POLITIK
Mahasiswa Diminta untukk Bersikap Lebih Kritis
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta mahasiswa Indonesia bersikap lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan di masyarakat agar mampu menghasilkan beragam hal baik yang berkaitan dengan kepentingan bangsa.\"Saya minta para mahasiswa agar lebih kritis. Jangan khawatir dan jangan takut untuk menyuarakan kebenaran,” kata Fadel dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka diskusi kelompok terpumpun bertema “Produktivitas Generasi Milenial Mahasiswa Kritis dan Beraksi Nyata dalam Bela Negara” di Gorontalo, Selasa (19/4).Dia mengatakan diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama pimpinan MPR RI dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (Marhaenist Youth Movement) Provinsi Gorontalo itu ditujukan untuk membuat generasi muda lebih produktif.Selanjutnya, Fadel menceritakan perjalanan hidupnya guna memotivasi para mahasiswa peserta diskusi.Ia menyampaikan bahwa setelah menamatkan sekolah menengah atas di Gorontalo, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB).“Keadaan saat itu sangat berat buat saya karena harus hidup jauh dari orang tua. Saya menjadi aktivis sejak mahasiswa, di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Masjid Salman ITB, dan kegiatan sosial lainnya,” lanjut dia.Kemudian setelah lulus dari ITB, Fadel mengatakan dia bersama beberapa temannya merintis usaha dengan mendirikan PT Bukaka Teknik.“Dari hanya beberapa orang pekerja, kami memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Kemudian, Bukaka berkembang dengan ribuan pekerja dan sudah menjadi perusahaan publik. Saya waktu itu sudah menjadi pengusaha dan berkecukupan,” kata Fadel.Selanjutnya, Fadel mulai memasuki dunia politik setelah diminta oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) periode 1972-1988 Sudharmono untuk bergabung ke dalam Partai Golkar.Setelah terjun ke dunia politik, pada tahun 2000-an, Fadel mendapat tantangan untuk kembali dan membangun kampung halamannya, yakni Gorontalo hingga ia berkesempatan menjadi Gubernur Gorontalo.Saat memimpin Gorontalo, Fadel menyampaikan ada dua hal yang menjadi perhatian utamanya sebagai pemimpin, yakni sumber daya manusia dan pertanian.“Sumber daya manusia adalah kunci pembangunan, sedangkan pertanian, saya memfokuskan pada jagung. Dalam waktu yang tidak lama, masyarakat Gorontalo sudah bisa meningkatkan pendapatan,” kata Fadel.Selama memimpin Gorontalo, Fadel menyampaikan ada tiga kebanggaan yang dirasakan. Pertama, kebanggaan karena Gorontalo mendapatkan penghargaan Ketahanan Pangan Abadi selama tiga tahun berturut-turut.Kedua, penghargaan karena bisa menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo dan yang ketiga adalah penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengelola keuangan daerah dengan membentuk Badan Keuangan Daerah (BKD).Dari perjalanan hidup itu, Fadel mengatakan pada dasarnya, kepercayaan yang diperoleh dari rakyat harus diawali dengan perjuangan. “Tanpa perjuangan, kita tidak mungkin mencapai apa yang kita inginkan,” kata dia. (Sof/ANTARA)
Kemendagri Minta Pemda Percepat Pencairan THR dan Gaji ke-13
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pegawai yang bekerja di instansi daerah.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan percepatan itu dapat dilakukan melalui penetapan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13.Fatoni saat menjadi pembicara pada Webinar Series Keuda Update Ke-16 di Jakarta, Rabu, menjelaskan kepala daerah dapat langsung menetapkan peraturan itu tanpa perlu melewati proses fasilitasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).“Bagi daerah yang belum menyediakan ataupun belum cukup tersedia anggaran dalam APBD TA (Tahun Anggaran) 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD TA 2022,” kata Fatoni.Ia menjelaskan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2022.Dalam penerapannya, dana THR dan gaji ke-13 untuk pegawai di instansi daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber lain di APBD.