POLITIK
Pengamat: Partai Buruh Harus Unik untuk Bersaing Dengan Partai Besar
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia. “Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata Emrus ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Partai Buruh, menurut Emrus, harus memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif. “Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus pula. Ia berpandangan, ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji. “Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh, Red.) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia lagi. Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, Emrus melanjutkan, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. “Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh akan bangkit kembali dan menggelar kongres untuk mencari pemimpin baru pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi rencana KSPI untuk membentuk kembali Partai Buruh dan berpandangan bahwa kehadiran Partai Buruh dapat menyalurkan aspirasi para buruh dengan maksimal. (sws)
Gubernur NTT: TNI Jadi Kekuatan Dalam Menjaga Kedalautan Negara
Kupang, FNN - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan aparat TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dengan negara asing merupakan penyangga utama bagi negara Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "Kita berharap TNI terus menjaga kedaulatan negara, terutama di daerah-daerah kawasan perbatasan dengan negara asing, seperti di wilayah NTT-Timor Leste karena TNI merupakan penyangga utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Gubernur di Kupang, Selasa. Gubernur mengatakan hal itu terkait peran TNI yang pada 5 Oktober 2021 ini merayakan HUT Ke-76 Ia mengatakan keberadaan unsur TNI menjadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang mampu menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Kita berharap dengan HUT Ke-76 pada 2021, TNI tetap solid karena TNI merupakan kekuatan utama bagi negara ini dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Viktor. Viktor menambahkan peran TNI yang bertugas menjaga keamanan wilayah-wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) selama ini sangat baik sehingga kondisi keamanan di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste tetap dalam kondisi yang aman. "Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi peran TNI yang selama ini bertugas menjaga keamanan di kawasan perbatasan dengan Timor Leste yang mampu menjalankan misi dengan sukses," tegas Gubernur Viktor. (sws)
Panglima TNI Terima Kejutan dari Kapolri pada HUT Ke-76 TNI
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengucapkan HUT Ke-76 TNI secara langsung kepada Panglima TNI, di Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa. Panglima TNI pun mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun TNI. Marsekal Hadi mengaku sangat terharu terkait kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri sesuai dengan tema HUT Ke-76 TNI "Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang". Kalimat tersebut dibuktikan dengan sinergi Prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di antaranya yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mereka yang bertugas di perbatasan selalu bahu-membahu dalam melaksanakan tugas menjaga NKRI. Kejutan pada HUT Ke-76 TNI ini tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia. Kejutan diberikan mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke satuan terkecil seperti koramil. "Saya yakin bahwa sinergi TNI-Polri adalah kebutuhan bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga utuhnya wilayah NKRI," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya. Panglima TNI dan Kapolri berharap agar sinergitas TNI-Polri yang selama ini telah terjalin selalu dijaga dan ditingkatkan. Polri akan selalu mendukung TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI demi kejayaan bangsa dan negara. (sws)
Jadi Inspirasi dan Teman Diskusi, Anis Matta: Gagasan Besar Partai Gelora Dilahirkan Bersama Kopi
