POLITIK
Gubernur Harapkan DPR RI Bantu Akselerasi Pembangunan di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan Komisi III DPR RI bisa membantu akselerasi atau percepatan pembangunan pada berbagai sektor di provinsi setempat.\"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI dan berharap peran strategis Komisi III sebagai political representation dapat mendorong akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,\" kata Sugianto di Palangka Raya, Senin (21/2) malam.Melalui kunjungan kerja tersebut, dia berharap sinergi dan jalinan emosional antara Pemprov Kalteng dan Komisi III DPR RI makin erat sehingga percepatan pembangunan bisa makin ditingkatkan.Menurut dia, menjadi harapan bersama agar memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Kalteng sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.\"Kami ingin terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat turut mendukung percepatan pembangunan di Kalteng,” kata Sugianto Sabran.Oleh karena itu, gubernur dua periode ini mengatakan bahwa pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa mewujudkannya.Ia lantas menyebutkan salah satunya adalah dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor-sektor unggulan dan menyerap tenaga kerja.Melalui masing-masing perangkat daerah, pihaknya juga terus memacu pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas.Berbagai inovasi yang dilakukan Gubernur Sugianto Sabran, salah satunya adalah program pengembangan shrimp estate atau tambak udang vaname yang dimulai di Kabupaten Sukamara. Hal ini dilakukan melihat potensi sektor kelautan dan perikanan Kalteng yang sangat potensial untuk dikembangkan.Sementara itu, Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Kalteng dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa beserta seluruh rombongan. Turut hadir dalam silaturahmi dan ramah tamah tersebut, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Nuryakin, dan unsur forkopimda setempat. (sws)
BPSDM Kemendagri Gelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa pelatihan mulai 12 Februari hingga 17 Juni 2022. Agenda itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial jabatan administrator yang akan berperan dalam tugas dan fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing. Teguh Setyabudi mengatakan bahwa pengembangan sumber daya aparatur di Indonesia mengalami perubahan, setidaknya terhadap tiga hal. Pertama, menguatnya paradigma human capital management yang telah menggeser peran aparatur yang sebelumnya sebagai subjek bagi organisasi, menjadi aset yang bernilai. Kedua, terjadinya perubahan yang sangat masif dan cepat akibat revolusi industri 4.0 dan difusi teknologi informasi. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi dan migrasi, baik cara berpikir, keterampilan, maupun sikap perilaku sumber daya aparatur. Ketiga, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan akselerasi dalam melakukan lompatan strategis melalui pemanfaatan teknologi informasi. \"Tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin pada era digital saat ini, yakni: pertama, lack of leadership commitment. Kedua limited budget, dan lack of enforcement. Ketiga hard to fulfill the coordination among stakeholders. Keempat technical issue (electricity, IT equipment, internet connection),\" katanya. Tantangan kelima, kata dia, yakni human resources issues (competency and integrity). Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan strategis saat ini adalah kemampuan memimpin dan menavigasi menuju digital mindset, digital skill, dan digital behavior. Untuk pemimpin masa depan, menurut Teguh, yang dibutuhkan kemampuan communicative, strong vision, digital literacy, adaptive, strategic thinking, innovative, risk taker, and competitive adventage. Adapun pelaksanaan pelatihan didukung berbagai narasumber dari internal Kemendagri maupun para pakar yang kompeten di bidangnya. Pelatihan diikuti 40 peserta yang berasal dari pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (sws)
Bappeda Bonebol Sebut BPS Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah
Gorontalo, FNN - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango Basir Noho menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) Bone Bolango memberikan kontribusi besar dalam perencanaan pembangunan daerah.\"Selama ini BPS Kabupaten Bone Bolango telah memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam memberikan data terkait dengan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dan data-data sektoral lainnya di Kabupaten Bone Bolango,\" ucap Basir Noho di Gorontalo, Selasa.Bahkan diakui Basir, hingga saat ini komunikasinya dengan BPS Bone Bolango, baik itu personal maupun institusional, sangat harmonis. Data dari BPS ini mendukung dalam pelaksanaan, penyelenggaraan, dan perencanaan pembangunan.Oleh karena itu, lanjut Basir Noho, terkait dengan Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka yang secara fungsional dilakukan oleh BPS, ini menjadi sangat penting di dalam penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan, khususnya di dalam perencanaan pembangunan.Hal itu juga menjadi dasar memberikan profil Kabupaten Bone Bolango secara khusus. Pasalnya, apa pun data yang dikeluarkan oleh BPS menjadi institusi yang secara mutlak yang diakui oleh Negara untuk melakukan publikasi terhadap angka-angka, terutama Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka.\"Kami berterima kasih kepada BPS karena kegiatan FGD ini dapat memberikan informasi terkait dengan perkembangan data di Kabupaten Bone Bolango. Salah satunya Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka dan informasi data lainnya terkait dengan pembangunan di daerah ini,\" katanya.Sementara itu, Kepala BPS Bone Bolango Suparno menjelaskan bahwa FGD ini merupakan agenda rutin BPS setiap tahun.\"Tujuannya dalam rangka menyatukan pandangan, menyatukan data untuk menuju Satu Data Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,\" kata Suparno.Terkait dengan penyelenggaraan FGD ini, menurut dia, sebenarnya setiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, itu diwajibkan Satu Data Indonesia.\"Kenapa? Karena tujuan Satu Data Indonesia, di antaranya memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data,\" katanya menjelaskan.Selain itu, mewujudkan ketersediaan data yang yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antarInstansi, baik pusat maupun daerah.Ia mengatakan pula bahwa Satu Data Indonesia ini mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pelaksanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Selanjutnya, mendukung statistik nasional.Namun, diakui Suparno, kondisi saat ini terkait dengan data, banyak pihak menyebutkan data itu ada. Akan tetapi, ketika dicari, sulit untuk mencari data pemerintah.\"Bahkan, ada data tetapi versinya bermacam-macam, kemudian ada perbedaan data antarinstansi,\" pungkasnya. (sws)
Empat Kota Naik ke Level 4 di Perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. menyebutkan sebanyak empat kota naik ke level 4 pada perpanjangan penerapan PPKM Jawa dan Bali. Safrizal dalam pesan elektroniknya di Jakarta, Selasa, menyampaikan Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022. \"Yang akan berlaku mulai 22 hingga 28 Februari 2022. Hal tersebut sebagai salah satu langkah antisipatif penanggulangan COVID-19 di tengah merebaknya varian Omicron di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya transisi secara bertahap menuju endemi COVID-19 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,\" katanya. Di dalam pengaturan itu, kata dia, terdapat 4 kota di wilayah Jawa- dan Bali yang ditetapkan menjadi Level 4, yaitu Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kota Madiun. \"Berdasarkan hasil evaluasi atas Indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,\" kata Safrizal Z.A.Menurut dia, terjadi perubahan level daerah, yakni tidak ada daerah di Jawa dan Bali yang berada di Level 1 dalam Inmendagri 12/202. Sebelumnya, masih terdapat 4 daerah di Inmendagri 10/2022. Penurunan jumlah daerah juga terjadi di Level 2, yang saat ini terdapat 25 daerah dari yang sebelumnya 58 daerah. Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di Level 3 yang sebelumnya terdapat 66 daerah. \"Namun, pada Inmendagri 12/2022 ini menjadi 99 daerah. Begitu pula dengan daerah di Level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah yang sebelumnya pada Inmendagri 10/2022 tidak ada,\" ucapnya. Safrizal yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas COVID-19 menjelaskan tentang pengaturan wilayah dengan Level 4 pada Inmendagri 12/2022, di antaranya kegiatan pada sektor nonesensial dapat beroperasi 25 persen WFO (work from office) bagi pegawai yang sudah divaksin. Industri orientasi ekspor dapat beroperasi 75 persen staf untuk setiap sif di fasilitas produksi/pabrik, dan 25 persen pelayanan administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perhotelan nonkarantina dapat beroperasi dengan melakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas 50 persen, serta 25 persen untuk penggunaan ballroom/fasilitas kebugaran/ruang rapat. Restoran/rumah makan, kafe, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, hingga kegiatan pada pusat perbelanjaan dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Khusus bagi supermarket, hypermarket, dan pusat perbelanjaan perlu dilakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan hanya pengunjung dengan kategori hijau yang dapat diizinkan masuk. Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional mulai dari pukul 18.00—00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pasar rakyat yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari tetap diizinkan beroperasi namun hanya sampai pukul 20.00. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35 persen, kecuali untuk bioskop maksimal 25 persen dari kapasitas. Pusat kebugaran/gym dapat beroperasi maksimal 25 persen dari kapasitas. Fasilitas umum dan tempat kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan dapat beroperasi maksimal 25 persen, sedangkan untuk operasional tempat ibadah dapat melaksanakan aktivitas maksimal 50 persen. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dapat melakukan aktivitas di tempat umum dengan didampingi orang tua. Khusus bagi anak usia 6—12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama. \"Terhadap adanya kecenderungan peningkatan level daerah perlu disikapi dengan upaya 3T yang intensif, sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melalukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat,\" katanya. Upaya tersebut, menurut dia, untuk memastikan kendali di sektor hilir rumah sakit tidak mengalami tekanan dan peningkatan yang eksponensial. Hal itu dapat terwujud bila posko desa/kelurahan bergerak aktif di sektor mikro. \"Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat,\" ujarnya. (sws)
Anggota DPR Tidak Setuju Menteri Rangka Jabatan Sebagai Kepala IKN
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI MF Nurhuda Y. mengatakan tidak setuju apabila seorang menteri merangkap jabatan sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, karena jabatan sebagai kepala badan otorita tersebut memerlukan fokus dalam membangun IKN.\"Tentang kemungkinan menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN, saya kira jangan. IKN adalah proyek besar, harus fokus mengurusnya, karena menteri sudah memiliki pekerjaan yang memerlukan fokus tersendiri,\" kata Nurhuda di Jakarta, Senin.Terkait posisi calon kepala Otorita IKN, dia mengatakan ketentuan jabatan tersebut harus dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mengatur fungsi kepala badan tersebut menjadi hak prerogatif Presiden.Dia yakin siapa pun kepala Otorita IKN yang ditunjuk Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang layak dan mempunyai pengalaman dalam mengelola tata pemerintahan, terutama terkait IKN.\"Presiden sendiri kan sudah punya kriteria, harus mengerti arsitektur; dan tidak ada kriteria rangkap jabatan dengan menteri,\" tegasnya.Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan memang ada klausul terkait penunjukan dan pengangkatan kepala Otorita IKN yang harus dikonsultasikan ke DPR, seperti dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU IKN.Namun, menurut dia, untuk pertama kalinya Presiden memiliki kewenangan penuh menunjuk kepala Otorita IKN tanpa melalui konsultasi ke DPR, seperti dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3). Bahkan posisi kepala Otorita IKN tersebut harus segera diangkat selambat-lambatnya dua bulan setelah diundangkan.\"Soal siapa yang menjabat, ya serahkan ke Presiden. Saya percaya dengan kredibilitas Presiden yang berpengalaman, pasti akan menunjuk orang yang tepat, berintegritas dan terpercaya,\" ujarnya. (sws)
Presiden PKS Berharap PAN Legowo Atas Kursi Wakil Wali Kota Padang
Padang, FNN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap Partai Amanat Nasional (PAN) legowo untuk menyerahkan kursi wakil wali kota Padang kepada kader PKS, karena saat ini wali kota sudah dijabat oleh kader PAN.\"Kami membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan, maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS,\" kata Syaikhu, di Padang, Senin, usai membuka bimtek 3 anggota DPRD PKS Sumatera Bagian Utara.Menurutnya saat ini Wali Kota Padang dari PAN, sehingga mestinya wakil wali kota berasal dari PKS.\"Saya sudah menandatangani dua nama untuk disiapkan jadi wakil wali kota Padang, hanya saja ada hal yang amat disayangkan PAN ingin mencalonkan juga kadernya,\" kata dia lagi.Dengan demikian ia melihat pengisian kursi wakil wali kota Padang menjadi pasar bebas dan penuh pertarungan.