\'iyatul Washliyah prihatin dengan gerakan-gerakan yang membuat akhlak negeri kita terpojok. Insyaallah rakernas akan mencoba untuk bersama-sama kita memberikan solusi permasalahan-permasalahan ini,\" ujarnya.Masyhuril mengatakan berkenaan akan dimulainya tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022, Al Jam\'iyatul Washliyah mengajak seluruh komponen bangsa merawat dan menjadikan pemilu yang akan datang menjadi pemilu sejuk untuk memilih putra-putri terbaik negeri.Sementara itu Wapres Ma\'ruf Amin dalam arahannya meminta ormas-ormas Islam, termasuk Al Jam\'iyatul Washliyah, sebagai platform yang mewadahi perjuangan umat dapat terus menunjukkan kiprahnya dalam mengisi pembangunan nasional, baik melalui dakwah keagamaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi.\"Tujuan dan aktivitas mulia yang dilaksanakan ormas keagamaan, termasuk Al Jam’iyatul Washliyah, selain sejalan dengan ajaran Islam, membangun Muslim kaffah, juga harus sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,\" kata Wapres.Wapres mengatakan Rakernas Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah sangat penting bagi organisasi dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. (Ida/ANTARA)
Survei NEW INDONESIA: Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Tetap Tinggi
Jakarta, FNN - Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. \"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. \"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,\" kata Andreas. Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik. Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum. Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. \"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,\" tutur Andreas. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Survei: Elektabilitas PDIP-Gerindra Belum Terkalahkan
Jakarta, FNN - Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra belum terkalahkan meski belakangan ada manuver partai politik lain yang mengarah ke koalisi. \"Di tengah terbentuknya KIB dan manuver partai-partai menuju 2024, elektabilitas PDIP dan Gerindra masih belum terkalahkan,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan belum ada partai yang bisa mengungguli posisi PDIP dan Gerindra di tengah-tengah manuver partai-partai tersebut. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 17,7 persen, sedangkan Gerindra sebesar 12,5 persen. PDIP dan Gerinda selalu menempati peringkat pertama dan kedua, sementara partai-partai lain berfluktuasi. Posisi ketiga terakhir diduduki oleh PKB, dengan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Golkar yang menjadi inisiator KIB hanya meraih elektabilitas 5,8 persen, atau kembali tergeser oleh parpol oposisi Demokrat (6,2 persen). Lalu berikutnya ada PSI (5,5 persen), PKS (5,0 persen), dan Nasdem (4,4 persen). Anggota KIB lainnya kata dia juga belum aman posisinya, karena masih di bawah ambang batas parlemen, yaitu PPP (2,5 persen) dan PAN (1,8 persen). \"Dibandingkan dengan Golkar, elektabilitas PPP dan PAN mengalami sedikit kenaikan,” tutur Andreas. Dia menjelaskan jika dikorelasikan dengan Pilpres, tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra menunjukkan poros koalisi yang terbangun untuk mengusung capres-cawapres berpeluang lebih solid dan merebut dukungan luas. Kemudian menurut dia KIB juga menghadapi tantangan mengingat belum ada tokoh dari internal ketiga parpol yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, demikian pula dengan Nasdem, yang cenderung lebih memilih untuk mengusung capres-cawapres dari luar partai. Partai-partai lainnya masih belum membicarakan soal koalisi. Sisanya, kata dia adalah partai-partai baru dan non-parlemen, di antaranya Ummat (1,3 persen), Gelora (1,0 persen), dan Perindo (0,8 persen). Lalu, Hanura dengan elektabilitas (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI serta Berkarya masing-masing (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan, sedangkan pilihan partai lainnya 0,9 persen. \"Masih ada 25,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab,\" ucapnya. