POLITIK
Di Bali Jokowi dan Luhut Muram, Rocky Gerung: Istana Makin Kacau
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak muram di dalam foto yang viral. Ternyata foto yang disorot Rocky Gerung ini adalah foto yang diunggah oleh Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya di Instagram pribadinya. Lokasi pertemuan Jokowi dan Luhut ada di pantai Kura-Kura, Bali. Dalam keterangan caption foto, mantan Duta Besar Indoensia untuk Selandia Baru itu mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan Jokowi dan Luhut di Bali. Di foto tersebut, tampak Tantowi mengeluarkan wajah berseri, namun Jokowi dan Luhut seperti tidak sadar kamera alias candid. Rocky Gerung menilai jika RI 1 dan Menko Marves itu sangat muram dalam foto yang diunggah Tantowi Yahya. Pengamat politik itu menduga bahwa muramnya Jokowi dan Luhut ini karena memikirkan kekacauan yang sedang terjadi di Istana. “Kemarin Jokowi marah-marah, tidak ada juru bicara yang agak handal untuk sekadar menjelaskan keadaan. Istana sekarang bisu, karena tidak ada juru bicara yang bisa ngoceh-ngoceh kecil untuk menjelaskan kenapa Jokowi ngamuk-ngamuk soal impor. Pak Jokowi lantas diserbu oleh buzzer yang masuk akal, sementara buzzer yang tidak masuk akal membela sikap Jokowi,” paparnya. Rocky menduga bahwasanya Tantowi akan direkrut menjadi juru bicara presiden untuk meredam kekacauan yang ada di Istana. “Sebetulnya keadaan ini yang menimbulkan spekulasi bahwa diperlukan tokoh baru masuk istana, mungkin Tantowi yang dianggap cukup luwes. Kalau Tantowi sih tampak gembira dan senang senang saja karena dia kan entertainer. Tapi Jokowi dan Luhut tampak manyun, karena berpikir, mampu gak yaTantowi berhadapan dengan Tantowi. Seorang entertainer, Tantowi memang bagus, tetapi ketika menghadapi isu-isu politik bisa jadi mengalami nasib yang sama, tidak mampu mengendalikan oposisi,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 27 Maret 2022. Lebih lanjut, Rocky menilai jika muramnya wajah presiden dan menterinya ini menandakan bahwa dua tokoh besar Indonesia tersebut tidak punya masa depan. \"Nah wajah buruk itu yang terlihat dari dua tokoh ini manyun semua tuh, seolah-olah Indonesia gak ada masa depan lagi,\" tutur Rocky. \"Indonesia punya masa depan, yang gak ada masa depan ya dua tokoh ini, Jokowi dan Pak Luhut, itu terlihat, muramnya Indonesia ini ada di muramnya wajah dua tokoh besar itu,\" katanya. (ida, sws)
Jokowi dan Luhut Muram di Bali, Rocky Gerung: Khawatir Pemilu Dipercepat
Jakarta, FNN - Para tokoh politik nasional bertemu di Bali. Di sela pertemuan, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pertemuan Luhut dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terjadi pada Kamis (24/3) pagi. Jubir Luhut, Jodi Mahardi, menyebut pertemuan itu secara kebetulan dalam momen sarapan. \"Ketemu kebetulan makan pagi di ST Regis Bali,\" kata Jodi Mahardi. Pertemuan dua tokoh itu menjadi perbincangan publik. Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti pertemuan Luhut dan Puan tak lepas dari pembahasan situasi politik nasional yang makin panas dan kacau sehingga membuat istana makin gerah. Pada momen yang lain Luhut juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang fotonya viral, tampak muram. “Bisa jadi dengan muramnya wajah Jokowi dan Luhut, mereka khawatir jangan-jangan Pemilu dipercepat, karena sudah banyak negosiasi yang gagal,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 27 Maret 2022. Negosiasi yang gagal itu antara lain, menurut Rocky lantaran Megawati tetap bersikukuh tidak akan setuju penundaan Pemilu atau amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut terus bergerilya, salah satunya menemui Puan Maharani. Putri Megawati. “Lalu orang berspekulasi bahwa pasti kalau Luhut ketemu Puan di Bali, kendati diakui pertemuan tak sengaja secara kebetulan, bahwa kelihatannya tujuannya cuma satu yaitu membujuk PDIP untuk ide penundaan Pemilu. Saya kira sikap Megawati sudah selesai, tidak ada penundaan Pemilu,” kata Rocky. Mengapa Rocky menganggap istana makin berat, sebab saat ini oposisi makin banyak dukungan. “Sebetulnya yang beroposisi sekarang bukan hanya PKS dan Demokrat, sekarang semua orang beroposisi. Mahasiswa beroposisi, emak-emak oposisi karena minyak