POLITIK
LaNyalla: Gagasan Karantina di Awal Pandemi Ada Namun Terkendala Biaya
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan gagasan untuk melakukan karantina total atau "lockdown" sudah ada pada awal pandemi COVID-19 terjadi namun terkendala besaran biaya hingga mencapai Rp400 triliun. "Bukan angka yang kecil. Meskipun sekarang pemerintah akhirnya telah mengeluarkan anggaran Rp1.000 triliun lebih," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Saat itu, lanjut dia, kalkulasi Rp400 triliun untuk membiayai masyarakat atas kebijakan itu bukan persoalan gampang karena ada beberapa faktor ikutan yang harus dipastikan supaya kebijakan bisa berjalan maksimal. Faktor ikutan pertama yang dimaksud adalah harus ada dana langsung yang siap digelontorkan kepada rakyat yang terkena kebijakan karantina total. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada Bab III Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan pemerintah wajib menjamin dan memberikan pelayanan kebutuhan dasar medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina termasuk kebutuhan pakan ternak milik warga. Kedua, terkait mekanisme menyalurkan anggaran Rp400 triliun secara cepat dalam hitungan hari sebelum karantina total dilakukan. Selain itu, harus dipastikan pula dana diterima oleh seluruh rakyat yang dikarantina. Penyaluran dana bukan pekerjaan mudah lantaran tidak semua rakyat memiliki akses dengan bank, apalagi akurasi database masyarakat sering menjadi persoalan di lapangan. "Keadaan Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang memutuskan menerapkan lockdown pada saat awal pandemi," ujar dia. Sebagai contoh, saat Pemerintah Australia mengumumkan akan melakukan karantina total untuk penduduk di Kota Sydney. Seluruh warga di kota itu langsung menerima transfer dana untuk kebutuhan hidup selama seminggu yang setara Rp8 juta. LaNyalla menilai pemberian bantuan itu membuat warga Australia khususnya di Kota Sydney tertib berada di rumah dan tidak harus keluar rumah mencari nafkah. Terakhir, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengajak semua pihak menyatukan kekuatan bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Mari kita bersatu membantu pemerintah melakukan penataan yang simultan antara kebutuhan mendesak dengan perbaikan fundamental sektor-sektor ketahanan yang strategis," ujarnya. (sws)
Ketua MPR Apresiasi Program Vaksinasi Merdeka
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Fadil Imran beserta jajarannya yang telah meluncurkan program Vaksinasi Merdeka dalam rangka mempercepat proses vaksin COVID-19 di Indonesia. Dia menjelaskan, per-tanggal 2 Agustus 2021, DKI Jakarta telah melakukan vaksinasi dosis ke-1 terhadap 7.667.494 warga atau 92 persen warga, sementara vaksinasi dosis ke-2 sudah diberikan kepada 2.744.716 warga atau 31,1 persen warga. "DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai daerah dengan persentase terbesar dalam pemberian vaksin terhadap warganya, disusul Bali, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta serta Jawa Timur. Capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, termasuk Polda Metro Jaya melalui program Vaksinasi Merdeka," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet usai meninjau Sentra Vaksinasi Merdeka yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bekerjasama dengan TDA Luxury Toys, Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Warna Warni Media di Jakarta. Dia menilai Vaksinasi Merdeka memudahkan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan vaksinasi COVID-19 (Astrazeneca) secara gratis yang bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga ditargetkan melalui program tersebut yang diselenggarakan pada 1-17 Agustus 2021, bisa menyasar tiga juta vaksinasi bagi warga DKI Jakarta. Dia menjelaskan, sentra Vaksinasi Merdeka di TDA Luxury Toys dibuka selama dua hari pada 2-3 Agustus 2021, pada hari pertama, telah memberikan vaksinasi 300 warga, dan pada hari kedua ditargetkan memvaksinasi 400 warga. "Setelah divaksin, warga juga mendapatkan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu merupakan wujud konkret gotong royong kepedulian pelaku usaha swasta, khususnya di bidang otomotif dan 'entertainment' dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap berbagai kalangan warga," ujarnya. Bamsoet memaparkan berbagai fakta vaksin COVID-19 antara lain terjamin keamanan dan kehalalannya karena telah diuji klinis dan sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta otoritas nasional (BPOM dan MUI). Selain itu menurut dia, vaksin juga dikembangkan dengan cepat berkat kerja sama global sehingga melalui vaksinasi bisa melatih sistem kekebalan tubuh seseorang melawan virus COVID-19. "Masyarakat tidak perlu takut untuk divaksinasi. Melalui vaksinasi, kita turut terlibat dalam bela negara memperjuangkan bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19," katanya. (sws)
Epidemiolog Nlai Perpanjangan PPKM Sudah Tepat
