POLITIK
Hersubeno: Sulit Mencari Istilah untuk Menggambarkan Jahat dan Zalimnya Rezim Ini
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief sangat heran melihat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ugal-ugalan dalam mengatasi krisis minyak goreng. Ia terlalu berani mengambil keputusan yang mendesak, tanpa mempertimbangkan dampak seriusnya. “Pada Senin, 25 April 2022, Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri melimpah. Apakah kita tidak salah mendengar kosa kata itu yang dipilih oleh Presiden Jokowi, yakni melimpah. Pilihan kosa kata itu pasti memiliki maksud tertentu. Secara psikologis setidaknya dimaksudkan agar hati emak-emak senang, rakyat juga senang,” paparnya dalam kanal Hersubeno Point, Senin, 25 April 2022. Jokowi, kata Hersu - panggilan akrab Hersubeno jelas ingin merebut kembali hati emak-emak setelah 6 bulan terakhir ini nyap-nyapan meghadapi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, pernah terjadi di Sumatera Utara ada rombongan emak-emak dari Sibolga yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke Kota Medan hanya untuk antre minyak goreng. Tak hanya itu, di Kalimantan Timur dan Banjarmasin ada emak-emak yang meninggal dunia karena berdesak-desakan antre minyak goreng. “Sungguh ironis, ibarat ayam mati di lumbung padi,” kata Hersu. Belakangan, masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sudah mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan Pemilu. “Kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak lebih marah lagi. Kurang ajar betul. Ini rupanya yang membuat kita menderita selama 6 bulan, ini karena ulah mereka,” tegasnya. Hersu menegaskan bahwa informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu, memang benar-benaer membuat kita jadi terperangah? “Kok jahat banget mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan menunda Pemilu, kemudian mereka tegar-teganya membuat kehidupan rakyat jadi sengsara ini. Ini benar-benar sulit mencari kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa lalim, penguasa yang jahat seperti yang terjadi saat ini,” paparnya. Hersu menegaskan publik selama ini bertanya-tanya untuk apa dana yang mereka kumpulkan dari mempermainkan surat ijin ekspor itu. “Yang sangat jelas adalah untuk membiayai kebulatan tekad yang hingga kini masih terus berlansung dari berbagai daerah, meskipun Presiden sudah melarang menteri memebicarakan soal penundaan Pemilu,” katanya. Kemudian bagaimana dengan lembaga survei? Hersu menegaskan, lembaga survei selama ini banyak yang menjadi lembaga Presiden Jokowi untuk wacana tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, masih sangat tinggi. Bahkan ada sebuah wacana yang sangat nekat mengatakan bahwa kepuasaan terhadap presiden Jokowi itu naik karena kebijakan terhadap minyak goreng. Akan tetapi, sekarang sebagian besar lembaga survei yang tadinya mendukung Presiden Jokowi itu, sudah mulai merilis hasil survei yang berlawanan dengan kehendak mereka. Disebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan Pemilu dan tidak ingin memperpanjang masa Presiden Jokowi. Tak hanya lembaga survei yang mulai sadar, partai politik pendukung pemerintah, semua juga menolak dan memasang badan tentang kehendak rakus itu. “Sekarang kita perhatikan tinggal Golkar dan PKB yang masih bertahan,” kata Hersu. Gelombang penolakan semakin membesar. PAN yang tadinya juga mendukung, kini sudah berbalik badan. Pukulan terhadap wacana penundaan Pemilu itu, setelah Kejaksaan Agung menetapkan langsung 4 orang tersangka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. (sof, sws)
Rocky Gerung Sebut Perang Dunia ke-3 Makin Dekat
