POLITIK
Vaksinasi akan Digencarkan Setelah Salat Tarawih
Jakarta, FNN. Pemerintah berencana untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi setelah salat Tarawih di rumah-rumah ibadah guna mendorong kemudahan masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi COVID-19.\"Pemerintah akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai Tarawih, dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal bus, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama,\" kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas evaluasi PPKM dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Luhut, peningkatan kemudahan masyarakat menjangkau gerai-gerai vaksinasi tersebut menjadi langkah penting bagi upaya Pemerintah menjaga momentum baik situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.Luhut menyatakan saat ini situasi pandemi COVID-19 varian omicron relatif terkendali dengan penurunan kasus harian sebesar 97 persen dibandingkan titik puncak, kasus aktif nasional turun 83 persen dibandingkan puncak yang saat ini berada di bawah 100.000 kasus aktif.Berdasarkan tingkat rawat inap di rumah sakit juga turun hingga 85 persen serta tingkat okupansi (BOR) hanya 6 persen serta tingkat positivity rate di bawah standar WHO, yakni 4 persen.\"Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik Idulfitri tahun ini, laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi,\" kata Luhut.Saat ini tingkat vaksinasi dosis penguat atau booster baru mencapai 23,6 juta, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 159,9 juta.Di sisi lain, Luhut mewakili Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah selama bulan puasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, yakni penggunaan masker, pengecekan suhu, dan memastikan saluran udara yang baik di tempat-tempat ibadah.\"Selain itu, Pemerintah juga membagikan masker dan sabun pencuci tangan kepada masjid-masjid untuk masyarakat yang sedang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan,\" katanya.(Ida/ANTARA)
Penerapan Digitalisasi Dalam Tahapan Pemilu 2024 Harus Diupayakan
Jakarta, FNN. Ketua Komisi DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menerapkan sistem digital dalam tahapan Pemilu Serentak 2024 agar pelaksanaannya semakin sederhana, mudah, dan menyenangkan.\"Prinsipnya, kami ingin pemilu ke depan semakin memudahkan untuk kita semua, termasuk pemilih. Salah satu yang digunakan adalah penggunaan sistem teknologi, sehingga muncul gagasan untuk menggunakan digitalisasi,\" kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menilai dalam digitalisasi pemilu atau e-election terdapat hal yang harus diperhatikan, antara lain rekap elektronik (e-rekap) dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting).Penggunaan sistem e-voting, menurutnya, memang harus hati-hati karena sistem tersebut sudah tidak digunakan di sejumlah negara karena rawan dimanipulasi oleh peretas.\"Saya skeptis tentang e-voting, karena mungkin ada sistem lain untuk pemungutan suara yang aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan suara rakyat sebagai hasil akhir pemilu,\" jelasnya.Sementara itu, terkait penggunaan e-rekap, lanjutnya, sistem itu sudah pernah dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, namun masih perlu dievaluasi untuk mengetahui kekurangannya.Dia menegaskan Komisi II DPR mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.Menurutnya, Komisi II DPR sudah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa pihaknya menjalankan tugas sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur peraturan perundang-undangan itu. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mengupayakan Penggunaan Vaksin Halal
