POLITIK
Andi Rio: Perluasan PPKM Perlu Rangkul Tokoh Agama-Adat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai rencana Pemerintah ingin memperluas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. "Kepala daerah dan aparat yang bertugas di lapangan harus dapat merangkul seluruh tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam mensosialisasikan kegiatan PPKM Darurat," kata Andi Rio dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu. Dia menilai dengan pendekatan kultur dan budaya, masyarakat dapat lebih tersentuh hatinya dan dapat lebih mendengar serta mengerti anjuran para tokoh tersebut. Menurut dia, perluasan kebijakan PPKM Darurat diambil Pemerintah untuk menekan tingginya peningkatan angka COVID-19 di luar Pulau Jawa. "Karena itu, seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung kebijakan tersebut, agar pemberlakuan dapat berjalan sesuai harapan," ujarnya. Dia menjelaskan, upaya merangkul para tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk menghindari kericuhan yang pernah terjadi dalam penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa beberapa hari lalu. Langkah itu, menurut dia, agar penerapan PPKM di luar Pulau Jawa dapat lebih humanis dan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. "Jangan sampai ada kontak fisik atau adu argumen yang terjadi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa, peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa sebelumnya harus menjadi pelajaran dan evaluasi dalam penerapan PPKM di luar Pulau Jawa," katanya pula. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengharapkan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung program perluasan, partisipasi, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu, menurut dia, tentunya dapat lebih cepat mendukung harapan dan tujuan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin hari meningkat di berbagai daerah. (sws)
DBS Donasikan 1.000 Konsentrator Oksigen Tangani COVID-19 di Indonesia
Jakarta, FNN- Perbankan yang berkantor pusat di Singapura, DBS Bank, mendonasikan 1.000 konsentrator oksigen untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. “Kami turut prihatin melihat negara ini sedang dalam pertempuran melawan COVID-19 diakibatkan kasus yang terus melonjak,” kata Chief Executive Officer (CEO) DBS Bank Piyush Gupta melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Piyush mengatakan donasi konsentrator oksigen ini juga sebagai bentuk solidaritas kepada nasabah dan masyarakat luas di Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat membantu Indonesia segera mengakhiri masa sulit pandemi COVID-19. Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menuturkan konsentrator oksigen saat ini di Indonesia menjadi kebutuhan penting untuk menangani pasien COVID-19. “Salah satu kebutuhan besar saat ini adalah membantu mengatasi situasi kekurangan oksigen di lapangan. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada seluruh pihak berwenang Singapura dan Indonesia yang telah membantu memfasilitasi donasi ini, sehingga kami dapat berjuang bersama dan berkontribusi di pertempuran ini,” ujarnya. Selama setahun terakhir, kata dia, DBS sudah memberikan beberapa donasi seperti bantuan makanan dan paket perawatan senilai 2,5 juta dolar Singapura kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Donasi ini terdiri dari lebih dari 380.000 porsi makanan untuk 8.000 rumah tangga,yang terdiri dari pekerja berupah harian, supir angkutan umum, pedagang kaki lima, guru paruh waktu dan lain-lain, melalui Foodbank of Indonesia (FOI). Bank DBS Indonesia juga mendistribusikan 300.000 porsi makanan kepada pekerja berupah harian melalui Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Pada Mei 2020, Bank DBS Indonesia juga mendonasikan alat tes COVID-19 yang diserahkan kepada tenaga medis berupa 100.000 Rapid Test Kit, 15.000 Viral Transport Medium Kit, dan 5.000 alat tes usao. “Dua mesin Polymerase Chain Reaction dan 3.000 test kit juga disumbangkan ke Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada Agustus 2020,” kata DBS Bank. (sws)