goreng, bapak- bapak beroposisi karena antri solar,” katanya Keadaan ini menurut Rocky semakin menunjukkan krisis sudah dialami semua orang dan sudah ada di depan mata. “Jadi, krisis ekonomi sudah ada di depan mata kita dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh seorang juru bicara, sebab ini menyangkut kebijakan presiden di kabinetnya yang bobrok. Ini orang melihat apapun yang dilakukan Presiden itu pasti akan memperburuk suasana,” paparnya. Lebih lanjut, Rocky menilai jika muramnya wajah presiden dan menterinya ini menandakan bahwa dua tokoh besar Indonesia tersebut tidak punya masa depan. \"Nah wajah buruk itu yang terlihat dari dua tokoh ini manyun semua tuh, seolah-olah Indonesia gak ada masa depan lagi,\" tutur Rocky. \"Indonesia punya masa depan, yang gak ada masa depan ya dua tokoh ini, Jokowi dan Pak Luhut, itu terlihat, muramnya Indonesia ini ada di muramnya wajah dua tokoh besar itu,\" katanya. (ida, sws)
Membiarkan Kegaduhan, Jokowi Lalu Tampil Sebagai Hero
Jakarta, FNN – Ada kebiasaan unik Presiden Joko Widodo yang secara kasat mata bisa dibaca dengan jelas. Ia membiarkan kegaduhan berlangsung lalu tiba-tiba tampil sebagai hero. “Kalau kita melacak rekam jejak Pak Jokowi sebetulnya strategi memainkan hero seperti ini sebetulnya sudah sering dilakukan,” kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022. Herdiansyah yang akrab disapa Castro mencontohakn kasus terakhir saat Jokowi tampil menempatkan diri sebagai hero. “Kalau kita lihat seperti kemarin ribut-ribut tentang Permenaker No. 2 tahun 2022 yang berkaitan dengan Pembayaran Jaminan Hari Tua minmal usia 57 tahun, tiba-tiba Pak Jokowi kemudian tampil ke publik dan meminta menteri ketenagakerjaan untuk merevisi Permenaker tersebut,” katanya. Padahal lanjut Castro, sulit dibedakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan juga bagian dari pemerintahan hari ini. “Jadi itu menjadi bagian dari rekam jejak yang selama ini sering dimainkan oleh Pak Jokowi,” paparnya. Tak hanya itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu juga mencontohkan keheroan Jokowi dalam kasus impor yang dilakukan oara menterinya menggunakan dana APBN. “Baru-baru ini, soal isu impor misalnya, padahal kita sama-sama tahu bahwa Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga memainkan isu yang sama dan bagian integral dari pemerintahan. Kalau kita mau pakai logika, kalau yang sakit adalah tangan dan kaki, tidak mungkin kepala tidak ikut tahu. Jadi, ini bagian integral yang tidak mungkin presiden tidak tahu,” tegasnya. Diakui Castro bahwa memang agak mengagetkan ketika semua menteri dimarahi oleh presiden. “Akan tetapi yang penting adalah melacak motivasinya, kalau strategi hero yang dimainkan adalah investasi menjelang Pemilu 2024, kita juga musti melihat bahwa Pak Jokowi sudah kita kunci dua periode sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Dasar, sudah selesai. Tetapi ada kemungkina strategi hero ini dimainkan sebetulnya menjadi bagian dari usaha mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, motif yang paling rasional adalah Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik agar proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN yang kita anggap sebagai lapak-lapak bisnis para oligarki,” pungkasnya. (ida, sws)
Dosen FH Mulawarman: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden untuk Memperluas Lapak Oligarki
Jakarta, FNN - Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersu bergulir. Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan motif di baliknya. Herdiansyah Hamzah menyebut bahwa ada motif mengamankan lapak oligarki di balik rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Herdiansyah Hamzah mengaku khawatir ketika pandangan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik yang dirasakan makin redup. \"Sebenarnya kekhawatiran itu tetap ada ya, bahwa kemudian ada semacam pandangan seolah-olah isu tiga periode ini dijadikan sebagai alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik,\" kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022. Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro juga menilai, saat ini pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda terpecah belah secara internal. Namun Castro menganggap hal tersebut merupakan sebuah skenario tersendiri. “Kalau kita bisa baca, belakangan ini memang ada keterbelahan di tubuh pemerintahan. Padahal kalau kita baca dengan teliti itu bisa jadi bagian dari skenario mereka bersama,” paparnya. Castro mencontohkan partai-partai yang di sekeliling Pak Jokowi, terutama PDIP, belakangan kenceng mengampanyekan penolakan terhadap penundaan pemilu dan isu tiga periode. “Padahal, di satu sisi agak sulit bagi publik untuk menyebut sebagai bagian yang berbeda, sementara Pak Jokowi sendiri tidak ada ketegasan soal orang-orang yang selama ini mengampanyekan penundaan pemilu atau tiga periode,” paparnya. Tak hanya itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur itu juga mencontohkan sikap Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak getol agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi disetujui masyarakat Indonesia. \"Sebagai contoh Pak Luhut, sampai sekarang nggak ada tuh ketegasan mengenai isu penundaan pemilu dan tiga periode. Padahal kita kan agak sulit menerima, karena dia nggak punya kapasitas,\" ujar dia. Menurut Castro, kalau yang mengampanyekan mengenai atau yang melemparkan diskursus mengenai penundaan pemilu itu Menkopolhukam Mahfud MD atau Tito Karnavian Mendagri, hal itu masih relevan, karena berhubungan langsung dengan isu ini. Tapi kalau yang mengampanyekan Pak Luhut, agak sulit diterima, karena tidak ada kapasitasnya sama sekali. “Jadi, satu sisi kita memang menganggap bahwa menurut saya pribadi itu adalah isu yang serius tetapi pada sisi yang berbeda ada juga kekhawatiran ketika ada semacam orkestrasi yang seolah-olah memiliki sikap yang bertentangan menolak penundaan pemilu, tetapi padahal kalau kita teliti lebih jauh, ada kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari skenario bersama yang sedang dimainkan. Berdasarkan hal tersebut, Herdiansyah Hamzah akhirnya menemukan motif utama di balik menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sangat butuh mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya dalam situasi saat ini. Pasalnya, Presiden Jokowi memiliki \'hutang budi\' terhadap oligarki yang menginginkan agar proyek-proyek yang di dalamnya terdapat lapak mereka seperti IKN berjalan lancar. \"Motif yang paling rasional yang bisa kita tangkap, Pak Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik sebesar mungkin agar proyek-proyek termasuk IKN yang kita anggap sebagai bagian dari lapak-lapak para oligarki lancar,\" pungkasnya. (ida, sws)
The Economist: Jokowi Menimbang Langgengkan Kekuasaan Walau Merusak Demokrasi
Jakarta, FNN. Siapa yang bisa melupakan momen itu, delapan tahun yang lalu, ketika seorang mantan penjual furnitur dengan senyum kemenangan naik ke kursi kepresidenan Indonesia? Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, dibesarkan di kota kecil Solo di Jawa Tengah. Dia menjadi Wali Kota Solo. Lalu dengan reputasi menyingsingkan lengan bajunya dan memperbaiki masalah membawanya menjadi Gubernur Jakarta, ibu kota negara besar, dan kemudian ke Istana Kepresidenan. Seorang pria dari rakyat, ia terhubung dengan pemilih di pasar dan gang-gang. Untuk kali pertama, seorang penguasa tidak berasal dari tentara atau elit negara. Dalam kisah demokratisasi Indonesia, pemilihan Jokowi pada 2014 menandai jeda yang menentukan dari era Suharto, diktator yang rezimnya runtuh pada 1998. Gerindra, partai terbesar ketiga, mengatakan menentang amandemen. Begitu juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang mengusung Jokowi menjadi Presiden. Tapi bakat Jokowi mengooptasi adalah legenda. Pemimpin Gerindra, jenderal lainnya, Prabowo Subianto, dua kali mencalonkan diri sebagai presiden melawan Jokowi, tetapi sekarang menjadi pembantunya. Dua pekan lalu Jokowi mengundang bos PDI-P, Megawati Sukarnoputri, ke istananya di Bogor, sebelah barat ibu kota. Dia tahu betul, baik sebagai mantan Presiden maupun selaku putri Sukarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Dia bukan apa-apa jika bukan bagian dinasti, dan Jokowi dapat menawarkan putrinya, Puan Maharani, ketua parlemen, sebagai wakil presiden. Norma-norma demokrasi, kata seorang mantan menteri, tergantung pada seutas benang. Kekuasaan telah mengubah Jokowi. Penjelasan untuk usahanya melanggengkan