Jakarta, FNN - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Iwan Ariawan menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat hingga 9 Agustus sudah tepat. "Agar kebijakan ini efektif, masyarakat harus terus disiplin menjalankan protokol kesehatan," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Iwan Ariawan mengatakan penurunan kasus COVID-19 sudah terlihat di Jawa-Bali. Namun, berdasarkan indikator PPKM, sebagian besar kabupaten dan kota di dua pulau itu memang masih di level empat. Oleh sebab itu, menurut dia, keputusan memperpanjang PPKM sudah tepat karena kebijakan penilaian terhadap daerah menjadi lebih jelas. "PPKM level empat yang diberlakukan di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa-Bali menunjukkan ada manfaatnya," kata dia. Dengan kategori level satu sampai empat, sebetulnya PPKM bisa terus berlangsung. Level tersebut bisa turun ketiga, dua atau satu jika kasus di suatu daerah ada penurunan. Sebaliknya, levelnya juga bisa naik kembali apabila terjadi peningkatan kasus, perawatan di rumah sakit dan kematian. "PPKM level empat yang sekarang dilakukan di Jawa Bali diperlukan untuk menurunkan perawatan pasien di fasilitas kesehatan," ujar dia. Jika tidak, fasilitas kesehatan akan kolaps dan angka kematian naik, baik karena COVID-19 atau penyakit lainnya. Iwan mengajak masyarakat mendukung perpanjangan PPKM supaya pandemi bisa segera diatasi. Penting bagi masyarakat untuk semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan, tes dan pelacakan ditingkatkan pemerintah, cakupan vaksinasi ditingkatkan, maka wabah bisa segera dikendalikan. "Pemantauan dan pemodelan tim pandemi FKMUI menunjukkan PPKM level empat ini efektif," ujar dia. Saat mengumumkan perpanjangan PPKM level empat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi penanganan COVID-19. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM level empat di beberapa kabupaten dan kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. (sws)
Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Perpanjangan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut. Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No.29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021. Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen. Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen. Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2. Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4. Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. (sws)
Pendaftaran Penerimaan CASN-PPK 8.841 Pelamar Gagal Teregistrasi
Sumatera Selatan, FNN - Sebanyak 8.841 pelamar gagal teregistrasi dalam pendaftaran penerimaan Calon Aperatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor BKN Regional VII Joko Warsito, di Palembang, Senin, mengatakan ribuan pelamar tersebut dinyatakan gagal, karena tidak menyelesaikan pendaftaran sampai batas pengisian formulir yang ditutup pada 26 Juli 2021 lalu. Sesuai ketentuan bagi pelamar yang tidak melanjutkan pendaftaran sampai lewat tanggal 26 Juli 2021 yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari seleksi. “Mereka sudah punya akun, tapi tidak melengkapi persyaratan sampai tanggal tersebut, jadi gugurlah mereka,” ujarnya pula. Menurutnya, sejak pendaftaran CASN dan PPPK 2021 dibuka BKN Regional VII mencatat jumlah keseluruhan pelamar ada sebanyak 166.997 orang untuk wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Tapi setelah 8.841 orang pelamar dinyatakan gugur dari seleksi penerimaan CASN dan PPPK 2021, setidaknya masih ada 158.156 pelamar yang akan berpeluang menjadi ASN atau PPPK. “Tinggal mengikuti seleksi administrasi setelah itu dapat nomor peserta dan mulai mengikuti tes pertama, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan selanjutnya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan terakhir pengumuman kelulusan,” ujarnya pula. Adapun jumlah formasi CPNS dan PPPK yang dibuka tahun 2021 di Sumatera Bagian Selatan ada sebanyak 35.911 formasi yang terdiri dari Sumatera Selatan 28.826 formasi, Bengkulu 3.800 dan Kepulauan Bangka Belitung 3.285 formasi. “Untuk Jambi 0 atau tidak ada pembukaan formasi,” katanya. Dari formasi tersebut ada 10 instansi yang paling banyak dilamar, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 28,826 formasi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin 10.278, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU) Timur 9.161, Ogan Komering Ilir (OKI) 9.075, OKU 8.698, Muara Enim 8511, Pemerintah Kota Pangkal Pinang 7.623, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 7.102, Pemerintah Kabupaten Lahat 6.939, dan Pemerintah kabupaten Empat Lawang 6.7545 pelamar. Sedangkan 10 instansi yang paling sedikit pelamar adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 474, Pemerintah Kabupaten Bangka 613, Pemerintah Kabupaten Seluma 766, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan 1.228, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 1267, Pemerintah Kota Pagaralam 1.817, Pemerintah kabupaten Belitung 2.138, Pemerintah Kota Prabumulih 2.138, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 3.049, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.244 pelamar. “Semua akan berpeluang lulus seleksi tahun ini mudah-mudahan, tetap persiapkan diri belajar, jaga kesehatan dan bekali dengan doa ibadah,” katanya pula. (sws)
Fadjroel: Kritik adalah Jantung Kemajuan Demokrasi
