POLITIK
Jumlah Pelamar CASN Tahun 2021 Sebanyak 4.030.090 Orang
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) telah ditutup pada Senin (26/7) malam dan terdapat 4.030.090 orang pelamar. "Jumlah calon ASN yang menyelesaikan pendaftaran sampai dengan penutupan tadi malam adalah 4.030.090 peserta," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Jumlah pelamar itu terdiri atas 3.033.455 orang untuk lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS), 921.361 orang untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dan 75.337 orang untuk PPPK non-guru. Tjahjo menyampaikan jumlah pelamar CASN Tahun 2021 yang telah mengisi formulir sebanyak 4.542.134 peserta. Namun, peserta yang mengumpulkan (submit) formulirnya sebanyak 4.030.090 orang. Dari jumlah peserta yang telah mengumpulkan formulir tersebut, sebanyak 2.200.473 pelamar telah terverifikasi memenuhi syarat, 449.002 verifikasi tidak memenuhi syarat dan 1.380.615 belum terverifikasi. Pendaftaran CASN Tahun 2021 dibuka pada 30 Juni hingga 26 Juli secara daring melalui portal Sistem Seleksi CASN (SSCASN). Masa pendaftaran tersebut diperpanjang dari tenggat semula pada 21 Juli. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan seluruh proses seleksi CASN Tahun 2021 dijadwalkan berakhir pada Februari 2022. Proses akhir rangkaian seleksi CASN Tahun 2021 tersebut hingga penetapan nomor induk kepegawaian (NIK). Sebanyak 568 instansi pemerintah membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021, yang terdiri atas 55 instansi pusat, 33 instansi pemerintah provinsi serta 480 instansi pemerintah kabupaten dan kota. Portal SSCASN terintegrasi dengan sejumlah database, yakni Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri; Data Guru Non-ASN dan lulusan PPG dari Kemenristekdikti, data Tenaga Honorer K2 dari BKN, Data Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi dari Kemenristekdikti serta data Surat Tanda Registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan. (sws)
Memburu Keringat Rakyat
Ternyata, AJI MUMPUNG lebih lezat dari pada AJINOMOTO Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Mumpung aku masih berkuasa, mumpung aku masih bisa ngatur, mumpung aku banyak punya jabatan rangkap, mumpung masih bisa memanfaatkan, menyelingkuhkan dan menyeret TNI POLRI, mumpung rakyat lagi parno, mumpung belum dilengserkan. Soal hutang negara menggunung, soal orang asing aseng membanjir, soal pengelolaan obyek-obyek strategis dan sumber daya alam nyaris diserahkan kepada orang asing, soal impor mendominasi ekspor, soal jadi negara konsumsi dan bukan negara produksi, soal rakyat cemas harap, resah gelisah, soal masa depan Indonesia suram. Semua bukan urusan saya. Soal pandemi...saya sudah berupaya mulai kebijakan PSPB, New Normal, PPKM Darurat, PPKM Level 4, kerenkan. iIu urusan Pak LBP. Toh anakku, menantuku sudah berhasil jadi wali kota, itu baru sekarang, belum lagi nanti. Soal aku dibilang boneka, yang penting dalam kekuasaanku aku bisa membubarkan FPI. Hebatkan? Bahkan aku bisa resmikan FBI (Forum Bhayangkara Indonesia ) yang anggotanya nyaris mata sipit semua, seragamnya mirip seragam POLRI yang baru, tapi nggak usah khawatir. nggak ada hubungannya dengan 5000 pucuk senjata yang diisukan masuk illegal ke Indonesia beberapa tahun yang lalu.. Aku bukan boneka dan aku bukan sampah. Percayalah, soal hutang menggunung, bayar bunga, gali terowongan tutup jurang, kan wilayah NKRI masih luas. Melalui pajak dan regulasi-regulasi lain aku masih bisa., Memburu Keringat Rakyat. Tunggu tanggal mainnya....Belgedest....!!! Penulis adalah Alumni AKABRI 1973, Purn TNI AD, Mantan Dir Dik Jar SESKO TNI, Ketua DPD APIB Jabar, Pembina KAMI Jabar, Panglima TRITURA, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Ganjar Semakin “Bandel”, Dia Tahu Dilema Megawati
