POLITIK
Kapolda dan Danrem Tinjau Pelaksanaan PSU Sabu Raijua
Seba, Sabu Raijua, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif bersama Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Legowo Jatmiko meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua, Rabu. Keberangkatan Kapolda NTT dan Danrem ke Sabu Raijua itu menggunakan pesawat khusus Polri dari Bandara El Tari Kupang, bersama dengan sejumlah pejabat Polda NTT dan juga Korem 161/Wirasakti Kupang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B saat dalam perjalanan menuju Sabu Raijua, di Kupang, Rabu, mengatakan bahwa Kapolda dan Danrem ingin memastikan pelaksanaan PSU di kabupaten itu berjalan aman dan damai. "Bapak Kapolda dan Danrem ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua berjalan aman dan lancar," katanya. Kapolda, lanjut mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), sudah menegaskan bahwa akan menindak dengan tegas siapa pun yang berani mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan PSU tersebut. Sebanyak 170 personel dari Polda NTT dan Brimob Polda NTT, menurut dia, sudah diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut. Pada Rabu hari ini, PSU Pilkada Sabu Raijua dilaksanakan. Ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah tersebut, setelah sebelumnya kemenangan bupati terpilih Orient Riwu Kore dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan calon peserta PSU itu, yakni paslon nomor urut 1, Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan paslon nomor urut 3, Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. (sws)
Sejumlah Tokoh Diyakini Berpeluang Jadi Bakal Capres dan Cawapres 2024
Jakarta, FNN - Sebanyak lebih dari 10 tokoh yang di antaranya merupakan pimpinan partai politik dan kepala daerah diprediksi oleh beberapa pengamat politik dapat menjadi bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut pengamat politik, pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu, 10 tokoh itu berpeluang jadi bakal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 karena mereka punya modal popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang cukup. Setidaknya, ada tiga klaster yang memisahkan 10 tokoh masyarakat itu, yaitu klaster kepala daerah, klaster ketua partai politik, dan klaster pejabat pemerintah/kelompok profesional, demikian pendapat dari Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dan Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir saat acara diskusi. Ari dan Wempy sepakat ada empat figur kepala daerah yang berpotensi jadi bakal capres dan bakal cawapres pada 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, ada lima sampai enam nama dari kelompok kader partai politik yang diyakini berpeluang maju, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga S Uno. Terakhir, nama-nama dari kelompok profesional yang juga diyakini berpotensi maju jadi bakal capres dan cawapres nanti, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Susi Pudjiastuti yang pernah menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan; Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI; dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Untuk kelompok kepala daerah, Wempy menyebut Anies dan Ganjar jadi dua figur yang paling unggul dibandingkan dengan nama-nama lainnya. Jika diukur dari tingkat popularitas, kesukaan dan tingkat elektabilitas, hanya ada dua, Anies dan Ganjar. Saya kira figur Khofifah dan Ridwan Kamil kemungkinan sulit dilirik partai politik untuk diusung jadi capres dan cawapres,” ucap Wempy. Ia turut menunjukkan hasil survei-nya bahwa tingkat popularitas Anies Baswedan mencapai 86,4 persen, sementara Ganjar Pranowo 63,9 persen, Ridwan Kamil 70 persen dan Khofifah 51 persen. Untuk tingkat elektabilitas, Anies memimpin dengan perolehan angka sekitar 15 persen, Ganjar 13 persen, Ridwan Kamil 4,9 persen, dan Khofifah 1,3 persen. Sementara itu, pada kelompok ketua partai politik, Wempy mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi figur yang paling unggul mengingat tingkat popularitas-nya dan elektabilitas-nya jauh berada di atas tokoh-tokoh lainnya. Tingkat popularitas Prabowo mencapai 93 persen, sementara Sandiaga S Uno 86 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 72 persen, Puan Maharani 59,5 persen, Muhaimin Iskandar 40,9 persen, dan Airlangga Hartarto 36,6 persen. Sementara itu, pada kelompok profesional, Wempy menyebut ada tiga tokoh yang unggul, yaitu Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Erick Thohir. Jika dihitung dari tingkat efektivitas elektabilitas, Wempy menyebut Ganjar Pranowo paling unggul apabila dibandingkan dengan nama-nama lainnya. “Tingkat efektivitas elektabilitas itu cara mengujinya sederhana, yaitu tingkat elektabilitas dibagi tingkat popularitas,” tutur Wempy. Tingkat efektivitas elektabilitas Ganjar mencapai angka 0,26, diikuti oleh Prabowo 0,25, Anies Baswedan 0,18, Sandiaga S Uno 0,08, Ridwan Kamil 0,07, Agus Harimurti Yudhoyono 0,07, Muhaimin Iskandar 0,06, Airlangga Hartarto 0,03, Mahfud MD 0,03, dan terakhir Puan Maharani 0,01. (sws)
