POLITIK
PNS Harus Mampu Menjadi Perekat dan Pemersatu Bangsa
Jakarta, FNN. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah mengatakan setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa.\"PNS dituntut mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan mempersatukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia saat membuka orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen MPR RI di Jakarta, Selasa.Menurut Siti Fauziah, para CPNS harus betul-betul memahami tugas dan makna sebagai seorang PNS. Pertama, menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat dituntut setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.Seorang PNS, kata dia, juga memiliki tugas memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas kepada masyarakat.\"Ini perlu ditekankan. Sebab negara kita adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, bahasa dan semuanya harus tetap bersatu,\" kata dia.Pada kesempatan itu, ia juga mengulas tentang pentingnya CPNS mencintai, memahami, menguasai dan mengimplementasikan budaya serta karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan kesantunan, kedisiplinan serta keramahannya.Dalam paparannya, ia menanyakan peserta yang menguasai budaya daerah seperti tarian dan lagu daerah. Pertanyaan itu ia lontarkan karena menilai kaum milenial tidak boleh lupa dengan budaya dan jati dirinya di tengah gempuran budaya modern.\"Dengan mengingat jati diri bangsa, maka kita bisa berharap banyak Indonesia maju di masa depan,\" ujarnyaDi sesi akhir paparannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada yang lolos menjadi CPNS dan berharap dapat menjalankan kepercayaan tugas dan jabatan yang dibiarkan negara. (Sof/ANTARA)
Rendahnya Pengetahuan Kepemiluan Menjadi Kendala Suksesnya Pemilu
Jakarta, FNN. Pakar Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintah Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim mengatakan rendahnya pengetahuan kepemiluan yang dimiliki pihak penyelenggara, khususnya perihal tata kelola pemilu, menjadi salah satu kendala menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.\"Kurangnya pengetahuan yang terstruktur dan kompetensi para pihak penyelenggara pemilu telah menjadi persoalan dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu di Indonesia,\" ujar Abdul Gaffar Karim saat menjadi pemateri dalam Seminar Internasional Tata Kelola Pemilu bertajuk \"Electoral Governance in Indonesia: Adopting Technology, Promoting Transparency, and Enhancing Integrity\", di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut dia, para pemangku kepentingan terkait perlu menyediakan kesempatan pendidikan tinggi tentang tata kelola pemilu bagi para penyelenggara pemilu.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan pengetahuan dan kompetensi penyelenggara pemilu terkait dengan tata kelola pemilu memang menjadi hal yang perlu ditingkatkan agar pesta demokrasi tersebut dapat diselenggarakan dengan lebih baik.Oleh karena itu, sejak tahun 2015, KPU telah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kompetensi tata kelola pemilu pihak penyelenggara melalui pemberian beasiswa strata-2 (S2) bidang tata kelola pemilu.\"Sejak 2015, KPU sudah bekerja sama dengan Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia yang terdiri atas dua belas perguruan tinggi untuk menyediakan beasiswa S2 bagi pegawai KPU dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme melalui pendidikan yang lebih tinggi,\" jelas Ilham.Dua belas universitas tersebut adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Cendrawasih.Selama menempuh pendidikan S2 itu, Ilham mengatakan para penerima beasiswa akan mempelajari pendekatan teknologi informasi dalam pemilu, riset kepemiluan, bahkan hal-hal tersebut dimuat dalam jurnal yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum.Dengan demikian, pengetahuan tata kelola pemilu yang dimiliki pihak penyelenggara dapat disebarluaskan kepada masyarakat.Ke depannya, baik Ilham maupun Abdul Gaffar Karim berharap, program beasiswa tersebut dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak penyelenggara pemilu. (Sof/ANTARA)
.jpeg)
Gelar Demo Masak Tanpa Minyak, Mega Ingin Merebus Penista Politik
