POLITIK
Pengamat Apresiasi Alih Fungsi Fasilitas Kemhan Jadi RS COVID-19
Jakarta, FNN - Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengalihfungsikan fasilitasnya menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. "Sejak awal pandemi saya sebenarnya sudah menyarankan mobilisasi sumber daya maupun sarana prasarana nasional sebagai solusi dan antisipasi kebutuhan dalam keadaan darurat," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Saat ini, menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga tenaga kesehatan. "Ini yang perlu solusi lain, seperti mobilisasi sumber daya manusia supaya tenaga kesehatan benar-benar fokus pada penanganan pasien, tidak lagi direpotkan oleh persoalan administratif dan lain-lain," ujar Khairul Fahmi. Kemhan, lanjut dia, dapat melakukannya dengan memobilisasi komponen pendukung pertahanan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional (UU PSDN). Senada dengan itu, Peneliti Senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis mendukung penuh langkah Prabowo yang memutuskan mengubah lokasi-lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemhan menjadi rumah sakit darurat pasien COVID-19. Pembukaan rumah sakit darurat bisa membantu kekurangan tempat tidur atau fasilitas kesehatan yang mengalami tekanan akibat melonjaknya penderita COVID-19. Selain menambah fasilitas kesehatan darurat, Kemhan perlu memastikan tenaga kesehatan. Saat ini, sejumlah fasilitas Kemhan dialihfungsikan menjadi RS darurat COVID-19 yaitu Gedung Pusdiklat Manajemen Pertahanan (Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu Jakarta Selatan. Ada pun Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mess stand by force di IPSC Sentul Bogor akan dijadikan lokasi RS darurat. Dengan demikian ada total 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien COVID-19 se-Jabodetabek. Fasilitas tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien COVID-19 bergejala sedang dan dilengkapi tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. Untuk tenaga kesehatan tambahan, Kemhan telah mengerahkan komponen pendukung yang telah memiliki keahlian yakni dokter umum, perawat, apoteker, pranata laboratorium, radiografer, dan lain-lain. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa para komponen pendukung kesehatan tersebut sudah bekerja di fasilitas kesehatan yang ada lebih dari satu tahun. (sws)
Kasad Tekankan ke Jajaran agar Program Komcad Terlaksana dengan Baik
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan kepada seluruh jajaran agar program Komponen Cadangan (Komcad) bisa terlaksana dengan baik. Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD, diterima di Jakarta, Jumat, menekankan agar jajaran merencanakan semuanya dengan baik dan terstruktur sehingga anggaran dana yang diberikan untuk program tersebut terserap dengan baik. Menurut Kasad program Komcad tersebut merupakan program Kementerian Pertahanan RI, termasuk anggarannya. “Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kepercayaan, jangan sampai kita kemudian tidak atau mengecewakan yang memberikan kepercayaan dan ini harus di kontrol,” kata Kasad kepada seluruh jajarannya. Kasad menggelar rapat bersama jajaran terkait pelaksanaan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu pendidikan Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat untuk memastikan program tersebut berjalan baik. Peserta pendidikan Komcad untuk tahun anggaran 2021 berjumlah 2.500 peserta dengan rencana lama pendidikan 3 bulan dan dilakukan di 6 Kodam. Komcad adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan bersifat sukarela yang mana penggunaan Komcad hanya pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Untuk menyukseskan program tersebut, Kemhan RI memberikan dukungan anggaran dana dan kendaraan yang digunakan para pelatih melaksanakan bimbingan para peserta Komcad. (sws)
Kemendagri Minta Pemda Fokus Inovasi di 6 Area
Jakarta, FNN - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih fokus pada 6 area inovasi. “Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih fokus pada 6 area inovasi, yaitu inovasi administrasi pemerintahan, inovasi manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosial," kata Fatoni Ketika menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021 di dalam jaringan (daring) yang dirilis, Jumat. Menurut Fatoni, hasil inovasi yang optimal dapat meningkatkan kualitas serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap Indeks Inovasi Daerah dapat terus ditingkatkan. “Saat ini inovasi bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan dasar guna menghasilkan pelayanan publik yang profesional,” kata Fatoni menekankan pentingnya inovasi bagi pemerintah daerah. Penerapan inovasi di bidang administrasi, menurut