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting digelar pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Anis Matta: Judicial Review Pemisahan Pileg dan Pilpres Bagian dari Pematangan Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan judicial review yang diajukan Partai Gelora ke Mahkamah Kostitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpes) beberapa waktu lalu, bagian dari pematangan proses demokrasi. “Tujuan kita adalah ingin melampaui kepentingan sempit, kepada satu tujuan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa kita, seperti melakukan pematangan demokrasi secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan pada prosedur secara berkesinambungan,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks “Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Digelar Terpisah (Kembali?): Mungkinkah?, Rabu (8/6/2022) sore. Sehingga demokrasi prosedural, lanjut Anis Matta, mengalami reformasi dan perubahan secara sistematis menuju demokrasi kualitatif dengan menghasilkan output yang diharapkan oleh penyelenggara Pemilu. “Saya melihat tidak ada kendala waktu yang terlalu berlebihan di sini, jika Pileg dan Pilpres kembali dipisah. KPU tidak akan merubah banyak secara teknis, karena proses pencetakan kertas suaranya kan tidak dilakukan sekarang,” ujarnya. Proses pencetakan suara, menurutnya, baru dilakukan apabila proses verifikasi data pemilih, data calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) semuanya selesai. “Jadi sebenarnya, kalau MK mengambil keputusan sekarang masih ada kelonggaran waktu, sehingga KPU bisa melakukan adaptasi terhadap keputusan tersebut,” katanya. Anis Matta yakin gugatan Partai Gelora bakal dikabulkan MK dan proses persidangannya bisa berlanjut. Sebab, secara teknis MK tidak akan mengubah keputusannya soal makna keserentakan, apabila mengabulkan gugatan Partai Gelora, karena Pemilu Serentak tetap dilakukan pada tahun yang sama “Pemilu 2024 menandai reformasi kita telah 26 tahun bergulir, banyak proses pembelajaran demokrasi kita. Pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk sepanjang masa sejak Pemilu 1955, karena inilah pemilu dengan korban yang paling banyak,” katanya. Menurut Anis Matta, dalam Pemilu 2019 lalu, untuk mendapatkan satu kursi di DPR RI harus mengorbankan dua nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Saya tidak bisa membayangkan, bahwa untuk setiap satu kursi di DPR RI ada dua nyawa. Coba bayangkanlah Anda duduk di atas tengkorak-tengkorak itu, bagaimana perasaan Anda? Tetapi kan itu menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa,” tandasnya. Anis Matta lantas mempertanyakan, tujuan dari pelaksanaan pesta demokrasi yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat, tetapi justru jadi ajang takziah kematian rakyatnya. “Bagaimana mungkin kita menyelenggarakan satu pesta, tapi berujung takziah. Nah, kira-kira apa ini tujuan besar kita? Jadi kenapa kita melakukan judicial review, karena kita percaya hakim-hakim MK akan memandang hal ini secara bijaksana,” katanya. Partai Gelora tidak akan menekan MK agar mengabulkan gugatan yang diajukannya. Sebab, kekuatan utama dari gugatan yang diajukan Partai Gelora adalah terletak pada rasionalitasnya itu sendiri. “Rasionalitasnya sendiri itu alasan utamanya, kita tidak perlu menekan mereka (hakim konstitusi MK, red). Itu menurut saya yang akan menjadi alasan mengapa, Insya Allah gugatan ini akan diterima,” tegas Anis Matta. Komisioner KPU Tahun 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengatakan, Pemilu Serentak membuat penyelenggaraan pemilu tidak sederhana dan menjadi begitu besar. Karena ada pemilu di tingkat pusat (DPR), di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPRD), Anggota DPD RI, serta Pilpres. “Ini membuat pemilihan itu menjadi sangat besar seperti tampak jelas di penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama kali di 2019. Sistem pemilihan kita sangat rumit, penggabungan itu bukan pekerjaan mudah, punya tantangan yang sangat besar,” kata Hadar Gumay. Hadar Gumay menilai penggabungan Pemilu tidak perlu dipertahankan, karena tidak cocok dengan situasi sosial budaya politik Indonesia yang sangat beragam, selain soal beban kerja yang sangat berat. “Kita tidak cukup berhenti dan mengatakan, telah sukses tingkat partisipasi saja. Tetapi buat masyarakat, penggabungan Pemilu itu memilih calon yang mempunyai integritas tinggi,” katanya. Pemilu Serentak 2019 lalu, kata Hadar Gumay, justru mengungkapkan sebuah fakta adanya kesalahan dan ketidaksahan suara yang tercoblos sangat tinggai mencapai 11 persen atau sekitar 17 jutaan. Angka tersebut, bukan angka yang kecil dibandingkan dengan negara lain, yang paling tinggi pada kisaran angka 6 persen. “Kesalahan tersebut akibat publik lebih merespon Pilpres ketimbang Pileg. Penyelenggara Pemilu sendiri juga tidak terlalu menyadari itu dengan memberi ruang-ruang lebih untuk Pilpres ketimbang Pileg. Yang menonjol yang terekspos di masyarakat adalah Pemilihan Presiden, sehingga Pemilu Legislatif terlupakan,” jelasnya. Selain itu, pengadaan logistik Pemilu juga menjadi tidak mudah karena memiliki batas waktu dan mesti diadakan dalam masa berkampanye. Padahal pengadaan logistik untuk Pileg membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan Pilpres. “Karena itu, Pemilu Legislatifnya jauh lebih rumit dibandingkan Pemilihan Presiden maka sebaiknya dipisah, tidak digabungkan. Pilpres bisa digelar dua bulan setelah Pileg, ini pengalaman