POLITIK
Satgas TNI-Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Keamanan di Tolikara
Tolikara, FNN - Personel TNI Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Yonif RK 751/VJS mendatangi Polres Tolikara dalam rangka bersinergi menjalin hubungan kerja di lapangan yang baik dalam menciptakan stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Komandan pos Satgas Pamrahwan Yonif 751/VJS Lettu Inf M. Iqbal Vahlepi dalam keterangan, Rabu, mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan anggota Pos Satgas Pamrahwan ke Polres Tolikara adalah silaturahim antara personel Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Tujuan saya dan anggota Pos untuk menciptakan situasi yang aman di wilayah Kabupaten Tolikara khususnya Distrik Karubaga sebagai wujud sinergitas TNI-Polri. Dalam kesempatan kunjungan ini pula pihak Polres Tolikara sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi masal di wilayah Tolikara,"jelas Lettu Inf M. Iqbal. Di tempat yang sama, Wakapolres Tolikara Kompol Yosep Goran Geleuk memberikan apresiasi atas maksud dan tujuan kedatangan personel Satgas Pam Rahwan Yonif RK 751/VJS ke Polres. "Saya mengucapkan selamat datang di Tolikara Distrik Karubaga yang merupakan daerah pusat pemerintahan daerah Kabupaten Tolikara,"ungkap Wakapolres. Diakuinya, apa yang menjadi arahan pimpinan pusat TNI-POLRI harus kita laksanakan dengan cara berbuat baik terhadap masyarakat karena di wilayah Tolikara ini masyarakat percaya terhadap TNI-POLRI dalam menciptakan stabilitas keamanan. "Jalin komunikasi yang baik dan lakukan pertukaran informasi yang positif dalam pelaksanaan tugas,"jelas Wakapolres. Disebutkan Wakapolres, Satgas PamrahwanYonif RK 751/VJS pos Karubaga merupakan Satgas organik Kodam XVII/Cenderawasih. Dengan keberadaan Satgas Yonif RK 751/VJS diharapkan dapat membantu kesulitan masyarakat Distrik Karubaga dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah setempat. (sws)
Kemarin, Sertifikat Halal Internasional Hingga Maksimalkan PPKM Mikro
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (22/6), mulai dari Wapres minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia hingga maksimalkan PPKM mikro. Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA. 1. Wapres minta sertifikat halal internasional untuk produk Indonesia Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta sertifikat halal berstandar internasional untuk segera disepakati sehingga produk-produk halal buatan Indonesia dapat diterima di pasar global. Selengkapnya baca di sini 2. Puan pimpin Rapat Paripurna agendakan perpanjangan pembahasan RUU PDP Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, salah satu yang dibahas adalah perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Selengkapnya baca di sini 3. Inmendagri 14 Tahun 2021 memuat pengetatan PPKM mikro Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro serta memuat pemberlakuan pengetatan sejumlah kegiatan masyarakat. Selengkapnya baca di sini 4. BKN: Tes wawasan kebangsaan muncul dari hasil diskusi tim Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN muncul dari hasil diskusi rapat tim untuk membuat peraturan komisi. Selengkapnya baca di sini 5. DPR: Daripada debat "lockdown" lebih baik maksimalkan PPKM mikro Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro daripada berdebat terkait "lockdown" atau karantina wilayah. Selengkapnya baca di sini (sws)
BKSAP Minta Parlemen Eropa Tidak Diskriminatif Minyak Sawit Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meminta Uni Eropa dan Parlemen Eropa tidak boleh diskriminatif terkait minyak sawit dari Indonesia. Menurut dia, diskriminasi terhadap produk pertanian tidak akan membantu negara berkembang, tetapi malah semakin memperburuk kehidupan para petani yang tergantung pada komoditas itu. "Memasuki usia hubungan diplomatik yang ke- 44 tahun antara Uni Eropa dan ASEAN, saya mengajak Parlemen Eropa untuk dapat lebih aktif melakukan dialog, khususnya terkait isu-isu yang masih menjadi hambatan dalam perdagangan, seperti isu kelapa sawit," kata Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Fadli saat menjadi pembicara dialog