POLITIK
Wakil Ketua MPR: Latihan Bersama TNI AD-US Army Jaga Perdamaian
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dengan United States (US) Army merupakan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kesepahaman menyikapi perkembangan geopolitik dan geostrategis global, terutama perkembangan regional di Laut China Selatan demi jaga perdamaian global. "Saya mendukung langkah TNI AD dan US Army yang melakukan latihan tempur bersama. Hal ini penting untuk membagi pengalaman, sinergi, serta kesepahaman bersama dalam upaya mewujudkan perdamaian global," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat. Latihan bersama tersebut dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD di Martapura (Sumatera Selatan), Amborawang (Balikpapan), dan Makalisung (Manado), dari Minggu-Sabtu (1-14 Agustus). Syarief menilai latihan bersama tersebut bagi Indonesia menjadi simbol bahwa militer Indonesia selalu siap siaga dalam menyikapi berbagai perkembangan global, terutama ketegangan di Laut China Selatan. Dia menegaskan bahwa ikut mewujudkan perdamaian dunia adalah amanat konstitusi, karena itu segala bentuk upaya dan keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah keniscayaan, terutama bagi TNI yang merupakan penjaga "benteng" republik. "Dengan adanya latihan gabungan ini, diharapkan militer Indonesia semakin profesional, tangkas, dan menajamkan perannya dalam menyikapi berbagai situasi global yang terjadi," ujarnya. Menurut dia, menyikapi situasi terkini di Laut China Selatan, latihan militer bersama adalah bentuk solidaritas global dan bukti kesiagaan Indonesia dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, bahkan yang terburuk sekali pun. Dia menilai, Indonesia harus selalu siap sedia terhadap berbagai macam kemungkinan, sebagaimana adagium klasik "si vis pacem, para bellum" artinya "jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang". "Ini adalah konsekuensi logis jika memang kedaulatan negara terancam oleh klaim sepihak dan pemaksaan oleh negara lain," katanya pula. Syarief mengatakan, pada prinsipnya Indonesia menganut politik bebas dan aktif, dan berimplikasi pada independensi serta hak menentukan nasib sendiri dalam menyikapi perkembangan dunia. Karena itu, dia menilai, latihan militer bersama tersebut perlu dipandang dalam kerangka solidaritas kolektif untuk menjaga kebebasan navigasi, penghargaan atas hukum internasional, dan menjaga perdamaian global. (sws)
Pemprov Babel Waspadai Kerumunan Massa Pilkades Pada Tiga Kabupaten
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mewaspadai kerumunan massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di tiga kabupaten, karena dapat memicu peningkatan kasus COVID-19 klaster baru pilkades. "Pilkades ini perlu menjadi atensi, karena dapat memicu konflik serta klaster pandemi baru penularan Virus Corona," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto, di Pangkalpinang, Jumat. Ia mengatakan dalam mengantisipasi kerumunan massa dan potensi konflik dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan yang digelar serentak pada Oktober 2021, Pemprov Kepulauan Babel telah menggelar rapat koordinasi agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan dan protokol kesehatan yang ketat. "Dalam rakor kemarin, kami bersama forkopimda telah menerima masukan-masukan dan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan lainnya," katanya. "Karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap penyelenggaraan pilkades, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan potensi kerumunan massa," kata Naziarto pula. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Amri Cahyadi mengatakan pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi klaster baru penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mulai merencanakan anggaran untuk penyelenggaraan konstelasi politik tersebut. "Langkah ini penting, jangan sampai terjadi aksi-aksi demonstrasi, pengumpulan massa yang akan memicu peningkatan kasus COVID-19," katanya lagi. (sws)
Pengamat Pemilu Harap Pemilihan Presiden dan DPRD Tidak Digabung
