POLITIK
Demokrat Meradang, Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo
Jakarta, FNN - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi kemunculan Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Menurutnya Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata. "Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (19/6). Herzaky mengatakan, kenyataannya sejak 2014 lalu, kontestasi antarkeduanya malah membelah masyarakat. Polarisasi yang terjadi justru meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," ujarnya. Menurutnya Indonesia banyak memiliki calon pemimpin terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dari jajaran kepala daerah ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur PDIP Ganjar Pranowo. Sementara dari deretan pemimpin partai ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dari deretan pemimpin partai politik, misalnya. Berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode," ucapnya. Herzaky menambahkan, Presiden Joko Widodo berulang kali telah menolak adanya rencana tiga periode. Dirinya meyakini bahwa penolakan tersebut bukan basa-basi apalagi lip service belaka. "Tentunya Bapak Presiden Joko Widodo ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis laiknya Presiden RI ke-6 Bapak SBY begitu selesai masa jabatannya. Bukan presiden yang membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti di Orde Baru, saat belum ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Janganlah buat Indonesia mundur puluhan tahun dengan memaksakan rencana presiden tiga periode," jelasnya. Ia menyarankan agar sebaiknya Komunitas Jokpro 2024 membentuk relawan melawan covid-19 dan membantu rakyat yang sedang susah karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini. Dengan demikian Jokpro diharapkan bisa membantu pekerjaan Presiden Jokowi saat ini. (we, ant)
Jokowi Tiga Periode, Lu Lagi Lu Lagi
Oleh Prof. Daniel Mohammad Rosyid Semarang, FNN - Beberapa hari terakhir ini muncul wacana Jokowi 3 periode. Sekalipun, seperti dulu, Jokowi menampik untuk mengakui keinginannya, tapi ada sekelompok orang yang menamakan diri Jokpro yang mulai mempromosikan Jokowi untuk nyapres lagi pada Pemilu 2024 nanti. Bahkan kelompok lain yang menamakan diri sebagai Joman telah menuding bahwa Jokpro adalah kumpulan para Brutus. Publik dibingungkan oleh wacana yang seolah kontradiktif, tapi sebenarnya saling mendukung Jokowi 3 periode. Padahal Pilpres masih tiga tahun lagi. Saat sebagian kaum demokrat yang masih waras mempersoalkan presidential threshold 20%, wacana Jokowi 3 periode ini muncul sebagai konfirmasi atas agenda inkonstitusional itu. Jadi hambatannya cuma pada pasal 7 UUD2002. Harus ada amandemen terbatas untuk membuka peluang bagi jabatan presiden 3 periode. Lalu 4, 5 periode dst. Mungkin sebagian pendukung fanatik Jokowi balas dendam pada pendukung fanatik Soeharto. Bagi true leaders, wacana ini jelas menunjukkan krisis kepemimpinan nasional. Seolah tidak ada capres lain selain Lu Lagi Lu Lagi. Krisis itu adalah tanggungjawab Jokowi sendiri yang sebagai pemimpin tertinggi justru gagal melakukan kaderisasi. Yang muncul adalah para dealers, not leaders. Padahal kaderisasi adalah tugas pokok para pemimpin. Artinya, sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi telah mengaku semua kredit baginya sendiri sehingga presiden berikutnya tidak bisa selain dirinya. Pada saat yang sama Jokowi dan para pemujanya mungkin lupa adagium Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Presiden adalah jabatan sangat powerful. Terlalu lama menjabatnya mengundang resiko penyalahgunaan kekuasaan. Adagium yang lain adalah bahwa jangankan di sekitar Julius Caesar ada Brutus yang berkepentingan agar Sang Kaisar tetap berkuasa sambil mengintai kesempatan untuk menikamnya dari belakang. Apalagi di sekitar Nero. Prinsip Republik yang diamanatkan Pembukaan UUD,1945 sesungguhnya adalah sebuah platform agar pergantian kekuasaan bisa terjadi sebagai peristiwa yang wajar. Oleh karena itu Republik dapat bertahan dalam masyarakat yang egaliter dan meritokratik. Dalam masyarakat feodal, presiden nyaris hampir seperti raja yang boleh menjadi raja seumur hidup. Penggantinya adalah anaknya sendiri. Kecenderungan yang dibawa oleh wacana Presiden 3 periode itu adalah kemunduran prinsip Republik. Ingat pesan Marcus Aurelius pada Maximus Decimus Sang Gladiator : apakah Roma bisa menjadi Republik kembali? Sejak amandemen ugal-ugalan yang melahirkan UUD 2002, sederetan maladministrasi publik makin menjadi-jadi : hukum dibuat dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite politik. Republik hanya bisa tumbuh oleh administrasi publik yang piawai melayani publik. Kali ini amandemen parsial atas pasal 7 itu bukan saja maladministrasi publik, tapi bakal menjadi malapetaka bagi Republik.
