POLITIK
Wujudkan Kemakmuran Rakyat, LaNyalla Gulirkan Konsep 4P
Jakarta, FNN - Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita bangsa, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mewacanakan konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yaitu keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. Dalam hal ini, posisi rakyat tak bisa diabaikan. Rakyat harus menjadi syarat mutlak investasi strategis di daerah. Wacana tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis Juris Polis Institute (JPI) ke-1 di Jakarta, Minggu (20/3/2022) siang. Hadir dalam dialog bertema ‘Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa’ itu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Dewan Penasehat JPI, Ibnu Sina Chandranegara, Founder Integrity Lawfirm, Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Kolegium JPI, Ahmad Redy, Sekjen Mahutama, Aulia Khasanofa, Para pengurus JPI dan peserta dialog. “Dalam konsep 4P, rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis,” papar Senator asal Jawa Timur itu. Ditambahkannya, konsep keterlibatan People dalam Public, Private, People, Partnership berbeda dengan CSR Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. “CSR itu kan sekedar sedekah saja, atau malah penyuapan kepada masyarakat sekitar,” timpalnya. Karena konsep 4P yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. “Kalau rakyat tidak diberi akses dan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, yang terjadi adalah sumber daya alam dikuras habis oleh pihak swasta atau perorangan,” tegasnya. Komsep tersebut sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa yang termaktub di Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Bab Penjelasan di UUD Naskah Asli tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ‘Pereknomian Disusun Atas Usaha Bersama Atas Dasar Kekeluargaan’ adalah ekonomi dari semua untuk semua. “Kata yang dipakai adalah kata ‘disusun’, bukan ‘tersusun’. Karena disusun dengan tersusun sangat berbeda. Disusun artinya didesain dengan beleid aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Berbeda dengan kata tersusun, yang berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya, atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar,” jelasnya Begitu pula dengan kalimat “…usaha bersama..” yang artinya simbiosis mutualisme yang sangat berbeda dengan sektor privat atau swasta yang didominasi dengan prinsip self-interest dan penumpukan keuntungan. “Sedangkan kalimat “…dikuasai negara…” bermakna negara hadir dengan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia lagi. Oleh karena itu, esensi dari prinsip dalam Pasal 33 UUD 1945 harus kembali ditegakkan oleh bangsa ini. Pertama adalah prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi dan yang ketiga adalah prinsip bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dimana idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Yakni Koperasi atau Usaha Rakyat, BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan Swasta murni, baik nasional maupun asing,” katanya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh berada di tangan orang-seorang atau perorangan. Sedangkan Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dan konsep konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership adalah jalan keluar yang mutlak kita jalankan jika ingin Indonesia mencapai cita-cita para pendiri bangsa, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Apalagi, imbuhnya, konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. “Dan norma hukum internasional sangat menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara, termasuk kepentingan nasional sebuah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh kita mengikuti atau tunduk pada arahan-arahan masyarakat internasional, yang menabrak kepentingan nasional kita sebagai negara yang berdaulat,” pungkasnya. (*)