daring antara Parlemen Eropa dengan Parlemen Negara-negara ASEAN (AIPA) pada Selasa (22/6). Fadli Zon menjadi pembicara di sesi panel pertama bersama Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Bernd Lange. Fadli menilai sampai saat ini kelapa sawit seringi mendapatkan penilaian yang cenderung tidak adil jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. "Kelapa sawit dikategorikan sebagai 'High Risk ILUC (Indirect Land Used Change)' oleh Uni Eropa. Padahal, tingkat produktivitasnya lebih tinggi ketimbang minyak nabati lain yang lebih menghabiskan banyak lahan ketimbang kelapa sawit," ujarnya. Dia menyampaikan pentingnya masa depan perdagangan antara Uni Eropa-ASEAN, khususnya terkait pendekatan bilateral dan kemungkinan pengaktifan kembali negosiasi perdagangan regional antara Uni Eropa dengan ASEAN yang sempat ditunda untuk memberikan kesempatan bagi negosiasi bilateral. Menurut dia, peningkatan status hubungan diplomatik antara kedua entitas dari dialog menjadi partner strategis diharapkan dapat membuka kesempatan bagi peluang kerja sama di bidang-bidang baru seperti membangun ketahanan kesehatan regional maupun pengembangan energi terbarukan. "Kedua bidang tersebut berpeluang untuk memperkuat pemulihan ekonomi pascapandemi khususnya melalui investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru," katanya. Fadli optimistis ke depan hubungan dagang antara Uni Eropa dengan ASEAN akan terus meningkat dan berkembang, karena Uni Eropa-ASEAN adalah mitra strategis yang memiliki banyak kesamaan khususnya dalam komitmen menjaga multilateralisme dan tatanan internasional. (sws)
Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode
Oleh Tamsil Linrung *) Jakarta, FNN - Gagasan presiden tiga periode agaknya semakin serius. Kalau dulu sebatas opini, sekarang jadi tindakan. Dulu hanya selentingan pemikiran, sekarang menjadi gerakan terorganisir. Bahkan difestivalisasi. Gimiknya bahkan dibuat heroik. Seolah jadi pilihan terakhir republik. Padahal konstitusi jelas-jelas tidak mengenal kosa kata tiga periode. Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, begitu seorang peneliti politik mengenalkannya ke publik. Tiba-tiba, sang surveyor menjadi praktisi. Berperan sebagai inisiator terbentuknya Sekretariat Nasional Jokpro 2024. Lengkap secara struktural. Banyak yang geram. Tak sedikit menuding inkonstitusional. Bahkan dari kubu dan pendukung pemerintah sendiri. Entah itu otentik, atau juga orkestrasi gimik. Semua serba buram sekarang ini. Rakyat Menolak Untuk memperoleh gambaran kemauan rakyat terhadap wacana presiden tiga periode, yang menjadi patokan harusnya survei yang fokus memotret respon responden pada wacana tersebut. Saiful Mujani Research Center (SMRC) melakukannya pada 21-28 Mei 2021. SMRC menanyakan kepada responden, apakah ketentuan masa jabatan presiden perlu diubah? Hasilnya, 74 responden menyatakan harus dipertahankan alias tetap dua periode, sementara hanya 13 persen menyatakan perlu diubah. Hasil itu terlihat timpang bila mengaca pada keyakinan Qodari yang sejak beberapa bulan lalu mewacanakan presiden tiga periode. Malah semakin dipertegas ketika SMRC juga menemukan, sebanyak 52,9 persen responden tidak menginginkan Jokowi mencalonkan diri lagi. Di sisi lain, Presiden Jokowi Widodo terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka. Dalam polemik Jokpro 2024 pun tak jauh beda. Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998. Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden . Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut. Hal ini membangkitkan ingatan kolektif publik ketika Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. "Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres)," imbuhnya kepada media pada 7 Februari 2013. Namun bandul politik yang tampak menciptakan momentum kala itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat. Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali berada di pusaran. Mengapa Jokowi? Karena nama Jokowi-lah yang diusung Jokpro 2024 dan Jokowi pula yang menjadi aktor paling memungkinkan dalam wacana presiden tiga periode. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, wabil khusus jika dilakukan tanpa izin. Respon keras Presiden Jokowi penting agar wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden. Apalagi, Qodari menyatakan keyakinannya secara terbuka. "Ya, beliau bicara normatif saja karena amendemen UUD 1945 kan hanya menyatakan dua periode. Kalau nanti bisa diubah tiga periode, saya kira Pak Jokowi tidak bisa menolak apalagi kalau partai politik, seperti PDIP, yang meminta beliau maju …" demikian Qodari sebagaimana dikutip Republika. Memagari Persepsi Bila presiden menolak wacana tiga periode, ada baiknya segera bersikap tegas, melarang dan menegur mereka bertindak jauh mengusung dirinya meski berkali-kali telah menolak. Perlu ada korelasi yang saling membangun antara sikap dan perbuatan. Nanggung rasanya kalau presiden hanya menolak, namun tidak melarang kegiatan dimaksud. Sikap tegas presiden menjadi penting agar persepsi rakyat dapat dipagari sehingga tidak berkembang liar. Bukan tidak mungkin muncul anggapan, presiden menikmati situasi ini. Atau, lebih ekstrim lagi, anggapan bahwa tangan istana ada di belakang wacana presiden tiga periode. Wacana itu mulai menyeruak. TEMPO mengabarkan indikasi manuver Istana, melalui pengakuan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Arief Poyuono yang pernah diajak berdiskusi beberapa kali oleh pejabat Istana. Arief didorong mewacanakan gagasan tiga periode Jokowi. Pertengahan Maret 2021, Arief mulai menggulirkan wacana tersebut. Dan dia pujian dari banyak orang dekat Jokowi, termasuk seorang menteri yang memberinya jempol melalui whatsapp. TEMPO lalu melakukan penelusuran, menemui belasan petinggi partai politik dan lembaga survei yang mengetahui manuver Istana. Meski menolak namanya disebut, namun mereka membeberkan sejumlah menteri dan pejabat yang dekat dengan Jokowi ikut merancang skenario presiden tiga periode. Ada dua skenario yang dibangun. Pertama, menggulirkan wacana presiden tiga periode, dan kedua memperpanjang masa jabatan presiden yang diikuti perpanjangan masa jabatan Anggota DPR dan DPD. Sinyalemen perpanjangan masa jabatan pernah juga diungkap Pendiri Partai Umat Amien Rais. Barangkali, debatnya bukan sekadar boleh tidaknya presiden tiga periode, atau boleh tidaknya perpanjangan masa jabatan. Yang substansial adalah urgensi di balik kebutuhan perubahan masa jabatan tersebut. Memandang dari sudut aturan konstitusi adalah satu perspektif. Tetapi, pencapaian pembangunan adalah perspektif lain yang seharusnya menjadi pertimbangan. Sayangnya, dalam debat yang mengemuka, capaian pembangunan tidak pernah menjadi titik tumpu pertimbangan. Padahal, meski konstitusi membolehkan, belum tentu rakyat menghendaki petahana mencalonkan lagi. Nyaris tidak ada alasan memberikan tiket kepada pemerintah saat ini melanjutkan mengurus republik. Bahkan kita sering membaca, atau mendengarkan pemikiran yang sebaliknya. Publik mulai jengah. Utang negara yang meroket, jor-joran pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, BUMN terpuruk, dana haji misterius, ekonomi anjlok, penerimaan pajak ambruk, dan gelombang pengangguran. Apa beberapa indikator itu tidak cukup untuk membuat mawas diri? Situasi yang semakin runyam, semestinya menyadarkan realitas buruk muka yang perlu dibenahi. *) Penulis adalah Anggota DPD RI
HUT ke-75, Polisi Militer TNI AD Didorong Terus Berinovasi
Jakarta, FNN - Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Pomad) didorong dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas demi mendukung pelaksanaan tugas dan operasi serta mengharumkan nama TNI AD, kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan demi menciptakan ide-ide baru yang dapat memperkuat kerja Polisi Militer TNI AD, kata Danpuspomad dalam amanatnya saat peringatan HUT ke-75 Polisi Militer TNI AD, Selasa. Demi mencapai tujuan itu, Danpuspomad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, meminta seluruh jajaran Polisi Militer TNI AD untuk terlibat dalam program khusus yang berlangsung sejak 1 Juni 2021 sampai 31 Mei 2022. “Harapan saya selama satu tahun pelaksanaan program ini dapat menunjukkan kinerja yang semakin profesional dan adaptif dalam