Imigran di Penampungan Pekanbaru Akan Dikelompokkan Sesuai Negaranya
Pekanbaru, FNN - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merencanakan untuk mengelompokkan imigran atau pengungsi pencari suaka politik yang ada di wilayahnya sesuai kewarganegaraan atau negara asal. "Selama ini pencari suaka politik ini ditempatkan membaur di penampungan yang disediakan di beberapa tempat di Kota Pekanbaru," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian di Pekanbaru, Minggu. Ia menyebut, tujuannya agar mempermudah melakukan pengawasan di lapangan mengingat jumlah mereka sudah banyak dan berasal dari berbagai negara. "Jadi untuk memudahkan kita melakukan pengawasan dan monitoring, maka kita berencana akan menempatkan mereka berdasarkan negara yang sama," kata Zulfahmi. Dikatakan dia, saat ini ada beberapa negara yang warganya menjadi imigran ke Kota Pekanbaru, antara lain dari Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, Sudan dan Rohingya (Myanmar). Kini mereka masih ditempatkan di sejumlah tempat penampungan yang telah disiapkan. "Jadi misalnya nanti pengungsi yang dari Pakistan, ditempatkan sesama warga Pakistan. Sehingga bisa kita awasi dengan lebih baik," katanya. Sejauh ini, lanjut Zulfahmi, Kesbangpol terus aktif berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisi Tinggi PBB Untuk Masalah Pengungsi perwakilan Riau dalam penanganan dan pengawasan terhadap imigran. "Kebijakan ini akan kami koordinasi dan komunikasi juga perwakilan UNHCR dalam hal ini International Organization for Migration (IOM)," tukasnya. (sws)
Sultan HB X Sebut Sulit Tekan COVID-19 Jika Masyarakat Anggap Enteng
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan penularan COVID-19 sulit dikendalikan apabila masyarakat menganggap enteng dan tidak kooperatif mendukung kebijakan pemerintah. "Karena ini semua tergantung dari kita sendiri-sendiri, kita bisanya hanya mengambil kebijakan, berbuat sesuatu mengkonsolidasikan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap enteng, ya kita juga kesulitaN menindaklanjuti penularan," kata Sri Sultan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan COVID-19 secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Minggu. Raja Keraton Yogyakarta ini kembali meminta masyarakat menjadi subjek yang turut meminimalisir penyebaran COVID-19 di DIY. Hal tersebut disampaikan mengingat tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di DIY selama sepekan terakhir. Penambahan kasus positif di DIY mengalami puncaknya pada Minggu (20/6) yakni sebesar 665 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi COVID-19 terjadi di DIY. Di samping itu, RT yang berada di zonasi merah mencapai 19 RT dan yang berada di zonasi oranye mencapai 61 RT. Penambahan kasus itu turut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) baik isolasi maupun ICU di RS Rujukan COVID-19 DIY. "Jadi, tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, updatenya, BOR itu 75 persen. Tapi dari kondisi tadi pagi, itu berubah. Setelah perkembangan kita ada di angka 65,44 persen," ujar Sultan. Ia mengatakan kondisi jumlah tempat tidur, yang tadinya 941, saat ini telah bertambah menjadi 1.224 unit. "Sudah tambah 30 persen bed yang ada khusus untuk COVID. Khususnya di RSUP Sardjito dan Hardjolukito. Ada satu yang belum aktif, sekarang kita aktifkan," kata Sri Sultan Ia kembali menekankan kepada warga DIY agar melaksanakan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 15/INSTR/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021 dengan semakin memperketat mobilitas. "Semakin mengetati mobilitas masyarakat di setiap kelurahan, masyarakat sadar untuk menjaga dirinya sendiri dan itu otomatis akan bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kesadaran seperti itu, kita tidak akan bisa menurunkan, ya fluktuatif begini terus," ujar Sri Sultan. Di samping itu, kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 tak hanya terjadi di DIY saja, melainkan juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Sebagian besar (naik), kira-kira 30 provinsi yang naik, semuanya naik. Bagaimana kita mencoba masing-masing daerah memperketat kondisi yang ada," kata Sri Sultan. Sri Sultan juga mengatakan bahwa nantinya per tanggal 22 Juni 2021, pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru guna menekan laju penambahan kasus positif di 30 provinsi tersebut. "Mungkin tanggal 22 (Juni) ada kebijakan tambahan atau lain tapi saya belum tahu perubahan itu apa dan bagaimana. Tapi saya kira, (peraturan) itu tetap dalam keseimbangan antara ekonomi dengan pembatasan yang ada, saya kira larinya ke sana, tapi bentuknya seperti apa belum tahu," kata Sri Sultan. Sebelumnya, Gubernur DIY mewacanakan menerapkan "lockdown" total apabila PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021 kembali gagal menekan lonjakan kasus. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan peraturan yang dibuat Pemda DIY sejatinya membutuhkan kerja sama berbagai pihak. "Ngarsa Dalem (Sultan HB X) sudah menekankan bahwa masyarakat harus jadi subjek, masyarakat jangan tidak ada usaha untuk mengingatkan orang lain, tonggo teparo (tetangga), untuk menaati protokol kesehatan," kata dia. Aji berharap peraturan yang telah dibuat Pemda DIY dapat ditaati dengan baik. Selama ini operasional mal serta pusat perbelanjaan lainnya telan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, sementara untuk zona merah sampai pukul 20.00 WIB. "Rumah makan, tempat wisata, itu maksimal (pengunjung) 50 persen ya 50 persen. Jadi jangan hanya menunggu sampai Satpol PP sampai ngoyak-oyak (mengejar-ngejar), kita harus saling menjaga," ujar Aji. (sws)
Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021
Jakarta, FNN - Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama jajaran dinas dukcapil daerah meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian PANRB. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan capaian itu menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayanan masyarakat di Dukcapil. "Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa roh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi," kata dia. Zudan mengatakan pihaknya bersyukur atas penghargaan yang diterima dan dia telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavia, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori, dan Kaban BPP Agus Fatoni. "Mohon doa dan dukungan bapak menteri dan bapak/ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5," kata Zudan. Bagi Dukcapil penerima penghargaan, Zudan mengingatkan untuk tak mudah berpuas diri dan harus terus berinovasi serta membaca dengan baik laju teknologi. "Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yang lebih baik," ujar Zudan. Penghargaan yang diraih kali ini menurut dia terdiri dari tiga kategori yakni kategori "Top 15 Kelompok Khusus", kategori "Top 15 Kelompok Replikasi", dan kategori "Top 99". Peraih Top 15 kelompok khusus yakni Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi "KUWALAT SILA KIA" dan Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara dengan produk inovasi "SIPELANDUK KILAT". Berikutnya, Peraih Top 15 kelompok replikasi yakni Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi "SI BULAN", Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi "e-OPEN", Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan produk inovasi "SIDA KAM KOBAR" dan Dukcapil Kabupaten Banjar dengan produk inovasi "JEMPOL PELANDUK". Sementara, peraih ketegori Top 99 yakni Dukcapil Kabupaten Karanganyar dengan produk inovasi "PAK TUJI", Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, "AKU WARAS", Dukcapil Kota Pasuruan dengan produk inovasi "PASTI DAKU KAWIN" dan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama "D’SIGN" (Digital Signature Dukcapil). (sws)
Satgas Pamtas Gelar Kegiatan Sosial Bagi Masyarakat Perbatasan Kalbar
Pontianak, FNN - Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti menggelar berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, seperti membantu renovasi bangunan gedung sekolah, mengajar ngaji, dan memberikan pelayanan kesehatan. "Kegiatan-kegiatan sosial itu telah kami lakukan dalam beberapa hari ini, seperti merenovasi gedung sekolah SDN 06 Sungai Take bersama para guru di daerah Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang," kata Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono S di Entikong, Minggu. Kemudian, menurut dia, pihaknya juga ikut memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak di Desa Beruang, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga di sekitar Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. "Kegiatan bakti sosial itu dilakukan oleh personel kami yang posnya berada tidak jauh dari wilayah di Desa Sungai Take, Desa Beruang dan Desa Entikong dan dilaksanakan secara tulus dan ikhlas," katanya. Dia menambahkan, dengan perbaikan ruang sekolah di SDN 06 Sungai Take ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat belajar para siswa, mengingat sudah beberapa bulan para siswa tidak melaksanakan sekolah secara tatap muka, namun hanya daring atau virtual dan tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama halnya dengan mengajar mengaji, di mana kata Dansatgas, ilmu agama menjadi tiang dasar pendidikan akhlak seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menjadi perhatian sehingga ikut serta dalam mengajarkan anak-anak di perbatasan tentang ilmu agama, salah satunya belajar mengaji. Sementara itu, kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan keliling dari rumah ke rumah warga dilakukan di sekitar Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong. "Kegiatan pengobatan dari rumah ke rumah yang dilakukan dokter Satgas Letda Ckm dr Fajri bersama tenaga kesehatan Kotis Satgas Pratu Asep Yudha merupakan wujud sumbangsih dan kepedulian kami sebagai Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns kepada warga perbatasan RI-Malaysia," katanya. Di