Terima Ketua GBN, LaNyalla: Harus Koreksi Total Konstitusi Demi Indonesia Lebih Baik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan untuk memperbaiki bangsa ini, perlu dilakukan koreksi total atas Amandemen 2002 silam, yang memberi ruang tunggal kepada partai politik menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan LaNyalla saat menerima Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen (Purn) TNI Hidayat Poernomo, dan pegiat konstitusi Sayuti Asyathri serta M Hatta Taliwang, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol, mengatakan banyak yang harus dibenahi bangsa ini. “Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti,\" katanya. Menurut LaNyalla, DPD RI mewacanakan dan mendorong Amandemen Konstitusi ke-5 untuk penguatan fungsi dan peran DPD RI. Karena setelah Amandemen tahun 2002, hak DPD RI, sebegai jelmaan dari utusan daerah dan utusan golongan untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden hilang. “Sebelum Amandemen Konstitusi tahap 1 sampai 4, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Ketiganya dapat mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hak konstitusional itulah yang ingin kita pulihkan,\" katanya. Makanya, prioritas DPD RI saat ini adalah adanya calon presiden dari luar yang diajukan partai politik. Hal itu yang harus diperjuangkan. “Karena partai politik sekarang ini sudah sangat berkuasa. Padahal negara ini lahir karena adanya rakyat, bukan partai politik. Makanya urusan arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita diserahkan kepada parpol saja,\" ucapnya. Perjuangan utama saat ini, lanjutnya, adalah menghapus Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Agar Pasal 222 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihapus. \"Sejauh ini gugatan-gugatan soal PT tersebut mentah karena alasan legal standing. Karena itu DPD RI akan maju sebagai lembaga, tetapi bersama dengan partai politik. Nanti kita lihat lagi apa alasan dari MK,” ujar dia lagi. Dilanjutkan LaNyalla, MK harus diawasi. Sebab menjadi super body apabila ada Lembaga yang keputusannya bersifat mengikat, tetapi tidak ada yang mengawasi. LaNyalla juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dalam pertemuan itu. Secara prinsip menurutnya rakyat ingin ada pembatasan masa jabatan presiden. “Pembatasan itu sudah menjadi prinisp dan konsensus bangsa. Karena kita sudah belajar dari Orde Lama dan Orde Baru, jadi tidak ada alasan apapun,\" jelasnya. Ketua GBN Purnomo menilai hanya DPD RI yang sekarang dipercaya oleh publik. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh DPD RI untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. \"DPD RI masih mempunya jiwa dan ruh yang selalu hadir dalam bangsa ini. Yaitu panggilan untuk menegakkan konstitusi,\" katanya. Dia berharap kekuatan DPD mampu merangkul semua pihak. Baik yang di Senayan dan di luar Senayan, untuk bersama menyelesaikan masalah bangsa yang saat ini sudah mendesak. Sementara pegiat konstitusi, Sayuti Asyathri, menjelaskan DPD di bawah LaNyalla memberikan harapan pada publik bahwa akan ada solusi bagi permasalahan bangsa. DPD RI bisa merangkul semua elemen bangsa dan tidak berpihak ke kelompok manapun. “Ini aset kebangsaan yang bagus. Sebuah kekuatan besar yang harus bisa dimanfaatkan untuk perbaikan bangsa karena penegakan konstitusi kita sudah lemah,\" ucapnya. Sedangkan Hatta Taliwang, mantan anggota DPR, menyinggung perlunya kesatuan sistem dan leadership. Masalah negara saat ini terletak di dua hal tersebut. “Ada dua masalah di negeri ini, yaitu masalah konstitusi dan leadership. Dimana kalau sistem dibenahi, perlu sosok pemimpin yang tepat dalam menjalankan konstitusi itu. Sekarang ini tidak ada leadership ke situ. Mereka suka-suka saja, tidak memikirkan ada konstitusi atau tidak. Dasarnya power game,\" papar dia. Menurut Hatta, permasalahan konstitusi dirinya sepakat kembali kepada UUD 45. Tetapi nantinya harus dijalankan dengan serius supaya tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya otoritarian. \"Di sinilah perlunya kembali ke sistem musyawarah dengan adanya MPR. Di sana ada keterwakilan semua elemen, dari parpol, utusan daerah, utusan golongan dan TNI. Itulah sistem yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa, yang notebene orang-orang yang arif bijaksana. Yang dihasilkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa,\" tukasnya. Makanya MPR yang digulingkan oleh Amandemen 2002 harus ada lagi. MPR harus menjadi komando untuk melakukan check and balances terhadap pemerintah. \"Sekarang lembaga-lembaga sejajar. Kekuasaan di Presiden. Ini tidak boleh, MPR harus dijadikan sebagai lembaga tertinggi,\" tegasnya.(*)
Pemerintah Makin Ugal-ugalan Melanggar Konstitusi Bisa Memicu Separatisme dan Anarkisme Masyarakat