Fatoni, dapat dilakukan dengan mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntable. Selanjutnya, Pemda juga dapat melahirkan inovasi di area manajemen, guna melakukan pembaruan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. “Inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak, juga perlu diterapkan pemerintah daerah,” kata Fatoni. Fatoni menambahkan, peningkatan inovasi juga dapat dilaksanakan di area inovasi frugal. Terobosan tersebut memungkinkan Pemda menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah tersebut diyakini akan menunjang kinerja pemda lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. “Di era digital seperti saat ini, penting bagi pemda untuk fokus juga pada area inovasi teknologi,” kata Fatoni. Menurut Fatoni, pemda dapat mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi. “Selain itu, jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi di area sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif.” Salah satu daerah yang menurut Fatoni dapat menginspirasi daerah lain adalah Provinsi Aceh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan Provinsi Aceh untuk menempati peringkat 16 dengan predikat sangat inovatif pada tahun 2020, setelah sebelumnya berada di posisi 34 pada tahun 2019. “(Saya) mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan inovasinya,” kata Fatoni ketika mengacu pada capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh. (sws)
Habib Milenial: Waspadai Penyebaran Virus Radikalisme di Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Habib Husein Ja’far Al Hadar M Ag yang juga dikenal sebagai Habib Milenial mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus radikalisme dan terorisme yang tidak kalah berbahayanya dengan virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. “Di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini, justru gerakan-gerakan terorisme secara sunyi dan senyap bisa melakukan koordinasi atau bahkan ancaman-ancaman yang serius. Karena itu kita harus tetap waspada dengan terus melakukan berbagai upaya-upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar Habib Husein Ja’far Al Hadar di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat. Sehingga, menurut dia, sudah sepatutnya menggalang solidaritas saat ini bukan hanya terhadap teror wabah virus COVID-19 tetapi juga teror virus radikalisme dan ekstremisme yang selama ini terus mengancam di sekitar kita. Karena kelompok radikal dan intoleran ini terus melakukan paparan kepada masyarakat dengan memasukkan paham radikalisme dan ekstremisme. “Maka kuncinya adalah memapar balik mereka dengan konten-konten yang antiradikalisme dan terorisme ataupun ekstremisme melalui konten-konten toleransi, konten-konten perdamaian dan lain sebagainya,” tutur pria yang akrab disapa Habib Milenial tersebut. Dirinya meyakini bahwa kelompok moderat yang ada saat ini pasti akan menang. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan penuh cinta. Menurut Habib Ja’far, kuncinya adalah memapar masyarakat dengan konten-konten toleran dari contoh kegiatan sehari-hari. Lebih lanjut, pria kelahiran Bondowoso, 21 Juni 1988 ini menyebut bahwa semua pihak barus bersama-sama membagikan konten-konten yang sudah ada tentang toleransi sampai pada titik, suatu hari kita ketika ada foto seorang pendeta berjalan dengan seorang Ustaz nggak lagi viral karena itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Justru menjadi hal yang biasa melihat perbedaan dihadapi dengan toleransi dan penuh perdamaian. Magister Tafsir Qur’an dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengajak agar semua pihak bersama-sama memenuhi media sosial dengan konten-konten yang toleran. Konten-konten tersebut merupakan vaksin bagi masyarakat melawan paparan radikalisme dan ekstremisme. Selain itu, Habib Ja’far mengungkapkan bahwa sebetulnya para pemuka agama, pemerintah serta organisasi keagamaan dapat turut serta melakukan vaksinasi terhadap virus radikalisme ini. Karena mereka memiliki semua infrastruktur sampai tingkat yang paling bawah. Ia mencontohkan NU, Muhammadiyah ataupun Robito Alawiyah yang memiliki cabang sampai ranting, minimal sampai tingkat Kabupaten/Kota, “Maka gunakan semua infrastruktur yang ada itu untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai ideologi yang pro-NKRI, yang pro kepada keberagamaan yang morderat dan Cinta Damai,” ujarnya. (sws)
Presiden Jokowi Bagikan Paket Obat dan Sembako ke Warga Jakarta Utara