kekuasaannya termasuk fakta bahwa dia telah berubah, dari bukan siapa-siapa lalu sekarang membangun dinasti sendiri. Dia sangat ingin melihat putranya, yang mengikuti jejaknya sebagai Wali Kota Solo, menjadi Gubernur Jawa Tengah, sebuah provinsi berpenduduk sekitar 37 juta orang. Jokowi juga meninggalkan legacy dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di hutan Kalimantan Timur. Masa jabatan kedua Jokowi berakhir pada 2024, setelah itu ia harus mundur. Namun antek-antek kuat Jokowi, jika bukan pria itu sendiri, merancang serius upaya memperpanjang kekuasaan --mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya tiga tahun. Mengapa, tanya Menteri Luhut Pandjaitan, harus mengeluarkan biaya pemilu yang tidak perlu. Mengapa mengambil risiko kekerasan pemilu? Selain itu, kata Jenderal era Suharto itu, percakapan rakyat di media sosial menghendaki Jokowi tetap berkuasa. Luhut mengatakan dia dan yang lainnya hanya “berusaha mengakomodasi aspirasi publik berdasar big data\". Pandangan partai-partai politik utama lebih konsekuen: dukungan dua pertiga parlemen diperlukan untuk mengamandemen konstitusi. Justifikasinya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta saat ini macet, tenggelam, dan rawan banjir. Namun, Gubernur Anies Baswedan mengatakan Jakarta sedang memperbaiki masalahnya dengan memotong ekstraksi air tanah dan membangun tanggul laut. Birokrat dan keluarga membenci gagasan pindah ibu kota. Pendorong utama proyek IKN adalah elit politik dan pebisnis di sekitar Jokowi memiliki lahan dan kepentingan atas Nusantara. Berjalan-jalan di taman Istana Bogor, Jokowi mempelajari kualitas Suharto dalam menyelesaikan proyek pembangunan. Jokowi juga terobsesi membangun berbagai infrastruktur --jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan banyak lagi. Perbedaannya, kata seorang mantan sekutu, Suharto memiliki tim teknokrat dalam menetapkan prioritas ekonomi; dia kemudian meminta kroni bisnisnya untuk melaksanakan rencana tersebut. Sebaliknya, kroni Jokowi menetapkan prioritas. Pada akhirnya kronisme, korupsi, dan krisis ekonomi di luar kendali Suharto. Aroma krisis ekonomi kembali tercium, diperparah oleh perang di Ukraina. Jokowi khawatir kenaikan tajam harga minyak goreng membuat rumah tangga miskin tertekan. Harga bahan bakar, gandum dan bahan makanan lainnya juga naik. Itu mungkin baru permulaan. Namun Jokowi tampaknya kurang peka terhadap kemarahan kelas menengah atas kemungkinan perebutan kekuasaan. Risiko atas reaksi ekonomi dan politik sudah jelas. Jika Jokowi tidak hati-hati, pria populer ini mungkin akan berhadapan pada kemarahan rakyat yang tidak puas. [] Sumber:Diambil utuh dari ecomomist.com, 26 Maret 2022
Komitmen Suarakan Vaksin Halal dari Anggota DPR
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Nadlifah mengatakan semua aspirasi umat Islam tentang vaksinasi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi.“Semua, kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” katanya.Anggota Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 itu mengungkapkan jawaban Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut.Anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan dirinya juga menanyakan perihal penggunaan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan Fatwa Halal MUI, mengapa hanya digunakan untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun.Padahal, kata dia, BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer.“Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (22/3) mulai menyidangkan perkara gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).Seperti diketahui, Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tersebut mematok tiga jenis vaksin yang menjadi vaksin booster (lanjutan), yakni vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.“Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal, jadi ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI, Amir Hasan.Surat Edaran itu, kata Amir Hasan, telah menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.“Dalam undang-undang itu, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk vaksin yang dikategorikan sebagai barang hasil rekayasa genetika,” katanya. (Sof/ANTARA)