By Asyari Usman Medan, FNN - Yang lain banyak menunggangi pandemi Covid untuk kepentingan bisnis, Ganjar Pranowo tak mau kalah. Dia tunggangi wabah virus Wuhan ini untuk tujuan politik. Untuk pilpres 2024. Dalam beberapa hari ini beredar meme yang bertajuk “Saya Percaya, Jokowi Mampu Atasi Pandemi”. Ada foto Jokowi dan Ganjar, disertai tagar #KitaPercayaJokowi. Meme atau flyer ini dikeluarkan oleh “Ganjarist” –kelompok yang mengaku sebagai relawan murni alias bukan pesanan. Murni? Agak sulit dipercaya. Orang lebih percaya “Ganjarist” digerakkan ketimbang klaim bergerak sendiri. Baik. Tidak usah terlalu dalam soal ini. Yang lebih menarik adalah sepak-terjang Ganjar yang semakin berani di depan mata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar semakin “bandel”. Dia makin terang-terangan meremehkan Mega. Dengan membuat flyer Whatsapp yang bernada mendukung penuh Jokowi, walaupun kenyataannya Jokowi gagal menangani wabah virus Wuhan (Covid-19), Ganjar sudah tahu dan sudah siap ambil risiko terburuk. Hubungan Ganjar dengan Mega kini semakin tegang. Tapi, dia tahu bahwa Mega tidak akan bisa mengambil tindakan pendisiplinan. Pertama, Ganjar merasa semakin kuat posisi politiknya. Dia pasti telah mendapatkan “green light” dari Jokowi untuk melawan Mega. Dan kalkulasi melawan itu dipastikan pula akan dimenangkan oleh Ganjar. Pak Gubernur ini sangat populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ganjar itu “kartu hidup”, bukan kartu mati seperti Puan Maharani yang ingin dimajukan oleh Mega di pilpres 2024. Secara realistis, Puan sama sekali “tak menjual”. Kedua, Megawati tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Ganjar semakin bandel. Kalau Ganjar bisa maju lewat koalisi parpol-parpol minus PDIP yang diprakarsai oleh Jokowi, Mega tidak punya pilihan lain kecuali mengakui Ganjar sebagai kader PDIP. Perpecahan terbuka adalah situasi yang tak diinginkan oleh Mega. Ketiga, Ganjar tahu persis dilema yang dihadapi Mega. Membuang Ganjar berarti membelah PDIP. Situasi ini akan menguntungkan Ganjar. Dia bisa ‘playing victim’ (korban kesewenang Mega). Sebaliknya, membiarkan Ganjar “jalan sendiri” sangat menyakitkan Mega. Keempat, garansi dari Jokowi untuk Ganjar tentunya tidak main-main. Jokowi sangat besar kemungkinan telah mendapatkan jaminan dukungan dari para pengusaha besar untuk menyukseskan Ganjar. Antara lain karena mereka (para pengusaha besar) tidak punya pilihan lain. Anies Baswedan, salah seorang kontestan kuat 2024, diperkirakan tidak mudah dikendalikan oleh pengusaha. Jadi, Ganjar adalah satu-satunya figur yang bisa mereka andalkan. Barangkali, karena sadar kekuatan Ganjar di pilpres 2024, Megawati belakangan ini mengubah strategi. Dia melemparkan gagasan paslonpres Mega-Prabowo. Inilah kartu terakhir Mega untuk membungkam Ganjar. Kalau Mega maju, percaturan bisa lain. Tapi, ada masalah besar. Pasangan Mega-Prabowo akan sulit menerobos pemilih milenial. Kalangan pemilih muda akan melihat Indonesia jalan di tempat jika dipimpin oleh pasangan lansia ini. Jadi, hitung-hitungan Ganjar memang hebat. Dia tahu sikapnya yang semakin bandel itu tidak bisa dicegah oleh Mega. Dan Ganjar tahu pilpres 2024 adalah ajang pertarungan yang krusial bagi dia. Artinya, dia harus maju dengan segala risiko kepartaian yang akan dihadapinya. Pilpres 2029 pasti akan dimenangkan oleh Anies sekiranya gubernur DKI ini menang pilpres 2024. Karena itu, kita masih akan melihat manuver Ganjar yang semakin membandel lagi di hari-hari mendatang.[ Penulis wartawan senior FNN
PWI Ajak Seluruh Wartawan Ikut Berperang Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari, mengajak seluruh pekerja media di Indonesia untuk ikut berperang melawan Covid-19. "Saya mengajak para wartawan agar bersama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata dia dalam acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan perang melawan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. "Perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tenaga kesehatan atau aparat penegak hukum saja. Semua komponen bangsa harus hadir, saling mendukung dan saling mengingatkan agar perang ini bisa kita menangkan," jelasnya. Acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit diselenggarakan untuk mengajak seluruh wartawan dari berbagai daerah berdoa kepada Tuhan YME karena semakin banyak masyarakat menjadi korban pandemi Covid-19. "Acara ini terselenggara karena kami menyadari betul pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 19 bulan di 223 negara menyebabkan 191 juta orang terinfeksi dan 4,1 juta lebih meninggal dunia," katanya. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang turut hadir secara virtual, juga mengajak seluruh pekerja media untuk terus optimistis agar Indonesia dapat kembali bangkit. "Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa sembari tetap optimistis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit," kata dia. Ia juga meminta seluruh pekerja pers untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan guna menekan angka penularan kasus Covid-19. "Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi Covid-19," ujar dia. (sws)