kita dulu,” katanya. Hadar Gumay menegaskan, dirinya tidak terlalu bangga dengan sistem Pemilu Serentak saat ini, karena banyak hal-hal yang tidak pas diterapkan seperti kasak-kusuk yang dilakukan partai politik tertentu menjelang Pemilu 2024. “Padahal situasi politik 5 tahun lalu, dengan situasi sekarang sangat mungkin berbeda di 2024. Mereka bisa tidak terpilih lagi, tapi sudah membuat koalisi-koalisi. Jadi mohon maaf, hal seperti ini tidak perlu diteruskan,” katanya. Pelaksanaan Pemilu Serentak saat ini, dalam pandangannya tidak mencerminkan sistem presidensil yang mendapatkan dukungan kuat dari legislatif. Sebaliknya, situasi sekarang menjadi anomali dan kontra produktif di publik dan ketatanegaraan. “Sepengetahuan saya di Korea Selatan, Prancis maupun negara lain di dunia, siklus Pemilu 5 tahunan itu tidak dibangun dari suara 5 tahun lalu, tetapi berdasarkan survei atau suara terdekat. Ini hanya terjadi di Indonesia, makanya saya tidak begitu bangga dengan Indonesia, dan harus saya katakan itu. Menurut saya, itu bertentangan dengan konstitusi,” tegas Hadar. Kuasa Hukum Partai Gelora Said Salahudin menilai, isu pemisahan kembali Pileg dan Pilpres yang diajukan Partai Gelora telah menarik perhatian Hakim Konstitusi MK, sehingga belum membuat putusan sela mengabulkan gugatan atau tidak hingga kini. “Kan biasanya kalau ada gugatannya, dalil-dalilnya dianggap selalu tidak memadai dan dianggap tidak relevan, dan bilang tidak punya legal standing. Tapi isu ini dianggap menarik oleh MK, sampai kita ditanyai terus itu ada di halaman berapa dalam perbaikan permohonan. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda gugatan kita diterima,” kata Said Salahudin. Namun, Said berharap agar MK dalam memberikan keputusan dalam waktu yang tidak mepet atau diujung pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga masih memungkinkan KPU untuk melakukan perubahan, apabila ada keputusan gugatan dikabulkan MK. “Ya kalau kita ngikuti konvensi yang dulu sejak 2004, Pilegnya di bulan April dan Pilpresnya di bulan Juni seperti . Tapi kami tidak ingin mengarahkan, apalagi membuat skenario sendiri yang penting Pemilu Serentaknya tetap di 2024,” katanya. Said Salahudin menegaskan, keserentakan Pemilu bisa dimaknai diselenggarakan dalam tahun yang sama setiap 5 tahunan. Sehingga apabila MK mengabulkan judiicial review Partai Gelora, sebenarnya juga tidak mengubah keputusan apapun dari keputusan yang telah dikeluarkan atas gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, hanya sekadar mempertegas saja. “Ini hanya masalah penafsiran original intens atas putusan 14 yang diajukan Effendi Gazali. Kita optimis gugatan kita dikabulkan oleh MK. Bisa jadi kenegarawanan hakim MK juga akan membuat keputusan menambahkan keputusan lain. Tapi Insya Allah mengabulkan permohonan kita,” tegas Said Salahudin. (sws)
Sosialisasi Cuaca Ekstrem di Arab Saudi Hendaknya Disampaikan kepada Jamaah Haji
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas dan ekstrem di Arab Saudi menjelang pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2022.\"Kami mendapatkan informasi bahwa musim haji tahun 2022 dengan temperatur udara yang cukup panas di Arab Saudi. Karena itu Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas ini,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Menurut dia, kondisi di Arab Saudi saat ini yang sedang mengalami musim panas dengan suhu rata-rata 40-44 derajat celcius, bahkan suhu bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.Menurut Ace, sosialisasi dan edukasi terkait cuaca ekstrem di Arab Saudi perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan petugas haji demi menjaga keselamatan jamaah haji.\"Komisi VIII DPR juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus memberikan pengetahuan kepada jamaah calon haji untuk mempersiapkan payung selama di luar hotel,\" ujarnya.Selain itu, Ace meminta kepada para jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan kebutuhan air minum agar tidak terjadi dehidrasi selama musim haji.Dia juga menyarankan agar para jamaah haji memperhatikan asupan makanan yang bernutrisi selama menjalani ibadah haji di saat musim panas di Arab Saudi.Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi melalui aplikasi e-Haj mengumumkan bahwa jamaah haji reguler mendapat 92.825 kuota. Sementara untuk haji khusus, Saudi juga sudah menentukan jumlah kuota-nya, sebesar 7.226 jamaah. Kuota petugas tahun ini berjumlah 1.901 orang. Sehingga, total jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 100.051 orang di tahun 2022.Jamaah yang bisa berangkat haji adalah mereka yang usianya berusia maksimal 65 tahun, kelahiran sebelum tanggal 30 Juni 1957. Selain itu, mereka juga sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. (Sof/ANTARA)
POPULER