“Sumber pembayaran THR dan gaji ke-13, antara lain, menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada Dana Alokasi Umum dalam alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan THR dan gaji ke-13,” kata dia.Kebijakan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang No.6 Tahun 2021, kata dia.Mendagri Tito Karnavian telah menindaklanjuti PP No. 16 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2021 melalui Surat Edaran No. 900/2069/SJ tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 yang Bersumber dari APBD TA 2022 yang terbit awal minggu ini.“Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD (kepada perangkat) yang bekerja pada instansi daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, termasuk penanganan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Fatoni.Ia kemudian menyebut para penerima THR dan gaji ke-13 untuk pegawai instansi daerah meliputi PNS, CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di instansi daerah, kepala daerah dan wakilnya, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pegawai non-ASN di instansi daerah yang kantornya menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. (Ida/ANTARA)
Langkah Dubes Saudi untuk Pelayanan Haji Umrah Patut Diapresiasi
Jakarta, FNN - Ketua Yayasan Indonesia Mengaji Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengapresiasi langkah duta besar Arab Saudi untuk Indonesia soal pelayanan haji dan umrah pascapandemi. \"Langkah dubes sangat positif dan patut kita apresiasi. Dubes dalam kewenangan-nya tentu punya otoritas untuk menjelaskan informasi seputar haji, terutama dari perspektif Saudi,\" kata Syafruddin di Jakarta, Selasa. Selain itu, Syafruddin juga mengapresiasi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi atas pelayanan bagi Jamaah Indonesia pascapandemi. Dia menyampaikan itu ketika Syekh Essam mengunjungi kantor Yayasan Indonesia Mengaji. Menurut dia kunjungan tersebut juga untuk menyampaikan kepastian informasi kuota haji untuk 1443 Hijriah bagi Indonesia yang mendapatkan sebanyak 110 ribu anggota jamaah. Syafruddin menyampaikan pada Dubes Arab Saudi itu saat ini umat Islam di Indonesia selalu mengikuti perkembangan dari kebijakan umrah dan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi sendiri kata dia sudah mengumumkan menerima hingga 1 juta kuota jamaah haji untuk tahun ini. Tahun lalu, lanjut dia Saudi membatasi ibadah haji hanya untuk 58.745 jamaah saja, dengan semuanya berasal dari dalam wilayah Saudi. Angka itu sangat dibatasi jika dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai 2,5 juta jamaah haji setiap tahunnya. Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyebutkan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji 1443H/2022M diperkirakan mencapai 101.000 orang. \"Informasi terakhir walaupun ini belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian Agama kelihatannya 101.000 orang,\" ucap Yandri Susanto. Ia mengatakan kuota haji untuk Indonesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari kuota 2019 merupakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan negara lain pada tahun ini.(Sof/ANTARA)
Wakil Ketua MPR Mengecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsha
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam penyerbuan kembali ke Masjid suci Al-Aqsha di Palestina oleh pasukan Israel.“Tindakan Israel mendiskriminasikan dan menyerang warga Palestina di Masjid Al-Aqsha, mengkonfirmasi kesimpulan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, telah terjadi sistem apartheid terhadap warga Palestina oleh Israel,\" kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.HNW menegaskan kejahatan Israel telah mengkonfirmasi pelanggaran resolusi PBB oleh Israel. Diamnya Negara-Negara Barat, seakan menjadi legitimasi atas kejahatan, teror negara dan radikalisme anti-kemanusiaan yang didemonstrasikan secara terbuka serta berulang oleh Israel.Dia mengutuk berulangnya kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, yang diakui UNESCO sebagai situs suci Umat Islam. Hidayat juga menyerukan masyarakat internasional khususnya dunia barat, yang memberi sanksi pada Rusia karena serangannya terhadap Ukraina, agar tak berlakukan standar ganda.Dia meminta untuk segera bekerja sama mengakhiri kejahatan kemanusiaan apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Akibat penyerbuan itu, melukai dan menahan ratusan jamaah Palestina yang shalat di Masjid Al-Aqsha. Bahkan, Israel telah melakukan tindakan melampaui batas kemanusiaan dengan mencederai warga Palestina termasuk anak-anak, perempuan, orang tua bahkan kaum difabel.“Laporan yang disampaikan oleh berbagai organisasi HAM Internasional, seharusnya menjadi pegangan dalam melihat persoalan Palestina-Israel secara utuh,\" katanya menegaskan.Selain itu, yang membuat semakin tragis adalah beberapa negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.\"Yang terjadi bukannya Israel menghormati Palestina, warganya dan Masjid Al-Aqsha, tapi justru malah makin brutal dan barbar. Dan menjadikan cita-cita berdirinya negara Palestina Merdeka semakin kabur,” jelasnya.Hidayat menyerukan kepada dunia internasional untuk berlaku adil dengan memperhatikan persoalan utama ini secara obyektif dan komprehensif. Apalagi kabarnya, hari ini Selasa (19/4) DK PBB akan menyelenggarakan sidang membahas penyerangan terhadap masjid Al-Aqsha.Harusnya kata dia, Dewan Keamanan PBB bisa menampilkan wibawa dan marwah PBB, agar dapat merealisasikan tujuan berdirinya PBB, dengan menghadirkan kesepakatan dari seluruh anggota tetap DK PBB, untuk menghentikan terorisme menghadirkan perdamaian di Palestina, dengan menghentikan kejahatan pendudukan Israel dan kejahatannya terhadap masjid Al-Aqsha dan Palestina. (Sof/ANTARA)
Perludem Usul Pembentukan Forum Multipihak Atasi Disinformasi Pemilu
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengusulkan pembentukan forum multipihak untuk mengatasi penyebaran disinformasi mengenai Pemilu 2024.\"Terkait dengan penanggulangan disinformasi, sebetulnya bisa dibuat forum multipihak yang di dalamnya ada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, media, platform media sosial, dan kampus,\" kata Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati saat menjadi narasumber dalam webinar Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bertajuk \"Persiapan Pemilu: Penyelenggara Baru dan Masalah Lama\", seperti dipantau di Jakarta, Selasa.Menurutnya, pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama untuk mengatasi disinformasi, seperti penguatan regulasi melalui Peraturan KPU (PKPU), menyiapkan upaya pencegahan penyebaran informasi yang salah dan berita bohong tentang pemilu, serta menghadirkan langkah penanggulangan saat disinformasi telah tersebar di tengah masyarakat.Ninis mengatakan penyebaran disinformasi tentang pemilu berpotensi akan semakin masif terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.Prediksi itu, kata dia, muncul berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019. Sampai saat ini, Ninis menyampaikan sebagian masyarakat masih membahas salah satu disinformasi yang tersebar pada Pemilu 2019 mengenai kotak suara kardus.Pada saat itu, ada masyarakat yang menyebarkan informasi tentang kotak suara dari bahan kardus dalam Pemilu 2019 yang dianggap tidak kokoh, bahkan berpotensi memunculkan kecurangan dalam tahapan pemungutan suara.