POLITIK
Hijrah Bukan Lari, tapi Konsolidasi
By M Rizal Fadillah SEBENTAR lagi bulan Muharam sebagai tanda pergantian tahun dalam kalender Islam. Dasar penetapan tahun baru adalah hijrah Nabi, bukan kelahiran atau wafatnya. Hijrah adalah pilihan tepat karena dimensinya adalah perjuangan. Titik balik kegemilangan sejarah Islam di masa awal pergerakan keumatan. Banyak yang keliru dengan menyatakan bahwa hijrah adalah lari dari medan da'wah di Makkah. Anggapan ini hanya semata melihat pada kondisi ketidakberdayaan. Ternyata tidak, Rosulullah memerintahkan hijrah dengan didahului adanya Bai'atul Aqabah yakni kesiapan warga Madinah (Yastrib) yang bersumpah untuk menerima dan berjuang bersama. Hijrah adalah konsolidasi kekuatan. Lima hal yang menandai konsolidasi, yaitu : Pertama, berjuang dengan strategi. Sejak mendahulukan umat bergelombang untuk berangkat ke Madinah, siasat "deception" mengganti posisi diri oleh Ali bin Abi Thalib, bergerak ke selatan Gua Tsur mengecoh dugaan ke utara, hingga berjalan "zig-zag" di jalur menuju Madinah adalah contoh bahwa hijrah itu berstrategi. Kedua, membangun kekuatan atas dasar persaudaraan (fraternite, ukhuwah). Sejak di Jabal Tsur persaudaraan dengan Abu Bakar Shiddiq, lalu membangun "persaudaraan dua-dua" (akhowain fillah), hingga persaudaraan kolektif Muhajirin dengan Anshor adalah upaya untuk membangun kekuatan "ukhuwwah qiwwamul quwwah" (persaudaraan adalah tonggak kekuatan). Ketiga, membangun markas besar pengelolaan perjuangan yakni Masjid. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat ibadah terapi juga markas pengelolaan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nabi menerima tamu kenegaraan dan mengomando pasukan dari Masjid. Masjid adalah pusat peribadahan dan kebudayaan. Keempat, hijrah mengokohkan kepemimpinan kenabian, mempersatukan seluruh elemen strategis, membangun komitmen konstitusional "Piagam Madinah", serta merencanakan "revolusi tanpa darah" Futuh Makkah. Membersihkan Makkah dari kekotoran dan kezaliman. Kelima, hijrah itu konsolidasi untuk mengobarkan semangat jihad menegakkan agama dalam membangun peradaban berbasis iman. Paket tak terpisahkan dalam memenangkan dan mensukseskan misi keagamaan adalah beriman, berhijrah, dan berjihad (QS Al Anfal 74). Jadi, hijrah bukan lari melainkan konsolidasi sebab lari dari medan juang itu terlarang dan termasuk salah satu dari dosa besar di samping syirik, dukun sihir, membunuh, makan riba, makan harta yatim, dan menuduh zina. Nabi dan para sahabat melakukan konsolidasi di Madinah untuk mengembangkan da'wah agar lebih efektif dan kualitatif. Tahun baru Islam yang dimulai beberapa hari ke depan bulan Muharam adalah momentum umat Islam untuk melakukan konsolidasi. Bersatu dan mengokohkan persaudaraan, menata kepemimpinan dan memperkuat strategi pemenangan. Hijrah adalah jalan untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan membersihkan kemunafikan. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Partai Gelora Gunakan Medsos Beri Pendidikan tentang COVID-19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan partainya mengembangkan penggunaan media sosial (medsos) untuk memberikan pendidikan tentang pandemi COVID-19 kepada masyarakat. "Saat ini kami berpartisipasi dalam program informasi edukasi tentang pandemi COVID-19. Kami lakukan dengan pendekatan keagamaan, medis, dan sosial," kata Mahfuz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Mahfuz mengklaim dengan program tersebut ikut meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap Partai Gelora. Hal itu terlihat dari hasil Lembaga Survei Suara Milenial Institute, dimana elektabilitas Partai Gelora sebagai partai baru mencapai 1,5 persen dan menggeser elektabilitas beberapa partai lama. "Angka 1,5 persen sebagai bukti bahwa kerja struktur dan anggota partai berjalan semakin efektif," ujar Mahfuz. Selain itu, kata dia, beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, Parameter Politik Indonesia, dan Rekode Research Center menilai pengenalan atau popularitas dan elektabilitas Partai Gelora tertinggi di antara partai-partai baru. Dalam situasi pandemi, kata Mahfuz, tidak mudah untuk melakukan konsolidasi apalagi bagi partai baru. Mayoritas kader Partai Gelora adalah anak muda dengan berbagai latar belakang, termasuk dari sejumlah partai lama. Menurut Mahfiuz, struktur Partai Gelora secara nasional sudah hampir rampung. Partai Gelora sudah memiliki kepengurusan 100 persen di tingkat DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota), dan DPC (kecamatan) sebanyak 80 persen. "Akhir tahun ini akan kami tuntaskan 100 persen atau 7.235 DPC," kata Mahfuz. Ada pun jumlah kader saat ini lebih dari 300 ribu orang dengan angka pertumbuhan jumlah anggota sangat progesi, mencapai 2.000 orang per hari. (sws)