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap agar model pemilihan umum (pemilu) serentak untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD tidak digabung dengan DPRD. "Ke depan, diharapkan DPRD dipisahkan pemilihannya dari pemilihan Presiden, DPR, dan DPD," kata Titi ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat. Harapan tersebut ia ungkap ketika membahas penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Titi, penggabungan pemilihan umum DPRD dengan Presiden, DPR, dan DPD membuat beban pemilih dan panitia penyelenggara pemilu menjadi lebih berat dan rumit. Hal tersebut yang dianggap sebagai penyebab kompleksitas Pemilu 2024 dan perlu disederhanakan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebaiknya, untuk sistem pemilu legislatif proporsional terbuka, terdapat aturan berupa tidak banyak posisi yang dipilih secara bersamaan dan skala daerah pemilihan sebaiknya tidak terlalu besar. Adapun yang dimaksud dengan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memungkinkan pemilih untuk memberi suara kepada individu yang akan duduk di kursi parlemen, alih-alih hanya memberi suara berdasarkan partai. Pemilihan dengan model ini mengakibatkan banyaknya daftar nama calon legislatif yang tercantum di dalam surat suara. Maka dari itu, Titi menilai bahwa pemisahan pemilihan DPRD dengan Presiden, DPR, dan DPD merupakan solusi untuk menyederhanakan pemilu. "Hal itu guna menghindari pemilu yang terlalu crowded (penuh sesak),” tutur-nya seraya menambahkan pemilihan yang terlalu padat dinilai akan menyulitkan pemilih dan membebani petugas. Sebelumnya, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi kompleksitas pemilu adalah melalui penyederhanaan surat suara. Namun, menurut Titi, belum tentu upaya tersebut dapat mengurai kompleksitas Pemilu 2024 sepenuhnya. "Tidak ada jaminan bahwa semua persoalan kompleksitas pemilu kita akan tuntas hanya dengan penyederhanaan surat suara di pemilu," ujar Titi. Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi upaya KPU terkait penyederhanaan surat suara dan mengatakan bahwa gagasan tersebut merupakan gagasan yang progresif. (sws)
Kabupaten OKU Timur Percepat Pembentukan Mal Pelayanan Publik
Martapura, FNN - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen penting melalui pelayanan terpadu. Sekretaris Daerah Pemkab OKU Timur, Jumadi di Martapura, Jumat menerangkan, pembentukan MPP ini sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah itu. MPP yang segera dibentuk ini merupakan tempat pelayanan terpadu yang melayani semua pengurusan dokumen dilakukan pada satu tempat. Pelayanan satu atap ini melayani kepengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran, surat kematian, kartu identitas anak, KTP; dan beragam jenis izin usaha lainnya. Termasuk juga pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, izin terkait kendaraan, perpanjangan SIM hingga pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan di MPP. "Dan masih banyak lagi pelayanan yang dapat dilayani di MPP tersebut," tegasnya. Sekda meminta agar dinas terkait segera merumuskan sampel 3D dan mempercepat kajian akademik supaya MPP dapat dibentuk tahun ini. Dengan adanya MPP warga tidak perlu lagi ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan karena dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik. "Dengan adanya MPP pelayanan menjadi ringkas, transparan dan tanpa pungutan tidak resmi. Pembayaran untuk retribusi daerah, bisa langsung dibayarkan ke loket bank yang disediakan," ujarnya. (sws)