\"Beberapa waktu lalu, saya hadir di simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan di Kantor KPU RI. Orang masih ada yang berkomentar mengenai kotak suara kardus yang masih digunakan. Orang-orang masih mengungkit persoalan ini,\" ujar Ninis.Dengan demikian, Ninis menilai apabila persoalan disinformasi perihal pemilu tidak dipersiapkan pencegahan dan penanggulangannya, masyarakat akan sulit mempercayai kerja keras pihak penyelenggara pemilu.Selanjutnya, Ninis mengimbau kepada pihak penyelenggara pemilu untuk mewaspadai kemunculan pengacauan informasi.Ia mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Perludem bersama Facebook, ditemukan bahwa salah satu hal yang dapat mengganggu hak pemilih adalah pengacauan informasi.\"Jadi, ketika ada informasi yang sengaja dikacaukan, itu bisa berdampak pada hilangnya kesempatan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Contohnya, pengacauan informasi terkait dengan seseorang bisa tetap memilih menggunakan KTP elektronik saat namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, atau daftar hasil perbaikan,\" kata Ninis.Padahal, lanjut dia, informasi yang benar adalah kondisi tersebut memiliki sejumlah persyaratan, yaitu hanya bisa dilakukan satu jam sebelum tempat pemungutan suara (TPS) ditutup dan hanya bisa dilakukan di TPS sesuai domisili. (Ida/ANTARA)
Koordinator Divisi Anggota Bawaslu Periode 2022-2027 Ditetapkan
Jakarta, FNN - Bawaslu menetapkan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027 yang akan mengemban tugas sebagai penanggung jawab divisi, koordinator wilayah, dan perwakilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) . \"Bawaslu menyampaikan Hasil Rapat Pleno Anggota Bawaslu tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bawaslu Periode 2022-2027,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dia menjelaskan Herwyn Jefler Hielsa Malonda ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan dengan Wakil Koordinator Divisi Lolly Suhenty. Kemudian, Totok Hariyono menjadi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan wakilnya Puadi. Lolly Suhenty ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bersama wakilnya Totok Hariyono. Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi dipimpin Puadi dan Wakil Koordinator Divisi dipercayakan kepada Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Untuk perwakilan di DKPP pada 2022-2023 akan diwakili Puadi, kemudian Lolly Suhenty ditetapkan menjadi ex officio untuk 2023-2024. \"Pada 2024-2025 Bapak Totok Hariyono, kemudian untuk 2025-2027 (ditetapkan) Bapak Herwyn Jefler Hielsa Malonda,\" kata Rahmat Bagja. Sebelumnya, Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawaslu Periode 2022-2027 melalui rapat pleno pimpinan di Gedung Bawaslu RI usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kelima anggota Bawaslu Periode 2022-2027 bersepakat memilih Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu. Dalam konferensi pers ketika itu, Lolly memperkenalkan seluruh Pimpinan Bawaslu Periode 2022-2027, yakni Rahmat Bagja, Puadi, Totok Haryono, Herwyn Jefler H Malonda, dan Lolly Suhenty. (Ida/ANTARA)
Karya Berbahasa Jawa K.H. Sholeh Darat Digemari Ulama Dunia
Jakarta, FNN - Peneliti Islam Nusantara K.H. Ahmad Baso menyebutkan guru dari pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan, yakni K.H. Sholeh Darat memiliki karya yang digemari ulama dunia berjudul \"Syarah Al Hikam\". \"Syarah Al Hikam karya K.H. Sholeh Darat ini ditulis dalam Bahasa Jawa, tetapi ternyata orang Arab juga membacanya dan mempelajarinya. Kitab ini dicetak berkali-kali di Mesir, Bombay India, dan Singapura. Kitab ini tentang ilmu tasawuf (ilmu yang fokus membangun diri menjauhi hal duniawi),\" kata Kiai Ahmad Baso dalam serial \"Inspirasi Ramadan 2022\" yang ditayangkan oleh akun YouTube BKN PDI Perjuangan, Selasa. K.H. Sholeh Darat memang dikenal memiliki keilmuwan kuat dalam hal tasawuf sehingga karyanya diminati ulama di Arab dan Nusantara. \"Karena kalau gurunya menulis Bahasa Jawa, maka santrinya otomatis mau tidak mau harus belajar bahasa gurunya, yakni Bahasa Jawa, mau dia dari India, Mesir, atau