POLITIK
PKS Dukung Kesuksesan WSBK 2021 di Mandalika
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan dukungan penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, agar terlaksana dengan sukses dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Saya sebagai Sekjen PKS sangat bangga atas penyelenggaraan WSBK di Mandalika krena perhelatan internasional itu berhasil terlaksana di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkifliemansyah, salah satu kader terbaik PKS," katanyai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/11). Dia mengaku selalu mengingatkan Gubernur NTB untuk terus menyukseskan penyelenggaraan WSBK di Mandalika karena terkait dengan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurut dia, PKS secara moral memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan acara tersebut karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Lombok. "Tidak hanya sukses penyelenggaraan, sebagai pimpinan partai saya juga mengingatkan agar penyelenggaraan WSBK membawa dampak positif untuk masyarakat Lombok, baik langsung maupun tidak," ujarnya. Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan dampak langsung seperti perputaran ekonomi di daerah itu selama penyelenggaraan WSBK. Hal itu, menurut dia, karena berbagai usaha masyarakat Lombok menjadi hidup kembali dan perputaran ekonomi kembali terasa setelah terdampak pandemi COVID-19 sekian lama. Ia menilai dampak tidak langsung penyelenggaraan WSBK Mandalika adalah citra positif Lombok sebagai destinasi wisata sehingga semakin dikenal dunia internasional. Dia mengatakan dampak tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan Lombok ke depan sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. (sws)
Ketua MPR Ajak Milenial Bijak Gunakan Media Sosial
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) sehingga tidak terjebak dalam "lingkaran" penyebaran apalagi memproduksi informasi bohong atau hoaks. "Termasuk meminimalisir sisi gelap kecanduan media sosial, yang membuat generasi muda lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Terlalu asyik dengan dunianya sendiri, dan bersikap abai terhadap lingkungan sekitar dan anti-sosial," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya dalam webinar 'Ajang Karya Video Empat Pilar MPR RI', secara virtual di Jakarta, Jumat. Bamsoet menjelaskan, dampak yang paling membahayakan dari kecanduan medsos adalah dekadensi moral generasi muda bangsa. Menurut dia, internet banyak menawarkan informasi yang begitu mudah diakses, namun penting disadari bahwa sebagian dari informasi tersebut dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas. "Misalnya konten pornografi, aksi vandalisme, dan paham radikalisme yang dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas," ujarnya. Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN), pemuda dan remaja yang berusia 17-24 tahun adalah kelompok usia yang menjadi target utama penyebaran radikalisme. Hal itu menurut dia karena pada rentang usia tersebut, mereka adalah sumber daya yang penuh semangat menggelora, namun masih dalam proses pencarian jati diri. "Terlebih saat ini masih ada sebagian generasi muda yang bersikap antipati terhadap narasi wawasan kebangsaan," katanya. Dia juga mengutip data Centre for Stategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan ada sekitar 10 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sementara itu menurut dia, survei Komunitas Pancasila Muda yang dilakukan pada akhir Mei 2020 mencatat 19,5 persen responden kaum milenial merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bamsoet mengajak generasi milenial terlibat dalam Ajang Karya Video 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Jawa Pos Multimedia TV Network (JPM Network). Kegiatan tersebut menurut Bamsoet merupakan cara kreatif MPR RI melakukan vaksinasi ideologi, khususnya bagi generasi milenial yang sangat terhubung dengan dunia digital. Dia mengatakan, para peserta bisa mengikuti kompetisi dengan cara mengunggah video bermuatan pesan Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Video tersebut bisa diunggah ke Youtube dengan durasi maksimal 10 menit, ke instagram dengan durasi maksimal 2 menit, dan TikTok dengan durasi maksimal 60 detik," katanya. Dia mengatakan, MPR tidak akan mampu bekerja sendirian secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu dia menilai ajang tersebut juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan energi dan potensi generasi muda, membangun kreativitas, mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. (sws)