Golkar NTT Minta Maaf Soal Kadernya yang Berjoget Langgar Prokes
Kupang, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggota DPRD Malaka dari Fraksi Golkar yang berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. "Partai Golkar meminta maaf atas kejadian itu. Kita dan warga tentu tidak berharap di tengah pandemi COVID-19 wakil rakyat memperlihatkan aksi seperti itu. Atas keterlibatan beberapa anggota Fraksi Golkar dalam potongan video itu, Partai Golkar meminta maaf,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT Frans Sarong kepada ANTARA ,di Kupang, Sabtu. Aksi itu terekam video dan disebarkan secara luas di media sosial. Selain media sosial, aksi wakil rakyat di tengah pandemi COVID-19 itu juga dipublikasikan di beberapa media mainstream (koran, online, dan televisi). Dalam video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial itu terlihat tiga orang diduga anggota DPRD Malaka, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, sedang bergoyang-goyang seperti sedang berpesta menggunakan pakaian dinas Mereka berjoget tanpa menggunakan masker. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak pula seorang pria yang sedang bergoyang memegang gelas sambil bergoyang mengikuti irama lagu dengan organ tunggal. Frans mengatakan bahwa Wakil rakyat Malaka yang terlibat dalam aksi itu tidak hanya dari Fraksi Golkar, tetapi ada dari fraksi lain. Tak pelak aksi itu mendapat reaksi dan tanggapan minor dari publik. Partai Golkar, kata Frans Sarong, menegaskan dan meminta semua kader, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif untuk selalu bersama dan bersatu dengan masyarakat NTT di tengah pandemi COVID-19. Golkar sendiri, ujar Frans, sejak pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kepedulian, empati, simpati, dan solidaritas yang tinggi bersama masyarakat NTT untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepdulian itu di antaranya membantu menyumbangkan APD untuk para tenaga kesehatan dan membagikan sembako untuk warga terpapar COVID-19. "Masyarakat NTT tentu tahu dan melihat seperti apa keberpihakan Golkar dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” tambah mantan wartawan Senior Kompas itu. Karena itu, kata Frans Sarong, Golkar sama sekali tidak bermaksud mencederai masyarakat NTT, terutama masyarakat Malaka melalui aksi beberapa anggota DPRD Malaka. Selain meminta maaf secara resmi, Frans Sarong memastikan bahwa Golkar akan meminta pertanggungjawaban beberapa kadernya di DPRD Malaka yang terlibat aksi kurang patut itu. “Kita akan meminta keterangan anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka dan memberi sanksi sesuai aturan organisasi sebagaimana disampaikan pak Ans Takalapeta, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar NTT, dan Mira Natalia Pellu, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Golkar NTT,” kata Frans Sarong. (sws)
Komnas Perempuan: KUHP Belum Lindungi Wanita Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. “Perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual,” kata Maria Ulfah ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis (22/7). Menurut Maria, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan, terdapat berbagai kekerasan seksual yang menurut Maria belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia. “Pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Dampak yang diakibatkan oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban kekerasan seksual, menurut Maria, adalah sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk menuntut keadilan. “Di mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Maria menegaskan. Untuk itu, menurut Maria, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan. Sebelumnya, RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan masih belum memperoleh persetujuan untuk disahkan oleh DPR. Hal ini diakibatkan oleh beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali. “Jika RUU PKS tidak segera disahkan, ini bisa menjadi indikator bahwa negara telah membiarkan kekerasan seksual untuk terjadi,” tutur Maria. Maria juga berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU PKS merupakan bentuk pembatasan akses menuju keadilan bagi korban, serta tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, anak perempuan, maupun perempuan penyandang disabilitas. “Puluhan ribu korban kekerasan seksual menanti akses terhadap keadilan,” tutur Komisioner Komnas Perempuan menambahkan. (sws)
Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Kalimat ini disampaikan oleh Menkopolhukkam Prof Mahfud MD, dikompas Malam TV, 23 Juli 2021. Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Jika semua pejabat dan rakyat komitmen dan konsisten terhadap pernyataan ini, niscaya tidak ada masalah bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi apapun bentuk dan jenis musibah yang dihadapi. Namun faktanya tidak semudah dan sesederhana ucapan itu, karena untuk menjamin keselamatan rakyat sama halnya telah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi administrasi dan kegiatan di lapangan secara terukur, terkoordinasi, terpadu dan terkendali, sesuai prosedur yang ada dan luwes dalam menghadapi dinamika yang terjadi, untuk semua jajaran yang terlibat. Dengan kata lain, harus mempunyai prepare yang matang disertai moral yang baik, jujur, ikhlas dan semangat yang tinggi. Merunut kiprah Era Jokowi selama berkuasa, di samping ada hal hal yang bermanfaat untuk keselamatan rakyat, banyak kebijakan yang membuat malapetaka dan penderitaan rakyat. Sebagai contoh, telah direncanakan dan telah lahir beberapa UU atau peraturan perundang-undangan yang membuat miris terhadap keselamatan rakyat, seperti dibentuknya BPIP / HIP, UU Omnibus Law, Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, sistim hutang piutang dengan Cina, pengaturan dan pengelolaan TKA, yang kesemuanya di luar nalar sehat di tengah tengah situasi dan kondisi seperti sekarang. Lebih konyol lagi, ketika UU dan peraturan perundang-undangannya dipaksakan, dipercepat, tidak bernaskah akademik dan main sembunyi-sembumyi dengan badan legislatif DPR, yang seakan membutakan dan mengabaikan suara rakyat. Bermula dari hutang dengan persyaratan yang berat, merambat ke kebohongan- kebohongan bertubi- tubi yang rentan dengan penyesatan, pengelabuhan, pengalihan isu dan pembenturan yang menjadikan seluruh aspek negara tidak kondusif. Lebih konyol lagi, ketika kebohongan ini ketahuan, muncul fitnah dan kebencian kepada pengkritis. Lebih menyedihkan lagi dalam upaya pembelaannya rezim membentuk buzzer dan influencer, yang semakin ngawur dan semakin membuat gaduh negeri ini. Lebih ngenes lagi ketika rezim memanfaatkan dan menyalahgunakan TNI POLRI sebagai alat gebuk, garda terdepan dan benteng terakhir untuk rezim, bukan untuk negara. Cara-cara inilah yang membuat tidak ada keseimbangan antara kehendak dan suara rakyat dengan kebijakan rezim yang diambil. Dengan kata lain, sering para pejabat negara seperti Mahfud MD ini, tidak konsisten dan tidak komitmen terhadap pernyataannya sendiri, yang dinilai tidak satunya kata dengan perbuatan. Seharusnya para stake holder paham dan sadar, bahwa dalam menuju dan mencapai terjaminnya keselamatan rakyat, dituntut adanya saling pengertian, saling mendukung imbal balik dan saling menjaga guna kelancaran jalanya roda pemerintahan yang kondusif seiring dengan semangat persatuan, dan semangat membangun dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pancasila dan UUD ' 45, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika Di sisi lain, hendaknya para stake holder paham dan sadar dalam upaya upaya keadilan dan penegakan hukum, untuk tidak bersandar ke masalah duniawi dan finansial belaka, karena pada akhirnya kita semua akan mati dengan tidak harus berurutan tua mudanya umur maupun kekayaan yang dimiliki Penghentian kasus penembakan dan terbunuhnya laskar FPI di Km 50 jalan tol Japek merupakan tindakan yang tidak mendidik bangsa ini sekaligus jauh dari hakekat keselamatan rakyat. Dan kita semua tidak boleh lupa, bahwa setiap perbuatan akan menanggung resiko baik cepat atau lambat, baik saat di dunia maupun setelah diakhirat kelak, naudzubillah mindzalik ! Penulis adalah Purnawirawan TNI AD.