Konsolidasi Pimpinan FPKS Menegaskan Penolakan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN. Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia Sukamta mengatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan tersebut, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.“Pertama, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia menegaskan bahwa fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.Kedua menurut dia, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.\"Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat,\" ujarnya.Keputusan ketiga menurut dia, anggota legislatif PKS yang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi \"lokomotif\" kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.Karena itu Sukamta mengatakan, semua anggota legislatif PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai.“Keempat, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Karena itu anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan bahwa fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal. (Ida/ANTARA)
Pencipta Karya Perlu Mendaftarkan Karyanya
Jakarta, FNN. Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bane Raja Manalu menegaskan bahwa pencipta suatu karya perlu mencatatkan atau mendaftarkan hasil karyanya ke Kemenkumham agar karya yang diciptakan bisa mendapat perlindungan hukum dari negara.\"Apalagi sekarang Menkumham Yasonna Laoly terus melakukan perbaikan dalam bidang birokrasi digital di Kemenkumham. Dulunya pencatatan hak cipta itu memerlukan proses dua hari lebih, tapi sekarang hanya 10 menit sudah selesai,\" kata Bane dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni” yang diselenggarakan Komunitas Karo Kreatif (K3) di Jabu Cafe Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (25/3).Namun, Bane menilai pendaftaran hasil karya tersebut harus dilengkapi persyaratan, misalnya surat yang membuktikan bahwa karya itu miliknya.“Setelah data lengkap dan membayar Rp250 ribu, langsung keluar sertifikat bahwa karya itu punya kita, cuma 10 menit,” ujarnya.Bane menjelaskan salah satu program unggulan di Kemenkumham tahun 2022 adalah Pencatatan Otomatis Hak Cipta (POPHC), yaitu proses otomatis pencatatan di segala hal yang disebut hak cipta.Menurut dia, dengan mencatatkan hak ciptanya, maka seorang pencipta berhak mendapat perlindungan dari negara. Namun, dia mengatakan pada umumnya yang namanya pencatatan hak cipta tidak langsung mendapatkan dampak ekonomis.“Sedangkan pendaftaran hak cipta misalnya karya musik, menciptakan lagu atau lainnya, kemudian digunakan baik secara individu maupun institusi maka berdampak ekonomi langsung, kalau tujuannya komersil,” katanya.Bane menegaskan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan.\"Berwujud dulu baru bisa klaim punya kita, yang mewujudkan itu pemilik hak ciptanya. Bagi saya ide tak bernilai atau sama dengan nol jika tidak diwujudkan, yang mahal itu adalah eksekusinya,” ujarnya.Dia menjelaskan hak cipta ada jangka berlakunya, pertama seumur hidup plus 70 tahun, yaitu seumur hidup si pencipta karya ditambah 70 tahun ke depannya.Karena itu, menurut dia, generasi selanjutnya masih mendapat manfaat ekonomi atas hak cipta, misalnya hak karya pencipta buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, dan karya-karya sejenisnya.“Kedua, ada perlindungan selama 50 tahun ke depan sejak karya tersebut dipublikasikan, misalnya karya fotografer. Lalu ada yang berusia 25 tahun sejak dipublikasikan, itu contohnya karya-karya seni terapan,” katanya.Karena itu, menurut dia, pihak-pihak yang memiliki hak cipta dilindungi oleh negara sehingga perlu mencatatkan dan mendaftarkan karya yang dimilikinya. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Saat Ini Tidak Ada Pemimpin, Semua Orang Boleh Memimpin