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung mengapresiasi demo masak yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan di Jakarta. \"Kita mengucapkan selamat ke Ibu Mega karena berhasil mempromosikan makanan sehat,\" kata Rocky dalam pembicaraan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rock Gerung Official, Selasa 29 Maret 2022. \"Kita ucapkan terima kasih walaupun Ibu Mega tahu bahwa itu hanya satu upaya untuk memberi tahu untuk cobalah hidup sehat. Tapi sebetulnya tahu ada kebutuhan gorengan yang nggak mungkin direbus untuk dijual,\" paparnya . Menurut Rocky, Megawati sebetulnya mengerti antara upaya menyehatkan masyarakat dengan kebutuhan riil ibu-ibu atau industri rumah tangga untuk berdagang karena kesulitan ekonomi. \"Sekaligus Bu Mega ingin menyampaikan bahwa Bu Mega ingin merebus dan menyehatkan bangsa ini dari mereka yang sedang menunggangi upaya-upaya politik menista,\" pungkasnya. Demo masak ini kata Rocky terhubung dengan demo mahasiswa yang menolak penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Diketahui, PDI Perjuangan baru saja menyelenggarakan demo masak tanpa minyak goreng pada Senin (28/3/2022). Demo masak tersebut diadakan menyusul pro dan kontra di masyarakat mengenai saran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, agar masyarakat lebih banyak mengolah makanan dengan cara mengukus dan merebus, dibanding menggoreng. Karena itulah, pada acara demo masak tersebut, Megawati turut hadir, bersama elit PDI Perjuangan lainnya, seperti Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP, Wiryanti Sukamdani, hingga anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Tina Toon. (sof, sws)
.jpeg)
PDIP Lebih Tertarik Godok Duet Prabowo - Puan Ketimbang Tunda Pemilu
Jakarta, FNN - PDIP tidak akan mundur dari perhitungan calon presiden dan cawapres yang diusungnya. Potensi duet antara Prabowo – Puan lebih besar dari kalkulasi yang lain. Dari segi aturan konstitusi maupun dukungan massa PDIP lebih kuat. Demikian pembicaraan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa 29 Maret 2022. Rocky meyakini Luhut Binsar Pandjaitan akan berupaya keras memperjuangkan agenda tersembunyinya. \"Pak Luhut sebagai Gajah Mada dalam kerajaan Neo Majapahit, sebagai Patih, dia terus berjuang untuk memuluskan keinginan yang tersembunyi atau keinginan yang sedikit diselubungkan oleh sang Raja, dalam hal ini Pak Jokowi,\" papar Rocky. Rocky sengaja menggunakan istilah kuno agar gamblang jalan ceritanya. \"Kita pakai istilah-istilah tradisional saja supaya gampang memahami,\" lanjutnya. Tegarnya sikap Mega yang tidak tergiur bujukan Luhut inilah yang membuat raut muka Jokowi dan Luhut buram belakangan ini. \"Saya kira itu yang membuat wajah Pak Jokowi kemarin itu muram di Bali. Karena kita bisa bayangkan apa yang terjadi di meja makan itu. Kita bisa duga pasti soal pertemuan Pak Luhut dengan Mbak Puan yang kemudian dilaporkan bahwa kelihatannya Ibu Mega akan kekeuh. Sehingga terlihat wajah Pak Jokowi murung dan wajah Pak Luhut tegang,\" terang Rocky. Rocky mengaku hanya bisa menduga bahwa laporan Luhut membuat Jokowi tidak enak, sekaligus berharap supaya opeator terbaiknya yaitu Pak Luhut,, bisa melakukan akomodasi-akomodasi dan terus bergerilya. \"Kebetulan Pak Jokowi tidak tahan lagi sehingga diomelnlah menteri-menterinya. Tentu kita tidak tahu faktanya,\" akunya. Apalagi, kebulatan tekad PDIP yang tidak mau dukung Jokowi lagi seperti yang diisyaratkan oleh Sekjen Hasto Kristiyanto. \"Sekarang Pak Hasto bahkan lebih gila lagi, \'Kami tidak akan menjilat ludah sendiri,\" tegasnya. Rocky memahami sikap Hasto karena ada sinyal yang kuat soal itu.\"Sinyal SoftBank itu artinya sinyal dari investor asing. Memang, Pak Luhut masih berupaya untuk ke Timur Tengah untuk membujuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan segala macam karena mereka memang punya dana. Tapi yang namanya investasi, pasti mereka mau lihat, balik nggak investasinya,\" tegasnya. Rocky menduga jika dubes negara-negara tersebut melihat demo mahasiswa, pasti mereka berpikir bakal batal. \"Bagaimana mungkin dia mau investasi di IKN baru yang setiap hari didemo orang, apalagi mahasiswa. Ini pasti batal,\" paparnya Menurut Rocky, yang salah sebetulnya pihak otoritas sudah mengatakan crowd funding. Itu artinya sudah menyerah. Crowd funding itu tidak ada di dalam bisnis, dijaminkan dengan crowd funding. Bagiamana mengembalikannya dan siapa yang mau mengaudit. \"Jadi, kita lupakan dua hal, yang pertama soal perpanjangan Pemilu yang pasti tidak akan layak lagi, dan yang kedua IKN sudah pasti batal. Dua soal itu yang merupakan mimpi besar Jokowi dan ditugaskan pada Pak Luhut. Itu artinya, kegagalan sudah di depan mata,\" pungkasnya. (sof, sws)
