POLITIK
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Pemerataan Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah memperhatikan pemerataan akses tes dan vaksinasi COVID-19 khususnya di luar Pulau Jawa-Bali karena beberapa daerah menunjukkan tren kenaikan kasus seperti di Sulut. "Tambah memprihatinkan kondisi kenaikan penyebaran COVID-19 ini dibarengi dengan kelangkaan alat usap antigen di hampir semua kota/kabupaten di Sulawesi Utara," kata Luqman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Luqman yang merupakan Ketua DPW PKB Sulawesi Utara itu menilai alat usap antigen merupakan salah satu piranti penting untuk melakukan penelusuran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 lebih luas. Dia menjelaskan, Sulut juga mengalami kendala dalam proses vaksinasi karena kurangnya jumlah vaksin yang bisa diakses masyarakat karena banyak warga yang ingin diberi vaksin namun tidak mendapatkan pelayanan karena stok vaksin yang kosong di puskemas-puskesmas. "Saya melihat, masyarakat Sulawesi Utara memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 namun mereka harus menunggu tanpa kejelasan waktu untuk bisa mendapatkan vaksin," ujarnya. Karena itu dia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan alat usap antigen dan menggenjot vaksinasi agar penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara berjalan maksimal. Dia mengingatkan bahwa Sulawesi Utara sering menjadi transit warga negara dan tenaga kerja asing (TKA) terutama asal China sehingga cukup rentan terhadap kemungkinan penyebaran virus COVID-19. "Saya juga berharap pemerintah daerah agar tidak kendor dan terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya. Dia berharap, di tengah kejenuhan masyarakat yang meluas, pemerintah harus hadir memberikan harapan bahwa pandemi ini akan semakin terkendali. Menurut dia hal itu dapat dilakukan dengan cara terus menggalakkan vaksinasi sehingga bisa tercapai kekebalan komunitas atau "herd imunity" untuk meminimalisasi dampak COVID-19. (sws)
Anggota DPR: Perubahan Desain Surat Suara Harus Dilakukan Komprehensif
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait rencana lembaga tersebut yang akan mengubah desain surat suara untuk Pemilu 2024. "Saya mendukung rencana KPU mengubah surat suara untuk Pemilu 2024 namun perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif seperti mengenai surat suara maupun metode yang akan di pakai," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia menilai perubahan lima kertas surat suara menjadi satu atau dua, memberikan konsekuensi tidak ada lagi nama calon di surat suara. Hal itu menurut dia harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sehingga jangan ada pihak yang nantinya dirugikan seperti pemilih maupun yang dipilih dalam menggunakan hak politiknya. Menurut dia, dari enam model usulan surat suara yang disiapkan KPU, tiga diantaranya pemilih cukup menggunakan satu surat suara dan tiga model lainnya menggunakan dua lembar surat suara. Dia menilai dari sisi cara memilih juga mempunyai pilihan mencontreng, mencoblos dan ada juga yang harus menulis, sehingga hal itu tidak sederhana karena selama ini pemilih sudah terbiasa mencoblos saat pemilu. "Dulu kita pernah menggunakan metode mencontreng untuk Pemilu tetapi dikembalikan lagi ke metode mencoblos, karena ketika itu rentan manipulasi. Jadi harus di perhatikan metode mencontreng lebih mudah disalahgunakan sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara menjadi tidak sah," ujarnya. Guspardi menekankan bahwa perubahan desain surat suara dan cara atau metode yang akan digunakan tentu memerlukan perubahan pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu menurut dia, semua fraksi di DPR telah sepakat tidak melakukan perubahan UU Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga hal itu juga harus menjadi pertimbangkan. "Untuk itu, setiap upaya perbaikan aturan pelaksanaan pemilu seperti penyederhanaan surat suara untuk pemilu 2024 yang di gagas KPU harus ditujukan untuk lebih memudahkan, efektif dan efisien," katanya. Namun politisi PAN itu menilai, hingga saat ini Komisi II DPR belum menerima secara resmi dari KPU terkait usulan penyederhanaan surat suara tersebut. Dia menjelaskan di Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 yang dimulai pada 16 Agustus mendatang, Komisi II DPR akan mengundang KPU dan para penyelenggara pemilu serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, pertemuan tersebut untuk membahas mengenai rencana usulan desain surat suara dan metodenya serta membahas persiapan Pemilu serentak 2024. (sws)