Partai NasDem Puji Kebijakan Pengadaan Oksigen Tangani Pasien COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, memuji kebijakan pemerintah untuk merespon kelangkaan oksigen di rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. "Kami mengapresiasi pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah ekstra cepat dan tepat," kata Suyoto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu. Pemerintah, melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI telah menginstruksikan produsen oksigen agar mengalihkan produksi dari oksigen industri menjadi oksigen untuk kesehatan. Kebijakan tersebut, kata dia, sangat membantu pengadaan stok oksigen untuk masyarakat dan rumah sakit. Pemerintah juga sudah membuat pemetaan terkait prioritas pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam hal ini pemerintah sudah punya peta tentang pihak yang kebutuhan oksigen-nya segera harus dipenuhi, dan pihak yang pemenuhan kebutuhan-nya bisa ditunda. "Artinya, kebijakan pemerintah sudah terencana dan tepat," ujarnya. Tak hanya pemerintah, Suyoto juga mengapresiasi perusahaan swasta yang telah membantu penyediaan oksigen. "Kita salut, banyak perusahaan besar, melalui CSR-nya ikut membantu mengatasi kelangkaan oksigen," kata Suyoto. Yang lebih menggembirakan lagi, lanjut dia, terbangun semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat untuk saling membantu dalam pengadaan oksigen. Semangat ini menunjukkan soliditas nasional semakin berkembang. "Suasana seperti ini tentu harus dilanjutkan dan dikembangkan, karena bisa menjadi energi positif untuk melawan COVID-19. NasDem mengapresiasi tumbuhnya gotong royong kebangsaan dan kemanusiaan untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan oksigen. Mari kita lanjutkan langkah bersama menghadapi pandemik COVID-19," tutur-nya. Suyoto juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah negara-negara sahabat yang telah menyumbangkan oksigen ke Indonesia sebagai wujud solidaritas dan semangat saling membantu. "Sumbangan dari negara-negara sahabat kita apresiasi. Dulu kita menyumbang ke luar, sekarang mereka yang memberikan sumbangan," ujarnya. (sws)
Menag Gemakan Tagar #PrayFromHome pada Momen PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggemakan ajakan berdoa dari rumah dengan tagar #PrayFromHome pada momen kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Ikhtiar dlohir sudah dan akan terus dilakukan pemerintah. Bukan hanya itu, ikhtiar batin juga terus dilangitkan. Semoga pandemi lekas sirna. Ayo kita semua #PrayFromHome," cuit Menag melalui akun twitternya, di Jakarta Rabu. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada 3 - 20 Juli 2021. Lima hari berselang, ajakan memanfaatkan momentum PPKM untuk berdoa dari rumah menggema di dunia maya. Ajakan ini disuarakan dengan tagar #PrayFromHome. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut menyuarakan hal ini. Grup band Slank pada Rabu (7/7) malam akan mengadakan doa lintas iman untuk Indonesia sehat, sekaligus ikut meramaikan tagar #PrayFromHome. "Malam ini! ayo bergabung dalam 'Doa Bareng Slank & Slankers-Doa lintas Iman untuk Indonesia Sehat' yang diselenggarakan secara virtual, didukung oleh Makara Art Center Universitas Indonesia," cuit slankdotcom. Koordinator GusDurian Alissa Wahid mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan wabah. Dia mengatakan jangan hanya menjadi saleh atau saleha dengan beribadah saja. "Jangan memandang orang salih itu yang ibadahnya di masjid, mengabaikan wabah. Jadilah muslih/muslihah, orang yang membawa kebaikan. Beribadahlah di rumah, karena ingin #salingjaga sesama warga, #PrayFromHome," cuitnya. Tagar #PrayFromHome menjadi salah satu trending di Twitter. Sampai pukul 13.30 WIB Rabu sudah lebih 11.600 cuitan yang menyertakan tagar tersebut. Tak hanya trending di Twitter, tagar #PrayFromHome juga menggema di Instagram dan Facebook. (sws)
Gubernur Jambi: Tugas Pertama dari Presiden Jokowi Agar Tekan COVID-19
