POLITIK
Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.\"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kami menyerahkan kepada presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan kapan dan berapa menteri yang diganti itu dilakukan, hanya presiden yang mengetahuinya. Pihaknya telah menyerahkan dan hanya menunggu jika pergantian kabinet telah dilakukan.Terkait masuknya menteri perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dasco menegaskan hal itu tergantung penilaian presiden, apakah dibutuhkan atau tidak.Dasco mengatakan menteri dari Partai Gerindra saat ini lebih fokus untuk bekerja dalam melaksanakan visi dan misi presiden. Gerindra ingin memastikan kinerja para menterinya dapat maksimal membantu pemerintah.Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan terkait pembagian porsi jabatan menteri dalam kabinet merupakan hak presiden. Presiden kata dia, paling tahu soal kebutuhan menteri, karena mereka diangkat untuk membantu presiden.Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan perombakan kabinet mungkin saja terjadi sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.\"Reshuffle ini tetap sama dengan pola yang lama, yang akan diganti adalah menteri dari non-partai politik,\" kata Ujang. (Sof/ANTARA)
Islam Ajarkan Persaudaraan Dengan Semua Umat
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyampaikan Islam mengajarkan bentuk persaudaraan dengan semua umat manusia. \"Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana membangun persaudaraan dengan umat lain apa pun latar belakangnya. Umat lain merupakan saudara dalam kemanusiaan,\" kata dia dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Dia juga mengatakan dalam Islam juga mengajarkan \"ukhuwah wataniyah\" atau persaudaraan dalam kebangsaan. Menurutnya banyak ayat dalam Al Quran yang mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan apa yang masuk dalam kriteria pro eksistensi. Menurut Asrul Sani dirinya diajarkan dan diperintahkan bagaimana membangun persaudaraan tidak hanya sebatas \"ukhuwah islamiyah\", namun juga diwajibkan untuk membangun \"ukhuwah insaniyah\". Perintah tersebut menurut Arsul Sani juga ia teladani dari ayahnya yang merupakan tokoh NU di Pekalongan. Sang ayah telah mendidik dirinya untuk berbuat inklusif. \"Pergaulan lintas agama sudah dicontohkan oleh ayah saya sejak di kampung,\" ujar dia lagi.Hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya tentang kehidupan dan menghadapi segala permasalahan yang ada, antara lain menekankan keharusan berada di tengah-tengah (tawasuth), seimbang (tawazun), toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i\'tidal). “Kalau yakin dengan kebenaran maka hal demikian harus diperjuangkan,\" ucapnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pengacara, Arsul Sani mempunyai pengalaman dan tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. “Ujian inklusifitas pernah saya hadapi ketika Gus Dur meminta saya untuk membela kelompok minoritas. Prinsip-prinsip demikian terus dipegang meski mendapat tantangan,\" tuturnya. Sebagai anggota MPR/DPR, Arsul Sani terus berikhtiar prinsip-prinsip tersebut akan terus dilakukan saat dirinya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Arsul Sani mendapat penghargaan sebagai ‘Legislator Pro Eksistensi’ dari Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia. Dia merasa terharu sekaligus bersyukur. \"Saya menjadi grogi dan malu, seolah-olah saya sudah berbuat banyak dan lebih dari yang lain,\" kata dia. Penghargaan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua BAMAG Pendeta Agus Susanto dihadapan ratusan pendeta dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi anggota BAMAG LKK Indonesia, yang memenuhi Gedung Nusantara IV. Pendeta Agus Susanto menyebutkan pemberian penghargaan kepada Arsul Sani diberikan setelah BAMAG selama dua tahun memantau aktivitas yang dilakukan Asrul Sani. \"2019 hingga 2021, kita amati Bapak Arsul Sani. Beliau merupakan orang yang terbuka dengan siapapun,\" ujarnya. Pada 2020 lalu, penghargaan serupa diberikan kepada Khofifah Indarparawansa yang selama menjadi Menteri Sosial dianggap peduli pada penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. (Sof/ANTARA)