Jakarta, FNN - Pada Jumat, 1 Oktober 2021 lalu, masyarakat dunia memperingati Hari Kopi Internasional, tidak terkecuali Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta. Peringatan yang dimulau pada 2015 ini, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi, sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia. "Awalnya saya rutin ngopi karena saran dokter. Tapi dari kebiasaan ngopi itu saya membaca sejarah dan budaya kopi di seluruh dunia," kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (3/10/2021). Menurut dia, satu yang selalu muncul, kopi sangat dekat dengan diskusi dan inspirasi. Budaya kopi diduga lahir pertama kali pada abad ke-14 di Turki, yang kemudian menyebar ke Eropa dan Mediterania. Di kota-kota Eropa, kafe telah menjadi tempat berkumpul para budayawan, intelektual, dan filsuf. Tak jarang ide revolusi juga lahir dari perdebatan yang hangat di kedai kopi. Budaya kopi di Nusantara juga punya sejarah yang panjang, sejak perniagaan oleh VOC. "Saya baca, tahun 1700-an kopi dari Jawa telah memenuhi Eropa. Karena itu kopi sering juga disebut Java," ujarnya. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki budaya kopi. Walaupun mungkin yang sangat terasa ada di Sumatra, Bangka-Belitung, atau Pontianak. Kedai kopi seolah menjadi institusi sosial, bahkan seperti 'parlemen jalanan' untuk membahas isu-isu penting dalam suatu komunitas. "Saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba kedai kopi di kota-kota yang saya datangi. Di berbagai negara dan di Tanah Air. Kadang tanpa agenda, hanya untuk menangkap 'public mood'," katanya. Anis Matta mengungkapkan, sebagian besar gagasan yang kini mengkristal menjadi gagasan Partai Gelora juga dilahirkan bersama kopi. Baik saat sendiri atau dalam diskusi penuh argumentasi. Selalu ada inspirasi menyertai setiap cangkir kopi. Juga ada cerita perjalanan yang menyertainya. "Saya bahagia melihat budaya kopi dan kedai kopi tumbuh makin subur belakangan ini. Tapi kalau boleh, ayo ngopi sambil diskusi, bukan sekadar selfie-selfie," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini. Yakni diskusi tentang imajinasi masa depan Indonesia dan usaha menjadikannya sebagai kekuatan utama dunia, kekuatan lima besar dunia dan menjadi salah satu pemain global. "Kopi bisa kita jadikan sarana diplomasi menghadapi para Great Power dunia. Baik lewat wanginya aroma arabica atau pahitnya citarasa robusta," katanya. Karena itu, kopi dinilai lebih dari sekadar minuman pagi yang nikmat, secangkir minuman kopi mewakili komunitas, mata pencaharian, gairah, persahabatan, dan tradisi. Tetapi kopi juga dapat memberi energi, menghangatkan, menyegarkan, membangunkan, dan bahkan bertemu dengan orang yang kita cintai. Kopi telah menjadi minuman pokok banyak rumah tangga selama beberapa generasi dan tersebar di seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun. "Selamat Hari Kopi Sedunia. Semoga petani, pedagang, seniman, dan penikmat kopi berbahagia. Selalu ada insipirasi dalam secangkir kopi. Apa kopi kesukaanmu?" tanya Anis Matta mengakhiri. (sws).
Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais
Jakarta, FNN - Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial. Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos). Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dituding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran. Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!” Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menilai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasilais. "Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!" kata Mahfuz. Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi. Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini. "Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?" ujar Mahfuz. Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendamping PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. "Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan," tegasnya. Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. "Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?" paparnya. Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila. Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil. Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila. Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan. Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya? "Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlilan sosial," tegasnya. Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. "Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya," pungkas Mahfuz. (sws)
PNI, PKI, Sukarno, Nasakom, dan Angkatan Darat
