POLITIK
Waduh BIN Door to Door
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Bukan tidak mendukung optimalisasi seluruh elemen untuk sukses vaksinasi, akan tetapi menerjunkan anggota Badan Intelijen Negara untuk melakukan operasi "door to door" ke rumah warga untuk vaksinasi rasanya kurang pas. BIN bukan lembaga yang kurang kerjaan untuk berada di depan program vaksinasi. Presiden Jokowi yang telah memerintahkan penyebaran anggota BIN dari rumah ke rumah tersebut harus melakukan evaluasi kembali. "Out of the box" mungkin langkah ini. Akan tetapi BIN adalah badan intelijen bukan lembaga kemasyarakatan atau aparat yang biasa melakukan kegiatan terbuka untuk dikenal masyarakat. Bukan pula badan penanggulangan bencana. Sektor terdepan untuk kegiatan vaksinasi adalah Kemenkes bukan BIN. Kecuali jika dicurigai ada elemen masyarakat yang melakukan serangan teror senjata biologis, maka deteksi BIN mungkin tepat. Kekacauan penanganan pandemi Covid 19 di bawah pemerintahan Jokowi memang terbukti. Koordinator penanganan pandemi Jawa Bali adalah Menko Kemaritiman dan untuk luar Jawa Bali Menko Ekonomi. Mengapa bukan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dimana Kemenkes berada di bawah koordinasinya ? Sejak awal dikeluarkan Perppu No 1 tahun 2020 tanda-tanda pengelolaan Covid 19 sudah terlihat bakal kacau. Ada nuansa legitimasi untuk segala hal. Terbukti korupsi besar dana bansos terjadi di Kemensos. Menteri pun menjadi pesakitan hukum. Lalu menggunakan alasan Covid untuk penguatan oligarkhi dan kriminalisasi. BIN yang melakukan "door to door" dalam kaitan vaksinasi tidak sesuai dengan Tupoksi BIN yang diatur dalam Perpres No 90 tahun 2012 tentang BIN. Fungsi utama BIN adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan baik di dalam maupun luar negeri. Soal vaksinasi dapat dikerjakan dan oleh pegawai Kemenkes, Dinkes daerah, lembaga swadaya masyarakat, relawan masyarakat, atau organisasi lain yang relevan. Melibatkan BIN sama saja dengan melibatkan Densus 88 untuk vaksinasi. Belum lagi sebagaimana ulasan Majalah Forum Keadilan edisi Juli 2021 dalam konteks lain, akan adanya apa yang disinyalir dengan intelijen hitam. Nah betapa bahayanya jika ada operasi intelijen hitam dalam "door to door" vaksinasi ini. Lepas kendali resmi. Jika dibutuhkan bantuan BIN maka sifatnya tertutup dan bergerak sebagaimana lazimnya kegiatan intelijen. Ataukah ada anggapan kondisi negara ini sudah super darurat dimana instansi yang kompeten dianggap sudah tidak mampu lagi sehingga melakukan langkah luar biasa dengan menurunkan BIN ? Jika ini yang terjadi maka Presiden harus segera mengeluarkan Perppu untuk kemudian menjadi Undang-Undang melalui DPR. Sejak BIN dipimpin Budi Gunawan, maka ada hal yang perlu dievaluasi. BIN yang tertutup dibawa ke ruang terbuka. Secara psikologis tidak bagus melibatkan Intel mendatangi rumah ke rumah. Masyarakat tidak boleh ditakut-takuti. Intelijen adalah kegiatan yang lebih menekankan pada prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan operasi klandestin. Bahwa benar Corona virus itu tidak kelihatan, namun penanggulangan bukan dengan operasi klandestin, kecuali jika kita yakin bahwa keberadaan Covid 19 adalah bagian dari serangan senjata biologis yang dikendalikan oleh negara asing yang melibatkan warga kita. BIN kompeten bergerak di depan. Betapa hebat sepenggal motto BIN yang menjadi pengingat untuk evaluasi atas kebijakan "door to door". "Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tak akan dicari, mati tak ada yang mengakui". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Panglima: Budayakan Bermasker dan Isolasi Mandiri untuk Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendorong masyarakat di Tanah Air membudayakan penggunaan masker dan menjalani isolasi mandiri sebagai upaya melawan pandemi COVID-19. "Mari kita jadikan menggunakan masker dan isolasi mandiri sebagai budaya untuk melawan musuh yang tidak kelihatan yaitu COVID-19," kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat meninjau posko PPKM darurat, peninjauan gudang obat dan pelepasan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak PPKM darurat di Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur. Saat tiba di lokasi, Panglima TNI dan rombongan menerima penjelasan terkait mekanisme penerimaan paket obat bagi yang melaksanakan isolasi mandiri oleh Kepala Puskesmas setempat. Kepada Kepala Puskesmas setempat, Panglima TNI menyampaikan penentuan atau peruntukan paket obat gratis dari pemerintah tersebut ditentukan oleh Kepala Puskesmas. "Ibu yang menentukan dengan melakukan triase mana yang ODG, OTG yang ringan atau berat," ujar dia. Personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan tenaga kesehatan sehingga Kepala Puskesmaslah yang menentukan termasuk nanti bila ada pasien baru terpapar COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menerima penjelasan dari Babinsa Peltu Ismail terkait keadaan warga di Desa Sawotratap, dimana kesembuhan warga setempat meningkat dari 81 orang yang melaksanakan isolasi mandiri, 45 orang dinyatakan sembuh. Saat berkunjung ke Kodim 0816/Sidoarjo, Panglima TNI dan rombongan juga menerima penjelasan dari Bintara penjaga gudang obat Serka Malik Ibrahim dan Serma Sanuri. "Jangan lupa catat obat masuk dan awasi obat keluar serta harus sesuai dengan permintaan," kata dia. Di akhir kunjungannya, Panglima TNI melaksanakan kegiatan pendistribusian 70.000 paket sembako dan obat-obatan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan kebijakan PPKM darurat. Dalam rangka perang melawan COVID-19, bangsa Indonesia menerapkan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif yaitu menyerang musuh yang tidak kelihatan tersebut. Strategi itu adalah tugas tenaga kesehatan di antaranya testing (melakukan tes), tracing (pelacakan) dan treatment (penanganan). Sedangkan strategi defensif bisa dilaksanakan secara perorangan dan kelompok. Secara perorangan yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dan juga vaksinasi. "Oleh sebab itu, apabila strategi defensif dan ofensif dilaksanakan bersama-sama dan secara semesta, Insya Allah kita bisa mengalahkan perang melawan COVID-19," ujarnya. (sws)
Jokowi, Belajarlah dari Pak Harto
Rezim Jokowi, harus mau belajar dari pengalaman Pak Harto! Bandung, FNN - Menengok kronologis, jelang tragedi dan reformasi 1998, tentang pengkianatan Cina yang link up dengan pengkianat hitam, seharusnya tidak boleh dilupakan apalagi diulang. Dua puluh tahun, Pak Harto membesarkan pengusaha-pengusaha Cina dengan segala kemudahan, keistimewaan, dan bantuan dari pemerintah RI hingga menjadi besar ( konglomerasi). Pak Harto baru tersadar setelah ditolak mentah-mentah oleh konglo Cina (100 pengusaha Cina yang tergabung dalam Prasetya Mulya), ketika Pak Harto meminta agar konglo Cina menyisihkan 1 -- 2,5 % dari laba bersih, untuk dana pembinaan pribumi, terutama UMKM. Komunitas bisnis Cina yang semula dianggap sebagai mitra dan bagian integral bangsa Indonesia untuk memajukan ekonomi Indonesia, ternyata musuh dan tetap menjadi bangsa asing yang tidak peduli dengan bangsa Indonesia. Pak Harto meskipun menyesal atas pengkianatan Cina, namun cepat mengambil keputusan penentu, yaitu mendorong lahirnya HIPMI sebagai wadah kader pengusaha pribumi dengan Abdul Latif sebagai Ketua Umum, menyusul pengusaha pribumi lain seperti Siswono, Arifin Panigoro, Aburizal Bakri, Fahmi Idris dan Fadel Muhamad. Di sisi lain, konspirasi dari tokoh-tokoh Cina, Centre for Strategic and International Studies (CSIS ) dan Jendral Merah, justru menyeret Pak Harto untuk memusuhi umat islam, dan berakhir mundurnya Pak Harto. Dari pelajaran di atas, seharusnya pemerintah Jokowi mempertimbangkan kerja sama dengan Cina dan menghutang ke Cina yang tidak bisa diharapkan pengertiannya terhadap bangsa Indonesia. Seharusnya presiden lebih mengutamakan dan memberdayakan pribumi, bukan justru lebih mengutamakan TKA Cina. Juga dalam hal kriminalisasi terhadap ulama dan umat Islam, harus diambil pelajaran berharga dari Pak Harto, agar bisa menjadi andalan, kepercayaan rakyat bukan dituntut mundur. Meskipun demikian, kita tidak bisa terlalu cepat mengatakan tidak belajar dari Pak Harto, bisa jadi memang disengaja dan dibuat seperti ini Walahu Alam ! Sugengwaras, Purnawirawan TNI AD.
