POLITIK
.jpg)
Pegiat Pemilu Sayangkan Pembahasan Jadwal Pemilu Berlarut-Larut
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menyayangkan pembahasan jadwal Pemilihan Umum 2024 berlarut-larut meski Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.Kompleksitas penentuan jadwal ini, menurut Titi Anggraini, tidak lepas dari adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang juga berlangsung pada tahun 2024, sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.\"Oleh karena itu, menentukan jadwal pemilu serentak, pemilu anggota legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) juga harus menghitung irisan waktu dengan penyelenggaraan pilkada,\" katanya ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi.Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini mengutarakan bahwa hari-\"H\" pemungutan suara pemilu yang terlalu dekat dengan pilkada tentu lebih berisiko terhadap beratnya beban penyelenggaraan dan potensi konflik yang bisa terjadi.Menurut dia, sulit untuk membantah bahwa pembahasan jadwal yang tertunda benar-benar bebas dari kepentingan para pihak dalam menentukan hari pemungutan suara sesuai dengan preferensi mereka, khususnya bagi yang menghendaki agar hari pemungutan suara berlangsung pada tanggal 15 Mei 2024. \"Apalagi, sebelumnya Pemerintah melalui Kemendagri sempat menyatakan agar jadwal pemilu diputuskan saja oleh KPU yang baru dan bukannya oleh KPU yang saat ini menjabat,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).Ia melanjutkan, \"Artinya, tendensi kepentingan Pemerintah sangat kuat untuk mendesakkan agar hari pemungutan suara bukan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana disimulasikan KPU.\"Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Komisi II akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal Pemilu 2024 di awal tahun 2022.\"Komisi II DPR telah melaksanakan rapat dan merencanakan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu pada masa sidang mendatang atau setelah reses,\" ujar Ahmad Doli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12).Ahmad Doli mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan anggota KPU RI Pramono Ubaid yang mengatakan bahwa KPU RI telah mengirimkan surat meminta DPR berkonsultasi membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP).Ditegaskan pula bahwa Komisi II DPR RI memiliki agenda mandiri dan tidak bisa diintervensi institusi lain untuk melaksanakan sebuah rapat.Oleh karena itu, KPU RI tidak bisa menentukan RDP harus pada tanggal 7 Desember untuk membahas jadwal Pemilu 2024, ucap dia. (sws)
KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sejak April hingga November 2021 telah menghapus sebanyak 16.439 data pemilih dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu.\"Sebanyak 16.439 data pemilih itu berasal dari masyarakat yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Bantul, menjadi anggota baru Polri, data ganda, dan bukan penduduk Bantul,\" kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dalam keterangan tertulis di Bantul, Minggu.Menurut dia, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut dikeluarkan atau dihapus dari daftar pemilih berkelanjutan. Dalam PDPB, KPU Bantul menggunakan data dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih.\"Upaya ini dilakukan secara teliti untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,\" katanya.Selain menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam pemutakhiran data pemilih tersebut, KPU Bantul memasukkan data pemilih baru sebanyak 3.046 pemilih, yang berasal dari pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.Menurut dia, terobosan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sebagai komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menyajikan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.\"PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional, dengan menggunakan data dasar DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih,\" ujarnya.Tujuan PDPB sesuai yang diatur dalam UU Nomor 7 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang PDPB yaitu untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT pemilu terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pemilu berikutnya.