Jakarta, FNN - Gerilya politik untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden terus dilakukan oleh pendukung Presiden Jokowi. Namun tak ada gelagat DPR menghentikan niat buruk itu. \"Ketika pemimpin negara membiarkan perpecahan di masyarakat atau bahkan sengaja menciptakan perpecahan, ini harus dihentikan,\" kata Gde Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada FNN Sabtu,(19/03/2022) di Jakarta. Gde menegaskan pemerintahan seperti itu harus dihentikan sebab mereka menjalankan pemerintahan tanpa sikap kenegarawanan. \"Kita harus melihat bagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Habibi memiliki sikap kenegarawanan itu,\" kata Gde. Adapun tugas untuk mengevaluasi pemerintahan itu ada di DPR dan MPR. \"Jangan dikira ini hanya sebatas dinamika politik atau demokrasi. Perpecahan di masyarakat sudah sistematis, dalam rangka menghancurkan bangsa Indonesia,\" kata Gde. Gde berharap DPR tidak boleh menutup mata terhadap apa yang dilakukan eksekutif. \"Jika DPR MPR tidak menjalankan kewajibannya demi menyelamatkan bangsa, mereka ikut bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang sudah maupun akan terjadi. Membiarkan pemerintahan yang seperti ini diteruskan sama saja dengan membiarkan perpesacahan masyarakat semakin dalam,\" tegasnya. Persoalan serius ini kata Gde akan menimbulkan potensi pembangkangan nasional besar, dan dapat memicu tindakan-tindakan anarkis, bahkan memunculkan kembali gelombang separatis di daerah yang tidak puas pada kepemimpinan pusat. \"Ke depan, perilaku pemerintah yang tunduk pada oligarki akan semakin menambah kesusahan dalam hidup masyarakat. Biaya hidup makin tinggi, daya beli makin rendah. Jika harga-harga kebutuhan pokok tidak terkontrol terutama bulan puasa yang akan jadi momen krusial. Bukannya fokus mengatasi ekonomi justru pemerintah menyibukkan dirinya dengan kasak-kusuk memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu,\" tegasnya. Tak hanya itu, mereka juga sedang berupaya melakukan amandemen konstitusi yang memiliki resiko besar. \"Karena begitu pintu amandemen ini dibuka, dalam konteks hari ini yang tidak ada kepemimpinan politik yang kuat dan negarawan dalam pemerintahan, maka akan banyak pasal-pasal susupan yang ikut dibahas selain perpanjangan masa presiden. Ini terjadi karena kelompok-kelompok lain akan gunakan momentum ini sebagai bargain kepentingan,\" pungkasnya. (sws)
Kelak Megawati Menjamu Prabowo dengan Nasgor Rebus
Jakarta, FNN - Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri ramai menjadi perbincangan usai membuat pernyataan di sebuah webinar pada Jum\'at, 18 Maret 2022. Dalam webinar tersebut Megawati mengomentari ibu-ibu yang rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah di berbagi tempat. Bahkan ada 2 yang meninggal dunia. Ada kesan Megawati menyalahkan emak emak yang berjuang hidup mati hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. \"Saya tuh sampai ke ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,\" ujarnya. \"Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak?,\" celoteh Mega dengan gaya khasnya. Pernyataan Megawati tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, (19/03/2022). Menurut Rocky Gerung saat menyampaikan pernyataan tersebut Megawati kurang peka terhadap kondisi masyarakat luas. “Iya sebetulnya ibu Mega bagus pointnya, kurangi konsumsi minyak.Tapi ibu Mega juga lupa ada sisi lain yaitu mereka yang berdagang gorengan, memang membutuhkan itu, masyarakat kita masih suka gorengan. Tapi itu dua hal yang luput dari wisdom Bu Mega,\" ujar Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung sempat berkelakar jika tidak ada minyak goreng dikhawatirkan Megawati tidak bisa membuatkan nasi goreng untuk Presiden Jokowi dan Prabowo. Maklum, Megawati pernah menjinakkan Prabowo dengan nasi goreng saat kalah Pilpres 2019. Saat itu terkenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng. “Ibu Mega nanti kalau nggak pakai minyak goreng bisa bikinin nasi goreng rebus buat pak Prabowo dan pak Jokowi. Masa nasi gorengnya direbus Bu Mega,” kata Rocky Gerung sambil tertawa. Rocky Gerung bisa memaklumi penyampaian Megawati tersebut lantaran sebagai salah satu tokoh bangsa ia mungkin sedang banyak pikiran. \"Ibu Mega banyak persoalan di kepalanya. Rumit memang bangsa ini,\" ujarnya. Lebih lanjut menurut Rocky satu hal yang lupa dipikirkan oleh Megawati adalah banyaknya ibu-ibu yang bertahan hidup dengan berjualan kuliner. Bahwa kegiatan ekonomi UMKM itu, terutama yang jadi kegemaran bu Mega, itu ada aktivitas rumahan juga emang diperlukan (minyak goreng, red),\" terangnya. Ini soal cara bertahan hidup dan diperlukan semacam wisdom agar emak-emak merasa ibu Mega adalah bagian emak-emak juga,\" pungkasnya (ida, sws)
