POLITIK
Haikal Hasan Menemui Ketua PP Muhammadiyah
Jakarta, FNN -- Ustaz Haikal Hasan menemui Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Pada kesempatan tersebut, kedua tokoh ummat Islam ini membicarakan tentang persatuan. \"Saya sangat prihatin dengan fenomena buzzer yang memecahbelah masyarakat, bahkan banyak yang melakukan penistaan agama,\" ungkap Anwar Abbas . Munculnya para buzzer seiring dengan berkembangnya platform media sosial membuat kekhawatiran banyak kalangan. Banyak isu sosial politik tiba-tiba menjadi kontroversial. Seolah-olah masyarakat hanya dipecah antara yang pro pemerintah dan anti pemerintah. Ulama Dihujat BuzzeRp Ungkapan Buya Anwar Abbas ini bukan tanpa alasan. Karena banyak ulama yang dibully dan dihujat oleh para buzzer. Kasus terakhir, misalnya Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura karena tuduhan sebagai ustadz radikal. Kasus serupa juga sering menimpa Ustadz Haikal yang biasa dipanggil Babe ini. \"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri ketika berkunjung ke Muhammadiyah untuk segera menangkap orang-orang yang menghina ulama dan menistakan agama, karena akan merusak keutuhan bangsa ini,\" lanjut Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum MUI. Menurut Buya Anwar, jika ada ustadz yang ceramahnya kritis terhadap pemerintah harus dipahami karena cinta dengan NKRI. \"Contohnya Ustadz Haikal kalau orang belum ngobrol langsung, mungkin dianggapnya negatif radikal,\" ujar Buya Anwar. Padahal, orang yang faham agama seperti Ustadz Haikal mampu menempatkan kapan berceramah keras atau lembut, bahkan mampu bergaul baik dengan yang satu pemahaman maupun yang berbeda, termasuk yang berbeda agama. Buya Anwar yang juga terkenal kritis ini mencontohkan Muhammadiyah. Organisasi Islam yang berdiri tahun 1912, lebih tua usianya dari Indonesia ini, juga sering melontarkan kritik-kritiknya terhadap pemerintah, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan siapa pun, termasuk para pejabat pemerintah dan tokoh politik. \"Inilah teladan yang harus ane ikuti sebagaimana yang juga telah dicontohkan rasululloh,\" ujar Babe Haikal sambil menyalami tokoh Muhammadiyah ini. (TG)
People Power itu Tidak Berbahaya, Itu Hak Rakyat yang Powerless
Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat, gaduh, dan berisik. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi deng Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini publik menyebutnya “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir. “Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Jadi korupsi-korupsi semacam ini kan orang lupa. Rocky menegaskan bahwa pihaknya ingin mendoroang dengan satu tesis, sekarang telah terjadi deindustrialisasi sekaligus deinstitusionalisasi dalam demokrasi. “Jadi fungsi partai ambruk, kemampuan elit untuk memberi harapan sudah tidak ada. Maka orang melihat bahwa perkoncoan di dalam istana atau dalam elite itu menghina rakyat. Karena itu rakyat musti terhina oleh praktik politik busuk itu,” paparnya. Oleh karena itu, kata Rocky rakyat musti mempersiapkan cara sendiri untuk mengatasi perubahan politik yang jalannya adalah people power. Sampai saat ini, kata Rocky masih ada orang yang menganggap people power berbahaya. “Oke kalau enggak mau people power, biarkan hidup kita ditentukan oleh perkoncoan di satu dua kamar di istana. Jadi kan begitu intinya,” paparnya. Sebetulnya istilah people power itu istilah yang bagus, kekuatan rakyat itu, power dari rakyat itulah yang menentukan arah demokrasi. Jadi ini vitamin untuk memperkuat kita bahwa kedaulatan itu memang harus dipulihkan oleh rakyat, bukan oleh elit yang sekarang lagi berkonco. Bahkan PDIP yang sebetulnya harus di depan untuk mengatakan people power itu adalah hak konstitusional rakyat. Kan wong cilik itu artinya people power. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa PDIP kadangkala tidak mampu untuk secara cerdik dan cerdas mencari celah supaya people power itu justru berpihak pada dia. Kata Rocky, sekarang orang menganggap bahwa kalau begitu PDIP itu bagian dari elit doang, bukan wong cilik yang dia perjuangkan. Jadi sekali lagi, bahwa kita balik saja bahwa gumpalan kekuasaan ini harus dicairkan oleh people power. Hanya dengan cara itu, dalam sejarah dunia people power itu adalah hak etis rakyat untuk mendongkel kekuasaan. “Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa people power itu kerusuhan besar atau akan ada perampokan, pembunuhan, enggak. People power itu adalah hak rakyat yang powerless, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di dalam perubahan politik melalui kekuatan massa, bukan melalui kekuatan elit politik yang memang sudah busuk,” paparnya. Tugas kita sekarang, kata Rocky adalah menjadi juru pemurnian politik yang harus dimulai dengan people power. Ini jangan dikait-kaitkan dengan makar. Makar itu adalah teori politik dari orang yang terganggu kekuasaannya, kalau people power itu adalah hak resmi rakyat untuk mengatasi kebuntuan dengan mengerahkan massa. Massa itu makin lama makin terbentuk sebetulnya. Jadi tanpa kita ucapkan massa mahasiswa, buruh, rakyat adat, masyarakat adat, kelompok-kelompok lingkungan, mereka yang tersisih oleh politik tanah di era hari ini oleh Pak Jokowi yang seolah-olah mengatakan kami sudah melakukan pembagian tanah, padahal tanah-tanah yang dikuasai oleh konglomerat, oleh oligarki, tidak dibagi itu. Jadi tanah rakyat yang seharusnya menjadi hak dia dianggap sebagai hadiah dari pemerintah melalui sertifikasi. Padahal sertifikatnya sudah keluar sejak awal tinggal tunggu dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat semakin paham bahwa kekuasaan itu betul-betul menyembunyikan kebusukan dan bau busuk itu sama seperti bau duren bisa lebih cepat tercium. (ida, sws)
Lebih Baik People Power daripada Negosiasi Semu antara PDIP dan Jokowi
Jakarta, FNN - Panggung politik tanah air semakin hari semakin dinamis dan progresif. Para menteri yang masih aktif tak malu lagi untuk mencalonkan diri jadi presiden. Demikian juga presiden mencalonkan jagoan andalannya. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini, gonjang-ganjing politik saat ini tak terlepas dari kepentingan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. “Ya, kalau hari ini kita buka panggung duel itu pasti Jokowi vs Megawati. Tapi kita ingin agar supaya jangan hanya Jokowi dan Megawati. Itu urusan merekalah di dalam internal untuk memutuskan. Tapi hak-hak rakyat, itu yang harusnya ada panggung lain. Jadi kalau betul-betul kita mau demokrasi, ya sudah hentikan seluruh permainan politik ini dan bilang mungkin Ibu Megawati dan Jokowi bisa bikin sukses bersama untuk bikin konferensi pers, saya dengan petugas partai saya sudah memutuskan bahwa tidak boleh segera ada 2 blok ini. Karena itu berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, saya minta Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan kandidat yang lain. Kan selesai problem,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyarankan agar masyarakat jangan cuma nonton duel di atas ring tinju itu antara PDIP dan bloknya Jokowi, kemudian masyarakat bertepuk tangan seseorang menang, tapi sebetulnya sama juga, sebab menang atau tidak, itu artinya mengkhianati konstitusi. Karena itu di antara mereka yang mengaturnya,” paparnya. Rocky menegaskan sampai saat ini masyarakat masih mendapatkan sinyal publik bahwa etika politik penguasa buruk sekali. Oleh karena itu masyarakat akan gembira kalau Megawati betul-betul nonjok Jokowi. Setelah itu Megawati mengatakan oke saya fair, harusnya ada kandidat yang lain. Kalau tidak ada ucapan itu, kata Rocky maka kita tahu bahwa dua tokoh ini, Megawati maupun Jokowi, hanya dealer doang. “Di satu titik mereka juga akan sepakat akhirnya, oke kalau begitu dari pada kita duel, mari kita bagi kekuasaan. Itu menghina demokrasi, menghina kita sebagai orang yang paham tentang aturan-aturan demokrasi,” paparnya. Rocky menyarankan, seharusnya PDIP mengutip hasil riset, supaya PDIP regain peoples power. “Jadi kekuatan rakyat yang klaim sebagai wong cilik itu kan terkait langsung dengan soal kehidupan dasar itu, termasuk minyak goreng kan. Jadi wong cilik dan minyak goreng itu satu nafas dan itu yang sebetulnya orang tunggu bahwa PDIP betul-betul ingin membela wong cilik. Itu artinya persoalkan habis-habisan soal minyak goreng,” tegasnya. Rocky mengingatkan bahwa sejak awal Megawati mengatakan beliau memimpin semacam pemberontakan terhadap kartel minyak goreng yang memang begitu dibongkar pasti terkait dengan politik di istana, dengan kroninya Pak Jokowi. Tetapi, karena sama-sama dipelihara oleh kroni dengan proksi yang berbeda, akhirnya terjadi semacam saling tahulah. Cukup Lin Che Wei yang ditangkap. “Jadi bagian ini yang seolah-olah membuat kita nggak percaya apapun kalau yang bicara politisi. Kita hanya percaya kalau revolusi. Kita hanya percaya kalau people power. Kan begitu yang terjadi,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa lebih baik ada people power daripada negosiasi semu di antara PDIP dan Pak Jokowi, yang akhirnya adalah tukar tambah. Rocky mengajak memperhatikan survei-survei yang mulai masuk akal karena memang beberapa survei juga akhirnya tahu bahwa demokrasi musti diselamatkan. “Yang boleh dihancurkan adalah kompetisi di antara elit saja, biarin saja hancur. Tetapi, demokrasi sebagai institusi, sebagai value, itu musti diselamatkan. Dan itu tidak terlihat hari ini,” pungkasnya. (ida, sws)
