POLITIK
Satgas Pamtas Gelar Kegiatan Sosial Bagi Masyarakat Perbatasan Kalbar
Pontianak, FNN - Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti menggelar berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, seperti membantu renovasi bangunan gedung sekolah, mengajar ngaji, dan memberikan pelayanan kesehatan. "Kegiatan-kegiatan sosial itu telah kami lakukan dalam beberapa hari ini, seperti merenovasi gedung sekolah SDN 06 Sungai Take bersama para guru di daerah Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang," kata Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono S di Entikong, Minggu. Kemudian, menurut dia, pihaknya juga ikut memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak di Desa Beruang, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga di sekitar Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. "Kegiatan bakti sosial itu dilakukan oleh personel kami yang posnya berada tidak jauh dari wilayah di Desa Sungai Take, Desa Beruang dan Desa Entikong dan dilaksanakan secara tulus dan ikhlas," katanya. Dia menambahkan, dengan perbaikan ruang sekolah di SDN 06 Sungai Take ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat belajar para siswa, mengingat sudah beberapa bulan para siswa tidak melaksanakan sekolah secara tatap muka, namun hanya daring atau virtual dan tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama halnya dengan mengajar mengaji, di mana kata Dansatgas, ilmu agama menjadi tiang dasar pendidikan akhlak seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula yang menjadi perhatian sehingga ikut serta dalam mengajarkan anak-anak di perbatasan tentang ilmu agama, salah satunya belajar mengaji. Sementara itu, kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan keliling dari rumah ke rumah warga dilakukan di sekitar Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong. "Kegiatan pengobatan dari rumah ke rumah yang dilakukan dokter Satgas Letda Ckm dr Fajri bersama tenaga kesehatan Kotis Satgas Pratu Asep Yudha merupakan wujud sumbangsih dan kepedulian kami sebagai Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns kepada warga perbatasan RI-Malaysia," katanya. Di tempat terpisah, Wadansatgas, Mayor (Inf) Didik Lipur mengatakan kegiatan itu bermula ada salah satu perwakilan guru melapor kepada pihaknya untuk meminta bantuan merenovasi bangunan sekolah yang sudah rusak dan dapat membahayakan dalam proses belajar mengajar. “Mendapat informasi tersebut langsung kami dengan mengerahkan personel yang memiliki keahlian di bidang pertukangan untuk segera membantu merenovasi bangunan yang rusak itu,” ujarnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan instansi daerah bahwa kehadiran Satgas Pamtas dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dengan ikut serta dalam usaha memajukan pembangunan sekolah. "Dengan adanya kegiatan renovasi ini para guru dan siswa siswi SD Negeri 06 Sei Take dapat lebih merasa aman dan nyaman melaksanakan proses belajar mengajar," katanya. (sws)
Polres Garut Putar Balik Seribuan Kendaraan Luar Kota Tujuan Wisata
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut telah memutarbalikkan sekitar seribuan kendaraan roda dua maupun empat dari luar kota yang hendak masuk Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan tujuan berwisata saat operasi penyekatan arus kendaraan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Garut yang digelar sejak Sabtu (19/6). "Untuk kendaraan yang diputarbalikkan dari kemarin sampai sore ini sekitar seribu lebih, mayoritas plat nomor dari luar Garut," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Karyaman saat dihubungi wartawan di Garut, Minggu. Ia menuturkan sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Garut bersama petugas gabungan lainnya telah diterjunkan untuk melakukan penyekatan dan memutar arahkan kendaraan luar kota yang tujuannya ke tempat wisata. Lokasi penyekatan, kata dia, yakni di Kadungora dan Limbangan sebagai daerah perbatasan dengan Kabupaten Bandung, kemudian di pertigaan Malangbong berbatasan dengan Sumedang, dan Cilawu berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Ia menjelaskan penyekatan kendaraan dari luar kota itu berdasarkan kebijakan Bupati Garut terkait pencegahan dan munculnya klaster baru penularan COVID-19 di tempat wisata. "Dasar dari kebijakan Bupati Garut untuk antisipasi klaster baru di tempat wisata yang sudah diterapkan pengunjung 25 persen dalam upaya menekan angka zona merah," katanya. Ia menyampaikan seluruh petugas yang bersiaga di lokasi perbatasan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan luar kota, jika tujuannya ke objek wisata maka diminta untuk putar balik ke kota asalnya. Ia menambahkan penyekatan arus kendaraan dari luar kota sudah diberlakukan sejak Sabtu (19/6), dan akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan atau sampai dinyatakan kondisi aman penyebaran COVID-19. "Terus dilakukan hingga seluruh wilayah di Kabupaten Garut masuk ke dalam zona aman, jadi semuanya tergantung dengan situasi," katanya. (sws)
