POLITIK
Rencana Aksi Hadapi Arus Mudik Sudah Siap 100 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan rencana aksi pemerintah untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2022 sudah siap 100 persen.Moeldoko dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Selasa, mengatakan kesiapan rencana aksi tersebut terlihat dari seluruh sarana-prasarana, baik transportasi laut, udara, dan darat, termasuk di dalamnya jalan tol dan jalan non-tol, pengelolaan lalu lintas, ketersediaan bahan bakar minyak, listrik hingga pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19.“Dari laporan masing-masing kementerian tadi menunjukkan bahwa rencana aksi kesiapan menghadapi arus mudik sudah 100 persen, tinggal butuh koordinasi dan kolaborasi antarkementerian/lembaga,” kata Moeldoko usai memimpin Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Polri, Satgas Penanganan COVID-19, dan sejumlah lembaga terkait, Selasa.Pemerintah siap mewujudkan layanan mudik yang aman dan layanan mudik yang sehat, kata Moeldoko. Ia menekankan pentingnya masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan pelayanan mudik Lebaran. Menurutnya, mudik tahun ini sangat krusial karena diperkirakan terdapat mobilitas dari 85,5 juta pemudik yang memiliki euforia tinggi karena dalam dua tahun terakhir tidak mudik.Oleh karena itu, Moeldoko meminta aparat di lapangan harus sigap, responsif, dan dapat mengambil langkah cepat untuk mengatasi semua persoalan di lapangan.“Aparat harus turut memberikan kenyamanan kepada pemudik, jangan malah memberikan kejengkelan karena kemacetan, kejengkelan karena cari BBM sulit, dan cari toilet susah. Ini semua harus bisa diantisipasi. Intinya, jangan memberikan persepsi bahwa pemerintah tidak bisa mengatur mudik,” ujarnya.Ia mengingatkan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa protokol kesehatan selama kegiatan mudik harus dilaksanakan, termasuk syarat vaksin.Pelaksanaan ketentuan protokol kesehatan dan persyaratan vaksin untuk mudik harus mengacu pada satu regulasi agar implementasi di lapangan tidak berbeda-beda dan tidak membingungkan masyarakat.\"Jangan sampai nanti perjalanan darat beda dengan udara dan laut. Aturannya harus satu, harus sama. Jangan membuat masyarakat bingung,\" ucapnya.Pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi, kata dia, harus dilakukan secepat mungkin agar tidak malah menimbulkan kemacetan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik Lebaran pada 29 April 2022 bersamaan dengan mulainya cuti bersama.Pada arus mudik Lebaran 2022, terdapat potensi pergerakan nasional mencapai 31,6 persen dari penduduk Indonesia atau sebanyak 85,5 juta orang.Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menjadi daerah asal perjalanan terbanyak, yakni 14,6 juta orang, kemudian kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) 14,0 juta orang, Jawa Tengah 12,1 juta orang, Jawa Barat 9,2 juta orang, dan Sumatera Utara 4,0 juta orang. (Ida/ANTARA)
Pergerakan Indonesia Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Pergerakan Indonesia Sereida Tambunan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan mengecam aksi pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat demonstrasi 11 April di depan Gedung DPR Jakarta.\"Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan mengecam aksi brutal pengeroyokan Ade Armando,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Menurutnya, aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa di berbagai daerah pada Senin (11/4) dilakukan secara damai dengan tuntutan sesuai konteks lokal di daerah masing-masing.Namun, lanjutnya, dari seluruh aksi demonstrasi di berbagai kota, ada satu benang merah tuntutan mahasiswa, yaitu menolak penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode itu bergulir dari elite partai politik, antar lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu juga muncul dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang merupakan para pembantu Presiden, katanya.\"Maka wajar jika kemudian wacana ini direspons dengan aksi massa mahasiswa di seluruh Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi sudah tegas melarang para pembantunya bicara wacana tiga periode, namun aksi mahasiswa ini menjadi peringatan bagi para elite politik untuk tidak main-main menggulirkan wacana tersebut,\" jelasnya.Dalam sejarah bangsa, lanjutnya, mahasiswa merupakan salah satu tolok ukur demokrasi. Pergerakan Indonesia sendiri, tambahnya, adalah organisasi rakyat yang percaya pada proses demokratis berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.