POLITIK
ASN Boleh Tugas Keluar Negeri jika Sudah Vaksin Tiga Kali
Jakarta, FNN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh keluar negeri sepanjang sudah divaksin tiga kali \"ASN boleh tugas keluar negeri sepanjang sudah vaksin,\" ujarnya usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada di Kota Mojokerto, Jawa Timur, SelasaIa mengatakan ASN bisa dinas keluar negeri karena kondisi sudah mulai membaik, tetapi syaratnya vaksin kedua plus PCR. \"Kalau sudah dua kali vaksin dengan booster silakan,\" katanya.Termasuk saat ini, papar dia, pihaknya tengah mempersiapkan syarat Lebaran 2022 agar teman-teman ASN dan masyarakat bisa pulang kampung.\"Syaratnya harus tiga kali vaksin. Jadi bebas mau ziarah, mau silaturahim asalkan harus vaksin. Kalau sudah dua kali vaksin harus antigen. Saya kira peran wali kota, dandim, dan polres mendorong semua pihak harus vaksin,\" katanya.Disinggung apakah ada negara yang dilarang dikunjungi, Menpan mengatakan hal tersebut menjadi wewenang Imigrasi dan Kemenlu untuk melihat negara yang masih tinggi angka COVID-19. \"Itu urusan Imigrasi dan Kemenlu untuk menentukan negara mana yang masih tinggi COVID-19,\" katanya.Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam SE Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Masa Pandemi COVID-19. Beleid pencabutan larangan bagi ASN ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 10/2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. “SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Surat Edaran (SE) tersebut. (Ida/ANTARA)
Pangdam XVII Mengajak Komnas HAM untuk Melihat Kejadian di Papua
Jakarta, FNN. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa mengakui pihaknya telah mengajak Komnas HAM untuk melihat berbagai kejadian di Papua secara riil. \"Ajakan itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jayapura pada Senin (21/3),\"ungkap Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa di Jayapura, Selasa. Diakui, dalam pertemuan itu tidak ada hal prinsip yang dibahas karena semuanya isu yang diangkat terkait HAM. Karena itulah, menurut Pangdam, pihaknya mengajak Komnas HAM melihat riil beberapa kejadian yang terjadi di Papua \"Bila ada keterlibatan prajurit yang melakukan pelanggaran HAM maka Kodam/XVII Cenderawasih terbuka untuk bersama-sama mengecek di lapangan dan bila terbukti akan diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada prajurit, \"tegas Mayjen TNI Teguh. Terkait dengan kejadian Gome, Kabupaten Puncak, Pangdam Cenderawasih menjelaskan dari hasil olah TKP dan investigasi di lapangan terungkap seorang komandan kompi di lapangan tidak jujur dalam memberikan laporan.. \"Ketidakjujuran itu terkait laporan yang diberikan terutama tentang parameter patroli yang dilakukan hingga berdampak jatuhnya korban di kalangan prajurit,\"jelas Mayjen TNI Teguh. Tiga prajurit dari Satgas Kodim YR 408/SBH pada 27 Januari 2022 gugur setelah ditembak KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Prajurit yang gugur di antaranya Serda Rizal, Pratu Tupas Barazza dan Pratu Rahman, sedangkan yang terluka yaitu Pratu Saeful. (Ida/ANTARA)
Parpol Didorong Bangun Budaya Antikorupsi
Jakarta, FNN. Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi karena korupsi masih menjadi keprihatinan bersama. \"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya,\" kata Firli saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi moderator Wayan Sudirta, anggota DPR RI Komisi III. Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, lanjut Firli, aparat penegak hukum ada tetapi yang belum adalah budaya antikorupsi. Firli menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Pada kesempatan itu, dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. \"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,\" kata Firli dalam siaran persnya. Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol), punya peran dalam hal ini karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara. Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan parpol yang menentukan segala lapisan kepemimpinan. \"Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,\" ucap Firli. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDI Perjuangan. Menanggapi paparan Firli bahwa perlunya menerapkan budaya antikorupsi, Hasto mengatakan bahwa hal itu mulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi. \"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan,\" kata Hasto. Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDI Perjuangan yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi. Dalam budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan, values/nilai dalam berpartai. Dari ideologi Pancasila, diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi. \"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama,\" papar Hasto. Hasto menambahkan bahwa pelatihan bagi kader PDI Perjuangan tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi. (Ida/ANTARA)
IPU Ke-144 Diharapkan Bantu Bangkitkan Kembali Ekonomi
Jakarta, FNN. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berharap penyelenggaraan Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) dapat membantu perekonomian dunia kembali bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana di Nusa Dua, Bali, Selasa, menyampaikan pada sela-sela kegiatan sidang IPU, banyak negara anggota yang mengadakan pertemuan bilateral, dan di dalamnya mereka membahas komitmen serta peningkatan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan.Indonesia, pada sela-sela sidang, juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di antaranya Jerman, Kamboja, Iran, dan Belarusia.Dalam pertemuan bilateral tersebut, dua pihak sepakat mendorong kerja sama di berbagai bidang sehingga roda perekonomian dan perdagangan kembali bangkit, Putu menerangkan.“Tentu perlu adanya kerja sama antarnegara dalam meningkatkan dan menumbuhkan kembali ekonomi pascapandemi COVID-19,” ujar Putu Supadma, yang turut menghadiri sejumlah pertemuan bilateral mewakili BKSAP DPR RI bersama parlemen Iran, Kamboja, Jerman, dan Belarusia di Bali.Dalam pertemuan dengan Iran, delegasi negara tersebut menilai masih banyak peluang kerja sama bidang perdagangan yang perlu dieksplorasi dan diperdalam.Di samping negara-negara itu, pimpinan DPR seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel juga mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen asing pada sela-sela sidang.Rachmat Gobel, Senin (21/3) mewakili DPR RI, mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Jepang dan Parlemen Turki.Dalam pertemuan dengan Jepang, Rachmat Gobel meminta dukungan Negeri Sakura terhadap proyek-proyek strategis nasional termasuk di antaranya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dukungan itu antara lain berupa investasi dan penggunaan teknologi untuk kota pintar (smart city).Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Korea Selatan Park Byeong-seug. Dalam pertemuan itu, dua pihak membahas peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. (Ida/ANTARA)
Terima Ketua GBN, LaNyalla: Harus Koreksi Total Konstitusi Demi Indonesia Lebih Baik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan untuk memperbaiki bangsa ini, perlu dilakukan koreksi total atas Amandemen 2002 silam, yang memberi ruang tunggal kepada partai politik menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan LaNyalla saat menerima Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen (Purn) TNI Hidayat Poernomo, dan pegiat konstitusi Sayuti Asyathri serta M Hatta Taliwang, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol, mengatakan banyak yang harus dibenahi bangsa ini. “Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti,\" katanya. Menurut LaNyalla, DPD RI mewacanakan dan mendorong Amandemen Konstitusi ke-5 untuk penguatan fungsi dan peran DPD RI. Karena setelah Amandemen tahun 2002, hak DPD RI, sebegai jelmaan dari utusan daerah dan utusan golongan untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden hilang. “Sebelum Amandemen Konstitusi tahap 1 sampai 4, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Ketiganya dapat mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hak konstitusional itulah yang ingin kita pulihkan,\" katanya. Makanya, prioritas DPD RI saat ini adalah adanya calon presiden dari luar yang diajukan partai politik. Hal itu yang harus diperjuangkan. “Karena partai politik sekarang ini sudah sangat berkuasa. Padahal negara ini lahir karena adanya rakyat, bukan partai politik. Makanya urusan arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita diserahkan kepada parpol saja,\" ucapnya. Perjuangan utama saat ini, lanjutnya, adalah menghapus Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Agar Pasal 222 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihapus. \"Sejauh ini gugatan-gugatan soal PT tersebut mentah karena alasan legal standing. Karena itu DPD RI akan maju sebagai lembaga, tetapi bersama dengan partai politik. Nanti kita lihat lagi apa alasan dari MK,” ujar dia lagi. Dilanjutkan LaNyalla, MK harus diawasi. Sebab menjadi super body apabila ada Lembaga yang keputusannya bersifat mengikat, tetapi tidak ada yang mengawasi. LaNyalla juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dalam pertemuan itu. Secara prinsip menurutnya rakyat ingin ada pembatasan masa jabatan presiden. “Pembatasan itu sudah menjadi prinisp dan konsensus bangsa. Karena kita sudah belajar dari Orde Lama dan Orde Baru, jadi tidak ada alasan apapun,\" jelasnya. Ketua GBN Purnomo menilai hanya DPD RI yang sekarang dipercaya oleh publik. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh DPD RI untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. \"DPD RI masih mempunya jiwa dan ruh yang selalu hadir dalam bangsa ini. Yaitu panggilan untuk menegakkan konstitusi,\" katanya. Dia berharap kekuatan DPD mampu merangkul semua pihak. Baik yang di Senayan dan di luar Senayan, untuk bersama menyelesaikan masalah bangsa yang saat ini sudah mendesak. Sementara pegiat konstitusi, Sayuti Asyathri, menjelaskan DPD di bawah LaNyalla memberikan harapan pada publik bahwa akan ada solusi bagi permasalahan bangsa. DPD RI bisa merangkul semua elemen bangsa dan tidak berpihak ke kelompok manapun. “Ini aset kebangsaan yang bagus. Sebuah kekuatan besar yang harus bisa dimanfaatkan untuk perbaikan bangsa karena penegakan konstitusi kita sudah lemah,\" ucapnya. Sedangkan Hatta Taliwang, mantan anggota DPR, menyinggung perlunya kesatuan sistem dan leadership. Masalah negara saat ini terletak di dua hal tersebut. “Ada dua masalah di negeri ini, yaitu masalah konstitusi dan leadership. Dimana kalau sistem dibenahi, perlu sosok pemimpin yang tepat dalam menjalankan konstitusi itu. Sekarang ini tidak ada leadership ke situ. Mereka suka-suka saja, tidak memikirkan ada konstitusi atau tidak. Dasarnya power game,\" papar dia. Menurut Hatta, permasalahan konstitusi dirinya sepakat kembali kepada UUD 45. Tetapi nantinya harus dijalankan dengan serius supaya tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya otoritarian. \"Di sinilah perlunya kembali ke sistem musyawarah dengan adanya MPR. Di sana ada keterwakilan semua elemen, dari parpol, utusan daerah, utusan golongan dan TNI. Itulah sistem yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa, yang notebene orang-orang yang arif bijaksana. Yang dihasilkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa,\" tukasnya. Makanya MPR yang digulingkan oleh Amandemen 2002 harus ada lagi. MPR harus menjadi komando untuk melakukan check and balances terhadap pemerintah. \"Sekarang lembaga-lembaga sejajar. Kekuasaan di Presiden. Ini tidak boleh, MPR harus dijadikan sebagai lembaga tertinggi,\" tegasnya.(*)
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Fokus Siapkan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024. \"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,\" kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah. \"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan,\" ucap Mahfud menegaskan. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin mendatang. \"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap,\" ucap Menko Polhukam menjelaskan. Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara. \"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru \'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,\" tegas Mahfud. Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak. (mth/Antara)
Wujudkan Kemakmuran Rakyat, LaNyalla Gulirkan Konsep 4P