Anis Matta: Aksi Kekerasan Aparat Harus Dihentikan, Bisa Memicu Krisis Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan prihatin, kecewa dan sedih menyaksikan berbagai tindakan kekerasan kepada warga di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat dalam penegakan aturan disiplin kepada publik di tengah pandemi Covid-19. Tindakan disipilin tersebut dalam rangka menegakkan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna menurunkan lonjakan penyebaran kasus Corona di tanah air . "Apapun alasannya tindakan kekerasan seperti itu tidak akan berujung dengan hasil yang baik. Warga kita sekarang ini, sedang menghadapi tekanan hidup yang berat," kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021). Menurut Anis Matta, masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Tindakan kekerasan tersebut, akan menciptakan suasana jiwa yang sangat buruk yang akan menambah kesedihan kecemasan, ketakutan dan Frustrasi. "Ini semua bisa berkembang menjadi kemarahan dan akhirnya menjadi ledakan sosial yang tidak terkendali dan sangat mungkin juga bahkan berkembang menjadi krisis politik," katanya. Hal ini tentu saja tidak diinginkan semua pihak akan terjadi peristiwa tersebut. Sebab, pandemi Covid-19 sekarang telah berkembang menjadi krisis ekonomi hingga menjadi krisis berlarut. "Tentu saja Ini memberikan beban yang berat bagi pemerintah dan apalagi bagi rakyat kita secara keseluruhan. Jangan sampai hal ini ditambah dengan kemarahan rakyat, yang bisa berujung pada ledakan sosial dan krisis politik," katanya. Agama Islam, lanjut Anis Matta, telah mengajarkan bahwa pentingnya kelembutan dalam menyelesaikan segala urusan, daripada menonjolkan kekerasan karena akan menyebabkan kerusakan. Sehingga semua pihak perlu mencari ilham dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. "Kelembutan akan membuat tujuan kita tercapai, sedangkan kekerasan akan membuat tujuan kita tidak tercapai. Dengan kelembutan, kita akan mendapatkan pahala, sementara kekerasan akan membuat kita berdosa," katanya. Karena itu, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar aparat mengedepankan akhlak dan kelembutan dalam menegakkan aturan disipilin PPKM Darurat, serta meninggalkan tindakan kekerasan. "Tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi, memperkirakan kemana krisis ini mengarah dan kapan akan berakhir. Semua dilanda ketakutan, kemarahan dan frustasi. Khususnya kepada para aparat, berlaku santulah dan lembut kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat," tegas Anis Matta. Seperti diketahui, penolakan dan kericuhan yang melibatkan aparat dan warga masih kerap terjadi sebagai buntut dari penegakan disiplin PPKM Darurat, yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021). Di Jawa Timur, Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat petugas menemukan satu warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam. Alhasil petugas memberikan sanksi penyitaan KTP dan tabung LPG 3 kilogram di warung tersebut. Warga sekitar pun langsung bereaksi. Mereka menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar. Mereka bahkan melempar dan menyerang mobil operasional petugas. Kericuhan selama penertiban PPKM Darurat bahkan terjadi sejak berlaku 3 Juli 2021. Sejumlah pedagang di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo sempat mengintimidasi petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). Namun, para pedagang menolak kegiatan jual-belinya karena dinilai melanggar aturan dan terlibat cekcok dengan petugas Di hari pertama bahkan penolakan penertiban itu terlihat di beberapa titik penyekatan PPKM Darurat. Misalnya, di pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Titik yang menjadi perbatasan antara Bekasi ke Jakarta itu dipadati pemotor yang menolak disekat oleh petugas. Mereka berdebat dengan aparat yang berjaga dan membuat kemacetan yang sangat panjang. (sws)
Haul Mbah Moen PPP Doakan COVID-19 Segera Berakhir
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menggelar Haul Ke-2 K.H. Maimoen Zubair secara virtual dengan acara doa bersama agar bangsa Indonesia bisa melewati masa pendemi hingga situasi kembali normal. Ketua Majelis Syariah PPP K.H. Musthafa Aqil Siraj dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa Mbah Moen (K.H. Maimoen Zubair) merupakan sosok yang sangat dekat dengan semua kalangan. Menurut dia, Mbah Moen tidak pernah membeda-bedakan tamu, baik dari kalangan kaya maupun miskin. Semua disambut dengan sama, terbuka dan akrab. "Mbah Moen merupakan tokoh yang membuat orang merasa dekat dengannya. Semua santrinya merasa dekat dengan beliau. Bukan hanya para santri, melainkan banyak kalangan,” kata K.H. Musthafa. Kiai Haji Musthafa juga berpesan