\"Serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir, dan memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data,\" tuturnya.Didik mengatakan, pada Tahun 2022 KPU Bantul akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan PDPB dengan mengadakan forum dan atau rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali.\"Dalam rangka persiapan pemilu 2024, KPU Bantul juga telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu KPU menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan 2024 dan saat ini dalam tahap finalisasi,\" ucap dia. (mth)
Partai Gelora Launching Gerakan Program UMKM Baru dan Kenalkan Secara Resmi Konsep Ekonomi Geloranomic
Jakarta, FNN - Setelah sukses mencanangkan Gerakan 10 Juta Pohon dan GEN 170, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera melaunching program UMKM dalam waktu dekat. Dalam launching ini, Partai Gelora juga akan memperkenalkan secara resmi konsep ekonomi baru yaitu Geloranomic. \"Kita akan terus melakukan revolusi dalam cara berpikir, termasuk nanti di dalamnya cara kita melakukan bisnis. Setelah GEN 170 ini, UMKM adalah gerakan selanjutnya yang akan kita launching,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2021). Hal ini disampaikan Anis Matta saat memberikan pembekalan dalam konsolidasi kader DPW Banten di Teraskota Entertainment Center, BSD City, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (22/12/2021) malam lalu. Menurut Anis Matta, Partai Gelora memiliki tujuh agenda prioritas yang akan dikampanyekan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 5 besar dunia, salah satunya adalah masalah UMKM, selain isu perubahan iklim dan perempuan yang programnya sudah di-launching. \"Kita memandang UMKM sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi kita, sebenarnya bukan menjadi masyarakat industri, tetapi UMKM,\" katanya. Namun, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat bisnis UMKM bisa bertahan di tengah situasi seperti ini, karena terbukti menjadi penopang perekonomian Indonesia. \"Negara secara keseluruhan perlu membuat satu peta jalan ekonomi baru yang bisa menjamin atau memastikan ekonomi tetap bertahap dengan berbagai paket kebijakan, termasuk soal UMKM. Kita perlu peta ekonomi baru ,\" katanya. Anis Matta berharap bangsa Indonesia tidak semestinya hanya menjadi follower atau pengikut dari transformasi kemajuan teknologi negara-negara lain, tetapi harus ikut berperan menciptakan inovasi-inovasi baru. \"Itu tidak berarti, bahwa kita tidak boleh mengikuti apa yang baik dari karya inovasi yang sudah ada, seperti bisnis aplikasi saat ini, semua ramai-ramai masuk ke situ, tapi kita juga harus mampu menciptakan inovasi sendiri\" katanya. Di sinilah, kata Anis Matta, perlunya mengubah cara berpikir atau maindset dari seluruh komponen bangsa ini, dari follower menjadi inovator. \"Begitu kita menganggap krisis saat ini sebagai peluang, maka cara kita bekerja juga akan berbeda. KIta akan bekerja dengan temuan-temuan, jadi berpikirnya kita ubah dulu,\" ujar Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai sistem pendidikan di Indonesia saat ini tidak membantu orang untuk berpikir komplek, apalagi menjadi seorang inovator. Sehingga diperlukan revolusi dalam sistem pendidikan Indonesia. \"Di Partai Gelora ini yang pertama-tama ditanamkan adalah revolusi dalam cara berpikir terlebih dahulu, karena pasti orang berpikir linear. Cara berpikir inilah yang paling penting, bagaimana kita menyikapi krisis sebagai peluang,\" katanya. Anis Matta menambahkan, seluruh pergerakan Partai Gelora memiliki visi dan tujuan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi 5 besar dunia, yang akan dilakukan dalam 7 agenda aksi prioritas. \"Kita selalu berpikir secara holistik dan secara sistemik. Ini cara berpikir baru yang ingin kita kembangkan dalam membangun kepemimpinan dengan terobosan-terobosan besar,\" pungkasnya. (sws, ant).