PDIP Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode. "Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ahmad Basarah dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu. Bahkan, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. "Isu tiga periode ini kalau kita lihat subjeknya (Jokowi) bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode," katanya. Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka. "Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujarnya. Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Basarah mengatakan jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," paparnya. Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu guna pembangunan nasional terus berlanjut. Sehingga, tambah dia, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti. PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden. "Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP," tegas Basarah. Sementara itu, Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando menyebutkan, berdasarkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen. "Begitu pun massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode (60 persen)," kata Ade Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen). Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen. (sws)
KPU Bantul Siapkan Kader Pelopor Demokrasi Songsong Pemilu 2024
Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan kader pelopor demokrasi di tiga kelurahan setempat yaitu Desa Banguntapan, Desa Bangunharjo, dan Desa Ngestiharjo guna menyongsong pelaksanaan Pemilu serentak 2024. "Ketiga kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Pelopor Demokrasi ini pada pemilihan tahun 2020 berada pada angka partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan dengan kelurahan lain," kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bantul Musnif Istiqomah di Bantul, Minggu. Secara berurutan partisipasi pemilih pada pemilihan 2020, Kelurahan Banguntapan sebanyak 64,48 persen, Kelurahan Bangunharjo 76,46 persen dan Kelurahan Ngestiharjo 66,68 persen, angka partisipasi ini di bawah rata-rata partisipasi tingkat kabupaten yaitu 80,32 persen. Melalui program desa pelopor demokrasi ini, kata dia, diharapkan pada Pemilu serentak 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan di ketiga kelurahan tersebut. "Di masing-masing kelurahan akan dibentuk sebanyak 25 kader pelopor demokrasi. KPU Bantul bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk merekrut calon-calon kader tersebut," katanya. Beberapa persyaratan untuk menjadi kader pelopor demokrasi antara lain berusia antara 17 sampai 50 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah desa pelopor demokrasi, diutamakan warga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, kader kesehatan. Dia mengatakan, peserta kader pelopor demokrasi ini terbuka untuk basis pemilih disabilitas, pemilih pemula, pemilih perempuan maupun pemilih muda. "Selanjutnya kader pelopor demokrasi yang dibentuk ini akan mendapatkan pembekalan secara intensif berupa materi-materi tentang nilai-nilai demokrasi serta teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," katanya. Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan, dalam kegiatan Desa Pelopor Demokrasi ini, KPU bekerjasama dengan desa setempat, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY serta Pemerintah Kabupatan Bantul, untuk menjamin dan memastikan program desa pelopor demokrasi dapat berlangsung berkesinambungan. "Kader pelopor demokrasi yang telah terbentuk ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk kader turunan berbasis dusun dan Rukun Tetangga (RT)," katanya. Didik mengatakan, bahwa ada komitmen dari Fisipol UMY untuk memberikan pendampingan desa pelopor demokrasi ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik serta kegiatan magang mahasiswa. "Selain itu dari pemerintah kelurahan juga akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kader pelopor demokrasi, salah satunya dengan memberikan dukungan fasilitasi koordinasi di tingkat kelurahan," katanya. (sws)