Jakarta, FNN - Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita bangsa, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mewacanakan konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yaitu keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. Dalam hal ini, posisi rakyat tak bisa diabaikan. Rakyat harus menjadi syarat mutlak investasi strategis di daerah. Wacana tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis Juris Polis Institute (JPI) ke-1 di Jakarta, Minggu (20/3/2022) siang. Hadir dalam dialog bertema ‘Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa’ itu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Dewan Penasehat JPI, Ibnu Sina Chandranegara, Founder Integrity Lawfirm, Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Kolegium JPI, Ahmad Redy, Sekjen Mahutama, Aulia Khasanofa, Para pengurus JPI dan peserta dialog. “Dalam konsep 4P, rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis,” papar Senator asal Jawa Timur itu. Ditambahkannya, konsep keterlibatan People dalam Public, Private, People, Partnership berbeda dengan CSR Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. “CSR itu kan sekedar sedekah saja, atau malah penyuapan kepada masyarakat sekitar,” timpalnya. Karena konsep 4P yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. “Kalau rakyat tidak diberi akses dan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, yang terjadi adalah sumber daya alam dikuras habis oleh pihak swasta atau perorangan,” tegasnya. Komsep tersebut sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa yang termaktub di Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Bab Penjelasan di UUD Naskah Asli tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ‘Pereknomian Disusun Atas Usaha Bersama Atas Dasar Kekeluargaan’ adalah ekonomi dari semua untuk semua. “Kata yang dipakai adalah kata ‘disusun’, bukan ‘tersusun’. Karena disusun dengan tersusun sangat berbeda. Disusun artinya didesain dengan beleid aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Berbeda dengan kata tersusun, yang berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya, atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar,” jelasnya Begitu pula dengan kalimat “…usaha bersama..” yang artinya simbiosis mutualisme yang sangat berbeda dengan sektor privat atau swasta yang didominasi dengan prinsip self-interest dan penumpukan keuntungan. “Sedangkan kalimat “…dikuasai negara…” bermakna negara hadir dengan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia lagi. Oleh karena itu, esensi dari prinsip dalam Pasal 33 UUD 1945 harus kembali ditegakkan oleh bangsa ini. Pertama adalah prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi dan yang ketiga adalah prinsip bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dimana idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Yakni Koperasi atau Usaha Rakyat, BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan Swasta murni, baik nasional maupun asing,” katanya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh berada di tangan orang-seorang atau perorangan. Sedangkan Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dan konsep konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership adalah jalan keluar yang mutlak kita jalankan jika ingin Indonesia mencapai cita-cita para pendiri bangsa, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Apalagi, imbuhnya, konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. “Dan norma hukum internasional sangat menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara, termasuk kepentingan nasional sebuah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh kita mengikuti atau tunduk pada arahan-arahan masyarakat internasional, yang menabrak kepentingan nasional kita sebagai negara yang berdaulat,” pungkasnya. (*)
Pemerintah Makin Ugal-ugalan Melanggar Konstitusi Bisa Memicu Separatisme dan Anarkisme Masyarakat
Jakarta, FNN - Gerilya politik untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden terus dilakukan oleh pendukung Presiden Jokowi. Namun tak ada gelagat DPR menghentikan niat buruk itu. \"Ketika pemimpin negara membiarkan perpecahan di masyarakat atau bahkan sengaja menciptakan perpecahan, ini harus dihentikan,\" kata Gde Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada FNN Sabtu,(19/03/2022) di Jakarta. Gde menegaskan pemerintahan seperti itu harus dihentikan sebab mereka menjalankan pemerintahan tanpa sikap kenegarawanan. \"Kita harus melihat bagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Habibi memiliki sikap kenegarawanan itu,\" kata Gde. Adapun tugas