Gelora, Partai Baru dengan Elektabilitas Tertinggi
Jakarta, FNN - Partai Gelora Indonesia (Gelora) besutan Anis Matta menjadi partai baru dengan elektabilitas tertinggi. Lembaga survei Suara Milenial Institute dalam rilisnya Jumat (30/7) memaparkan data, Gelora berada di deretan teratas partai-partai baru. Elektabilitasnya bahkan mengalahkan sejumlah partai lama. “Alhamdulillah, ini bisa menjadi pendorong semangat bagi para kader agar bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat,” ujar Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta Sabtu (31/7). Dalam situasi pandemi, kata Mahfuz, tidak mudah untuk melakukan konsolidasi apalagi bagi partai baru. “Saya bersyukur semua itu tidak dianggap sebagai hambatan bagi para kader,” tambahnya. Mayoritas kader Partai Gelora adalah anak-anak muda, dari berbagai latar belakang, termasuk dari berbagai partai lama. Mereka mengusung semangat kolaborasi di tengah pembelahan masyarakat yang sangat parah saat ini. Survei elektabilitas partai ini dilaksanakan selama sepekan 15-22 Juli dengan total responden sebanyak 1.000 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling melalui telefon. Margin of error 3,01 persen, dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei menunjukkan partai-partai lama mengalami penurunan elektabilitas. Partai Gelora memperoleh 1,5%, hampir dua kali lipat dibandingkan partai umat 0,8%, Masyumi Reborn 0,4%. Elektabilitas Gelora bahkan mengalahkan partai-partai lama, Berkarya 0,5%, Hanura 0,4%, PBB 0,3 %, Garuda 0,2%, dan PKPI 0,1%. Hasil survei yang dilakukan oleh Suara Milenial Institute itu hasilnya tidak berbeda jauh dengan survei yang pernah dilakukan oleh Rekode Research Center (RRC). Awal Juni lalu dalam rilis hasil surveinya, RRC juga menyatakan Partai Gelora sebagai partai baru dengan elektabilitas tertinggi. Pada survei yang dilaksanakan tanggal 26 April- 8 Mei 2021 dengan responden sebanyak 1.200 orang dari 34 propinsi, Gelora juga menjadi partai baru terpopuler dan paling diminati untuk dipilih. Dari total 1.210 responden ada sebanyak 190 responden atau 15,7% menyatakan belum/tidak memilih partai-partai yang ada. Dari total responden yang belum/tidak memilih tersebut mereka menyatakan tahu Partai Gelora (32,1%), Partai Umat (30.0%), Partai Masyumi Reborn (30.0%) dan Partai Hijau (9.5%). Sementara yang tertarik memilih Partai Gelora (14.2%), Partai Umat (10.5%), Partai Masyumi Reborn (10.0%), dan Partai Hijau (9.5%). “Data survei tersebut menunjukkan partai-partai baru punya peluang untuk tampil. Angka Undiceded Voters masih cukup besar,” ujar Project Manager RRC Lisdiana Putri. (end)
Menteri Tjahjo: Inovasi Pelayanan Publik Harus Terus Bertransformasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan inovasi pelayanan publik harus terus bertransformasi seiring perubahan dan tantangan zaman. “Inovasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus bertransformasi dan terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Penyebaran inovasi melalui replikasi dan keberlanjutan harus menjadi perhatian dalam pengembangan inovasi pelayanan publik," kata Menteri Tjahjo pada acara penyampaian top inovasi pelayanan publik terpuji KIPP 2021 di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan inovasi tidak hanya menuntut kebaruan tapi harus bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terlebih, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, sejak 2014, kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) telah memicu pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat menciptakan inovasi. Ajang tahunan tersebut telah melahirkan ribuan inovasi yang telah menyejahterakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Kementerian PANRB berkomitmen melakukan percepatan dan upaya luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, serta cara baru terutama dalam meningkatkan inovasi di lingkup instansi pemerintah untuk mencapai visi reformasi birokrasi. Bagi Menteri Tjahjo, KIPP bukan sekadar kompetisi atau lomba tahunan untuk mencari pemenang. KIPP bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah, memberi apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan. KIPP juga bertujuan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Menteri Tjahjo menegaskan, inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan dan inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan. Dia meminta agar para inovator dan setiap instansi dapat saling melaksanakan studi tiru dan juga memanfaatkan satu data untuk dapat saling bersinergi demi terwujudnya percepatan pembangunan pelayanan publik yang terstandar. (sws)
