POLITIK
Pertemuan Muzani-Tito Membicarakan 3.000 Eks-kombatan GAM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan terkait sebanyak 3.000 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dalam perjanjian Helsinki disebutkan akan mendapatkan tanah dua hektare per-orang.\"Saya tadi dengan Mendagri diskusi tentang beberapa persoalan di Aceh hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR pada akhir tahun lalu. Saya diminta tokoh-tokoh Aceh untuk mengomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok hal yang masih menjadi masalah,\" kata Muzani usai menerima kunjungan Mendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai bentuk pemerintahan provinsi di Aceh yang mendapatkan kewenangan mengelola sendiri.Selain itu menurut dia, juga dibicarakan terkait kemungkinan bendera Aceh bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera Merah Putih. \"Hal-hal itu yang ditandatangani di perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir konflik di Aceh,\" ujarnya.Muzani mengatakan dirinya juga telah mencoba mengomunikasikan berbagai persoalan tersebut kepada sejumlah menteri terkait.Dia mencontohkan sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendapatkan tanah bagi 3.000 orang mantan kombatan GAM dan sudah dalam proses penyelesaian.\"Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri terkait beberapa hal seperti bendera, pemerintahan Aceh, bagaimana membangun Aceh agar bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,\" ujarnya.Mendagri Tito Karnavian mengatakan pertemuan tersebut membicarakan terkait bagaimana pasca-perdamaian di Aceh dengan situasi kondusif agar berdampak pada percepatan pembangunan di Aceh.Dia menjelaskan, di Aceh ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang di dalamnya ada perubahan anggaran, misalnya, bagaimana untuk efektivitas penggunaan anggaran. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung Mengaku Pernah Dicaci-Maki Tanah Sentul
Jakarta, FNN – Ade Armando dengan timnya sering membuat pernyataan yang melukai hati umat Islam. Masyarakat pun sering melaporkannya kantor polisi, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Akibatnya publik merasa sangat kecewa. “Bagi rakyat besar yang merasa terhina oleh cetusan-cetusan atau cara mengeksplorasi narasi oleh Cokro TV, itu dipendam sebagai dendam. Nah saya mau terangkan itu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 12 Aril 2022. Rocky mengaku pernah diolok-olok dan dihina oleh Cokro TV, namun ia tetap tabah dan sabar. “Ade Armando itu teman berpikir saya. Saya berkali-kali juga diperlakukan sama oleh Cokro TV, dihina, dicaci maki, diolok-olok, tanah Sentul, dan soal macam-macam. Tapi saya tidak mau melayani itu karena saya anggap itu kekonyolan. Tapi tidak semua orang mampu menahan thresholds kejengkelan itu,” tegasnya. Tak hanya soal tanah Sentul, kata Rocky, Ade Armando dan Cokro TV juga pernah menghina dirinya. “Ade Armando bahkan pernah menuduh saya atheis. Lah saya disebut Kadrun berarti saya atheis. Saya tetap anggap bahwa ini permainan narasi di antara saya dan yang memusuhi saya. Tapi saya tahu saya bisa atasi secara argumen. Dan tidak mungkin saya paksakan orang lain punya argumen semacam saya,” tegasnya. Lebih jauh, Rocky menegaskan bahwa peristiwa penelanjangan tersebut sebagai masalah psikososial. “Sekali lagi kita ingin agar supaya peristiwa ini jadi pelajaran psikososial, itu pertama. Yang kedua, baru kita minta supaya betul-betul diusut. Ya memang tugas pemerintah dan tugas kepolisian. Kita minta atau tidak itu akan dilakukan,” katanya. Mungkin yang lebih baik kita himbau supaya si pemukul itu datang aja menyerahkan diri, dan katakan bahwa ia memang melakukan itu dan dia buka saja bahwa saya dendam, kesel segala macam. \"Saya lihat di situ emak-emak masih bertengkar dengan Ade Armando. Jadi kita akhirnya bisa berdamai dengan keadaan kalau dibuka aja tuh. Kasih jaminan bahwa si pemukul itu akan kena hukuman pasti,\" paparnya. Tapi menurut Rocky, dia juga bisa jadi semacam justice collaborator. \"Dia bisa mengatakan kami dendam, kami memang marah pada Ade Armando. Walaupun Ade bilang saya bersama dengan mahasiswa, tapi kami curiga bahwa supaya orang tahu. Dan kelompok Ade Armando juga paham bahwa ada dendam sebetulnya,\" paparnya. Lebih dari itu kata Rocky, Presiden Jokowi dan kabinet harus bertanggung jawab karena isu ini dimulai oleh kalangan istana yang mengolok-olok mahasiswa, ngapain kalian demo kan presiden dibilang bahwa enggak akan perpanjang masa jabatan. \"Baru 20 jam sebelumnya baru presiden panggil menteri-menterinya menegur,\" katanya. Jadi, pesan Rocky kita musti fair mengatakan bahwa mahasiswa juga diolok-olok oleh kelompok-kelompok ini. Dan menganggap kalau berani, udah sini penggal kepala saya. Kan begitu dikatakan oleh seorang teman Ade Armando. \"Jadi jangan bermain di dalam yang sering kita sebut sebagai secara sosiologis bangsa ini tinggal perlu satu puntung berasap untuk membakar ranting yang kering,\" pungkasnya. (sof, sws)