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan kritik adalah jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat. Hal itu disampaikan Fadjroel menyikapi pertanyaan berbagai pihak atas kritik yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. "Menanggapi berbagai pertanyaan media dan sejumlah pernyataan publik kami perlu menekankan kembali bahwa perjuangan reformasi 1998 adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa kritik merupakan jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat," kata Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin. Fadjroel menegaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28, yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun, dia menekankan pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 harus memperhatikan Pasal 28J. Dalam Ppasal 28J disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam tradisi dan nilai-nilai demokrasi, kata dia, kritik merupakan upaya menciptakan dialog setara dan komunikasi timbal balik di antara aktor-aktor dalam negara demokrasi, yaitu masyarakat sipil, aktor nonnegara, seperti media, ormas, lembaga kemahasiswaan, dan LSM, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, birokrasi/pemerintah, dan aparatus hukum. "Cara kerja kritik adalah berusaha membentuk hubungan setara antaraktor berdasar komunikasi timbal balik atau komunikasi intersubjektif yang berimplikasi pada penemuan kebaikan bersama atau common objective. Praktik kritik yang mengikuti kaidah iptek dan demokrasi, tidak akan menggunakan kekerasan komunikasi seperti stigma, fitnah, hinaan, dan perundungan," katanya. Menurut dia, kekerasan komunikasi akan menghalangi proses terbentuknya komunikasi timbal balik dan setara. Sebaliknya, akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan (spiral of violence), yaitu kondisi yang ditandai oleh praktik yang hanya bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain (zero sum game). Pada saat bersamaan, kata Fadjroel, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai keindonesiaan. Setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi dan kegotongroyongan. "Presiden mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Fadjroel. Fadjroel mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karena itu, Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan antitoleransi. "Aktor-aktor negara demokrasi yang mempraktikkan kebebasan kritik dalam narasi nilai sosial keindonesiaan akan menciptakan komunikasi timbal balik, yaitu kondisi yang lebih memungkinkan lahirnya berbagai pemecahan masalah kolektif bangsa untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya. Ia memandang perlu seluruh aktor negara demokrasi meneladani praktik kebebasan demokrasi yang berbasis pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi tradisi dalam kebudayaan Indonesia dan tradisi berpikir kritis (critical thinking) dalam kemajuan iptek. "Panjang umur perjuangan demokrasi Pancasila. Dalam 76 tahun kemerdekaan, kita yakin Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita yakin Indonesia Maju," kata Fadjroel. (sws)
Wapres Dukung Program Jaga Kiai untuk Beri Penghargaan Bagi Ulama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung program Jaga Kiai sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di Indonesia, dengan memelihara kesehatan mereka di tengah pandemi COVID-19. "Ini salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Wapres saat meresmikan Jaga Kiai secara virtual, Senin. Musibah pandemi COVID-19 harus disikapi secara tepat dan tepat, sehingga seluruh pihak harus mengambil peran dalam ikhtiar pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kata Wapres. Wapres mengatakan cukup banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang menjadi korban COVID-19. Hingga 7 Juli 2021, menurut data Kementerian Agama, tercatat sebanyak 605 orang yang merupakan kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren yang meninggal dunia akibat COVID-19. "Wafatnya para kiai dan ulama mempunyai arti sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat. Rasulullah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya Rasul menegaskan wafatnya para kiai dan ulama sebagai musibah," jelasnya. Para kiai dan ulama telah melakukan transformasi ilmu dan peradaban serta mengawal para santri demi pengembangan keilmuan di lingkungan pesantren. Para kiai juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia, kata Wapres. "Oleh karena itu, jasa dan peran besar para kiai, para ulama dan pondok pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan dan proses pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan tidak bisa dihargai dengan sekadar materi," ujarnya. Dalam sambutannya, Wapres juga mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menginisiasi program Jaga Kiai, dengan menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di sejumlah daerah. (sws)
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji PPKM dengan Serius
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid meminta Pemerintah mengkaji dengan serius dan berhati-hati dalam memutuskan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Memang serba sulit. Saya berharap Pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, saksama dan terukur," kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, lanjutnya, maka Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil. "Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya Pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tambahnya. Dia mengatakan pelaksanaan PPKM Level 4 yang berlaku secara terus menerus dapat menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan kebijakan tersebut oleh Pemerintah. "Hemat saya, perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena Pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujarnya. Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan sejumlah daerah lain, sebagai upaya untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut dengan nama PPKM Level 4 pada 21 Juli-2 Agustus untuk meminimalkan laju penularan COVID-19 Data per 1 Agustus menunjukkan adanya penambahan kasus harian sebanyak 30.738 kasus baru. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka penambahan harian pada hari pertama PPKM Darurat, yakni sebanyak 27.913 kasus harian. Hingga saat ini, secara akumulatif tercatat 3.440.396 kasus positif COVID-19, dengan angka pasien sembuh harian mencapai 39.446 pasien. Total pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.809.538 orang. Sementara itu angka kematian harian juga tercatat cukup tinggi, dengan penambahan 1.604 pasien dan total korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 95.723 orang. (sws)