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi 2021-2024 Al Haris mengungkapkan tugas pertama yang ia terima dari Presiden Joko Widodo seusai dilantik adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 di provinsi tersebut. "Tentunya tugas kami yang pertama adalah bagaimana menekan angka COVID-19 di Jambi," kata Al Haris di Istana Negara Jakarta, Rabu. Haris mengungkapkan hal tersebut seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Abdullah Sani. Keduanya dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 93 P tahun 2021 tertanggal 2 Juli 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2024. "(Tugas) kedua sekaligus juga kami akan memulihkan ekonomi Jambi tentunya yang merupakan juga tujuan nasional kita yaitu memulihkan ekonomi nasional," tutur Haris menambahkan. Kedua hal tersebut menurut Haris terkait dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. "Saya kira karena kita sedang kondisi COVID-19, kita sedang berjibaku bagaimana melawan COVID-19 sehingga daerah aman, rakyat aman sehingga kita bisa bekerja seperti sedia kala," ungkap Haris. Al Haris dan Abdullah Sani saat mengucapkan sumpah jabatan mengenakan masker ganda dan menjaga jarak. Pelantikan itu dihadiri oleh undangan terbatas antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lain dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan data Satgas COVID-19, total warga yang terpapar COVID-19 hingga 6 Juli 2021 adalah 2.345.018 orang dengan penambahan 31.189 pasien dibandingkan 5 Juli 2021 dengan angka kematian mencapai 61.868 dan angka kesembuhan 1.958.553. Sedangkan di Jambi sendiri hingga 6 Juli 2021, ada 13.511 orang yang terpapar COVID-19 (penambahan 58 kasus dibanding 5 Juli 2021) dengan total kematian sebanyak 284 orang dan jumlah pasien yang sembuh adalah 11.815 pasien. (sws)
Pengamat: Pengkritik Presiden Bukan Berarti Menghina
Semarang, FNN - Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menegaskan mengkritik presiden dalam negara demokrasi adalah hal biasa sehingga jangan terburu-buru menuduh pengkritik menghina kepala negara, apalagi sampai ada tuduhan untuk memakzulkannya. "Kalau orang yang mengkritik atau menghina presiden, kemudian memaknainya untuk pemakzulan presiden, tentu overacting, ya," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Minggu. Untuk membuktikan apakah orang tersebut mengkritik atau menghina kepala negara, kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang ini, adalah lembaga peradilan. Teguh Yuwono lantas mengingatkan kembali bahwa negara demokrasi basis pertama adalah negara hukum. Jadi, apakah seseorang itu mengkritik, menghasut, melakukan hoaks, atau provokasi, majelis hakim pengadilan yang akan membuktikannya. Menyinggung soal Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal-pasal penghinaan terhadap presiden di dalam KUHP, alumnus Flinders University Australia ini menyatakan tidak perlu pasal-pasal tersebut masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Meski MK melalui putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007 telah mencabut Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 serta Pasal 154 dan 155 KUHP tentang Penghinaan Presiden dan Pemerintah, menurut Teguh Yuwono, hakim bisa menggunakan undang-undang lainnya. Ia lantas mencontohkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
SUPSEMAR Jokowi kepada Luhut
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk di luar Jawa dan Bali. Khususnya penunjukan Luhut menjadi perhatian menarik karena untuk kesekian kali Jokowi mempercayakan pekerjaan strategis kepada Luhut Binsar Panjaitan. Publik menilai "Luhut Lagi Luhut Lagi". Apakah keadaan ini menjadi sinyal dari peristiwa semacam Super Semar sebagaimana saat Presiden Soekarno membuat Surat Perintah Sebelas Maret kepada Soeharto ? Mungkin terlalu jauh, tetapi bisa juga didekatkan. Kondisi yang diprediksi adalah Jokowi memang panik dengan penanganan pandemi Covid 19 yang dinilai gagal. Alih alih menurun nyatanya semakin melonjak tingkat keterpaparan masyarakat. Rumah sakit dan Rumah Isolasi merata penuh. Memang Luhut dan Airlangga yang menjadi Koordinator. Luhut tentu lebih dominan di samping seloroh "Luhut Lagi Luhut Lagi", juga Luhut ini dipandang sebagai "The Real President" atas pengaruh besarnya dalam pemerintahan Jokowi. Dalam hubungan dominan dengan RRC, Luhut menjadi LO nya. Proteksi atas nama investasi mampu mengabaikan kritik dan kegelisahan rakyat. Luhut adalah benteng pertahanan Jokowi. Pandemi menjadi beban berat Jokowi. Uang yang digunakan sangat besar, hutang membengkak, ekonomi tidak bergerak, investasi macet, dan lempar-lemparan kue tidak membantu. Korupsi juga terjadi dan mungkin juga