POLITIK
Ketua DPD Apresiasi Pabrik Rokok di Malang Terapkan Prokes Ketat
Malang, Jawa Timur, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kepada pabrik rokok CV Sayap Mas Nusantara di Kabupaten Malang, karena mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Malang, Jawa Timur, Selasa, LaNyalla mengatakan bahwa dengan penerapan prokes ketat, pabrik yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, itu, mampu mempertahankan produksi. "Ini sudah bagus, karyawan masih bisa bekerja dengan prokes ketat. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, penerapan 'social distancing' dan menyediakan tempat cuci tangan. Apalagi menurut informasi, seluruh karyawan di sini sudah divaksin," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, keputusan perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat turut membantu karyawan untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, Pemlik CV Sayap Mas Nusantara, Sulaiman, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua DPD RI di pabrik rokok miliknya. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri di masa pandemi seperti ini. Dengan jumlah pekerja yang mencapai 1.500 orang, CV Sayap Mas Nusantara telah menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghidupan. Menurut Sulaiman, sebagian pekerja pabrik rokok tersebut adalah masyarakat sekitar yang didominasi perempuan. "Pabrik rokok yang berdiri sejak tahun 2016 memiliki 1.500 karyawan, 70 persen adalah karyawan perempuan untuk tenaga giling dan linting. Dalam sehari, pabrik kami mampu memproduksi 385.000 batang SKT," ujarnya. Selama pandemi, ia berupaya agar proses produksi tetap berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, yakni memakai marker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas saat bekerja. "Kami tetap produksi pada masa pandemi, hanya saja saat PPKM distribusi pengiriman kami menurun, tersendat hingga turun sebesar 10 persen akibat banyaknya penyekatan," katanya. Ia menambahkan padahal pengiriman rokok produksi pabrik tersebut tidak hanya di wilayah Jawa Timur tetapi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan NTB. "Kami tidak bisa kirim lewat darat kalau lewat kargo bisa tetapi tetap ada pengurangan," tambahnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang dan melihat kondisi di lapangan, serta memberikan kemudahan berusaha pada masa pandemi. Tercatat, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Malang ada sebanyak 8.423 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 4.483 orang dilaporkan sembuh, 374 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (sws)
Tjahjo Tetapkan 27 Juli Sebagai Hari Jadi Kemenpan RB
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menetapkan Hari Jadi Kemenpan RB untuk diperingati setiap tanggal 27 Juli setiap tahun. "Penetapan ini sejalan dengan tanggal pembentukan Bapekan (Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara) pada 27 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno," kata Tjahjo di acara Launching Core Values and Employer Branding Aparatur Sipil Negara secara daring, Selasa. Tjahjo mengatakan pembentukan Bapekan merupakan momen bersejarah karena menjadi lembaga negara yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi. "Momentum ini juga kami pandang menjadi momentum sejarah yang memiliki nilai historis tinggi sebagai titik tolak perjalanan bangsa dan peran PAN RB dalam pemerintah dan pembangunan nasional," jelasnya. Terlebih lagi, tambahnya, visi dan misi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menempatkan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya ASN di Indonesia. "Ini menempatkan reformasi birokrasi dan pendayagunaan sebagai bagian dari tiang untuk percepatan kualitas sumber daya ASN kita, baik di pemerintah pusat sampai di daerah," katanya. Oleh karena itu, Tjahjo mengatakan pada tanggal 27 Juli dipilih sebagai Hari Jadi Kemenpan RB sebagai salah satu episentrum reformasi birokrasi daerah. "Momen yang spesial ini, kami teguhkan komitmen kuat kami untuk melakukan akselerasi transformasi dan siap menjadi Kemenpan RB sebagai salah satu episentrum reformasi birokrasi di Indonesia," ujarnya. Dalam acara secara virtual itu, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap ASN harus memiliki orientasi yang seragam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Presiden. Presiden mengingatkan seluruh ASN di instansi pusat dan daerah untuk meninggalkan egoisme masing-masing dan harus meningkatkan kolaborasi lintas sektor. "Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," ujar Presiden. (sws)