Jakarta, FNN – Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung membuat analisis terhadap geopolitik internasional dari isu-isu terbaru yang beredar. Rocky Gerung memberikan komentarnya, yang dimulai dari terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis, hingga pergerakan Amerika di Indo-Cina. Menurut Rocky Gerung , terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis menandakan kemenangan rasionalisme di atas islamophobia dan fasisme kanan. Sementara itu, terkait pergerakan Ameirka untuk membendung proksi Rusia-Cina di Pasifik menandakan perang dunia ke-3 yang semakin berada di depan mata. “Betul banget kalau kita analisis masyarakat internasional hari-hari ini, tentu Eropa dan masyarakat dunia itu bergembira karena Perancis akhirnya keluar dari semacam bandonya, yakni dari kiri ke kanan seperti islamophobia dan ketakutan terhadap fasisme,” ujar kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Isu rasisme dan islamophobia ini dinilai Rocky Gerung muncul kembali karena perang Rusia dan Ukraina yang melahirkan banyak pengungsi, terutama mereka yang masuk ke perbatasan Turki. Pasalnya, berdasarkan data Rocky Gerung, ada sekitar 500.000 pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan orang. Namun dalam hal ini, Rocky Gerung menilai bahwa Islamofobia dan rasisme itu menjadi suatu yang tidak dimakan mentah-mentah rakyat Perancis. “Tapi rakyat Prancis bangkit pada rasional dan tidak tergoda dengan ide-ide posisi fasis kanan terutama rasisme dari mbak Le Pen, yang orang anggap berupaya untuk mengembalikan politik kanan,” kata Rocky Gerung . Dari hal itu, Rocky Gerung mengajak viewer dan masyarakat Indonesia untuk belajar dari nilai-nilai yang dimiliki rakyat Prancis. “Indonesia harus belajar dari situ bahwa pembelahan masyarakat di Indonesia itu masih berlangsung dan isu fasisme seperti islamofobi juga masih kuat,” sambung Rocky. Pada lain hal, Rocky Gerung juga berbicara tentang pergerakan Amerika yang mulai terlihat gesit dan dalam di daerah pasifik. “Kita baca aja ada media internasional, (bahwa) Amerika mengirim tim nya yang dipimpin Menteri-menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan negara-negara Solomon di pasifik,” kata Rocky Gerung. “Hal ini segala macem ini tentu untuk mengkonsolidasi indo-pasifik, karena untuk Amerika proksi antara Rusia dan Cina di Indo pasifik sudah mulai berlebihan,” ucap Rocky. Bila diperhatikan dengan seksama, Rocky Gerung menilai bahwa Australia mulai diberikan peringatan untuk lebih berhati-hati karena sudah mulai melanggar berbagai komitmen. Hal ini yang dinilai Rocky Gerung menjadi sebuah hal harus diperhatikan bahkan G20 dinilai sebagai suatu organisasi yang mungkin tidak akan berfungsi kembali di keadaan seperti ini. “Kondisi-kondisi seperti ini yang luput di dalam pembicaraan, namun bagi kita FNN, kita tahu hubungan kekacauan politik dalam negeri dan variable politik luar negeri,” ujar Rocky. (ida, sws)
Tegas, PDIP Tidak Mau Ada Luhut di Kabinet, Rocky Gerung: Pertahanan Moral Jokowi Rontok
Jakarta, FNN – Akademisi dan Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengaitkan kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng dengan kampanye Presiden Jokowi tiga periode. Menurut Rocky Gerung, PDIP memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet Jokowi. “Jadi, sekali lagi PDIP punya kepentingan dan PDIP sudah jelas yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mungkin bikin Pak Jokowi berpikir bagimana caranya. Karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek, bahkan sampai aspek pertahanan,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Menurut Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah menghadapi persoalan yang sangat pelik, terutama kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kedua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming yang dilaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu. Kasus itu kini kembali naik ke permukaan. \"Sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga Presiden yang KKN. Itu yang sebetulnya kena betul pelurunya langsung ke batin Pak Jokowi dan itu agak susah,\" kata Rocky. Kalau soal kabinet, kata Rocky stratanya bisa diatasi, akan tetapi kalau isu KKN sudah masuk sampai ke keluarga, itu artinya sudah rontok seluruh pertahanan moral Presiden Jokowi. Rocky Gerung menilai, serangan yang ditujukan kepada Luhut Binsar Pandjaitan membuat istana kehilangan pilar utamanya. Hal tersebut dilihatnya sebagai hal yang membahayakan. “Pak Luhut selain memberi nasihat-nasihat ekonomi, tapi ia juga adalah orang yang saya kira melampaui Pak Mahfud MD untuk memberi nasihat pertahanan dan keamanan Pak Presiden. Pak Mahhfud semacam