Bagi Puan, Kalahkan Ganjar Itu Mudah
Saat ini, elektabilitas Puan masih jauh tertinggal dari Ganjar. Wajar! Ganjar start lebih awal, dan tim bergerak lebih sistemik dan masif. Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa GANJAR rajin turun ke lapangan. Semua desa di Jawa Tengah, digerilya oleh tim Gubernur Jateng. Ini wilayah kekuasaan Ganjar, dan Ganjar rajin menyapa warganya. Selain tim media Ganjar yang juga sangat aktif produksi konten dan menviralkannya. Lihat video Ganjar naik sepeda sambil bagi-bagi uang, temui warga dengan senyumnya, gandengan tangan dengan istrinya di tempat becek, videokan sejumlah wanita berjilbab untuk datang ke kantornya. Ini pola pencitraan yang masif dilakukan oleh Ganjar. Sementara ini berhasil mempopulerkan gubernur Jawa Tengah ini. Apakah pola ini linier dengan persoalan bangsa? Tidak! Beda dengan pencitraan yang dibuat oleh Erick Thohir, menteri BUMN misalnya. Toilet Pom bensin gratis dan ini langsung dirasakan oleh rakyat. Pencitraan seperti ini lebih bermanfaat dan lebih menyentuh bagi rakyat Sejumlah video yang dibuat tim Ganjar tidak memiliki efek manfaat bagi rakyat. Dan ketika kandidat-kandidat lain sudah mulai aktif, pencitraan yang dilakukan Ganjar malalui video-video itu akan ketinggalan dan kalah pengaruh. Dalam konteks ini, Erick Thohir lebih bisa diterima oleh publik. Elektabilitas Erick Thohir sedang dalam proses mengejar dan membuntuti Ganjar. Jika kebijakan-kebijakan Erick Thohir kedepan semakin dapat dirasakan oleh rakyat, terutama kelas bawah, ini menjadi sesuatu yang akan sangat berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas menteri Jokowi ini. Ganjar, jika ingin bersaing dalam durasi waktu yang lebih lama, mesti membuat konten-konten pencitraan yang sesuai dan bisa dirasakan manfaatnya buat rakyat, khususnya warga Jawa Tengah. Pada akhirnya nanti, jelang 2024, kompetisi akan mengarah ke soal prestasi dan hasil kerja. Apa yang dirasakan oleh rakyat akan lebih berpengaruh. Pola \"pencitraan semu\" justru akan mendapat banyak kritik, dibully dan dicemooh oleh publik. Saat ini, popularitas Ganjar mengungguli Puan. Tim Puan mesti punya strategi khusus jika ingin menggeser Ganjar. Untuk mengalahkan Ganjar, Puan cukup melakukan tiga hal. Pertama, untuk sebuah pemanasan, lakukan pencitraan dan pola-pola kampanye sebagaimana dilakukan Ganjar. Pemilih Ganjar mayoritas ada di Jawa Tengah. Sekitar 13-14 persen. Kira-kira angka ini gak jauh dari jumlah pemilih Jateng. Kalau Puan setiap hari blusukan ke Jawa Tengah, menyapa warga dan menyerap aspirasi atas nama ketua DPR, apalagi membawa sesuatu yang bisa dibagikan ke warga, maka suara Ganjar akan tergerus. Apalagi, Jawa Tengah itu kandang banteng. Kalau yang datang trah Soekarno, lebih keren lagi jika sesekali didampingi Ibu Mega, legend of PDIP, ini akan sangat besar pengaruhnya. Sekali Puan nyebur ke sawah, dibully. Mungkin ini terlalu ekstrem. Rakyat menganggap aneh. Kurang tepat sebagai \"starting\" dan langkah pemanasan. Bully membully, itu biasa dalam politik. Gak boleh surut dan berhenti. Bagi Puan, kampanye yang paling tepat saat ini adalah \"Jaring Aspirasi\". Ini lebih sesuai dengan jabatan Puan sebagai ketua DPR. Puan bisa datang ke petani, bertanya bagaimana nasib pertanian. Berapa harga pupuk, apa keluhan petani terkait pupuk, dan bagaimana dengan harga gabah. Apa harapan petani untuk menaikkan hasil panennya. Puan juga bisa datang ke para peternak, pelaku UMKM, para buruh, bertanya tentang nasib dan aspirasi mereka. Yang dibutuhkan dari Puan adalah kehadiran. Puan mesti rajin datang dan hadir di kediaman masyarakat. Kalau \"Jaring Aspirasi\" ini dilakukan secara masif, lama kelamaan masyarakat juga akan mengenal dan terima Puan. Kalau Puan melakukan apa yang selama ini dilakukan Ganjar di Jawa Tengah, yaitu hadir di tengah warga, ini akan mampu menggeser, atau setidaknya membuntuti elektabilitas Ganjar. Kedua, narasi Puan mesti menyentuh ke jantung rakyat. Setiap pernyataan harus dikemas dan disesuaikan dengan problem dan kegelisahan yang sedang dihadapi rakyat. Pandemi, problem ekonomi rakyat kecil, kegaduhan dan keterbelahan sosial merupakan problem yang sedang terjadi saat ini. Jika Puan masuk di tema-tema ini, perhatian rakyat akan tumbuh Ketiga, buat keputusan DPP untuk mengusung Puan lebih cepat. Kenapa kader PDIP saat ini seolah berada dalam kebimbangan, karena fatwa DPP untuk Pilpres 2024 belum keluar. Kalau ini terlambat, bisa jadi bumerang buat partai pemenang pemilu dua periode ini. Tiga langkah ini jika dilakukan, elektabilitas Puan tak menutup kemungkinan bisa menyalib Ganjar Pranowo.