Wapres Minta Banten Lebih Intensif Menangani COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk lebih intensif dalam menangani penularan COVID-19 karena angka kasus di daerah tersebut keempat tertinggi di Indonesia. "Di Banten masih cukup tinggi penularannya sehingga memerlukan suatu penanganan yang lebih," kata Wapres Ma’ruf dalam rapat koordinasi secara virtual dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dari Jakarta, Rabu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Banten tercatat 4.016 kasus per Selasa (13/7). Wapres mengatakan bahwa tingginya angka kasus penularan tersebut karena rendahnya kepatuhan masyarakat Banten dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Wapres juga menegaskan bahwa Pemprov Banten harus memperbanyak pengetesan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T kepada warga setempat. "Testing ini kalau sedikit, itu berarti yang bisa diketahui juga sedikit. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Kemenkes, saya melihat bahwa di Banten juga (3T) masih agak rendah," kata Wapres. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, Wapres meminta Pemprov Banten mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terwujud. Wapres menyebutkan di Banten harus terlaksana vaksinasi kepada sedikitnya 8.000.000 jiwa penduduk setempat dengan target 20.000 orang per hari. "Vaksinasi itu seharusnya di Banten, dengan penduduk sekitar 11,9 juta jiwa, untuk mencapai herd immunity, vaksinasinya harus mencapai delapan juta orang dengan target 20.000 orang per hari," kata Wapres. Berdasarkan laporan yang diterima, Wapres menyebutkan vaksinasi di Banten hingga Senin (12/7) tercatat baru sebanyak 1,15 juta orang yang masuk dalam kategori tenaga kesehatan dan orang lanjut usia (lansia). "Dengan mempertimbangkan masih rendahnya cakupan vaksinasi lansia juga masih jauh dari target sasaran, ini juga perlu mendapat perhatian," katanya menegaskan. Turut hadir secara virtual dalam pengarahan Wapres tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (sws)
Kelompok Milenial Dukung Kehadiran Vaksin Gotong Royong
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi kelompok milenial mendukung kehadiran vaksin gotong royong COVID-19 dalam rangka mempercepat proses vaksinasi di Tanah Air. Koordinator Penggerak Milenial Indonesia M Adhiya Muzakki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dukungan mengalir dari organisasi kepemudaan di antaranya Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Indonesian Public Policy Assembly (IPPA), Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi), dan Indonesian Youth Circle (IYC). "Hadirnya vaksin gotong royong ini sebenarnya akan mempercepat kita keluar dari zona pandemi. Hanya saja, beberapa oknum memanfaatkan hal itu untuk kepentingan politik tertentu," ujar Adhiya Menurut Adhiya Muzakki, upaya pemerintah dalam mewujudkan kekebalan kelompok harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kelompok milenial. Adhiya mencatat vaksinasi di Indonesia masih tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk yang sebegitu besar, Adhiya menyebutkan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan vaksinasi nasional. Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran vaksin gotong royong yang diperuntukkan untuk individu akan membantu mempercepat vaksinasi di Indonesia. Kelompok milenial, lanjut Adhiya, mendorong seluruh elite politik agar tidak saling tuding dan saling menyalahkan. Sebab saat ini bukan waktu yang tepat untuk mencari panggung dan simpati masyarakat. "Tidak usah saling menyalahkan, ayo kita bareng-bareng. Jangan malah menjadikan ini sebagai momentum untuk pencitraan," kata dia. Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Public Policy Assembly (IPPA) Muara Torang, menuturkan kebijakan yang sudah diambil pemerintah pastilah kebijakan yang sudah digodok dengan matang melalui kajian para ahli. Torang mengatakan pandemi tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir dan bisa saja berlangsung lama. Kondisi pandemi berkepanjangan tentu menimbulkan konsekuensi, seperti membebani negara jika semua harus ditanggung pemerintah. Mengingat konsekuensi dari pandemi itu, Torang mengajak seluruh komponen bersatu menghadapi persoalan pandemi bersama karena budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong. "Dulu awal pada pandemi, rapid test ditanggung pemerintah namun kemudian berbayar. Kenapa tidak hal itu juga diberlakukan untuk vaksinasi COVID-19, namun tetap dalam pengawasan pemerintah," kata dia. Ketua Umum Indonesian Youth Circle (IYC) Mufti mengatakan hadirnya vaksin gotong royong tidak lantas menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis. Melainkan, kata dia, akan menguntungkan rakyat kecil dan pemerintah karena vaksin individu ditujukan kepada perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan. "Langkah pemerintah sudah tepat. Rakyat kecil dapat vaksin gratis, perusahaan bayar, negara dapat pemasukan. Proses vaksinasi makin cepat, tapi tidak bikin kolaps keuangan negara," kata dia. Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) Natsir menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi nasional. Sebagai kalangan perwakilan santri, ia merindukan menimba ilmu dengan cara tatap muka. Ilmu yang paling penting adalah karakter, sementara karakter tidak akan didapat dengan proses pendidikan pada masa pandemi. Oleh sebab itu, ia mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi. "Demi kebaikan kita bersama, vaksinasi harus dipercepat. Bayar ataupun gratis, sebagai warga negara yang baik, kita harus vaksin agar tercapai herd immunity kita," ujarnya. (sws)