Mufida Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih untuk Kebutuhan Vaksinasi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong percepatan vaksin Merah Putih untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Mufida dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan percepatan itu bisa berupa penambahan daya dukung yang diperlukan dalam proses penelitian produksi vaksin Merah Putih yang saat ini memasuki tahap praklinis. Dia melihat kebutuhan vaksinasi nasional yang tinggi belum diimbangi dengan jumlah stok vaksin yang tersedia. "Setelah gelombang tinggi bulan Juli ini masyarakat menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan vaksin hingga antre, tapi jumlah vaksin tidak sebanding," kata dia. Kemudian, laporan WHO juga menunjukkan ada ketimpangan vaksin antara Jawa dan luar Jawa. Laporan tersebut menyebut bahkan tenaga kesehatan di luar Jawa ada yang belum dapat vaksin. Karenanya, percepatan penelitian vaksin Merah Putih lewat daya dukung yang memadai diharapkan bisa membantu tercapainya target vaksinasi nasional sehingga bisa segera terbentuk kekebalan kelompok. "Masih ada tahap praklinis lalu uji klinis tahap satu, dua dan tiga termasuk nanti penilaian dari BPOM. Sejak awal kami di DPR mendukung penuh penelitian vaksin Merah Putih dan menegaskan dukungan apapun bisa kita dorong terpenuhi," kata Mufida. Mufida meminta pemerintah selain mengupayakan pengadaan vaksin dari luar negeri dengan beberapa skema, juga tetap serius mengembangkan vaksin Merah Putih. "Dalam upaya mengejar vaksinasi nasional akhir-akhir ini tidak disebut soal vaksin Merah Putih. Di tengah keterbatasan stok vaksin harus terus kita dorong vaksin Merah Putih sebab tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tapi juga kedaulatan bahkan juga soal ekonomi, geopolitik dan sebagainya," ucapnya. Terlebih, lanjut dia di tengah laporan perlunya suntikan booster setelah enam bulan dari suntikan pertama karena efikasi vaksin akan menurun untuk vaksin Sinovac. Studi juga menyebut antibodi dari vaksin Pfizer dan Astra Zenecca akan menurun dalam 10 pekan. Artinya, menurut dia, ketersediaan stok dan proses vaksinasi berkejaran dengan waktu. "Sebab itu keberadaan vaksin Merah Putih amat penting untuk menjaga pasokan vaksin tetap ada di tengah kebutuhan vaksin saat efikasi menurun. Selain itu guna mencegah masyarakat mencari alternatif di luar yang belum tentu ada dalam pengawasan BPOM," ujar Mufida. (sws)
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Pemerataan Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah memperhatikan pemerataan akses tes dan vaksinasi COVID-19 khususnya di luar Pulau Jawa-Bali karena beberapa daerah menunjukkan tren kenaikan kasus seperti di Sulut. "Tambah memprihatinkan kondisi kenaikan penyebaran COVID-19 ini dibarengi dengan kelangkaan alat usap antigen di hampir semua kota/kabupaten di Sulawesi Utara," kata Luqman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Luqman yang merupakan Ketua DPW PKB Sulawesi Utara itu menilai alat usap antigen merupakan salah satu piranti penting untuk melakukan penelusuran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 lebih luas. Dia menjelaskan, Sulut juga mengalami kendala dalam proses vaksinasi karena kurangnya jumlah vaksin yang bisa diakses masyarakat karena banyak warga yang ingin diberi vaksin namun tidak mendapatkan pelayanan karena stok vaksin yang kosong di puskemas-puskesmas. "Saya melihat, masyarakat Sulawesi Utara memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 namun mereka harus menunggu tanpa kejelasan waktu untuk bisa mendapatkan vaksin," ujarnya. Karena itu dia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan alat usap antigen dan menggenjot vaksinasi agar penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara berjalan maksimal. Dia mengingatkan bahwa Sulawesi Utara sering menjadi transit warga negara dan tenaga kerja asing (TKA) terutama asal China sehingga cukup rentan terhadap kemungkinan penyebaran virus COVID-19. "Saya juga berharap pemerintah daerah agar tidak kendor dan terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya. Dia berharap, di tengah kejenuhan masyarakat yang meluas, pemerintah harus hadir memberikan harapan bahwa pandemi ini akan semakin terkendali. Menurut dia hal itu dapat dilakukan dengan cara terus menggalakkan vaksinasi sehingga bisa tercapai kekebalan komunitas atau "herd imunity" untuk meminimalisasi dampak COVID-19. (sws)
Anggota DPR: Perubahan Desain Surat Suara Harus Dilakukan Komprehensif
