POLITIK
KPU Bangka Perbaharui Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Sungailiat, Bangka, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperbaharui rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan (DPB) guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Ketua KPU Bangka, M Hasan di Sungailiat, Kamis mengatakan, acuan rekapitulasi DPB pada surat edaran (SE) KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 yang merupakan perubahan dari SE nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran DPB. "Rekapitulasi DPB kami dilakukan setiap bulan, sedangkan rapat koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan "stakeholder" daerah setempat dilakukan per triwulan," jelasnya. Pada periode Juni 2021 kata dia, terdata pemilih dalam DPB sebanyak 209.226 orang terdiri laki-laki 106.988 dan pemilih perempuan mencapai 102.238 orang. Menurutnya, DPB per semester I tahun 2021 terdapat 896 data pemilih baru, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 993 orang, pemilih ganda satu orang serta pemilih pindah domisili sebanyak 992 orang. "Dalam pemutahiran DPB, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Disdukcapil, UPTD pendidikan Wilayah II, Kemenag, Lapas Bukit Semut, Polres Bangka dan pihak kecamatan," jelasnya. Dia berharap kepada masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait DPB. Formulir masukan dan tanggapan dapat diakses di web KPU Kabupaten Bangka di laman kab-bangka@kpu.go.id atau bisa di halaman Facebook milik KPU Kabupaten Bangka. "Masukan dan tanggapan masyarakat diperlukan agar data dalam daftar pemilih benar-benar akurat," kata M Hasan. (sws)
Ketua DPR Akan Tinjau RS Darurat di Surabaya
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani bersama beberapa anggota DPR RI akan meninjau langsung Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Rumah sakit tersebut didirikan Pemerintah Kota Surabaya untuk menambah ruang perawatan pasien COVID-19. "Harus ada terobosan untuk menangani kondisi darurat ini. Kita pasti bisa, dan harus bisa melalui masa sulit ini bersama-sama," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Puan meninjau RS Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, setelah sehari sebelumnya dirinya mendorong pemerintah membuat terobosan dengan membangun rumah sakit darurat untuk menangani lonjakan pasien COVID-19. Dia menilai rumah sakit darurat harus disiapkan untuk menampung lonjakan pasien COVID-19 namun dengan tetap memenuhi standar dan kelayakan sebagai tempat perawatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Puan didampingi Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P. Selain itu, Puan juga direncanakan akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya. Vaksinasi itu dimulai pada 6-11 Juli 2021 dengan target 20.000 orang per hari dan melibatkan 1.109 petugas vaksinasi dengan 836 tenaga kesehatan. Hingga 7 Juli 2021, tercatat sudah 24.895 orang menerima vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut. Setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Puan dan anggota DPR RI akan mendengar paparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Timur. (sws)
Kasad Tegaskan Tak Ada Pungutan Dalam Penerimaan Calon Taruna Akmil
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam penerimaan calon taruna Akademi Militer 2021. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penerimaan prajurit TNI AD mulai dari pendaftaran hingga seleksi dan nantinya terpilih menjadi prajurit, melalui tahapan-tahapan yang sama sekali tidak dipungut biaya. "Karena apa? karena memang tidak ada. Mendaftar dan menjadi peserta seleksi untuk calon taruna Akademi Militer itu tidak dipungut biaya sama sekali,” kata Kasad. Jenderal TNI Andika Perkasa bahkan memberikan nomor kontak para pejabat di lingkungan Mabesad kepada orang tua calon taruna sebagai nomor telepon aduan. Orang tua calon taruna diminta untuk melaporkan jika ditemukan ada orang-orang yang mengklaim bisa membantu meloloskan calon taruna menjadi prajurit dengan cara meminta uang. “Kalau ada apakah Anggota TNI AD atau bahkan bukan anggota tetapi mengklaim bisa membantu dengan cara meminta uang, laporkan ke nomor-nomor handphone yang tadi," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa. Nomor yang diberikan antara lain nomor Aspers Kasad, Waaspers Kasad Bid Renpers, dan Paban III/ Binteman, juga nomor hotline yang langsung tersambung ke Mabesad. Kasad juga menyampaikan bahwa proses penerimaan calon taruna bersifat transparan dan terbuka. Para calon taruna yang dinyatakan