proksinya aja, kalau kita lihat asal-usulnya. Jadi, tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat seistana kehilangan pilar utamanya. Padahal Luhut diminta oleh Presiden diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Namun tampaknya Pak Luhut gak mampu karena ia masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang diajukan Haris Azhar namjun ditolak oleg kepolisian. “ Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham bahwa rumitnya itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rezim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky sesungguhnya sangat teknis dan bisa diselesaikan oleh kementerian, tetapi terpaksa mengambil keputusan yang tidak dihitung sebelumnya. “Nanti orang bertanya lagi, apakah pemerintah mampu menahan kesulitan ekonomi kalau pendapatan negara melalui CPO itu tidak peroleh lagi karena larangan. Betul nggak itu melarang atau sekadar membatasi saja. Jadi peristiwa yang membuat orang merasa soalah-olah Pak Jokowi jagoan,” paparnya. Diberitakan sebelumnya, bahwa politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kecurigaannya bahwa tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng terlibat dalam kampanye Jokowi tiga periode. Masinton mendapatkan informasi bahwa ketiga perusahaan tersebut mengutamakan ekspor sebagai kebutuhan fundraising untuk kampanye Jokowi tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024. (ida, sws)
TNI AU Fokus Siapkan SDM Pascapenyesuaian FIR
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Udara (AU) menyampaikan pihaknya fokus mempersiapkan personel yang memiliki wawasan dan keahlian manajemen lalu lintas penerbangan setelah ada penyesuaian wilayah layanan navigasi penerbangan (FIR) antara Indonesia dan Singapura, kata Dankodiklatau Marsdya TNI Nanang Santoso.Menurut dia, kesiapan SDM penting selain melengkapi sarana dan alutsista yang mendukung tindak lanjut penyesuaian \"FIR\" tersebut.\"TNI AU di level kelembagaan pendidikan, kami mempersiapkan yang utama adalah SDM, bagaimana bisa permasalahan-permasalahan isu pengendalian wilayah udara yang memang merupakan bidang kematraan Angkatan Udara,\" kata Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU (Dankodiklatau) Marsdya TNI Nanang Santoso saat ditemui pada sela-sela seminar di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau), Jakarta, Senin.Nanang lanjut menjelaskan lembaga yang dia pimpin, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU, juga mempersiapkan kemampuan dan wawasan para perwira siswa (pasis) mengenai isu penyesuaian \"FIR\" itu.\"Kami di sini, mempertebal, broaden (memperluas, red) perspektif di tiap level siswa yang ada sesuai kapasitas masing-masing,\" tutur Marsdya Nanang.Terkait penyesuaian FIR ruang udara di atas perairan Kepulauan Riau dan Natuna, Nanang menilai itu merupakan upaya menegakkan kedaulatan negara secara penuh dan eksklusif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.\"Prinsip kedaulatan negara penuh dan eksklusif, selanjutnya (itu) diadopsi dalam regulasi nasional Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia,\" ujar Nanang.Oleh karena itu, ia mengapresiasi upaya perwira siswa (pasis) Sekkau Angkatan 111 yang mengangkat isu penyesuaian FIR itu, terutama terkait tindak lanjutnya yaitu pembentukan kerja sama sipil dan militer dalam manajemen lalu lintas penerbangan (CMAC).\"Untuk itu guna mendapat hasil yang bermanfaat, saya berharap pada perwira siswa Sekkau 111 memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya,\" ucap dia saat acara seminar.Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022 sepakat menyesuaikan batas wilayah pelayanan ruang udara (flight information region/FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna, yang sebelumnya dikelola oleh otoritas penerbangan Singapura. Dengan demikian, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna masuk ke dalam wilayah FIR Jakarta, setelah selama puluhan tahun masuk dalam FIR Singapura. (Sof/ANTARA)