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal, khususnya vaksinasi dosis penguat (booster), kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran.\"Saya kira itu (vaksin halal) harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang tidak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal,\" kata Edy di Jakarta, Senin.Permintaan penggunaan vaksin halal, kata dia, harus didengarkan Pemerintah karena saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana di awal-awal pandemi COVID-19.Edy mengatakan bahwa permintaan umat Islam dalam penggunaan vaksin halal adalah hal yang sangat wajar, bahkan sepatutnya Pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal yang harus sesuai dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.Ia berpendapat bahwa saat ini posisi Pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan, tetapi semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.\"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya ada, harus halal. Akan tetapi, kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan, ya, seadanya,\" ujarnya.Edy menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa pandemi COVID-19.Ketika memasuki tahap vaksin penguat (booster), menurut dia, sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan Pemerintah pada vaksinasi booster.Apalagi, menurut dia, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka risiko terkena COVID-19 rendah sekali, artinya makin banyak rakyat yang sudah vaksin booster makin bagus untuk mereka\"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka melakukan vaksinasi booster,\" ujarnya.Ia mendukung kebijakan Pemerintah, yaitu masyarakat yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti booster, termasuk kebijakan terbaru bagi pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum mendapatkan dosis penguat, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test. (Ida/ANTARA)
ASN di Garut Dilarang Menggelar Buka Bersama di Restoran
Jakarta, FNN. Bupati Garut di Jawa Barat, Rudy Gunawan, menyampaikan aturan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar buka bersama di restoran saat Ramadhan, jika dilanggar akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.\"Jangan di restoran, kalau di restoran saya tindaklah. Saya sudah katakang tadi kalau masyarakat biasa silakan saja, tapi untuk ASN tidak boleh dinas-dinas buka bersama di restoran,\" kata dia, di Garut, Senin.Ia menuturkan saat ini Kabupaten Garut masih pandemi Covid-19, dan kondisi masyarakat masih membutuhkan perhatian untuk menumbuhkan perekonomian setelah dua tahun digempur wabah Covid-19.Bupati khawatir kegiatan buka bersama yang digelar kalangan ASN itu khawatir kesannya seperti berfoya-foya sehingga perlu dicegah dengan larangan buka bersama di restoran. \"Kalau mengadakan kegiatan hanya untuk foya-foya saya tindak, dengan kabidnya dengan kasi (kepala seksi)nya saya tindak,\" katanya.Ia menyarankan ASN di lingkungan Pemkab Garut yang ingin buka bersama sebaiknya dilaksanakan di kampung-kampung yang daerahnya kesulitan dan membutuhkan upaya untuk mendongkrak perekonomiannya.Selain itu, kata dia, melaksanakan buka puasa dengan melibatkan anak yatim, misalkan suatu dinas menggelar acara dengan membawa anak yatim ke restoran.\"Kalau mau buka bersama dengan anak yatim, kalau bawa anak yatim boleh, sekali-kali ajak, kalau misalkan ini ada dinas mana yang mau buka bersama dengan anak yatim di Kentucky (KFC) di mana boleh,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Mental Jokowi Otoriter dan Totaliter
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sependapat dengan Amien Rais yang menyebut Jokowi dan tangan kanannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengidap megalomania karena saat ini cenderung berupaya melakukan segala cara agar tetap berkuasa. “Jadi kalau memang Pak Amien sebutkan Jokowi dan Luhut megalomania, itu betulnya 112 persen,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 04 April 2022. Ambisi melanggengkan kekuasaan yang sedang diupayakan Jokowi melalui loyalisnya dilakukan secara rapi dan terus menerus hingga masyarakat menyimpulkan bahwa Jokowi tak hanya otoriter tetapi juga totaliter. “Dan itu memang dirapikan jalannya menuju pada suatu waktu, kita akan anggap bahwa di dalam diri Pak Jokowi ternyata ada mental otoriter atau bahkan totaliter,” tegasnya. Rocky menilai, Jokowi seolah-olah menyelundupkan ambisinya itu dengan membujuk orang segala macam, tapi di ujungnya adalah totalitas untuk totaliterisme. “Karena kalau dia otoriter, pakai aja kekerasan. Selesai kan. Tapi ini totaliter. Totalilter itu lebih dari otoriter. Itu bahayanya,” lanjutnya. Rocky menegaskan bahwa di zaman demokrasi ada upaya untuk membatalkan prinsip konstitusi. “Jadi yang kita halangi bukan sekadar karena Jokowi ingin