Pemkab Kubu Raya Lakukan Pelantikan 39 Kades pada Desember
Pontianak, FNN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat akan melakukan pelantikan kepala desa (kades) terpilih periode 2021-2027 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) Serentak tahun 2021 pada 17 Desember mendatang. "Setelah tahapan pelaporan ini selesai dilakukan, maka sesuai dengan arahan pimpinan dimungkinkan pelantikan kades terpilih secara serentak juga pada tanggal 17 Desember 2021," kata Budi Mulyono, Kasi Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya, di Sungai Raya, Jumat. Dia memaparkan, setelah proses pencoblosan Pilkades Serentak di Kubu Raya yang dilaksanakan tanggal 17 November, hasilnya telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil laporan dari 39 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Dari 39 desa yang ikut Pilkades ini, pihaknya telah melakukan input data untuk pelaporan dari PPKD terkait kades terpilih. "Alhamdulillah, proses hitungan cepat yang kami lakukan pada Rabu malam sudah didapatkan nama-nama kades terpilih periode 2021-2027 . Yang mana dari 160 Cakades, baik dari petahana maupun yang baru berdasarkan hasil hitungan cepat, terdapat 24 orang kades terpilih yang baru dan 15 kades lainnya masih dipimpin petahana," tuturnya. Budi menjelaskan, setelah menetapkan kades terpilih ini, selama satu minggu ke depan dirinya akan siap memberikan pelayanan untuk pendampingan dan pelaporan dari PPKD desa yang diberikan waktu selama 7 hari ke depan. "Terhitung dari penetapan kades terpilih merupakan kewajiban dari PPKD desa untuk melaporkannya ke kabupaten. Selama pelaporan, tentunya PPKD harus dilakukan pendampingan, karena dokumen ini sebagai dasar hukum kami untuk penetapan kades terpilih dan SK Bupati," katanya. Selain itu, sebelum dilakukan pelantikan kades terpilih, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan pembekalan bagi Kades terpilih baik yang petahana maupun yang baru yang dilakukan selama dua hari supaya bisa menyatukan persepsi dalam tata kelola pemerintah desa. Selain itu, Budi menambahkan, ibu PKK Desa juga akan diberikan pembekalan agar mereka tahu tugas kepala desa yang tak lain adalah suaminya. "Pembekalan ini kami berikan dengan tujuan agar bisa seiring dan sejalan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa dan PKK," kata Budi. (sws)
Tenaga Kontrak Pemkab Kotawaringin Timur Dievaluasi Awal Tahun
Sampit, FNN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadwalkan pada Januari 2022 melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kontrak kerja. "Karena tahun ini tinggal dua bulan lagi, maka evaluasi akan kami laksanakan pada awal 2022. Evaluasi pada Januari. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Sekda," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang juga Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Jumat. Penjelasan ini juga disampaikan Alang menjawab pertanyaan anggota dewan saat rapat di Komisi I DPRD Kotawaringin Timur. Saat itu sejumlah legislator menyampaikan informasi terkait keluhan masyarakat terhadap kinerja tenaga kontrak. Sejumlah anggota Komisi I menyoroti tenaga kontrak karena kinerjanya dinilai kurang baik. Banyak tenaga kontrak yang diduga tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga hanya membebani anggaran pemerintah daerah. Menanggapi itu, Alang mengakui adanya informasi tersebut. Untuk itulah pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak yang tersebar hingga di kecamatan. Saat ini pemerintah daerah tidak ada lagi merekrut tenaga kontrak. Bahkan jika ada tenaga kontrak yang mengundurkan diri maupun meninggal, pemerintah daerah tidak ada merekrut tenaga kontrak baru sebagai penggantinya. Data BKPSDM Kotawaringin Timur, saat ini ada 3.625 orang tenaga kontrak yang aktif. Untuk 2022, kontrak kerja mereka rencananya hanya dibuat untuk waktu enam bulan. Hal itu lantaran pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak pada Januari 2022. Jika kinerjanya dinilai kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan kontrak kerja tenaga kontrak tersebut tidak lagi diperpanjang. "Kontraknya