POLITIK
KPU Kudus Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih
Kudus, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemutakhiran data pemilih karena data kependudukan sangat dinamis sehingga pemutakhiran harus secara rutin. Menurut anggota KPU Kabupaten Kudus Ahmad Kholil, hasil pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan melalui rapat pleno pada hari ini (29/7) secara daring tercatat sebanyak 613.325 pemilih. Dari jumlah sebanyak itu, kata dia, terdiri atas 301.707 laki-laki dan 311.618 perempuan. Penetapan dalam pleno tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Ketua KPU RI tanggal 21 April 2021 Nomor 366/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Selain itu, kata dia, rapat pleno juga menetapkan perubahan daftar pemilih berkelanjutan periode Juli berupa 47 pemilih tidak memenuhi syarat, tambahan pemilih baru nihil, dan 82 pemilih yang mengalami perubahan/perbaikan data. Dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dia berharap data pemilih di daerah ini selalu diperbarui. Selain itu, lanjut dia, ketika dalam waktu dekat digelar pemilihan umum, data pemilihnya sudah siap. Dalam rangka menjaga data pemilih tetap update, pihaknya siap menerima masukan dari masyarakat ketika ada keluarganya yang pindah alamat atau meninggal dunia. (sws)
Fasilitas Isoman Bagi Anggota DPR Menyakiti Hati Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai rencana Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan menggunakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota parlemen terpapar Covid-19 sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. "Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (29/7/2021). Menurut dia, kondisi sekarang sangat sulit karena warga yang terpapar Covid-19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit. Bahkan, belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Selain itu, dia menilai bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan gejala berat dan ada penyakit bawaan, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya. "Coba rasakan situasi darurat semacam ini, bagi masyarakat bawah yang terpapar Covid-19 situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Yanuar menilai agak memalukan apabila anggota DPR minta diberikan fasilitasi khusus untuk isoman di saat suasana rakyat sedang kesusahan. Menurut dia, anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar Covid-19 karena pasti paham apa yang harus dilakukan. Misalnya, mampu membeli obat-obatan sendiri dan bisa isolasi sendiri. Politisi PKB itu menilai, jika ada anggaran khusus untuk fasilitasi isoman anggota DPR, lebih baik disalurkan untuk kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan surat edaran bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan. Fasilitas karantina/isolasi mandiri tersebut diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, staf dan ASN di lingkungan DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19. Fasilitas isoman tersebut disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta yaitu Hotel Ibis di Jalan Daan Mogot dan Hotel Oasis di Jalan Senen Raya. (MD).
Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jadi Sekolah Partai
Jakarta, FNN - Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dialihfungsikan menjadi gedung Sekolah Partai bagi para kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu. "Di sini nanti akan menjadi salah satu pusat pendidikan dan pelatihan tingkat pusat untuk para kader dan anggota partai. Para calon pemimpin dan pelayan masyarakat akan dididik dan dilatih sesuai dengan ideologi partai," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pendidikan dan pelatihan itu adalah krusial karena seperti pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Sekolah Partai adalah bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun oleh partai demi menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah, dan mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. "Di Sekolah Partai ini calon pengurus Partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah digemleng agar memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila, dapat mengambil inti sari sejarah kemerdekaan bangsa, dan memiliki spirit untuk membawa kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia," kata Kristiyanto. Secara khusus, lanjut dia, Megawati juga menginstruksikan agar dalam kurikulum Sekolah Partai juga diberi pemahaman tentang geopolitik dan bagaimana kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, Sekolah Partai juga melekat dengan disiplin. Disiplin ideologi, teori, organisasi, dan disiplin di dalam menjadikan rakyat sebagai sumber energi perjuangan partai. "Kader partai yang dididik dan terlatih di Sekolah Partai wajib memahami hakekat politik untuk turun ke bawah dan berpihak pada wong cilik," kata dia. Adapun sekolah partai ini terdiri dari sebuah aula besar, tiga ruang kelas