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno sempat gusar ketika partai berideologi marhaenisme itu diisi tokoh-tokoh yang dianggapnya sudah tua dan tidak progresif revolusioner. Maka pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, sejumlah tokoh PNI disingkirkan. “Yang mengejutkan, para aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) justru dimasukkan dalam kepengurusan PNI. Misalnya Karim DP, Satya Graha, Walujo, Djarwoto. Bahkan mereka menduduki posisi-posisi penting di dalam kepengurusan partai dan media massa. Inilah yang disebut PKI berjaket PNI,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Kamis (30/9). Selanjutnya, menurut Ginting, pada sidang Badan Pekerja Kongres (BPK) 1 PNI di Bandung tahun 1964, PNI menafsirkan marhaenisme sebagai marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Keputusan ini dikenal dengan istilah Deklarasi Marhaenis. Di situ, lanjutnya, PNI menonjolkan unsur marxisme sebagai suatu paham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendi aksi massa yang revolusioner. Maka, unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai soko guru partai dengan tidak mengurangi peranan golongan-golongan progresif revolusioner lainnya. Sekaligus menyingkirkan unsur-unsur non marhaenisme di dalam kepemimpinan partai. Dikemukakannya, TNI dan sejumlah partai Islam, tidak menyukai perubahan PNI menjadi semakin ke kiri dan menyatu dengan PKI. Hal itu juga sudah terlihat sejak 1958. Ketika Sukarno dan Angkatan Darat berbeda sikap dalam menyelesaikan masalah PRRI/Permesta. “Para pemimpin Angkatan Darat lebih cenderung menghendaki penyelesaian secara damai. Sedangkan Sukarno berpendapat rehabilitasi terhadap pemberontak hanya mungkin dengan penyerahan mereka terlebih dahulu,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Kemudian, kata dia, Sukarno mencari dukungan dari PKI dan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain, Sukarno malah lebih dekat dengan PKI daripada dengan PNI. Ia mengontrol PNI dengan memperkuat kedudukan Ruslan Abdul Gani dalam kepemimpinan PNI. Namun tetap tidak efektif. Ruslan dianggap kurang progresif revolusioner. “Alasan itulah yang digunakan untuk memasukan aktivis PKI, seperti Karim DP dan lain-lain ke dalam PNI. Itulah PKI berjaket PNI,” ujar Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan politik di sejumlah media massa. Dari sinilah, kata Ginting, PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 justru dianggap sebagai pengikut setia PKI. Hal ini, karena pengurus PNI nyaris tanpa kreasi, dan imajinasi. PNI mengeluarkan rumusan-rumusan ‘copy paste’ milik PKI. Misalnya ikut-ikutan membuat tuntutan bubarkan ABRI, bubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), istilah setan kota, kapitalis birokrat, dll. Dikemukakan, hal itu juga dikemukakan oleh Ketua Umum PNI Ali Sastroamijoyo pada ulang tahun ke 45 PKI. Ia menyatakan PNI bersedia bekerjasama dengan PKI. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1959-1960 sudah terang-terangan menyatakan ketidaksukaan kedekatan Sukarno dengan PKI. Ia akhirnya mundur dari posisi Wakil Presiden, karena Sukarno dianggap sudah tidak bisa diberitahu lagi. “Termasuk keputusan Sukarno yang otoriter, membubarkan dua partai, yakni: Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), karena berbeda sikap dengan dirinya. Bahkan dianggap terlibat mendukung PRRI/Permesta pada 1958-1959,” ujar pengamat politik dari Unas ini. Dengan disingkirkannya Masyumi sebagai partai kedua terbesar, maka tinggal PNI, NU, dan PKI. Dari ketiga partai itulah kaki politik Sukarno dalam wadah Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Celakanya, ungkap Ginting, PKI yang paling diandalkan Sukarno untuk menjadi sekutu kuatnya dalam menghadapi Angkatan Darat, justru mulai terang-terangan berseberangan dengan Presiden Sukarno. Itulah era tiga polarisasi kekuatan: Sukarno-PKI-Angkatan Darat. Nasakomisasi terus digulirkan, termasuk upaya untuk memasukkannya dalam organisasi ABRI pada 1964-1965. Begitu juga soal Angkatan kelima di luar AD, AL, AU, Polri. Tentu saja yang paling getol adalah PKI dan lagi-lagi PNI mengekor PKI. PNI tidak menolak pembentukan angkatan kelima. Kedua partai ini seperti tidak ada lagi bedanya. Karena itu pula mulai terjadi bentrok antara aktivis PNI dengan personel Angkatan Darat pada Mei 1965 di Kalasan, Yogyakarta. Agar konflik tidak berkepanjangan, pimpinan PNI Ali Sastroamijoyo, Surahman, dan Ruslan Abdulgani menemui Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. “Di situ Jenderal Yani mengingatkan agar PNI jangan ikut-ikutan PKI. PNI itu nasionalis bukan komunis,” ujar Yani tegas. (sws)
Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Berarti Pemerintah Represif