Partai Politik Perusak Demokrasi
Presidential Threshold dalam pengajuan calon presiden adalah gambaran tidak demokratisnya sistem berpolitik bangsa. Apalagi dengan angka 20 % maka sangat kentara desain \"political discrimination\" yang tajam untuk menggerus kedaulatan rakyat. Oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Partai politik adalah pilar utama negara demokrasi yang memiliki fungsi strategis dalam rekrutmen, sosialisasi kebijakan, artikulasi, maupun agregasi politik. Sebagai institusi dalam infrastruktur politik, keberadaan dan peran partai politik tidak mungkin dapat dinafikan. Keragaman faham dan ideologi menyebabkan kemajemukan dalam pengelompokan politik. Sayangnya dalam praktek politik, partai politik sebagai elemen demokrasi sering menampilkan diri sebagai institusi yang paling tidak demokratis. Kekuasaan tidak pada anggota partai. Pimpinan atau lebih spesifiknya Ketua Umum Partai justru memiliki kekuasaan yang sangat besar. Menjadi penentu, pengendali dan pengetuk palu hak veto. Partai politik ketika mengkampanyekan isu demokrasi sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri karena ia berada di antara dua tiang penyangga yaitu quasi dan ambivalensi. Antara otokrasi dan oligarkhi. Sulit membedakan antara menegakkan kebenaran dengan kebetulan saja bervisi benar. Sisanya adalah memperbesar kekuasaan sendiri dengan cara yang tidak benar. Dalam memperbesar kekuasaannya sendiri kelicikan dilakukan. Contohnya adalah Presidential Threshold 20 %. Partai pemilik 20 % melenggang, koalisi dibuat untuk hegemoni, hak rakyat habis dikebiri. Digiring ke sana kemari seperti biri-biri agar mau memilih yang sudah terpasang jadi. Kompetisi pun hanya menjadi permainan di antara elit mereka sendiri. Memang di negara Indonesia pada rezim model begini, jika jujur ditanyakan siapa elemen demokrasi yang paling tidak demokratis ? Maka jawabannya tentu bukan TNI atau Polisi, tetapi partai politik. Partai Politik adalah perusak demokrasi!
Jokowi Obral Sepeda di Kaltara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar ketika mengunjungi Kota Tarakan, Kalimantan Utara.Pembagian sepeda itu terjadi saat Presiden Joko Widodo menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.\"Siapa yang hafal Pancasila?\" tanya Presiden Jokowi di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa.Presiden Jokowi melontarkan pertanyaan tersebut setelah menjelaskan tentang manfaat memiliki sertifikat tanah dan juga apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja keras dalam pengurusan sertifikatLantas seorang ibu asal Tarakan bernama Nursiah pun mengangkat tangannya.Presiden Jokowi kemudian menunjuk Nursiah yang berada di hadapannya untuk menyebutkan Pancasila. Dengan lancar Nursiah menyebutkan sila pertama hingga kelima.\"Kita ini memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 5 saja pulau di Indonesia?\" tanya Presiden Jokowi kembali kepada warga.Muhammad Fadlan Syah yang berasal dari Tarakan menjawab pertanyaan tersebut.\"Yang pertama Pulau Sebatik, yang kedua Pulau Tarakan, yang ketiga Pulau Jawa, yang keempat Pulau Sumatera, yang terakhir Pulau Sadau,\" kata Fadlan.Presiden Jokowi lalu tersenyum mendengar jawaban Fadlan dan membenarkan nama-nama pulau tersebut.Pertanyaan terakhir yang diajukan Presiden terkait dengan protokol kesehatan.\"Kita harus melaksanakan yang namanya 3M. Itu apa saja?\" tanya Presiden.\"Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,\" jawab Rini Nurmala, seorang ibu dari Tarakan.Setelah mendengar jawaban tersebut, Presiden memberikan sepeda.\"Yang tadi bisa menjawab dengan baik diberi sepeda semuanya,\" ucap Presiden.Setelah hampir dua tahun tidak membagikan sertifikat untuk rakyat secara tatap muka, Presiden kembali membagi-bagikannya sekaligus memberikan sepeda kepada masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan Presiden. Bedanya, jika sebelum pandemi yang ditunjuk Presiden naik ke atas panggung, namun kali ini hanya berdiri dari tempatnya dan menjawabnya.Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (sws, ant)
