POLITIK
Presiden Dorong Kerja Sama Global Atasi COVID-19 di KTT Informal APEC
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Jumat. Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi. “Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Jumat malam, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden Jokowi menyampaikan saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar. Kesenjangan ini terlihat dari data penyuntikan dosis vaksin di kawasan ASEAN yang baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi. Menurut Presiden, pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam masalah vaksin ini. Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya bahwa APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global. "Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS waiver untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini," jelas Menlu. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Untuk itu, lanjutnya, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan COVID-19 bisa segera dimenangkan. Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai kebijakan utama pemerintah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan upaya penguatan layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional. "Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi," kata Menlu. Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan bahwa tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama. "Hanya dengan solidaritas dan kerja sama dunia akan mampu keluar dari pandemi dan mampu bangkit bersama," kata Menlu. (sws)
Pecat Risma
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Dengan wajah asem dan garang ala Risma kita bagian rakyat Indonesia harus marah-marah dan teriak "Pecat Risma !". Menteri Sosial "muntahan" Juliari ini dinilai tidak memiliki etika sosial, sok kuasa, dan bawel. Teringat gaya manajemen marah-marahnya Ahok yang ujungnya tersandung di Kepulauan Seribu. Soal Al Qur'an Ahok berkata hoak dan akhirnya merasakan penjara. Beruntung ia masih mendapat perlakuan khusus. Risma diramaikan karena mengancam pegawai Balai Wyata Guna Bandung yang akan dilempar ke Papua karena dinilai mengecewakan soal dapur umum. Urusan telur rebus. Publik mengecam Risma karena dianggap rasialis dan melecehkan Papua sebagai tempat pembuangan yang merujuk masa penjajahan dulu, Boven Digul. Meskipun Balai Wyata Guna adalah UPT Kemensos tetapi lembaga ini berlokasi di Bandung. Mensos semestinya memahami karakter warga Bandung atau adat Sunda yang "hade tata dan hade basa". Cara menyerang para pegawai dengan mencak-mencak tersebut di Bandung sangat menyedihkan dan menyakitkan. Mengoreksi bukan dengan emosi, tetapi tegurlah secara baik. Bukankah boss Bu Risma pak Presiden pernah bilang bahwa kritik itu boleh tetapi dengan cara sopan dan beradab. Para pegawai yang menyiapkan sambutan untuk memuliakan kedatangan Mensos melalui pertunjukan musik ditolak dan dilecehkan dengan bahasa "ditendang" segala. Para pimpinan, staf, tenaga pengajar di lingkungan Balai Wyata Guna telah bekerja keras untuk membina penyandang disabilitas yang tak bisa melihat. Hargailah mereka, jangan karena soal dapur umum saja sudah dihancurkan reputasi dan dedikasinya. Lagi pula berbicara soal penderitaan warga yang berbalas telur rebus tidaklah terlalu signifikan. Bantuan telur untuk Rumah Sakit saja masih terlalu sedikit. Untuk kesekian kali Risma berakting yang orang duga agar dirinya bisa dilempar ke Jakarta. Mungkin ingin jadi Gubernur DKI terus Presiden. Memimpin negeri dengan manajemen kusam yang penuh amarah tidaklah diharapkan oleh rakyat. Terlalu lama kita hidup di alam penjajahan yang penuh dengan amuk kuasa para pejabat. Papua telah direndahkan dan Bandung dikotori. Presiden telah salah besar dalam memilih orang. Karenanya jika Presiden ingin dihormati kembali baik oleh rakyat Papua maupun penduduk Bandung, maka jalan tepatnya adalah pecat Risma. Bikin gaduh saja di Bandung. Soal telur rebus telah menyebabkan marah kemana-nana. Andai saja ada "Egg Boy" di Indonesia, mungkin Bu Risma sudah ditaploki telur busuk di kepalanya. Tetapi bagusnya kita ini bangsa yang masih sopan. Pecat Risma, Pak Presiden. Meskipun sadar bahwa dengan memecatnya tidak berarti persoalan selesai, akan tetapi dengan pemecatan tersebut, satu persoalan sudah selesai..persoalan runyam dan bising Risma. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Presiden Hadiri Virtual KTT Informal APEC Bahas Penanganan COVID-19