\"Ini bisa mengganggu hubungan koalisi dua partai yang selama ini sudah berjalan baik,\" ujarnya pula.Oleh sebab itu PKS amat berharap sikap legowo dari PAN untuk menyerahkan kursi wakil wali kota.Ia mengakui hingga saat ini belum ada kesepakatan dan titik temu dengan PAN soal pengisian kursi wawako tersebut.Pada sisi lain, ia menyampaikan sudah bersilaturahmi dengan DPP PAN soal wakil wali kota Padang namun belum ada titik temu.Syaikhu mengibaratkan wali kota dan wakil wali kota seperti suami istri dan biasanya seorang suami tidak akan tahan lama-lama ditinggal istri.\"Jadi Wali Kota Padang seharusnya cepat-cepat mencari wakil yang sesuai,\" kata dia.Sejalan dengan itu, Ketua DPW PKS Sumbar Mahyeldi mengingatkan saat ini kepemimpinan kepala daerah di Padang merupakan hasil koalisi PKS dan PAN.\"PKS selalu memberikan dukungan kepada Wali Kota Padang dan saya yakin Wali Kota Padang tidak akan lupa soal ini,\" ujarnya.Kekosongan kursi wakil wwali kota Padang berawal dari terpilihnya Wali Kota Padang Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar pada Pemilihan Gubernur 2020.Setelah Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar, kursi Wali Kota secara otomatis diisi oleh Wakil Wali Kota Hendri Septa yang berasal dari PAN.Sejak dilantiknya Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang sisa masa jabatan 2019-2024 pada 7 April 2021, hampir setahun kursi wakil wali kota Padang kosong.Berdasarkan aturan, pemilihan wakil wali kota dipilih oleh DPRD Padang melalui pemungutan suara dengan mekanisme partai pengusung yaitu PAN dan PKS mengusulkan dua nama.PKS kemudian mengusulkan dua nama sebagai calon wakil wali kota yaitu Ketua DPD PKS Padang Muharlion dan Sekretaris MUI Kota Padang Mulyadi Muslim.Sementara Dewan Pimpinan Pusat PAN resmi menetapkan Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang untuk mendampingi Wali Kota Padang Hendri Septa sisa jabatan 2019-2024.Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo mengatakan memang sudah ada nama yang diputuskan partai untuk diusulkan ke DPRD Padang nantinya.\"Kami mengusulkan dua nama ke pusat yakni Ekos Albar dan Amril Amin, DPP memutuskan memilih Ekos dan ini siap kami tindaklanjuti,\" ujarnya pula. (sws)
Profil - Rekam Jejak Gubernur Lemhannas yang Baru Andi Widjajanto
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo resmi melantik Andi Widjajanto sebagai gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Senin. Kantor Lemhannas terletak persis di sisi selatan lingkar Monumen Nasional sementara Istana Negara ada di sisi utaranya.Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 P/2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 2022. Widjajanto pun diberi hak dan keuangan setingkat menteri. \"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata dia, saat mengucapkan janji dengan mengulangi ucapan Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya,\" kata dia, saat mengucapkan janji.Bagi jurnalis yang membidangi militer dan pertahanan, nama dia bukanlah nama yang asing karena sering diwawancara dengan berbagai metode wawancara sebagai nara sumber. Ia pun sering menjadi pembanding atau nara sumber alias pembicara berbagai fora diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Posisi dia sebagai gubernur Lemhanas menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, yang kini menjadi duta besar Indonesia untuk Filipina. Sebelum sampai di posisi itu, Widjajanto memang aktif di lingkaran istana sejak 2014. Bahkan, dia mendapat jabatan penting di pemerintahan Jokowi. Nama pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, pada 3 September 1971, ini mulai muncul ketika menjadi Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), dengan tugas mempersiapkan transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Yudhoyono-Boediono ke Jokowi-JK. Setelah itu, dia dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kabinet --setingkat menteri kabinet-- pada 3 November 2014. Namun, posisinya tak bertahan lama, dan digantikan Pramono Anung --sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan-- pada 12 Agustus 2015. Meskipun demikian Widjajanto tetap berada di lingkaran Istana. Pada 2016, dia diberikan amanah sebagai penasihat senior Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, dia juga menjadi koordinator Laboratorium Indonesia 45. Ia memiliki hubungan sangat dekat dengan PDI Perjuangan, mengingat ayahnya, Mayor Jenderal TNI Purn Theo Syafei, mantan panglima Kodam IX/ Udayana yang juga merupakan politikus senior PDI Perjuangan, yang memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelum terjun ke dunia politik, dia dikenal sebagai akademisi dan pengamat militer. dia merupakan pakar yang memiliki konsentrasi pada kajian pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan siber. Ia memiliki latar-belakang pendidikan yang luas, mulai dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia lulus 1996, kemudian juga