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo membagikan paket obat dan sembako kepada warga di Jakarta Utara, Kamis (15/7) malam. Dalam video di channel Sekretariat Presiden yang diunggah pada Kamis (15/7) malam, Presiden Jokowi tampak mendatangi rumah warga di gang kecil dengan mengenakan masker, sarung tangan hitam, kemeja putih yang dibalut dengan jaket cokelat muda, serta celana hitam. Dalam keterangan video disebutkan waktu kunjungan adalah pukul 20.52 WIB, Presiden pun tampak ditemani Paspampres. "Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh yang sudah disiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog," kata Presiden Jokowi di Kampung Sunter Agung, Jakarta. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat kepada masyarakat. "Kedua, saya juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan paket 1, paket 2 yang gejala sedang dan paket 3, yang pada awal ini akan membagikan 300.000 paket obat itu," kata Presiden. Menurut Presiden, pada pekan depan akan diteruskan penyaluran paket obat kedua juga sebesar 300.000 paket. "Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan, vitamin, dan suplemen masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran COVID-19," ungkap Presiden. Warga Sunter Agung yang menerima paket sembako dari Presiden Jokowi bernama Sugiharto dan Karsini mengaku senang mendapat bantuan. "Tidak tahu kirain bukan Pak Jokowi saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini, alhamdulilah, Presiden datang ke sini lihat warga melihat masyarakat lingkungan sini. Terima kasih banyak," kata Karsini. Ia pun berharap COVID-19 berangsur-angsur menghilang. "Inginnya tidak ada lagi deh corona gitu, ingin sehat semua, kumpul keluarga, ketemu, ingin aman kaya dulu lagi, enggak ingin ada wabah-wabah kaya begini penyakitnya pada hilang," ucap Karsini yang saat didatangi Presiden Jokowi sudah memakai masker. Warga Sunter Agung lain yang juga didatangi Presiden Jokowi, yaitu Susanti juga mengaku seperti mendapatkan rezeki karena didatangi Presiden Jokowi. "Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba Pak Jokowi dateng ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata bener-benar Pak Presiden. Tidak menyangka, mungkin rezeki saya kali, ya, mungkin mau dapat rezeki apa begitu. Terima kasih banyak, ya, Pak atas perjuangan Bapak selama ini, saya tahu mungkin tidak gampang untuk Bapak mimpin negara di tengah masalah seperti ini," kata Susanti. Pemerintah telah meluncurkan 300.000 paket obat dan vitamin yang dibagikan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali pada hari Kamis (16/7). Pemerintah membaginya menjadi tiga paket, yaitu paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG; paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman; dan paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Program tersebut rencananya dilanjutkan oleh warga di luar Pulau Jawa dengan jumlah sama sebanyak 300.000 paket. (sws)
Ketua DPD: Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Bebani Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang direncanakan sampai enam minggu, jangan sampai menambah beban rakyat. "Kami sangat mengerti PPKM darurat untuk menekan laju kasus COVID-19. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terkena imbas kebijakan ini," kata LaNyalla lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan rencana itu secara matang agar tidak banyak perekonomian warga yang terdampak. "Soal diperpanjang atau tidak, perlu dikalkulasi segala sesuatunya dengan baik, jangan sampai kondisi rakyat di bawah semakin sulit," tegas dia. Menurut LaNyalla, pertimbangan penting lainnya yang perlu dipikirkan pemerintah selain mengatasi krisis kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha informal dan pekerja harian. "Kita tahu pedagang kaki lima sangat kesulitan. Begitu juga ojek online, pelaku usaha UMKM dan pekerja informal sangat memprihatinkan. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengusaha pusat perbelanjaan atau mal yang punya ratusan sampai ribuan karyawan," sebut LaNyalla. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak perekonomian rakyat yang dapat semakin terpuruk jika PPKM darurat diperpanjang sampai enam minggu. Namun, jika opsi itu jadi satu-satunya cara menekan laju penyebaran COVID-19, maka pemerintah wajib menyiapkan jaring pengamanan sosial dengan baik, kata LaNyalla. Proses pelayanan kesehatan juga harus memadai dan efektif sehingga angka kematian dapat berkurang. Ia mengusulkan sebelum perpanjangan itu diputuskan, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas PPKM darurat yang telah berjalan di wilayah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. "Pergerakan kasus positif COVID-19 seperti apa? Lalu, dampak terhadap ekonomi juga penyaluran bantuan sosial sudah dilakukan dengan tepat dan cepat atau belum," ujar dia. Ia pun berharap pemerintah dapat jujur dan objektif melihat berbagai data dan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM darurat. "Kami berharap kebijakan yang nantinya diambil tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi," tambah LaNyalla Mattalitti. (sws)
Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua Jadi UU
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 di Jakarta, Kamis. Pengesahan itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan rapat setelah ia meminta persetujuan 492 peserta Rapat Paripurna yang hadir secara langsung dan virtual. Para peserta rapat kompak memberikan persetujuannya dan Sufmi pun mengetok palu tanda RUU Otsus Papua disahkan sebagai Undang-Undang. Proses pengesahan itu turut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Setidaknya ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua, yang terdiri dari perubahan pada 18 pasal dan penambahan dua pasal baru, kata Ketua Tim Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun saat menyampaikan laporan kerja Tim Pansus pada Rapat Paripurna. “RUU ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat,” terang Komarudin. Ia menjelaskan UU Otsus yang baru itu memberi ruang yang luas bagi Orang Asli Papua untuk berkiprah dalam politik, serta lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota (DPRK). “Saya hitung sekitar 250 kursi (untuk OAP, Red.) untuk seluruh (DPRK) kabupaten dan kota di Papua,” sebut Watubun. UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30 persen untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK. Dalam kesempatan itu, Komarudin turut menyampaikan poin-poin perubahan lainnya yang mencakup peningkatan alokasi Dana Otsus, skema baru pencairan Dana Otsus, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Papua, pembentukan Badan Khusus Pembangunan Papua, dan pemberian tenggat waktu penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Otsus yang baru selama 90 hari setelah beleid itu diundangkan. (sws)
DPR Gelar Paripurna Ambil Keputusan RUU Otsus Papua
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/7) dengan salah satu agendanya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). "RUU Otsus Papua merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Puan juga direncanakan akan menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Dia mengatakan, selama Masa Persidangan V tersebut, DPR telah banyak melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas konstitusional. "Selama masa persidangan ini telah banyak kegiatan untuk menjalankan tugas konstitusional DPR yang telah dilakukan, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19," ujarnya. Agenda lain rapat paripurna DPR tersebut adalah pertama, penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah. Kedua, laporan Komisi VII DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test" terhadap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Ketiga, persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, ada penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap sejumlah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dan penetapan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Rapat Paripurna DPR tersebut akan dimulai pukul 10.30 WIB dan akan dihadiri anggota DPR secara virtual serta fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (sws)
Anggota DPR: Perpanjangan PPKM Dibarengi Pengawasan Ketat Pemerintah
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. "Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi," kata Luqman Hakim di Jakarta, Kamis. Dia menilai apabila pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan maka sebaiknya PPKM Darurat di Jawa-Bali tidak perlu diperpanjang sehingga perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian COVID-19. Luqman meminta pemerintah harus mengevaluasi secara jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli. "Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana," ujarnya. Selain itu menurut dia, beberapa tempat perbelanjaan tetap buka seperti hari-hari biasa, meskipun bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan Luqman juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat. "Saya melihat semua itu, tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Sebelunmya, pada tanggal 7-11 Juli, saya memantau beberapa daerah di Jawa Tengah, juga melihat hal serupa," katanya. Dia mengatakan memang terjadi penurunan mobilitas warga dalam kebijakan PPKM Darurat namun tidak sebanding dengan laju penularan COVID-19. Menurut dia, harus diakui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan dan tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Politisi PKB itu menilai yang utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun; kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. "Ketiga, banyak daerah yang tidak memberi penjelasan clear mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung," katanya. (sws)
Mobil Mana Mobil?