Mahasiswa Diajak untuk Terus Berkarya Membantu Penanganan Pandemi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) untuk terus berkarya bagi masyarakat, salah satunya berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan membantu masyarakat yang terdampak.Mendorong peran aktif generasi muda, Polri pun berkolaborasi dengan mahasiswa dan OKP dalam kegiatan bakti sosial (baksos) di Bulan Ramadhan, untuk membantu masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh (slum area).\"Tentunya teruslah berkarya, teruslah suarakan suara-suara demokrasi, dan lakukan langkah-langkah nyata untuk bisa berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia,\" kata Sigit dalam pembukaan kegiatan \"Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa, BEM, dan OKP Untuk Masyarakat\" di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.Jenderal bintang empat itu mengapresiasi kerja sama dan inisiatif dari mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Ada 50 elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan OKP membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.Mantan Kabareskrim ini menyebutkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari elemen mahasiswa, BEM dan kepemudaan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat, khususnya yang terdampak akibat pandemi COVID-19.Kolaborasi Polri dan mahasiswa kali ini bukanlah yang pertama, kepolisian dan organisasi mahasiswa juga bersinergi dalam percepatan vaksinasi COVID-19 serta bakti sosial lainnya.\"Berkat sinergi Polri bersama mahasiswa dan pemuda, laju pertumbuhan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang capaian vaksinasinya paling tinggi di tingkat dunia,\" tutur Sigit.Kondisi positivity rate Indonesia saat ini di bawah 1 persen. Dan vaksinasi telah mencapai kurang lebih 397 juta masyarakat yang divaksin. Dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Indonesia berada di peringkat ke lima untuk vaksinasi terbanyak di dunia.\"Ini kerja keras dari seluruh elemen dan di dalamnya ada adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan BEM serta pemuda,\" papar Sigit.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan, pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2022 setelah vaksinasi sesuai capaian, namun masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk percepatan vaksinasi penguat atau dosis III (booster).Untuk itu, Sigit pun mengajak mahasiswa dan pemuda untuk sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik untuk melaksanakan protokol kesehatan. Serta, membantu melakukan akselerasi vaksinasi bagi para pemudik.Polri menyediakan layanan vaksinasi booster di setiap posko Operasi Ketupat 2022 yang didirikan di sepanjang jalur mudik, mulai dari pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu.\"Sehingga masyarakat yang mudik baik pulang maupun di daerah tujuan mudik semua dalam keadaan terjaga. Imunitas tinggi, sehingga laju COVID-19 bisa dijaga,\" ujar Sigit.Di akhir sambutannya, Sigit juga menyampaikan Polri mengadakan program mudik gratis, dengan melibatkan 400 unit bus yang menampung 20 ribu lebih tempat duduk.\"Program mudik bersama gratis bisa dimanfaatkan, sehingga beban arus mudik di jalan tol bisa dikurang,\" kata Sigit. (Ida/ANTARA)
Terminal Kalideres Siapkan Layanan Posko untuk Mudik Lebaran
Jakarta, FNN - Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah posko layanan untuk arus mudik Lebaran 2022.\"Kami sudah menyiapkan sejumlah posko dimana angkutan Lebaran dimulai sejak 25 April hingga 10 Mei 2022,\" kata Revi kepada Antara di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan layanan itu antara lain posko pengamanan terpadu yang dibantu pihak kepolisian, TNI, satuan polisi pamong praja (PP), Suku Dinas Pemadam Kebakaran, dan sentra komunikasi.Selanjutnya, ada pula posko kesehatan untuk mengecek kesehatan dan tes urine para pengemudi, guna memastikan tidak menggunakan narkoba.\"Belum ada satu pun pengemudi ditemukan positif narkoba. Namun, ada pengemudi yang diperiksa dan ditemukan hipertensi dan gula darah tinggi, tetapi setelah diberikan obat, akhirnya sembuh setelah ditunggu beberapa saat,\" lanjutnya.Posko pemeriksaan fisik dan surat kendaraan (ram check), dimana 350 kendaraan bus diperiksa dan dinyatakan layak jalan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk sistem rem, kemudi, lampu, dan roda.