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai penurunan indeks demokrasi di Indonesia bukan berarti pemerintah represif terhadap rakyat karena berbagai faktor turut memengaruhi indeks itu selain pemerintahan. Penurunan indeks demokrasi di Indonesia, kata Mahfud, merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat. "Indeks demokrasi turun bukan bertumpu pada pemerintah saja, melainkan penilaiannya ada budaya demokrasi. Kalau demokrasi mau disebut pemilihan umum, itu justru nilainya tinggi," kata Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini di media sosial Twitter sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan skor demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, justru relatif baik karena tiap pihak bebas berkampanye dan mencalonkan diri. Namun, skor demokrasi Indonesia mulai buruk ketika menyangkut masalah kebebasan berekspresi. Alasannya, lanjut Mahfud, ada masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan ketika berekspresi dan menyampaikan pendapat. "Bukan karena penangkapan, budaya demokrasinya yang turun," kata Menkopolhukam. Dalam dialog itu, Mahfud menyampaikan pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak berpendapat warga melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kami buat (nantinya) UU (ITE) itu agar orang berbicara tidak usah ditangkap, tetapi bisa didamaikan," sebut Mahfud. Ia lanjut menyampaikan lembaga peradilan di Indonesia tidak akan sembarang menghukum orang. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menangkap orang yang dilaporkan karena ucapannya di muka umum. "Tidak usah ditangkap, didamaikan saja orangnya. Kalau tidak bisa didamaikan, baru bisa diproses secara hukum," katanya. The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy). Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Walaupun demikian, rata-rata skor IDI pada tahun 2020 masih lebih tinggi daripada skor pada tahun 2018 sebesar 72,39. (ant, sws)
DPP PSI Tegaskan Viani Limardi Bukan Lagi Kader Partai
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menegaskan anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi tidak lagi berstatus sebagai kader partai. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyampaikan Viani Limardi diberhentikan sebagai kader, karena dia terbukti melanggar ketentuan AD/ART partai. “Kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai,” kata Isyana Bagoes Oka sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, Viani otomatis tidak dapat lagi mewakili PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, kata Isyana. Terkait itu, PSI akan mengirim surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait pemecatan Viani sebagai kader partai. “Berdasarkan UU MD3 terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” terang Isyana. Ia lanjut menerangkan PSI pada 25 September 2021 mengeluarkan surat pemecatan Viani sebagai anggota partai. “Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” tegas dia. Isyana menjelaskan pemecatan Viani telah melalui rangkaian evaluasi dan pemeriksaan berjenjang dari tingkat DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF)dan terakhir DPP PSI. Tim pencari fakta juga telah memanggil Viani Limardi dan memberi kesempatan kepada dia untuk menjawab serta menyampaikan sanggahan, terang Isyana. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan Viani melanggar Pasal 5 ART partai tentang kewajiban anggota, yaitu patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART, dan keputusan-keputusan partai. Garis-garis perjuangan PSI di antaranya mencakup solidaritas, kesetaraan, dan sikap anti korupsi, sebut Isyana. Surat Keputusan DPP PSI No. 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya jadi dasar pemecatan Viani Limardi sebagai kader PSI. Dalam surat itu, Viani dipecat karena diduga menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses, dan tidak mematuhi instruksi partai setelah ia melanggar aturan ganjil-genap bulan lalu. Viani belum dapat langsung dihubungi untuk diminta tanggapan. Namun, Viani, sebagaimana dikutip dari sejumlah media nasional, Selasa, membantah tuduhan penggelembungan dana reses. Oleh karena itu, Viani berencana melawan putusan PSI dan menggugat partai itu sampai Rp1 triliun. (mth)