agar pandemi COVID-19 menjadi sarana bagi semua orang untuk bermuhasabah. Selama ini mungkin banyak orang melupakan Allah. Maka, dengan pandemi ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada. "Pandemi ini mengingatkan kembali bahwa Allah itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mungkin sudah diingatkan dengan musibah gempa dan lainnya. Maka, pandemi ini makin mengingatkan kita akan keberadaan Allah di tengah-tengah kita," kata K.H. Musthafa. Ia meminta masyarakat untuk berikhtiar agar tetap sehat di tengah masa pandemi, di antaranya dengan pengikuti protokol kesehatan berupa menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan lainnya. Selain Haul Ke-2 K.H. Maimoen Zubair, DPP PPP juga memperingati 7 hari wafatnya K.H. Zainuddin Djazuli pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri, Jumat (16/7) malam. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa acara yang didahului Khotmil Quran bil ghoib oleh Jamiyyatul Qurro wal Huffadh (JQH-NU DKI) upaya mengenang dua tokoh ulama yang selama hidupnya konsisten berjuang untuk agama dan bangsa. Para ulama, menurut dia, adalah penerang alam semesta yang perlu diteladani dan dicontoh umat. Acara bertajuk Mujahadah Merawat Persatuan ini juga menjadi sarana berdoa bersama agar bangsa Indonesia mendapat solusi untuk bisa melewati masa pendemi hingga situasi yang lebih baik dan lebih sehat. "Wafatnya para ulama seperti K.H. Maimoen Zubair dua tahun lalu dan K.H. Zainuddin Djazuli serta ratusan ulama lainnya pada masa pandemi ini merupakan sebuah kematian alam semesta," kata Arwani. Ia menilai Mbah Moen adalah sosok yang paripurna dalam dua hal, yakni sebagai ulama yang alim yang mempunyai ilmu agama yang berlimpah dan memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luas. "Mbah Moen hingga akhir hayatnya mencontohkan tentang cara berjuang yang konsisten yang di antaranya dicontohkan dengan terus bersama PPP hingga akhir hayat," kata Arwani. Acara yang berlangsung secara virtual ini diikuti para pengurus dan kader PPP di seluruh Indonesia. Acara istigasah dipimpin oleh Habib Ahmad Idrus alHabsy. Sementara itu, doa disampaikan oleh K.H. Ahmad Mahin Toha, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP. (sws)
Presiden Dorong Kerja Sama Global Atasi COVID-19 di KTT Informal APEC
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Jumat. Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi. “Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Jumat malam, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden Jokowi menyampaikan saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar. Kesenjangan ini terlihat dari data penyuntikan dosis vaksin di kawasan ASEAN yang baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi. Menurut Presiden, pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam masalah vaksin ini. Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya bahwa APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global. "Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS waiver untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini," jelas Menlu. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Untuk itu, lanjutnya, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan COVID-19 bisa segera dimenangkan. Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai kebijakan utama pemerintah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan upaya penguatan layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional. "Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi," kata Menlu. Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan bahwa tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama. "Hanya dengan solidaritas dan kerja sama dunia akan mampu keluar dari pandemi dan mampu bangkit bersama," kata Menlu. (sws)
Pecat Risma
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Dengan wajah asem dan garang ala Risma kita bagian rakyat Indonesia harus marah-marah dan teriak "Pecat Risma !". Menteri Sosial "muntahan" Juliari ini dinilai tidak memiliki etika sosial, sok kuasa, dan bawel. Teringat gaya manajemen marah-marahnya Ahok yang ujungnya tersandung di Kepulauan Seribu. Soal Al Qur'an Ahok berkata hoak dan akhirnya merasakan penjara. Beruntung ia masih mendapat perlakuan khusus. Risma diramaikan karena mengancam pegawai Balai Wyata Guna Bandung yang akan dilempar ke Papua karena dinilai mengecewakan soal dapur umum. Urusan telur rebus. Publik mengecam Risma karena dianggap rasialis dan melecehkan Papua sebagai tempat pembuangan yang merujuk masa penjajahan dulu, Boven Digul. Meskipun Balai Wyata Guna adalah UPT Kemensos tetapi lembaga ini berlokasi di Bandung. Mensos semestinya memahami karakter