mendukung tugas pokok TNI AD,” kata Danpuspomad sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Penerangan Kodam XVIII/Kasuari. Tidak hanya itu, Danpuspomad dalam amanatnya kepada jajaran polisi militer juga meminta mereka agar tidak melupakan sejarah. Sejak Polisi Militer TNI AD terbentuk sejak 22 Juni 1946, para pendahulu dan senior korps telah menorehkan sejarah lewat perjuangan dan pengorbanan, kata Danpuspomad. “Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, saya mengingatkan kembali agar kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah akan membuka mata hati kita bagaimana para pendahulu berjuang, rela berkorban dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih,” terang Chandra ke jajaran polisi militer. Pesan-pesan dari Danpuspomad itu kemudian diteruskan ke anggota Polisi Militer TNI AD di Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat, oleh Komandan Polisi Militer Kodam XVIII/Kasuari (Danpomdam) Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar saat apel di Manokwari, Selasa. Dalam apel tersebut, Danpomdam XVIII/Kasuari menyebut perlunya penguatan pembinaan satuan Polisi Militer TNI AD di Papua Barat. Kunci untuk mencapai tujuan itu, antara lain pembangunan fisik dan sistem dalam satuan Polisi Militer Kodam XVIII/Kasuari, yang baru resmi terbentuk empat tahun yang lalu. “Kita harus bisa membuat lompatan-lompatan dan akselerasi kemajuan satuan sehingga ke depan Polisi Militer Kodam XVIII/Kasuari mampu mensejajarkan diri bahkan lebih baju dari satuan Podam lainnya,” kata Kolonel Cpm Irsyad dikutip dari keterangan tertulis Penerangan Kodam XVIII/Kasuari. (sws)
Bupati Tanah Laut Janji Copot Pejabat Lakukan Pungli
Banjarmasin, FNN - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta berjanji mencopot pejabat di daerah ini yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun saat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. "Daerah kita sudah menjadi percontohan kota bebas pungli di Kalimantan Selatan, ini komitmen dan tanggung jawab besar agar tak ada lagi penyimpangan dalam pelayanan," kata dia di Banjarmasin, Selasa. Untuk itu Sukamta meminta masyarakat agar melaporkan setiap ada pungli ketika berurusan di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut agar bisa menekan aksi penyimpangan dalam pelayanan publik. Ia mengakui celah potensi pungli kerap muncul ketika ada pelayanan yang berbelit-belit dan memberatkan hingga akhirnya masyarakat berpikir untuk mencari jalur "belakang" dalam mengurus suatu dokumen perizinan dan sebagainya. Sukamta mengatakan sudah saatnya pelayanan publik termasuk perizinan dipermudah tanpa ada unsur yang memberatkan masyarakat. "Saya minta pelayanan cepat dan terbaik. Tanpa pungli kita lebih enak menegakkan aturan. Tidak ada ini itu atau pesanan khusus yang pada akhirnya melanggar prosedur," tegasnya. Bahkan bupati menginstruksikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi dalam proses perizinan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Tanah Laut ketika mengurus perizinan yang sekaligus mencegah celah pungli jika terjadi interaksi tatap muka antara petugas dan pemohon. "Kami ingin investasi masuk sebanyak-banyaknya ke Tanah Laut. Saya buka seluas-luasnya bagi investor, saya beri kemudahan perizinan guna mendukung program pemerintah meningkatkan investasi membangun daerah," tandasnya. Kabupaten Tanah Laut berbekal satu SKPD berpredikat zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan empat SKPD meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menjadi percontohan kota bebas pungli yang pencanangannya dihadiri langsung Ketua Satgas Saber Pungli Komjen Pol Agung Budi Maryoto di Banjarmasin hari ini (Selasa). (sws)