tempat terpisah, Wadansatgas, Mayor (Inf) Didik Lipur mengatakan kegiatan itu bermula ada salah satu perwakilan guru melapor kepada pihaknya untuk meminta bantuan merenovasi bangunan sekolah yang sudah rusak dan dapat membahayakan dalam proses belajar mengajar. “Mendapat informasi tersebut langsung kami dengan mengerahkan personel yang memiliki keahlian di bidang pertukangan untuk segera membantu merenovasi bangunan yang rusak itu,” ujarnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan instansi daerah bahwa kehadiran Satgas Pamtas dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dengan ikut serta dalam usaha memajukan pembangunan sekolah. "Dengan adanya kegiatan renovasi ini para guru dan siswa siswi SD Negeri 06 Sei Take dapat lebih merasa aman dan nyaman melaksanakan proses belajar mengajar," katanya. (sws)
Polres Garut Putar Balik Seribuan Kendaraan Luar Kota Tujuan Wisata
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut telah memutarbalikkan sekitar seribuan kendaraan roda dua maupun empat dari luar kota yang hendak masuk Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan tujuan berwisata saat operasi penyekatan arus kendaraan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Garut yang digelar sejak Sabtu (19/6). "Untuk kendaraan yang diputarbalikkan dari kemarin sampai sore ini sekitar seribu lebih, mayoritas plat nomor dari luar Garut," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Karyaman saat dihubungi wartawan di Garut, Minggu. Ia menuturkan sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Garut bersama petugas gabungan lainnya telah diterjunkan untuk melakukan penyekatan dan memutar arahkan kendaraan luar kota yang tujuannya ke tempat wisata. Lokasi penyekatan, kata dia, yakni di Kadungora dan Limbangan sebagai daerah perbatasan dengan Kabupaten Bandung, kemudian di pertigaan Malangbong berbatasan dengan Sumedang, dan Cilawu berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Ia menjelaskan penyekatan kendaraan dari luar kota itu berdasarkan kebijakan Bupati Garut terkait pencegahan dan munculnya klaster baru penularan COVID-19 di tempat wisata. "Dasar dari kebijakan Bupati Garut untuk antisipasi klaster baru di tempat wisata yang sudah diterapkan pengunjung 25 persen dalam upaya menekan angka zona merah," katanya. Ia menyampaikan seluruh petugas yang bersiaga di lokasi perbatasan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan luar kota, jika tujuannya ke objek wisata maka diminta untuk putar balik ke kota asalnya. Ia menambahkan penyekatan arus kendaraan dari luar kota sudah diberlakukan sejak Sabtu (19/6), dan akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan atau sampai dinyatakan kondisi aman penyebaran COVID-19. "Terus dilakukan hingga seluruh wilayah di Kabupaten Garut masuk ke dalam zona aman, jadi semuanya tergantung dengan situasi," katanya. (sws)
PDIP Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode. "Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ahmad Basarah dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu. Bahkan, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. "Isu tiga periode ini kalau kita lihat subjeknya (Jokowi) bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode," katanya. Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka. "Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujarnya. Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Basarah mengatakan jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," paparnya. Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu guna pembangunan nasional terus berlanjut. Sehingga, tambah dia, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti. PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden. "Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP," tegas Basarah. Sementara itu, Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando menyebutkan, berdasarkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen. "Begitu pun massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode (60 persen)," kata Ade Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen). Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen. (sws)
KPU Bantul Siapkan Kader Pelopor Demokrasi Songsong Pemilu 2024
Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan kader pelopor demokrasi di tiga kelurahan setempat yaitu Desa Banguntapan, Desa Bangunharjo, dan Desa Ngestiharjo guna menyongsong pelaksanaan Pemilu serentak 2024. "Ketiga kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Pelopor Demokrasi ini pada pemilihan tahun 2020 berada pada angka partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan dengan kelurahan lain," kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bantul Musnif Istiqomah di Bantul, Minggu. Secara berurutan partisipasi pemilih pada pemilihan 2020, Kelurahan Banguntapan sebanyak 64,48 persen, Kelurahan Bangunharjo 76,46 persen dan Kelurahan Ngestiharjo 66,68 persen, angka partisipasi ini di bawah rata-rata partisipasi tingkat kabupaten yaitu 80,32 persen. Melalui program desa pelopor demokrasi ini, kata dia, diharapkan pada Pemilu serentak 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan di ketiga kelurahan tersebut. "Di masing-masing kelurahan akan dibentuk sebanyak 25 kader pelopor demokrasi. KPU Bantul bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk merekrut calon-calon kader tersebut," katanya. Beberapa persyaratan untuk menjadi kader pelopor demokrasi antara lain berusia antara 17 sampai 50 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah desa pelopor demokrasi, diutamakan warga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, kader kesehatan. Dia mengatakan, peserta kader pelopor demokrasi ini terbuka untuk basis pemilih disabilitas, pemilih pemula, pemilih perempuan maupun pemilih muda. "Selanjutnya kader pelopor demokrasi yang dibentuk ini akan mendapatkan pembekalan secara intensif berupa materi-materi tentang nilai-nilai demokrasi serta teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," katanya. Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan, dalam kegiatan Desa Pelopor Demokrasi ini, KPU bekerjasama dengan desa setempat, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY serta Pemerintah Kabupatan Bantul, untuk menjamin dan memastikan program desa pelopor demokrasi dapat berlangsung berkesinambungan. "Kader pelopor demokrasi yang telah terbentuk ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk kader turunan berbasis dusun dan Rukun Tetangga (RT)," katanya. Didik mengatakan, bahwa ada komitmen dari Fisipol UMY untuk memberikan pendampingan desa pelopor demokrasi ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik serta kegiatan magang mahasiswa. "Selain itu dari pemerintah kelurahan juga akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kader pelopor demokrasi, salah satunya dengan memberikan dukungan fasilitasi koordinasi di tingkat kelurahan," katanya. (sws)
Puan: Hoak Bisa Pecah Belah Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul menjadi penentu kemajuan bangsa karena itu diperlukan kesiapan khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi. "Demi membangun SDM Indonesia yang unggul diperlukan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini dapat terwujud bila kita menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Namun dia menekankan bahwa SDM Indonesia yang unggul tidak hanya profesional dan berdaya saing, tetapi harus memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Menurut dia, pembentukan SDM harus diarahkan membentuk SDM yang berkarakter Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, sopan santun, toleran, religius, dan bergotong royong. "Pembentukan SDM berkarakter dan tangguh itu harus didukung pendidikan yang diarahkan membentuk SDM berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, toleran, bergotong royong, cinta Tanah Air, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya. Dia juga mengapresiasi perguruan-perguruan tinggi Indonesia yang terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di level internasional. Hal ini diungkapkan setelah Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis pemeringkatan universitas terbaik QS World University Rankings 2022 atau QS WUR yang diumumkan tahun 2021. Sebanyak 16 universitas di Indonesia masuk daftar prestisius tersebut, bahkan tiga di antaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Menurut Puan, itu artinya kualitas pendidikan tinggi secara umum semakin meningkat dan tidak melulu diasosiasikan dengan kampus negeri. "Karena itu kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas internasional semakin terbuka lebar. Harapannya, institusi pendidikan tinggi Indonesia dapat menghasilkan SDM unggul bangsa," katanya. Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menilai di zaman yang penuh gempuran teknologi, anak muda Indonesia memerlukan kepribadian yang kuat sekaligus sikap yang santun. Puan memberi contoh sikap terkait maraknya hoaks yang tersebar lewat berbagai media sosial sehingga generasi muda Indonesia harus cerdas memilah informasi, membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks. "Bahkan generasi muda bisa menjadi yang terdepan dalam melawan hoaks, memerangi hate speech, juga mengedepankan dialog yang cerdas tapi santun di media sosial," ujarnya. Politisi PDI Perjuangan itu mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021 sudah ditemukan sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi COVID-19. Dia menilai jika hoaks diabaikan, maka ini berpotensi memecah belah bangsa karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mengenai intelektualitas, tetapi lebih luas mengenai kecerdasan dalam seluruh perikehidupan bangsa. "Karena itu, jika ingin pendidikan Indonesia bersumbangsih terhadap masa depan kehidupan bangsa, maka diperlukan fokus serta titik berat pada nation and character building," ujarnya. (sws)
POPULER