pendukung, tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan dan ruang medis, kantin Mustika Rasa, serta ruang khusus bernama Soekarno Corner. "Kantin Mustika Rasa terinspirasi dari buku resep asli kuliner Indonesia, satu-satunya yang dibuat di era Bung Karno. Sedang Soekarno Corner adalah perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah perjuangan Bung Karno, dan bagaimana partai menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan bangsa," ujar dia. Sebuah lukisan khusus besar akan juga dipajang di salah satu bagian dari Sekolah Partai ini, isinya gambar para pemuka agama serta kepercayaan di Indonesia. Ini sebagai sebuah gambaran Indonesia yang beragam dan multikultur. Inilah kekayaan Indonesia yang harus terus kita jaga. Dia menambahkan, rencananya gedung Sekolah Partai ini akan diresmikan pada 22 Agustus 2021, yang ini terinspirasi dari peristiwa ketika sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 22 Agustus 1945, dimana beberapa keputusan bersejarah tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan Partai Nasional Indonesia. "PDI Perjuangan meyakini hanya dengan pendidikan politik dan kaderisasi berbagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kader partai dapat dilakukan. Sekolah Partai yang berjalan secara berjenjang, sistemik, dan visioner bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan adalah jawaban PDI Perjuangan guna memerbaiki seluruh kehidupan politik di Tanah Air," kata dia. (mth)
Mahfud dan NU Tidak Akan Bisa Menopang Jokowi Saat Rakyat Berkehendak
Oleh : Ahmad KhozinudinS (Sastrawan Politik "Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," [Mahfud MD saat menghadiri dialog virtual terkait penanganan Covid-19 bersama Said Aqil, Senin, 26 Juli 2021]. Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini senada dengan pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj. Namun Mahfud MD lupa, dahulu Gus Dur (Abdurahman Wahid) juga jatuh, walaupun dijaga NU dan pasukan berani mati Gus Dur, bahkan Mahfud MD juga ikut terpental dari kursi menteri seiring mentalnya Gus Dur dari posisi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Megawati mendapatkan 'Durian Runtuh' dari proses penjatuhan Gus Dur dengan menduduki posisi Presiden RI. Saat ini, apabila Jokowi jatuh posisi Presiden akan diambil oleh Ma'ruf Amien. Artinya, kalau ada dendam politik NU terhadap PDIP, maka proses penjatuhan Jokowi akan menjadi bayaran lunas atas dendam sejarah NU terhadap PDIP. PKB, tentu lebih happy Presiden dari kalangan NU ketimbang petugas partai dari PDIP. Sejumlah partai lainnya, juga akan balik badan jika suara mayoritas rakyat menghendaki Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Golkar, Gerindra, dan Nasdem lebih fleksibel untuk mengubah haluan politik. Apalagi Golkar, politik Golkar terkenal paling dinamis dan dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Demi mempertahankan eksistensi partai, Golkar tanpa ragu meninggalkan Soeharto sendirian dan jatuh. Apalagi Jokowi yang bukan kader partai Golkar ? Gerindra, berhimpun hanya karena mendapatkan menteri di kabinet Jokowi. Saat melihat kondisi kekuasaan Jokowi hampir karam, Gerindra tidak akan berfikir lama untuk segera ambil sekoci dan membiarkan Jokowi tenggelam sendirian. Mahfud MD tak ada pilihan, harus ikut 'nderek Jokowi' dan tenggelam bersama saat kejatuhannya. Persis, seperti saat Mahfud tenggelam bersama tenggelamnya Gus Dur. Soal Covid-19 apakah bisa menjadi alasan pemakzulan Jokowi, publik juga paham kegagalan menangani pandemi adalah faktor penambah alasan meminta presiden mundur. Kegagalan Jokowi sebelumnya, sudah terlalu banyak. Sama seperti Gus Dur saat dijatuhkan, Bulog Gate dan Brunei Gate hanyalah pintu saja bukan penyebab utama. Sebab utamanya, adalah kehendak politik MPR yang saat itu dipimpin Amien Rais. Yang perlu diperhatikan, legacy seorang Amien Rais yang mampu menjatuhkan dua Presiden sekaligus, Soeharto dan Gus Dur, tidak dapat dianggap remeh. Apalagi, kekuatan intelektual Muhammadiyah justru menjadi faktor utama terjadinya dinamika perubahan dalam setiap sejarah berbangsa. Jadi, omongan Mahfud MD yang menyebut Pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan Jokowi, atau karena ada dukungan NU terhadap Jokowi, hanyalah basa-basi untuk menguatkan psikologi kekuasaan yang saat ini telah rapuh, keropos, sadar tidak memiliki basis dukungan rakyat kecuali dari para buzzer. Atau bahasa sederhananya, justru konfirmasi kegelisahan Mahfud atas potensi kejatuhan Jokowi. Apalagi, statement seorang Said Aqil Siradj dalam menjaga kekuasaan rezim sangat dinamis. Sang kiyai, setiap saat dapat bermanuver bersama rakyat dan ikut menggerogoti legitimasi kekuasaan Jokowi. Al hasil, pernyataan Said Aqil Siradj meskipun dinisbatkan kepada NU, tetap saja tak dapat menjadi garansi untuk menjaga kekuasaan Jokowi. Politik sangat dinamis, politisi dan partai akan selalu memiliki alasan jika setiap saat pergi meninggalkan Jokowi. [].