PDIP Batal Dukung Amandemen, Takut Ada Penumpang Gelap, Rocky Gerung: Penumpang Gelapnya, Ya Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak wacana amandeman UUD 1945 yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah yang menyatakan mencabut dukungan amandemen konstitusi sampai tahun 2024, karena takut ada penumpang gelap masuk dalam gerbong amandemen. “Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terhadap UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujarnya Kamis (17/03/2022 di Jakarta. Merespons pernyataan Ahmad Basarah, pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa yang dimaksud penumpang gelap oleh PDIP adalah pemegang big data, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan Rocky Gerung bersama wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (19/03/2022). Pernyataan Basarah, kata Rocky bisa dimaknai bahwa rumus kimia politik memang seperti itu, ada objek yang dimaksud oleh Ibu Megawati bahwa untuk urusan negara tidak boleh main-main dengan konstitusi. “Jokowi jelas main-main melalui Luhut. Ini kalau di Amerika enggak ada kirim-kirim sinyal, tapi bikin saja langsung, katakan bahwa penunggang isu ini adalah istana dan istana memanfaatkan big data dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya. Rocky menyebut dalam upaya mempertahankan kekuasaan, ada korelasi antara Jokowi dan Luhut. “Pak Luhut tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi menyetujui. Kalau dalam versi Amerika begitu logikanya, langsung disebut bahwa Jokowi memang memerintahkan Luhut untuk bermanuver dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden,” tegasnya. Rocky meyakini manuver Luhut-Jokowi dibaca oleh Megawati, sehingga di tengah jalan berubah pikiran. “Itu yang dibaca oleh Ibu Mega sebagai penunggang bukan sekadar penumpang gelap tetapi penunggang yang secara terang-terangan,” paparnya. “Kita ingin agar supaya politik kita dikelola secara transparan, karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung. Sejumlah siasat masih disiapkan karena cuma ini satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk bertahan, supaya tidak ada problem politik apalagi problem pidana di kemudian hari,” kata Rocky. Tampaknya upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi kelihatannya akan ditempuh dengan cara apapun. Tetapi implikasi yang serius adalah soal Pokok-pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN) yang disiapkan oleh Ketua MPR Bamsoet yang mengatakan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih nanti, harus tetep melanjutkan kebijakan presidsen sebelumnya. Sementara pintu amandemen sudah ditutup, artinya PPHN tidak bakal berlanjut. “Artinya ibu Mega ambil risiko itu, daripada nanti bocor di sidang, mendingan sekalian semuanya termasuk ide dari Bambang Soesatyo yang bermanuver supaya IKN bisa diselamatkan, maka pemerintahan berikutnya masih terus menjalankannya,” paparnya. Hal ini menurut Rocky bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung presiden. Karena presiden dipilih langsung yang dianggap tidak terikat dengan ketetapan MPR. Jadi, begitu banyak orang yang ingin bermanuver sambil nggak paham tentang ini demokrasi atau ide konstitusionalisme termasuk ketua MPR. “Jadi, Ibu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahankan ini, termasuk ada hal-hal yang menyangkut minyak goreng, Ya kita maafkan dulu sebentar,” paparnya. Menurut Rocky, upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang sebetulnya Jokowi nggak bisa menentukan siapa pengganti dia ke depan. “Kalau dia punya kader, Jokowi akan bila oke sudah punya kader berarti legacy saya akan diputuskan oleh kader saya, tanpa harus minta aturan dari MPR termasuk IKN,” katanya. Menurut Rocky jika seseorang dianggap sebagai kader Jokowi, tentu sebagai kader dia akan membicarakan IKN. Dan tidak ada orang yang mau menjamin bahwa IKN akan jalan, sehingga Pak Jokowi akhirnya ragu-ragu juga. Sudah diruwat secara kultural dan diputuskan dengan aturan tetapi tetap problemnya adalah APBN kita bangkrut jika tetap menjalankan IKN. Atas proyek ini, diyakini Rocky, presiden berikutnya juga nggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius dari Presiden Jokowi. “Jadi sekali lagi, selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu pula dia akan bermanuver untuk memastikan kelanjutan rezim Jokowi dan kelanjutan oligarki. Jadi, kita melihat bahwa ambisi Presiden, itu pasti akan menenggelamkan Indonesia,” pungkasnya. (ida, sws)