Ketua Umum Muhammadiyah: Lima Teladan Bung Karno yang Patut Ditiru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebutkan setidaknya ada lima teladan Proklamator RI Soekarno yang patut ditiru oleh masyarakat Indonesia. "Pertama, Bung Karno telah memberikan contoh bagi kita sebagaimana para pendiri bangsa dan pejuang bangsa di negeri tercinta, yakni pengkhidmatan, perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa pamrih untuk Indonesia, baik sewaktu melawan penjajah maupun setelah Indonesia merdeka," kata Haedar dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Bung Karno, lanjut dia, sampai harus dibuang ke Ende, Bengkulu, dan diasingkan ke berbagai tempat. Bahkan, Bung Karno pernah dipenjara di Bandung. "Yang kedua, kita belajar dari Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Sampai akhir hayatnya, kita kenal Bung Karno tidak punya harta dan materi, tetapi sejarah perjalanannya sangat mencintai rakyat kecil, lahir, dan batin," ungkapnya. Menurut Haedar, konsep Marhaenisme adalah wujud dari pengkhidmatan Bung Karno untuk membela kaum lemah, duafa, dan rakyat jelata. Haedar mengharapkan tindakan Bung Karno itu mengilhami para anak bangsa. "Yang ketiga, kita belajar dari Bung Karno tentang sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah pembelajar yang selalu haus ilmu, belajar pada siapa pun, pada Tjokroaminoto, Kiai Dahlan, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi rujukan dari sejarah perjalanannya di samping pada tokoh-tokoh dunia," paparnya. Bung Karno, lanjut Haedar, gemar membaca dan visi kebangsaannya melampaui zaman. Bung Karno sosok yang mampu mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan kebangsaan atau keindonesiaan. Menurut Haedar, ketika Piagam Jakarta kemudian dikompromikan, lalu lahir kesepakatan yang menjadi dasar dari Hari Konstitusi 18 Agustus 1945 tentang Pancasila, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. "Ini adalah bukti Bung Karno adalah sosok yang selalu mencari titik temu tentang agama dan keindonesiaan yang merupakan keteladanan yang keempat," ujarnya. Bahkan ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 disebutkan Piagam Jakarta adalah menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dia menambahkan, Bung Karno betul-betul memberi teladan bahwa agama dan Islam bukanlah lawan dari keindonesiaan, kebangsaan. Namun, satu senyawa untuk Indonesia. "Yang kelima kita belajar dari Bung Karno tentang kenegarawanan. Jiwa kenegarawanan Bung Karno melintas batas dan melampaui segalanya. Beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompoknya," tambahnya. Bahkan, Bung Karno berdialog dengan siapa saja dan tetap menjalin hubungan dengan mereka yang berpandangan politik berbeda. Bung Karno menjadi sosok yang dalam saat-saat kritis menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya. "Lima teladan ini di samping masih banyak teladan yang lainnya harus menjadi rujukan kita yang mengenang Bung Karno, mencintai Bung Karno, dan ingin meneruskan jejak Bung Karno sebagaimana tokoh-tokoh bangsa di republik tercinta ini. Bagaimana kita selalu berjuang tanpa pamrih bersahaja tanpa memupuk materi dan cinta rakyat kecil lahir dan batin dalam tindakan nyata," kata Haedar. Dia meminta pihak-pihak yang mengenang Bung Karno saat ini, tidak hanya mengenal secara ritual, tetapi mengambil sari dari jejak langkah pria kelahiran 6 Juni 1901 itu. (sws)
DPRD Minahasa Tenggara Minta Disnakertrans Awasi Keberadaan TKA
Minahasa Tenggara, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan tambang di daerah tersebut. "Tenaga kerja asing yang ada di sejumlah perusahaan tambang di daerah ini harus diawasi serius oleh instansi terkait," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Chris Rumansi di Ratahan, Selasa. Ia mengungkapkan, pihaknya menemukan tenaga kerja asing tersebut melakukan aktivitas di perusahaan tambang. "Ini harus ditelusuri apakah mereka mempunyai visa kerja atau tidak? Harus diperiksa juga status mereka melaksanakan kegiatan di perusahaan tambang ini," ujarnya. Dia menambahkan, pihaknya akan turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung keberadaan dan aktivitas para pekerja asing ini, bersama dengan sejumlah instansi terkait. "Kami berharap mereka ini tidak bersinggungan dengan pekerja lokal. Karena untuk mempekerjakan tenaga kerja asing itu diatur oleh undang-undang," katanya. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara Ferry Uway mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pekerja asing di sejumlah perusahaan tambang. "Kami akan turun bersama dengan sejumlah instansi teknis termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Imigrasi," katanya. Lebih lanjut kata Ferry, pihaknya telah meminta kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan. "Kami meminta para perusahaan untuk lebih memprioritaskan para tenaga kerja lokal ketika melaksanakan aktivitas," kata dia. (sws)