\"Dengan mengamati perkembangan terkini, maka kami mengambil sikap secara organisatoris. Pertama, menolak secara tegas dan lugas wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena hal itu telah melanggar Undang-undang Dasar Negara RI 1945 pasal 7, yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Kemudian, lanjutnya, proses penyelenggaraan pemilu juga sudah ditetapkan berdasarkan peraturan, persiapan, dan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga harus berjalan tepat waktu.\"Kedua, mendukung segala bentuk aksi demonstrasi massa yang dilandasi semangat perjuangan konstitusional dan kemanusiaan. Kami menilai bahwa demonstrasi adalah sarana demokrasi rakyat dalam menyatakan pendapat disertai prinsip kewarganegaraan, tanpa disertai aksi brutal dan upaya gerakan makar,\" katanya.Ketiga, dia menentang aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan tiga periode Presiden Jokowi. Tindakan itu akan merusak kemurnian aksi mahasiswa dan garis rakyat yang berdemonstrasi dengan prinsip kemanusiaan.\"Sekaligus kami meminta pihak aparat keamanan untuk melakukan tindakan kepada pelaku brutalisme, dan aparat keamanan tidak melakukan represi kepada massa aksi,\" tukasnya.Keempat, dia menuntut pembebasan para demonstran yang tidak terkait tindak pidana. Mereka yang hadir dinilai menyuarakan pendapat dilindungi oleh UUD Negara RI 1945, katanya.\"Kami berharap sikap ini menjadi energi untuk tetap menjaga proses demokrasi yang konstitusional dan menjunjung nilai kemanusiaan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Aparat Diminta untuk Menindak Tegas Pelaku Penganiayaan Ade Armando
Jakarta, FNN - Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) meminta aparat menindak tegas pelaku penganiaya aktivis Ade Armando. \"Apa pun alasannya, apa yang menimpa Pak Ade Armando adalah sebuah pertunjukan aksi kebrutalan yang sangat memalukan, memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan untuk situasi keamanan di Indonesia sebagai negara hukum,\" kata Ketua ANBTI Nia Sjarifudin dalam keterangannya di Jakarta Selasa. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika berharap aparat keamanan segera menindak tegas para pelaku melalui jalur hukum yang ada.Menurut dia, sangat disayangkan di tengah aksi mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dinodai dengan adanya penyusupan-penyusupan dari pihak-pihak atau orang-orang yang tidak mempunyai moral. \"Kami mendukung aksi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sehat untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,\" katanya. ANBTI mengharapkan kelompok mahasiswa terus membangun narasi kritis dan dialogis dalam membawa aspirasinya karena proses reposisi mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai tanggung jawab dalam menata masa depan bangsa. \"Sangat disayangkan ada insiden yang terjadi menimpa Bang Ade Armando juga harus menjadi bagian yang dikritisi teman-teman mahasiswa dalam menolak segala bentuk kekerasan. Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah,\" ucapnya. ANBTI berharap mahasiswa juga mempunyai komitmen kuat dan aktif dalam menolak semua bentuk kekerasan dengan alasan apa pun. Sebelumnya, aksi pengeroyokan terhadap aktivis Ade Armando terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa pada hari Senin (11/4). (Ida/ANTARA)
KPU Menargetkan Penyelesaian Peraturan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022—2027 mengaku telah menargetkan penyelesaian peraturan KPU terkait dengan Pemilu 2024 sebagai agenda awal setelah Presiden melantik mereka.\"Semoga dalam waktu dekat kami dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal,\" kata anggota KPU Hasyim Asy\'ari di Istana Negara Jakarta, Selasa.Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy\'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz sebagai anggota KPU periode 2022—2027 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 P Tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022.\"Kami menyadari KPU periode 2022—2027 tidak sendirian, kami akan melanjutkan program-program persiapan yang sudah dilakukan KPU periode 2017—2022,\" kata Hasyim.Seperti diketahui, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022, sedangkan pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.