Penceramah Radikal Manfaatkan Lemahnya Resistensi Masyarakat, Ujar Pengamat
Jakarta, FNN. Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan lemahnya resistensi masyarakat dimanfaatkan penceramah radikal untuk infiltrasi radikalisme di masyarakat.Hal itu kerap kali diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat, baik terhadap muatan radikal-ekstrem maupun ketidakpahaman terkait peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi radikal, katanya di Bogor, Rabu.“Yang menjadi persoalan dalam setiap proses infiltrasi radikalisme (kelompok radikal) di tengah masyarakat adalah lemahnya resistensi, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat itu sendiri,” ujar Muhammad Abdullah Darraz dikutip dari siaran pers Pusta Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (PMD BNPT).Dia melanjutkan, lemahnya resistensi masyarakat ditandai oleh ketidakpahaman terhadap pandangan radikal ekstrem yang dibalut dengan penjelasan keagamaan yang memukau. Sehingga hal tersebut membingungkan masyarakat untuk membedakan mana pandangan yang memiliki muatan radikal dan mana yang tidak.\"Kedua, ketidakpahaman masyarakat (termasuk di lingkungan aparat) terkait dengan peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi-narasi radikal. Sehingga masyarakat tidak paham siapa sebenarnya yang mereka undang itu,\" tuturnya.Menurutnya, kelompok radikal akan senantiasa mencari celah untuk masuk ke setiap lini demi menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut. Dan modus yang kini digunakan adalah mengisi pengajian di berbagai komunitas, tidak terkecuali masuk di lingkungan aparat TNI-Polri beserta keluarganya.\"Mereka mencoba memberikan pengaruh secara lebih halus agar ideologi mereka dapat diterima di lingkungan aparat negara yang menjadi benteng pertahanan NKRI dan Pancasila,\" jelasnya.Ia menilai, infiltrasi halus seperti demikian di mimbar-mimbar agama tidak bisa dibiarkan, karena hal ini berkaitan dengan narasi dan provokasi yang bisa membawa kepada kehancuran dan perpecahan bangsa.\"Jika tidak disterilkan, maka kita seperti ibarat menunggu kejadian yang ada di Suriah, Libya, Irak, dan beberapa negeri di Timur Tengah itu terjadi di Indonesia. Apalagi jika disulut dengan takfiriyah,\" tegas Darraz.Darraz melihat perlu adanya upaya intensif guna mensterilkan ruang mimbar agama dari penceramah radikal yang membawa dan menyebarkan ideologi transnasional untuk memecah belah bangsa. (Ida/ANTARA)
Komisioner KPU Parimo Diberhentikan Karena Terima Gaji Dobel
Jakarta, FNN. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming membenarkan seorang komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong diberhentikan berdasarkan putusan Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena menerima gaji dobel selama menjabat. \"Anggota KPU Parigi Moutong yang didiberhentikan adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) karena bersangkutan sejak ditetapkan sebagai komisioner pada tahun 2018 masih menerima gaji ASN berdasarkan hasil Sidang Kode Etik DKPP hari ini,\" kata Tanwir dihubungi di Palu, Rabu. Ia mengemukakan berdasarkan usulan pemberhentian tetap oleh DKPP ke KPU Pusat, maka anggota KPU Parigi Moutong Abdul Chair wajib menjalankan putusan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran kasus tersebut dan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk yang bersangkutan dan mengakui masih menerima gaji PNS. \"Kasus ini berangkat dari laporan masyarakat, lalu kami tindak lanjuti di lapangan. Yang Bersangkutan sudah menyampaikan surat penangguhan gaji kepada kepala daerah, harusnya surat itu disampaikan kepada BKPSDM dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten setempat. Ini dinilai tidak prosedural,\" papar Tanwir. Pada klarifikasi sebelumnya, KPU Sulteng membentuk tim khusus yang menemui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong dan membenarkan hal tersebut sehingga pihaknya menindaklanjuti ke KPU Pusat atas pelanggaran tersebut. Ia menilai kasus ini akan menjadi catatan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu di provinsi tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki sistem internal penyelenggara agar tidak terulang kasus serupa. \"Berdasarkan kode etik maka teradu harus mengembalikan gaji ASN karena hal itu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rata-rata kasus seperti ini mereka mengembalikan,\" ujar Tanwir. Ia menambahkan dalam putusan DKPP pada perkara Nomor: 12-PKE-DKPP/II/2022, teradu melanggar kode etik perilaku, sumpah janji atau pakta integritas sehingga diterbitkan surat keputusan pada tanggal 3 Januari 2022. KPU Pusat kemudian melegitimasi keputusan KPU Sulteng dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada bersangkutan melalui Keputusan Nomor 18 Tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022. (Ida/ANTARA)