mendapat gelar sarjana dari School of Oriental dan African Studies University of London. Ia juga pernah mendapatkan gelar Master of Sciences dari London School of Economics --alma mater yang sama dengan Prof Dr Juwono Sudarsono yang pernah menjadi menteri pendidikan dan pertahanan-- sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat, pada 2003. Ia juga mempelajari studi hubungan internasional di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura. Saat menjadi akademisi, dia banyak mengkaji perihal isu militer, seperti menerbitkan buku berjudul Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004 pada 2008. Ia juga turut terlibat dalam penelitian Reformasi Militer 2009-2014, hasil kerja sama Pacivis (Pusat Kajian Global Civil Society) UI dan Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa keterlibatan komunitas epistemik. Ia menjadi anggota delegasi Indonesia dalam ASEAN plus Three Forum Pemimpin Muda pada 2000 untuk menyajikan sebuah makalah akademis The Positif Perdamaian untuk Asia Timur. Ia juga pernah menjadi anggota dari gugus tugas yang diselenggarakan oScience Institute (LIPI) Indonesia, di bawah kerja sama dengan Sekolah Staf dan Komando TNI untuk meninjau doktrin militer Indonesia. Ia juga menjadi anggota gugus tugas yang diselenggarakan Studi Pemerintah Daerah (LOGOS), di bawah kerjasama dengan kepala staf teritorial panglima TNI untuk memodifikasi komando teritorial di Indonesia selama 2001-2002. Tiga tantangan LemhannasDirektur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan, terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi gubernur baru Lemhannas. \"Tantangan pertama tentu ancaman terhadap ketahanan ideologi negara ya. Baik ancaman dari spektrum kanan atau ekstrim radikalisme maupun kuadran kiri, Lemhanas harus punya peta dan mitigasi,\" kata dia. Tantangan yang kedua adalah permasalahan kelompok bersenjata di Papua. Lemhanas kata dia sebagai lembaga yang memberikan saran langsung pada presiden bisa memberikan saran mitigasi yang paling tepat. \"Andi mempunyai ketajaman intuisi sebagai akademisi yang puluhan tahun meneliti berbagai doktrin militer dan studi pertahanan,\" ucap Habib. Berikut, menurut dia, tantangan ketiga bagi Lemhanas yakni di forum diplomasi pergaulan lembaga think thank dunia. \"Lemhannas bisa menjadi lembaga pemikir terkemuka kelas dunia yang sejajar dengan lembaga serupa di berbagai negara,\" katanya. Ia yakin dengan pengalaman akademis Andi yang pernah kuliah di London, Washington DC dan menuntaskan doktoral di Singapura mampu menjawab tantangan itu. \"Presiden sudah tepat memilih AW karena latar belakang dan rekam jejak pergaulan akademisnya sangat gamblang dan terbuka,\" ujar Habib. (sws)
Demokrat Komitmen Kawal Pemerintahan Khofifah-Emil Dardak
Surabaya, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya mengawal pemerintahan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur.\"Kami akan terus mengawal sehingga Ibu Khofifah dan Mas Emil sukses membawa masyarakat Jatim semakin sejahtera serta bangkit dari pandemi,\" ujar AHY usai bersilaturahmi dengan Khofifah-Emil di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu malam.Menurut dia, berbagai terobosan dan program yang diinisiasi Gubernur Khofifah sangat luar biasa sehingga terbukti diapresiasi berbagai pihak, termasuk mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim tahun ini hingga 313 ribu orang.Selain itu, program seperti desa devisa dan tak pernah berhenti meninjau langsung kondisi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menjadi bukti kepedulian pemerintah rakyatnya.\"Terobosan-terobosan yang perlu didukung bersama. Kami yakin jika semua dilakukan dengan kolaborasi dan bersinergi maka akan semakin baik,\" ucap putra sulung SBY tersebut.\"Kami juga mengucapkan selamat tiga tahun menjalankan roda pemerintahan di Jatim. Tiga tahun yang luar biasa dan tak hanya harus dipertahankan, tapi wajib ditingkatkan,\" kata AHY menambahkan.Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berterima kasih karena menyempatkan untuk berkunjung sekaligus menikmati makan malam kuliner khas Jatim di Grahadi.Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan kepada AHY terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sisi Badan Pendapatan Daerah yang terpantau stabil dan progresif meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19.Berdasarkan data Bapenda Jatim per 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD mencapai Rp1,56 triliun atau 10,95 persen dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp14,25 triliun.Dibandingkan tahun lalu pada periode sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85 persen, yang rinciannya pada 17 Februari 2021 sebesar Rp1,43 triliun atau 10,11 persen dari target Rp14,24 triliun.Di sisi lain, AHY yang pada kesempatan tersebut didampingi istrinya Annisa Pohan, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya beserta istri dan Bendahara Umum Renville Antonio menikmati hidangan kuliner, buah serta batik khas Jatim.Selain makanan kokot kaldu, AHY dan rombongan disuguhkan buah durian lokal, kelapa muda Pacitan serta melon berbentuk kotak maupun hati yang pembudidayaannya berada di Sidoarjo. (mth)