saweran komisi. Prediksi normal kembali ternyata tak terealisasi bahkan Jokowi menyatakan jujur "ngeri dan gemetar" melihat BOR tinggi Wisma Atlet yang 92 % bed terisi. Di tengah pandemi yang membuat ngeri dan gemetar, Jokowi terus diserang kritik dari delapan penjuru angin. Mulai gelar pembual hingga desakan untuk mundur. Suara desakan semakin terdengar nyaring. Kepercayaan rakyat yang semakin melemah dan upaya untuk memperpanjang jabatan menjadi tiga periode mendapat perlawanan. Pandemi tidak mampu meng-upgrade kewibawaan karena tidak menggaet hati rakyat. Fikiran hanya ekonomi dan bisnis. Padahal pertumbuhan ekonomi ambruk. Pandemi menyalakan sinyal bahaya dan Jokowi mulai panik. Penunjukkan Luhut dan Airlangga adalah wujud dari kepanikan itu. Airlangga masih bersinetron ikatan cinta, Luhut lebih serius. Kepanikan adalah kegoyahan. Antisipasi disiapkan melalui amandemen perpanjangan, dekrit beralasan pandemi, serta "Super Semar". Luhut adalah orang Presiden yang paling dipercaya setelah kepercayaan lain Moeldoko ambyar. Pengalihan kekuasaan secara bertahap dimulai. Ujiannya dengan penanganan Jawa dan Bali. Luhut sangat siap. Semar adalah ayah Gareng, Petruk, dan Bagong (Jawa) atau Cepot, Dawala, dan Gareng (Sunda). Petruk atau Dawala berhidung panjang. Mereka ada dalam dunia pewayangan sebagai Punakawan. Kapan muncul dan kapan disimpan ditentukan oleh sang Dalang. Semar yang sakti tergantung Dalang yang "super". Jadi Super Semar akan dikeluarkan tergantung Dalang yang mengatur lakon permainan di Istana. Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan apakah menjadi sinyal bahwa kedaruratan pandemi telah bergeser menjadi kedaruratan ekonomi dan politik sehingga diperlukan semacam Super Semar itu ? Dalang yang tentu lebih tahu. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Pimpinan MPR: Wacana Presiden 3 Periode Ubah Konstelasi Politik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan perubahan periodesasi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema ”Membaca Aspirasi Warga Nahdiyin dan Nasionalis pada Pilpres 2024” secara virtual yang digelar Forum Cendekiawan Muslim Muda (FCMM), Kamis. ”Kalau perubahan muncul, Pilpres 2024 beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden sebab itu luar biasa dampak, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024,” katanya Jazilul dalam siaran pers yang diterima di Jakarta. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini, lanjut dia, adalah perubahan periodesasi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana tersebut. "Ini santer juga isu amendemen UUD. Terus terang saya sampaikan sampai hari ini, di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Kalau soal usulan perpanjangan masa jabatan presiden, belum ada secara resmi," ujar Gus Jazil. Karena sampai hari ini belum ada pengajuan secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional menjadi presiden. "Kalau di PKB, memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, panglima santri, tentu kami menimbang-nimbang, berfpkir serius memohon masukan Forum Cendekiwan Muslim Muda apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima," kata Gus Jazil. Gus Jazil mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang mengusung sendiri. Namun, karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena pada Pilpres 2024 kemungkinan tidak ada calon petahana, partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaaan saat ini. Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. "Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapa pun calon presidennya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi," katanya. Terkait dengan isu politik aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Gus Jazil mengatakan bahwa pascareformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. "Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini yang popular adalah politik transaksional, itu yang popular dan itu penyakit," ujarnya. Sejak 2015, lanjut dia, pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional (HSN) sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. ”Nahdiyin itu pasti nasionalis. Santri itu pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan nahdiyin. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati, Pancasila Jaya," katanya. Gus Jazil berharap diskusi yang dilakukan FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depan. ”Kalau PDIP sudah pasang gambar Bu Puan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul untuk menyampaikan visi dan misi. Tidak perlu malu-malu karena itu memang cara berpolitik yang ada," katanya. Menurut dia, pandemi COVID-19 tidak akan menghalangi bangsa untuk mencari cocok pemimpin yang terbaik. "Pada hari ini belum kelihatan sosoknya. Kalau puasa gitu hilal belum kelihatan, jadi belum bisa dibaca siapa sosok capres. Namun, setidaknya bisa membuat harapan ciri-ciri siapa yang paling pas. Saat ini sosoknya siapa masih kabur," tutur Gus Jazil. (sws)