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tidak Direspons KPU RI
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mau merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena sudah ditetapkan bersama DPR RI dan Pemerintah.\"Penundaan pemilu itu domain dari MPR. KPU sudah memutuskan di SK (Surat Keputusan) KPU tertanggal 14 Februari 2024,\" ujar anggota KPU RI Viryan Azis usai sosialisasi literasi aplikasi PDBP mobile Lindungi Hakmu dan penguatan kapasitas Lembaga menghadapi pemilu di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.Sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan pesta demokrasi setelah ada kesepakatan penetapan jadwal Pemilu 2024.\"KPU RI bekerja mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024,\" kata mantan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat ini menekankan .Saat ditanyakan apakah KPU RI terganggu dengan wacana penundaan pemilu, dia mengatakan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah menjadi penetapan bersama.\"KPU tetap mempersiapkan Pemilu 2024. Jadi, KPU sudah memutuskan tanggal pemilu. Maka, seluruh organ penyelenggara pemilu, termasuk kehadiran saya kemari, dalam kerangka mempersiapkan dan menjalankan Pemilu 2024,\" ucapnya.Sebelumnya, wacana terkait dengan penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun.Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024. (Ida/ANTARA)
Penundaan Pemilu Akan Menciptakan Krisis
Jakarta, FNN. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak menginginkan penundaan pemilu karena pihaknya khawatir akan menciptakan krisis.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai memberikan pidato ilmiah dalam upacara wisuda Unnes di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa wacana tersebut tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.\"Dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,\" kata Hasto.Menurut dia, penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat. \"Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,\" katanya.Ditekankan pula bahwa penundaan Pemilu 2024 tidak diinginkan PDI Perjuangan. Hasto mengutarakan bahwa penundaan pemilu bukan masuk dalam kategori kepentingan yang memaksa yang harus melakukannya.Ia menyebut masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20.Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan pemilu selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. (Ida/ANTARA)
Delapan Syarat Kebangkitan Kepemimpinan Indonesia di Dunia
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan setidaknya ada delapan syarat kebangkitan kepemimpinan Indonesia di dunia. Hasto mengatakan hal itu dalam Pidato Inspiratif di Upacara Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), di Semarang, Rabu. Menurut Hasto, syarat pertama adalah menggali kembali keseluruhan spirit tentang kepemimpinan Indonesia yang telah ditunjukkan para pendiri bangsa. \"Belajar dari kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, ada korelasi antara ide/gagasan/imajinasi, spirit, tekad, dan tindakan strategis di dalam mencapai visi kepemimpinan Indonesia,\" kata Hasto dalam siaran persnya. Di hadapan para wisudawan, Hasto memaparkan panjang mengenai kepemimpinan Proklamator Ir Soekarno membangun Indonesia dan bagi dunia. Dipaparkannya, bagaimana Soekarno membuktikan sebuah kepemimpinan stratejik yang visioner namun membumi. Itu lahir melalui kepemimpinan intelektual yang menciptakan daya imajinasi tentang masa depan. \"Bung Karno memperkirakan pada tahun 1945 bahwa suatu saat Eropa dan Amerika Serikat akan mengalami krisis ekonomi bersamaan akibat