\"Dalam situasi yang makin mendekati tahapan pemilu, kita ketahui rencana Pemilu 2024 pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dan tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022 sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari menuju penahapan Pemilu 2024,\" ungkap Hasyim.Disebutkan pula bahwa KPU akan konsolidasi internal untuk pelajari apa saja yang sudah dilakukan KPU periode sebelumnya. Selain itu, juga melakukan diskusi mendalam untuk mempersiapkan menjadi bahan rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, KPU, dan badan penyelenggara pemilu pada hari Rabu, 13 April 2022.Ia menyadari sebagai manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, pihaknya mohon dukungan, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam rangka menjalankan mandat sebagai penyelenggara Pemilu 2024.\"Kami mohon doa segenap warga, dukungan Presiden, Pemerintah, DPR, partai politik, lembaga masyarakat, teman-teman media, teman-teman NGO/LSM, dan seluruh warga bangsa agar Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan akutanbel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,\" kata Hasyim.Hari ini, selain melantik tujuh orang anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022—2027, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Hrwyn Jefler Hielsa Malonda berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 P tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022.Komisi II DPR telah menetapkan tujuh nama anggota KPU dan lima nama anggota Bawaslu terpilih pada tanggal 17 Februari 2022 setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon.Penetapan 12 nama setelah Komisi II DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu sejak 14 Februari 2022. (Ida/ANTARA)
Sidang Paripurna Menyetujui Tiga RUU DOB di Papua Menjadi Usul Inisiatif DPR
Jakarta, FNN - Sidang Paripurna DPR ke-19 pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.\"Apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR yaitu RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah dan RUU tentang Pegunungan Tengah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI,\" Kata Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dijawab \"setuju\" oleh pada anggota dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pandangan mini dari delapan fraksi untuk RUU itu disampaikan secara tertulis dan satu fraksi dibacakan langsung.Puan telah mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk membacakan pandangan mini fraksi, namun hanya Fraksi Demokrat yang mau membacakan-nya.Sebelumnya, tiga RUU itu telah disetujui Panitia kerja (Panja) dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU bersama Badan Legilasi (Baleg) DPR RI.Wakil Ketua Panitia kerja (Panja) Acmad Baidowi menjelaskan menjelaskan hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tiga RUU yang kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul secara garis besar yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai karakteristiknya antara lain, perbaikan judul RUU menjadi pembentukan.Penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ketentuan terkait majelis rakyat papua (MRP).Perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP dan penambahan satu pasal baru mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang, setelah UU ini berlaku di dalam Bab IX ketentuan penutup. (Ida/ANTARA)
Media Asing Mensinyalir Indonesia Bakal Terjadi People Power
Jakarta, FNN – Pembatalan presiden tiga periode yang diumumkan Jokowi tak serta-merta membatalkan mahasiswa berdemonstrasi. Mahasiswa sudah satu suara dengan emak-emak, bahwa biang keladi kesulitan hidup ini harus segera turun. “Pembatalan tiga periode itu, bukan inti soalnya. Inti soalnya adalah yang riil hari ini yang harus bisa diselesaikan oleh presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerungkepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 11 April 2022. Kalau cuma isu 3 periode, kata Rocky, nanti begitu keadaan damai lagi, Pak Jokowi bisa perintahkan secara diam-diam supaya operasi Pak Luhut kembali dijalankan. “Jadi, ini mahasiswa sudah tahu itu. Dia mau sekarang buktikan bahwa minyak goreng itu bisa dikendalikan, buktikan bahwa harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan. Kita mulai dari situ karena itu suara emak-emak,”paparnya. Para emak kata Rocky, senang dengan tekad mahasiswa yang tetap berdemonstrasi, meski presiden sudah menjawab sebagian tuntutan. “Jadi tadi saya katakan bahwa emak-emak nggak ada soal sekarang melihat anak-anaknya di jalan. Maka bagi emak-emak, oke minyak goreng nggak apa-apa dinaikkan, tetapi