lulus tentunya mereka yang memenuhi syarat kapasitas dan kualitas sebagai prajurit TNI AD. “Intinya bapak ibu sekalian kami memberikan peluang kepada semuanya, tidak ada yang spesial, semua bisa masuk dan pasti kami memilih mereka-mereka yang memenuhi syarat," ucap Jenderal TNI Andika Perkasa. Kasad mengingatkan ada orang tua dari calon taruna tidak mudah tertipu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para orang tua menurutnya cukup menyiapkan dan meningkatkan kemampuan anak-anak mereka agar bisa memenuhi syarat saat diseleksi nantinya. "Jangan sampai ada bapak ibu yang nanti kena tipu, karena apa? karena di sinilah kami mengumumkan tidak ada sama sekali soal uang. Bapak ibu siapkan saja putranya, kalau putranya lulus pasti kami akan terima,” ujar Jenderal TNI Andika Perkasa. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa telah melakukan melakukan telekonferensi dengan seluruh orang tua atau wali calon taruna untuk menjelaskan proses penerimaan calon taruna Akademi militer. Telekonferensi berlangsung pada 76 titik yang tersebar diseluruh Markas Komando Daerah Militer (Kodam), hingga Markas Komando Resor Militer (Korem). (sws)
Desain Politik dalam Pembunuhan Enam Anggota Laskar
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Desain politik adalah temuan utama yang terkuak dari launching Buku Putih "Pelanggaran HAM berat" Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Pengawal HRS Rabu siang tanggal 7 Juli 2021. Sebagai disain politik maka pembunuhan merupakan rangkaian sistematik dari perburuan "musuh politik" Habib Rizieq Shihab. Ketika Amin Rais menyatakan TNI atau Polri bukan sentral maka penegasannya adalah bahwa TNI dan Polri hanya menjadi alat atau bagian dari disain politik tersebut. Pengambil keputusan politik telah melakukan operasi sistematik dengan memperalat penegakkan hukum oleh Polri atas bantuan TNI. Pada tanggal 7 Desember 2020 secepatnya Kapolda Metro bersama Pangdam Jaya melakukan konperensi pers dengan menunjukkan alat alat bukti yang penjelasannya kemudian berubah-ubah. Arahnya adalah agar keenam anggota laskar FPI itu dipersepsikan bersalah dalam peristiwa "tembak menembak" di area jalan tol Jakarta-Cikampek. Disain politik melalui operasi intelijen sampai dibunuhnya keenam anak muda tersebut dilakukan secara sistematis baik dalam waktu yang panjang maupun jam per jam bahkan menit per menit. Operasi dilaksanakan oleh aparat di lapangan atas dasar koordinasi dan surat tugas, bukan inisiatif sendiri. Buku Putih dilaunching TP3 dengan harapan Pemerintah dapat mendorong Komnas HAM dan aparat penegak hukum agar meningkatkan langkah pemrosesan dari pelanggaran HAM biasa menjadi Pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mengingat disain politik dari pembunuhan berencana tersebut, maka konsekuensi dari temuan Tim sebagaimana yang menjadi konten Buku Putih TP3 itu adalah : Pertama, Komnas HAM harus melanjutkan pekerjaan untuk melakukan penyelidikan pro-justisia dan menyerahkan kesimpulan hasil penyelidikannya langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut di Pengadilan HAM. Kedua, sebagai kasus kejahatan kemanusiaan maka dugaan keterlibatan atasan atas pekerjaan bawahan memiliki probabilitas tinggi. Adalah adil dan wajar jika Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman segera di nonaktifkan terlebih dahulu. Ketiga, TP3 mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mengawal dan mengadvokasi kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat agar proses hukum dapat dilaksanakan secara jujur dan transparan. Buku Putih menjadi acuan dari pengawalan bersama tersebut. Keempat, mengingat indikasi adanya kegiatan intelijen, maka pimpinan BIN dapat diminta keterangan bahkan pertanggungjawaban mengenai operasi ini, apakah benar anggota bekerja atas tugas resmi lembaga atau ada operasi lain diluar pertanggungjawaban resmi. Kelima, dengan dugaan adanya disain politik yang menandai pembunuhan enam pengawal HRS, maka Presiden Jokowi patut pula dimintakan keterangan baik melalui kesaksian di Pengadilan HAM maupun dalam proses penggunaan hak-hak politik yang dimiliki oleh anggota maupun lembaga perwakilan rakyat. Kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat dengan melakukan pembunuhan dan penyiksaan kepada enam pengawal HRS adalah kasus serius yang harus dituntaskan. Siapapun yang terlibat baik pelaku maupun aktor intelektual di belakangnya tidak boleh lolos dan berlepas tangan tanpa pertanggungjawaban. Buku Putih "Pelanggaran HAM berat" adalah dokumen penting untuk menguak penggelapan kebenaran dan disain politik jahat penguasa yang terjadi di negara bersendi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