Kasad Lepas 100 Personel ke Amerika Serikat Latihan Garuda Airbone
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa melepas 100 personel TNI Angkatan Darat ke Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat, untuk mengikuti latihan bersama Garuda Airborne. "Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Rekan-rekan semua beruntung bisa berlatih di Fort Bragg, North California yang merupakan tempat Komando Spesial Operasi yang pusat keberadaannya pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat," kata Kasad di Jakarta, Rabu. Latihan bersama Garuda Airborne akan melibatkan Divisi 82 Airborne United States Army. Kegiatan tersebut selama 18 hari sebelum melakukan penerjunan bersama di Baturaja, Sumatera Selatan. Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan setiap personel yang terlibat dalam latihan bersama Garuda Airborne mengusung misi menjalin networking atau jaringan antarpersonel sebab hubungan pertemanan pasti bermanfaat dan membantu pada saat menghadapi suatu masalah. "Jadi, rekan-rekan ingat misi kalian adalah networking. Saya ingin nanti semuanya berbicara tidak hanya penerjemah saja," ujar Jenderal TNI Andika Perkasa. Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa, TNI AD kerap melaksanakan latihan militer bersama antarnegara guna membangun hubungan militer. Sebagai contoh dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, kegiatan tersebut bukan kali pertama digelar. "Terima kasih atas kesempatan yang diberikan US Army untuk pelaksanaan latihan bersama Garuda Airborne. Kegiatan ini merupakan hal yang penting, dan saya harap mendapatkan pengalaman baru antara satu sama lain," ujarnya. Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Yonif Para Raider 305/Tengkorak Mayor Inf. Eko Damuna Prasetyo menyebutkan 100 personel TNI AD yang terlibat merupakan gabungan 89 perwira, bintara, dan tamtama dari satuan Kostrad. "Kemudian 11 orang dari perwakilan setiap kodam," ujarnya. (sws)
Ketua MPR RI Meminta Kemenkes Tambah Pusat Isolasi Terpusat COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menambah pusat isolasi terpusat guna menangani pasien COVID-19 di Bali, Yogyakarta, Malang, dan Solo. “Kementerian terkait harus meningkatkan upaya penanganan pasien COVID-19, seperti menambah pusat isolasi terpusat,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, Rabu. Permintaan akan penambahan isolasi terpusat merupakan respon dari Ketua MPR terkait empat daerah dengan angka kematian COVID-19 yang masih tinggi hingga saat ini. Menurut Bamsoet, dibanding melakukan kontrol melalui dokter puskesmas oleh pasien yang isolasi mandiri, akan lebih mudah untuk memantau perkembangan kesehatan dengan isolasi terpusat. Selain itu, Ketua MPR juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberi dukungan kepada Dinas Kesehatan di empat daerah tersebut. Terutama untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi sistem penanganan ataupun perawatan pasien COVID-19 di setiap fasilitas kesehatan. “Khususnya di rumah sakit, sehingga dapat menekan atau menurunkan tingginya angka kematian,” kata Bamsoet. Banyaknya kasus penurunan kondisi pasien ketika melakukan isolasi mandiri juga menuai perhatian dari Bamsoet. Ia meminta agar Pemerintah Pusat segera membentuk satuan tugas yang melibatkan TNI-Polri untuk melakukan penjemputan pada pasien yang menjalani isolasi mandiri untuk dibawa ke isolasi terpusat. “Agar mendapat penanganan yang cepat dan tepat,” kata Bamsoet menambahkan. Pandemi COVID-19 tidak dapat dikendalikan dengan hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan atau perangkat pemerintah. Bamsoet meyakini, bahwa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap kebijakan ataupun program penanganan pandemi COVID-19, salah satunya adalah melalui program vaksinasi, dapat menekan angka kematian dari COVID-19. “Sampai saat ini, vaksin COVID-19 terbukti menurunkan risiko gejala berat,” ucapnya. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, lebih dari 21 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis kedua dan lebih dari 48 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan dosis pertama. (sws)
Menpan RB Terbitkan SE Sistem Kerja ASN Pada Perpanjangan PPKM level 4