untuk mengevaluasi pemerintahan itu ada di DPR dan MPR. \"Jangan dikira ini hanya sebatas dinamika politik atau demokrasi. Perpecahan di masyarakat sudah sistematis, dalam rangka menghancurkan bangsa Indonesia,\" kata Gde. Gde berharap DPR tidak boleh menutup mata terhadap apa yang dilakukan eksekutif. \"Jika DPR MPR tidak menjalankan kewajibannya demi menyelamatkan bangsa, mereka ikut bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang sudah maupun akan terjadi. Membiarkan pemerintahan yang seperti ini diteruskan sama saja dengan membiarkan perpesacahan masyarakat semakin dalam,\" tegasnya. Persoalan serius ini kata Gde akan menimbulkan potensi pembangkangan nasional besar, dan dapat memicu tindakan-tindakan anarkis, bahkan memunculkan kembali gelombang separatis di daerah yang tidak puas pada kepemimpinan pusat. \"Ke depan, perilaku pemerintah yang tunduk pada oligarki akan semakin menambah kesusahan dalam hidup masyarakat. Biaya hidup makin tinggi, daya beli makin rendah. Jika harga-harga kebutuhan pokok tidak terkontrol terutama bulan puasa yang akan jadi momen krusial. Bukannya fokus mengatasi ekonomi justru pemerintah menyibukkan dirinya dengan kasak-kusuk memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu,\" tegasnya. Tak hanya itu, mereka juga sedang berupaya melakukan amandemen konstitusi yang memiliki resiko besar. \"Karena begitu pintu amandemen ini dibuka, dalam konteks hari ini yang tidak ada kepemimpinan politik yang kuat dan negarawan dalam pemerintahan, maka akan banyak pasal-pasal susupan yang ikut dibahas selain perpanjangan masa presiden. Ini terjadi karena kelompok-kelompok lain akan gunakan momentum ini sebagai bargain kepentingan,\" pungkasnya. (sws)
Kelak Megawati Menjamu Prabowo dengan Nasgor Rebus
Jakarta, FNN - Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri ramai menjadi perbincangan usai membuat pernyataan di sebuah webinar pada Jum\'at, 18 Maret 2022. Dalam webinar tersebut Megawati mengomentari ibu-ibu yang rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah di berbagi tempat. Bahkan ada 2 yang meninggal dunia. Ada kesan Megawati menyalahkan emak emak yang berjuang hidup mati hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. \"Saya tuh sampai ke ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,\" ujarnya. \"Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak?,\" celoteh Mega dengan gaya khasnya. Pernyataan Megawati tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, (19/03/2022). Menurut Rocky Gerung saat menyampaikan pernyataan tersebut Megawati kurang peka terhadap kondisi masyarakat luas. “Iya sebetulnya ibu Mega bagus pointnya, kurangi konsumsi minyak.Tapi ibu Mega juga lupa ada sisi lain yaitu mereka yang berdagang gorengan, memang membutuhkan itu, masyarakat kita masih suka gorengan. Tapi itu dua hal yang luput dari wisdom Bu Mega,\" ujar Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung sempat berkelakar jika tidak ada minyak goreng dikhawatirkan Megawati tidak bisa membuatkan nasi goreng untuk Presiden Jokowi dan Prabowo. Maklum, Megawati pernah menjinakkan Prabowo dengan nasi goreng saat kalah Pilpres 2019. Saat itu terkenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng. “Ibu Mega nanti kalau nggak pakai minyak goreng bisa bikinin nasi goreng rebus buat pak Prabowo dan pak Jokowi. Masa nasi gorengnya direbus Bu Mega,” kata Rocky Gerung sambil tertawa. Rocky Gerung bisa memaklumi penyampaian Megawati tersebut lantaran sebagai salah satu tokoh bangsa ia mungkin sedang banyak pikiran. \"Ibu Mega banyak persoalan di kepalanya. Rumit memang bangsa ini,\" ujarnya. Lebih lanjut menurut Rocky satu hal yang lupa dipikirkan oleh Megawati adalah banyaknya ibu-ibu yang bertahan hidup dengan berjualan kuliner. Bahwa kegiatan ekonomi UMKM itu, terutama yang jadi kegemaran bu Mega, itu ada aktivitas rumahan juga emang diperlukan (minyak goreng, red),\" terangnya. Ini soal cara bertahan hidup dan diperlukan semacam wisdom agar emak-emak merasa ibu Mega adalah bagian emak-emak juga,\" pungkasnya (ida, sws)