Anggota DPR RI: Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi
Jakarta, FNN - Anggota DPR Andreas Hugo Pareira meminta agar kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 jangan sampai dipolitisasi oleh pihak mana pun. Anggota Fraksi PDIP di DPR Andreas Hugo Pareira dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengatakan Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat pun perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi. "Apa pun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas. Andreas mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif COVID-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ucap Andreas. Sedangkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partai-nya tegas menolak pengibaran bendera putih. Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat. "Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," ujar Jazilul Fawaid. Menurut Jazilul polisi bisa mengusut motif dan pelaku tindakan tersebut jika aksi pengibaran bendera putih itu dinilai meresahkan. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan juga kontraproduktif. "Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," ucap-nya. Anggota Fraksi Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai kalau tindakan pengibaran bendera putih itu merupakan ekspresi menolak PPKM, maka artinya masih ada masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik soal kebijakan. Sementara, saat ini lanjut dia sudah ada penyesuaian-penyesuaian di PPKM untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil. Bobby mengatakan ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum kalau pengibaran bendera putih itu ternyata sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM. Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM dalam memutus penyebaran virus. Kemudian, Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi, bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari Pemerintah. "Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," ujar Bobby. (sws)
DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Baru Kebijakan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat dalam kebijakan penyesuaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. "Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya, aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menilai, pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Menurut dia, pemerintah juga harus menjelaskan terkait teknis pengawasannya, apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana sehingga harus dijelaskan secara rinci. "Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di masyarakat, saya khawatir justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," ujarnya. Selain itu menurut dia, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya, lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Dia mencontohkan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu mendirikan dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri. "Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini," tutur-nya. Sebelumnya, Puan meminta pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. "Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," ujarnya. Dia menilai, penyesuaian kebijakan yang sering dilakukan pemerintah terkait kebijakan PPKM harus mendapat dukungan, atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Menurut dia, potensi penurunan kepercayaan tersebut harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga melalui proses yang bisa dipercaya masyarakat. (sws)
Legislator: Satgas COVID-19 Penajam Harus Tegas Agar PPKM Efektif