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah agar Tidak Takut Berinovasi
Jakarta, FNN - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni meminta kepala daerah untuk tidak takut dalam berinovasi. Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan amanat untuk berinovasi sudah didukung oleh regulasi yang lengkap, mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri. "Daerah jangan ragu untuk melahirkan ide, gagasan, dan inovasi. Asalkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, setiap inovasi tidak dapat dipidanakan," kata Fatoni Kebijakan inovasi mendapat jaminan perlindungan hukum, seperti yang diatur pada Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebutkan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Selain itu, pengaturan mengenai prinsip, bentuk, kriteria, dan mekanisme dalam berinovasi sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Semua landasan hukum tersebut, lanjut Fatoni, dibuat agar inovasi dapat tumbuh pesat sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. "Pada era sekarang, aparatur pemerintah harus mengubah pola pikir dan metode kerja. Jangan terjebak dalam rutinitas dan business as usual. Inovasi harus jadi budaya kerja yang baru," kata Fatoni. Menurutnya, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi. Hal ini karena adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan publik semakin berkualitas. "Pelayanan publik perlu dibuat lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman," kata Fatoni. Ia menambahkan inovasi yang dilakukan daerah untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia. Inovasi daerah yang agresif akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dan Global Competitiveness Index (GCI). “Oleh karena itu, inovasi bukan lagi suatu kewajiban, namun sudah harus menjadi kebutuhan. Saya harap daerah dapat terus memelihara ekosistem inovasi,” ujar Fatoni. (sws)
Politikus: Pemerintah Perlu Perhatikan Kelangsungan Hidup Wong Cilik
Semarang, FNN - Politikus Partai Golkar M.H. Iqbal Wibisono memandang penting Pemerintah memperhatikan kelangsungan hidup wong cilik di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat COVID-19 agar mereka tidak kesulitan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. "Dalam kondisi darurat apa pun, rakyat harus bisa makan, dan itu menjadi tanggung jawab Negara," kata Ketua DPP Partai Golkar Iqbal Wibisono di Semarang, Rabu, ketika merespons sejumlah pemilik/pengelola warung makan yang main kucing-kucingan dengan aparat agar tidak terkena razia. Iqbal mengemukakan bahwa pemerintah tidak saja menuntut masyarakat untuk mematuhi aturan PPKM darurat, tetapi juga bertanggung jawab memberi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak selama PPKM darurat berlangsung, baik di tujuh provinsi di wilayah Jawa dan Bali maupun delapan provinsi lainnya di luar pulau itu. PPKM darurat di tujuh provinsi di wilayah Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali) lebih awal atau sejak 3 Juli 2021, sementara delapan provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat) mulai Senin (12/7). Namun, tidak semua daerah di delapan provinsi menerapkan PPKM darurat hingga 20 Juli 2021, atau tercatat ada 15 kabupaten/kota, yakni Kota Medan (Sumatera Utara); Kota Buktitinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang (Sumatera Barat); dan Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Berikutnya, Kota Bandar Lampung (Lampung); Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat); Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); dan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong (Papua Barat). PPKM darurat ini, lanjut Iqbal, dampaknya terasa di tengah masyarakat, seperti kehidupan menjadi agak lesu, penurunan daya beli, dan sulitnya meningkatkan pendapatan masyarakat di hampir semua sektor. Oleh karena