\"Namun ada beberapa bus yang kurang pada sistem alat kelengkapan kendaraan, seperti pemukul kaca, tidak punya kotak obat, hingga tidak punya alat pemadam kebakaran. Tetapi, secara teknis mereka telah layak, sehingga kami menunggu untuk dilengkapi, baru diberikan stiker lulus uji laik jalan,\" jelasnya.Disiapkan pula posko gerai vaksin booster gratis yang bekerja sama dengan puskesmas setempat serta gerai pemeriksaan rapid test antigen dan PCR, baik gratis maupun berbayar.Revi mengimbau masyarakat atau calon penumpang untuk memastikan kondisi tubuh mereka dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan mudik. Apabila masyarakat merasa kurang sehat, dia menyarankan sebaiknya jangan memaksakan untuk pulang kampung atau lebih baik menunda mudik.Dia juga mengingatkan para penumpang untuk menyiapkan berbagai syarat sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan, termasuk ketentuan vaksin dosis ketiga atau booster. Apabila masyarakat baru mendapatkan vaksin dosis kedua, maka mereka bisa melakukan vaksin booster di Terminal Kalideres.\"Apabila belum tiga bulan, harus menyiapkan surat rapid test antigen pengganti vaksin booster. Bagi yang baru vaksin satu kali, menyiapkan surat vaksin PCR,\" ujarnya.Bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan sehingga tidak dapat divaksin, katanya, wajib membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah ditambah surat keterangan PCR. (Ida/ANTARA)
Harga Tiket di Terminal Pulo Gebang Sudah Naik Sejak H-14 Lebaran
Jakarta, FNN - Kenaikan harga tiket bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang terjadi sejak H-14 Lebaran 2022, kata Koordinator Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan Terminal Pulo Gebang Hendra Kurniawan di Jakarta, Senin.\"Jadi, itu sudah dimulai dari minggu ketiga di bulan April. Artinya, H-14 sudah dinaikkan oleh mereka (perusahaan otobus/PO). Ada yang naik sekitar minimal 40 persen sampai dengan 80 persen,\" kata Hendra Kurniawan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin.Namun, tambahnya, sejumlah PO menaikkan harga tiket secara bertahap, sehingga tidak langsung naik 80 persen.\"Ya memang rata-rata beberapa PO yang ada di Terminal Pulo Gebang sudah menaikkan harga tiket secara bertahap. Jadi tidak langsung, misal tidak langsung 80 persen. Sejak H-14 sudah mengalami kenaikan walaupun kenaikannya secara bertahap tidak langsung besar,\" katanya.Alasan kenaikan harga tiket tersebut, lanjutnya, dilakukan salah satunya untuk menutup biaya operasional PO tersebut.\"Terkait dengan angkutan Lebaran, yang sekarang banyak yang berangkat dari sini dan kosong yang berangkat dari sana (daerah tujuan), kan mau tidak mau bus kosong yang datang ke sini. Itu lah untuk menutupi biaya operasional, maka mereka menaikkan harga tiket,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, tarif yang telah disesuaikan tersebut juga ditentukan oleh PO masing-masing. \"Kalau itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaan, makanya itu tidak diatur, kecuali yang ekonomi ada batas tarif. Kalau harga tiket di luar ekonomi itu kan tidak diatur oleh pemerintah, artinya itu sesuai dengan harga pasar,\" katanya.Senin, Terminal Pulo Gebang mulai dipadati penumpang arus mudik. Data sementara dari pukul 07.00-14.00 WIB, tercatat 69 bus yang berangkat dengan jumlah penumpang 579 orang.Berdasarkan data, pada Jumat (22/4), jumlah bus yang berangkat dari Terminal Pulo Gebang sebanyak 155 armada dengan jumlah penumpang 895 orang lalu, sementara pada Sabtu (23/4) sejumlah 169 bus dengan jumlah penumpang 1.206 orang dan pada Minggu (24/4) sebanyak 183 bus dan jumlah penumpang 1.372 orang.Lonjakan penumpang di Terminal Pulo Gebang diperkirakan terjadi pada Rabu (27/4) sampai Jumat (29/4). (Ida/ANTARA)
Larang Ekspor CPO, Jokowi Bisa Dikudeta Oligarki Sawit