Menpan RB: ASN Harus Ikuti Perintah Presiden Soal Penanganan COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. "ASN harus tegak lurus mengikuti perintah dari pemerintah pusat, khususnya arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk menegakkan disiplin dalam kehidupan dan tugas sehari-hari," kata Tjahjo di acara Launching Core Values and Employer Branding Aparatur Sipil Negara secara daring, Selasa. Seluruh ASN di kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah harus bekerja sama dengan TNI, Polri, dan elemen masyarakat lain dalam mengikuti anjuran pemerintah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. "ASN di seluruh tingkatan harus ikut bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya untuk memelopori, menggerakkan, dan mengorganisasi lingkungan masyarakat dalam mengikuti setiap perintah dan anjuran pemerintah pusat maupun kepala daerah," jelasnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang menyampaikan sambutannya secara virtual mengatakan seluruh ASN yang bertugas di mana pun harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama. "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama dan mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," kata Presiden. Presiden mengingatkan seluruh ASN di instansi pusat dan daerah untuk meninggalkan egoisme masing-masing dan harus meningkatkan kolaborasi lintas sektor. "Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," ujar Presiden. (sws)
Ketua DPD Apresiasi Pabrik Rokok di Malang Terapkan Prokes Ketat
Malang, Jawa Timur, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kepada pabrik rokok CV Sayap Mas Nusantara di Kabupaten Malang, karena mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Malang, Jawa Timur, Selasa, LaNyalla mengatakan bahwa dengan penerapan prokes ketat, pabrik yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, itu, mampu mempertahankan produksi. "Ini sudah bagus, karyawan masih bisa bekerja dengan prokes ketat. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, penerapan 'social distancing' dan menyediakan tempat cuci tangan. Apalagi menurut informasi, seluruh karyawan di sini sudah divaksin," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, keputusan perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat turut membantu karyawan untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, Pemlik CV Sayap Mas Nusantara, Sulaiman, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua DPD RI di pabrik rokok miliknya. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri di masa pandemi seperti ini. Dengan jumlah pekerja yang mencapai 1.500 orang, CV Sayap Mas Nusantara telah menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghidupan. Menurut Sulaiman, sebagian pekerja pabrik rokok tersebut adalah masyarakat sekitar yang didominasi perempuan. "Pabrik rokok yang berdiri sejak tahun 2016 memiliki 1.500 karyawan, 70 persen adalah karyawan perempuan untuk tenaga giling dan linting. Dalam sehari, pabrik kami mampu memproduksi 385.000 batang SKT," ujarnya. Selama pandemi, ia berupaya agar proses produksi tetap berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, yakni memakai marker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas saat bekerja. "Kami tetap produksi pada masa pandemi, hanya saja saat PPKM distribusi pengiriman kami menurun, tersendat hingga turun sebesar 10 persen akibat banyaknya penyekatan," katanya. Ia menambahkan padahal pengiriman rokok produksi pabrik tersebut tidak hanya di wilayah Jawa Timur tetapi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan NTB. "Kami tidak bisa kirim lewat darat kalau lewat kargo bisa tetapi tetap ada pengurangan," tambahnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang dan melihat kondisi di lapangan, serta memberikan kemudahan berusaha pada masa pandemi. Tercatat, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Malang ada sebanyak 8.423 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 4.483 orang dilaporkan sembuh, 374 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (sws)
Tjahjo Tetapkan 27 Juli Sebagai Hari Jadi Kemenpan RB
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menetapkan Hari Jadi Kemenpan RB untuk diperingati setiap tanggal 27 Juli setiap tahun. "Penetapan ini sejalan dengan tanggal pembentukan Bapekan (Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara) pada 27 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno," kata Tjahjo di acara Launching Core Values and Employer Branding Aparatur Sipil Negara secara daring, Selasa. Tjahjo mengatakan pembentukan Bapekan merupakan momen bersejarah karena menjadi lembaga negara yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi. "Momentum ini juga kami pandang menjadi momentum sejarah yang memiliki nilai historis tinggi sebagai titik tolak perjalanan bangsa dan peran PAN RB dalam pemerintah dan pembangunan nasional," jelasnya. Terlebih lagi, tambahnya, visi dan misi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menempatkan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya ASN di Indonesia. "Ini menempatkan reformasi birokrasi dan pendayagunaan sebagai bagian dari tiang untuk percepatan kualitas sumber daya ASN kita, baik di pemerintah pusat sampai di daerah," katanya. Oleh karena itu, Tjahjo mengatakan pada tanggal 27 Juli dipilih sebagai Hari Jadi Kemenpan RB sebagai salah satu episentrum reformasi birokrasi daerah. "Momen yang spesial ini, kami teguhkan komitmen kuat kami untuk melakukan akselerasi transformasi dan siap menjadi Kemenpan RB sebagai salah satu episentrum reformasi birokrasi di Indonesia," ujarnya. Dalam acara secara virtual itu, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap ASN harus memiliki orientasi yang seragam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Presiden. Presiden mengingatkan seluruh ASN di instansi pusat dan daerah untuk meninggalkan egoisme masing-masing dan harus meningkatkan kolaborasi lintas sektor. "Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," ujar Presiden. (sws)