dibuat enam bulan, setelah ada hasil evaluasi maka akan diputuskan apakah kontrak mereka dilanjutkan atau stop. Kami mempersiapkan evaluasi ini supaya sesuai harapan kita dan tidak ada kesalahan dalam melakukan evaluasi," tambah Alang. Alang menambahkan, tenaga kontrak yang ada ini kemungkinan hanya diperpanjang sampai 2023. Nantinya pada 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak karena semua akan beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. "Makanya kami sudah menyurati kepada SOPD untuk menyusun usulan formasi PPPK itu, tapi ternyata banyak SOPD yang tidak mengusulkan. Akhirnya kita hanya mengusulkan sebanyak 339 formasi dalam seleksi pada 2022 nanti. Itu pun jika semua formasi disetujui pemerintah pusat," demikian Alang Arianto. (sws)
KPPOD Rekomendasi Optimalisasi Digitalisasi PBJ Agenda Krusial Pemda
Jakarta, FNN - Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Ditha Mangiri merekomendasikan agar penerapan dan optimalisasi digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi agenda krusial dari pemerintah daerah di Indonesia. "Tidak semua daerah itu memiliki infrastruktur yang mendukung untuk digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa," kata Ditha Mangiri saat menjadi pemantik diskusi dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Untuk itu, lanjut Ditha Mangiri, rekomendasi tersebut sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat tercipta transparansi informasi, integrasi data, efisiensi proses bisnis, serta akses pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan yang terbuka dan adil. Ia juga mengatakan pemerintah pusat pun melalui Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mendorong optimalisasi layanan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, tambah Ditha, sudah sepatutnya optimalisasi pemanfaatan pengadaan barang/jasa segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPPOD dan Populi Center itu, Ditha juga memaparkan berbagai manfaat dari digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa. Pertama, layanan pengadaan barang/jasa dalam bentuk digital dapat mempersulit terjadinya tindak pidana korupsi dan persekongkolan. "Saya bisa ambil kesimpulan dari segi digitalisasi, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan. Di antaranya, dengan mendesain pengadaan berbasis digital ataupun elektronik," tutur Ditha. Selain itu, ia juga menilai layanan pengadaan barang dan jasa berbentuk digital akan meningkatkan efektivitas penggunaan waktu serta biaya. Lalu, digitalisasi tersebut juga bisa menghilangkan penggelembungan biaya anggaran dan mark-up, yaitu kesenjangan di antara harga jual barang atau jasa dan biaya anggarannya. "Pemerintah juga menyediakan e-katalog. Semua daftar harga itu sudah tertera di dalam. Jadi, untuk penggelembungan biaya anggaran dan mark-up bisa terminimalisasi di dalam sistem e-katalog," ujar Ditha. Ia pun berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang transformasi pelayanan publik dari yang berbentuk manual menjadi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital juga disarankan untuk diutamakan di sekitar wilayah luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia yang lain. (sws)
Peneliti CSIS: Pelayanan Publik di Daerah Harus Responsif dan Adaptif
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan berdasarkan pembelajaran dari keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 dan prediksi ke depannya, pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat harus responsif dan adaptif. "Yang pertama, dari pandemi ini dan tren ke depan, kita bisa memetik satu pelajaran bahwa pelayanan publik ke depan itu harus responsif karena sekarang daerah-daerah akan berubah menjadi daerah urban dan akan terjadi urbanisasi yang meningkat," kata Arya Fernandes saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Selain itu, lanjutnya, diperkirakan akan terjadi perubahan tren ke depan di mana kumpulan data yang lebih besar dan kompleks (big data) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi penting sehingga pendekatan pelayanan publik di daerah yang adaptif dengan memanfaatkan kedua hal itu harus diperhatikan. Arya juga menjelaskan keadaan urbanisasi membuat masa mendatang diliputi berbagai permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, kemacetan, hingga persoalan