KPU: Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kalteng Capai 1,7 Juta Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Harmain Ibrohim mengatakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di provinsi setempat pada semester I 2021 tercatat 1.706.297 pemilih. "Pemilih ini terdiri dari 875.516 laki-laki dan 830.781 perempuan. Data ini terdapat penambahan 7.848 pemilih dibandingkan dengan DPT Pilgub 2020 sebanyak 1.698.449 orang," kata Harmain di Palangka Raya, Rabu. Dia mengatakan pada daftar tersebut terdapat pemilih baru 12.028 dengan rincian 5.957 laki-laki dan 6.071 perempuan. Kemudian juga tercatat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdiri dari pemilih meninggal 1.314 orang, pemilih ganda 14 orang, pindah domisili 2.824 orang, pemilih TNI 3 orang dan Pemilih Polri 25 orang. "Data tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 136 Kecamatan, 1.572 Kelurahan/Desa, 6.045 TPS yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah," kata Harmain. Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat yang dilaksanakan daring dan luring itu turut dihadiri pihak KPU se-Kalteng, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah serta beberapa instansi terkait yaitu Biro Administrasi, Badan Kesbangpol Linmas, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Korem 102 Panju Panjung. Dia mengungkapkan pemutakhiran data tersebut telah telah dilakukan sejak bulan Mei 2021 setelah selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020. Tahapan tersebut dilaksanakan diawali dengan verifikasi pemilih tambahan di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan yaitu Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP Elektronik. Proses ini dilakukan oleh seluruh KPU se-Kalteng. KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkala dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, dan instansi lain terkait. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dengan menghubungi KPU di daerah secara langsung atau melalui saluran komunikasi yang disediakan. KPU Kabupaten/Kota juga berkoordinasi dengan instansi, seperti TNI/Polri, pengadilan setingkat, untuk mendapatkan data pemilih baru, seperti purnawirawan TNI/Polri atau pemilih yang dicabut hak pilihnya. "Kegiatan ini juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi data dan informasi dengan dasar keterbukaan informasi sehingga dapat mengurangi kecurigaan pemilih dan mengurangi potensi manipulasi data," katanya. Harmain mengatakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan guna memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. "Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya," katanya. (sws)
Kapolda dan Danrem Tinjau Pelaksanaan PSU Sabu Raijua
Seba, Sabu Raijua, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif bersama Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Legowo Jatmiko meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua, Rabu. Keberangkatan Kapolda NTT dan Danrem ke Sabu Raijua itu menggunakan pesawat khusus Polri dari Bandara El Tari Kupang, bersama dengan sejumlah pejabat Polda NTT dan juga Korem 161/Wirasakti Kupang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B saat dalam perjalanan menuju Sabu Raijua, di Kupang, Rabu, mengatakan bahwa Kapolda dan Danrem ingin memastikan pelaksanaan PSU di kabupaten itu berjalan aman dan damai. "Bapak Kapolda dan Danrem ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua berjalan aman dan lancar," katanya. Kapolda, lanjut mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), sudah menegaskan bahwa akan menindak dengan tegas siapa pun yang berani mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan PSU tersebut. Sebanyak 170 personel dari Polda NTT dan Brimob Polda NTT, menurut dia, sudah diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut. Pada Rabu hari ini, PSU Pilkada Sabu Raijua dilaksanakan. Ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah tersebut, setelah sebelumnya kemenangan bupati terpilih Orient Riwu Kore dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan calon peserta PSU itu, yakni paslon nomor urut 1, Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan paslon nomor urut 3, Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. (sws)