melompati konstitusi, tapi karena memang dia gak punya prestasi. Kalau soal konstitusi, ya itu soal normatif, udah dibilang lima tahun. Tapi kalau dia nggak punya prestasi, apa dasarnya untuk zigzag terus dan gak mau terbuka untuk mengatakan, saya nggak mau, menolak,” paparnya. Kepura-puraan ini yang kemudian ditangkap dengan baik oleh para loyalisnya, seperti Airlangga, Muhaimin dan Zulkifli Hasan. “Dari awal dia memang inginkan itu. Dan itu yang menyebabkan orang-orang yang dekat dia, seperti Airlangga, Muhaimin dengan sangat aktif terus melakukan gerilya,” paparnya. Dikatakan Rocky bahwa pemahaman demokrasi Jokowi berbeda jauh dengan Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. “Pak Habibie dan Pak SBY itu orang-orang yang paham betul demokrasi. Bacaannya bagus dan tercerahkan karena melihat peristiwa di dunia. Itu dibaca dengan baik oleh Habibie dan SBY. Yang sekarang ini Pak Jokowi nggak punya bacaan, gak tahu apa itu demokrasi. Jadi kalau Pak Liddle (Indonesianis asal Amerika Serikat, William Liddle) akhirnya menulis macam itu, itu artinya Pak Liddle menganggap bahwa Jokowi sebetulnya nggak paham demokrasi,” tegasnya. Sebetulnya, apa yang dikatakan Liddle, masyarakat Indoenesia sudah paham, tetapi karakter bangsa kita yang tidak mau ribut, lebih baik diam dari pada dihardik buzzer. “Walaupun kita dari awal sudah tahu juga ketika justru Profesor Profesor asing itu yang meneliti watak dari Pak Jokowi. Kalau kita yang ngomong nanti dibully buzer kan. Semua ini yang menunjukkan bahwa ini cebong-cebong ini memang dari awal itu disulap untuk jadi manggut-manggut,” katanya. Rocky mencatat ada hal penting dari Liddle yakni Jokowi punya tampang sederhana tetapi watak yang sebaliknya. “Ini yang penting dari Pak Liddle dan dia melihat ada watak galak,” katanya. Jadi, kebengisan itu sebetulnya diselundupkan lewat bahasa tubuh yang seolah-olah ia orang sederhana. “Pak Jokowi datang dari kalangan sipil, dia sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa, makin lama kita baca bahwa memang semua itu dipalsukan di dalam pencitraan kamera, dalam agenda settingnya pers yang dikuasai oleh oligarki yang pro Jokowi dalam bahasa tubuhnya, bahkan apalagi survei,” pungkasnya. (ida,sws)
Megalomania yang Ada di Jokowi Sudah Jadi DNA Rezim
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung sependapat dengan Amien Rais yang menyebut Jokowi dan tangan kanannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengidap megalomania karena saat ini cenderung berupaya melakukan segala cara agar tetap berkuasa. Dalam dunia psikologi, megalomania berarti sebuah keyakinan pada diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Rocky menegaskan bahwa keyakinan tersebut tak sekadar berupa sikap sombong, akan tetapi merupakan bagian gangguan jiwa. Apa yang dikatakan Amien Rais tentang Jokowi, Rocky sepenuhnya sepedapat dan mengakui kehebatan Amien yang mampu merumuskan secara ringkas terhadap penyakit megalomania yang disebut-sebut diderita Jokowi selaku orang yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Pak Amien itu betul-betul merumuskan secara ringkas sebagai orang yang berpengalaman di dalam mengolah dan menguliti kekuasaan. Pak Amien tahu bahwa memang ini gejala megalomania dan meskipun baru gejala dia sudah menetap menjadi DNA dari rezim ini, nggak mau turun.” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 04 April 2022. Rocky menyebut Jokowi telah melakukan tindakan yang memalukan dengan mengorganisir keinginannya lewat orang-orang terdekatya. Perilaku ini dipantau juga oleh analis internasional khususnya dari Amerika Serikat dan Australia. “Segala macam cara diorganisir. Dan itu memalukan karena diintip juga oleh analis-analis internasional tentang Indonesia. Australia, Amerika, semua sepakat bahwa ini memang megalomania. Beberapa orang masih sopan seolah-olah Pak Jokowi ditegur dong. Ya memang Jokowi sendiri yang megalomania, masa megalomanianya dukun,” paparnya. Praktik berpolitik semacam ini kata Rocky bersumber dari keinginan Jokowi untuk terus bertahan di Istana sehingga membuat bangsa terus dalam kondisi carut-marut. “Politik ini bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini,” ujar jebolan Universitas Indonesia itu. Lebih lanjut, Rocky