bekerjanya kapitalisme. Kapitalisme menciptakan krisis, belum selesai krisis yang satu, muncul krisis lainnya, dengan dampak yang semakin berat dan kompleks. Pandangan ini terbukti pada tahun 2008,\" jelasnya. Syarat kedua, kebangkitan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, yakni ideologi Pancasila dan UUD 1945 harus dipahami semangat dan konsepnya di dalam membangun kepemimpinan Indonesia. Ketiga, adanya kepemimpinan strategis yang memadukan antara kepemimpinan ideologis yang memberikan arah, dengan kepemimpinan teknokratis yang menghadirkan kepemimpinan intelektual dalam agenda strategis guna membangun rasa percaya diri bangsa untuk percaya pada kekuatan sendiri. Keempat, tersedia konsepsi pola pembangunan dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang. Konsep ini menjadi \"guideline policy\" dari seluruh penyelengga negara di dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Kelima, pendidikan dan kebudayaan ditempatkan sebagai lambang supremasi kemajuan. Di sini perguruan tinggi harus menjadi motor kemajuan. Keenam, kata Hasto, adalah penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, kimia, fisika, dan biologi dengan berbagai variannya. \"Ini bersifat wajib dan harus dipacu pengembangannya secara progresif. Di sini kehadiran BRIN harus memperkuat budaya riset dan inovasi menjadi kultur bangsa,\" kata Hasto. Ketujuh, adanya sinergi koneksitas antara pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan badan usaha miliki swasta, yakni dengan mendorong budaya berprestasi, \"merit system\" di dalam mempercepat kemajuan menjadi bangsa yang berdikari. Kedelapan, tambah dia, bangsa Indonesia harus berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan bangsa sendiri karena hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan sendirilah yang dapat berdiri dengan kuat. \"Karena itu, marilah, dari Universitas Negeri Semarang dengan jejaringnya yang begitu luas, dan kepeloporannya di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, marilah kita gelorakan kemajuan Indonesia raya dari kampus dengan menggalakkan riset dan inovasi yang membumi, yang mempercepat jalan Indonesia berdikari,\" tegas Hasto. Upacara wisuda dipimpin Rektor Unnes Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Acara dilakukan secara hybrid. Para wisudawan hadir secara langsung di Aula Unnes, sementara keluarga serta peserta lainnya hadir melalui layanan telekonferensi. Sementara Hasto hadir didampingi jajaran DPD PDIP Jawa Tengah. Tampak hadir di antaranya Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto bersama Wakil Ketua Sofwan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI Agustina Wilujeng. (Ida/ANTARA)
Masalah Laut Natuna Utara Diletakkan Dalam Konteks Strategis
Jakarta, FNN. Peneliti Senior Lee Kuan Yew School of Public Policy, Evan A.Laksmana mengatakan persoalan di Laut Natuna Utara (LNU) harus ditempatkan dalam konteks strategis yang lebih luas karena kawasan ini bersinggungan dengan Laut China Selatan (LCS).Selain itu, menurut dia, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok telah mempengaruhi perilaku negeri tirai bambu tersebut di LCS.“Di Indonesia, sering muncul persepsi bahwa perilaku Tiongkok di LNU atau LCS merupakan bagian dari upaya negara tersebut untuk mengokupansi atau menginvasi Indonesia. Ini buat saya kesalahan persepsi, jadi kita harus memberikan konteks yang lebih luas,” ujarnya dalam sebuah webinar, Jakarta, Rabu.Sebenarnya, lanjut dia, kepentingan utama dari Tiongkok masih terkait legitimasi dari Partai Komunis China selaku partai penguasa di Tiongkok.Ekspansi teritorial dinilai hanya akan dipertimbangkan dalam konteks kepentingan utama (core interest), seperti yang dilakukan Tiongkok terhadap Hongkong atau Taiwan. \"Masalah LNU bukan berada di level yang sama dengan Hongkong atau Taiwan,\" ungkap Evan.Menurut dia, apa yang dilakukan Tiongkok di LNU dan LCS tak boleh dikatakan sebagai bagian dari strategi untuk menginvasi atau bahkan merebut seluruh sumber daya alam Indonesia. Namun, apa yang dikerjakan Tiongkok di LNU dan LCS harus dinyatakan sebagai kesalahan atau perbuatan ilegal.Tiongkok juga disebut selalu merasa ada dominasi militer AS di lingkungan strategis mereka sehingga menghambat aspirasi negara itu sebagai negara besar.“Karena itu, mereka (Tiongkok) sangat concern kemungkinan intervensi AS. Kita harus melihat perilaku Tiongkok adalah bukan semata-mata mereka mampu untuk melanggar norma-norma (kelautan) yang ada, tapi juga ada pertimbangan strategis lainnya,” ucap dia. (Ida/ANTARA)