KAMI Lintas Provinsi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Surakarta, FNN – Sebanyak 13 perwakilan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi mengadakan Rapat Presidium KAMI Lintas Provinsi di Surakarta, Jum’at (18/3/2022). Rapat Presidium KAMI dihadiri KAMI Jawa Tengah (Mudrick SM Sangidu), KAMI Daerah Istimewa Yogyakarta (Syukri Fadholi), KAMI Jawa Timur (Daniel M Rasyid), KAMI Jawa Barat (Syafril Sjofyan); AP-KAMI DKI Jakarta (Djudju Purwantoro), KAMI Banten (Abuya Shiddiq), KAMI Sumatera Utara (Zulbadri), KAMI Riau (Muhammad Herwan), KAMI Kalimantan Barat (H. Mulyadi MY); KAMI Sumatera Selatan (Mahmud Khalifah Alam), KAMI Sulawesi Selatan (Geralz Geerhan), KAMI Kepulauan Riau (H. Makhfur Zurachman), KAMI Jambi (H. Suryadi), dan Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi, dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di RI. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Bab I, dengan tegas menyatakan Indonesia adalah berdasar atas hukum, (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat), berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas). Dalam Pasal 7 UUD 1945 itu menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. “Karenanya upaya merubah Konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu merupakan tindakan Inkonstitusional dan merupakan Kejahatan Demokrasi,” tulis pernyataan sikap KAMI. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka KAMI Lintas Provinsi - Menyampaikan Sikap: 1. Mendesak semua pihak khususnya Pimpinan Partai Politik untuk segera menghentikan wacana dan rekayasa sistematis, yaitu upaya perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, karena hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kejahatan konstitusi (Kudeta Konstitusi); 2. Mengecam dan Mendesak Pimpinan Parpol untuk menghentikan perilaku mengatasnamakan rakyat, hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan (penguasa dan oligarki); 3. Mengecam ketidaktegasan (ambiguitas) sikap Presiden RI Joko Widodo dalam menyikapi wacana perpanjangan jabatan Presiden, dan mendesak Presiden untuk mencabut ucapannya, bahwa wacana dan rekayasa tentang perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, dilegitimasi seolah-olah hal tersebut adalah ada dalam koridor demokrasi. Seolah-olah membolehkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, karena setiap orang bebas berpendapat sebagai bagian demokrasi. 4. Mendesak menghentikan rencana amandemen UUD 1945 untuk Pokok Pokok Haluan Negara, yang berindikasi kuat akan menjadi pintu masuk amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode, akan diubah menjadi tiga periode atau lebih. KAMI Lintas Provinsi berharap Pernyataan Sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama dan apabila Pernyataan Sikap ini tak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, “maka KAMI akan menggalang kekuatan seluruh komponen rakyat untuk menegakkan konstitusi secara benar demi menyelamatkan Indonesia, serta meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara.” (mth)
Tak Berdaya Libas Mafia Migor, Rocky Gerung Sarankan Mendag Mundur dari Kabinet
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyarankan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya, karena tak mampu melawan mafia minyak goreng. Lemahnya sikap Luthfi ini terbaca saat Mendag meminta maaf di hadapan DPR, pada Kamis (17/3). Demikian perbincangan Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Jumat (18/3) pagi di Jakarta. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia tersebut menganggap Mendag Lutfi memang tak mampu menjalankan tugasnya. \"Saya anggap bahwa dia memang nggak mampu karena wilayah itu wilayah yang terlalu peka dan kita tahu bahwa money politics sejak pemilu itu ada dalam industri ekstraktif, termasuk industri komoditi strategis,\" kata Rocky Gerung. Rocky menilai kebijakan negara sudah dikuasai oleh oligarki. \"Dengan kata lain apa yang hendak diusulkan oleh pemerintah, karena pemerintah ini lemah di depan oligarki, maka oleh oligarki bisa diputer-puter aja,\" ucap Rocky. Bahkan Rocky mengatakan bahwa jika Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi persoalan minyak goreng, maka lebih baik serahkan saja pada pihak kepolisian. \"Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi soal ini ya udah serahkan saja Kementerian Perdagangan itu pada kepolisian, jadi semacam Direktorat Perdagangan.