Dua Isu Utama Ini Bakal Menghiasi Bulan Ramadan
Jakarta, FNN - Dalam hari-hari mendatang, akan ada dua isu utama yang mewarnai bulan Ramadan. Pertama mahasiswa yang mempersoalkan kebijakan UU IKN. Mahasiswa melihat pemaksaan pemindahan ibu kota negara sangat erat kaitannya dengan ambisi presiden. \"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berambisi yang basisnya adalah keinginan untuk tetap berkuasa karena ingin menempati istana baru\" kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa 29 Maret 2022. Menurut Rocky mahasiswa sangat paham bahwa pemindahan sifatnya hanya akal-akalan belaka. Isu kedua adalah soal Pak Luhut yang nanti akan digrudug juga oleh LSM menyangkut hubungan antara bisnis dan politik yang tetap menjadi agenda kritik masyarakat sipil. Jadi, dua isu ini yang akan berdampingan terus selama bulan puasa. \"Memang ada kesucian di bulan puasa, tapi isu politik juga perlu disucikan dari kekotoran-kekotoran para politisi,\" paparnya. Rocky melihat upaya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menemui Megawati tak lepas dari semangat penundaan Pemilu yang terus diperjuangkan Luhut, karena Cak Imin mendapat approval dari Pak Luhut. \"Kan tidak mungkin tiba-tiba Cak Imin menyelonong ke Ibu Mega, karena Cak Imin buat Ibu Mega merupakan anak yang lucu, yang suka melucu di depan Bu Mega,\" tegasnya. Rocky melihat, Luhut tidak akan pernah berhenti menyodorkan isu ini, sehingga dicari terus agar setidaknya PDIP tergiur dengan tawaran-tawaran yang diajukan oleh Luhut, yaitu soal wakil presiden, kemudian GBHN dengan versi yang diusulkan oleh PDIP akan diterima. \"Tapi PDIP sudah merasa bahwa ngapain bujuk-bujuk kalau pada ujungnya hanya akan menunda kepemimpinan berikutnya,\" paparnya Rocky menegaskan, yang dibayangkan oleh Luhut adalah kepemimpinan PDIP melalui Puan Maharani sebagai wakil presiden. \"Akan tetapi kira-kira Ibu Mega juga menghitung bahwa Pak Prabowo nanti tersinggung kalau dibujuk-bujuk untuk menunda karena berarti Pak Prabowo tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi presiden,\" tegasnya. Padahal menurut Rocky ada semacam janji suci antara Ibu Mega dan Pak Prabowo untuk memulihkan hubungan karena rusak dulu karena janji Batu Tulis. Dua tokoh ini kata Rocky tiba pada kesimpulan yang sama bahwa Pak Prabowo pasti menganggap bahwa dia akan penuhi janji itu dan Bu Mega akan betul-betul tanda tangan bersama duet antara Prabowo - Puan. (sof, sws)
Empat Pilar MPR Penting bagi Parpol
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sangat penting bagi partai politik.Dia menilai, apabila partai politik memahami Empat Pilar MPR maka partai politik akan mencalonkan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPRD yang memahami Empat Pilar MPR.“Partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tentu tidak mungkin mencalonkan orang-orang yang anti Empat Pilar MPR,” kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar bersama DPW PKS Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (28/3).Dia menilai, partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tidak mungkin mencalonkan orang-orang sebagai calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif yang anti Pancasila, anti UUD NRI Tahun 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika.Menurut dia, apabila partai politik tidak memahami Pancasila, maka kemungkinan orang yang diajukan sebagai calon presiden atau calon anggota DPR atau DPRD tidak sesuai dengan Pancasila.Dia mencontohkan, jika tidak memahami Pancasila, parta politik, mengajukan calon yang tidak peduli dengan keadilan karena mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang tidak mementingkan NKRI karena tidak paham dengan Persatuan Indonesia.