Puan: Hoak Bisa Pecah Belah Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul menjadi penentu kemajuan bangsa karena itu diperlukan kesiapan khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi. "Demi membangun SDM Indonesia yang unggul diperlukan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini dapat terwujud bila kita menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Namun dia menekankan bahwa SDM Indonesia yang unggul tidak hanya profesional dan berdaya saing, tetapi harus memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Menurut dia, pembentukan SDM harus diarahkan membentuk SDM yang berkarakter Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, sopan santun, toleran, religius, dan bergotong royong. "Pembentukan SDM berkarakter dan tangguh itu harus didukung pendidikan yang diarahkan membentuk SDM berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, toleran, bergotong royong, cinta Tanah Air, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya. Dia juga mengapresiasi perguruan-perguruan tinggi Indonesia yang terus meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di level internasional. Hal ini diungkapkan setelah Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis pemeringkatan universitas terbaik QS World University Rankings 2022 atau QS WUR yang diumumkan tahun 2021. Sebanyak 16 universitas di Indonesia masuk daftar prestisius tersebut, bahkan tiga di antaranya merupakan perguruan tinggi swasta. Menurut Puan, itu artinya kualitas pendidikan tinggi secara umum semakin meningkat dan tidak melulu diasosiasikan dengan kampus negeri. "Karena itu kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas internasional semakin terbuka lebar. Harapannya, institusi pendidikan tinggi Indonesia dapat menghasilkan SDM unggul bangsa," katanya. Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menilai di zaman yang penuh gempuran teknologi, anak muda Indonesia memerlukan kepribadian yang kuat sekaligus sikap yang santun. Puan memberi contoh sikap terkait maraknya hoaks yang tersebar lewat berbagai media sosial sehingga generasi muda Indonesia harus cerdas memilah informasi, membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks. "Bahkan generasi muda bisa menjadi yang terdepan dalam melawan hoaks, memerangi hate speech, juga mengedepankan dialog yang cerdas tapi santun di media sosial," ujarnya. Politisi PDI Perjuangan itu mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021 sudah ditemukan sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi COVID-19. Dia menilai jika hoaks diabaikan, maka ini berpotensi memecah belah bangsa karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mengenai intelektualitas, tetapi lebih luas mengenai kecerdasan dalam seluruh perikehidupan bangsa. "Karena itu, jika ingin pendidikan Indonesia bersumbangsih terhadap masa depan kehidupan bangsa, maka diperlukan fokus serta titik berat pada nation and character building," ujarnya. (sws)
Bu Mega Harus Berkeras: Puan Capres 2024, Prabowo Cawapresnya
By Asyari Usman Medan, FNN - Dalam tulisan terdahulu, Jokowi diskenariokan tiga periode. Prabowo Subianto (PS) akan menjadi cawapresnya. Skenario ini sedang digarap serius. Kemarin, barisan relawan yang menamakan diri Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024) resmi dibentuk. Gagagasan Jokowi tiga periode dengan Prabowo sebagai cawapres, mau tak mau, menimbulkan gesekan langsung ke Bu Megawati (ketum PDIP). Sebab, Bu Mega telah menyiapkan formula pencapresan Prabowo-Puan atau Puan-Prabowo. Tetapi, keinginan Bu Mega ini diganggu oleh orang-orang yang terlibat dalam survei elektabilitas. Misalnya, saat ini sedang deras opini yang melemahkan semangat Bu Mega untuk menjadikan Puan Maharani sebagai capres PDIP di Pilpres 2024. Yang terbaru adalah serangan Denny JA (DJA) yang menyimpulkan bahwa PDIP akan kalah kalau mengajukan Puan sebagai capres. Danny juga mengatakan, Ganjar Pranowo punya peluang besar menjadi ketum PDIP jika dia menang pilpres. Gagasan Denny ini sangat merendahkan. Meskipun Puan tak muncul signifikan di berbagai survei, tidaklah elok kalau itu dikatakan secara terbuka. Bu Mega harus “membungkam” DJA dengan cara yang membuat dia “mabuk” dan balik mendukung Puan. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tidak perlu berkeringat-keringat. Juga tidak perlu mengerahkan buzzer untuk mengeroyok Denny. Panggil saja Danny untuk bincang-bincang santai. Di rumah atau di plaza sate. Ajak dia bersaudara. Kasih dia kisi-kisi tentang “persaudaraan” itu. Dia pasti segera menangkap apa maksudnya. Pupuk persaudaraan “setebal” mungkin. Semakin tebal, makin mantap langkah DJA untuk menunjukkan persaudaraan dengan Bu Mega dan Puan. Itu tentang Denny JA. Yang juga mengerdilkan Puan adalah kemunculan relawan Jokpro 2024 seperti dijelaskan di atas. Salah satu pentolah Jokpro 2024 adalah M Qodari. Dia direktur lembaga survei, Indo Barometer. Nah, seperti halnya pendekatan dengan Denny, Bu Mega juga pasti bisa mengajak Qodari bersaudara. Dia bisa dirangkul untuk mengamankan Puan di Pilpres 2024. Tanya langsung Qodari “apa” yang dia perlukan. Klarkan segera. Fokuskan pandangan Qodari ke satu “benda keramat” yang