\" ungkap Rocky Gerung. Rocky menuturkan bahwa saat seperti ini merupakan kesempatan bagi Mendag untuk memperoleh kemartabatannya kembali sebagai manusia. Karena itu Rocky menyarankan agar Mendag Lutfi mundur dari jabatannya. \"Sebaiknya dengan cara yang bijak, mundur saja sehingga orang kasih poin pada Pak Menteri bahwa dia memang tahu ada kartel, ada permainan harga, ada timbun-menimbun, ada mafia, tetapi terlalu besar untuk digoyang oleh seorang menteri,\" kata Rocky Gerung. Lebih jauh Rocky menyarankan agar bagi menteri-menteri lainnya, jika tak mampu mengemban tugas, lebih baik mundur. \"Kalau kita mau menteri bersih dari tipu-menipu, sebaiknya ini momentum yang bagus pak Menteri Perdagangan kasih pidato singkat di DPR bahwa saya mundur, lalu serahkan kembali mandatnya atau SK-nya kepada Presiden, lalu pers akan kutip itu sehingga menteri-menteri bisa ikut cara Pak Lutfi, kalau nggak mampu ya mundur,\" sambung Rocky Gerung. (ida, sws)
Ketua DPD RI: Indonesia Darurat Moral Politik
Pagar Alam, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para pemuda supaya melek politik. Karena, masalah bangsa terjadi akibat keputusan-keputusan politik. Hal itu terjadi karena kini Indonesia mengalami darurat moral politik. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan Kuliah Umum di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis (ITBis) Lembah Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis, 17 Maret 2022. Tema yang diangkat adalah Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar, Alam Alpian Maskoni; Rektor ITBis Lembah Depok, Dr Elvera; Ketua Yayasan ITBis, Lendy Rahmadi; dan Direktur Pascasarjana ITBis Lembah Dempo, Dr Sastra Mico. Bagi LaNyalla, pemuda adalah salah satu topik yang menarik dibahas. “Ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu \'Apabila ingin melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah bagaimana pemuda di negara itu hari ini\'. Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa,\" tutur LaNyalla dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, Kamis. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, untuk menghancurkan sebuah negara atau bangsa, terkadang tidak perlu dengan kekuatan militer, tetapi cukup dengan merusak mental dan fisik serta moral generasi mudanya. Dengan alasan itu, LaNyalla mendorong para pemuda dan mahasiswa agar mengetahui jika Indonesia mengalami darurat moral politik. \"Indonesia mengalami darurat etika politik. Pemuda harus tahu jika Indonesia mengalami kemunduran serta kerusakan politik, akibat Amandemen Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002,\" katanya. LaNyalla menjelaskan, Konstitusi Indonesia produk Amandemen 2002, telah merombak total wajah tata negara Indonesia. Indonesia yang sebelumnya menganut Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, diubah menjadi Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik. \"Para pemuda dan mahasiswa harus tahu hal ini. Harus peduli terhadap situasi kebangsaan ini. Termasuk harus mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi dalam Amandemen Konstitusi saat itu,\" katanya. LaNyalla juga meminta para pemuda mengetahui Demokrasi Pancasila yang disebut sebagai sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa. \"Namun, sistem ini kita tinggalkan hanya karena kita ingin meniru sistem barat. Hanya karena ingin terlihat demokratis di mata dunia barat. Akibat dari semua proses itu, sekarang arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik,\" katanya. Ditambahkannya, kedaulatan rakyat yang dulu direpresentasikan melalui kekuatan lain di luar partai politik, seperti Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Fraksi ABRI yang berisi TNI-Polri, sudah tidak ada lagi. \"Semua kelompok sipil dan non-partisan terpinggirkan dan tidak bisa ikut menentukan wajah bangsa ini mau dibawa kemana oleh persekongkolan partai politik di Senayan. Suka-suka partai politik dan pemerintah mau membuat Undang-Undang apa saja. Meskipun Undang-Undang itu menguntungkan sekelompok oligarki dan merugikan kebanyakan rakyat, tidak peduli,\" katanya. Dalam kuliahnya, LaNyalla juga mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa yang mengalami penurunan budaya