Kasus Goto, Itu Jelas Insider Trading, Mem-backup Bisnis Keluarga dengan Memanfaatkan Kedudukan sebagai Penguasa
Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi dengan Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini oleh publik disebut sebagai “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir. “Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Rocky melihat Erick Thohir memang mondar-mandir di kawasan yang makin lama makin ke arah rural, ke arah pedesaan. Tetapi, orang desa terlalu jauh isunya untuk mengerti apa sebetulnya yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir. “Jelas itu insider trading, mem-backup bisnis keluarga dengan memanfaatkan kedudukan sebagai penguasa, lalu memerintahkan BUMN untuk tanam saham di situ. Itu poin yang dalam masyarakat beradab tidak boleh karena itu conflict of interest,”papar Rocky. Jadi, kata Rocky dari satu prinsip itu saja Erick Thohir mustinya sudah bisa bilang oke, ‘saya berhenti karena saya terlibat conflict of interest’. “Tapi, nanti tim suksesnya akan bilang ya itu kan belum tentu. Bisa ke depan itu justru gojek Tokopedia ini bisa berkembang 300 kali dari sinisme hari ini. Oh iya, 3000 tahun lagi itu masih bisa berkembang, tapi Gunung Tambora sudah 13 kali meletus kalau begitu. Jadi tetap kita musti lihat etika itu musti ada,” tegasnya. Menurut Rocky, Erick Thohir bisa dianggap sebagai orang yang di masa depan menjadi pemimpin, dengan catatan kalau dia mengakui bahwa hari ini dia gagal. Gagal memulihkan aset BUMN, bahkan gagal untuk mempertahankan profesionalitas di kalangan BUMN. “Berapa banyak komisaris yang diangkat tanpa kapasitas. Jadi kita musti betul-betul tega untuk mengatakan Pak Erick berhenti saja. Anda itu komorbidnya banyak betul. Itu bahayanya,” kata Rocky. Akan tetapi fakta seperti ini bagi Jokowi, bukan masalah yang harus dituntaskan. Rocky menduga Jokowi menikmati kondisi ini. “Orang semacam Pak Jokowi tetap merasa bahwa, ya saya punya beberapa pion. Biarkan pion itu bertengkar duluan. Itu yang namanya politik pecah belah, ala politik Mataram. Bagian buruk dari politik Mataram adalah memecah-belah untuk kepentingan Si Raja sendiri. Bahkan mengadu domba itu bukan sekadar tradisi de vide et impera Belanda, tetapi sistem kerajaan selalu begitu, ingin memecah belah supaya kekuasaan sang raja bertahan terus,” tegasnya. Rocky menduga Jokowi memanfaatkan politik pecah belah ini dengan cara kompor-komporin orang yang sedang berambisi menjadi presiden. Ada Erick Thohir, ada pula Ganjar Pranowo. Hal semacam ini menurut Rocky tidak dibaca oleh lembaga survei. Lembaga survei hanya mau melihat elektabilitas, padahal permainan kotor politik juga musti dibongkar. Teman-teman di daerah tahu bahwa nggak mungkin Indonesia ini selamat kalau permainan kotor politik yang justru dielu-elukan di head line. Oleh karena itu mereka menunggu supaya selalu ada analisis, apakah Erick Thohir bisa jadi pemimpin? Bisa. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang siapa pun boleh jadi Presiden. Tetapi, apakah dia memenuhi kriteria etikabilitas, ya pasti tidak. Rocky menegaskan bahwa kasus yang dibongkar oleh Agustinus itu sudah menunjukkan tidak ada etikabilitas pada Pak Erick Thohir. “Apakah Pak Erick Thohir bisa dipilih? Bisa, asal pemilihnya itu adalah pelanggan Tiktok. Kan itu intinya. Kalau di tiktok ya terpilih saja. Tetapi ini soal kita,” paparnya. Demikian juga kata Rocky soal Pak Muhaimin yang selalu ada bagian konyolnya, tetapi juga ada semacam kekhawatiran bahwa suatu waktu komorbid politik duren itu akan tiba di meja Pak Muhaimin. “Jadi zig zag di antara mereka itu sekadar zig zag untuk menyelamatkan diri sebetulnya. Bukan zig zag untuk menyelamatkan bangsa ini,” pungkas. (ida, sws)
Letusan Gunung Tambora Mampu Kacaukan Politik Eropa, Apakah Jokowi Akan Menantang Kekacauan?