Presiden harus diturunkan,” tegasnya. Menurut Rocky, apa yang terjadi dengan politik Indonesia terkini, dunia luar sudah paham. “Setelah ini akan tumbuh ketika internasional membuat headline-headline yang memberi sinyal tentang yang disebut people power. Dan itu mulai terjadi,” paparnya. Berdasarkan bisik-bisik dengan wartawan asing, Rocky menegaskan bahwa agen-agen intelijen asing sudah beroperasi di Indonesia yang jumlahnya dua kali lipat. “Agen Amerika mau memastikan bahwa perubahan politik Indonesia harus menguntungkan desain politik global Amerika di Pasifik. Kan itu hal yang standar bahwa gejolak politik Indonesia itu adalah variabel upaya Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di Pasifik. Jadi, kita tandai letakkan dulu sebagai jalan kaki,” tegasnya. Yang jadi catatan utama adalah kegagalan pemerintah untuk melihat kecerdasan publik bahwa publik tidak mungkin ditipu lagi oleh permainan istana. “Itu yang kemudian menyebabkan istana itu sekarang saling lempar tanggung jawab. Kan pasti semua menteri panic. Mereka sedang ada di depan TV. Semua berupaya untuk saling menunggu siapa yang duluan membuat surat pernyataan pengunduran diri,” kata Rocky. Sebetulnya sikap para menteri hari ini adalah kepengecutan. Kalau para menteri dari awal paham bahwa Jokowi udah enggak mampu, mustinya dari kemarin-kemarin memberitahu bahwa kita enggak mampu karena Pak Jokowi sendiri kasih sinyal. Menurut Rocky yang potensi untuk mengundurkan diri mustinya Sri Mulyani karena dia sudah gagal untuk memberi semangat pada Pak Jokowi supaya ekonomi bisa tumbuh. Jadi bukti bahwa kenaikan harga-harga itu berlangsung, itu artinya ekonomi kita nggak bisa lagi diolah berdasarkan kepentingan rakyat. (sof, sws)
Dandim Jambi Perintahkan Personil Pengamanan Ujuk Rasa Paham Tugasnya
Jakarta, FNN - Komandan Kodim 0415/Jambi, Kolonel CZI Sriyanto, memberikan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi alias unjuk rasa agar tidak salah dalam mengambil keputusan di lapangan.\"Hal ini kami lakukan untuk menjamin penyampaian pendapat pengunjuk rasa agar tidak keluar dari koridor dan pemahaman tugas kepada personil yang tergabung dalam satgas pengamanan unjuk rasa yang akan digelar seluruh kota termasuk Jambi hari ini,\" kata dia, di Jambi, Provinsi Jambi, Senin.Personil TNI ditugaskan membantu polisi tentang pengamanan dan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan.Pada satu sisi, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Hal ini disampaikan agar seluruh personil benar-benar memahami dengan baik, sehingga perlakuan, tindakan dan kegiatan personil di lapangan tidak menciderai institusi serta kemanunggalan dengan rakyat. \"Pengunjuk rasa yang menyampaikan pendapat, jelas dijamin UU, kegiatannya sangat legal,\" kata Sriyanto.Ia juga mengingatkan, perlu diwaspadai agar kegiatan tidak dirusak dengan hal-hal yang bersifat negatif oleh oknum demonstran, di antaranya merusak fasilitas umum, provokasi, bentrok dengan personil pengamanan dan lain-lain.Pada Senin ini (11/4), bertepatan dengan Hari Solidaritas Nasional yang membuat elemen mahasiswa dan masyarakat secara bergabung menyikapi kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak pro rakyat.\"Personil pengamanan harus benar-benar memahami akan tugas dan peran di lapangan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ragu-ragu untuk bertindak dan yang terpenting harus sesuai dengan protap yang ada. Junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI saat bertugas memberikan perbantuan pengamanan di lapangan,\" katanya.\"Posisikan diri kalian sebagai pengayom dan pengawal pengunjuk rasa dan dekati mereka, redam emosinya agar tidak timbul kerugian yang bisa berdampak pada kepentingan bersama,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Panglima Kodam Jaya Akan Menjaga Aspirasi Tersampaikan Secara Baik