Anggota DPR RI: Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi
Jakarta, FNN - Anggota DPR Andreas Hugo Pareira meminta agar kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 jangan sampai dipolitisasi oleh pihak mana pun. Anggota Fraksi PDIP di DPR Andreas Hugo Pareira dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengatakan Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat pun perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi. "Apa pun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas. Andreas mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif COVID-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ucap Andreas. Sedangkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partai-nya tegas menolak pengibaran bendera putih. Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," ujar Jazilul Fawaid. Menurut Jazilul polisi bisa mengusut motif dan pelaku tindakan tersebut jika aksi pengibaran bendera putih itu dinilai meresahkan. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan juga kontraproduktif. "Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," ucap-nya. Anggota Fraksi Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai kalau tindakan pengibaran bendera putih itu merupakan ekspresi menolak PPKM, maka artinya masih ada masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik soal kebijakan. Sementara, saat ini lanjut dia sudah ada penyesuaian-penyesuaian di PPKM untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil. Bobby mengatakan ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum kalau pengibaran bendera putih itu ternyata sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM. Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM dalam memutus penyebaran virus. Kemudian, Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi, bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari Pemerintah. "Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," ujar Bobby. (sws)
DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Baru Kebijakan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat dalam kebijakan penyesuaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. "Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya, aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menilai, pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Menurut dia, pemerintah juga harus menjelaskan terkait teknis pengawasannya, apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana sehingga harus dijelaskan secara rinci. "Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di masyarakat, saya khawatir justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," ujarnya. Selain itu menurut dia, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya, lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Dia mencontohkan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu mendirikan dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri. "Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini," tutur-nya. Sebelumnya, Puan meminta pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. "Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," ujarnya. Dia menilai, penyesuaian kebijakan yang sering dilakukan pemerintah terkait kebijakan PPKM harus mendapat dukungan, atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Menurut dia, potensi penurunan kepercayaan tersebut harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga melalui proses yang bisa dipercaya masyarakat. (sws)
Legislator: Satgas COVID-19 Penajam Harus Tegas Agar PPKM Efektif
Penajam, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus tegas agar pengetatan PPKM bisa berjalan efektif, kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Wakidi. "Pemerintah kabupaten harus terapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) secara tegas," ujarnya, di Penajam, Selasa. Masih banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, katanya, yang melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti penyelenggaraan pesta pernikahan. Padahal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran wabah virus corona. "PPKM harus dilakukan dengan tegas agar tidak berpotensi menimbulkan kelompok penularan COVID-19 di wilayah Penajam Paser Utara," kata Wakidi. "Pemerintah kabupaten segera melakukan langkah-langkah terkoordinasi agar penyebaran virus corona menurun," tambahnya. Periode bulan Januari hingga Juli 2021 di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat ada 2.551 kasus COVID-19, sembuh 1.383 orang, dan meninggal dunia 98 orang. Pasien terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung sebanyak 42 orang. Sementara 1.028 pasien positif virus corona lainnya melakukan isolasi mandiri, baik di tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di rumah. (sws)
POPULER