kurangnya air bersih. Untuk itu, diperlukan pelayanan publik yang dapat merespons masalah-masalah tersebut. Kemudian menurutnya, pelayanan publik yang responsif diperlukan pula untuk menghadapi salah satu perubahan yang dialami oleh dunia, yakni isu perubahan iklim dan lingkungan. Efek dari perubahan iklim mulai terasa sejak sekarang dan dapat dilihat dari musibah banjir ataupun kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Di Indonesia, banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana, misalnya, Kota Batu, beberapa daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya," tutur Arya. Ia pun menambahkan perkiraan terhadap gelombang ketiga pandemi COVID-19 merupakan pertimbangan lain untuk menjadikan pelayanan publik ke depan lebih responsif. Sementara terkait layanan publik yang adaptif, Arya menilai akses publik terhadap internet semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk lebih peduli dengan isu-isu publik, terutama di kalangan milenial. Dengan demikian, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dari pemerintah daerah menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan. (sws)
LK2PK Ajak Masyarakat Terapkan PPKM Level 3 Secara Disiplin
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengajak semua pihak terutama masyarakat agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada akhir tahun secara disiplin. "Pemerintah berencana menerapkan kebijakan itu guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, ia meminta pengertian dan kerja sama masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin. Hingga saat ini membatasi diri atau menerapkan protokol kesehatan secara berkelanjutan wajib terus dilakukan hingga pandemi benar-benar berakhir. "Semoga saja dengan kedisiplinan kita saat ini, tahun depan kita bisa kembali hidup normal," harap dia. Ardiansyah yakin pemerintah sudah memperhitungkan secara matang untuk menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu setidaknya dari belajar lonjakan kasus akibat tingginya tingkat mobilitas masyarakat akhir tahun lalu. Di samping itu, ia menilai kebijakan turunan dari PPKM level 3 perlu melihat kondisi di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan lokal berbasis data. "Jumlah pemeriksaan, tingkat penularan, angka kematian, kesiapan fasilitas kesehatan, dan tingginya vaksinasi di suatu daerah harus menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan," kata dia. Sementara itu, Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani juga menilai positif rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. "Saya rasa ini juga langkah bagus ya untuk meminimalisir COVID-19," kata Laura. Namun, Laura menilai pemerintah perlu menyampaikan sosialisasi ke masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. Hal itu bertujuan agar setiap individu kembali memahami apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang selama PPKM level 3. Selain itu, tindakan melakukan tes (testing), penelusuran kontak erat (tracing) dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) secara acak juga diperlukan termasuk pengawasannya. (sws)
Dukungan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024 Dimulai dari Bogor
Bogor, FNN - Relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai mendeklarasikan dukungan kepada tokohnya itu untuk maju pada Pilpres 2024 dengan nama Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI). Menurut koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen, dalam pernyataan pers yang diterima di Bogor, Jumat, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial. Gerakan itu telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain, Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat. Zulkarnaen mengatakan, Baswedan memang belum mendeklarasikan diri akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong Baswedan --lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969-- untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan. "Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia. Ia mengungkapkan Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan. "Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya. Salah satu anggota gerakan itu, Afgan, mengatakan, sebagai kaum milenial dia berharap jagonya itu bisa memberikan terobosan birokrasi dari manual ke digitalisasi yang semakin masif. "Milenial khan suka yang sederhana, makanya harus menyesuaikan dengan jaman yang serba digital," katanya. (mth)