Jakarta, FNN – Kebiasaan pengamat politik Rocky Gerung menjaga kebugaran tubuh dan pikiran adalah dengan olahraga mendaki gunung. Pekan lalu Rocky baru saja turun gunung dari Puncak Tambora di Bima, NTB. Di mana pun dia berada, selalu menganalisis peristiwa politik yang terjadi setiap hari. Tak lupa politik Jokowi. “Saya baru turun dari Gunung Tambora, di Bima, bertemu juga dengan berapa LSM dan teman-teman HMI, juga ada Pak Walikota. Saya mendapat kesan bahwa pembicaraan politik memang berkembang jauh sampai ke pelosok-pelosok dan mereka menganggap bahwa Indonesia kok jadi sibuk sekali dengan urusan politik, padahal ada urusan pariwisata di Bima yang tempatnya bagus sekali, tapi perspektifnya belum ketemu dan upaya untuk menghasilkan perspektif itu memerlukan energi kebudayaan bukan sekadar energi politik,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Ahad, 22 Mei 2022. Rocky menangkap kesan dari mahasiswa di Bima bahwa mereka menganggap Jakarta terlalu sentris, terlalu berfokus pada tukar tambah politik, padahal di daerah soal semacam itu dianggap biasa dan politik lokal pun jauh lebih rumit untuk diselesaikan. “Jadi terlihat masyarakat melek politik dan saya menganggap bahwa itu justru dimaksudkan untuk mencegah agar supaya politik ini jangan jatuh pada sekadar hanya transaksi di antara elit politik,”tegasnya. Rocky lalu pergi naik Gunung Tambora - gunung yang menjadi alasan mengapa dulu pada 1815 dia meledak dan meletus, kemudian mengacaukan sistem cuaca dunia, sehingga Napoleon kalah dalam perang melawan Prusia, karena cuaca pada waktu itu mencegah Napoleon untuk masuk dan menguasai Prusia. “Jadi kita menganggap bahwa Napoleon bukan dikalahkan oleh Prusia tapi dikalahkan oleh Tambora dan Tambora adalah simbol dari ecopark baru di Indonesia di mana orang ingin lakukan riset apa peran Indonesia di dalam soal-soal lingkungan,” tegasnya. Rocky melihat dalam bidang, Indonesia terlambat, padahal dunia selalu melihat Tambora sebagai suatu contoh bagaimana satu gejala alam bisa membatalkan satu peristiwa politik. “Tambora yang membatalkan peristiwa politik di Eropa sehingga Napoleon akhirnya mundur dari upaya menyerbu Prusia. Saya tidak tahu apakah ada tanda-tanda peristiwa alam yang akan terus menahan Pak Jokowi untuk berhenti mengampanyekan tiga periode,” paparnya. Tambora, menurut Rocky adalah wilayah yang cantik. Demikian juga Kota Bima, wilayah cantik sekali karena terletak di teluk sehingga ada perlindungan dari samudera besar walaupun kota itu menghadap ke samudera luas. “Tetapi yang lebih penting, pemerintah sebaiknya lebih fokus untuk menghasilkan identitas kultural Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk meminta investor masuk Indonesia. Jadi, bidang pariwisata itu sebetulnya harus dikaitkan sekaligus sebagai bidang yang mewakili kemampuan Indonesia untuk bercakap-cakap secara global di dalam soal imperium etik,” katanya. Oleh karena itu Rocky mengkritik Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang terkesan kurang serius menggarapparowosata Indonesia. “Saya kira, itu pentingnya Pak Sandi di kabinet supaya sisa masa jabatannya, fokus dulu pada soal pariwisata yang intinya adalah mengucapkan bahwa Indonesia punya potensi wisata, tapi bukan sekadar untuk memanjakan mata, tapi juga untuk memanjakan pikiran karena ekowisata di Indonesia itu sekaligus upaya untuk menyadarkan publik Indonesia dan dunia, bahwa Indonesia bukan sekadar punya lumbung kebudayaan, tapi juga lumbung pengetahuan,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa riset-riset soal Tambora masih berlangsung terus karena orang mau tahu apa sebetulnya yang menyebabkan Tambora itu harus diingat sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana keadaan kita sekarang telah melampaui daya ledak dari Tambora, yang biasa disebut dalam ilmu geologi sebagai antroposin. “Artinya kemampuan manusia merusak sudah melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Politik itu kadangkala, juga sering politik Jakarta justru merusak awal peradaban kita karena mem-bypass kiri-kanan, menyogok kiri-kanan, menjadikan banyak orang tertarik pada kekuasaan karena iming-iming komisaris macam-macamlah, yang saya buat jeda kemarin untuk membayangkan bahwa Indonesia punya problem lain selain politik,” tegasnya. (sof, sws)
Ganjar Ojo Kesusu, Pak Jokowi Masih Mau Tiga Periode