Bagja: Bawaslu-DPR RDP PKPU dan Anggaran Pemilu pada Rabu
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu dan DPR pada Rabu (13/4) akan menggelar rapat dengar pendapat tentang PKPU dan anggaran pemilu. \"Pembicaraan masalah pembahasan rapat dengar pendapat untuk besok hari mengenai PKPU tahapan-tahapan yang akan dibahas, kemudian kedua adalah mengenai anggaran pemilihan umum yang akan dibicarakan,\" kata Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Para Anggota Bawaslu RI yang dilantik telah membicarakan soal PKPU da anggaran pemilihan umum tersebut dalam rapat pleno pertama usai dilantik sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027. \"Nah itulah yang kita bicarakan pada saat tadi (pleno),\" kata Bagja lagi. Selain soal PKPU dan anggaran pemilu, rapat pleno menurut dia juga membahas penentuan Ketua Bawaslu, pembagian wilayah pengawasan, dan divisi pengawasan. Selain itu, kata dia pleno juga menentukan cara-cara pengambilan keputusan pimpinan Bawaslu untuk lima tahun ke depan. \"Prinsip dalam menjalankan lembaga badan pengawas pemilu kolektif kolegial, kemudian kedua adalah ke depan permasalahan, perbincangan atau seluruh perdebatan akan diselesaikan dengan rapat pleno pengambilan keputusan,\" katanya. Jika ada yang setuju ataupun tidak setuju atas pengambilan keputusan tersebut sesuai rapat pleno pertama para Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027, maka menurut Bagja harus ditaati. Selain itu Rahmat Bagja juga meyakinkan bahwa para Anggota Bawaslu terbuka atas informasi yang dibutuhkan yang akan didistribusikan melalui media massa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.Presiden melantik anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Keputusan Presiden RI Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (mth/Antara)
Polri Diminta untuk Menangkap Penganiaya Ade Armando
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri segera menangkap pelaku penganiaya pegiat sosial media Ade Armando, yang terjadi saat aksi demonstarsi mahasiswa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4).Dia juga meminta agar Polisi fokus dalam mencari siapa yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. “Dikabarkan bahwa yang melakukan tindakan kekerasan bukan mahasiswa, ada oknum lain. Saya harap mereka ini segera ditangkap dan ditindak tegas,” kata Sahroni di Jakarta, Senin.Dia berharap jangan sampai kasus kekerasan tersebut menjadi bahan provokasi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Karena itu Sahroni memastikan bahwa dirinya sebagai pimpinan Komisi III DPR akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas.Menurut dia, apapun alasannya, tindak kekerasan tidak bisa dibiarkan apalagi terjadi di saat aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasinya.“Saya juga kadang kurang sependapat dengan pernyataan Ade Armando yang ‘ngeri-ngeri sedap’. Tapi menurut saya, narasi harus dibalas narasi, tidak dengan makian, hinaan, teror, apalagi kekerasan,” katanya.Dia juga meminta semua pihak tidak terprovokasi atas kejadian penganiayaan yang dialami Ade Armando tersebut. (Sof/ANTARA)
Anggaran Pemilu 2024 Meningkat untuk Melindungi Petugas
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai meningkatnya jumlah anggaran Pemilu 2024 karena digunakan untuk perlindungan atau proteksi para penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS), desa, dan kecamatan.“Kata kunci yang membuat anggaran Pemilu 2024 besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah terkait honorarium para penyelenggara pemilu di tingkat TPS, desa, dan kecamatan yang bersifat adhoc,” kata Rifqi di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan para penyelenggara adhoc tersebut mendapatkan honor yang kecil, yaitu Rp500 ribu-Rp700 ribu. Padahal, menurut dia, para penyelenggara bekerja keras dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai banyak yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.