Referendum Jokowi Pembual atau Berprestasi
By M Rizal Fadillah Badung, FNN - Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karenanya layak untuk diberi kesempatan menambah periode Jabatan satu kali lagi. Pro kontra hanya buang enerji dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI "The King of Lip Service" mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi seperti Ruhut Sitompul dan Qadari mengkampanyekan perpanjangan tiga bahkan sampai lima periode. Suara rakyat suara Tuhan, kata Ruhut. Nah untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja kepada rakyat langsung melalui Referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara "pembual" maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah "berprestasi", maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mesti siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh "suara tuhan'" yang didapat secara fair dan jujur. Jika "pembual" menang maka Pasal 7A UUD 1945 berkaitan dengan Presiden melakukan "perbuatan tercela" dapat diterapkan dan jika "berprestasi" yang menang maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945 soal jabatan Presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para penghianat oligarkhis, kapitalis dan kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian atau proses dari upaya itu. Ujungnya tidak lain apakah amandemen pasal 7 UUD 1945 atau penerapan Pasal 7A UUD 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya maka referendum adalah salah satu metode atau jalannya. Mengandalkan survey atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Sarat kepentingan. Pasal 7 UUD 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan menarik, diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan, bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, diganti atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksanapun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan negara. Referendum adalah "starting point'" untuk perubahan dan perbaikan itu. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Wapres Bersurat ke Menkeu dan BPJPH Guna Percepat Kodifikasi Halal
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki agar segera merumuskan kodifikasi terhadap produk halal dalam negeri. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan surat tersebut disampaikan melalui Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar pada Kamis (24/6). "Ini adalah bagian dari rangkaian yang terus didorong Pemerintah, dalam hal ini Wapres yang bertanggungjawab untuk meningkatkan produk halal Indonesia, supaya makin hari makin besar," kata Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Surat kepada Mastuki isinya menyampaikan arahan Wapres agar BPJPH segera mempercepat proses kodifikasi terhadap produk-produk halal untuk kepentingan ekspor dan impor. Kodifikasi tersebut merupakan perumusan dan penyesuaian nomor sertifikasi halal terhadap produk-produk dalam negeri, sesuai dengan harmonized system (HS) yang berlaku secara internasional. "Wapres juga meminta agar BPJPH segera berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan terkait, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW) untuk membuat aturan teknisnya," katanya. Sementara itu, kepada Sri Mulyani, Wapres meminta Kemenkeu segera menyelesaikan landasan hukum dan regulasi terkait kodifikasi ekspor dan impor terhadap produk-produk halal. "Ini guna mendukung tersedianya data perdagangan produk halal yang akurat," tukas Masduki. Masduki juga mengatakan selama ini banyak produk halal dari dalam negeri yang diekspor tanpa menyertakan label kehalalannya. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak selaras dengan upaya Pemerintah untuk mencapai target sebagai produsen halal terbesar dengan berbagai kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sebelumnya, Wapres Ma’ruf juga meminta segera ada sertifikat halal berstandar internasional sehingga ekspor produk halal dari Indonesia dapat diterima di negara asing. "Pemerintah sedang mengupayakan untuk membuka pasar ekspor di negara-negara OKI tersebut melalui penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif," ujar Wapres. (sws)
POPULER