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung meyakini di belakang Jokowi ada kerapuhan institusi dan nilai yang sekarang sudah mulai disadari oleh ormas Projo sebagai pendukung utama Jokowi menjadi presiden. Analisis Rocky ini menyikapi pernyataan Presiden Jokowi dalam Rakernas V Pro-Jokowi (Projo) di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dibaca publik sedang menyiapkan Ganjar sebagai penerus Jokowi. “Saya kenal teman-teman di Projo yang sebagian dari mereka berupaya untuk mengevaluasi keputusan-keputusan politik di masa lalu. Karena beberapa teman di Projo menganggap Indonesia atau Pak Jokowi sebetulnya di belakangnya ada kerapuhan institusi, ada kerapuhan nilai, dan mereka mulai pulih melihat itu. Jadi saya bisa tafsirkan, tafsir saya, Pak Jokowi tahu dia akan dievaluasi oleh Projo maka dia mengatakan “ojo kesusu, jangan terburu-buru untuk menganggap bahwa saya tidak akan mencalonkan diri lagi”. Kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 22 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa sesungguhnya Jokowi tidak menyiapkan Ganjar Pranowo apalagi Ercik Thohir sebagai proksi. “Ganjar itu bukan disiapkan oleh Jokowi. Demikian juga orang yang lain, apalagi Erik Tohir. Bapak Jokowi tetap seorang yang ingin bahwa kesempatan dia untuk memimpin tiga periode jangan dihalangi dulu oleh berbagai macam kalkulasi. Jadi pesannya jelas, “ojo kesusu, jangan terburu-buru menganggap saya udah nggak punya ambisi,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa politik Indonesia harus dibaca between the line dan Pak Ganjar sebetulnya ingin mendapat kepastian, bahwa dialah yang akan dijadikan sebagai putra mahkota. “Tetapi Projo ini kan bukan sekadar pasukan yang biasa disebut pasukan nasi bungkus, beberapa di kalangan Projo saya kenal betul, kemampuan mereka untuk menganalisis politik. Itu teman-teman baik saya yang juga menginginkan agar supaya Indonesia dirawat melalui etika politik. Jadi itu sebetulnya saya anggap bahwa Projo ingin mengevaluasi kekuasaan berdasarkan etika politik,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa sebagian teman-temannya di Projo berharap masih ingin agar Indonesia dilahirkan kembali melalui basis etika politik, juga memperhatikan sepak terjang dari Ganjar soal keadilan di bidang pertanahan. Mereka juga tahu bagaimana Ganjar gagal untuk memberantas kemiskinan di Jawa sehingga angka stunting di Jawa itu naik terus, demikian juga disparitasnya naik. “Nah, bagian dari Projo ini yang saya kira musti kita dukung supaya betul-betul ada kemampuan dari dalam diri presiden untuk melihat bahwa ada yang gagal dalam kepemimpinan dia. Itu etika politik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pertimbangan di dalam diskusi-diskusi Projo di Magelang. Saya hanya mengusulkan itu karena saya kenal kemampuan sebagian mereka adalah untuk mengevaluasi politik dengan basis nilai, basis etik,” tegasnya. Tak hanya itu kata Rocky, yang juga harus dilihat adalah kemampuan kita untuk menilai dan memastikan bahwa Jokowi memang masih menghendaki itu. “Oleh karena itu segala upaya dilakukan, diam-diam maupun terbuka. Tapi sekali lagi, fungsi dari pers kan sekadar memetakan, lalu mengalisis. Dan dalam menganalisis itu, analisis FNN terutama, selalu ditunggu oleh masyarakat sipil. Saya bicara dengan teman-teman pemuda di Bima menganggap kalau kita mau tahu analisis politik lewat apa? Apakah lewat berkas konferensi pers, dari Pak Airlangga, apakah melalui pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang selalu mendua. Ya lewat FNN,” paparnya. Menurut Rocky, masyarakat ingin melihat ketegasan. Ketegasan yang tidak pernah diucapkan baik oleh Presiden Jokowi mengenai siapa yang akan jadi penerus dia, maupun oleh oposisi yang tiba-tiba muncul dari istana, semacam kelompoknya Airlangga Hartarto itu. “Jadi kekacauan yang membuat kita menganggap bahwa memang publik tidak lagi menghendaki tukar tambah yang terselubung. Publik mau yang terang terangan saja. Airlangga kalau mau beroposisi keluar dari kabinet, bangun kekuatan, kami akan dukung. Kira-kira begitu,” papar Rocky. Demikian juga Jokowi kalau memang niatnya masih ingin berkuasa ya ucapkan saja bahwa Ganjar itu bukan proksi saya. “Jadi jangan memanfaatkan angin liar sehingga badai itu justru dihasilkan dari istana. Itu pointnya,” tegas Rocky. Rocky mengingatkan, apapun ambisi politik kita, semua itu akan dibatalkan oleh keadaan ekonomi yang terus memburuk. “Jadi bangsa ini bakal berantakan justru karena ambisi politik itu disalurkan sekadar sebagai ambisi, bukan sebagai konsep. Kan kalau Pak Erick misalnya punya ambisi, ya sudah terangkan saja bagaimana cara dia menyelesaikan masalah kebutuhan pokok yang semakin sulit, biaya energi, biaya pangan, dan segala macam. Tentu orang mau dengar itu. Bukan karena poster Pak Erick yang sekarang ada di mana-mana,” tegasnya. Demikian juga Pak Jokowi, kalau dia ingin memperpanjang, kasih tahu, ada jalan keluar baru nggak, masalah ekonomi. Ganjar juga begitu. “Jadi, kita balik lagi pada prinsip dasar bahwa ekonomi yang akan mendikte politik. Kalau kata Bill Clinton dulu, apa sebetulnya problem dalam politik? Soal ekonomi goblok. The economy stupid,” pungkasnya. (ida, sws)
ANTARA Mengajak Media Kampanyekan Jurnalisme Positif-Konstruktif