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Tjahjo mengatakan sistem kerja ASN pada masa PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus tersebut sesuai dengan level yang berlaku di setiap daerah. "Sistem kerja pegawai ASN tetap berpedoman pada SE Menpan RB Nomor 16 Tahun 2021 sesuai dengan level wilayah PPKM yang ditetapkan," demikian keterangan dalam SE yang dibagikan Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu. Pengaturan level PPKM di setiap daerah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang ditandatangani Tito Karnavian sebanyak tiga instruksi. "Pengaturan level wilayah PPKM berpedoman pada penetapan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri," tambah Tjahjo. Sebelumnya, SE Menpan RB Nomor 16 Tahun 2021 mengatur sistem kerja ASN sesuai dengan level PPKM di masing-masing daerah. Di wilayah Jawa dan Bali, ASN yang bekerja pada sektor nonesensial melakukan tugas kedinasan 100 persen di rumah atau work from home (WFO), dengan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai bersangkutan. Pegawai ASN di sektor esensial, maka instansi pemerintah bersangkutan boleh menugaskan paling banyak 50 persen ASN untuk berdinas di kantor. Sistem kerja ASN tersebut berlaku di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah level 4. Sementara itu, sistem kerja ASN di wilayah dengan PPKM level 3 mengizinkan pegawai ASN berdinas di kantor sebanyak 25 persen. Daerah dengan PPKM Level 2 dan Level 1, sistem kerja ASN pada instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten dan kota masing-masing. (sws)
Ketua DPR: Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Perlu Didata
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendata anak-anak yang kehilangan orang tua (yatim/piatu) akibat dampak pandemi COVID-19 agar diberi perlindungan dan bantuan. "Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua mereka karena COVID-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dia menilai data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi COVID-19. Perlindungan mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak. "Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini," ujarnya. Puan menilai untuk jangka pendek, anak-anak yatim dan/atau piatu akibat COVID-19 harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka. Langkah itu, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), agar semangat hidup dan semangat belajar anak-anak kembali lagi. "Serapan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 harus digunakan untuk program-program perlindungan untuk anak yatim dan/atau piatu akibat pandemi. Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar," katanya. Sebelumnya, Puan memberikan bantuan untuk Alviano Dafa Raharja (8), anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat COVID-19. Cerita Vino sempat viral lantaran anak sekecil itu harus menjalani isolasi mandiri sendirian di dalam rumahnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini Vino yang yatim piatu sudah dibawa pulang kakeknya ke kampung halaman orang tuanya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Santunan dan bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Kabupaten Sragen yang bernasib sama diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (sws)
YBS Pontianak Dukung Tidak Sembahyang Kubur di Makam Cegah Kerumunan
Pontianak, FNN - Ketua Umum Yayasan Bhakti Suci (YBS) Pontianak Susanto Muliawan Lim mendukung imbauan Gubernur Kalbar untuk tidak menyelenggarakan Sembahyang Kubur di makam di masa pandemi COVID-19, tetapi cukup diganti dengan sembahyang di rumah saja guna mencegah kerumunan. "Kami sangat mendukung sekali kebijakan Gubernur Kalbar ini dan memaklumi keputusan ini diambil agar dalam situasi pandemi COVID-19 tidak terjadi kluster baru penyebaran COVID-19, salah satunya tidak melakukan kegiatan Sembahyang Kubur di makam yang biasanya Kalbar ramai dikunjungi warga Tionghoa yang berasal dari luar," kata Susanto Muliawan Lim di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu. Kemudian, untuk acara ritual pembakaran "kapal wangkang" di hari terakhir ritual Sembahyang Kubur, pihaknya akan menyelenggarakannya tanpa penonton dalam mencegah kerumunan, katanya. Sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 2619 tertanggal 30 Juli 2021 tentang imbauan kepada masyarakat Tionghoa Kalbar agar tidak melaksanakan kegiatan Sembahyang Kubur dan ritual keagamaan pada saat Sembahyang Leluhur atau lebih di kenal dengan nama Sembahyang Kubur tanggal 8 hingga 22 Agustus 2021. Apalagi ujar Susanto, saat ini Kalbar khususnya Kota Pontianak belum lama ini menerapkan