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Jumat malam, yang membahas upaya negara-negara kawasan menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden, menjelaskan KTT informal ini digagas Selandia Baru untuk membahas penanganan pandemi COVID-19 yang telah melanda banyak negara. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern selaku Ketua APEC tahun ini. "Situasi pandemi saat ini, Selandia Baru menggagas sebuah KTT tambahan khusus untuk membahas kolaborasi APEC dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi kawasan," kata Menlu Retno di Youtube Sekretariat Presiden usai KTT Informal APEC, yang disaksikan di Jakarta, Jumat. Dalam KTT informal tersebut, turut hadir Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Executive Director of Health Emergencies Programme WHO, Michael Ryan. IMF dan WHO menyebut bahwa situasi dunia masih penuh dengan tantangan baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. "Setelah tahun lalu mengalami pertumbuhan yang minus, maka proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2021 diperkirakan 6 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tentunya akan dipengaruhi situasi pandemi ke depan. Masalah akses vaksin bagi semua negara mendapatkan perhatian dari dua pembicara dan do it together serta time of solidarity ditekankan oleh kedua pembicara tersebut," kata Menlu. Dalam sepekan terakhir ini, jumlah kasus COVID-19 di tingkat global meningkat sekitar 15 persen. Di pertemuan itu, WHO menyampaikan bahwa dunia sedang menghadapi peningkatan angka kasus dan kematian dalam empat pekan terakhir. Beberapa negara ekonomi APEC bahkan menghadapi kenaikan kasus lebih dari 100 persen. Menlu Retno menuturkan bahwa APEC sejauh ini telah menyepakati sejumlah komitmen terkait penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi, yaitu deklarasi untuk memfasilitasi pergerakan barang esensial di masa pandemi yang dikeluarkan pada 2020. Sementara pada 2021, APEC mengeluarkan pernyataan bersama untuk memfasilitasi sektor jasa yang mendukung pergerakan barang esensial dan pernyataan bersama untuk mempercepat WTO Trade Facilitation Agreement untuk mendukung kelancaran rantai pasok vaksin COVID-19 dan barang terkait lainnya. KTT APEC kali ini juga menghasilkan dokumen Pernyataan Pemimpin Ekonomi APEC: Mengatasi COVID-19 dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi. Hal-hal penting dari dokumen tersebut antara lain kerja sama untuk mendorong akses yang berkeadilan yang merata untuk vaksin COVID-19, pentingnya pembukaan lapangan kerja baru dan pemulihan ekonomi inklusif, reformasi struktural untuk mendukung adaptasi pekerja dan sektor pelaku bisnis termasuk lewat transformasi digital, serta perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain didampingi Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (sws)
Gelora: Pembelahan Politik Ganggu Penanganan Pandemi Covid19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik di masyarakat sebagai dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menghambat dan mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan kekebalan kelompok atau "herd immunity" di tengah masyarakat. "Saya cukup khawatir bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik, dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, pembelahan politik di AS selesai saat Joe Biden terpilih sebagai Presiden, rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama vaksinasi. "Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilpres 2019 tidak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia 'Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 di tengah pilpres yang tidak kunjung usai'," ujarnya. Mahfuz mengutip data hasil persepsi publik Lembaga Survei Median terkait penanganan pandemi COVID-19 yang terungkap hanya 51,1 persen masyarakat percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin. Selanjutnya, menurut dia, sebanyak 51,8 persen yang sadar dengan risiko dan bahaya COVID-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya COVID-19. "Jadi ini memang situasi yang rumit, bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang COVID-19 seringkali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya. Dia juga mengutip hasil survei Median, bahwa berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) pada Pilpres 2019 lebih banyak pro-vaksin dengan angka mencapai 62,2 persen. Namun, menurut dia, berdasarkan survei Median itu, juga ditemukan bahwa pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang percaya vaksin hanya 35,7 persen. Karena itu, dia menyarankan apabila ingin program vaksinasi dapat berjalan tuntas, maka Presiden Jokowi dan Prabowo duduk bersama bicara kepada publik terkait urgensi vaksin COVID-19. "Jadi kelihatannya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan) Menko Kemaritiman dan Investasi yang bicara, namun harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin COVID-19 kewajiban bagi kita semua," ujarnya lagi. Mahfuz menilai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi, dan diperkirakan akan berlanjut menjadi krisis sosial dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat. Hal itu, menurut dia, terlihat dari gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat, misalnya aparat yang melakukan penegakan disiplin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Timur malah diamuk massa. Karena itu, dia berharap Pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan COVID-19. "Ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, meningkatkan kesadaran kolektif, kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang terarah, dan ketiga, membangun solidaritas nasional," katanya pula. Menurut dia, tiga hal tersebut harus dibangun dalam membangun ketahanan nasional sehingga dibutuhkan pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat. (sws)