Gerung memuji kualitas berpolitik Amien Rais dengan pengalamannya yang segudang. Rocky menilai pendiri Partai Ummat itu konsisten menjaga reformasi dari penyelewengan yang dilakukan penguasa. Selain itu, dia menilai Amien Rais sangat memahami celah-celah kecil yang memungkinkan menjadi sumber berkembangnya maling uang rakyat atau tindakan koruptif yang dapat merongrong NKRI. “Politik etis kualitatif tetap ada pada Pak Amien, dia paham lorong-lorong tikus tempat kekuasaan bersembunyi,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa ngamuknya jubir Luhut Binsar atas pernyataan Amien Rais tak bisa disejajarkan. “Jauh ilmunya jubir Pak Luhut dibanding dengan Pak Amien. Pak Luhut aja nggak bisa dibandingkan dengan Pak Amin, dan dari awal dia konsisten tentang hal ini,” paparnya. Diakui Rocky, walaupun Amien Rais ada masalah di PAN, itu hanya soal-soal kalkulasi politik kuantitatif. Tetapi politik etis, politik kualitatifnya, tetap ada pada Pak Amien,” pungkasnya. (ida, sws)
Revolusi Prancis Dipicu Kenaikan Harga dan Utang Besar
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN dan Pemerhati Sosial Politik KITA lihat sebentar situasi di Parncis menjelang akhir abad ke-18. Tepatnya sekitar 1780-an. Situasi di bawah sangat parah. Kehidupan rakyat cukup menderita. Pemerintah tak perduli dengan kesusahan rakyat. Harga-harga keperluan hidup meroket. Gagal panen terjadi di mana-mana. Pengangguran meluas. Utang negara menggunung. Raja tak mampu mengatasi keadaan. Perekonomian mengalami depresi berat. Di lingkungan Istana, para penguasa tidak ikut merasakan penderitaan. Kemewahan hidup mereka tak berubah. Dan di tengah penderitaan ini, kerajaan memberlakukan sistem perpajakan yang sangat memberatkan rakyat kecil. Kesulitan hidup rakyat inilah yang kemudian mengakumulasikan kemarahan terhadap pemerintah yang berbentuk kerajaan. Rakyat yang tadinya tidak berani melawan, akhirnya secara otomatis bergerak sendiri. Kalau sebelumnya tidak pernah ada elemen radikal di tengah masyarakat, penderitaan hidup itu rupanya sekaligus menjadi penyulut radikalisme. Bermunculan kelompok-kelompok yang tak takut mati. Raja Louis XVI sebetulnya ingin mengundurkan diri. Tapi, ada saja yang membisikkan kepadanya agar bertahan. Elit penguasa tidak rela melakukan reformasi. Para elit itu sudah merasakan kenyamanan yang berat untuk ditinggalkan. Kemarahan rakyat mencapai titik puncak. Revolusi tak terelakkan. Pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu Penjara Bastille yang menjadi lambang kezaliman kerajaan. Di Bastille-lah para penguasa mengeksekusi lawan-lawan politik mereka. Dengan cara yang sangat kejam. Penyerbuan Bastille berdampak luas. Sebab, Bastille adalah pusat kezaliman pemerintah. Pemerintah Raja Louis XVI runtuh. Raja pun mengalami nasib yang sangat tragis. Dia dieksekusi mati. Sejarah Revolusi Prancis memang sangat menarik. Dari sini kita memahami bahwa rakyat menjadi radikal ketika kehidupan mereka sangat susah. Dan ketika pemerintah semakin sewenang-wenang.[]
Ingatkan Luhut, LaNyalla: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode akan Picu Kemarahan Publik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak meneruskan polemik penundaan pemilu 2024. Menurutnya, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik. “Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar senator asal, Minggu (3/4/2022). LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28% menjadi 23%. “Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang LaNyalla. Menurut LaNyalla, disaat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. “Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla. Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. “Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang LaNyalla. LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla.(*)
Luhut Memprovokasi Rakyat Supaya Cintai Jokowi, Rocky Gerung: Tak Ada Satu Pun yang Bisa Dibanggakan