\"Partai politik penting memahami Empat Pilar MPR. Partai politik semestinya mengajukan calon presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan DPRD yang memahami Empat Pilar MPR sehingga bisa melanjutkan warisan sejarah para pendiri bangsa,\" ujarnya.Hidayat menilai, partai politik menjadi entitas penting dalam era reformasi, karena UUD 1945 yang sebelum diamendemen, sama sekali tidak menyebut kata \"partai politik\" dan juga tidak disebut soal pemilihan umum, atau pembatasan masa jabatan presiden.Dalam UUDS 1950 menurut dia, ada kata \"partai politik\" yang disebut terkait dengan pemilihan anggota DPR, sedangkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada UUD 1945 asli yang tidak menyebutkan mengenai partai politik.\"Baru pada era reformasi, amandemen UUD, memunculkan kata partai politik, yaitu Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2,\" katanya.Karena itu Hidayat menilai, partai politik sudah menjadi bagian dalam ketentuan UUD, begitu juga terkait Pemilu menjadi bab baru dalam UUD NRI Tahun 1945. Dia mengatakan, dengan ketentuan seperti itu, Indonesia berada di era yang berbeda dengan era Orde Lama dan era Orde Baru.\"Di era demokrasi, partai politik mempunyai peran luar biasa. Partai Politik disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2. Pasal 22E ayat (3) menyebutkan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik,\" katanya.Dia menjelaskan, di Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 6A (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (Ida/ANTARA)
Saat Ramadhan Masyarakat Dihimbau Agar Tidak Konsumtif
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak konsumtif saat bulan Ramadhan, layaknya yang biasa terjadi di bulan suci sebelum-sebelumnya.\"Saya berharap supaya umat Islam jangan konsumtif lah di bulan Ramadhan. Biasanya kan orang puasa, malamnya itu seperti \'balas dendam\', semua dibeli, semua dimakan. Itu namanya bukan puasa,\" ujar Wapres di Jakarta, Selasa.Wapres mengimbau agar umat Muslim berprihatin di bulan Ramadhan dengan membeli makanan atau kebutuhan secukupnya, dan menggunakan rezeki yang berlebih untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.\"Seperti perintah Nabi, siapa punya kelebihan, bagikan kepada sesama yang membutuhkan,\" ujar Wapres.Wapres mengingatkan pada masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kesulitan. Sehingga momentum Ramadhan ini sangat tepat untuk mengeluarkan zakat, infak maupun wakaf.\"Selain zakat, itu infak namanya. Kewajiban umat Muslim bukan hanya zakat, tapi ada infak, selain itu juga wakaf. Wakaf itu sedekah yang terus mengalir pahalanya karena barangnya tidak akan habis,\" kata Wapres. (Ida/ANTARA)
Koalisi Mahasiswa, DPD dan Emak Emak Merupakan Poros Baru Mempercepat End Game
Jakarta, FNN - Aliansi BEM SI melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022). Mereka melakukan empat tuntutan antara lain: pertama mengingatkan kembali janji-janji kampanye atau visi misi Jokowi-Ma\'ruf untuk dipenuhi sampai masa jabatannya berakhir. Kedua, menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, ketiga menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan terakhir stabilitas serta ketersediaan harga bahan pokok. Ada juga tuntutan agar Presiden Joko Widodo turun. Menyikapi mulai maraknya gerakan mahasiswa, pengamat politik Rocky Gerung menyambut baik karena memang masyarakat sipil menunggu gebrakan mahasiswa. \"Persoalan kita hari ini adalah terjadinya kekacauan dalam istana. Yang paling peka mendeteksi pertama kali adalah mahasiswa,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 28 Maret 2022. Ditegaskan Rocky bahwa sejak awal seluruh kritik masyarakat sipil adalah menunggu mahasiswa bergerak. \"Memang momentum itu selalu tersedia. Gak usah anggap bahwa mahasiswa itu berani. Mereka selalu punya dimensi dan insting intelektualitas yang kadangkala lambat tapi bisa menimbulkan gempa bumi politik,\" paparnya. Gerakan mahasiswa kali ini, kata Rocky sesungguhnya sudah sering dilakukan. \"Ada banyak gerakan di daerah dan akhirnya terakumulasi