Singapura,\" tutur Ahmad Baso dalam siaran persnya. Ahmad Baso menjelaskan apa yang dilakukan K.H. Sholeh Darat dengan menerbitkan karya-karya Islam maupun terjemahan dalam Bahasa Jawa membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dengan demikian, paparnya, ilmu agama Islam tidak hanya dapat dipelajari golongan ulama dan santri melainkan dapat dipelajari semua kalangan, termasuk kalangan yang saat itu masih awam beragama di Nusantara. \"Bahkan ada satu kitab yang ditulis K.H. Sholeh Darat menggunakan aksara Jawa. Ini tujuannya agar orang-orang yang saat itu hanya bisa membaca aksara Jawa, bisa mempelajari salinan kitab beliau yang mengajarkan ilmu agama Islam. Jadi, beliau tidak memaksakan orang Jawa harus belajar agama dengan Bahasa Arab. Ini kehebatan K.H. Sholeh Darat, mengajarkan ajaran agama dengan instrumen bahasa lokal,\" ujarnya.Dia menceritakan terjalinnya komunikasi K.H. Sholeh Darat dengan tokoh perempuan Indonesia saat itu RA Kartini. Saat itu, RA Kartini diceritakan sedang gundah karena keinginannya mempelajari agama Islam terbentur dengan keterbatasan literatur yang menggunakan Bahasa Jawa karena kebanyakan saat itu literaturnya dalam Bahasa Arab. Melalui beberapa perantara, K.H. Soleh Darat mendengar keluhan tersebut, hingga akhirnya RA Kartini diberikan suatu karya tafsir Alquran Pegon yang berbahasa Jawa.\"Saat K.H. Sholeh Darat diminta hadir ceramah di Jepara oleh ayahnya RA Kartini yang saat itu bupati, KH Sholeh Darat menunjukkan cara menerjemahkan Surat Al-Fatihah dalam Bahasa Jawa. Dari sana, semakin tertariklah RA Kartini mempelajari Islam. Saat pernikahan RA. Kartini, kebetulan kitab tafsir Pegon K.H. Sholeh Darat sudah dicetak di Singapura, maka kitab tersebut menjadi kado pernikahan RA Kartini dari K.H. Soleh Darat, dan RA Kartini sangat puas karena keinginannya belajar agama saat itu terpenuhi dengan kehadiran kitab tersebut,\" paparnya. Selain itu, Ahmad Baso menceritakan saat pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah menjadi santri K.H. Sholeh Darat. KH Hasyim Asyari saat menjadi santri lebih fokus mempelajari hadis dan ilmu tasawuf. Adapun KH. Ahmad Dahlan lebih fokus mempelajari ilmu falak. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Diprediksi Digunakan pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pada acara diskusi di Jakarta, Selasa, memprediksi politik identitas kemungkinan masih digunakan oleh partai politik saat Pemilu 2024 apabila ada momentum-nya.\"Kalau ada momentum, masih tetap memungkinkan untuk dibukanya, digunakannya politik identitas, maka saya yakin mereka tetap akan menggunakan, karena ini adalah murah meriah, dan efektif memobilisasi massa,\" kata Umam pada acara diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri Ke-3.Ia menjelaskan peluang memanfaatkan politik identitas untuk memperoleh suara terbuka luas, mengingat ada sentimen yang tumbuh di kelompok kanan terhadap pemerintah.“Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.) relatif minim ruang dialog terutama untuk kelompok-kelompok Muslim (konservatif, red.). Kekecewaan, kemarahan dari kelompok ini terutama kelompok kanan jika tidak di-mantain (kelola, red.) maka ini akan terkonsolidasi dengan baik untuk memberikan dukungan kepada siapa yang mereka dukung,\" kata Umam, Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute.Walaupun demikian, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak lagi menguat apabila dibandingkan dengan Pilpres 2019.Politik identitas sempat menguat saat Pilpres 2019 karena pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu memanfaatkan sentimen yang tumbuh dari kelompok kanan/konservatif dan kelompok nasionalis.Namun, Umam ragu langkah yang sama kembali berulang karena Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mulanya jadi pesaing kuat Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih berkoalisi bersama pemerintah.Keputusan itu, menurut Umam, diprediksi dapat mengurangi dukungan dari kelompok kanan/konservatif terhadap Prabowo.