Penajam, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus tegas agar pengetatan PPKM bisa berjalan efektif, kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Wakidi. "Pemerintah kabupaten harus terapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) secara tegas," ujarnya, di Penajam, Selasa. Masih banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, katanya, yang melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti penyelenggaraan pesta pernikahan. Padahal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran wabah virus corona. "PPKM harus dilakukan dengan tegas agar tidak berpotensi menimbulkan kelompok penularan COVID-19 di wilayah Penajam Paser Utara," kata Wakidi. "Pemerintah kabupaten segera melakukan langkah-langkah terkoordinasi agar penyebaran virus corona menurun," tambahnya. Periode bulan Januari hingga Juli 2021 di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat ada 2.551 kasus COVID-19, sembuh 1.383 orang, dan meninggal dunia 98 orang. Pasien terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung sebanyak 42 orang. Sementara 1.028 pasien positif virus corona lainnya melakukan isolasi mandiri, baik di tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di rumah. (sws)
Jumlah Pelamar CASN Tahun 2021 Sebanyak 4.030.090 Orang
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) telah ditutup pada Senin (26/7) malam dan terdapat 4.030.090 orang pelamar. "Jumlah calon ASN yang menyelesaikan pendaftaran sampai dengan penutupan tadi malam adalah 4.030.090 peserta," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Jumlah pelamar itu terdiri atas 3.033.455 orang untuk lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS), 921.361 orang untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dan 75.337 orang untuk PPPK non-guru. Tjahjo menyampaikan jumlah pelamar CASN Tahun 2021 yang telah mengisi formulir sebanyak 4.542.134 peserta. Namun, peserta yang mengumpulkan (submit) formulirnya sebanyak 4.030.090 orang. Dari jumlah peserta yang telah mengumpulkan formulir tersebut, sebanyak 2.200.473 pelamar telah terverifikasi memenuhi syarat, 449.002 verifikasi tidak memenuhi syarat dan 1.380.615 belum terverifikasi. Pendaftaran CASN Tahun 2021 dibuka pada 30 Juni hingga 26 Juli secara daring melalui portal Sistem Seleksi CASN (SSCASN). Masa pendaftaran tersebut diperpanjang dari tenggat semula pada 21 Juli. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan seluruh proses seleksi CASN Tahun 2021 dijadwalkan berakhir pada Februari 2022. Proses akhir rangkaian seleksi CASN Tahun 2021 tersebut hingga penetapan nomor induk kepegawaian (NIK). Sebanyak 568 instansi pemerintah membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021, yang terdiri atas 55 instansi pusat, 33 instansi pemerintah provinsi serta 480 instansi pemerintah kabupaten dan kota. Portal SSCASN terintegrasi dengan sejumlah database, yakni Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri; Data Guru Non-ASN dan lulusan PPG dari Kemenristekdikti, data Tenaga Honorer K2 dari BKN, Data Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi dari Kemenristekdikti serta data Surat Tanda Registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan. (sws)
Memburu Keringat Rakyat
Ternyata, AJI MUMPUNG lebih lezat dari pada AJINOMOTO Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Mumpung aku masih berkuasa, mumpung aku masih bisa ngatur, mumpung aku banyak punya jabatan rangkap, mumpung masih bisa memanfaatkan, menyelingkuhkan dan menyeret TNI POLRI, mumpung rakyat lagi parno, mumpung belum dilengserkan. Soal hutang negara menggunung, soal orang asing aseng membanjir, soal pengelolaan obyek-obyek strategis dan sumber daya alam nyaris diserahkan kepada orang asing, soal impor mendominasi ekspor, soal jadi negara konsumsi dan bukan negara produksi, soal rakyat cemas harap, resah gelisah, soal masa depan Indonesia suram. Semua bukan urusan saya. Soal pandemi...saya sudah berupaya mulai kebijakan PSPB, New Normal, PPKM Darurat, PPKM Level 4, kerenkan. iIu urusan Pak LBP. Toh anakku, menantuku sudah berhasil jadi wali kota, itu baru sekarang, belum lagi nanti. Soal aku dibilang boneka, yang penting dalam kekuasaanku aku bisa membubarkan FPI. Hebatkan? Bahkan aku bisa resmikan FBI (Forum Bhayangkara Indonesia ) yang anggotanya nyaris mata sipit semua, seragamnya mirip seragam POLRI yang baru, tapi nggak usah khawatir. nggak ada hubungannya dengan 5000 pucuk senjata yang diisukan masuk illegal ke Indonesia beberapa tahun yang lalu.. Aku bukan boneka dan aku bukan sampah. Percayalah, soal hutang menggunung, bayar bunga, gali terowongan tutup jurang, kan wilayah NKRI masih luas. Melalui pajak dan regulasi-regulasi lain aku masih bisa., Memburu Keringat Rakyat. Tunggu tanggal mainnya....Belgedest....!!! Penulis adalah Alumni AKABRI 1973, Purn TNI AD, Mantan Dir Dik Jar SESKO TNI, Ketua DPD APIB Jabar, Pembina KAMI Jabar, Panglima TRITURA, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Ganjar Semakin “Bandel”, Dia Tahu Dilema Megawati