diskusi di dalam kampus. \"Budaya perdebatan pemikiran antara mahasiswa mengalami penurunan kualitas dibanding dengan era pergerakan mahasiswa di penghujung era Orde Baru tahun 1998. Semakin banyak pula, kalangan muda yang bersikap A-politis. Menganggap politik itu sesuatu yang tidak penting,\" katanya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, mahasiswa bahkan bersikap Apatis terhadap diskusi-diskusi tentang politik dan isu-isu kebangsaan. “Karena itu saya sangat mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Yaitu, orang-orang muda dalam forum-forum seperti ini akan berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Sekaligus mendapat bekal pengetahuan sosial, politik, kepemudaan, dan demokrasi. (MAI/FNN).
Rocky: Publik Mulai Sadar Sedang Ditipu dan Pemegang Alat Tipunya Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu. \"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?\" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret. Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Luhut, sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang. \"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" tegas Rocky. Meski demikian Rocky meyakini bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan. \"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini,\" tegasnya. Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini. Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis. \"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati. Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati,\" tegasnya. Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati. Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. \"Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting,\" jelasnya. Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal. Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS. Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut. Ricky meyakini ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. \"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya,\" paparnya. Atas semua itu kata Rocky, Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral yang sudah menjalar ke mana-mana. \"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional,\" paparnya. Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)
Rocky Gerung: PPP Tahu Kapal Sudah Mulai Oleng
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Melalui Sekjennya Raffi Ahmad Baidlowi, PPP menolak pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. PPP juga mendesak Menko Marves Luhut Pandjaitan bisa membeberkan big data yang menyatakan ada 110 juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi memimpin lagi. Sikap kritis PPP ini cukup menarik, dalam beberapa hari, padahal Ketua Umumnya Suharso Monoarfa, menjabat sebagai Ketua Bappenas. Menanggapi hal itu pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung mengatakan bahwa PPP sudah mulai cerdik dan pintar. \"PPP bukan musuh dalam selimut tapi musuh tanpa selimut,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022). Rocky menegaskan, akhirnya semua akan sadar termasuk partai pendukung penguasa bahwa kondisi bangsa semakin hari semakin memburuk. \"Memang semua akan ketahuan rilis partai itu pasti diketahui oleh ketua partai, Suharso Monoarfa. PPP itu partai kecil tapi makin cerdik sekarang,\" papar Rocky. Rocky melihat PPP cepat sadar, mereka sudah tahu bahwa kapal mulai oleng, dia lalu bersekutu dengan angin selatan. \"Maksudnya angin oposisi. Angin selatan itu kantornya Anis Baswedan, dan angin Utara itu kantornya Jokowi,\" tegasnya. Keberanian PPP berkata jujur menurut Rocky adalah sesuatu yang bagus yang menunjukkan ada percakapan intensif di kalangan PPP. Menurut Rocky, PPP menyadari betul fungsinya bahwa bangsa ini harus meminta pertanggungjawaban pada pemimpinnya. Dia ingin mengulangi sejarah seperti zaman Soeharto, meskipun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. \"Sebetulnya kita butuh percikan kecil semacam ini. Butuh banyak tokoh yang bisa membaca masa depan,\" katanya Seperti Pak Busro Muqoddas dan juga Azzyumardi Azra serta para mahasiswa semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sedang ditipu. \"Dan yang memegang alat penipunya itu Pak Luhut, karena sudah disebut di mana mana, kenapa Pak Luhut tidak mau membuka big data itu. Seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" pungkasnya. (Ida, sws).
POPULER