Waki Ketua DPD RI Usul Pemerintah Terapkan Sistem Multi-IKN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerapkan sistem multi-ibu kota negara (IKN), yakni Jakarta dan Nusantara.\"DKI Jakarta dan sekitarnya tidak akan pernah bisa dinafikan dari ingatan bangsa, sebagai wilayah historis yang paling menentukan ke-Indonesia-an kita. Jakarta, dengan segala kekurangannya, adalah aset nasional yang tak ternilai harganya,\" kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sultan menekankan posisi DKI Jakarta, sebagai kota sejarah berdirinya negara dan bangsa Indonesia, tidak dapat diabaikan begitu saja setelah Indonesia mendapatkan lokasi IKN yang baru.Oleh karena itu, menurutnya, status IKN yang melekat pada DKI Jakarta tidak perlu dicabut. Dia menilai keberadaan dua IKN dapat berperan dalam menyukseskan pemerataan pembangunan nasional.\"Biarkan negara ini memiliki lebih dari satu ibu kota negara dengan fungsinya masing-masing. Kenapa tidak? Lebih bagus jika Istana Negara berdiri di mana-mana, kalau ingin pemerataan pembangunan nasional dilakukan secara lebih presisi,\" ujar mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut.Dia juga memandang tidak perlu ada kekhawatiran terhadap keberadaan dua IKN. Pemerintah hanya berkewajiban untuk memastikan tidak terjadi dualisme kepemimpinan presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegasnya.Baik Jakarta maupun Nusantara, katanya, keduanya harus berbagi peran strategis dalam posisinya sebagai IKN.\"Multi-IKN akan memungkinkan Indonesia mampu tumbuh secara seimbang, tanpa harus saling menegasikan atau memungkiri secara sosio-historis; karena akan menjadi aneh bagi bangsa ini saat mengetahui Istana Negara dan Gedung MPR RI dijual, atau setidaknya hanya dijadikan museum nasional,\" ujarnya. (sws)
Korban Kelompok Bersenjata di Ilaga Jalani Operasi di RSUD Mimika
Timika, FNN - Dua korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak yang dievakuasi ke Timika, Senin pagi, akan dioperasi setiba di RSUD Mimika.Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, di Timika, Senin, mengatakan, kedua korban segera dioperasi guna mengeluarkan peluru maupun serpihan peluru yang masih bersarang pada tubuh mereka.\"Tadi pagi saya dilaporkan mengenai dua korban luka tembak yang dirujuk dari Ilaga. Saat ini kedua korban segera dilakukan tindakan operasi. Keduanya sudah didorong ke kamar operasi untuk tindakan operasi,\" kata dia. Sesuai pesan yang beredar di grup media sosial WhatsApp di Timika, salah seorang korban atas nama Glen Sumampauw (30) membutuhkan transfusi darah dari para pendonor di wilayah Timika. Ia diketahui merupakan karyawan PT Martha Tunggal Teknik.\"Mohon bantuannya atas nama Glen, korban penembakan di Ilaga sekarang berada di RSUD butuh golongan darah 0,\" demikian isi pesan singkat yang dikirim ke beberapa grup WhatsApp di Timika, Senin. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, menyebut proses evakuasi kedua korban dari Bandara Aminggaru Ilaga di Kabupaten Puncak ke Bandara Mozes Kilangin di Timika, Senin pagi, berlangsung lancar dan aman.Kedua korban dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter EC-725 Caracal TNI AU bernomor registrasi HT-7203 pada Senin pagi sekitar pukul 07.30 WIT. \"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu proses evakuasi, sehingga dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Demi kemanusiaan semua tergerak dan peduli untuk membantu masyarakat dan aparat keamanan yang telah menjadi korban aksi teror dari gerombolan separatis teroris di Papua,\" ujar dia.Selain Sumampauw, korban lainnya yang dievakuasi ke Timika yaitu Prajurit Kepala Fermansyah (29), personel TNI AU Satgas Kopasgat TNI AU di sana. Keduanya menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga pada Minggu (20/2). Fermansyah yang merupakan putra Asli Papua dari suku Biak, luka tembak pada bagian bahu sebelah kiri tembus punggung kanan, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil.Sedangkan Sumampauw, luka tembak pada bagian bawah ketiak kiri, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil. (sws)
POPULER