itu, dia memandang perlu seluruh elemen masyarakat mengubah kehidupan baru dari yang bisanya, baik itu di bidang tata niaga formal, informal, kehidupan sosial, keagamaan, maupun kebiasaan-kebiasaan lain yang hidup di tengah masyarakat. Kendati demikian, alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini menegaskan bahwa PPKM darurat ini merupakan ikhtiar bersama agar bangsa ini bebas dari COVID-19 meski berat bagi negara dan masyarakat. Ia lantas mengingatkan Pemerintah untuk mencukupi tiga kebutuhan paling mendasar setiap orang hidup, yakni kebutuhan papan, sandang, dan pangan. "Ketiga kebutuhan ini jangan sampai terabaikan oleh Negara, apalagi sudah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Iqbal. (sws)
Kasdam XVII Minta Satuan BKO Kodim Persiapan Jaga Disiplin
Jayapura, FNN - Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mengingatkan para personel Satuan BKO Kodim Persiapan menjaga kedisiplinan, jangan lengah, tingkatkan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas. Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi dalam keterangan, Rabu, mengajak personel satuan BKO menunjukkan tugas yang terbaik. "Hindari pelanggaran sekecil apa pun dan harus mencintai rakyat agar kalian dapat dicintai rakyat di daerah penugasan," kata Kasdam XVII/Cenderawasih pada penutupan pembekalan Satuan BKO Kodim Persiapan di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih. Terkait dengan adanya Pandemi COVID-19, menurut Kasdam, agar senantiasa menjaga kesehatan dan pedomani protokol kesehatan COVID-19. "Karena kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam mendukung kelancaran tugas,” tegasnya. Kasdam menambahkan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial agar para personel Satuan BKO Kodim Persiapan selalu membantu menyejahterakan masyarakat. "Dengan demikian para personel Satuan BKO Kodim Persiapan yang berada di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dapat menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah penugasan khususnya di Provinsi Papua," ungkapnya. Kasdam berpesan agar selalu fokus dalam tugas dan laksanakan pembinaan teritorial serta bantu sejahterakan masyarakat. "Agar kalian semua menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah penugasan khususnya di Provinsi Papua,”ujar Kasdam. (sws)
Menteri Mundur Pemantik Kejatuhan Jokowi
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Gonjang ganjing kemungkinan ada Menteri Kabinet Jokowi yang akan mengundurkan diri menarik perhatian publik. Meski dengan berbagai alasan namun dipastikan mundurnya itu disebabkan Jokowi sudah tidak memberi harapan bagi sukses pemerintahannya. Terlalu berat pembantunya untuk menunaikan tugas yang diemban sebagai Menteri. Menteri yang pertama mundur akan berpengaruh kepada Menteri lainnya, apalagi jika mundurnya Menteri tersebut atas inisiatif dari Partai Politik yang menaunginya. Bacaannya menjadi kompleks. Efek domino sangat dimungkinkan. Reshuffle yang dilakukan menjadi sia-sia, malah berujung pada kejatuhan Pemerintahan. Potensi atau layak mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani karena anggaran negara sudah sangat mengkhawatirkan. Hutang besar yang sulit terbayar dan hutang baru hanya menggali kubur lebih cepat. Menggenjot pajak rakyat bakal memancing kemarahan. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menyusul kegagalan BUMN yang hampir seluruhnya terlilit hutang dan berkinerja buruk. BUMN gagal menjadi pengisi pundi-pundi kas negara. Erick wajar jika mundur karena disorot keras atas nir-prestasi kerjanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi jika punya rasa salah akan menyatakan tidak sanggup lagi menjabat sebagai Menkes. Penanganan pandemi menjadi tanggung jawabnya. Ternyata ia tidak lebih bagus dari Terawan yang digantikannya. Potensi mundur besar. Menhan Prabowo juga akan berhitung matang jika beberapa Menteri telah mengundurkan diri dan rakyat mendukung pengunduran itu. Keluar dari Kabinet adalah bagian dari cara untuk merehabilitasi diri. Jika Golkar bermanuver Menko Airlangga juga bisa lompat, begitu juga dengan Mahfud MD yang selama ini menunjukkan kepribadian ganda, berbalik tarikan untuk kecendikiawanannya meski telah sangat tercemar parah. Yang sulit mundur pasti Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan sang "penentu" Pemerintahan dan juga Menag Yaquts Qaumas yang baru menikmati lezatnya kursi Kementrian. Menteri asal PDIP seperti Yasonna Laoly, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, dan lainnya