Mana Lebih Dulu Berakhir: Jokowi atau Pandemi
Ini pertanyaan koplak, konyol, lucu tapi menarik! Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Keduanya ada kemiripan yang berbeda, tapi juga ada perbedaan yang mirip, bak kebenaran yang tidak adil dan keadilan yang tidak benar. Ibarat kerja berawal dari akhir dan berakhir di awal, seperti tepi tanpa batas dan batas tak bertepi. Unik memang, Jokowi dan pandemi. Konon pandemi Covid -19 berawal dari Wuhan, Cina, yang kebetulan Jokowi mirip Cina, konon nama asli kecilnya Oei Hong Liong. Jokowi dan pandemi sama-sama bikin cemas harap bangsa Indonesia, sama- sama bisa dalam ujud buzzer dan influencer yang dahsyat. Gerakannya nyaris tidak nyata, tapi akibatnya sangat mengerikan, sama- sama tidak peduli, tidak mau dengar, tidak mau melihat dan tidak mau merasa ketika awal-awal pandemi rakyat Indonesia banyak menjerit, menangis, merengek-rengek, untuk menurunkan BBM, sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bisa menurunkan, tapi Jokowi benar-benar tak bergeming tetap pada prinsipnya. Keduanya sama-sama pandai membuat gaduh, bikin perpecahan antara pemerintah dengan rakyat, baik vertikal maupun horizontal, membuat resah dan gelisah, tidak nyaman, selalu konflik dan kontroversial, mudah bikin hutang dan mengorbankan orang banyak, gampang mengubah hukum lama menjadi baru, terutama saat menjelang ada mutasi jabatan strategis, dengan sigapnya membuat perubahan aturan atau statuta, sebagai dasar hukum, seperti pembolehan jabatan rangkap Ari Kuncoro, yang Rektor UI yang juga Wakil Komisaris Utama PT BRI. Di sana sini mudah mempengaruhi orang lain, membuat situasi dan kondisi cepat berubah, membela lawan dan menindas rakyat sendiri, memberdayakan orang asing, mengkredilkan bangsa sendiri, mempermudah membuat orang asing ber KTP ganda, dan surat surat sakti, tapi mempersulit rakyat bepergian karena tidak ada surat keterangan vaksinasi. Jokowi dan pandemi sama-sama saling bergantung dan berharap! Karena Jokowi, maka pandemi bisa diatur, baik wilayah pengaruhnya, waktunya maupun keganasan dan kelunakanya. Karena pandemi Jokowi bisa mengatur ada PSPB, PPKM DARURAT dan PPKM LEVEL 4 (nggak tahu apa artinya katanya hanya njiplak WHO). Jokowi dan pandemi sama-sama bisa membuat hukum, regulasi sesuai yang dikehendaki. Tidak ada pandemi, Jokowi kurang rezeki, tidak ada Jokowi pandemi tidak bisa bernyanyi. Kesimpulannya, ada kemiripan yang berbeda dan ada perbedaan yang mirip antara Jokowi dan pandemi, sehingga sangat mungkin punahnya pandemi bersamaan berakhirnya jabatan Jokowi. Kapan? Jangan tanya kepada rumput yang tidak mau goyang! Dan jawabanya ada pada rumput yang mau bergoyang,. yang mendorong pengunduran diri Jokowi secara terhormat, dilengserkan paksa atau melalui Sidang Umum MPR. Penulis adalah Purn TNI AD, Mantan Direktur Pendidikan dan Pengajaran SESKO TNI, Panglima TRITURA, Ketua DPD APIB JABAR, Pengaping KAMI Jabar, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI.