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait rencana lembaga tersebut yang akan mengubah desain surat suara untuk Pemilu 2024. "Saya mendukung rencana KPU mengubah surat suara untuk Pemilu 2024 namun perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif seperti mengenai surat suara maupun metode yang akan di pakai," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia menilai perubahan lima kertas surat suara menjadi satu atau dua, memberikan konsekuensi tidak ada lagi nama calon di surat suara. Hal itu menurut dia harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sehingga jangan ada pihak yang nantinya dirugikan seperti pemilih maupun yang dipilih dalam menggunakan hak politiknya. Menurut dia, dari enam model usulan surat suara yang disiapkan KPU, tiga diantaranya pemilih cukup menggunakan satu surat suara dan tiga model lainnya menggunakan dua lembar surat suara. Dia menilai dari sisi cara memilih juga mempunyai pilihan mencontreng, mencoblos dan ada juga yang harus menulis, sehingga hal itu tidak sederhana karena selama ini pemilih sudah terbiasa mencoblos saat pemilu. "Dulu kita pernah menggunakan metode mencontreng untuk Pemilu tetapi dikembalikan lagi ke metode mencoblos, karena ketika itu rentan manipulasi. Jadi harus di perhatikan metode mencontreng lebih mudah disalahgunakan sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara menjadi tidak sah," ujarnya. Guspardi menekankan bahwa perubahan desain surat suara dan cara atau metode yang akan digunakan tentu memerlukan perubahan pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu menurut dia, semua fraksi di DPR telah sepakat tidak melakukan perubahan UU Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga hal itu juga harus menjadi pertimbangkan. "Untuk itu, setiap upaya perbaikan aturan pelaksanaan pemilu seperti penyederhanaan surat suara untuk pemilu 2024 yang di gagas KPU harus ditujukan untuk lebih memudahkan, efektif dan efisien," katanya. Namun politisi PAN itu menilai, hingga saat ini Komisi II DPR belum menerima secara resmi dari KPU terkait usulan penyederhanaan surat suara tersebut. Dia menjelaskan di Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 yang dimulai pada 16 Agustus mendatang, Komisi II DPR akan mengundang KPU dan para penyelenggara pemilu serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, pertemuan tersebut untuk membahas mengenai rencana usulan desain surat suara dan metodenya serta membahas persiapan Pemilu serentak 2024. (sws)
Kasad Lepas 100 Personel ke Amerika Serikat Latihan Garuda Airbone
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa melepas 100 personel TNI Angkatan Darat ke Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat, untuk mengikuti latihan bersama Garuda Airborne. "Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Rekan-rekan semua beruntung bisa berlatih di Fort Bragg, North California yang merupakan tempat Komando Spesial Operasi yang pusat keberadaannya pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat," kata Kasad di Jakarta, Rabu. Latihan bersama Garuda Airborne akan melibatkan Divisi 82 Airborne United States Army. Kegiatan tersebut selama 18 hari sebelum melakukan penerjunan bersama di Baturaja, Sumatera Selatan. Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan setiap personel yang terlibat dalam latihan bersama Garuda Airborne mengusung misi menjalin networking atau jaringan antarpersonel sebab hubungan pertemanan pasti bermanfaat dan membantu pada saat menghadapi suatu masalah. "Jadi, rekan-rekan ingat misi kalian adalah networking. Saya ingin nanti semuanya berbicara tidak hanya penerjemah saja," ujar Jenderal TNI Andika Perkasa. Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa, TNI AD kerap melaksanakan latihan militer bersama antarnegara guna membangun hubungan militer. Sebagai contoh dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, kegiatan tersebut bukan kali pertama digelar. "Terima kasih atas kesempatan yang diberikan US Army untuk pelaksanaan latihan bersama Garuda Airborne. Kegiatan ini merupakan hal yang penting, dan saya harap mendapatkan pengalaman baru antara satu sama lain," ujarnya. Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Yonif Para Raider 305/Tengkorak Mayor Inf. Eko Damuna Prasetyo menyebutkan 100 personel TNI AD yang terlibat merupakan gabungan 89 perwira, bintara, dan tamtama dari satuan Kostrad. "Kemudian 11 orang dari perwakilan setiap kodam," ujarnya. (sws)