warga Bandung atau adat Sunda yang "hade tata dan hade basa". Cara menyerang para pegawai dengan mencak-mencak tersebut di Bandung sangat menyedihkan dan menyakitkan. Mengoreksi bukan dengan emosi, tetapi tegurlah secara baik. Bukankah boss Bu Risma pak Presiden pernah bilang bahwa kritik itu boleh tetapi dengan cara sopan dan beradab. Para pegawai yang menyiapkan sambutan untuk memuliakan kedatangan Mensos melalui pertunjukan musik ditolak dan dilecehkan dengan bahasa "ditendang" segala. Para pimpinan, staf, tenaga pengajar di lingkungan Balai Wyata Guna telah bekerja keras untuk membina penyandang disabilitas yang tak bisa melihat. Hargailah mereka, jangan karena soal dapur umum saja sudah dihancurkan reputasi dan dedikasinya. Lagi pula berbicara soal penderitaan warga yang berbalas telur rebus tidaklah terlalu signifikan. Bantuan telur untuk Rumah Sakit saja masih terlalu sedikit. Untuk kesekian kali Risma berakting yang orang duga agar dirinya bisa dilempar ke Jakarta. Mungkin ingin jadi Gubernur DKI terus Presiden. Memimpin negeri dengan manajemen kusam yang penuh amarah tidaklah diharapkan oleh rakyat. Terlalu lama kita hidup di alam penjajahan yang penuh dengan amuk kuasa para pejabat. Papua telah direndahkan dan Bandung dikotori. Presiden telah salah besar dalam memilih orang. Karenanya jika Presiden ingin dihormati kembali baik oleh rakyat Papua maupun penduduk Bandung, maka jalan tepatnya adalah pecat Risma. Bikin gaduh saja di Bandung. Soal telur rebus telah menyebabkan marah kemana-nana. Andai saja ada "Egg Boy" di Indonesia, mungkin Bu Risma sudah ditaploki telur busuk di kepalanya. Tetapi bagusnya kita ini bangsa yang masih sopan. Pecat Risma, Pak Presiden. Meskipun sadar bahwa dengan memecatnya tidak berarti persoalan selesai, akan tetapi dengan pemecatan tersebut, satu persoalan sudah selesai..persoalan runyam dan bising Risma. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Presiden Hadiri Virtual KTT Informal APEC Bahas Penanganan COVID-19
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Jumat malam, yang membahas upaya negara-negara kawasan menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden, menjelaskan KTT informal ini digagas Selandia Baru untuk membahas penanganan pandemi COVID-19 yang telah melanda banyak negara. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern selaku Ketua APEC tahun ini. "Situasi pandemi saat ini, Selandia Baru menggagas sebuah KTT tambahan khusus untuk membahas kolaborasi APEC dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi kawasan," kata Menlu Retno di Youtube Sekretariat Presiden usai KTT Informal APEC, yang disaksikan di Jakarta, Jumat. Dalam KTT informal tersebut, turut hadir Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Executive Director of Health Emergencies Programme WHO, Michael Ryan. IMF dan WHO menyebut bahwa situasi dunia masih penuh dengan tantangan baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. "Setelah tahun lalu mengalami pertumbuhan yang minus, maka proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2021 diperkirakan 6 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tentunya akan dipengaruhi situasi pandemi ke depan. Masalah akses vaksin bagi semua negara mendapatkan perhatian dari dua pembicara dan do it together serta time of solidarity ditekankan oleh kedua pembicara tersebut," kata Menlu. Dalam sepekan terakhir ini, jumlah kasus COVID-19 di tingkat global meningkat sekitar 15 persen. Di pertemuan itu, WHO menyampaikan bahwa dunia sedang menghadapi peningkatan angka kasus dan kematian dalam empat pekan terakhir. Beberapa negara ekonomi APEC bahkan menghadapi kenaikan kasus lebih dari 100 persen. Menlu Retno menuturkan bahwa APEC sejauh ini telah menyepakati sejumlah komitmen terkait penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi, yaitu deklarasi untuk memfasilitasi pergerakan barang esensial di masa pandemi yang dikeluarkan pada 2020. Sementara pada 2021, APEC mengeluarkan pernyataan bersama untuk memfasilitasi sektor jasa yang mendukung pergerakan barang esensial dan pernyataan bersama untuk mempercepat WTO Trade Facilitation Agreement untuk mendukung kelancaran rantai pasok vaksin COVID-19 dan barang terkait lainnya. KTT APEC kali ini juga menghasilkan dokumen Pernyataan Pemimpin Ekonomi APEC: Mengatasi COVID-19 dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi. Hal-hal penting dari dokumen tersebut antara lain kerja sama untuk mendorong akses yang berkeadilan yang merata untuk vaksin COVID-19, pentingnya pembukaan lapangan kerja baru dan pemulihan ekonomi inklusif, reformasi struktural untuk mendukung adaptasi pekerja dan sektor pelaku bisnis termasuk lewat transformasi digital, serta perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain didampingi Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (sws)