Anggota DPR: Nilai Inti ASN Harus Disikapi Perubahan Pola Pikir
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan nilai-nilai inti atau "core values" dan citra pegawai atau "employer branding" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk aparatur sipil negara (ASN) harus disikapi dengan perubahan pola pikir atau "mind set" dan budaya melayani. Menurut dia, tujuh poin yang terkandung dalam "Core Values" Berakhlak merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan poin pentingnya adalah orientasi pelayanan yang harus dimaknai setiap ASN dengan pelayanan yang berkualitas dan profesional. "Perubahan mind set atau pola pikir dan budaya melayani mesti jadi landasan utama aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat", kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakannya terkait langkah Presiden Jokowi meluncurkan "core values" Ber-AKHLAK dan "employer branding" Bangga Melayani Bangsa, Selasa (27/7). Ber-AKHLAK adalah kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Guspardi menilai selama ini pelayanan publik aparatur kepada masyarakat yang harus dilayani dirasa masih jauh dari harapan. Menurut dia, pola pikir yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku sebagai "penguasa" masih ada dalam diri para ASN sehingga ASN terperangkap dengan perilaku yang tidak benar. "Masih sering dijumpai pelanggaran oleh ASN, salah satunya dengan mengutip uang atau melakukan praktik pungli untuk mempercepat proses pelayanan. Padahal sebagai ASN telah diberikan gaji yang pantas dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya. Menurut dia, pada hakekatnya ASN mempunyai peran strategis sebagai penggerak inti dalam birokrasi pemerintahan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Core Value Berakhlak harus bisa mempercepat transformasi ASN. Selain itu dia mengatakan, nilai-nilai inti tersebut dapat menciptakan birokrasi yang akuntabel dan adaptif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga menjadi fokus utama. "Untuk itu, para ASN dengan berbagai latar belakang profesi di semua tingkatan mulai pusat sampai daerah dan lintas instansi harus menghapus ego sektoral dan punya kesamaan orientasi mengejewantahkan Core Value Berakhlak," katanya. Politisi PAN itu menilai diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN, yaitu budaya melayani serta membantu masyarakat harus tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Menurut dia, harus ada perubahan mental birokrasi yang "priyayi" menjadi birokrasi yang berorientasi "melayani" sehingga pola pikir tersebut yang seharusnya dimiliki setiap aparatur negara. Namun dia menilai perubahan pola pikir "melayani" juga memerlukan kolaborasi dari lingkungan organisasi atau instansi tempat aparatur negara mengabdi. "Karena esensinya perubahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana para ASN itu melakukan kegiatan tugas dan fungsinya. Sehingga menghasilkan aparatur yang loyal demi terciptanya ASN yang 'Bangga Melayani Bangsa" dapat tercapai," ujarnya. (sws)
HNW: Perkuat Institusi Keluarga dan Solidaritas Sosial Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menguatkan institusi atau peran keluarga dan solidaritas sosial guna melawan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. "Perlu peran lanjutan keluarga serta kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penanganan COVID-19," kata Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Imbauan tersebut disampaikannya mengingat jumlah warga yang menjalani isolasi mandiri masih cukup tinggi. Sementara, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sangat terbatas. Apalagi, jumlah korban dari kalangan anak-anak pernah menjadi yang tertinggi di dunia. Atas kondisi itu, politisi PKS tersebut merasa prihatin banyak warga yang meninggal ketika isolasi mandiri akibat tidak tertangani dengan baik. Bahkan, anak-anak banyak yang menjadi korban akibat terpapar langsung maupun karena terinfeksi dari orang tuanya. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI II tersebut mengaku telah berulang kali memberikan penyuluhan bagi masyarakat soal hidup sehat dan upaya-upaya mengatasi COVID-19. Termasuk pula memberikan berbagai paket bantuan sembako, obat-obatan, alat kesehatan, tabung oksigen, bantuan tunai hingga ambulans untuk layanan kesehatan gratis bagi warga yang terpapar COVID-19. Kendati demikian, apa yang telah diupayakannya, tidak bisa menggantikan peran keluarga apalagi pemerintah yang diwajibkan oleh konstitusi serta memiliki kuasa struktural serta anggaran untuk penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan "testing", kapasitas layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun warga yang menjalani isolasi mandiri, membayarkan tagihan rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan. Kemudian termasuk pula memberdayakan seluruh unsur pemerintahan hingga ke satuan terkecil di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. (sws)
POPULER