“Saya tidak yakin Prabowo akan menggunakan kartu AS politik identitas lagi, karena (dia) sudah dianggap inkonsisten dengan klaim dan langkah-langkah politiknya,\" ucap Umam.Ia juga menilai capres potensial lainnya seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan kemungkinan tak terlalu memanfaatkan politik identitas dalam kampanye-nya, karena itu kontraproduktif.Anies memang pernah mendapatkan dukungan suara dari politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun situasinya saat itu, Anies berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ujarnya.\"Kalau, misalnya, Anies menggunakan isu yang seperti saat Pilkada, saya pikir itu kurang begitu produktif,\" ujar dia.Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai partai politik terutama yang berasal dari kelompok Islam sulit menghindar dari politik identitas.Ia juga menyampaikan politik identitas sah digunakan oleh partai politik selama itu masih dalam batas wajar.\"Politik identitas dalam batas wajar dalam pandangan kami itu sah-sah saja, misalnya, platform partainya ahlussunnah wal Jama\'ah yang dikedepankan politik (Islam) wasathiyah (moderat, red.). Itu yang kami (PPP) kembangkan,” kata Baidowi.Ia menjelaskan politik identitas jadi problem ketika digunakan melampaui batas yang wajar, dan diiringi oleh penyebaran berita bohong atau kabar sesat. (Ida/ANTARA)
Bisnis Para Buzzer, Jualan Isu Toleransi Ujungnya Cari Donasi
Jakarta, FNN – Para buzzer istana menggunakan isu toleransi untuk meraih simpati masyarakat dan meraup donasi. Sesungguhnya mereka berbinsis dengan mengeksploitasi isu yang sangat peka, yakni agama, khususnya Islam. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaran akademisi Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 19 April 2022. “Ini fenomena yang menjelaskan bagaimana publik akhirnya mencium jejak-jejak bisnis atau jejak-jejak manipulasi di balik isu toleransi. Orang nggak percaya kalau Cokro TV terus berupaya memprovokasi bahkan mengeksploitasi tema-tema yang sifatnya peka yaitu agama,” papar Rocky. Rocky menyayangkan Cokro TV yang memilih tema itu untuk jualan, sebab sebetulnya masa depan kita, harusnya tidak lagi membicarakan hal itu. “Jadi seolah-olah ada ketakutan besar bahwa Islam ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat untuk menghasilkan pemerintahan khilafah. Cokro TV bukan sekadar terjebak pada momok itu, tapi Cokro TV akhirnya menikmati itu sebagai bisnis seperti yang diterangkan oleh Bapak Tony Foo,” tegasnya. Sebagai CFO, Tony Foo mampu melihat bagaimana pemberitaan dari Cokro TV. “Ini sebetulnya terkait dengan semacam kepanikan di dalam kelompok ini yang merasa kalau tidak ada burning issue, isu yang membakar, maka mereka tidak akan hidup. Itu terlalu lama isu itu dibuat-buat,” tegasnya. Sebagai pengelola TV YouTube, Cokro TV tampaknya malas menonton TV Internasional yang menyajikan berta-berita teraktual. Dunia bahkan sudah mengutuk Islamofobia. Perancis memberi hukuman kepada mereka yang masih Islamofobia. Demikian juga Amerika. “Dunia sudah berubah tapi kawan-kawan di Cokro TV seperti masih hidup di dalam tempurung kosong,” tegasnya. Soal tempurung ini rupanya juga menjangkiti Menkeu Sri Mulyani. Bisa jadi karena sering menonton Cokro TV. “Sialnya sekarang Sri Mulyani, tempurung kelapa pun dia pajakin. Jadi sebetulnya kita lihat suatu keadaan di mana bangsa ini sudah seharusnya dituntun dengan pemikiran yang cerdas, tetapi ini nggak mampu Cokro TV karena memang itu didesain oleh oligarki dan dipake sebagai corong untuk menakit-nakuti minoritas,” tegasnya. Kegeraman terhadap hadirnya Cokro TV yang memproduksi permusuhan terhadap Islam sesungguhnya telah terbuka secara gamblang dengan pernyataan lugas Tony Foo yang tak sudi menerima ucapan Hari Raya umat Kristiani dari Guntur