Sejumlah Tokoh Diyakini Berpeluang Jadi Bakal Capres dan Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Sebanyak lebih dari 10 tokoh yang di antaranya merupakan pimpinan partai politik dan kepala daerah diprediksi oleh beberapa pengamat politik dapat menjadi bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut pengamat politik, pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu, 10 tokoh itu berpeluang jadi bakal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 karena mereka punya modal popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang cukup. Setidaknya, ada tiga klaster yang memisahkan 10 tokoh masyarakat itu, yaitu klaster kepala daerah, klaster ketua partai politik, dan klaster pejabat pemerintah/kelompok profesional, demikian pendapat dari Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dan Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir saat acara diskusi. Ari dan Wempy sepakat ada empat figur kepala daerah yang berpotensi jadi bakal capres dan bakal cawapres pada 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, ada lima sampai enam nama dari kelompok kader partai politik yang diyakini berpeluang maju, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga S Uno. Terakhir, nama-nama dari kelompok profesional yang juga diyakini berpotensi maju jadi bakal capres dan cawapres nanti, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Susi Pudjiastuti yang pernah menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan; Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI; dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Untuk kelompok kepala daerah, Wempy menyebut Anies dan Ganjar jadi dua figur yang paling unggul dibandingkan dengan nama-nama lainnya. Jika diukur dari tingkat popularitas, kesukaan dan tingkat elektabilitas, hanya ada dua, Anies dan Ganjar. Saya kira figur Khofifah dan Ridwan Kamil kemungkinan sulit dilirik partai politik untuk diusung jadi capres dan cawapres,” ucap Wempy. Ia turut menunjukkan hasil survei-nya bahwa tingkat popularitas Anies Baswedan mencapai 86,4 persen, sementara Ganjar Pranowo 63,9 persen, Ridwan Kamil 70 persen dan Khofifah 51 persen. Untuk tingkat elektabilitas, Anies memimpin dengan perolehan angka sekitar 15 persen, Ganjar 13 persen, Ridwan Kamil 4,9 persen, dan Khofifah 1,3 persen. Sementara itu, pada kelompok ketua partai politik, Wempy mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi figur yang paling unggul mengingat tingkat popularitas-nya dan elektabilitas-nya jauh berada di atas tokoh-tokoh lainnya. Tingkat popularitas Prabowo mencapai 93 persen, sementara Sandiaga S Uno 86 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 72 persen, Puan Maharani 59,5 persen, Muhaimin Iskandar 40,9 persen, dan Airlangga Hartarto 36,6 persen. Sementara itu, pada kelompok profesional, Wempy menyebut ada tiga tokoh yang unggul, yaitu Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Erick Thohir. Jika dihitung dari tingkat efektivitas elektabilitas, Wempy menyebut Ganjar Pranowo paling unggul apabila dibandingkan dengan nama-nama lainnya. “Tingkat efektivitas elektabilitas itu cara mengujinya sederhana, yaitu tingkat elektabilitas dibagi tingkat popularitas,” tutur Wempy. Tingkat efektivitas elektabilitas Ganjar mencapai angka 0,26, diikuti oleh Prabowo 0,25, Anies Baswedan 0,18, Sandiaga S Uno 0,08, Ridwan Kamil 0,07, Agus Harimurti Yudhoyono 0,07, Muhaimin Iskandar 0,06, Airlangga Hartarto 0,03, Mahfud MD 0,03, dan terakhir Puan Maharani 0,01. (sws)
Partai NasDem Puji Kebijakan Pengadaan Oksigen Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, memuji kebijakan pemerintah untuk merespon kelangkaan oksigen di rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. "Kami mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah ekstra cepat dan tepat," kata Suyoto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu. Pemerintah, melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI telah menginstruksikan produsen oksigen agar mengalihkan produksi dari oksigen industri menjadi oksigen untuk kesehatan. Kebijakan tersebut, kata dia, sangat membantu pengadaan stok oksigen untuk masyarakat dan rumah sakit. Pemerintah juga sudah membuat pemetaan terkait prioritas pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam hal ini pemerintah sudah punya peta tentang pihak yang kebutuhan oksigen-nya segera harus dipenuhi, dan pihak yang pemenuhan kebutuhan-nya bisa ditunda. "Artinya, kebijakan pemerintah sudah terencana dan tepat," ujarnya. Tak hanya pemerintah, Suyoto juga mengapresiasi perusahaan swasta yang telah membantu penyediaan oksigen. "Kita salut, banyak perusahaan besar, melalui CSR-nya ikut membantu mengatasi kelangkaan