“Angka anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, Rp76 triliun, atau Rp110 triliun sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terkait Pemilu 2024,” ujarnya.Rifqi menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait perkiraan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp110 triliun merupakan “lampu hijau” bagi pemerintah bersama DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024.Menurut dia, Komisi II DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (13/4) membahas persiapan Pemilu 2024, termasuk anggaran yang dibutuhkan.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dibutuhkan anggaran senilai Rp110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.\"Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,\" kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4).Menurut Presiden Jokowi, jumlah tersebut terdiri atas anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 75 Parpol Berhak Mendaftar Menjadi Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa telah tercatat 75 partai politik (parpol) berbadan hukum yang berhak untuk mendaftar sebagai parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.“Informasi terakhir itu ada 75 partai politik berbadan hukum yang berhak mendaftar sebagai parpol peserta pemilu, namun kami akan memastikan lagi data terakhir pada April ini sebelum dimulai pendaftaran,” ucap Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.Hasyim mengatakan setelah pihaknya mendapatkan nama-nama jelas mengenai partai politik yang berhak untuk menjadi peserta pemilu, maka KPU akan mengundang beberapa partai secara berkala untuk melakukan sosialisasi.“Sosialisasi kira-kira bagaimana tahapan kegiatan proses pendaftaran parpol. Begitu pula akan kami undang tim IT (informasi dan teknologi) atau tim Sipol (sistem informasi partai politik) dari masing-masing parpol sebagaimana yang kita praktikkan pada 2017,” tuturnya.Dalam kesempatan tersebut Hasyim memaparkan bahwa pendaftaran parpol pada Pemilu 2024 akan berlangsung pada 1 Agustus-14 Desember 2022.Ia memaparkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan program peraturan KPU tentang pendaftaran parpol, kemudian instrumen yang akan digunakan.“Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kami mintakan informasi paling mutakhir pada bulan ini tentang apa saja dan berapa parpol berbadan hukum yang bisa berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 2024,” kata dia.Terkait dengan persiapan pemilu dan DPR yang mulai mendekati masa reses, Hasyim mengatakan bahwa sangat memungkinkan untuk membahas persiapan pemilu pada masa reses, termasuk membahas tahapan dan anggaran.“Sebagaimana dalam hasil ratas (rapat terbatas), Pak Presiden beberapa waktu lalu merespons dan menyampaikan komunikasi kepada KPU bahwa sangat dimungkinkan di masa reses apabila diperlukan hal-hal atau pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan persiapan tahapan Pemilu 2024,” kata Hasyim.Pada Rabu (13/4), kata dia, KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan diharapkan dapat menyepakati Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu 2024.Ia mengungkapkan bahwa KPU sudah mendapat dukungan dari pimpinan DPR, terutama Badan Anggaran dan Komisi II DPR RI tentang adanya dukungan anggaran.“KPU sudah mengajukan anggaran dalam kelembagaan sekitar Rp86 triliun, kemudian sudah dirasionalisasi menjadi sekitar Rp76 triliun. Masih bisa kami hitung lagi, mana yang mendesak, dan perlu dibiayai,” kata Hasyim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Memperhatikan Potensi Data Kependudukan Hilang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah memperhatikan data kependudukan yang terancam hilang karena ratusan server penyimpanan data yang dikelola Data Center Dukcapil usianya tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian “spare part” sudah “discontinue”.“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di Data Center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” kata Luqman di Jakarta, Selasa.Hal ini akibat dari perangkat keras berupa ratusan server tempat penyimpanan data yang dikelola Data Center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian \"spare part\" sudah \"discontinue\".Berdasarkan informasi yang diterima, kata dia, sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses pemeliharaan ratusan server tersebut karena kemungkinan rusaknya sudah sangat besar.