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Ketika tidak terealisasi program nasional, maka yang disorot adalah mobil yang bernama Esemka. Esemka yang dijanjikan Esemka yang dipergunjingkan. Esemka menjadi tersangka. Dibalik tersangka ini yang benar-benar bersalah yang diyakini masyarakat adalah sang walikota Solo, Jokowi. Mobil mana mobil ? Dalam kasus PPKM-50 (Peristiwa Pembantaian KM-50) persoalan mobil ini mengemuka. Ada tiga mobil yang semestinya muncul menjadi tersangka, tetapi orang atau pejabat yang sebenarnya bersalah tetap sembunyi. Penunggang mobil-mobil itu adalah "pembunuh" lain dari enam anggota pengawal HRS. Ketiga mobil yang dimaksud adalah Avanza hitam B 2739 PWQ, Avanza silver B 1278 KJD, dan mobil "komandan" Land Cruiser hitam. Kisah drama tembak menembak (tepatnya penembakan mobil Chevrolet Spin) terjadi di jalan internasional menuju gerbang tol Karawang Barat. Itu dilakukan oleh penumpang mobil Avanza B 2739 PWQ dan Avanza B 1278 KJD yang sangat mudah untuk diidentifikasi. Merekalah yang patut diduga kuat membunuh dua orang anggota laskar yaitu di area menuju Km 50 atau dibunuh di rest area Km 50 itu sendiri. Kedua mobil Avanza tersebut tidak diakui sebagai mobil Kepolisian karenanya inilah bukti nyata akan keterlibatan institusi lain itu. Komnas HAM merekomendasikan pengusutan dan penegakan hukum atas para penumpang kedua mobil Avanza tersebut. Proses peradilan semestinya tidak bisa mengabaikan fakta penting ini. Menutupi sama saja dengan bermain sandiwara boneka. Mobil ketiga adalah Land Cruiser hitam. Banyak saksi menyatakan merekalah komandan operasi yang menewaskan keenam anggota laskar pengawal HRS. Setelah menerima arahan dari komandan inilah maka masing masing unit bergerak dan pembantaian pun terjadi. Meninggal dengan luka penganiayaan yang selayaknya dilakukan di satu tempat tertentu, bukan di mobil yang sedang bergerak. Mobil mana mobil ? Layak untuk dipertanyakan. Semestinya pengusutan dimulai dan diutamakan pada aparat penumpang tiga mobil yang maha penting ini, bukan hanya aparat yang mengendarai mobil B 1519 UTI yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi satu diantaranya kini telah dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan. Misterius. Sesungguhnya sayang Komnas HAM tidak mampu menguak hal mudah ini, atau sebenarnya Komnas HAM mengetahui tetapi takut mengemukakan, dengan alasan kasus ini bukan soal penegakan hukum melainkan operasi intelijen, kepentingan politik kekuasaan. Adapun mobil-mobil itu adalah bukti operasi. Jika tetap menutup para penumpang tiga mobil penting tersebut, maka ketiga mobil tersebut akan menjadi mobil hantu. Sama dengan mobil Esemka yang menghilang bagai hantu. Jadinya lucu seperti film kartun Upin Ipin dalam episode "Upin Ipin bertemu mobil hantu, Ipin takut !". Ipin takut. Dasar negeri Upin Ipin. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
POPULER