oksigen," kata Suyoto. Yang lebih menggembirakan lagi, lanjut dia, terbangun semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat untuk saling membantu dalam pengadaan oksigen. Semangat ini menunjukkan soliditas nasional semakin berkembang. "Suasana seperti ini tentu harus dilanjutkan dan dikembangkan, karena bisa menjadi energi positif untuk melawan COVID-19. NasDem mengapresiasi tumbuhnya gotong royong kebangsaan dan kemanusiaan untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan oksigen. Mari kita lanjutkan langkah bersama menghadapi pandemik COVID-19," tutur-nya. Suyoto juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah negara-negara sahabat yang telah menyumbangkan oksigen ke Indonesia sebagai wujud solidaritas dan semangat saling membantu. "Sumbangan dari negara-negara sahabat kita apresiasi. Dulu kita menyumbang ke luar, sekarang mereka yang memberikan sumbangan," ujarnya. (sws)
Menag Gemakan Tagar #PrayFromHome pada Momen PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggemakan ajakan berdoa dari rumah dengan tagar #PrayFromHome pada momen kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Ikhtiar dlohir sudah dan akan terus dilakukan pemerintah. Bukan hanya itu, ikhtiar batin juga terus dilangitkan. Semoga pandemi lekas sirna. Ayo kita semua #PrayFromHome," cuit Menag melalui akun twitternya, di Jakarta Rabu. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada 3 - 20 Juli 2021. Lima hari berselang, ajakan memanfaatkan momentum PPKM untuk berdoa dari rumah menggema di dunia maya. Ajakan ini disuarakan dengan tagar #PrayFromHome. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut menyuarakan hal ini. Grup band Slank pada Rabu (7/7) malam akan mengadakan doa lintas iman untuk Indonesia sehat, sekaligus ikut meramaikan tagar #PrayFromHome. "Malam ini! ayo bergabung dalam 'Doa Bareng Slank & Slankers-Doa lintas Iman untuk Indonesia Sehat' yang diselenggarakan secara virtual, didukung oleh Makara Art Center Universitas Indonesia," cuit slankdotcom. Koordinator GusDurian Alissa Wahid mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan wabah. Dia mengatakan jangan hanya menjadi saleh atau saleha dengan beribadah saja. "Jangan memandang orang salih itu yang ibadahnya di masjid, mengabaikan wabah. Jadilah muslih/muslihah, orang yang membawa kebaikan. Beribadahlah di rumah, karena ingin #salingjaga sesama warga, #PrayFromHome," cuitnya. Tagar #PrayFromHome menjadi salah satu trending di Twitter. Sampai pukul 13.30 WIB Rabu sudah lebih 11.600 cuitan yang menyertakan tagar tersebut. Tak hanya trending di Twitter, tagar #PrayFromHome juga menggema di Instagram dan Facebook. (sws)
Gubernur Jambi: Tugas Pertama dari Presiden Jokowi Agar Tekan COVID-19
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi 2021-2024 Al Haris mengungkapkan tugas pertama yang ia terima dari Presiden Joko Widodo seusai dilantik adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 di provinsi tersebut. "Tentunya tugas kami yang pertama adalah bagaimana menekan angka COVID-19 di Jambi," kata Al Haris di Istana Negara Jakarta, Rabu. Haris mengungkapkan hal tersebut seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Abdullah Sani. Keduanya dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 93 P tahun 2021 tertanggal 2 Juli 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024. "(Tugas) kedua sekaligus juga kami akan memulihkan ekonomi Jambi tentunya yang merupakan juga tujuan nasional kita yaitu memulihkan ekonomi nasional," tutur Haris menambahkan. Kedua hal tersebut menurut Haris terkait dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. "Saya kira karena kita sedang kondisi COVID-19, kita sedang berjibaku bagaimana melawan COVID-19 sehingga daerah aman, rakyat aman sehingga kita bisa bekerja seperti sedia kala," ungkap Haris. Al Haris dan Abdullah Sani saat mengucapkan sumpah jabatan mengenakan masker ganda dan menjaga jarak. Pelantikan itu dihadiri oleh undangan terbatas antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lain dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan data Satgas COVID-19, total warga yang terpapar COVID-19 hingga 6 Juli 2021 adalah 2.345.018 orang dengan penambahan 31.189 pasien dibandingkan 5 Juli 2021 dengan angka kematian mencapai 61.868 dan angka kesembuhan 1.958.553. Sedangkan di Jambi sendiri hingga 6 Juli 2021, ada 13.511 orang yang terpapar COVID-19 (penambahan 58 kasus dibanding 5 Juli 2021) dengan total kematian sebanyak 284 orang dan jumlah pasien yang sembuh adalah 11.815 pasien. (sws)
POPULER