Kasad: Perwira Tinggi yang Terima Kenaikan Pangkat Bekerja Profesional
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengharapkan sebanyak 17 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan baru di satuan TNI Angkatan Darat bisa bekerja secara profesional. "Termasuk menyukseskan visi dan misi TNI Angkatan Darat dan menjadikan TNI AD lebih baik lagi," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Jumat. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara korps kenaikan pangkat 17 perwira tinggi di Markas Besar Angkatan Darat. Dari 17 Pati yang naik pangkat tersebut, Mayjen TNI Budi Pramono menjadi salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan mengemban tugas baru sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba pada Panglima TNI. Lulusan Akademi Militer 1988 itu memiliki latar belakang karir militer intelijen cukup banyak. Mayjen TNI Budi Pramono pernah bertugas di Atase Pertahanan Negara Iran selama 3 tahun. Pada awal kepemimpinannya, ia akan menekankan tentang pentingnya hak asasi manusia pada era globalisasi seperti sekarang. Kemudian, Mayjen TNI Budi Pramono mengingatkan prajurit agar selalu teguh terhadap tiga pilar penting dalam mengemban tugas sebagai prajurit TNI AD. “TNI Angkatan Darat bagi saya benar-benar menjadikan disiplin adalah napas kita, dan kesetiaan adalah kebanggaan, dan yang paling terakhir kehormatan adalah segala-galanya, maka kalau 3 pilar ini kita tanamkan di dada, hati sanubari kita sebagai prajurit, saya yakin dan percaya, 'together we can',” katanya. (sws)
Pengamat Apresiasi Alih Fungsi Fasilitas Kemhan Jadi RS COVID-19
Jakarta, FNN - Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengalihfungsikan fasilitasnya menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. "Sejak awal pandemi saya sebenarnya sudah menyarankan mobilisasi sumber daya maupun sarana prasarana nasional sebagai solusi dan antisipasi kebutuhan dalam keadaan darurat," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Saat ini, menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga tenaga kesehatan. "Ini yang perlu solusi lain, seperti mobilisasi sumber daya manusia supaya tenaga kesehatan benar-benar fokus pada penanganan pasien, tidak lagi direpotkan oleh persoalan administratif dan lain-lain," ujar Khairul Fahmi. Kemhan, lanjut dia, dapat melakukannya dengan memobilisasi komponen pendukung pertahanan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional (UU PSDN). Senada dengan itu, Peneliti Senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis mendukung penuh langkah Prabowo yang memutuskan mengubah lokasi-lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemhan menjadi rumah sakit darurat pasien COVID-19. Pembukaan rumah sakit darurat bisa membantu kekurangan tempat tidur atau fasilitas kesehatan yang mengalami tekanan akibat melonjaknya penderita COVID-19. Selain menambah fasilitas kesehatan darurat, Kemhan perlu memastikan tenaga kesehatan. Saat ini, sejumlah fasilitas Kemhan dialihfungsikan menjadi RS darurat COVID-19 yaitu Gedung Pusdiklat Manajemen Pertahanan (Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu Jakarta Selatan. Ada pun Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mess stand by force di IPSC Sentul Bogor akan dijadikan lokasi RS darurat. Dengan demikian ada total 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien COVID-19 se-Jabodetabek. Fasilitas tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien COVID-19 bergejala sedang dan dilengkapi tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. Untuk tenaga kesehatan tambahan, Kemhan telah mengerahkan komponen pendukung yang telah memiliki keahlian yakni dokter umum, perawat, apoteker, pranata laboratorium, radiografer, dan lain-lain. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa para komponen pendukung kesehatan tersebut sudah bekerja di fasilitas kesehatan yang ada lebih dari satu tahun. (sws)
Kasad Tekankan ke Jajaran agar Program Komcad Terlaksana dengan Baik