Jakarta, FNN – Di depan para kepala desa dan perangkatnya Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk bersyukur memilik sosok presiden seperti Jokowi. Luhut meyakini, saat ini Indonesia memegang peranan sebagai penyelenggara KTT G20. Begitu juga sosok Jokowi yang memiliki peran yang vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini. \"Presiden Jokowi memainkan peran yang sangat vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini,\" kata Luhut, Selasa 29 Maret 2022. Menanggapi kliam Luhut yang berlebihan, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT G20 itu giliran, bukan prestasi. Siapapun presidennya, KTT G20 jelas di Indonesia karena sudah terjadwal Demikian pernyataan Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 02 Maret 2022. Menurut Luhut, Presiden Jokowi tidak punya pemihakan kepada rakyat kecil. “Kalau Jokowi berpihak pada rakyat kecil, mustinya subsidi jangan dicabut, tapi selama Jokowi jadi presiden banyak sekali subsidi yang dicabut,” tegasnya. Perihal perintah Luhut agar rakyat mencintai Jokowi, Rocky menegaskan bahwa tidak ada hal yang membuat rakyat cinta dan bersyukur. “Apa yang dibanggakan dari Jokowi, tidak ada. Ada tiga hal seseorang bisa dibanggakan, pertama dia bikin keakraban sosial, kedua dia dibanggakan oleh internasional, dan ketiga demokratis,” paparnya. Dari ketiga syarat itu, kata Rocky tak ada sama sekali pada Jokowi. Di bidang ekonomi, disparitas semakin tinggi. Dia juga melanggar konstitusi yang sudah demokratis. Provokasi Luhut agar rakyat mencintai Jokowi adalah bentuk lain dari Luhut yang akhirnya frustasi mencari alat ukur memuji Jokowi. “Kejujuran kita sebagai wujud kepekaan terhadap situasi, itu datang dari hati nurani rakyat, bukan disuruh-suruh oleh penguasa,” tegasnya. Lebih jauh, Rocky Gerung menganggap ucapan yang dilontarkan Luhut Pandjaitan adalah akibat kegagalannya untuk membujuk publik memberikan dukungan kepada Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Tim sukses Jokowi saat ini sedang berupaya melakukan kampanye untuk membuat orang nomor satu di Indonesia itu memimpin selama tiga periode yang jelas-jelas melawan konstitusi. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap pemimpin negara hanya bisa memimpin maksimal dua periode dengan per periodenya menjabat selama lima tahun. Pada saat ini, Jokowi telah memasuki tahun ketiga dari periode kedua dan akan lengser pada 2024. \"Saya bisa merasakan kegundahan hati pak Luhut karena beliau sebagai penasehat utama Pak Jokowi gagal membujuk publik untuk percaya pada Presiden,\" kata Rocky. Luhut juga aneh, ia meminta rakyat memuji sesuatu yang dibantah sendiri oleh Jokowi, yakni baru saja Jokowi marah-marah pada para menterinya yang gemar impor. Menurut Rocky, rakyat bisa mengapresiasi Jokowi asalkan datang dari hati masing-masing masyarakat, bukan melalui big data yang digembor-gemborkan Luhut Pandjaitan. \"Itu konyolnya Pak Luhut kan. Jadi semua orang menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan, misalnya apa sebetulnya yang bisa diberikan pada pak Jokowi, tentu orang masih bersiap untuk menghormati beliau, kalau beliau sungguh-sungguh menyadari kedudukannya sebagai kepala negara yang melindungi masyarakat dengan konstitusi,\" ujar Rocky Gerung. Keadaan pada saat ini menurut Rocky Gerung, Indonesia melangkah dalam kekacauan, dinilai tidak bisa menjadi alasan rakyat untuk bersyukur dengan dipimpin oleh Jokowi. (sof, sws)
Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jatim Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi
Solo, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tak terjadi penyimpangan. Menurut LaNyalla, distribusi harus diawasi agar tak terjadi gangguan pada sektor lain seperti penyaluran logistik atau lainnya. \"Pengawasan harus diperketat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar akan berdampak pada banyak hal,\" kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat. Karena, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, maka terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas. \"Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah,\" tegasnya. LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tak melakukan penimbunan. \"Kepada siapapun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Pertamina menyampaikan bahwa pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. \"Berangkat dari hal tersebut, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar non subsidi. Masyarakat yang masuk kategori mampu baiknya membeli solar non subsidi,\" katanya.(*)