sangat tergantung pada perintah Megawati. Itupun melihat tingkat ketegangan Megawati dengan Jokowi yang saat ini nampak tidak akur-akur amat. Petugas partai yang bermimikri menjadi petugas siapa saja yang memakai. Kabinet Jokowi sudah rapuh. Pandemi menggerogoti imunitas kesolidan. Hampir menyerupai mundurnya menteri-menteri di India akibat Moudi yang tak mampu dan 'ndableg'. Begitu juga dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin yang didesak UMNO agar mundur akibat ketidakbecusan menangani Pandemi. Di sini Jokowi juga gagal karena Panglima penanganan pandemi ini suka sembunyi dan tak jelas posisi. Kini tinggal menunggu waktu saja untuk mundurnya Menteri Kabinet Jokowi. Beradu cepat dengan reshuffle inisiatif Presiden. Akan tetapi situasi sudah semakin berat, sehingga semua menjadi tidak berarti lagi. Rakyat sudah sepakat Jokowi harus diganti. Tidak yakin ? Buatlah referendum. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ketua Umum TP-PKK Dorong Kader Tekan dan Cegah Penyebaran COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mendorong para kader PKK untuk dapat menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Tri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan keberadaan kader PKK tentu mendukung kinerja dokter, tenaga kesehatan dan aparat keamanan dalam memutus penularan COVID-19. Hal ini disampaikan Tri saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana, yang diselenggarakan oleh TP PKK Kalimantan Selatan. "Saya berharap semua kader PKK harus menjadi agen pemutus rantai COVID-19. Itu harus dibuktikan. Tidak sesaat, namun bisa dilaksanakan secara berkesinambungan,” kata Tri Tito Karnavian. Tri pun meminta semua kader PKK mulai kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai RT/RW secara berjenjang meneguhkan diri menjadi satgas keluarga. Langkah nyatanya adalah dengan disiplin mengingatkan anak-anak dan suami agar patuh protokol kesehatan. "Ibu-ibu harus menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga dari penularan virus (COVID-19)," kata Tri. Hal senada juga diungkapkan Pj Ketua TP PKK Kalsel Safriati Safrizal. Ia meminta agar kader PKK terlibat aktif di wilayah masing-masing untuk memberikan penyuluhan tentang stunting dan bahaya COVID-19. "Melalui gerakan ini, diharapkan individu, keluarga, dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, serta juga tanggap dan tangguh bencana,” Ujar Safriati. Hadir dalam acara, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, perwakilan Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Banjar, serta perwakilan TP PKK kabupaten kota se-Kalsel. Acara peluncuran dan sosialisasi Gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana tersebut diselenggarakan di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. (sws)
Komisi IX DPR: Benahi Penyelenggaraan Vaksin Cegah Klaster Penularan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata cara penyelenggaraan vaksinasi guna mencegah munculnya klaster penularan baru. "Penyelenggaraan vaksinasi di Indonesia harus diperbaiki agar lebih optimal," kata anggota Fraksi PDIP DPR RI ini melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia melihat di beberapa daerah serta pantauan dari tim, penyelenggaraan vaksinasi kurang optimal dari segi teknis. Bahkan, vaksinasi justru menjadi tempat berkerumun karena tidak dikelola secara baik. "Jangan sampai lokasi vaksinasi justru menjadi tempat penyebaran virus," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tersebut. Ia pun memberikan sejumlah masukan, yakni penjadwalan vaksinasi bisa menggunakan teknologi digital, misalnya melalui website atau menggunakan perangkat RT/RW untuk mempermudah warga yang tidak memiliki akses internet. Setelah itu, pengetatan protokol kesehatan tetap wajib guna mewaspadai penyebaran virus saat vaksinasi di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi. Tidak hanya itu, Nabil Haroen juga menyarankan strategi jemput bola atau petugas langsung mendatangi masyarakat yang akan divaksin hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Edukasi mengenai vaksin perlu terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan juga bisa menggandeng pesantren, pengelola rumah ibadah, hingga organisasi masyarakat untuk menjalankannya. "Cara ini efektif untuk mengedukasi warga dan penyebaran informasi," katanya. Secara umum vaksinasi merupakan langkah penting untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal itu tentunya juga harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. (sws)
POPULER