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan kepada seluruh jajaran agar program Komponen Cadangan (Komcad) bisa terlaksana dengan baik. Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD, diterima di Jakarta, Jumat, menekankan agar jajaran merencanakan semuanya dengan baik dan terstruktur sehingga anggaran dana yang diberikan untuk program tersebut terserap dengan baik. Menurut Kasad program Komcad tersebut merupakan program Kementerian Pertahanan RI, termasuk anggarannya. “Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kepercayaan, jangan sampai kita kemudian tidak atau mengecewakan yang memberikan kepercayaan dan ini harus di kontrol,” kata Kasad kepada seluruh jajarannya. Kasad menggelar rapat bersama jajaran terkait pelaksanaan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu pendidikan Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat untuk memastikan program tersebut berjalan baik. Peserta pendidikan Komcad untuk tahun anggaran 2021 berjumlah 2.500 peserta dengan rencana lama pendidikan 3 bulan dan dilakukan di 6 Kodam. Komcad adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan bersifat sukarela yang mana penggunaan Komcad hanya pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Untuk menyukseskan program tersebut, Kemhan RI memberikan dukungan anggaran dana dan kendaraan yang digunakan para pelatih melaksanakan bimbingan para peserta Komcad. (sws)
Kemendagri Minta Pemda Fokus Inovasi di 6 Area
Jakarta, FNN - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih fokus pada 6 area inovasi. “Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih fokus pada 6 area inovasi, yaitu inovasi administrasi pemerintahan, inovasi manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosial," kata Fatoni Ketika menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021 di dalam jaringan (daring) yang dirilis, Jumat. Menurut Fatoni, hasil inovasi yang optimal dapat meningkatkan kualitas serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap Indeks Inovasi Daerah dapat terus ditingkatkan. “Saat ini inovasi bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan dasar guna menghasilkan pelayanan publik yang profesional,” kata Fatoni menekankan pentingnya inovasi bagi pemerintah daerah. Penerapan inovasi di bidang administrasi, menurut Fatoni, dapat dilakukan dengan mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntable. Selanjutnya, Pemda juga dapat melahirkan inovasi di area manajemen, guna melakukan pembaruan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. “Inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak, juga perlu diterapkan pemerintah daerah,” kata Fatoni. Fatoni menambahkan, peningkatan inovasi juga dapat dilaksanakan di area inovasi frugal. Terobosan tersebut memungkinkan Pemda menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah tersebut diyakini akan menunjang kinerja pemda lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. “Di era digital seperti saat ini, penting bagi pemda untuk fokus juga pada area inovasi teknologi,” kata Fatoni. Menurut Fatoni, pemda dapat mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi. “Selain itu, jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi di area sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif.” Salah satu daerah yang menurut Fatoni dapat menginspirasi daerah lain adalah Provinsi Aceh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan Provinsi Aceh untuk menempati peringkat 16 dengan predikat sangat inovatif pada tahun 2020, setelah sebelumnya berada di posisi 34 pada tahun 2019. “(Saya) mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan inovasinya,” kata Fatoni ketika mengacu pada capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh. (sws)
Habib Milenial: Waspadai Penyebaran Virus Radikalisme di Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Habib Husein Ja’far Al Hadar M Ag yang juga dikenal sebagai Habib Milenial mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus radikalisme dan terorisme yang tidak kalah berbahayanya dengan virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. “Di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini, justru gerakan-gerakan terorisme secara sunyi dan senyap bisa melakukan koordinasi atau bahkan ancaman-ancaman yang serius. Karena itu kita harus tetap waspada dengan terus melakukan berbagai upaya-upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar Habib Husein Ja’far Al Hadar di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat. Sehingga, menurut dia, sudah sepatutnya menggalang solidaritas saat ini bukan hanya terhadap teror wabah virus COVID-19 tetapi juga teror virus radikalisme dan ekstremisme yang selama ini terus mengancam di sekitar kita. Karena kelompok radikal dan intoleran ini terus melakukan paparan kepada masyarakat dengan memasukkan paham radikalisme dan ekstremisme. “Maka kuncinya adalah memapar balik mereka dengan konten-konten yang antiradikalisme dan terorisme ataupun ekstremisme melalui konten-konten toleransi, konten-konten perdamaian dan lain sebagainya,” tutur pria yang akrab disapa Habib Milenial tersebut. Dirinya meyakini bahwa kelompok moderat yang ada saat ini pasti akan menang. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan penuh cinta. Menurut Habib Ja’far, kuncinya adalah memapar masyarakat dengan konten-konten toleran dari contoh kegiatan sehari-hari. Lebih lanjut, pria kelahiran Bondowoso, 21 Juni 1988 ini menyebut bahwa semua pihak barus bersama-sama membagikan konten-konten yang sudah ada tentang toleransi sampai pada titik, suatu hari kita ketika ada foto seorang pendeta berjalan dengan seorang Ustaz nggak lagi viral karena itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Justru menjadi hal yang biasa melihat perbedaan dihadapi dengan toleransi dan penuh perdamaian. Magister Tafsir Qur’an dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengajak agar semua pihak bersama-sama memenuhi media sosial dengan konten-konten yang toleran. Konten-konten tersebut merupakan vaksin bagi masyarakat melawan paparan radikalisme dan ekstremisme. Selain itu, Habib Ja’far mengungkapkan bahwa sebetulnya para pemuka agama, pemerintah serta organisasi keagamaan dapat turut serta melakukan vaksinasi terhadap virus radikalisme ini. Karena mereka memiliki semua infrastruktur sampai tingkat yang paling bawah. Ia mencontohkan NU, Muhammadiyah ataupun Robito Alawiyah yang memiliki cabang sampai ranting, minimal sampai tingkat Kabupaten/Kota, “Maka gunakan semua infrastruktur yang ada itu untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai ideologi yang pro-NKRI, yang pro kepada keberagamaan yang morderat dan Cinta Damai,” ujarnya. (sws)
Presiden Jokowi Bagikan Paket Obat dan Sembako ke Warga Jakarta Utara
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo membagikan paket obat dan sembako kepada warga di Jakarta Utara, Kamis (15/7) malam. Dalam video di channel Sekretariat Presiden yang diunggah pada Kamis (15/7) malam, Presiden Jokowi tampak mendatangi rumah warga di gang kecil dengan mengenakan masker, sarung tangan hitam, kemeja putih yang dibalut dengan jaket cokelat muda, serta celana hitam. Dalam keterangan video disebutkan waktu kunjungan adalah pukul 20.52 WIB, Presiden pun tampak ditemani Paspampres. "Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh yang sudah disiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog," kata Presiden Jokowi di Kampung Sunter Agung, Jakarta. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat kepada masyarakat. "Kedua, saya juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan paket 1, paket 2 yang gejala sedang dan paket 3, yang pada awal ini akan membagikan 300.000 paket obat itu," kata Presiden. Menurut Presiden, pada pekan depan akan diteruskan penyaluran paket obat kedua juga sebesar 300.000 paket. "Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan, vitamin, dan suplemen masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran COVID-19," ungkap Presiden. Warga Sunter Agung yang menerima paket sembako dari Presiden Jokowi bernama Sugiharto dan Karsini mengaku senang mendapat bantuan. "Tidak tahu kirain bukan Pak Jokowi saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini, alhamdulilah, Presiden datang ke sini lihat warga melihat masyarakat lingkungan sini. Terima kasih banyak," kata Karsini. Ia pun berharap COVID-19 berangsur-angsur menghilang. "Inginnya tidak ada lagi deh corona gitu, ingin sehat semua, kumpul keluarga, ketemu, ingin aman kaya dulu lagi, enggak ingin ada wabah-wabah kaya begini penyakitnya pada hilang," ucap Karsini yang saat didatangi Presiden Jokowi sudah memakai masker. Warga Sunter Agung lain yang juga didatangi Presiden Jokowi, yaitu Susanti juga mengaku seperti mendapatkan rezeki karena didatangi Presiden Jokowi. "Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba Pak Jokowi dateng ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata bener-benar Pak Presiden. Tidak menyangka, mungkin rezeki saya kali, ya, mungkin mau dapat rezeki apa begitu. Terima kasih banyak, ya, Pak atas perjuangan Bapak selama ini, saya tahu mungkin tidak gampang untuk Bapak mimpin negara di tengah masalah seperti ini," kata Susanti. Pemerintah telah meluncurkan 300.000 paket obat dan vitamin yang dibagikan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali pada hari Kamis (16/7). Pemerintah membaginya menjadi tiga paket, yaitu paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG; paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman; dan paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Program tersebut rencananya dilanjutkan oleh warga di luar Pulau Jawa dengan jumlah sama sebanyak 300.000 paket. (sws)
POPULER