PPP Tidak Setuju Usulan Pemerintah Terkait Waktu Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei. "Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Sebagai sebuah usulan, kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Selasa. Menurut dia, PPP sebagai partai politik peserta pemilu siap kapanpun jadwal Pemilu 2024 namun tidak elok jika hanya partainya yang memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu menilai hal lain yang juga dipikirkan adalah teknis pelaksanaan pemilu karena pada 2024 ada juga perhelatan Pilkada yang digelar di bulan November. "Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya enam bulan, sehingga sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada. Lalu kalau Pilpres dilaksanakan dua putaran, maka akan menyita waktu, termasuk juga adanya sengketa di MK," ujarnya. Dia menjelaskan, dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan syarat mengusung calon kepala daerah mengacu pada hasil Pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024. Karena itu Baidowi menilai sebenarnya yang lebih rasional adalah memajukan jadwal Pemilu nasional 2024 ke bulan Maret atau setidaknya tetap April, bukan malah memundurkan ke bulan Mei. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024. Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin (27/9). Mahfud dalam pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden dan legislatif pada tahun 2024. "Ada tiga pilihan tanggal pemilu yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," katanya. Setelah disimulasikan dengan berbagai hal, seperti memperpendek kegiatan Pemilu agar efisien waktu dan uangnya, masa kampanye diperpendek serta jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tak terlalu lama, maka dipilih Pemilu 2024 pada 15 Mei. (mth)
Partai Gelora Targetkan Jawa Barat Lumbung Suara
Bandung, FNN - DPW Gelora Jabar mulai memanaskan mesin partai demi menyongsong 'pertarungan politik' di 2024. Sejumlah persiapan terus dilakukan demi kemenangan Partai Gelora di Jawa Barat. Partai besutan Anis Mata ini menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) di Kota Bandung. Sejumlah pimpinan partai di Jabar hadir dalam acara tersebut. Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana menyatakan rakorwil menjadi momen untuk mengonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora Indonesia. Selain itu menjaga kekompakan agar mampu meraih hasil maksimal di kancah perpolitikan tanah air. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bertekad bisa menjadi pemenang di Jawa Barat. Tidak hanya itu, mereka menargetkan provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tersebut sebagai basis suara secara nasional. Diketahui, partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019 ini dibentuk oleh mantan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua umum dijabat oleh Anis Matta. Target tinggi menghadapi agenda politik beberapa tahun mendatang terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakorwil) Partai Gelora tingkat Jawa Barat. Acara itu pun menjadi momen untuk konsolidasi terhadap kader. "Ini momen untuk mengkonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora kepada seluruh fungsionaris Jawa Barat. Ini penting karena sebagai partai baru kita harus kerja keras," kata Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana, Minggu (26/9). "Kita kupas sampai tuntas (strategi) bagaimana caranya menang. Jabar akan menjadi prioritas kemenangan Partai Gelora, kita akan menjadikan Jawa Barat ini menjadi salah satu basis terbesar Partai Gelora," tegas dia. Pada rakorwil itu, Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq mengatakan suhu politik tahun 2024 sudah mulai menghangat. Para pengurus dituntut kerja ekstra keras agar raihan suara bisa maksimal. Sebagai partai baru, persaingan dengan partai yang sudah lama hadir sangat berat. Namun ia mengingatkan agar tetap fokus pada agenda politik yang dirancang. Jangan sampai terbawa arus hingga terjebak dalam persaingan antar partai maupun polarisasi akibat kontestasi pemilihan presiden yang lalu. "Geliat politik 2024 sudah mulai tercium baunya, kita sudah menganalisa dan melakukan survei terkait posisi Partai Gelora. Di tengah pandemi Covid-19, banyak partai yang terlalu over mengkampayekan partai sedangkan mood publik sedang menurun," tuturnya. "Kemudian di sisi lain pembelahan di tengah masyarakat. Kita sebagai partai politik baru jangan terjebak dan hanyut dalam situasi tersebut, justru yang harus kita lakukan adalah fokus dengan target dan skenario kita sendiri," ucap dia. Skenario yang dimaksud dirinya adalah merealisasikan dan mensosialisasikan ide besar Partai Gelora kepada elite dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu, menyiapkan infrastruktur dan elemen-elemen dalam memenangkan partai politik. (mer)
POPULER