Polisi Selidiki Kebakaran Pabrik Lilin yang Tewaskan Pekerja
Garut, FNN - Kepolisian menyelidiki kasus kebakaran pabrik lilin di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menyebabkan seorang pekerja tewas terbakar.\"Tentu kita lakukan penyelidikan untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana dalam insiden itu. Kita sudah pasang \'police line\' di tempat kejadian perkara,\" kata Kepala Polsek Cisurupan AKP Iwan Soleh saat dihubungi wartawan, di Garut, Selasa.Ia menuturkan jajarannya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran pabrik lilin yang terjadi di Kampung Citamiang, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi, Garut, Selasa dini hari.Kebakaran itu, kata dia, menyebabkan seorang pekerja bernama Anas (25) ditemukan tewas tidak jauh dari lokasi kebakaran dengan kondisi sebagian badannya terbakar.\"Dugaan sementara adanya kelalaian, kita akan panggil saksi-saksi untuk diperiksa,\" kata Iwan.Ia menyampaikan pabrik lilin milik Edi Herdiana (46) merupakan bangunan semipermanen berukuran 25x25 meter yang hampir sebagian besar bangunannya ludes terbakar.Sebelum kejadian, kata dia, diketahui pekerja sedang mengolah lilin bekas dengan perapian kompor, kemudian korban tertidur hingga akhirnya terjadi kebakaran.\"Tempat itu ada yang jaga, korban katanya sedang mengolah lilin BS (barang sisa), mungkin ketiduran hingga terjadi kebakaran,\" katanya.Selama tahap penyelidikan, polisi sudah memasang garis polisi, dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. (sws)
447 PCNU dan PWNU Ikrar Dukung Gus Yahya Dalam Muktamar NU
Bandarlampung, FNN - Sebanyak 447 Pengurus Cabang NU (PCNU) dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) berikrar mendukung calon Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 22-23 Desember 2021.Ikrar dilakukan dalam acara silaturahmi PCNU dan PWNU dengan Gus Yahya di Graha Wangsa, Bandarlampung, Selasa (21/12) malam.Ada tiga poin ikrar yang dibacakan dalam kesempatan tersebut, yakni mendukung penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU berjalan damai, sejuk dan bermartabat serta mendukung penyelenggaraan muktamar sesuai dengan protokol kesehatan dan mendukung KH Yahya Cholil Staquf menjadi Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2021-2026.Sebelum berikrar, PWNU yang hadir sempat menyampaikan jumlah PCNU yang memberikan dukungan kepada Gus Yahya. PWNU Bengkulu, misalnya dari 10 cabang 100 persen bulat memberikan dukungan kepada Gus Yahya. Gus Yahya dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan para PWNU dan PCNU se- Indonesia. Dia berjanji melaksanakan amanah itu dan kesiapannya untuk menghidupkan lagi masa kejayaan NU, seperti era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.\"Kita merindukan kejayaan Gus Dur, tapi Gus Dur sudah tiada dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Maka saya ingin mengajak untuk menjadi satu barisan berupaya secara bersama-sama menghidupkan Gus Dur,\" ujar Gus Yahya.Gus Yahya mengajak peserta menggunakan Muktamar NU sebagai ajang untuk membangun kesepakatan bahwa mulai sekarang akan bekerja bersama dalam satu barisan, satu langkah, dan satu tujuan, yaitu masa depan yang lebih baik bagi NU, Indonesia, Islam, dan peradaban dunia. \"Mari bekerja sama, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk lima tahun mendatang,\" katanya.Muktamar Ke-34 NU akan dibuka Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Darrussaadah, Lampung Tengah, Rabu.Terkait calon Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2021-2026, Selain Gus Yahya, calon lain adalah KH Said Aqil Siroj selaku petahana. (sws)