Jakarta, FNN - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dinilai bisa mengganggu sistem perekonomian Indonesia. Utamanya pendapatan dari industri sektor sawit. Bahkan langkah itu juga berpotensi membuat Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit. Pernyataan itu diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022. \"Apalagi soal CPO yang seolah-olah Pak Jokowi bilang “saya hebat nih, saya hentikan”. (Padahal) itu (bisa) juga mengganggu sistem perekonomian kita tuh,\" ujar Rocky. Rocky mengingatkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara drastis lewat sebuah keputusan, maka dapat mengganggu sistem perekonomian yang ada. \"Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu. Dan atasi dengan kebijakan yang terukur. Ini kan kebijakan yang bisa-bisa nih Pak Jokowi (malah) dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit,\" kata Rocky. Sebelumnya, pimpinan DPR RI menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang secara total menutup keran ekspor CPO, berikut produk turunannya. Kebijakan ini bahkan dinilai berlebihan. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B. Najamudin, jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah. Kendati tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya, namun Najamudin mengungkapkan kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global. Utamanya bagi para eksportir. Najamuddin menyarankan pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita. (ida, sws)
Rebutan Dana Sawit di Istana, Rocky: Brutus Itu Mengarah Pada Luhut Pandjaitan
Jakarta, FNN – Situasi politik terkini tanah air semakin ngeri-ngeri sedap. Jika mengutip pidato Bung Karno pada HUT RI Ke-16 tahun 1964 yang disebut tahun vivere pericoloso yang berarti hidup penuh bahaya, hari ini tengah terjadi di Indonesia. “Yang paling ngeri adalah kita membayangkan masa depan Presiden Jokowi. Kalau kita anggap bahwa keadaan normal, presiden juga akan soft landing. Tapi kelihatannya pertarungan antara Kurawa melawan Pandawa ini tidak akan berakhir sekadar dengan percakapan-percakapan konstitusional. Tapi ada hal yang lebih fundamentalis di situ yaitu kecemburuan yang berbasis uang,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022. Disebut kecemburuan karena tukar-menukar politik basisnya tukar-menukar transaksi uang, transaksi sogok menyogok, yang diduga tidak terbagi merata sehingga menimbulkan ketegangan. “Kalau soal minyak itu sesuatu yang kita lihat di atas kertas saja. Tapi sebetulnya ada yang lebih jauh itu, yaitu kemarahan Ibu Megawati yang tidak bisa diobati lagi oleh istana,” papar Rocky. Menurut Rocky, elite PDIP melihat ketegangan itu ternyata disebabkan oleh dominasi Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang terlampau kuat dan mendikte. “Orang mencari personifikasinya apa? Ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP, bahwa Luhut adalah biang kerok. Kan nggak mungkin Ibu Megawati bilang Luhut biang kerok, tapi kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah-istilah brutus dan segala macam, makin telanjang dan orang akhirnya tahu bahwa Ibu Megawati akhirnya sudah nggak bisa menahan lagi, semacam basa-basi politik dengan istana,” paparnya. Masyarakat sesungguhnya tengah menunggu bagaimana penyelesaian atas kisruh yang terjadi di istana. “Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya. Kan ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Airlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih atau bahkan tidak di dalam konteks,” paparnya. Rocky menyangsikan keputusan presiden atas larangan ekspor sawit. “Kita mau lihat nanti, apakah ini betul-betul larangan ekspor atau berakhirnya nanti akan ada juru bicara presiden bilang ini bukan larangan, cuma pembatasan saja sementara,” tegasnya. Di balik itu semua, Rocky mencium ada gelagat tidak beres di internal istana. “Kita mau tahu sebetulnya, kenapa dalam dua bulan ini kok dipermainkan? Apa ada fee yang belum penuh ke setoran-setoran politik sehingga fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas,” tanyanya. Rocky menduga, urusan politik belakang, akan diselesaikan terlebih dahulu, baru bicara tentang rasionalitas dari pasal CPO yang sebetulnya dunia, permintaannya biasa-biasa aja. Namun demikian hal inilah yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa ini memang ada kongkalikong yang mulai terbuka, bukan dengan kesaksian tapi dengan foto-foto yang beredar. “Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya,” paparnya. Yang dipamerkan oleh