“Apabila dibiarkan maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar ,yaitu hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah diupayakan negara bisa diinput, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia,” ujarnya.Luqman menjelaskan dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah Rapat Kerja (Raker) pada tanggal 5 April terkait persoalan data kependudukan, belum komprehensif mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.Menurut dia, sampai saat ini belum ada langkah-langkah terukur berupa proses peremajaan atau pembaruan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu dianggarkan dan menjadi prioritas di Kemendagri.“Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila sistemnya mengalami gangguan dan perangkat keras mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan ‘setback’ kembali ke zaman batu,” katanya.Dia mengingatkan data kependudukan yang dikelola Dukcapil Kemendagri memiliki peran sangat besar karena terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerja sama dengan kementerian tersebut dalam pemanfaatan data kependudukan.Namun, menurut dia, hingga saat ini tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini.“Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya,” ujarnya.Dia menilai dengan banyaknya pihak yang bekerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan, maka akan menambah beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Menyayangkan Penganiayaan Terhadap Ade Armando
Jakarta, FNN - Pemerintah menyayangkan atas terjadinya penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando saat unjuk rasa di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Senin (11/4).\"Saya, atas nama Pemerintah, menyayangkan apa yang menimpa Saudara Ade Armando di akhir-akhir aksi unjuk rasa, dimana terjadi penganiayaan yang brutal,\" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat memberikan keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Kemenko Polhukam, seperti dipantau di Jakarta, Selasa.Mahfud mengaku telah meminta Polri untuk menindak tegas secara hukum siapa pun pelakunya, apa pun motif dan afiliasi politik pelaku kekerasan tersebut.\"Karena, kalau hal-hal yang seperti ini kita tolerir, itu akan berbahaya bagi kelangsungan negara kita,\" tegasnya.Dia juga telah berkoordinasi dengan Polri dan pelakunya sudah teridentifikasi. Oleh karena itu, diimbau bagi para pelaku penganiayaan untuk menyerahkan diri.\"Kami minta pelaku menyerahkan diri. Kalau tidak, akan segera ditangkap. Kami sudah memiliki alat-alat lengkap, baik drone maupun CCTV dari berbagai sudut, sehingga sudah bisa mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut,\" terangnya.Sebelumnya, Senin, Ade Armando dianiaya oleh kelompok tidak dikenal saat mengikuti aksi unjuk rasa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Kompleks Parlemen Senayan. Ade berhasil diselamatkan dari amuk massa oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi.Meski berhasil diselamatkan, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu mengalami luka di bagian kepala sehingga harus mendapatkan perawatan intensif.Pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh massa pengunjuk rasa itu menjadi pemicu bagi petugas untuk menindak tegas dan membubarkan massa menggunakan kendaraan taktis water cannon dan gas air mata. (Sof/ANTARA)
Rencana Aksi Hadapi Arus Mudik Sudah Siap 100 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan rencana aksi pemerintah untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2022 sudah siap 100 persen.Moeldoko dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Selasa, mengatakan kesiapan rencana aksi tersebut terlihat dari seluruh sarana-prasarana, baik transportasi laut, udara, dan darat, termasuk di dalamnya jalan tol dan jalan non-tol, pengelolaan lalu lintas, ketersediaan bahan bakar minyak, listrik hingga pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19.“Dari laporan masing-masing kementerian tadi menunjukkan bahwa rencana aksi kesiapan menghadapi arus mudik sudah 100 persen, tinggal butuh koordinasi dan kolaborasi antarkementerian/lembaga,” kata Moeldoko usai memimpin Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Polri, Satgas Penanganan COVID-19, dan sejumlah lembaga terkait, Selasa.Pemerintah siap mewujudkan layanan mudik yang aman dan layanan mudik yang sehat, kata Moeldoko. Ia menekankan pentingnya masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan pelayanan mudik Lebaran. Menurutnya, mudik tahun ini sangat krusial karena diperkirakan terdapat mobilitas dari 85,5 juta pemudik yang memiliki euforia tinggi karena dalam dua tahun terakhir tidak mudik.Oleh karena itu, Moeldoko meminta aparat di lapangan harus sigap, responsif, dan dapat mengambil langkah cepat untuk mengatasi semua persoalan di lapangan.