Romli. “Sebetulnya, Pak Tony ini adalah contoh dari minoritas berakal sehat. Dia juga tahu bahwa kelompok ini temanya itu-itu doang. Ini kan terbukti dari sesorang yang sebetulnya jauh dari hiruk pikuk politik, seorang CFO sehari-hari melihat mahalnya harga saham akhirnya musti memberi komentar politik. Itu contoh kongkrit supaya kawan-kawan di Cokro itu sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk terhadap masa depan bangsa,” papar Rocky. Tragedi Ade Armando dan Guntur Romli yang semuanya orang Cokro TV telah membuka mata hati masyarakat tentang siapa Cokro TV. “Kayaknya Cokro TV menyuplai semacam racun yang pada akhirnya berbalik pada mereka. Dalam bahasa latin ada istilah yang artinya ‘kau makanlah racunmu sendiri’,” kata Rocky. Kawan-kawan ini kata Rocky akhirnya menjadi objek tertawaan dari kaum minoritas yang mereka bela, padahal Pak Tony Foo itu menganggap ia nggak usah dibela. \":Wong kalian datang hanya untuk donasi kok,\" kata Rocky. \"Jadi dari toleransi berujung donasi. Kelompok itu akhirnya tersisih dari pembicaraan-pembicaraan tentang kenegaraan. Karena Presiden Jokowi tidak tahu soal semacam ini karena itu menganggap bahwa Presiden Jokowi ikut mensponsori isu toleransi untuk menjaga ketegangan politik,\" pungkas Rocky. (ida, sws)
Biaya Akses NIK Hingga Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Lima berita politik pada Minggu (17/4) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Kemendagri tarik biaya akses NIK hingga beragam berita terkait Pilres 2024.1. Komisi II akan cermati mekanisme Kemendagri tarik biaya akses NIKAnggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.\"Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,\" kata Rifqi di Jakarta, Minggu.2. FPKS: Internasional harus bersikap serangan Israel ke Masjidil AqsaKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk keras aksi Israel menyerang umat Muslim yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa pada Jumat (15/4) dan meminta dunia internasional bersikap tegas untuk menghentikan aksi Israel tersebut.\"Serangan brutal Israel tersebut melanggar tiga kesucian sekaligus, yaitu: melanggar kesucian tempat (Masjidil Aqsa), melanggar kesucian bulan (bulan suci Ramadhan), dan melanggar kesucian HAM,\" kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.3. Perludem: Irisan pemilu/pilkada pengaruhi integritas penyelenggaraAnggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan irisan tahapan pemilihan umum dan pilkada pada tahun 2024 membuat beban berat petugas penyelenggara pemilu yang berpotensi memengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas pemilu.\"Penyelenggara akan sulit bisa bekerja dengan baik dan maksimal bila bebannya bukan hanya besar, melainkan juga rumit dan kompleks,\" kata menjawab Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Minggu.4. AHY nyatakan Demokrat buka peluang berkoalisi kepada semua partaiKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Partai Demokrat membuka peluang untuk berkoalisi kepada seluruh partai politik, dan ingin secara aktif melakukan komunikasi dengan seluruh partai politik menjelang Pemilu 2024.\"Kami membuka peluang dan juga ingin sekali secara aktif saya melakukan silaturahim dan berkomunikasi dengan semua parpol. Karena di dalam politik kan semuanya masih mungkin,\" kata AHY kepada wartawan di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Minggu malam.5. Panglima TNI tegaskan komitmen lestarikan nilai-nilai PancasilaPanglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa pihaknya akan tetap loyal dan akan meneruskan cita-cita Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di Republik Indonesia.“Terima kasih atas semua wejangan dan sharing dari bapak. Kami pasti akan loyal dan akan meneruskan cita-cita BPIP untuk melestarikan Pancasila,” kata Andika yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, Minggu. (Ida/ANTARA)