MPR: Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa bangsa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dukungan itu, kata Bamsoet di Jakarta, jumat, ditunjukkan melalui berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia pun secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka Bumi. Ditegaskan pula bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina merupakan amanat konstitusi dan berada di jantung politik luar negeri Indonesia. "Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan menempatkan isu ini sebagai salah satu isu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya. Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop pada hari Jumat. Ia mengemukakan bahwa bangsa Indonesia melihat akar masalah konflik Israel dan Palestina adalah penjajahan yang belum berakhir dan konflik di Palestina merupakan perang asimetris antara penjajah dan pihak yang dijajah. Menurut dia, eskalasi kekerasan di Palestina dan Israel di pertengahan Mei 2021 yang dipicu pengusiran paksa di wilayah Sheikh Jarrah oleh Israel merupakan contoh manifestasi penjajahan dan perampasan hak-hak rakyat Palestina oleh pihak Israel. "Dalam peristiwa tersebut, lebih dari 270 warga Palestina menjadi korban jiwa, termasuk 70 di antaranya anak-anak," kata Bamsoet. Menurut Bamsoet, masalah perbatasan dan pemukiman ilegal selama ini merupakan konflik Israel dan Palestina yang harus segera dipecahkan. Selama ini, kata dia, Israel telah melakukan creeping annexation yang berjalan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Indonesia menolak permukiman Israel di Tepi Barat karena bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. "Khususnya, Resolusi 2334 dan kesepakatan internasional lainnya yang menyatakan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal," katanya. Dalam setiap kesempatan, kata Bamsoet, Indonesia selalu menyuarakan dukungan terhadap two-state solution berdasarkan sejumlah Resolusi PBB dan parameter internasional yang disepakati bersama. Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga senantiasa menekankan perlunya sikap berimbang dari masyarakat internasional dalam membantu Palestina dan mendorong proses perdamaian. "Termasuk mencegah aneksasi dan pemukiman ilegal oleh Israel. Serta mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan kepada Palestina, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini," katanya.(sws)
Ketua DPR: Anggaran Penanganan COVID-19 juga untuk Lindungi Anak
Jakarta FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19, salah satunya untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi. "Anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam pandemi mulai dari mereka yang terinfeksi langsung, ditinggal wafat orang tua, sampai mereka yang belajarnya terganggu karena pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Puan meminta pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap anak-anak melalui serapan anggaran yang dipergunakan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari dampak COVID-19. Ia menilai perlindungan itu bisa dalam bentuk bantuan alat belajar daring, santunan, atau beasiswa bagi anak-anak yang ditinggal wafat orang tua mereka. "Terlebih jika orang tua mereka adalah salah satu tenaga kesehatan yang gugur karena berjuang di garda depan menghadapi pandemi ini," ujarnya. Menurut dia, anggaran negara penanganan COVID-19 memang penting untuk penanggulangan masalah kesehatan dan ekonomi rakyat terdampak pandemi. Namun, belanja untuk perlindungan anak juga hal yang tidak kalah penting. "Berbicara anak-anak Indonesia hari ini adalah bicara nasib bangsa ke depan. Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya 20 atau 30 tahun ke depan," katanya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengingatkan jangan sampai ada lost generation karena pendidikan anak-anak Indonesia saat ini terganggu akibat pendemi. Puan menjelaskan bahwa perlidungan terhadap anak-anak Indonesia juga selalu ditekankan Bung Karno di awal-awal berdirinya Republik, bahkan sang Proklamator sempat membuat puisi untuk anak-anak Indonesia. Ia lantas mengutip puisi "Aku Melihat Indonesia" karya Bung Karno, yaitu "Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan. Apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia. Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia".(sws)
POPULER