Panglima TNI Tinjau Isolasi Terpusat OTG di Cilincing
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau isolasi terpusat orang tanpa gejala (OTG) dan Kelurahan Rorotan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, Selasa. Setibanya di Rusun Nagrak, Panglima TNI, Menkes, dan Kapolri menerima penjelasan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji dan Kabid Kesmas Dinkes DKI dr. Fifi terkait situasi dan kondisi di Rusun Nagrak. Isolasi terpusat OTG menggunakan Rusun Nagrak yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dijadikan lokasi isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Rusun tersebut bisa menampung 1.000 tempat tidur dan siap hadapi lonjakan COVID-19. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM mikro para petugas harus selalu mengingatkan dan menegakkan disiplin protokol kesehatan, melaksanakan pemantauan, melaporkan kasus aktif, pemantauan angka kesembuhan dan kematian, BOR (Bed Occupancy Rate) isolasi serta fasilitas lainnya. Untuk mengatasi lonjakan COVID-19, Marsekal Hadi dalam siaran persnya, meminta agar mengoptimalkan PPKM mikro dan vaksinasi nasional harus digencarkan guna mempercepat "herd imunnity" sehingga program pemerintah ke depan dapat berjalan dengan baik menuju Indonesia bebas COVID-19. Selanjutnya, Panglima TNI bersama rombongan menuju Kantor Lurah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan menerima penjelasan dari Kepala Kelurahan Rorotan Idam Mugabe terkait pelaksanaan PPKM mikro. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendirikan Posko COVID-19 demi terlaksananya 4 pilar yang dianjurkan pemerintah, yakni dari Kelurahan setempat, Dinkes, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Ikuit dalam rombongan tersebut, antara lain, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafrudin, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, Kapuspen TNI Mayjen TNI Prantara Santosa, dan pejabat tinggi Polri. (sws)
F-PAN: Revisi UU Otsus Harus Libatkan Elemen Rakyat Papua
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di Papua, sehingga dapat disusun secara komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. "Bagaimana agar revisi UU Otsus Papua melibatkan rakyat Papua termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kemudian tentu saja DPR di Provinsi Papua. Itu agar masukan-masukan langsung konkret dalam wujud nyata bisa direalisasikan secepatnya," kata Saleh saat menerima audiensi perwakilan DPRP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia mengatakan, dalam audiensi tersebut, perwakilan DPRP menyampaikan beberapa poin, pertama, menginginkan agar revisi UU Otsus Papua tidak hanya terpaku pada dua pasal yaitu Pasal 34 tentang Dana Otsus dan Pasal 76 tentang Kewenangan Pemekaran. Hal itu, menurut dia, karena persoalan di Papua sangat kompleks, menyangkut berbagai macam sendi kehidupan berbangsa-bernegara. "Karena itu mereka menginginkan semua aspek yang menjadi perhatian kita, sehingga harus menjadi bagian dari revisi UU Otsus Papua," ujarnya pula. Kedua, menurut Saleh, rakyat Papua menginginkan agar otsus ditingkatkan kualitasnya, karena mereka tidak menginginkan terlalu banyak pemekaran namun yang penting adalah peningkatan kesejahteraan. Selain itu, menurut dia lagi, persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua harus dituntaskan, sehingga rakyat Papua merasa jadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Ketiga, bagaimana agar pelaksanaan revisi UU Otsus melibatkan rakyat Papua termasuk MRP dan DPRP serta DPR (Daerah Pemilihan) Provinsi Papua agar masukan langsung konkret," ujarnya lagi. Saleh menegaskan bahwa berbagai masukan dari DPRP tersebut akan dipelajari secara mendalam dan diperjuangkan untuk direalisasikan dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua. (sws)
POPULER