gerakan nasional,\" tegasnya Yang harus kita catat adalah bahwa publik tahu kehidupan sosial itu selalu punya rumus, kalau ada keadaan memburuk tentu akan ada upaya memperbaiki. \"Dan upaya itu datang dari kalangan intelektual kampus, tapi bukan kalangan yang kemarin datang ke Jokowi, kelompok Cipayung Plus Minus,\" selorohnya. Rocky menegaskan bahwa gerakan ini akan terhubung dengan soal-soal lain yaitu upaya untuk mempersoalkan presidential threshold. Apalagi, Yusril Ihza Mahendra telah berduet dengan La Nyalla untuk menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. \"Keduanya punya nyali konstitusional yang lengkap. Pak La Nyalla mengerti bahwa DPD itu langsung mewakili rakyat. Kalau DPR kan wakil dari partai,\" tuturnya. Sekarang ini kata Rocky, gerakan makin nyata, ada mahasiswa dan ada pula emak emak. Di samping itu juga ada gerakan dari DPD dan PBB. \"Ini merupakan poros baru yang akan mempercepat end game,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Pemerintah Memperkuat Mitigasi Antisipasi Varian Baru Omicron
Jakarta, FNN. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan Pemerintah terus memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi COVID-19 varian baru dari Omicron.\"Pemerintah memiliki skenario yang rasional dan selalu berdasarkan ilmu pengetahuan,\" kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Budi menjelaskan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis wilayah terus dievaluasi, berdasarkan kondisi objektif setiap daerah. Hal itu memungkinkan Indonesia mengendalikan pandemi sekaligus memungkinkan mesin ekonomi tetap bekerja.Terkait vaksinasi, Budi mengatakan percepatan vaksinasi sudah dilakukan sejak awal, terbukti berhasil memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat, sehingga berbagai indikator pandemi kini semakin baik.“Kita perluas vaksinasi ke semua kelompok sasaran, dan ke semua wilayah. Begitu pun target capaian, harus kita naikkan. Kita tidak ingin kalah cepat. Capaian angka di kelompok rentan, yaitu anak-anak dan lansia kita naikkan, sementara di kelompok umum kita dorong agar vaksinasi tuntas hingga booster,” kata Budi menegaskan.Menurut Budi Gunawan, berdasarkan berbagai data, vaksin yang digunakan terbukti memiliki efikasi yang baik dalam menekan gejala bila orang tervaksin tetap tertular.“Jangan mengira vaksin tidak berguna karena masih ada penerima yang terinfeksi. Data menunjukkan, sebagian besar mereka yang telah divaksin dua dosis apalagi tiga dosis (booster) asymptomatic atau hanya mengalami gejala ringan bila terinfeksi,\" kata Budi Gunawan. (Sof/ANTARA)
Demo Aliansi BEM Seluruh Indonesia di Patung Kuda
Jakarta, FNN. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun ke jalan untuk menemui langsung pedemo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta, Senin.Setibanya di lokasi, tim KSP yang dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mendatangi, berdialog, dan menyerap aspirasi pedemo dari BEM SI.\"Ada enam tuntutan yang disampaikan, beberapa di antaranya terkait isu (penolakan) penundaan Pemilu 2024, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kelangkaan minyak goreng, dan konflik agraria,\" kata Wandy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.Wandy mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari aliansi BEM SI kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk nanti diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.Tim KSP juga menerima risalah tuntutan pedemo dari BEM SI untuk dijadikan kajian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Risalah ini kami terima. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa yang sudah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,\" kata Wandy.Ini bukan pertama kali BEM SI menggelar demonstrasi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta. Pada tanggal 21 Oktober 2022, BEM SI menggelar demonstrasi di lokasi yang sama untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin.Saat itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko turun langsung untuk menemui para pedemo dari BEM SI. Moeldoko mendengar langsung dan menerima 12 tuntutan dari BEM SI. (Ida/ANTARA)
POPULER