pemerintah kata Rocky adalah bahwa Indonesia sebetulnya tidak mungkin bangkrut. “Tetapi, kalau kita masuk lebih dalam lagi, persoalannya misalnya Kalimantan Timur itu pendapatan perkapitanya paling tinggi Indonesia. Tapi angka itu bukan angka riil yang diterima oleh buruh sawit. Itu angka yang menunjukkan bahwa disparitasnya tinggi sekali karena faktanya upah operasional di Kalimantan Timur rendah sekali,” tegasnya. Mahalnya harga minyak goreng menunjukkan ada masalah ketidakadilan di sini. Anehnya, Menkeu Sri Mulyani dengan gampang mengatakan bahwa, iya itu cuma soal waktu. Sebentar lagi bisa kita atasi dan subsidi juga akan kita turunkan, bukan subsidi tetapi dana sawit yang akan segera dicairkan. “Masalah itu yang sebetulnya kita tunggu, tetapi dalam penantian itu orang semacam Ibu Megawati menganggap bahwa ini sebetulnya satu paket saja dengan pembusukan politik di istana. Kita juga menangkap itu,” tegas Rocky. Jadi, lanjut Rocky aktor-aktor istana berebut dana sawit sambil diterangkan ke publik bahwa ini cuma soal satu dua orang. “Jadi sebetulnya nggak fair terhadap beberapa korporasi yang mau melakukan akumulasi secara ekonomis. Tapi sayang, kemudian diganggu oleh persaingan politik sehingga mereka mulai berpikir ulang bagiamana kita mau membayangkan bisnis plan, kalau tiba-tiba CPO nggak boleh diekspor. Padahal itu adalah komoditas global. Kan itu problem kita,” katanya. Rocky menegaskan bahwa masalah ekonomi yang tidak didikte oleh kebijakan itu justru menimbulkan blunder makin panjang. “Jadi poin itu akhirnya orang ingat lagi, aspirasi apa? Aspirasi betul-betul petani sawit atau aspirasi dari pemilik sawit? Lalu orang tanya, konduktornya siapa? Kok tiba-tiba petani sawit bisa punya aspirasi sebanyak itu. Kan petani sawit mau dapat harga yang bagus saja dan sebagian besar, itu tidak punya kepentingan politik. Petani sawit cuma ingin harganya stabil. Itu saja,” pungkasnya. (ida, sws)
Ekspor CPO, Skandal Korupsi Terbesar dalam Sejarah Politik Indonesia
Jakarta, FNN - Kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Ada permainan penguasa dan koorporasi besar yang hendak digunakan untuk menunda pemilu. Bila Kejaksaan Agung serius menganganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Adanya dugaan skandal besar itu diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Demikian dikemukakan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 24 April 2022. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menegaskan bahwa anggota Komisi 11 DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait pengumpulan dugaan dana atau fund raising untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil). Menurut Hersu, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu wajar jika Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi tersebut. Masinton menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya begitu mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund raising, untuk memelihara dan menunda Pemilu itu, sebagaimana dikatakan Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 April 2022. Dalam kesempatan tersebut Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapat dirinya, namun ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif kepentingan tersebut. “Harus kita telaah, tapi kita tidak boleh mengabaikan informasi tersebut mengenai Masinton, apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menulusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligarki,” kata Hersu. Hersu menegaskan bahwa Masinton kemudian merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. “Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga menyatakan ada aspirasi dari para petani sawit untuk menunda Pemilu. Ini dilakukan setelah dia ketemu petani sawit di Riau,” papar Hersu. Hersu menegaskan, mengutip informasi yang diperoleh Masinton, petani-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu Masinton juga berkaca pada informasi dan investigasi TEMPO terkait perkara bahan pokok itu. Sebagai informasi, kata Hersu, dugaan tersebut sebenarnya pernah diungkap Masinton lewat cuitan di akun twiter pribadinya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi kelangkaan minyak goreng juga melawan konstitusi. Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas Togar Sitanggan. Kasus ini diselidik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu pemerintah melalui kementrian perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligarion (DPO) agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. “Dahsyat ya, ini gak main-main sinyalemen dan informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Anda pasti masih ingat saat Masinton menyerang Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal penundaan Pemilu. Saat itu dia menyebut Luhut sebagai brutus alias pengkhianat dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi,” papar Hersu. Hersu menegaskan, sebagai buntut serangan, Masinton itu kemudian dilaporkan ke majelis kehormatan DPR. Namun laporan itu tak ingin ditanggapi oleh Masinton, dia menolak menanggapinya dan dia menilainya itu sebagai lawak. Masinton menyebutkan legal standing dari pelapor, karena yang melaporkan dia ini adalah sebuah LSM bukan Luhut sendiri. Kan harusnya kalau yang merasa dicemarkan Luhut Panjaitan yang seharusnya Luhutlah yang melaporkan ke MKD, bukan orang lain atau LSM. “Kalau Anda lihat, ini serangan Masinton sangat sistematis. Kalau kita kumpul-kumpulkan, ini jadi semacam offside, pertama dia menyerang ke Luhut sebagai brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi. Kemudian dia menyampaikan informasi yang pada Kamis sebelumnya, dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan mereka ini koorporasi besar ini harus dihukum karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi. Dan terakhir dia lansung ke jantung persoalan yakni bahwa mereka-mereka ini para mafia minyak goreng ini tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepntingan yang lebih besar yakni untuk pendanaan penundaan Pemilu,” kata Hersu. Menurut Hersu, serangan Masinton kepada Luhut, ini tidak boleh dilihat merupakan serangan pribadi. Kita harus melihat partai politik yang ada dibelakangnya, yakni PDIP. Untuk melawan seorang Luhut, perlu keberanian yang besar dan juga backup yang besar. Bagaimana pun Luhut ini adalah orang yang berkuasa di Indonesia dan dia disebut sebagai Menteri Segala Urusan. Luhut itu memegang jabatan setidaknya ada 10 jabatan yang diberikan Jokowi. Demikian juga Masinton, kata Hersu, jangan dilihat sebagai Masinton pribadi. Saat ini dia cuman 1 waterpass pasukan tempur, yang diterjunkan dulu di garda depan untuk menjajaki kekuatan sekaligus menghancurkan konsentrasi lawan. Caranya dengan mencicil informasi dan terakhir dia meledakkan informasinya. Ini ada kaitanyya dengan Ketua Umum Megawati yang tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati sebagaimana pernah disebutkan seseorang yang dekat dengan dirinya itu dikutip oleh inilah.com dia sampai bersuara keras. Dia mengingatkan orang-orang yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan nada keras sekali, “Memangnya negara ini milik nenek moyang lu?” Hersu menegaskan, penolakan PDIP secara resmi setidaknya bisa kita baca dari pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penolakan itu bahkan disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan termasuk ketika Luhut gagal melobi Puan Maharani. Anda masih ingat pernah ada terjadi pertemuan di sebuah restoran di Bali. Tapi permintaan itu juga secara tegas ditolak oleh Megawati dan kata Hasto, kalau mau ketemu secara pribadi, tidak ada urusannya dengan penundaan Pemilu. Anytime Muhaimin bisa datang kepada Megawati, karena hubungan mereka sebenarnya cukup dekat. Muhaimin ini kan salah satu dari dua orang yang ingin bertemu dengan Saifullah Yusuf yang dititipkan kepada Megawati oleh Gus Dur. Hersu mengingakna bahwa lewat fraksi di DPR, PDIP juga menarik kembali usulan pembahasan PPHN yang mengharuskan membuka kembali terjadinya peluang untuk amandemen UUD 1945. PDIP khawatir pintu amandemen ini akan digunakan penumpang gelap. Yang dimaksud penumpang gelap itu adalah mereka yang akan memanfaatkan pintu amandemen untuk menunda pemilu yang selama ini kondekturnya adalah Luhut Panjaitan dan yang akan diperpanjang masa jabatannya adalah Jokowi. (anw, sws)
POPULER