Anggota DPR Ajak Elemen Bangsa Berempati Warga Terkena Dampak Pandemi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengajak semua elemen bangsa untuk berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan cara memberikan bantuan terhadap warga. Ia kembali menggugah empati dari para wakil rakyat di DPR RI hingga DPRD tingkat I dan II, para menteri, dan pejabat pemerintahan untuk menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat. "Kita berempati, tetap berusaha berbagi dengan sesama, apalagi pada masa pademi ini masyarakat banyak yang terdampak. Walaupun sedikit, bisa terasa manis," kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Sebelumnya Junimart telah mewacanakan penyisihan 50 persen gaji tersebut untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dan PPKM dengan menyisihkan gaji selama 2 bulan dari gaji pada bulan Juli dan Agustus. Sebagai anak bangsa, kata dia, saat ini pantang hanya menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. "Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat," ujarnya. Selain itu, Junimart menyampaikan apresiasi kepada tim sukarelawan Junimart Girsang Center (JGC) yang bergotong royong menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM di 10 kabupaten/kota. Ia menyebutka ke-10 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. "Untuk kegiatan kali ini dimulai sejak 26 Juli 2021, tim relawan Junimart Girsang Center menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Sumut," ujarnya. Kegiatan tersebut, kata Junimart, telah dilakukan secara berkala sejak Mei 2020 sebagai rasa tanggung jawab moral kemanusiaan dengan penyaluran dimulai dari pembagian beras, penyemprotan desinfektan massal, pembagian masker, pembersih tangan, dan sembako. (sws)
KPU Kudus Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih
Kudus, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemutakhiran data pemilih karena data kependudukan sangat dinamis sehingga pemutakhiran harus secara rutin. Menurut anggota KPU Kabupaten Kudus Ahmad Kholil, hasil pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan melalui rapat pleno pada hari ini (29/7) secara daring tercatat sebanyak 613.325 pemilih. Dari jumlah sebanyak itu, kata dia, terdiri atas 301.707 laki-laki dan 311.618 perempuan. Penetapan dalam pleno tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Ketua KPU RI tanggal 21 April 2021 Nomor 366/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Selain itu, kata dia, rapat pleno juga menetapkan perubahan daftar pemilih berkelanjutan periode Juli berupa 47 pemilih tidak memenuhi syarat, tambahan pemilih baru nihil, dan 82 pemilih yang mengalami perubahan/perbaikan data. Dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dia berharap data pemilih di daerah ini selalu diperbarui. Selain itu, lanjut dia, ketika dalam waktu dekat digelar pemilihan umum, data pemilihnya sudah siap. Dalam rangka menjaga data pemilih tetap update, pihaknya siap menerima masukan dari masyarakat ketika ada keluarganya yang pindah alamat atau meninggal dunia. (sws)
Fasilitas Isoman Bagi Anggota DPR Menyakiti Hati Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai rencana Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan menggunakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota parlemen terpapar Covid-19 sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. "Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (29/7/2021). Menurut dia, kondisi sekarang sangat sulit karena warga yang terpapar Covid-19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit. Bahkan, belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Selain itu, dia menilai bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan gejala berat dan ada penyakit bawaan, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya. "Coba rasakan situasi darurat semacam ini, bagi masyarakat bawah yang terpapar Covid-19 situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Yanuar menilai agak memalukan apabila anggota DPR minta diberikan fasilitasi khusus untuk isoman di saat suasana rakyat sedang kesusahan. Menurut dia, anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri jika terpapar Covid-19 karena pasti paham apa yang harus dilakukan. Misalnya, mampu membeli obat-obatan sendiri dan bisa isolasi sendiri. Politisi PKB itu menilai, jika ada anggaran khusus untuk fasilitasi isoman anggota DPR, lebih baik disalurkan untuk kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan surat edaran bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang berisi informasi terkait penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan. Fasilitas karantina/isolasi mandiri tersebut diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, staf dan ASN di lingkungan DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19. Fasilitas isoman tersebut disediakan di dua hotel bintang tiga di Jakarta yaitu Hotel Ibis di Jalan Daan Mogot dan Hotel Oasis di Jalan Senen Raya. (MD).
Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jadi Sekolah Partai
Jakarta, FNN - Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dialihfungsikan menjadi gedung Sekolah Partai bagi para kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu. "Di sini nanti akan menjadi salah satu pusat pendidikan dan pelatihan tingkat pusat untuk para kader dan anggota partai. Para calon pemimpin dan pelayan masyarakat akan dididik dan dilatih sesuai dengan ideologi partai," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pendidikan dan pelatihan itu adalah krusial karena seperti pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Sekolah Partai adalah bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun oleh partai demi menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah, dan mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. "Di Sekolah Partai ini calon pengurus Partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah digemleng agar memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila, dapat mengambil inti sari sejarah kemerdekaan bangsa, dan memiliki spirit untuk membawa kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia," kata Kristiyanto. Secara khusus, lanjut dia, Megawati juga menginstruksikan agar dalam kurikulum Sekolah Partai juga diberi pemahaman tentang geopolitik dan bagaimana kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, Sekolah Partai juga melekat dengan disiplin. Disiplin ideologi, teori, organisasi, dan disiplin di dalam menjadikan rakyat sebagai sumber energi perjuangan partai. "Kader partai yang dididik dan terlatih di Sekolah Partai wajib memahami hakekat politik untuk turun ke bawah dan berpihak pada wong cilik," kata dia. Adapun sekolah partai ini terdiri dari sebuah aula besar, tiga ruang kelas pendukung, tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan dan ruang medis, kantin Mustika Rasa, serta ruang khusus bernama Soekarno Corner. "Kantin Mustika Rasa terinspirasi dari buku resep asli kuliner Indonesia, satu-satunya yang dibuat di era Bung Karno. Sedang Soekarno Corner adalah perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah perjuangan Bung Karno, dan bagaimana partai menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan bangsa," ujar dia. Sebuah lukisan khusus besar akan juga dipajang di salah satu bagian dari Sekolah Partai ini, isinya gambar para pemuka agama serta kepercayaan di Indonesia. Ini sebagai sebuah gambaran Indonesia yang beragam dan multikultur. Inilah kekayaan Indonesia yang harus terus kita jaga. Dia menambahkan, rencananya gedung Sekolah Partai ini akan diresmikan pada 22 Agustus 2021, yang ini terinspirasi dari peristiwa ketika sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 22 Agustus 1945, dimana beberapa keputusan bersejarah tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan Partai Nasional Indonesia. "PDI Perjuangan meyakini hanya dengan pendidikan politik dan kaderisasi berbagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kader partai dapat dilakukan. Sekolah Partai yang berjalan secara berjenjang, sistemik, dan visioner bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan adalah jawaban PDI Perjuangan guna memerbaiki seluruh kehidupan politik di Tanah Air," kata dia. (mth)
Mahfud dan NU Tidak Akan Bisa Menopang Jokowi Saat Rakyat Berkehendak
Oleh : Ahmad KhozinudinS (Sastrawan Politik "Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," [Mahfud MD saat menghadiri dialog virtual terkait penanganan Covid-19 bersama Said Aqil, Senin, 26 Juli 2021]. Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini senada dengan pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj. Namun Mahfud MD lupa, dahulu Gus Dur (Abdurahman Wahid) juga jatuh, walaupun dijaga NU dan pasukan berani mati Gus Dur, bahkan Mahfud MD juga ikut terpental dari kursi menteri seiring mentalnya Gus Dur dari posisi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Megawati mendapatkan 'Durian Runtuh' dari proses penjatuhan Gus Dur dengan menduduki posisi Presiden RI. Saat ini, apabila Jokowi jatuh posisi Presiden akan diambil oleh Ma'ruf Amien. Artinya, kalau ada dendam politik NU terhadap PDIP, maka proses penjatuhan Jokowi akan menjadi bayaran lunas atas dendam sejarah NU terhadap PDIP. PKB, tentu lebih happy Presiden dari kalangan NU ketimbang petugas partai dari PDIP. Sejumlah partai lainnya, juga akan balik badan jika suara mayoritas rakyat menghendaki Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Golkar, Gerindra, dan Nasdem lebih fleksibel untuk mengubah haluan politik. Apalagi Golkar, politik Golkar terkenal paling dinamis dan dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Demi mempertahankan eksistensi partai, Golkar tanpa ragu meninggalkan Soeharto sendirian dan jatuh. Apalagi Jokowi yang bukan kader partai Golkar ? Gerindra, berhimpun hanya karena mendapatkan menteri di kabinet Jokowi. Saat melihat kondisi kekuasaan Jokowi hampir karam, Gerindra tidak akan berfikir lama untuk segera ambil sekoci dan membiarkan Jokowi tenggelam sendirian. Mahfud MD tak ada pilihan, harus ikut 'nderek Jokowi' dan tenggelam bersama saat kejatuhannya. Persis, seperti saat Mahfud tenggelam bersama tenggelamnya Gus Dur. Soal Covid-19 apakah bisa menjadi alasan pemakzulan Jokowi, publik juga paham kegagalan menangani pandemi adalah faktor penambah alasan meminta presiden mundur. Kegagalan Jokowi sebelumnya, sudah terlalu banyak. Sama seperti Gus Dur saat dijatuhkan, Bulog Gate dan Brunei Gate hanyalah pintu saja bukan penyebab utama. Sebab utamanya, adalah kehendak politik MPR yang saat itu dipimpin Amien Rais. Yang perlu diperhatikan, legacy seorang Amien Rais yang mampu menjatuhkan dua Presiden sekaligus, Soeharto dan Gus Dur, tidak dapat dianggap remeh. Apalagi, kekuatan intelektual Muhammadiyah justru menjadi faktor utama terjadinya dinamika perubahan dalam setiap sejarah berbangsa. Jadi, omongan Mahfud MD yang menyebut Pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan Jokowi, atau karena ada dukungan NU terhadap Jokowi, hanyalah basa-basi untuk menguatkan psikologi kekuasaan yang saat ini telah rapuh, keropos, sadar tidak memiliki basis dukungan rakyat kecuali dari para buzzer. Atau bahasa sederhananya, justru konfirmasi kegelisahan Mahfud atas potensi kejatuhan Jokowi. Apalagi, statement seorang Said Aqil Siradj dalam menjaga kekuasaan rezim sangat dinamis. Sang kiyai, setiap saat dapat bermanuver bersama rakyat dan ikut menggerogoti legitimasi kekuasaan Jokowi. Al hasil, pernyataan Said Aqil Siradj meskipun dinisbatkan kepada NU, tetap saja tak dapat menjadi garansi untuk menjaga kekuasaan Jokowi. Politik sangat dinamis, politisi dan partai akan selalu memiliki alasan jika setiap saat pergi meninggalkan Jokowi. [].
Menpan RB: ASN Harus Ikuti Perintah Presiden Soal Penanganan COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. "ASN harus tegak lurus mengikuti perintah dari pemerintah pusat, khususnya arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk menegakkan disiplin dalam kehidupan dan tugas sehari-hari," kata Tjahjo di acara Launching Core Values and Employer Branding Aparatur Sipil Negara secara daring, Selasa. Seluruh ASN di kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah harus bekerja sama dengan TNI, Polri, dan elemen masyarakat lain dalam mengikuti anjuran pemerintah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. "ASN di seluruh tingkatan harus ikut bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya untuk memelopori, menggerakkan, dan mengorganisasi lingkungan masyarakat dalam mengikuti setiap perintah dan anjuran pemerintah pusat maupun kepala daerah," jelasnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang menyampaikan sambutannya secara virtual mengatakan seluruh ASN yang bertugas di mana pun harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama. "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama dan mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," kata Presiden. Presiden mengingatkan seluruh ASN di instansi pusat dan daerah untuk meninggalkan egoisme masing-masing dan harus meningkatkan kolaborasi lintas sektor. "Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," ujar Presiden. (sws)
POPULER