Gelora: Pembelahan Politik Ganggu Penanganan Pandemi Covid19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik di masyarakat sebagai dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menghambat dan mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan kekebalan kelompok atau "herd immunity" di tengah masyarakat. "Saya cukup khawatir bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik, dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Dia menjelaskan, pembelahan politik di AS selesai saat Joe Biden terpilih sebagai Presiden, rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama vaksinasi. "Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilpres 2019 tidak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia 'Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 di tengah pilpres yang tidak kunjung usai'," ujarnya. Mahfuz mengutip data hasil persepsi publik Lembaga Survei Median terkait penanganan pandemi COVID-19 yang terungkap hanya 51,1 persen masyarakat percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin. Selanjutnya, menurut dia, sebanyak 51,8 persen yang sadar dengan risiko dan bahaya COVID-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya COVID-19. "Jadi ini memang situasi yang rumit, bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang COVID-19 seringkali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya. Dia juga mengutip hasil survei Median, bahwa berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) pada Pilpres 2019 lebih banyak pro-vaksin dengan angka mencapai 62,2 persen. Namun, menurut dia, berdasarkan survei Median itu, juga ditemukan bahwa pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang percaya vaksin hanya 35,7 persen. Karena itu, dia menyarankan apabila ingin program vaksinasi dapat berjalan tuntas, maka Presiden Jokowi dan Prabowo duduk bersama bicara kepada publik terkait urgensi vaksin COVID-19. "Jadi kelihatannya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan) Menko Kemaritiman dan Investasi yang bicara, namun harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin COVID-19 kewajiban bagi kita semua," ujarnya lagi. Mahfuz menilai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi, dan diperkirakan akan berlanjut menjadi krisis sosial dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat. Hal itu, menurut dia, terlihat dari gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat, misalnya aparat yang melakukan penegakan disiplin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Timur malah diamuk massa. Karena itu, dia berharap Pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan COVID-19. "Ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, meningkatkan kesadaran kolektif, kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang terarah, dan ketiga, membangun solidaritas nasional," katanya pula. Menurut dia, tiga hal tersebut harus dibangun dalam membangun ketahanan nasional sehingga dibutuhkan pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat. (sws)
Kasad: Perwira Tinggi yang Terima Kenaikan Pangkat Bekerja Profesional
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengharapkan sebanyak 17 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan baru di satuan TNI Angkatan Darat bisa bekerja secara profesional. "Termasuk menyukseskan visi dan misi TNI Angkatan Darat dan menjadikan TNI AD lebih baik lagi," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Jumat. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara korps kenaikan pangkat 17 perwira tinggi di Markas Besar Angkatan Darat. Dari 17 Pati yang naik pangkat tersebut, Mayjen TNI Budi Pramono menjadi salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan mengemban tugas baru sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba pada Panglima TNI. Lulusan Akademi Militer 1988 itu memiliki latar belakang karir militer intelijen cukup banyak. Mayjen TNI Budi Pramono pernah bertugas di Atase Pertahanan Negara Iran selama 3 tahun. Pada awal kepemimpinannya, ia akan menekankan tentang pentingnya hak asasi manusia pada era globalisasi seperti sekarang. Kemudian, Mayjen TNI Budi Pramono mengingatkan prajurit agar selalu teguh terhadap tiga pilar penting dalam mengemban tugas sebagai prajurit TNI AD. “TNI Angkatan Darat bagi saya benar-benar menjadikan disiplin adalah napas kita, dan kesetiaan adalah kebanggaan, dan yang paling terakhir kehormatan adalah segala-galanya, maka kalau 3 pilar ini kita tanamkan di dada, hati sanubari kita sebagai prajurit, saya yakin dan percaya, 'together we can',” katanya. (sws)
POPULER