By Asyari Usman Medan, FNN - Yang lain banyak menunggangi pandemi Covid untuk kepentingan bisnis, Ganjar Pranowo tak mau kalah. Dia tunggangi wabah virus Wuhan ini untuk tujuan politik. Untuk pilpres 2024. Dalam beberapa hari ini beredar meme yang bertajuk “Saya Percaya, Jokowi Mampu Atasi Pandemi”. Ada foto Jokowi dan Ganjar, disertai tagar #KitaPercayaJokowi. Meme atau flyer ini dikeluarkan oleh “Ganjarist” –kelompok yang mengaku sebagai relawan murni alias bukan pesanan. Murni? Agak sulit dipercaya. Orang lebih percaya “Ganjarist” digerakkan ketimbang klaim bergerak sendiri. Baik. Tidak usah terlalu dalam soal ini. Yang lebih menarik adalah sepak-terjang Ganjar yang semakin berani di depan mata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar semakin “bandel”. Dia makin terang-terangan meremehkan Mega. Dengan membuat flyer Whatsapp yang bernada mendukung penuh Jokowi, walaupun kenyataannya Jokowi gagal menangani wabah virus Wuhan (Covid-19), Ganjar sudah tahu dan sudah siap ambil risiko terburuk. Hubungan Ganjar dengan Mega kini semakin tegang. Tapi, dia tahu bahwa Mega tidak akan bisa mengambil tindakan pendisiplinan. Pertama, Ganjar merasa semakin kuat posisi politiknya. Dia pasti telah mendapatkan “green light” dari Jokowi untuk melawan Mega. Dan kalkulasi melawan itu dipastikan pula akan dimenangkan oleh Ganjar. Pak Gubernur ini sangat populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ganjar itu “kartu hidup”, bukan kartu mati seperti Puan Maharani yang ingin dimajukan oleh Mega di pilpres 2024. Secara realistis, Puan sama sekali “tak menjual”. Kedua, Megawati tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Ganjar semakin bandel. Kalau Ganjar bisa maju lewat koalisi parpol-parpol minus PDIP yang diprakarsai oleh Jokowi, Mega tidak punya pilihan lain kecuali mengakui Ganjar sebagai kader PDIP. Perpecahan terbuka adalah situasi yang tak diinginkan oleh Mega. Ketiga, Ganjar tahu persis dilema yang dihadapi Mega. Membuang Ganjar berarti membelah PDIP. Situasi ini akan menguntungkan Ganjar. Dia bisa ‘playing victim’ (korban kesewenang Mega). Sebaliknya, membiarkan Ganjar “jalan sendiri” sangat menyakitkan Mega. Keempat, garansi dari Jokowi untuk Ganjar tentunya tidak main-main. Jokowi sangat besar kemungkinan telah mendapatkan jaminan dukungan dari para pengusaha besar untuk menyukseskan Ganjar. Antara lain karena mereka (para pengusaha besar) tidak punya pilihan lain. Anies Baswedan, salah seorang kontestan kuat 2024, diperkirakan tidak mudah dikendalikan oleh pengusaha. Jadi, Ganjar adalah satu-satunya figur yang bisa mereka andalkan. Barangkali, karena sadar kekuatan Ganjar di pilpres 2024, Megawati belakangan ini mengubah strategi. Dia melemparkan gagasan paslonpres Mega-Prabowo. Inilah kartu terakhir Mega untuk membungkam Ganjar. Kalau Mega maju, percaturan bisa lain. Tapi, ada masalah besar. Pasangan Mega-Prabowo akan sulit menerobos pemilih milenial. Kalangan pemilih muda akan melihat Indonesia jalan di tempat jika dipimpin oleh pasangan lansia ini. Jadi, hitung-hitungan Ganjar memang hebat. Dia tahu sikapnya yang semakin bandel itu tidak bisa dicegah oleh Mega. Dan Ganjar tahu pilpres 2024 adalah ajang pertarungan yang krusial bagi dia. Artinya, dia harus maju dengan segala risiko kepartaian yang akan dihadapinya. Pilpres 2029 pasti akan dimenangkan oleh Anies sekiranya gubernur DKI ini menang pilpres 2024. Karena itu, kita masih akan melihat manuver Ganjar yang semakin membandel lagi di hari-hari mendatang.[ Penulis wartawan senior FNN