Kemendag-Pemda Harus Bersinergi Antisipasi Antrean Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di beberapa daerah bersinergi untuk mengantisipasi antrean pembeli minyak goreng.\"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemda-nya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah,\" kata Martin dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Tak hanya Pemda dan Disperindag, politisi jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2001 ini juga mendesak Kemendag agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. \"Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah,\" ujar Martin. Kemendag perlu berkoordinasi dengan Disperindag karena tidak memiliki aparat di bawah. Jadi, kalau stok minyak goreng turun di daerah langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan. Makanya, tandas Martin, Disperindag perlu selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan sehingga ketika stok minyak goreng turun ke daerah bisa segera menyalurkannya ke pasar-pasar dan pedagang, untuk kemudian memonitor perjualan-nya. \"Jadi, sekarang ada ketakutan di distributor dan sub-distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan,\" jelasnya. Dari informasi yang diterimanya, permasalahan minyak goreng ini belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari Pemda dan Disperindag. Jika Pemda dan Disperindagnya cekatan dan langsung bergerak ke bawah bisa mengantisipasi-nya dan tidak ada antrean warga hanya untuk mendapatkan minyak goreng,\" katanya. Martin pun mencontohkan, di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng karena pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat. \"Saya lagi di Dapil di Sumatera Utara, stok minyak goreng sudah masuk dan harga sudah berangsur-angsur turun. Sekarang di Labuhan Batu Utara harga minyak goreng sudah di angka 16 ribu tadinya 18 ribu,\" ujarnya. Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Seperti diketahui, antrean warga yang hendak membeli minyak goreng belakangan terjadi di sejumlah daerah, seperti Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur; Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. (Sof/ANTARA)
Perlu Sinergi Kebijakan Nasional Literasi Digital
Jakarta, FNN. Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organization of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) mengatakan Pemerintah perlu melakukan sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengoordinasikan lintas kementerian, lembaga, dan daerah.“Dengan melibatkan multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk, Red.) secara bermakna, inklusif, dan mengedepankan kemampuan SDM (sumber daya manusia, Red.) berpikir kritis,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menempuh upaya transformasi digital sebagaimana dicanangkan oleh Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20, tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan majemuk, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat semaksimal mungkin.Lebih lanjut, ID-CSO DTTF juga memberi rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).“Ini sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara,” ujarnya pula.Selain terkait dengan aspek kebijakan, ID-CSO DTTF juga menekankan bahwa Pemerintah perlu terus menggiatkan pembangunan infrastruktur internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia atau human-centered approach.OMS yang tergabung di dalam ID-CSO DTTF memandang kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks, serta tak kunjung disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan pekerjaan rumah yang harus serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi ekonomi digital sebagai kepentingan nasional dan G20.Adapun organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CSO DTTF adalah Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), ELSAM, dan ICT Watch. (Sof/ANTARA)
POPULER