Pemko Bukittinggi Satukan Paguyuban untuk Bantu Sukseskan Pembangunan
Bukittinggi, FNN - Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Sumatera Barat, melakukan sosialisasi kepada seluruh paguyuban atau kelompok masyarakat di daerah ini untuk ikut membantu menyukseskan program pembangunan.Kegiatan ini dilakukan di Aula Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang diikuti 12 paguyuban dengan tema \"Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Menjaga Stabilitas Daerah\".\"Program ini merupakan upaya mewujudkan kolaborasi antarpaguyuban untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi dalam kerangka kebinekaan Indonesia,\" kata Kepala Kesbangpol Bukittinggi Nenta Oktavia, di Bukittinggi, Selasa.Ia mengatakan kegiatan itu dihadiri perwakilan paguyuban, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan camat se-Kota Bukittinggi yang dibuka Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar.Untuk narasumber dihadirkan Wakil Direktur Bidang Keprajaan IPDN Kampus Sumatera Barat Decky Dwi Utomo.\"Sasaran kegiatan adalah memberikan pemahaman dan penambahan wawasan tentang penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah,\" kata Nenta.Ia menyebutkan melalui pembauran beberapa suku, etnis, budaya, dan agama yang terhimpun dalam paguyuban warga di Kota Bukittinggi diharapkan dapat membawa semangat kebersamaan.\"Diharapkan dapat mempererat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Bukittinggi untuk berkontribusi dalam membangun kota ini,\" kata dia.Sasaran kegiatan berupa pembauran kebangsaan ini, katanya, untuk mengurangi konflik sosial yang akan menghambat keberlangsungan pembangunan Kota Bukittinggi \"Selanjutnya, peserta sosialisasi dapat menginisiasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bukittinggi sebagai wadah untuk mengeksplorasi keberagaman dan kemajemukan yang ada di Kota Bukittinggi,\" ujarnya. (sws)
Kedubes Norwegia-Wali Nanggroe Aceh Bahas Kondisi Terkini Aceh
Banda Aceh, FNN - Pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Norwegia untuk Indonesia menemui Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud membahas kondisi terkini Aceh. \"Membahas sejumlah perkembangan terkini, pembangunan Aceh, dan pemenuhan keadilan pascakonflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI,\" kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh N Nasir Syamaun, di Aceh Besar, Selasa.Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe Aceh didampingi Staf Khusus H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), dan DR M Rafiq. Sementara dari Norwegia diwakili Second Secretary Dubes Norwegia Valentin Musangwa.Valentin Musangwa mengatakan dalam pertemuan tersebut mendapatkan penjelasan terhadap situasi terkini Aceh dan sejarah masa lalu Aceh yang kompleks dan berbagai wawasan lain tentang Aceh.Musangwa mengaku mendapatkan pengertian bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Aceh saat ini sehingga perlu untuk membangun hubungan kerja sama antara Norwegia dan Aceh.\"Kami mendapatkan masukan dan panduan hubungan kerja sama untuk menyesuaikan keterlibatan kami yang lebih baik lagi dalam dukungan pascakonflik Aceh yang didukung Pemerintah Norwegia. Dukungan akan terus kita berikan untuk ke depan,” kata Musangwa.Musangwa mengakui pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh membuat dirinya lebih memahami realitas dan situasi saat ini, tidak hanya tentang perkembangan keamanan Aceh, tetapi juga masyarakatnya.Menurutnya, Aceh merupakan tempat yang memiliki keindahan hutan alami dan daerah yang kaya. Karena itu, dirinya berharap Aceh dan masyarakatnya dapat bangkit dan melanjutkan pembangunan.\"Ada banyak hal dan prospek positif yang dapat dikembangkan di Aceh, baik untuk masyarakat dan pembangunan Aceh itu sendiri,\" demikian Musangwa. (sws)
POPULER