“Aparat harus turut memberikan kenyamanan kepada pemudik, jangan malah memberikan kejengkelan karena kemacetan, kejengkelan karena cari BBM sulit, dan cari toilet susah. Ini semua harus bisa diantisipasi. Intinya, jangan memberikan persepsi bahwa pemerintah tidak bisa mengatur mudik,” ujarnya.Ia mengingatkan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa protokol kesehatan selama kegiatan mudik harus dilaksanakan, termasuk syarat vaksin.Pelaksanaan ketentuan protokol kesehatan dan persyaratan vaksin untuk mudik harus mengacu pada satu regulasi agar implementasi di lapangan tidak berbeda-beda dan tidak membingungkan masyarakat.\"Jangan sampai nanti perjalanan darat beda dengan udara dan laut. Aturannya harus satu, harus sama. Jangan membuat masyarakat bingung,\" ucapnya.Pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi, kata dia, harus dilakukan secepat mungkin agar tidak malah menimbulkan kemacetan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik Lebaran pada 29 April 2022 bersamaan dengan mulainya cuti bersama.Pada arus mudik Lebaran 2022, terdapat potensi pergerakan nasional mencapai 31,6 persen dari penduduk Indonesia atau sebanyak 85,5 juta orang.Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi daerah asal perjalanan terbanyak, yakni 14,6 juta orang, kemudian kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) 14,0 juta orang, Jawa Tengah 12,1 juta orang, Jawa Barat 9,2 juta orang, dan Sumatera Utara 4,0 juta orang. (Ida/ANTARA)
Pergerakan Indonesia Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Pergerakan Indonesia Sereida Tambunan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan mengecam aksi pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat demonstrasi 11 April di depan Gedung DPR Jakarta.\"Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan mengecam aksi brutal pengeroyokan Ade Armando,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Menurutnya, aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa di berbagai daerah pada Senin (11/4) dilakukan secara damai dengan tuntutan sesuai konteks lokal di daerah masing-masing.Namun, lanjutnya, dari seluruh aksi demonstrasi di berbagai kota, ada satu benang merah tuntutan mahasiswa, yaitu menolak penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode itu bergulir dari elite partai politik, antar lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu juga muncul dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang merupakan para pembantu Presiden, katanya.\"Maka wajar jika kemudian wacana ini direspons dengan aksi massa mahasiswa di seluruh Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi sudah tegas melarang para pembantunya bicara wacana tiga periode, namun aksi mahasiswa ini menjadi peringatan bagi para elite politik untuk tidak main-main menggulirkan wacana tersebut,\" jelasnya.Dalam sejarah bangsa, lanjutnya, mahasiswa merupakan salah satu tolok ukur demokrasi. Pergerakan Indonesia sendiri, tambahnya, adalah organisasi rakyat yang percaya pada proses demokratis berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.\"Dengan mengamati perkembangan terkini, maka kami mengambil sikap secara organisatoris. Pertama, menolak secara tegas dan lugas wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena hal itu telah melanggar Undang-undang Dasar Negara RI 1945 pasal 7, yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Kemudian, lanjutnya, proses penyelenggaraan pemilu juga sudah ditetapkan berdasarkan peraturan, persiapan, dan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga harus berjalan tepat waktu.\"Kedua, mendukung segala bentuk aksi demonstrasi massa yang dilandasi semangat perjuangan konstitusional dan kemanusiaan. Kami menilai bahwa demonstrasi adalah sarana demokrasi rakyat dalam menyatakan pendapat disertai prinsip kewarganegaraan, tanpa disertai aksi brutal dan upaya gerakan makar,\" katanya.Ketiga, dia menentang aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan tiga periode Presiden Jokowi. Tindakan itu akan merusak kemurnian aksi mahasiswa dan garis rakyat yang berdemonstrasi dengan prinsip kemanusiaan.\"Sekaligus kami meminta pihak aparat keamanan untuk melakukan tindakan kepada pelaku brutalisme, dan aparat keamanan tidak melakukan represi kepada massa aksi,\" tukasnya.Keempat, dia menuntut pembebasan para demonstran yang tidak terkait tindak pidana. Mereka yang hadir dinilai menyuarakan pendapat dilindungi oleh UUD Negara RI 1945, katanya.\"Kami berharap sikap ini menjadi energi untuk tetap menjaga proses demokrasi yang konstitusional dan menjunjung nilai kemanusiaan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