akan membuat dia terhipnotis. Setelah itu, bakal muluslah jalan Mbak Puan. Selain DJA dan Qadari, banyak lagi yang harus diajak bincang-bincang dan membangun “persaudaraan tebal” demi memperkuat Puan menuju Pilpres 2024. Rekrut para aktivis survei lainnya, yang alsi maupun yang abal-abal. Tebalkan segala sesuatu untuk mereka. Pasti popularitas Puan akan melambung tinggi. Ini harus dilakukan oleh Bu Mega. Sekaranglah saatnya menyelamatkan Puan. Tidak banyak waktu untuk disia-siakan. Bu Mega harus berkeras agar Puan capres 2024. Yakinlah, Prabowo siap menjadi cawapres dengan dukungan penuh Gerindra. Perkara sudah ada janji Bu Mega mendukung Prabowo sebagai capres 2024, bukan masalah besar itu. Pak Prabowo akan selalu siap menerima apa saja. Beliau sudah biasa seperti itu. Jangan khawatir. Kalau Bu Mega tidak berkeras ajukan Puan sebagai capres 2024, konsekuensinya sangat fatal. Pertama, karir politik Puan akan tamat. Kedua, PDIP bakal diambil orang lain dengan mudah. Setelah 2024, generasi PDIP akan berubah. Tantangan dan tuntutan akan berbeda. Posisi Bu Mega akan melemah secara natural. Jadi, Pilpres 2024 adalah momen terbaik dan terakhir untuk Mbak Puan. Tidak akan ada lagi. Mumpung Bu Mega masih 100% menguasai PDIP, pastikan di internal partai bahwa Puan capres dan Prabowo cawapres. Hanya dengan formula inilah Bu Mega bisa mencegah Jokowi tiga periode dan sekaligus menyelamatkan Puan. Ingat, Pak Jokowi itu sangat kuat meskipun tidak punya partai. Beliau bisa bergerilya di DPR dan DPD untuk mengubah pasal 7 UUD agar presiden bisa tiga periode. Kecuali Bu Mega memang mendukung Jokowi tiga periode. End of discussion, tidak perlu diskusi lagi.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Pemprov Banten Diminta Kaji Ulang Pinjaman Daerah
Serang, FNN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Nawa Said Dimyati meminta pemprov setempat mengkaji ulang terkait dengan rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun. "Terkait dengan adanya kebijakan baru mengenai adanya bunga pinjaman oleh PT SMI, harus dikaji ulang karena harus melihat kemampuan keuangan daerah agar nantinya tidak membebani APBD Banten," kata Nawa Said Dimyati dalam diskusi "Pojok Aspirasi DPRD Banten" di Serang, Sabtu (12/6). Latar belakang pinjaman kepada PT SMI yang dilakukan Pemprov Banten, lanjut dia, sama seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia, yakni dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COViD-19. "Rencana ini sejak 2020 yang akan meminjam RP4,9 triliun. Nah, pada tahun 2020 sudah terealisasi sekitar Rp800 miliar dan tidak ada masalah," kata politkusi Partai Demokrat ini. Menurut Nawa Said, yang menjadi persoalan adalah PT SMI sebelumnya tidak ada bunga dalam pinjaman itu namun tiba-tiba ada bunga. Ia mengemukakan bahwa pinjaman itu sebelumnya bisa dalam jangka waktu 10 tahun, sekarang maksimal 5 tahun. "Ini yang membuat Pemprov Banten perlu melakukan kajian kembali dan konsultasi publik agar nantinya pinjaman ini tidak ganggu APBD," kata Nawa Said. Pada awalnya, kata dia, pengajuan pinjaman itu DPRD memberikan pendapat karena hitungan dari sisi kemampuan fiskal tidak mengganggu APBD jika dengan jangka pembayaran pinjaman 10 tahun. "Ada program-program yang sebelumnya direncanakan dibiayai dari pinjaman PT SMI dan sudah mulai lelang. Ini juga yang bikin masalah," katanya. Selain menghitung lagi kemampuan anggaran untuk cicilan bayaranya jika kurang dari 10 tahun, kata dia, kemudian harus mendapatkan fatwa hukum dari pengacara negara. Rencana pinjaman PT SMI sebesar Rp4,1 triliun, lanjut dia, akan dianggarkan untuk membiayai layanan dasar di Pemprov Banten sebesar Rp77,4 miliar untuk Dinas Pendidikan, Dinas PUPR Rp1,6 triliun, Dinkes Rp1,01 triliun, Dinas Perkim Rp700 miliar, dan Disperindag sekitar Rp30 miliar. "Saya secara pribadi dan anggota DPRD menyerahkan penuh semuanya kepada pemprov dengan memperhatikan kemampuam bayar," kata Nawa Said. (sws)
Bupati Aceh Barat: Wacana PPN Sembako Ancam Stabilitas Nasional
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli M.S. mengkhawatirkan wacana Kementerian Keuangan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) di Tanah Air akan mengancam stabilitas nasional di tengah pandemi COVID-19. "Sebaiknya wacana pengenaan PPN sembako tidak dilakukan karena hal ini dikhawatirkan akan timbulkan gejolak di tengah masyarakat. Wacana ini berbahaya," kata Ramli M.S. di Meulaboh, Sabtu (12/6). Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR RI, salah satu di antaranya mengenakan PPN terhadap sembako. Menurut Ramli, berdasarkan berbagai masukan yang diterima oleh pemerintah daerah dari kalangan masyarakat, wacana tersebut akan menyebabkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain karena ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, katanya lagi, pengenaan PPN terhadap sembako juga akan berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dia memandang perlu meniadakan kebijakan tersebut karena masyarakat akan melakukan protes atau unjuk rasa. "Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar menolak rencana pengenaan PPN ini. Jika hal ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi gejolak di tengah masyarakat," kata Ramli menegaskan. Di sisi lain, Ramli MS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah mencari sumber baru pengenaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. "Sebagai pejabat negara di daerah, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Bapak Presiden. Kami selalu siap mengawal dan menjalankan setiap perintah Presiden," kata Ramli. (sws)
Perlu Amandemen UUD 45 Jika Ingin Capres Independen
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 jika ingin membuka peluang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen pada pemilu. "Wacana tentang pasangan calon presiden/wapres independen memang sudah cukup lama mengemuka. Namun, hal itu terkendala adanya ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu. Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Menurut Titi, sebenarnya soal calon independen ini tak perlu terlalu jadi persoalan kalau ada skema yang lebih leluasa untuk pencalonan presiden/wapres melalui penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden berupa 20 persen kursi atau 25 persen suara hasil pemilu anggota legislatif. Paling mendesak itu, kata dia, sebenarnya saat ini pembuat undang-undang menghapus persyaratan ambang batas pencalonan tersebut sehingga peluang lahirnya calon-calon alternatif menjadi lebih terbuka lebar. "Kalau calon independen, mau tidak mau harus mengubah konstitusi," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Namun, lanjut Titi, kalau penghapusan ambang batas pencalonan, hanya pada level perubahan undang-undang tanpa perlu mengubah UUD NRI Tahun 1945. Titi yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan pasangan calon presiden/wapres dari jalur perseorangan. La Nyalla mengatakan bahwa DPD yang merupakan utusan seluruh daerah di Indonesia idealnya bisa menjadi saluran bagi putra/putri terbaik bangsa nonpartisan yang ingin maju sebagai calon presiden/wakil presiden dari jalur perseorangan. "Saya setuju dengan adanya wacana amendemen konstitusi ke-5 demi perbaikan dan koreksi atas perjalanan amendemen pertama hingga keempat mulai 1999 hingga 2002," kata La Nyalla di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (24/5). Dengan demikian, jalur perseorangan atau nonpartai politik bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi pilpres. La Nyalla mengatakan bahwa hanya parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tertutup saluran bagi putra/putri terbaik di luar kader partai atau mereka yang tidak bersedia menjadi kader partai. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "Ini ambiguitas dan paradoksal," katanya ketika tampil sebagai pembicara utama dalam focus group discussion (FGD) bertema "Amendemen Ke-5 Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold" di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Disebutkan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "Lalu mengapa untuk menjadi kepala pemerintahan, dalam hal ini untuk menjadi calon presiden, harus anggota atau kader partai politik saja?" katanya. La Nyalla melanjutkan, "Itu pun tidak semua partai bisa mengusung kadernya karena adanya presidential threshold." (sws).
Ketua DPDRI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang PPN Sembako
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan dan kebutuhan pokok atau sembako demi mendukung kesejahteraan masyarakat. “Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil,” kata Ketua DPD LaNyalla di Jakarta, Jumat. Ketua DPD LaNyalla mengatakan pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan berpotensi menaikkan biaya sekolah sehingga akan membebankan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. "Anak-anak yang bersekolah swasta tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil yang tidak bisa masuk sekolah negeri," kata Ketua DPD RI itu. Sementara untuk rencana pemberlakuan PPN terhadap sembako, ia menilai hal itu justru menghambat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena jika daya masyarakat turun maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara,” ujar LaNyalla. Ia menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain dalam membenahi sistem perpajakan melalui berbagai upaya kreatif dalam rangka mendorong penerimaan negara. "Pemerintah juga harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," ujar Ketua DPD RI LaNyalla.
POPULER