Konferensi ke-1 PWI Kaltara Siap Digelar 27 November di Tarakan
Tarakan, FNN - Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pertama siap digelar jelang akhir tahun ini, tepatnya 27 November 2021. Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno pengurus besar PWI Kaltara terkait pembentukan kepanitiaan konferensi PWI Kaltara yang telah disepakati bersama di Ruang Command Center DKISP Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (16/11). Dalam rapat yang dihadiri salah satu Dewan Penisehat PWI Kaltara itu, telah ditetapkan untuk lokasi acara di Kota Tarakan. Sementara untuk komposisi Panitia Pengarah (SC) diemban oleh Hairul Akbar, Ikram Mahmud dan Edy Nugroho. Adapun posisi Ketua Panitia Pelaksana (OC) diberikan kepada Muhammad Dicky Umacina. Selanjutnya Ketua OC diberi waktu selama tiga hari sejak rapat pleno membentuk kabinet kepanitiaan guna kelancaran agenda lima tahunan tersebut. “Alhamdulillah, setelah sempat tarik ulur selama sepekan terakhir, kemarin dalam rapat pleno pengurus, semuanya sudah dinyatakan beres dan sepakat, begitu juga dengan SK (surat keputusan) untuk para panitia itu,” kata Ketua PWI Kaltara, Datu Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis. Selanjutnya, SK kepanitiaan konferensi tersebut akan ditembuskan ke pengurus pusat untuk diketahui. “Saya berharap tidak ada kendala lagi. Dan saya juga berharap panitia pelaksana maupun panitia pengarah langsung bekerja untuk menyiapkan segalanya, karena waktu kita sangat mepet,” pintanya. Dia menambahkan, banyak pertimbangan yang dikemukakan oleh peserta rapat pleno sehingga sepakat memilih dan memutuskan Tarakan sebagai tuan rumah. “Saya kira soal itu tidak perlu dibahas lagi, karena sudah disepakati. Sekarang mari kita bekerja, mengabdi untuk organisasi wartawan ini,” tegasnya. Semua sangat berharap agenda lima tahunan ini berjalan dengan lancar dan tertib, serta mengedepankan protokol kesehatan karena masih di tengah pandemi. "Dan prinsipnya sidang harus berjalan sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) PWI yang ditetapkan di Kongres PWI Solo 2018 lalu,” tambah Datu. (sws)
Kodim Mamuju Lakukan Penyuluhan Hukum kepada Personelnya
Mamuju, FNN - Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan penyuluhan hukum 2021 bagi personel Militer dan PNS Kodim 1418 Kabupaten Mamuju. Damdim 1418 Kabupaten Mamuju, Kolonel Infanteri Aji Sartono di Mamuju, Kamis, mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum Kodim Mamuju mengusung tema "Melalui penyuluhan hukum kita tingkatkan disiplin dan taat hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum di satuan,". Ia mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum tersebut diikuti Danramil di sejumlah daerah di Mamuju maupun jajaran personil TNI Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Ia berharap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menyimak dan mengikuti dengan baik serta berkenaan untuk memahami masalah hukum militer. " Prajurit TNI dituntut mampu menjadi teladan bagi masyarakat, dan juga harus menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lingkup militer apalagi tindak kejahatan yang bersinggungan dengan hukum," katanya. Ia juga meminta kepada seluruh peserta agar bijak menggunakan aplikasi media sosial sesuai dengan perintah Kepala Staf TNI angkatan darat (AD) Ia meminta agar prajurit TNI dapat menyebarkan informasi atau kegiatan yang positif yang dapat mengangkat citra TNI di mata masyarakat. Sehingga, lanjutnya, akan timbul kecintaan yang lebih dari rakyat terhadap institusi TNI yang dicintai dan dibanggakan ini. Kasi Undang Kumdam Kodam XIV Hasanuddin Mayor Helmi Zunan Wijaya SH dalam acara penyuluhan itu menyampaikan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik, perkara yang menonjol meliputi upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta prosedur lainnya. Selain itu dia menjelaskan hukum administrasi pemberhentian dengan tidak hormat di lingkungan TNI-AD Ia juga berharap, tingkat pelanggaran dan permasalahan hukum militer dapat dipahami sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggota militer maupun PNS, untuk meminimalisir angka pelanggaran hukum satuan TNI lada Kodim 1418 Mamuju. (sws)
POPULER