PPKM Darurat dikarenakan masuk zona merah penyebaran COVID-19, dan saat ini dilanjutkan dengan penerapan PPKM Level 4, maka hal itu perlu dukungan semua lapisan masyarakat termasuk warga Tionghoa agar penanganan COVID-19 di Kalbar bisa lebih maksimal lagi. "Terkait itu juga kami telah menyurati 62 yayasan atau perkumpulan yang bernaung di Yayasan Bhakti Suci agar dapat mengindahkan SE Gubernur Kalbar tersebut. Dan memberikan imbauan kepada warga Tionghoa yang ada di luar untuk tidak datang ke Kalbar untuk melaksanakan Sembahyang Kubur saat pandemi ini," katanya. Hal itu kata Susanto sebagai dukungan kepada pemerintah agar pandemi COVID-19 di Kalbar tidak semakin tinggi. Apalagi saat ini banyak varian-varian baru virus corona, yang penyebarannya lebih cepat dan bisa sangat berbahaya bagi masyarakat Kalbar yang kemungkinan dibawa masuk oleh para warga yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. "Kami sangat mengerti dan memahami, walaupun harus mengambil langkah atau kebijakan yang tidak populer oleh Gubernur Kalbar itu, guna mencegah masuknya varian-varian baru masuk ke wilayah Kalbar, salah satunya dengan melarang sementara dilakukannya Sembahyang Kubur. Dan kami sangat mengapresiasi kebijakan tidak populer Gubernur Kalbar itu demi keamanan, kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat kita di Kalbar ini," ujarnya. Menurutnya, keberanian Gubernur Kalbar ini seharusnya perlu didukung oleh semua pihak. Ia yakin dengan kebersamaan semua pihak wilayah Kalbar terutama Kota Pontianak dan sekitarnya yang saat ini sudah mulai membaik dapat terus diupayakan bersama dalam menekan turunnya penyebaran virus corona agar wilayah Kalbar dapat segera pulih, normal seperti sediakala. (sws)
Wapres Berterima Kasih Kepada Kontingen Indonesia di Olimpiade 2020
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan terima kasih dan bangga kepada seluruh atlet Indonesia yang bertanding di Olimpiade Tokyo 2020 yang disampaikan langsung melalui panggilan video kepada Chef de Mission Indonesia Rosan P. Roeslani, Selasa (3/8). "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama bangsa, atas nama negara, dan atas perjuangan kalian semua," kata Wapres dalam keterangan resmi Setwapres, Rabu. Dalam panggilan video tersebut, Wapres berkesempatan berbincang langsung dengan atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah, atlet bulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting, dan pasangan ganda putri bulu tangkis Greysia Polii-Apriyani Rahayu. "Ginting, selamat ya Ginting. Greys, Apri juga selamat. Di Indonesia semua bangga atas prestasi kalian di sana," kata Wapres. Wapres juga terharu atas prestasi atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. "Pada saat kita sedang merayakan 17 Agustus, di saat kita sedang mengalami pandemi, tetapi para atlet kita terutama di bulu tangkis, kemudian juga angkat besi, kami menyampaikan terima kasih semuanya. Saya merasa terharu atas prestasi kalian di Olimpiade," jelasnya. Sementara itu, Rosan mengucapkan terima kasih atas perhatian Wapres Ma’ruf melalui panggilan video tersebut. Pihaknya terus melakukan evaluasi atas pertandingan berbagai cabang olahraga di Olimpiade. "Terima kasih pak Wapres, kebetulan kami memang sedang melakukan evaluasi secara terus menerus, kebetulan memang sedang kumpul. Insya Allah, besok (Rabu, 4/8) kami semua sudah kembali ke Jakarta, pak Wapres," kata Roslan. Tampak dalam panggilan video tersebut, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, pelatih bulu tangkis ganda putri Eng Hian serta pelatih angkat besi Erwin Abdullah. Dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia meraih satu medali emas dari pasangan Greysia Polii-Apriyani Rahayi, satu medali perak dari Eko Yuli Irawan serta tiga medali perunggu dari Windy Cantika Aisah, Rahmat Erwin Abdullah, dan Anthony Ginting. (sws)
Anggota Dewan Minta Pemerintah Maksimalkan Distribusi Bantuan Sosial