Ketua MPR RI Meminta Kemenkes Tambah Pusat Isolasi Terpusat COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menambah pusat isolasi terpusat guna menangani pasien COVID-19 di Bali, Yogyakarta, Malang, dan Solo. “Kementerian terkait harus meningkatkan upaya penanganan pasien COVID-19, seperti menambah pusat isolasi terpusat,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, Rabu. Permintaan akan penambahan isolasi terpusat merupakan respon dari Ketua MPR terkait empat daerah dengan angka kematian COVID-19 yang masih tinggi hingga saat ini. Menurut Bamsoet, dibanding melakukan kontrol melalui dokter puskesmas oleh pasien yang isolasi mandiri, akan lebih mudah untuk memantau perkembangan kesehatan dengan isolasi terpusat. Selain itu, Ketua MPR juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberi dukungan kepada Dinas Kesehatan di empat daerah tersebut. Terutama untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi sistem penanganan ataupun perawatan pasien COVID-19 di setiap fasilitas kesehatan. “Khususnya di rumah sakit, sehingga dapat menekan atau menurunkan tingginya angka kematian,” kata Bamsoet. Banyaknya kasus penurunan kondisi pasien ketika melakukan isolasi mandiri juga menuai perhatian dari Bamsoet. Ia meminta agar Pemerintah Pusat segera membentuk satuan tugas yang melibatkan TNI-Polri untuk melakukan penjemputan pada pasien yang menjalani isolasi mandiri untuk dibawa ke isolasi terpusat. “Agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat,” kata Bamsoet menambahkan. Pandemi COVID-19 tidak dapat dikendalikan dengan hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan atau perangkat pemerintah. Bamsoet meyakini, bahwa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap kebijakan ataupun program penanganan pandemi COVID-19, salah satunya adalah melalui program vaksinasi, dapat menekan angka kematian dari COVID-19. “Sampai saat ini, vaksin COVID-19 terbukti menurunkan risiko gejala berat,” ucapnya. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, lebih dari 21 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis kedua dan lebih dari 48 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis pertama. (sws)
Menpan RB Terbitkan SE Sistem Kerja ASN Pada Perpanjangan PPKM level 4
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Tjahjo mengatakan sistem kerja ASN pada masa PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus tersebut sesuai dengan level yang berlaku di setiap daerah. "Sistem kerja pegawai ASN tetap berpedoman pada SE Menpan RB Nomor 16 Tahun 2021 sesuai dengan level wilayah PPKM yang ditetapkan," demikian keterangan dalam SE yang dibagikan Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu. Pengaturan level PPKM di setiap daerah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang ditandatangani Tito Karnavian sebanyak tiga instruksi. "Pengaturan level wilayah PPKM berpedoman pada penetapan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri," tambah Tjahjo. Sebelumnya, SE Menpan RB Nomor 16 Tahun 2021 mengatur sistem kerja ASN sesuai dengan level PPKM di masing-masing daerah. Di wilayah Jawa dan Bali, ASN yang bekerja pada sektor nonesensial melakukan tugas kedinasan 100 persen di rumah atau work from home (WFO), dengan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai bersangkutan. Pegawai ASN di sektor esensial, maka instansi pemerintah bersangkutan boleh menugaskan paling banyak 50 persen ASN untuk berdinas di kantor. Sistem kerja ASN tersebut berlaku di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah level 4. Sementara itu, sistem kerja ASN di wilayah dengan PPKM level 3 mengizinkan pegawai ASN berdinas di kantor sebanyak 25 persen. Daerah dengan PPKM Level 2 dan Level 1, sistem kerja ASN pada instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten dan kota masing-masing. (sws)
POPULER