PDIP Batal Dukung Amandemen, Takut Ada Penumpang Gelap, Rocky Gerung: Penumpang Gelapnya, Ya Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak wacana amandeman UUD 1945 yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah yang menyatakan mencabut dukungan amandemen konstitusi sampai tahun 2024, karena takut ada penumpang gelap masuk dalam gerbong amandemen. “Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terhadap UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujarnya Kamis (17/03/2022 di Jakarta. Merespons pernyataan Ahmad Basarah, pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa yang dimaksud penumpang gelap oleh PDIP adalah pemegang big data, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan Rocky Gerung bersama wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (19/03/2022). Pernyataan Basarah, kata Rocky bisa dimaknai bahwa rumus kimia politik memang seperti itu, ada objek yang dimaksud oleh Ibu Megawati bahwa untuk urusan negara tidak boleh main-main dengan konstitusi. “Jokowi jelas main-main melalui Luhut. Ini kalau di Amerika enggak ada kirim-kirim sinyal, tapi bikin saja langsung, katakan bahwa penunggang isu ini adalah istana dan istana memanfaatkan big data dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya. Rocky menyebut dalam upaya mempertahankan kekuasaan, ada korelasi antara Jokowi dan Luhut. “Pak Luhut tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi menyetujui. Kalau dalam versi Amerika begitu logikanya, langsung disebut bahwa Jokowi memang memerintahkan Luhut untuk bermanuver dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden,” tegasnya. Rocky meyakini manuver Luhut-Jokowi dibaca oleh Megawati, sehingga di tengah jalan berubah pikiran. “Itu yang dibaca oleh Ibu Mega sebagai penunggang bukan sekadar penumpang gelap tetapi penunggang yang secara terang-terangan,” paparnya. “Kita ingin agar supaya politik kita dikelola secara transparan, karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung. Sejumlah siasat masih disiapkan karena cuma ini satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk bertahan, supaya tidak ada problem politik apalagi problem pidana di kemudian hari,” kata Rocky. Tampaknya upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi kelihatannya akan ditempuh dengan cara apapun. Tetapi implikasi yang serius adalah soal Pokok-pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN) yang disiapkan oleh Ketua MPR Bamsoet yang mengatakan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih nanti, harus tetep melanjutkan kebijakan presidsen sebelumnya. Sementara pintu amandemen sudah ditutup, artinya PPHN tidak bakal berlanjut. “Artinya ibu Mega ambil risiko itu, daripada nanti bocor di sidang, mendingan sekalian semuanya termasuk ide dari Bambang Soesatyo yang bermanuver supaya IKN bisa diselamatkan, maka pemerintahan berikutnya masih terus menjalankannya,” paparnya. Hal ini menurut Rocky bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung presiden. Karena presiden dipilih langsung yang dianggap tidak terikat dengan ketetapan MPR. Jadi, begitu banyak orang yang ingin bermanuver sambil nggak paham tentang ini demokrasi atau ide konstitusionalisme termasuk ketua MPR. “Jadi, Ibu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahankan ini, termasuk ada hal-hal yang menyangkut minyak goreng, Ya kita maafkan dulu sebentar,” paparnya. Menurut Rocky, upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang sebetulnya Jokowi nggak bisa menentukan siapa pengganti dia ke depan. “Kalau dia punya kader, Jokowi akan bila oke sudah punya kader berarti legacy saya akan diputuskan oleh kader saya, tanpa harus minta aturan dari MPR termasuk IKN,” katanya. Menurut Rocky jika seseorang dianggap sebagai kader Jokowi, tentu sebagai kader dia akan membicarakan IKN. Dan tidak ada orang yang mau menjamin bahwa IKN akan jalan, sehingga Pak Jokowi akhirnya ragu-ragu juga. Sudah diruwat secara kultural dan diputuskan dengan aturan tetapi tetap problemnya adalah APBN kita bangkrut jika tetap menjalankan IKN. Atas proyek ini, diyakini Rocky, presiden berikutnya juga nggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius dari Presiden Jokowi. “Jadi sekali lagi, selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu pula dia akan bermanuver untuk memastikan kelanjutan rezim Jokowi dan kelanjutan oligarki. Jadi, kita melihat bahwa ambisi Presiden, itu pasti akan menenggelamkan Indonesia,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