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah agar maksimal dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang. "Pemerintah harus lebih maksimal dalam mendistribusikan bantuan sosial. Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan dengan baik," kata Ace dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021. Apalagi, lanjutnya, program-program yang ditujukan sebagai jaring pengaman sosial dari dampak PPKM ini, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) jumlah penerimanya jauh lebih banyak. Dia menjelaskan program PKH hingga Juli 2021 terealisasi Rp 5,15 triliun bagi 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Padahal, target penerima bantuan PKH mencapai 10 juta KPM, selain Kartu Sembako yang pada Juli 2021 terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta. "Jadi, program reguler saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru, seperti BST," ujar Ace sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ace, proses penyaluran program PKH sesungguhnya cukup jelas karena langsung ke rekening yang dimiliki KPM yang ditransfer oleh Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara). Dia mengatakan seharusnya hal itu membuat tidak ada kendala untuk menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Demikian juga dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kementerian Sosial (Kemensos). Ada atau tidak ada pandemi COVID-19, menurut Ace, program itu seharusnya bisa berjalan dengan maksimal. "Apalagi pada saat pandemi. Seharusnya program tersebut dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," ujarnya. Tidak hanya fokus di bansos, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti vaksinasi COVID-19. Dia meminta pemerintah harus mencari terobosan agar vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Jika diperlukan, Ace menyarankan agar di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah ibadah, balai warga, dan lain-lain dapat disediakan tempat vaksinasi. Sehingga bisa terjangkau masyarakat, yang juga harus disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang penyesuaian PPKM level 4 mulai 3 sampai 9 Agustus 2021 pada Senin (2/8). Perpanjangan itu dilakukan dengan penyesuaian aktivitas mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Ace mengatakan, meskipun pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan PPKM yang didasarkan pada penilaian tertentu seperti konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, hal itu dia nilai masih belum aman. "Penilaian atas berbagai indikator tersebut masih belum aman walaupun sudah ada perbaikan," katanya. Dia menyebutkan, masyarakat harus tetap didorong untuk melakukan pengetatan mobilitas, disiplin protokol kesehatan. Upaya testing, tracking dan treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi penyebaran COVID-19, terutama di luar Jawa. (MD).
Wagub Jabar: Pelaku UMKM Butuh Akses Keilmuan untuk Digitalisasi
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan akses keilmuan untuk menjawab tantangan digitalisasi. Akses keilmuan, seperti pelatihan dan pendekatan, dapat menjadi solusi dari masalah dasar yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam implementasi program digitalisasi oleh pemerintah, kata Uu di seminar dalam jaringan (daring) Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Selasa. Pelaku UMKM dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial demi meningkatkan penjualan mereka dan bertahan di tengah pandemi COVID-19, namun masih belum terdapat keahlian yang memadai. Mengutip dari laman resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, salah satu faktor yang mengakibatkan UMKM menjadi sektor yang paling terkena dampak COVID-19 adalah, bisnis UMKM yang masih dijalankan di luar jaringan (offline) oleh sebagian besar pelaku UMKM. “Dunia gadget dan dunia medsos (media sosial) bukan lagi barang mewah, tetapi telah menjadi barang pokok dari setiap kegiatan UMKM. Ini yang menjadi kendala mereka,” tutur Wakil Gubernur Jawa Barat. Oleh sebab itu, Uu berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya menyelenggarakan program yang mengatasi permasalahan modal. Ia juga berharap OJK menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan keilmuan para pelaku UMKM untuk menjawab tantangan digitalisasi. “Saya harap, OJK dengan segala programnya ada perhatian di samping memberikan modal. (Perhatikan, red) juga kelemahan-kelemahan yang tadi kami sampaikan,” ucap Uu menambahkan. Selain permasalahan digitalisasi, masih terdapat masalah dasar lainnya yang juga dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. “Mereka membutuhkan akses terhadap modal dan akses untuk menjual hasil produk UMKM,” katanya. Penyelenggaraan program Securities Crowdfunding oleh OJK merupakan solusi untuk permasalahan akses terhadap modal. Uu menilai, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian OJK kepada para pengusaha kecil yang terkena dampak pandemi COVID-19. “Perhatian untuk UMKM sangat dibutuhkan dari OJK,” kata Uu. (sws)
POPULER