Jakarta, FNN – Diam-diam pada Senin lalu (21/3) pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie Massardi bertemu dengan Ketum PBNU Gus Yahya. Mereka bersama mendiang Wimar Witoelar memang pernah sama-sama menjadi jurubicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Secara berkelakar, Adhie Massardi menyebut ini adalah pertemuan pimpinan NU dan NO. NU yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, sementara NO adalah Nahdlatul Oposisi. Mengomentari pertemuan itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan semakin menguatkan masyarakat luas menyikapi keadaan bangsa. “Ini suasana yang mengarah pada kebangkitan dan masyarakat sipil terutama, karena kasus Haris Azhar tiba-tiba kembali pulih untuk mengaktifkan kembali energi mempersoalkan kekuasaan. Mahasiswa juga begitu. Sedangkan emak-emak sudah beberapa bulan ini mempersoalkan isu minyak goreng,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jumat 25 Maret 2022. Kebangkitan masyarakat yang makin meluas dan solid itu, membuat istana kehilangan orientasi. “Yang lucu adalah reaksi istana. Semua reaksi istana menunjukkan dia sudah tidak punya cara untuk membenar-benarkan kebijakannya. Mulai dari IKN yang akhirnya compang-camping lalu cari alasan ngutang sana-sini, akhirnya buntut-buntutnya masyarakat diminta crowd fund, patungan dana. Itu kan ajaib,” paparnya. Lebih jauh Rocky melihat sesungguhnya keadaan negeri ini sudah tidak ada yang mimpin, jadi semua orang boleh memimpin. Memimpin dengan cara berdoa, pakai pawang, ikut-ikutan sinis pada macam-macam. Intinya sekarang, kata Rocky masyarakat berada pada keadaan yang disebut anomi (tidak ada nomos lagi), tidak ada lagi panduan hukum sehingga semua orang melakukan segala hal. Yang berbahaya kalau keadaan semacam ini diam-diam dimaksudkan untuk menguji daya tahan publik sambil kita curiga terhadap daya tahan kekuasaan. “Jadi, ini di mana kita saling melihat peluang untuk mempercepat atau memperlambat perubahan. Tapi yang jelas, perubahan sudah tidak bisa dicegah,” pungkasnya. (isa, sws)
Rocky Gerung, PSI Partai Yang Didesain untuk Anti-Islam
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesa berkemah di Ibukota Negara, Paser Penajam, Kalimantan Timur mengikuti jejak Presiden Joko Widodo. Menanggapi tingkah polah ketua umum PSI, pengamat politik Rocky Gerung malah tertawa. “Orang-orang yang sejenis akan saling menyukai. Jadi, ini jenis IQ-nya sama, jenis kapasitasnya sama, dan jenis hobinya sama,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jumat 25 Maret 2022. Rocky menyayangkan anak-anak muda sekarang lebih suka ambil jalan pintas. “Kalau kita membayangkan ada generasi baru, generasi muda yang berkumpul dalam sebuah partai yang menjanjikan diri untuk progresif, sekarang malah jadi regresif menjadi partai konservatif juga. Karena menganggap satu-satunya kepentingan dia adalah mem-back up kekuasaan. Partai anak muda mustinya berseberangan dengan kekuasaan. Jadi, kalau cara pakai baju sama, kostumnya sama, ya otaknya sama juga,” tegasnya. Apa yang dipertontonkan Ketua Umum PSI dengan mengatakan akan menjaga IKN dari kaum intoleran, Rocky menegaskan bahwa hal itu sama seperti anak PAUD yang mau mengajari profesor-profesor fisika tentang theory of everything. “Itu semacam headlines yang diperlukan oleh PSI. Jadi, anggap saja itu sebagai upaya kampanye. Nggak ada soal juga. Yang menjadi soal adalah cara memilih gimik, cara memilih gestur politik yang mungkin bagi kalangan tertentu penting bahwa ini menunjukkan bahwa Jokowi masih punya pendukung,” paparnya. Rocky menyatakan PSI sudah tepat melakukan ritus di situ, sekaligus dia panggil juga seluruh DPD-nya untuk membawa tanah dan air ke situ. “PSI ini partai yang mau disebut ada ya nggak, ada juga. Ini kan Jokowi-Jokowi kecil yang isunya hanya tentang anti-Islam. Partai yang didesain untuk anti Islam atau Partai Sinis Islam,” katanya. Jargon-jargon yang dikampanyekan PSI antara lain anti-Perda Syariah, menurut Rocky hal itu paralel dengan kondisi sekarang yang disebut dengan dukungan massal dan kebulatan tekad. “Simbol-simbolnya semacam Islamofobia kecil. PSI didesain untuk itu. PSI gagal menunjukkan bahwa dia partai masa depan. Harusnya tidak ada simbol-simbol sara dan feodalisme. Sejumlah kedunguan juga ada di situ,” paparnya. Rocky berharap ada satu fasilitas politik yang memelihara pluralisme, bukan menebarkan islamofobia. Dalam konstitusi, seluruh aliran dihidupkan, bukan diperdebatkan, diolok-olok. “Pikiran Islam tumbuh dengan bagus. Pikiran mahasiswa juga tumbuh dengan bagus di situ. Liberalisme juga tumbuh. Tapi semua diolah dengan pikiran yang metodologis. Prinsipnya negara ini negara majemuk, jadi tidak boleh ada satu orang pun yang menghina agama lain, menebarkan semacam fobi,” pungkasnya. (ida, sws)