Jakarta, FNN - Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto, menegaskan Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga aspirasi masyarakat agar bisa tersampaikan dengan baik dalam demo mahasiswa 11 April 2022.“Jangan berbuat anarkis. Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.Lebih lanjut, ia juga menyampaikan permohonan kepada para demonstran agar menjaga kesucian bulan Ramadhan serta bertindak sesuai dengan aturan. “Kami mohon kepada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa agar menjaga kesucian bulan Ramadhan, bertindaklah sesuai aturan,” ucapnya.Terkait dengan pengamanan unjuk rasa, Kodam Jaya telah menyiapkan 1.330 orang personel untuk mendukung tim gabungan antara Kodam Jaya dengan Polda Metro Jaya yang secara keseluruhan berjumlah 5.626 personel.Ia menjelaskan bahwa seluruh personel yang mengamankan tidak ada yang menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Ia juga berpesan agar seluruh anggota yang bertugas untuk mengamankan tidak ada yang bertindak arogan dan menangani demonstrasi dengan tindakan yang manusiawi. “Selalu disiplin sesuai tugas pokok dan kewenangan,” ucapnya.Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR dan di Istana Merdeka, yang dipusatkan di Patung Arjuna Wijaya (populer disebut sebagai Patung Kuda), Jakarta.Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya sebelumnya menjelaskan demonstrasi rasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. (Ida/ANTARA)
LSM Merekomendasikan Empat Hal untuk Memberi Kepastian Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Aliansi dari sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu merekomendasikan empat hal dapat dilakukan Pemerintah, DPR RI, penyelenggara pemilu, partai politik, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.“Hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Penyelenggara pemilu periode 2022-2027 pun telah ditetapkan dan akan segera dilantik Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden secara tegas mengatakan kepada para menteri untuk berhenti membangun opini penundaan pemilu. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami mendorong empat hal untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota aliansi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selain Formappi, perkumpulan LSM pemerhati pemilu ini juga terdiri atas Exposit Strategic, Kata Rakyat, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), PARA Syndicate, LIMA Indonesia, Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI).Empat hal tersebut adalah pertama, sembilan LSM pemerhati pemilu ini mendorong pihak penyelenggara pemilu, Pemerintah, dan DPR RI untuk segera memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai sesuai jadwal tahapan awalnya, yakni 14 Juni 2022.\"Untuk itu, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus menjadi momentum awal yang ditindaklanjuti dengan memastikan kesiapan anggaran Pemilu 2024 agar tahapannya dapat berjalan sesuai rencana,\" kata Lucius.Kedua, sembilan LSM pemerhati pemilu ini juga mendorong penyelenggara pemilu, DPR, dan Pemerintah untuk segera menginisiasi forum rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan sebelum reses DPR RI yang dimulai pada 15 April 2024.Lalu yang ketiga, mereka mendorong seluruh partai politik, Presiden beserta jajaran menteri, tokoh politik, dan elemen masyarakat untuk berhenti menginterupsi penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membangun opini penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.\"Yang terakhir, kami mendorong agar semua pemangku kepentingan mulai mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024,\" kata Lucius. (Ida/ANTARA)
DPRD Sulteng Mendukung Tuntutan Mahasiswa Menolak Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) mendukung dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira di hadapan ribuan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam unjuk rasa yang berlangsung damai di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin siang.\"Hentikan dan tindak tegas oknum ataupun kelompok yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Saya selaku Ketua DPRD Sulteng menyetujui untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan perhatian pemerintah pusat,\" katanya pula.Selain itu, katanya lagi, DPRD Sulteng juga mendukung, mendorong dan mengupayakan agar harga minyak goreng dapat turun dan stabil, sehingga dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat berpendapat menengah ke bawah khususnya.\"Kemudian kami juga mendukung dan mendorong harga bahan bakar minyak dapat stabil. Selanjutnya hentikan arogansi aparat dalam penanganan massa aksi saat berunjuk rasa,\" ujarnya lagi.Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa sejak pukul 11.00 WITA hingga selesai pada pukul 13.30 WITA berjalan damai, tertib, aman dan kondusif.Ratusan aparat yang mengawal jalannya unjuk rasa juga memberikan pengawalan yang baik dan ramah kepada para mahasiswa.Sebelum menyampaikan pernyataan sikapnya, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulteng untuk mendengar poin-poin tuntutan mereka. (Ida/ANTARA)
POPULER