Jakarta, FNN - Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Akhmad Munir mengajak media massa mengampanyekan penerapan jurnalisme positif dan konstruktif guna menghadapi pertempuran dengan media sosial dalam memberikan informasi yang benar dan tepat.“Pertempuran antara media massa dan media sosial ini dapat berlangsung cepat ketika ada kesadaran kolektif dari para pemilik dan pengelola media massa untuk melakukan jurnalisme positif dan konstruktif. Oleh karena itu, ada baiknya kita terus berkampanye mengenai penerapan jurnalisme positif dan konstruktif,” kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi media secara virtual bertajuk “Membaca Arah Jurnalisme Positif dan Konstruktif”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Cak Munir menjelaskan pertempuran yang dihadapi oleh media massa dengan media sosial itu bukan berarti menjadikan media sosial sebagai musuh media massa.\"Pertempuran yang dihadapi media massa dengan media sosial adalah terkait dengan konten-konten hoaks yang mendominasi media sosial sehingga mengantarkan masyarakat pada misinformasi. Konten-konten (media sosial) itulah yang bertempur dengan kita (media massa),\" ujar dia.Dalam pertempuran itu, lanjut Cak Munir, media massa harus menjelaskan dan mengedukasi masyarakat mengenai suatu informasi.\"Di sinilah muncul yang namanya jurnalisme positif dan konstruktif, yaitu bagaimana berita-berita yang kita siarkan sebagai perusahaan media memiliki unsur edukasi, menggerakkan, memberdayakan, serta menginspirasi masyarakat,\" jelas dia.Selanjutnya, menurut dia, meskipun media-media arus utama (mainstream) di Indonesia pada saat ini sudah dapat dikatakan menerapkan jurnalisme positif dan konstruktif dalam pemberitaan, hal tersebut belum diterapkan pula oleh media nasional secara luas, khususnya media-media daring (online).Cak Munir menilai secara umum, media mainstream telah menerapkan jurnalisme positif dan konstruktif dengan baik karena dalam pemberitaan, mereka mematuhi Undang-Undang Pers, pedoman media siber, serta etika dan kaidah jurnalistik.Sementara terkait dengan media-media daring, menurut dia, ada beberapa di antara mereka yang masih mengabaikan etika dan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan.Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kemitraan dan Hubungan Internasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Anthony Wonsono menyampaikan bahwa jurnalisme positif merupakan jurnalisme yang beritikad baik dan mematuhi etika serta kaidah-kaidah jurnalistik.“Intinya, jurnalisme positif adalah jurnalisme yang beritikad baik dan sejatinya mematuhi etika atau kode etik jurnalis serta kaidah jurnalistik,” kata dia.Jurnalisme konstruktif, katanya menegaskan, adalah pemberitaan yang tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga mengarah pada pemberian solusi. (Ida/ANTARA)
Harkitnas Momentum Bangun Kebanggaan Nasional
Jakarta, FNN - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Adnan Anwar mengatakan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) harus menjadi momen membangun kebanggaan nasional agar masyarakat tidak terperangkap dalam imajinasi liar membentuk negara agama seperti yang diyakini kelompok radikal.\"Harus ada yang namanya disebut kebanggaan nasional, semua warga bangsa utamanya kaum milenial ini harus memperkuat jati diri keindonesiaannya, bahwa Indonesia ini memiliki peradaban yang sangat maju dan mampu mengelola perbedaan, serta bisa mengelola berbagai macam tantangan,\" kata Adnan Anwar dalam siaran pers dari Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diterima di Jakarta, Jumat.Disamping membangun kebanggaan nasional sebagai bangsa dengan sejarah besar dan budaya toleransi yang kental, lanjutnya, Harkitnas juga harus bisa menjadi momentum agar semua warga bangsa senantiasa menyuntikkan spirit nasionalisme dan patriotisme di hati sanubari anak bangsa.\"Seperti di masa lalu, kaum muda berani membuang ego sektoral dan sentimen primordial demi memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yakni kemerdekaan bangsa,\" ucap Direktur Panata Dipantara yang bergerak dalam bidang kajian kontra-narasi dan ideologi paham radikal terorisme tersebut.Terlebih lagi, tambahnya, praktik intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme dalam beberapa tahun terakhir membuat relasi keagamaan dan kebangsaan menjadi renggang akibat merebaknya paham ekstremisme-kekerasan yang dilatarbelakangi oleh konservatisme dan fanatisme keagamaan.\"Padahal agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu selama ini sangat berperan sangat aktif sebagai stabilisator dan penjaga NKRI. Namun, ideologi transnasional bertopeng agama justru telah menyumbang andil pada lunturnya nasionalisme,\" jelas pria yang akrab disapa Kyai Adnan itu.Oleh karena itu, pria yang juga Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdatul Ulama (PKPNU) Nasional itu kembali mengingatkan kebanggaan sebagai bangsa (pride of nations).Kebanggaan terhadap nasionalisme bangsa Indonesia harus dimunculkan, bahwa membesarkan bangsa itu lebih baik daripada mencari pilihan ideologi lain, yang belum terbukti kalau diterapkan bisa menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan.\"Dan kita juga harus selalu mensyukuri atas peran dari para founding father, yang mampu melahirkan sebuah negara besar dengan tingkat keragaman paling kompleks, yang masih eksis dan paling aman. Kita perlu mewujudkan rasa syukur dan bangkit bahwa negara kita adalah yang terbaik di antara negara yang lain yang sedang berkonflik,\" jelasnya.Sehingga, dalam hal ini, perlu peran tokoh agama dan masyarakat guna mendorong kebangkitan dalam melawan ancaman nyata intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme melalui dakwah yang menyejukkan.\"Tokoh agama harus mampu memberikan penerangan dan pengertian hingga level grassroot dalam melawan intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Seperti apa yang sudah diupayakan BNPT dan Gugus Tugas Pemuka Agama yang bertugas memberikan pencegahan paham radikal terorisme,\" katanya.Indonesia adalah negara yang berbasis agama terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama yang taat dan setia menjalankan syariat agamanya dan tokoh agama dipandang masyarakat sebagai orang yang dijadikan panutan, jelasnya.\"Tidak hanya itu, para tokoh agama atau tokoh masyarakat tentunya perlu memperkuat forum kerukunan lintas agama dan lintas kultur di semua tingkatan masyarakat. Seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tentunya, perlu diperluas dan diperkuat kualitas dialognya,\" katanya.Dalam kesempatan yang sama, Adnan juga ingin mendorong ketegasan Pemerintah dalam penerapan Pancasila yang lebih masif untuk mendorong kebangkitan semangat nasionalisme masyarakat melawan ancaman nyata intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.\"Tentunya Pemerintah diharapkan harus bersungguh-sungguh dalam menerapkan Pancasila ini dalam formulasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Ini harus diupayakan bersama untuk bangkit melawan segala paham atau gerakan yang menjadi ancaman penting bagi keutuhan NKRI,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
LSJ: Prabowo Capres Pilihan Generasi "Digital Natives"
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menyebutkan bahwa Prabowo Subianto merupakan calon presiden yang paling banyak menjadi pilihan generasi digital natives, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam dunia digital. \"(Prabowo) mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berada di bawahnya,\" kata Peneliti Senior LSJ Fetra Ardianto dalam siaran pers hasil survei yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis. Generasi digital natives, menurut LSJ adalah generasi yang lahir berdampingan dengan teknologi informasi, generasi di bawah 35 tahun. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif berselancar di internet mencari berbagai informasi, termasuk informasi tentang capres. Prabowo, dalam survei tersebut, memperoleh 24,9 persen suara responden yang merupakan berasal dari generasi digital natives. \"Mereka mempersepsikan Prabowo sebagai seorang negarawan yang paham dan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk masalah lapangan kerja yang paling menjadi perhatian dan dibutuhkan anak muda,\" kata dia. Alasan lainnya adalah dengan jarangnya Prabowo berpolemik atau memicu polemik di medsos maupun di panggung politik nasional akhir-akhir, justru diapresiasi para warganet yang mayoritas merupakan anak-anak digital natives. Di bawah Prabowo, menurutnya ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 20,6 persen, lalu 12,4 persen responden memilih Ganjar Pranowo, dan 10,1 persen menjatuhkan pilihan pada Sandiaga Uno. Nama-nama capres lain memiliki elektabilitas yang kurang signifikan di kalangan generasi digital natives. Hanya Ridwan Kamil, Ahok, dan Dedi Mulyadi yang tingkat elektabilitas sedikit lumayan, yakni masing-masing 5,7 persen, 5,4 persen, dan 3,6 persen. \"Suatu temuan menarik dari survei LSJ kali ini adalah rendahnya elektabilitas Ganjar Pranowo di kalangan generasi digital natives. Meskipun dalam berbagai rilis lembaga survei elektabilitas Ganjar disebut cukup tinggi, di kalangan digital natives ternyata tidak terlalu menarik,\" ucap Fetra Ardianto. Menurut dia, hanya 12,4 persen anak-anak digital natives yang mengaku akan memilih Ganjar jika pilpres dilaksanakan hari ini. \"Ini tentu sebuah fenomena anomali, mengingat Ganjar merupakan salah satu capres yang paling banyak manggung di media sosial yang notabene merupakan panggungnya anak-anak muda,\" kata dia. Sementara, LSJ melihat kenapa publik lebih memilih Prabowo dibandingkan Anies dan Ganjar yang lebih aktif di media sosial karena sosok Ketum Partai Gerindra itu dipersepsikan tidak ambisius menjadi presiden, berbeda dengan Ganjar dan Anies yang sangat aktif di medsos sebagai capres. Provokatif\"Pendukung Ganjar dan Anies yang sangat provokatif dan kontradiktif di medsos justru dikhawatirkan oleh generasi digital natives membuat negeri ini akan terus terjebak dalam polarisasi yang tidak produktif,\" katanya. Selain itu, safari Lebaran Idul Fitri yang dilakukan Prabowo dengan menemui sejumlah tokoh nasional dan ulama senior, tampaknya juga diapresiasi positif oleh generasi digital natives. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan oleh LSJ, sentimen negatif warganet dalam 2 minggu terakhir terhadap Prabowo Subianto sangat rendah (5 persen), sementara sentimen positifnya cukup tinggi (37,1 persen). \"Artinya, apa yang dilakukan Prabowo dalam 2 minggu terakhir dengan melakukan safari Idul Fitri diapresiasi positif oleh warganet dan oleh generasi digital natives khususnya. Sebaliknya pada saat yang sama, sentimen negatif terhadap Ganjar dan Anies cukup tinggi, yakni 18 persen dan 35,8 persen,\" ujarnya. Survei LSJ dilaksanakan pada 15 hingga April 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Proses penarikan sampel dilakukan secara purposif dengan klasifikasi berdasarkan usia 15-34 tahun (generasi digital natives). Proses penentuan jumlah responden menggunakan metode Lemeshow, diperoleh 1.225 sampel dengan margin of error plus minus 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik tatap muka dengan pedoman kuesioner. (mth/Antara)
Bikin Blok di Dalam Kabinet, Airlangga Cs Dungu Juga Ternyata
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kader Partai Golkar untuk meningkatkan kerja sama dengan kader Partai Persatuan Pembangunan dan kader Partai Amanat Nasional dalam bingkai Koalisi Indonesia Bersatu. Airlangga menegaskan bahwa koalisi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengawal pembangunan hingga 2024. “Ini koalisi Pak Airlangga kadang kala pinter, kadang kala dungu juga. Karena orang mau dapat keterangan jelas dari beliau, dia bikin koalisi buat apa. Ini kan blocking baru di dalam kabinet dan kalau dia blocking lama ya bilang saja bahwa ini adalah extention dari kepentingan presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 19 Mei 2022. Rocky menegaskan dengan pernyataan Airlangga tersebut akhirnya publik menilai bahwa ia sama juga dengan bosnya, plin plan. Keterangan yang diberikan Airlangga bahwa PAN dan PPP itu mau bikin koalisi baru yang sifatnya netral dengan koalisi di istana. “Sekarang dia bilang kita nggak berbeda, kita bisa melanjutkan. Ngapain bikin koalisi di blok baru, bikin blok baru kalau untuk melanjutkan,” paparnya. Sebelumnya para analis kasih point bahwa bagus juga Pak Airlangga ambil inisiatif untuk memberi sinyal bahwa dia bagian rasional dari kabinet. “Tetapi sekarang dia bilang enggak, kita bagian dari Jokowi. Jokowi irasional, itu artinya kebijakan dia kemarin juga irasional kan?,” tegsnya. Rocky heran dengan sikap Airlangga yang tidak konsisten. Ia ingin agar logika semacam ini diluruskan. “Ini yang mau kita tuntun supanya jangan jadi dungu kalau bikin kebijakan. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin lihat, kalau Airlangga rasional mustinya dia berbeda dengan Jokowi yang irasional. Demikian juga dua pengikutnya itu. Kalau sekarang dia bilang hanya melanjutkan, berarti Airlangga Cs atau blok koalisi baru ini mau melanjutkan irasionalitas kebijakan Jokowi,” paparnya. Koalisi coba-coba yang berubah haluan itu, menurut Rocky mungkin karena ada tekanan baru. “Mereka tiba-tiba berubah. Jadi, begini-beginian ya sudahlah, memang ngga ada pemimpin. Mending kita bikin bangunan blok sendiri saja dari pada berharap kecelakaan di istana,” paparnya. Pola-pola gertak seperti Airlangga Cs itu menurut Rocky, sesungguhnya dalam upaya cari selamat. “Begitu ditegur, pasti soal komorbid dari tiga tokoh politik ini juga sudah dibongkar-bongkar oleh istana kan? Lalu mereka berubah, enggak, kami bikin blok justru untuk mem-backup bahkan melanjutkan Pak Jokowi, entah tiga periode atau perpanjangan kekuasaan,” paparnya. Dari kenyataan ini, kata Rocky akhirnya masyarakat bisa mengukur kualitas kepemimpinan kita. Rocky menyarankan kalau memang punya komorbid, tidak usah sok-sok beroposisi dari dalam, sehingga membuat bingung masyarakat. “Sudahlah, itu kita anggap blok ini, akhirnya blok abal-abal juga. Dan kita kampanyekan saja bahwa jangan percaya pada keterangan dari blok yang baru ini. Lebih baik kita bikin blok tandingan saja. Dan semua kapasitas kita yang ingin kita investasikan bagi demokrasi jangan sampai tercuri atau seolah-olah ada harapan baru dengan blok ini. Ini blok yang sama juga,” tegasnya. Mulai sekarang, kata Rocky, kita anggap bahwa Airlangga (Golkar), PAN, dan PPP adalah ingin memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi karena mereka menyatakan bahwa kami ingin melanjutkan kepemimpinan dan strategi dan segala macamlah. “Jokowinomic akan dilanjutkan oleh Pak Airlangga, Jokowi-isme juga akan dilanjutkan oleh PAN, dan Jokowi, etc akan dilanjutkan oleh PPP. Jadi, ini tiga partai yang sebetulnya konyol, dianggap berisi ternyata kosong,” pungkasnya. (sof, sws)