PWI Ajak Seluruh Wartawan Ikut Berperang Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari, mengajak seluruh pekerja media di Indonesia untuk ikut berperang melawan Covid-19. "Saya mengajak para wartawan agar bersama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata dia dalam acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan perang melawan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. "Perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tenaga kesehatan atau aparat penegak hukum saja. Semua komponen bangsa harus hadir, saling mendukung dan saling mengingatkan agar perang ini bisa kita menangkan," jelasnya. Acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit diselenggarakan untuk mengajak seluruh wartawan dari berbagai daerah berdoa kepada Tuhan YME karena semakin banyak masyarakat menjadi korban pandemi Covid-19. "Acara ini terselenggara karena kami menyadari betul pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 19 bulan di 223 negara menyebabkan 191 juta orang terinfeksi dan 4,1 juta lebih meninggal dunia," katanya. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang turut hadir secara virtual, juga mengajak seluruh pekerja media untuk terus optimistis agar Indonesia dapat kembali bangkit. "Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa sembari tetap optimistis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit," kata dia. Ia juga meminta seluruh pekerja pers untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan guna menekan angka penularan kasus Covid-19. "Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi Covid-19," ujar dia. (sws)
Golkar NTT Minta Maaf Soal Kadernya yang Berjoget Langgar Prokes
Kupang, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggota DPRD Malaka dari Fraksi Golkar yang berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. "Partai Golkar meminta maaf atas kejadian itu. Kita dan warga tentu tidak berharap di tengah pandemi COVID-19 wakil rakyat memperlihatkan aksi seperti itu. Atas keterlibatan beberapa anggota Fraksi Golkar dalam potongan video itu, Partai Golkar meminta maaf,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT Frans Sarong kepada ANTARA ,di Kupang, Sabtu. Aksi itu terekam video dan disebarkan secara luas di media sosial. Selain media sosial, aksi wakil rakyat di tengah pandemi COVID-19 itu juga dipublikasikan di beberapa media mainstream (koran, online, dan televisi). Dalam video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial itu terlihat tiga orang diduga anggota DPRD Malaka, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, sedang bergoyang-goyang seperti sedang berpesta menggunakan pakaian dinas Mereka berjoget tanpa menggunakan masker. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak pula seorang pria yang sedang bergoyang memegang gelas sambil bergoyang mengikuti irama lagu dengan organ tunggal. Frans mengatakan bahwa Wakil rakyat Malaka yang terlibat dalam aksi itu tidak hanya dari Fraksi Golkar, tetapi ada dari fraksi lain. Tak pelak aksi itu mendapat reaksi dan tanggapan minor dari publik. Partai Golkar, kata Frans Sarong, menegaskan dan meminta semua kader, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif untuk selalu bersama dan bersatu dengan masyarakat NTT di tengah pandemi COVID-19. Golkar sendiri, ujar Frans, sejak pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kepedulian, empati, simpati, dan solidaritas yang tinggi bersama masyarakat NTT untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepdulian itu di antaranya membantu menyumbangkan APD untuk para tenaga kesehatan dan membagikan sembako untuk warga terpapar COVID-19. "Masyarakat NTT tentu tahu dan melihat seperti apa keberpihakan Golkar dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” tambah mantan wartawan Senior Kompas itu. Karena itu, kata Frans Sarong, Golkar sama sekali tidak bermaksud mencederai masyarakat NTT, terutama masyarakat Malaka melalui aksi beberapa anggota DPRD Malaka. Selain meminta maaf secara resmi, Frans Sarong memastikan bahwa Golkar akan meminta pertanggungjawaban beberapa kadernya di DPRD Malaka yang terlibat aksi kurang patut itu. “Kita akan meminta keterangan anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka dan memberi sanksi sesuai aturan organisasi sebagaimana disampaikan pak Ans Takalapeta, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar NTT, dan Mira Natalia Pellu, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Golkar NTT,” kata Frans Sarong. (sws)
POPULER
